Upload
trinhkhuong
View
253
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor: LAP-89/DL/2/2015 Tanggal: 20 Januari 2015
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan
karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2014 dengan lancar.
Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:
KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) merupakan salah
satu unit kerja BPKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di
bidang pengawasan. Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 disusun untuk
melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pemberi mandat yaitu Kepala BPKP.
Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP menggambarkan target dan realisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP yang didasarkan pada
Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis Pusdiklatwas BPKP periode 2010-2014. Analisis dilakukan terhadap celah
kinerja (performance gap), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan
target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu
landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja
Pusdiklatwas BPKP di masa depan.
Akhirnya, diharapkan Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP dapat menjadi masukan
yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan.
Ciawi, 20 Januari 2015 Kepala Pusat
Nurdin
NIP 19591212 198112 1 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR..........................................................................
DAFTAR TABEL................................................................................
iii
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1 A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ......... 1 B. Aspek Strategis Organisasi .................................... 2 1. Pendekatan Balanced Scorecard .......................... 2 2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats) .............................. 3
3. Nilai Luhur Organisasi ....................................... 4 C. Kegiatan dan Layanan Organisasi 4 D. Struktur Organisasi ................................................. 6 E. Sistematika Penyajian ............................................. 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... 10 A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP ................. 10 B. Perjanjian Kinerja ..................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... 17 A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ................... 17 B. Realisasi Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Pusdiklatwas BPKP .................................................
36
BAB IV PENUTUP ......................................................................... 41
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
Lampiran 2. Lampiran 3.
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Realisasi Tahun 2013 dan Target Tahun 2014 Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014
Lampiran 4. Capaian Kinerja Output Tahun 2014
Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Output Tahun 2014 dengan
Realisasi Tahun 2013 dan Target Tahun 2014
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP
Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Pendidikan
Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Golongan
Gambar 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 1
Gambar 3.2. Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan
Gambar 3.3. Peserta Diklat Teknis Substansi
Gambar 3.4. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi
Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Output Diklat Teknis Substansi
Gambar 3.6. Peserta Diklat Fungsional Auditor
Gambar 3.7. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor
Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi Output Diklat Fungsional Auditor
Gambar 3.9. Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi
Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Diklat Berbasis Merit dan
Kompetensi
Gambar 3.11. Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Outcome Sasaran
Strategis 1 periode 2010 s.d. 2014
Gambar 3.12. Perkembangan Capaian Indikator Outcome Sasaran Strategis 1 Periode
2010 s.d. 2014
Gambar 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2
Gambar 3.14 Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Outcome Sasaran
Strategis 2 Periode 2010 s.d. 2014
Gambar 3.15 Perkembangan Capaian Indikator Outcome Sasaran Strategis 2 Periode
2010 s.d. 2014
iv
DAFTAR TABEL
Tabel R1. Capaian Tujuan Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 3.1. Capaian Tujuan Strategis
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Output Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 3.3. Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013-2014
v
ejalan dengan visi BPKP sebagai ”Auditor Presiden yang responsif,
interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan
negara yang berkualitas”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung
pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni
mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten. Pusdiklatwas BPKP melakukan pembelajaran yang dapat mempercepat
pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi
Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu:
“Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan
Pemerintahan”
Sesuai peran yang diemban, Pusdiklatwas BPKP memiliki tanggung jawab untuk
mencapai target kinerja pada Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2010-2014, yang
dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Tapkin
Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 merupakan kontrak kinerja yang harus
dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja Pusdiklatwas
BPKP Tahun 2014.
Tapkin Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014 berisi dua program, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP dengan
sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda” dan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan sasaran strategis
“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan
Keuangan”. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome),
dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Dalam
Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2014, telah ditetapkan 2 indikator outcome dan 5
indikator output.
S
vi
Guna melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, Pusdiklatwas BPKP telah
melakukan pengumpulan data kinerja dengan dukungan sistem informasi, yaitu
SIM MonevRKT dan SIM Pusdiklatwas BPKP.
Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP berdasarkan capaian sasaran trategisnya dapat
disajikan sebagai berikut:
1. Sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada K/L/Pemda”, yang
merupakan indikator kinerja utama tercapai sebesar 152,90%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan”, tercapai sebesar 99,04%.
Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tersebut menyerap dana sebesar
Rp72.298.927.000,00 atau 92,92% dari anggaran setelah revisi sebesar
Rp77.806.805.000,00, dan SDM sebanyak 35.227 OH atau 118,43% dari target
sebanyak 29.745 OH.
Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mendukung terwujudnya tujaun
startegis berdasarkan capaian sasaran strategisnya dapat dilihat pada Tabel R.1
sebagai berikut:
Tabel R.1 Capaian Tujuan Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
No. Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Indikator
Outcome (%)
TUJUAN STRATEGIS: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
1. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah
yang dibutuhkan
% 90,00 137,61 152,90
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
1. Tingkat kepuasan penerima layanan Skala Likert 1-10
8,30 8,22 99,04
vii
Keberhasilan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 ditunjukkan dengan prestasi
yang dicapai, antara lain sebagai berikut:
1. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2007 telah menerapkan standarisasi proses kerja
yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat ISO 9001:2008 yang
dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun dilakukan audit oleh TUV Nord untuk
meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan
baik. Pada bulan Juli 2014, telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV NORD
dan hasilnya menyatakan bahwa standarisasi proses tetap terjaga dengan baik.
2. Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP
untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai Keputusan
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal
21 Februari 2011, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor 100
Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013).
3. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding
penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau menjadi tempat
observasi lapangan bagi peserta diklat diantaranya peserta diklat Training Officer
Course (TOC) dari Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta dengan peserta diklat dari
berbagai wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 angkatan pada tanggal
27 November 2014 dan 11 Desember 2014. Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi
tempat studi banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas
BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan atau contoh
bagi lembaga diklat lain.
4. Pada tahun 2014 Pusdiklatwas BPKP mendapatkan kunjungan kehormatan dari
instansi/lembaga diklat lain sebagai berikut:
a. Gubernur Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan diklat bagi para
pengelola keuangan di unit-unit kerja Provinsi Gorontalo pada tanggal
10 Februari 2014.
viii
b. Sekretaris Jenderal Ombudsman dalam rangka meninjau pelaksanaan Diklat
Audit Investigatif bagi pegawai di lingkungan Ombudsman pada tanggal
4 Juni 2014.
c. Balai Diklat Kementerian Kehutanan dalam rangka studi banding tentang
pengembangan e-learning Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 28 Agustus 2014
dan 27 November 2014.
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi dalam rangka studi
banding penyelenggaran diklat pada Pusdiklatwas BPKP pada tanggal
4 September 2014.
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka
studi banding pengembangan e-learning Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 20
Oktober 2014.
Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 termasuk kategori memuaskan.
Namun, masih terdapat beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan di masa
depan, yaitu:
1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan sesuai
dengan kebutuhan stakeholders, diantaranya diklat penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual dan analisis pemecahan masalah.
2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP
dan di Perwakilan BPKP guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.
3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu
menjangkau pengguna yang lebih luas.
4. Terus menerus melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan
diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya agar
Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat yang memiliki daya saing
kuat.
5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi
lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat fungsional auditor dan
diklat teknis substansi diantaranya diklat SPIP.
usdiklatwas BPKP merupakan unit kerja eselon II di lingkungan BPKP yang
memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan
pengawasan. Tugas, fungsi, wewenang, aspek-aspek strategis, kegiatan dan
layanan produk, struktur organisasi, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja
Pusdiklatwas BPKP diuraikan sebagai berikut:
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan
dan pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan fungsi
sebagai berikut:
1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, dan
teknis;
2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan
fungsional dan teknis;
3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan
pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan jabatan fungsional
auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor;
PA. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
BAB I PENDAHULUAN
2
6. Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan
laporannya; dan
7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang
milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.
Perencanaan strategis organisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting
dalam suatu iklim di mana perkembangan dan perubahan lingkungan terjadi sangat
cepat. Melalui perencanaan strategis, perubahan lingkungan strategis mampu
diantisipasi sehingga dapat memberikan arah yang akan dituju dan cara meraihnya.
Perumusan perencanaan strategis tidak lepas dari aspek strategis organisasi yang
menentukan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh. Oleh karena itu, aspek
strategis Pusdiklatwas BPKP diidentifikasi dengan menggunakan beberapa
pendekatan dan diselaraskan dengan aspek strategis BPKP sebagai berikut:
1. Pendekatan Balanced Scorecard
Konsep balanced scorecard digunakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka
menyeimbangkan identifikasi aspek strategis pemenuhan kepentingan pihak
luar dan aspek strategis pembenahan ke dalam. Konsep balanced scorecard
tersebut pada dasarnya telah diadaptasi sesuai dengan karakteristik organisasi
publik dengan menyesuaikan perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat
bagi pemangku kepentingan, dan perspektif pelanggan menjadi perspektif
manfaat bagi pengguna jasa. Sedangkan dua perspektif lainnya adalah
perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran.
Perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan dan manfaat bagi pengguna
jasa menjelaskan manfaat/nilai tambah yang dapat diberikan kepada pemangku
kepentingan dan pengguna jasa dari kegiatan diklat. Pemenuhan manfaat ini
dicapai melalui keberhasilan Pusdiklatwas BPKP memenuhi ekspektasi
B. Aspek Strategis Organisasi
3
pemangku kepentingan dan pengguna jasa yang diwujudkan dengan
dimanfaatkannya hasil diklat, kepuasan pemangku kepentingan dan pengguna
jasa serta meningkatnya permintaan jasa kediklatan.
Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh proses bisnis internal yang
berkualitas. Proses bisnis internal yang berkualitas dilaksanakan melalui
perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian mutu, pengaturan pola
hubungan antar bidang/bagian, pertanggungjawaban dan pelaporan, proses
penganggaran, penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang memadai, dan
pembakuan standar kerja.
Oleh karena itu, dukungan pengelolaan pilar kinerja organisasi sebagaimana
yang terdapat pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berupa modal
organisasi (organizational capital), modal sumber daya manusia (human capital)
dan modal informasi dan prosedur (information capital) harus dilaksanakan
secara memadai, sehingga Pusdiklatwas BPKP dapat memberikan pelayanan
jasa kediklatan yang berkualitas dengan biaya yang efisien.
2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threrats)
Analisis SWOT dilakukan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis
organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal sehingga dapat
diidentifikasi faktor kunci keberhasilan untuk merancang perencanaan strategis
organisasi. Dari hasil analisis SWOT, diidentifikasi beberapa faktor kunci
keberhasilan Pusdiklatwas BPKP, yaitu:
a. Tersedianya SDM yang kompeten di bidang diklat pengawasan dan kapasitas
kelembagaan yang memadai;
b. Kewenangan dari peraturan perundang-undangan, terutama dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan BPKP;
c. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas;
4
d. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh
Indonesia;
e. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan;
f. Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik;
g. Meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan;
h. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan; dan
i. Pengembangan sistem dan teknologi informasi.
3. Nilai Luhur Organisasi
Nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai
luhur BPKP merupakan salah satu aspek strategis yang sangat penting dalam
perumusan perencanaan strategis Pusdiklatwas BPKP. Nilai-nilai luhur tersebut
terangkum dalam suatu kata kunci “PIONIR” yang berarti pemrakarsa. Hal ini
merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna
menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern
lainnya tetapi diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku
kepentingan. Apabila diuraikan lebih lanjut, PIONIR mengandung makna
Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat,
Independen, dan Responsibel. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi pedoman bagi
Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten
dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan
Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP,
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya diantaranya
POLRI, TNI, Rumah Sakit, Universitas, Negara Timor Leste. Pelaksanaan diklat
C. Kegiatan dan Layanan Organisasi
5
dibiayai dengan dana yang berasal dari Rupiah Murni (DIPA) , PNBP, STAR, dan
Instansi Pengguna (swakelola).
Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas:
1. Diklat Kedinasan yaitu:
− Kepemimpinan Tingkat III,
− Kepemimpinan Tingkat IV,
− Prajabatan Golongan II,
− Prajabatan Golongan III.
2. Diklat Teknis Substansi
Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
(PPBJ), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RLKPD), Reviu Laporan
Keuangan Kementerian Lembaga (RLKKL), Audit Pengadaan Barang dan Jasa
(APBJ), Pengelolaan Keuangan Daerah, Audit Kinerja, Evaluasi AKIP,
Penyusunan LAKIP, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Forensik, Audit Berbasis Risiko,
Manajemen Pengawasan, Analisis Pemecahan Masalah, Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Self Assessment Good Corporate
Governance, Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Berbasis
Akrual, Pelatihan dan ertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)-STAR 2014,
Training Officer Course, Certified Professional Management Accountant (CPMA),
Training of Trainer (ToT) Instruktur, Pengawasan dan Pengendalian Tingkat
Utama.
4. Diklat Fungsional Auditor yaitu:
− Pembentukan Auditor Terampil,
− Pembentukan Auditor Ahli,
− Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli,
− Penjenjangan Audior Muda,
− Penjenjangan Auditor Madya,
− Penjenjangan Auditor Utama.
6
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala
Pusdiklatwas, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha dan tiga Bidang. Bagian
Tata Usaha membawahi tiga subbagian. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Evaluasi (P2E) membawahi empat subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA) membawahi dua subbidang.
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT)
membawahi dua subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar 1.1
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP
KEPALA PUSDIKLATWAS
BIDANG P3JFA BIDANG P3KT BIDANG P2E
Sub Bagian
Kepegawaian
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Umum
Sub Bidang
Perencanaan
Program Diklat
Sub Bidang
Evaluasi Diklat
Sub Bidang
Pengembangan
Materi Diklat
Sub Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
Penjenjangan JFA
Sub Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
Pembentukan dan
Pengembangan
JFA
Sub Bidang
Pelaporan Diklat
Sub Bidang
Penyelenggaraan
Diklat Teknis
Substansi Auditor
Sub Bidang
Penyelenggaraan
Diklat Kedinasan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TU
D. Struktur Organisasi
7
50
25
18 16
4 3 2 1
Gambar 1.2Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan
Fungsional Umum Auditor Widyaiswara Pejabat Struktural
Pranata Komputer Arsiparis Dokter Analis Kepegawaian
Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2014 sebanyak 205
orang terdiri dari 119 orang Pegawai Negeri Sipil dan 86 orang Tenaga Harian Lepas
(THL).
Rincian Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan, pendidikan,
dan golongan adalah sebagai berikut:
Berdasarkan gambar 1.2 sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil
Pusdiklatwas BPKP jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan, terdiri dari: fungsional
umum berjumlah 50 orang, fungsional auditor berjumlah 25 orang, widyaiswara
berjumlah 18 orang, pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer
berjumlah 4 orang, arsiparis berjumlah 3 orang, analis kepegawaian berjumlah 1
orang, dan dokter berjumlah 2 orang.
Sedangkan komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan,
pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2 berjumlah 31
orang, S1/DIV berjumlah 30 orang, DIII berjumlah 13 orang, SLTA berjumlah 41
orang, dan SD berjumlah 1 orang. Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP
berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.
8
22%68%
10%
Gambar 1.4Komposisi Pegawai Pusdiklatwas
BPKP Berdasarkan Golongan
Golongan IV Golongan III Golongan II
Sedangkan komposisi pegawai
Pusdilatwas BPKP berdasarkan golongan
dapat diuraikan sebagai berikut: pegawai
golongan IV berjumlah 26 orang,
golongan III berjumlah 81 orang, dan
golongan II berjumlah 12 orang,
sebagaimana dapat dilihat pada gambar
1.4 di samping.
Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP disusun untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2014. Capaian kinerja tahun
2014 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja
tahun 2014. Sistematika LAKIP Pusdiklatwas BPKP terdiri dari empat bab dengan
materi sajian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5.
Strata 3 Strata 2 Strata 1/DIV Diploma II I SLTASD
3
31 30
13
41
1
Gambar 1.3Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP
Berdasarkan Pendidikan
E. Sistematika Penyajian
9
Gambar 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
Rencana Strategis
2010-2014
Bab 2
Bab 3
Bab 4
P E N D A H U L U A N Bab 1
Rencana Kinerja
2014
Perjanjian
Kinerja 2014
Realisasi Anggaran 2014
P E N U T U P Simpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja
Capaian Kinerja
2014
ada Bab ini diuraikan tentang rencana strategis Pusdiklatwas BPKP dan
rencana kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2014. Tahun 2014
merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Pusdiklatwas
tahun 2010-2014 yang merupakan tahun terakhir sehingga menjadi titik tolak
evaluasi atas pencapaian kinerja selama periode 2010-2014. Uraian rencana strategis
Pusdiklatwas BPKP dan perjanjian kinerja tahun 2014, sebagai berikut:
Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun 2010-2014. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra
BPKP 2010-2014, maka ditetapkan Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2010-2014.
Renstra Pusdiklatwas BPKP berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator
Kinerja Utama (IKU), program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun 2014
dengan uraian sebagai berikut:
1. Pernyataan Visi
Visi Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mengacu kepada visi BPKP 2010-2014,
yaitu sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”. Pusdiklatwas
berupaya untuk mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi
P
A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP
BAB II PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
11
ketiga BPKP yakni mengembangkan kapasitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten melalui pembelajaran yang dapat
mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah
Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Pusdiklatwas selalu berinovasi untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar yang up
to date berbasis kompetensi menggunakan perangkat multimedia. Pusdiklatwas
BPKP secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi lembaga profesional di
bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem on line yang
dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi
Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu:
“Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya
di Lingkungan Pemerintahan”
Makna lembaga diklat terdepan berarti Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk
menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat yang
dibutuhkan oleh stakeholders disertai penerapan metodologi training yang modern
berbasis teknologi informasi. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak
selangkah lebih maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam
pengembangan konsep-konsep yang kemudian diimplementasikan untuk
kepentingan stakeholders dan menjadi terpercaya dengan terus menerus
meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kediklatan untuk stakeholders.
2. Pernyataan Misi
Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang
memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas BPKP
dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam
dua rumusan misi, yaitu:
“Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara Dalam Mengimplementasikan
SPIP”
dan
“Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat”
12
Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya
keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat
keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholders dan pencapaian kinerja yang
berorientasi pada aspek pendukung berupa peningkatan kualitas manajemen
diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta
sumber daya diklat lainnya.
3. Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan
mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP,
maka tujuan Pusdiklatwas BPKP adalah:
“Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten”
Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah
satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan
kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta
sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Sasaran Strategis
Dalam mencapai tujuan strategis, telah ditetapkan sasaran strategis dalam
Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014. Dari delapan sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Renstra BPKP 2010-2014, Pusdiklatwas BPKP mengemban
tugas untuk mewujudkan dua sasaran strategis yaitu:
a. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda.
b. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”.
13
5. Indikator Kinerja Utama
Untuk mencapai sasaran strategis, ditetapkanlah indikator kinerja utama.
Indikator kinerja utama Pusdiklatwas BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari
tujuan dan sasaran strategis BPKP. Penetapan indikator dilaksanakan dengan
mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang
mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
menggunakan indikator keluaran (output):
Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana tersaji pada
Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP
NO TUJUAN
STRATEGIS SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
2. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
6. Program dan Kegiatan Tahun 2014
Rencana program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP telah ditetapkan dalam
Renstra Pusdiklatwas BPKP untuk periode 2010-2014. Pada tahun 2014
Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program dan tiga kegiatan. Program dan
Kegiatan Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.
14
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
NO TUJUAN
STRATEGIS SASARAN
STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP
b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan BPKP
2. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana
Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret
2003, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai
jabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Rencana Kinerja, setiap rumusan
tujuan strategis dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target
kinerjanya.
Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
B. Perjanjian Kinerja
15
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja
yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya.
Perjanjian kinerja atau dokumen penetapan kinerja memuat dua IKU yang
digunakan untuk mengukur tercapainya dua sasaran strategis.
Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusdiklatwas BPKP tahun
anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
URAIAN KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Indikator Outcome: Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan Beban Anggaran Rupiah Murni dan PNBP Indikator Output:
1.1 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan /Kedinasan
1.2 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 1.3 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor 1.4 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan
Kompetensi Beban Anggaran STAR Indikator Output:
1.1 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 1.2 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor 1.3 Jumlah Peserta Diklat Non JFA Certification 1.4 Pengembangan E-Learning (Paket) STAR
Persen
Persen
Orang Orang Persen
Orang Orang Orang Paket
90
100
2.340 1.522 100
812 960 108 1
16
Sasaran 2. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Indikator Outcome: Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Indikator Output:
Jumlah Sarana Prasarana
skala likert
1-10
unit
8,3
9
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan
anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Internal BPKP
dan APIP dan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji
dan Tunjangan sebesar Rp67.391.168.000,00 dan untuk kegiatan Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan Prasarana sebesar Rp535.278.000,00 total anggaran adalah
sebesar Rp67.926.446.000,00.
engukuran capaian kinerja tahun 2014 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Pusdiklatwas BPKP.
Pengukuran dilakukan terhadap target kinerja yang diperjanjikan tahun
2014 dalam dokumen penetapan kinerja 2014. Tahun 2014 adalah tahun terakhir
renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2010-2014. Untuk itu, sesuai Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, selain pengukuran pencapaian sasaran strategis
maka juga diukur pencapaian tujuan strategis. Pengukuran tujuan strategis
dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerjanya, dalam hal ini berupa
sasaran strategis.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya. Analisis
lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target
untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan
kinerja di tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance
improvement).
Capaian tujuan strategis Pusdiklatwas BPKP berdasarkan capaian sasaran
trategisnya dapat disajikan sebagai berikut:
P
A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP
BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA
18
Tabel 3.1 Capaian Tujuan Strategis
No. Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian
Indikator
Outcome (%)
TUJUAN STRATEGIS: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
1. Rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
% 90,00 137,61 152,90
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
1. Tingkat kepuasan penerima layanan Skala Likert 1-10
8,30 8,22 99,04
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi
anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran
strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tujuan
strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi indikator dan
terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis. Dari dua sasaran strategis, satu
sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda” menjadi indikator
kinerja tujuan strategis.
Analisis capaian kinerja sasaran strategis difokuskan pada IKU dominan yang
merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran
strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung
mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran
strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2014 dengan
capaian 2013, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2.
19
Tujuan Strategis:
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Tujuan strategis Pusdiklatwas BPKP meningkatnya kapasitas aparat pengawasan
intern pemerintah yang profesional dan kompeten merupakan perwujudan dari
misi meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam mengimplementasikan SPIP
dan meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya diklat. Sebagaimana
telah diungkapkan dalam Bab II, misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan
kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi
pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholder dan pencapaian
kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung berupa peningkatan kualitas
manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana,
serta sumber daya diklat lainnya.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu
tahun atau pada akhir masa renstra. Sasaran strategis, program, dan kegiatan yang
dirancang dalam renstra merupakan strategi untuk mencapai tujuan strategis
tersebut. Untuk itu, perlu diungkapkan kondisi pada masa awal renstra sebagai titik
tolak pencapaian tujuan strategis dan pelaksanaan misi, sebagai berikut.
1. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
sebesar 137,61%.
Indikator ini ditetapkan dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP, sehingga SDM di BPKP maupun APIP lainnya mampu
memenuhi jumlah pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
mendukung penugasan pengawasan dan non pengawasan. Realisasi sebesar
137,61% atau mencapai 152,90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%
menggambarkan bahwa kondisi tersebut tercapai dengan kategori memuaskan.
20
2. Tingkat kepuasan penerima layanan sebesar 8,22 skala likert.
Indikator ini diukur melalui survey kepada pengguna layanan sarana dan
prasarana. Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur BPKP khususnya di lingkungan Pusdiklatwas BPKP.
Realisasi sebesar 8,22 skala likert atau mencapai 99,04% dari target sebesar 8,30
skala likert menggambarkan bahwa kondisi tersebut tercapai dengan kategori
memuaskan, namun capaian tersebut menunjukkan belum terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana yang digambarkan dengan menurunnya
kepuasaan penerima layanan terkait dengan indikator kepuasan informasi
pendaftaran serta fasilitas dan akomodasi.
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional
dan kompeten merupakan tujuan strategis yang akan diwujudkan pada akhir tahun
renstra. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diindikasikan oleh sasaran
strategis meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda serta meningkatnya
efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan
keuangan sebesar 100%.
Sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1, capaian sasaran strategis Meningkatnya
Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
pada 80% K/L/Pemda yang diindikasikan oleh IKU rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan tercapai 152,90%. Sedangkan
sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90%
dan Kualitas Pengelolaaan Keuangan Sebesar 100% yang diindikasikan oleh tingkat
kepuasan penerima layanan tercapai sebesar 99,04%. Dari uraian tersebut, terlihat
bahwa masing-masing sasaran strategis sebagai indikator tujuan strategis tercapai
152,90% dan 99,04%.
Dibandingkan dengan kondisi awal masa renstra, dimana terjadi peningkatan
kondisi mengenai kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional
21
dan kompeten, efektivitas perencanaan pengawasan, dan kualitas pengelolaan
keuangan, kondisi akhir masa renstra menunjukkan tujuan strategis telah berhasil
tercapai secara memuaskan.
Faktor utama pendukung keberhasilan pencapaian tujuan strategis adalah
komitmen yang tinggi serta profesionalisme pimpinan dan segenap jajaran pegawai
Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor penghambat
belum sempurnanya capaian atas tingkat kepuasan penerima layanan adalah
menurunnya kepuasaan penerima layanan terkait dengan indikator kepuasan
informasi pendaftaran serta fasilitas dan akomodasi.
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran
strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian
tujuan strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi
indikator pencapaian tujuan strategis. Analisis capaian kinerja sasaran strategis
dilakukan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait dengan
pencapaian sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan
capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja tahun 2013, dan beberapa tahun
terakhir.
Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia
dilakukan terhadap tiap IKU dengan cara membandingkan capaian IKU dengan
capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian
IKU lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun
OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber
daya manusia.
Analisis terhadap dua sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pusdiklatwas BPKP
sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan
sebagai berikut:
22
Dalam tahun 2014, Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi BPKP. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah
meningkatnya kapasitas aparat intern pemerintah yang profesional dan kompeten
pada 80% K/L/Pemda. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dari satu
indikator outcome yaitu “Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total
jumlah yang dibutuhkan”.
Indikator outcome tersebut, ditetapkan dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP, sehingga SDM di BPKP maupun APIP lainnya mampu memenuhi jumlah
pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung penugasan
pengawasan dan non pengawasan, dengan target untuk tahun 2014 sebesar 90%.
Capaian outcome ini diukur dari realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai kompetensi
dibandingkan dengan total jumlah yang dibutuhkan yaitu jumlah calon peserta
diklat sesuai kapasitas Pusdiklatwas BPKP yang tertuang dalam Kalender Diklat
(Kaldik).
Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai
kompetensi sebanyak 9.554 orang atau 137,61% dari total jumlah yang dibutuhkan
sebanyak 6.943 orang. Dengan demikian capaian outcome adalah sebesar 152,90%
dari target 90%.
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80%
K/L/Pemda
23
Kegiatan yang mendukung capaian indikator outcome “rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan”, adalah kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan, yang terdiri atas:
1. Diklat kedinasan sebanyak 626 orang atau 6,55% dari total realisasi diklat.
2. Diklat teknis substansi sebanyak 6.045 orang atau 63,27% dari total realisasi
diklat.
3. Diklat fungsional auditor sebanyak 2.883 orang atau 30,18% dari total realisasi
diklat.
Pendukung utama terlampauinya target indikator outcome adalah pelaksanaan diklat
teknis substansi yaitu sebesar 63,27% dari total realisasi diklat.
Perbandingan target dan realisasi indikator outcome tahun 2014 dibandingkan tahun
2013 tersaji pada Gambar 3.1.
Dari Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome selama 2 tahun
terakhir mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome Tahun 2014 sebesar
137,61% meningkat 5,24% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan telah
melampaui target akhir Renstra Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 90%. Rincian
perbandingan realisasi IKU dapat dilihat pada lampiran II.
Realisasi indikator outcome tahun 2013 mencapai 132,37% diperoleh dari
perbandingan SDM terdiklat sebanyak 6.089 orang dengan jumlah total yang
dibutuhkan sebanyak 4.600 orang. Sedangkan realisasi outcome tahun 2014 mencapai
2013 2014
Target 88% 90%
Realisasi 132,37% 137,61%
0%25%50%
75%100%125%150%
Gambar 3.1Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 1
24
137,61% diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat sebanyak 9.554 orang dengan
total jumlah yang dibutuhkan sebesar 6.943 orang. Kenaikan realisasi indikator
outcome tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi indikator outcome tahun 2013
disebabkan antara lain karena meningkatnya permintaan diklat dari stakeholders
pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.
Sumber dana atas kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian target indikator
outcome tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas berasal dari DIPA (Rupiah Murni),
PNBP, dan State Audit Reform Procurement (STAR).
Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target indikator
output. Capaian indikator kinerja output selama tahun 2014 diuraikan dalam
Tabel 3.2. sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian indikator kinerja output Pusdiklatwas BPKP tahun 2014
No Kegiatan Sumber
Dana Satuan Target Realisasi
Capaian (%)
1 Tingkat kelulusan
peserta diklat kedinasan
RM &
PNBP
% 100
100
100
2 Jumlah peserta diklat teknis substansi
RM & PNBP
Orang 2.340 5.116 218,63
STAR Orang 920 929 100,98 3 Jumlah peserta diklat
fungsional auditor
RM & PNBP
Orang 1.522 1.919 126,08
STAR Orang 960 964 100,42 4 Tersedianya sistem
diklat berbasis merit dan kompetensi
RM & PNBP
% 100 98,88 98,88
5 Pengembangan E-learning (paket) STAR
STAR Paket 1 1 100
Rincian capaian indikator kinerja output selama tahun 2014 diuraikan sebagai
berikut:
25
100%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Gambar 3.2Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan
Target Realisasi
a. Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan
Realisasi output “tingkat kelulusan peserta diklat
kedinasan” mencapai 100%, yaitu dari jumlah peserta
diklat sebanyak 626 orang seluruhnya dinyatakan
lulus. Jumlah peserta diklat kedinasan adalah jumlah
pejabat struktural dan pegawai lainnya (fungsional) di
lingkungan BPKP yang mengikuti diklat
kepemimpinan dan pra jabatan.
Output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan merupakan hasil kegiatan
pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP.
Realisasi output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan sama dengan tahun
2013, mencapai 100% yaitu dari jumlah peserta diklat kedinasan sebanyak
159 orang seluruhnya dinyatakan lulus.
b. Jumlah peserta diklat teknis substansi
Realisasi output “jumlah peserta diklat teknis
substansi” mencapai 6.045 orang peserta atau
185,43% dari target tahun 2014 sebesar 3.260 orang
peserta. Jumlah peserta diklat teknis substansi
adalah jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
dan pegawai lainnya di lingkungan APIP maupun
non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi
(diklat yang diselenggarakan untuk memberi
keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu).
Output jumlah peserta diklat teknis substansi merupakan hasil dari kegiatan
pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP.
3.260 6.045
-
1.000 2.000
3.000 4.000
5.000
6.000 7.000
Gambar 3.3Peserta Diklat
Teknis Substansi
Target Realisasi
26
Terlampauinya target output jumlah
peserta diklat teknis substansi
diantaranya berasal dari kontribusi
diklat dengan sumber dana PNBP.
Capaian output yang berasal dari
diklat PNBP mencapai 4.804 orang
peserta atau 79,47% dari capaian
output sebesar 6.045 orang peserta.
Jumlah tersebut melampaui jumlah
yang semula direncanakan dalam
kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana PNBP yaitu
1.800 orang peserta.
Terlampauinya target output karena pada tahun 2014 terdapat tambahan
penyelenggaraan diklat yang tidak tercantum dalam kalender diklat. Selain itu
juga terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan diklat sesuai
dengan kebutuhannya yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor
ataupun di Perwakilan BPKP Provinsi Bali, misalnya Diklat Audit Investigatif
bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kertanegara, Reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Palangkaraya.
Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni (APBN) sebanyak
312 orang peserta atau berkontribusi sebesar 5,16% terhadap capaian output
sebesar 6.045 orang peserta. Jumlah tersebut dibawah jumlah yang semula
direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber
dana rupiah murni yaitu 990 orang peserta. Hal ini disebabkan karena adanya
pembatalan penyelenggaraan diklat sebanyak 15 yang dialihkan untuk
membiayai penyelengggaraan diklat Pra Jabatan bagi CPNS golongan II dan
golongan III di lingkungan BPKP tahun 2014 sesuai dengan Surat Kepala
Pusdiklatwas BPKP Nomor S-325/DL/2/2014 tanggal 17 Februari 2014. Selain itu
juga terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah
79,47%
5,16%
15,37%
PNBP
RM
STAR
Gambar 3.4Kontribusi Terhadap
Capaian Kinerja Diklat TS
27
1.716 2.427
4.143
1.241
4.804 6.045
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
RM & STAR PNBP Total
Gambar 3.5Perbandingan Realisasi Output
Diklat Teknis Substansi
2013 2014
Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka
Pelaksanaan APBN Tahun 2014 juga mengakibatkan sebanyak sembilan kelas
diklat tidak dapat diselenggarakan. Sedangkan capaian output diklat yang
dibiayai STAR sebanyak 929 orang peserta atau berkontribusi sebesar 15,37%
terhadap capaian output sebesar 6.045 orang peserta. Jumlah tersebut melampaui
jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat teknis
substansi dengan sumber dana STAR yaitu 900 orang peserta.
Dibandingkan dengan realisasi output
tahun 2013 yang mencapai 4.143
orang peserta, realisasi output tahun
2014 sebanyak 6.045 orang peserta
mengalami kenaikan sebanyak 1.902
orang peserta atau 45,91% dari
realisasi output tahun 2013. Kenaikan
tersebut berasal dari realisasi diklat
yang dibiayai dana PNBP yang naik
dari realisasi peserta diklat sebanyak 2.427 orang pada tahun 2013, menjadi
sebanyak 4.804 orang atau naik sebesar 97,94%. Sedangkan realisasi peserta diklat
yang dibiayai dana rupiah murni dan STAR mengalami penurunan pada tahun
2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dari sebanyak 1.716 orang pada tahun
2013 menjadi sebanyak 1.241 orang atau turun sebesar 27,68%.
Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni, PNBP dan STAR, Pusdiklatwas
BPKP juga telah menyelenggarakan diklat teknis substansi dengan sumber dana
instansi pengguna (swakelola) sebanyak 313 orang peserta.
c. Jumlah peserta diklat fungsional auditor
Realisasi output “jumlah peserta diklat fungsional auditor” mencapai 2.883 orang
peserta atau 116,16% dari target tahun 2014 sebesar 2.482 orang peserta. Jumlah
peserta diklat fungsional auditor adalah jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
di lingkungan APIP yang mengikuti diklat fungsional auditor.
28
Capaian target output jumlah peserta diklat
fungsional auditor berasal dari kontribusi diklat
dengan sumber pembiayaan DIPA Rupiah Murni
(RM), PNBP maupun STAR.
Capaian output diklat yang dibiayai dari dana PNBP
sebanyak 861 orang peserta atau berkontribusi
sebesar 29,86% terhadap capaian output sebesar 2.883
orang peserta.
Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam kalender
diklat untuk diklat fungsional auditor dengan sumber dana PNBP yaitu 450
orang.
Adapun capaian output diklat yang dibiayai
dana rupiah murni sebanyak 1.058 orang
peserta atau berkontribusi sebesar 36,70%
terhadap capaian output sebesar 2.883 orang
peserta. Jumlah tersebut dibawah jumlah
yang semula direncanakan dalam kalender
diklat untuk diklat fungsional auditor
dengan sumber dana rupiah murni yaitu
1.650 orang. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pembatalan
penyelenggaraan diklat fungsional auditor sebanyak 50 kelas atau 1500 orang
peserta yang dialihkan untuk membiayai penyelenggaraan diklat matrikulasi dan
fungsional auditor bagi CPNS di lingkungan BPKP tahun 2014 sesuai dengan
Surat Kepala Pusdiklatwas BPKP Nomor S-737/DL/2/2014 tanggal 27 Maret
2014. Sedangkan capaian output diklat yang dibiayai dana STAR sebanyak
964 orang peserta atau berkontribusi sebesar 33,44% terhadap capaian output
sebesar 2.883 orang peserta. Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula
direncanakan dalam kalender diklat untuk diklat fungsional auditor dengan
sumber dana STAR yaitu 960 orang.
2.482 2.883
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Gambar 3.6Peserta Diklat
Fungsional Auditor
Target Realisasi
36,70%
29,86%
33,44%
RM
PNBP
STAR
Gambar 3.7Kontribusi Terhadap
Capaian Kinerja Diklat FA
29
100%
98,88%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Gambar 3.9Sistem Diklat Berbasis
Merit & Kompetensi
Target Realisasi
1.318
469
1.787
2.022
861
2.883
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
RM & STAR PNBP Total
Gambar 3.8Perbandingan Realisasi Output
Diklat Fungsional Auditor
2013 2014
Dibandingkan dengan realisasi output
tahun 2013 sebanyak 1.787 orang peserta,
realisasi output tahun 2014 sebanyak 2.883
orang peserta mengalami kenaikan
sebanyak 1.096 orang peserta atau 61,33%
dari realisasi output tahun 2013.
Selain diklat dengan sumber dana rupiah
murni, PNBP dan STAR, Pusdiklatwas
BPKP juga telah menyelenggarakan diklat
fungsional auditor dengan sumber dana
instansi pengguna (swakelola) sebanyak
116 orang peserta.
d. Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi
Realisasi output “tersedianya sistem diklat berbasis
merit dan kompetensi” mencapai 98,88% dari
target sebesar 100%. Sistem diklat berbasis merit
dan kompetensi adalah penyelenggaraan diklat
yang pesertanya telah memenuhi persyaratan
tertentu, modul/bahan ajar yang digunakan dalam
proses kediklatan memenuhi unsur knowledge
(teori) dan skill (praktik/latihan), adanya
pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan
post test, serta diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta.
Output tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi merupakan hasil
dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan
APIP.
Terdapat empat unsur yang dijadikan ukuran dalam menilai output tersedianya
sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, yaitu:
30
97,00%98,88%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Gambar 3.10Perbandingan
Capaian KinerjaSistem diklat berbasis merit
dan kompetensi
2013 2014
a) Peserta telah memenuhi kriteria, yang diukur dengan terpenuhinya kriteria
yang telah ditetapkan dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2014 seluruh
peserta diklat secara formal telah memenuhi kriteria sehingga memperoleh
nilai maksimal 1.
b) Terpenuhinya unsur knowledge (teori) dan skill (praktik/latihan) dalam
modul/bahan ajar diklat, yang diukur melalui pemenuhan unsur tersebut
dalam modul/bahan ajar diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2014
modul/bahan ajar yang digunakan dalam pelaksanaan diklat telah memenuhi
unsur knowledge (teori) dan skill (latihan) dengan nilai sebesar 0,97 dari nilai
maksimal 1.
c) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test yang diukur
dengan terlaksananya pre test dan post test dengan nilai maksimal 1. Selama
tahun 2014 telah dilaksanakan pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan
post test dan memperoleh nilai sebesar 0,9853 dari nilai maksimal 1.
d) Diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta yang diukur dengan perbandingan
jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dengan jumlah peserta
diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2014, seluruh peserta diklat telah
memperoleh sertifikat sehingga memperoleh nilai maksimal 1.
Realisasi output didapatkan dari hasil
pengukuran keempat unsur tersebut dengan
menjumlahkan nilai yang diperoleh masing-
masing unsur (3,9553) dibagi dengan jumlah
unsur (4).
Dibandingkan dengan realisasi output tahun
2013 sebesar 97%, realisasi output tahun 2014
sebesar 98,88% mengalami kenaikan sebesar
1,88% atau 1,94% dari realisasi output tahun
2013.
31
e. Pengembangan E-learning (paket) STAR
Realisasi output “pengembangan e-learning (paket) STAR” mencapai 100% atau 1
paket dari target sebesar 1 paket. Pengembangan e-learning merupakan program
Pusdiklatwas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang
diberikan kepada stakeholder. Pada tahun 2014, realisasi output “pengembangan e-
learning (paket) STAR” dalam bentuk pembelian paket server dan perlengkapan
pendukungnya untuk penyelenggaraan diklat berbasis e-learning.
Dibandingkan dengan kondisi awal masa renstra, dimana terjadi peningkatan
kondisi mengenai kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional
dan kompeten pada K/L/Pemda, kondisi akhir masa renstra menunjukkan tujuan
strategis meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten pada K/L/Pemda telah berhasil tercapai secara
memuaskan.
Perkembangan target dan realisasi atas indikator outcome rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan yang merupakan indikator
outcome atas sasaran strategis meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda dari awal
renstra tahun 2010 sampai dengan akhir renstra tahun 2014 dapat dilihat pada
gambar 3.11 sebagai berikut:
Sedangkan perkembangan capaian atas indikator outcome rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan yang merupakan indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Target 82% 84% 86% 88% 90%
Realisasi 141,12% 96,18% 115,30% 132,37% 137,61%
0%25%50%75%
100%125%150%
Gambar 3.11Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Outcome Sasaran Strategis 1
periode 2010 s.d. 2014
32
outcome atas sasaran strategis meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda dari awal
renstra tahun 2010 sampai dengan akhir renstra tahun 2014 dapat dilihat pada
gambar 3.12 sebagai berikut:
Berdasarkan gambar 3.11 dan gambar 3.12 sebagaimana tersebut di atas dapat
dilihat bahwa realisasi indikator outcome selalu mencapai target yang ditetapkan
sehingga capaian kinerja melampaui 100%.
Realisasi indikator outcome tahun 2014 sebesar 137,61% lebih tinggi 41,43%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
Pengecualian terjadi pada tahun 2011 yang mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena dalam
perhitungan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak termasuk
diklat yang sumber pembiayaannya berasal dari instansi pengguna (swakelola)
karena bukan kinerja Pusdiklatwas BPKP, sedangkan pada tahun 2010 dalam
perhitungan realisasi outcome termasuk diklat swakelola.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
2010 2011 2012 2013 2014
Capaian 172,10% 114,50% 134,07% 150,42% 152,90%
Gambar 3.12
Perkembangan Capaian Indikator Outcome Sasaran Strategis 1Periode 2010 s.d. 2014
33
Sedangkan capaian indikator outcome tahun 2014 sebesar 152,90%, dibandingkan
dengan capaian tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja
indikator outcome berhasil.
Selain melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya – BPKP, Pusdiklatwas BPKP juga melaksanakan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP yang dimaksudkan
untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan unit kerja
di lingkungan BPKP. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya
efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan
keuangan sebesar 100%. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator outcome
“tingkat kepuasan penerima layanan”, melalui survey kepada pengguna layanan
sarana dan prasarana. Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur BPKP khususnya di lingkungan Pusdiklatwas BPKP.
Target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 8,3 skala Likert. Berdasarkan hasil
survey melalui media kuesioner, capaian tingkat kepuasan penerima layanan
mencapai 8,22 skala Likert atau 99,04% dari target.
Perbandingan target dan realisasi indikator outcome tahun 2014 dibandingkan tahun
2013 tersaji pada Gambar 3.13 sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
34
Dari Gambar 3.13 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi
indikator outcome mengalami penurunan. Realisasi indikator outcome tahun 2014
sebesar 8,22 skala Likert menurun 0,32 point atau sebesar 3,75% jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2013. Capaian indikator outcome tingkat kepuasan penerima
layanan tahun 2014 sebesar 99,04% yang menunjukkan bahwa target atas indikator
outcome tersebut tidak tercapai.
Pengukuran tingkat kepuasan penerima layanan diukur dengan menggunakan
survey kepada stakeholder yang meliputi indikator-indikator antara lain: fasilitas dan
akomodasi; proses pembelajaran; materi; kesan dan pesan; serta kepuasan informasi
pendaftaran. Tidak tercapainya target indikator outcome tingkat kepuasan penerima
layanan pada tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya kepuasaan penerima
layanan terkait dengan indikator kepuasan informasi pendaftaran pada tahun 2014
yang turun sebesar 0,9 point dibandingkan dengan tahun 2013. Selain itu indikator
fasilitas dan akomodasi pada tahun 2014 juga turun sebesar 0,1 point dibandingkan
dengan tahun 2013.
Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target indikator
output. Target output yang ditetapkan pada awal tahun adalah jumlah sarana dan
prasarana berupa 8 unit/paket pengadaan wi-fi dan 1 unit pengadaan UPS. Pada
akhir tahun semua rencana pengadaan dapat direalisasikan atau mencapai 100%
dari target. Capaian output jumlah sarana dan prasarana seluruhnya dibiayai dari
dana rupiah murni.
2013 2014
Target 8,1 8,3
Realisasi 8,54 8,22
7,8
8,0
8,3
8,5
8,8
Gambar 3.13Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Sasaran Strategis 2
Target
Realisasi
35
Perkembangan target dan realisasi atas indikator outcome tingkat kepuasan penerima
layanan yang merupakan indikator outcome atas sasaran strategis meningkatnya
efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan dari awal
renstra tahun 2010 sampai dengan akhir renstra tahun 2014 dapat dilihat pada
gambar 3.14 sebagai berikut:
Sedangkan perkembangan capaian atas indikator outcome tingkat kepuasan
penerimaan layanan yang merupakan indikator outcome atas sasaran strategis
meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan
keuangan dari awal renstra tahun 2010 sampai dengan akhir renstra tahun 2014
dapat dilihat pada gambar 3.15 sebagai berikut:
2010 2011 2012 2013 2014
Target 7,50 7,60 7,90 8,10 8,30
Realisasi 7,50 8,34 8,06 8,54 8,22
6,757,007,257,507,758,008,258,508,75
Gambar 3.14Perkembangan Target dan Realisasi Indikator Outcome Sasaran Strategis 2
periode 2010 s.d. 2014
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2010 2011 2012 2013 2014
Capaian 100,00% 109,74% 102,03% 105,43% 99,04%
Gambar 3.15Perkembangan Capaian Indikator Outcome Sasaran Strategis 2
Periode 2010 s.d. 2014
36
Tidak tercapainya indikator outcome pada tahun 2014 menjadi evaluasi bagi
Pusdiklatwas BPKP untuk meningkatkan layanannya terkait dengan informasi
pendaftaran dan peningkatan fasilitas dan akomodasi yang diberikan kepada
stakeholder.
Pada tahun 2014, Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program yaitu program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan
sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada K/L/Pemda” dan program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara- BPKP dengan sasaran strategis
“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan
Keuangan”.
Realisasi anggaran atas dua Program yang dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP yaitu
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dapat dilihat pada tabel
3.3 sebagai berikut:
Tabel 3.3 Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP tahun 2014
No Program
Anggaran
Realisasi
Capaian Setelah Revisi
(%) Tapkin Revisi
1 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP
67.391.168.000 77.271.527.000 71.782.521.000 92,90
2 Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara-
BPKP
535.278.000 535.278.000 516.406.000 96,47
Jumlah 67.926.446.000 77.806.805.000 72.298.927.000 92,92
B. Realisasi Anggaran dan Sumber Daya Manusia
37
Berdasarkan tabel 3.3 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa sasaran
strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada K/L/Pemda” menyerap anggaran sebesar
Rp71.782.521.000 atau mencapai 92,90% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar
Rp77.271.527.000. Realisasi tersebut merupakan realisasi dana rupiah murni dan
PNBP sebesar Rp47.698.177.000 atau mencapai 90,88% dari nilai anggaran setelah
revisi sebesar Rp52.482.327.000 dan dana STAR sebesar Rp24.084.344.000 atau
mencapai 97,16% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar Rp24.789.200.000.
Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan” seluruhnya menggunakan sumber dana
rupiah murni menyerap anggaran sebesar Rp516.406.000 atau mencapai 96,47% dari
nilai anggaran sebesar Rp535.278.000.
Realisasi penggunaan sumber daya manusia (OH) atas dua Program yang
dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara-BPKP dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
No Program Rencana
OH Realisasi
OH Capaian OH (%)
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
29.321 35.131 119,82
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara- BPKP
424 96 22,64
Jumlah 29.745 35.227 118,43
Berdasarkan tabel 3.4 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa sasaran
strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada K/L/Pemda” menggunakan sumber daya manusia
sebanyak 35.131 OH atau mencapai 119,82% dari rencana sebanyak 29.321 OH.
38
Realisasi tersebut merupakan realisasi penggunaan sumber daya manusia untuk
kegiatan dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP sebanyak 33.787 OH atau
mencapai 118,32% dari rencana sebanyak 28.556 OH dan kegiatan dengan sumber
dana STAR sebanyak 1.344 OH atau mencapai 175,69% dari rencana sebanyak 765
OH. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan
Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan” menggunakan sumber daya
manusia sebanyak 96 OH atau mencapai 22,64% dari rencana sebanyak 424 OH.
Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada
K/L/Pemda” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator
outcome sebesar 152,90% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan
dana sebesar 92,90%.
Sedangkan capaian sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan
Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan” juga telah dicapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian indikator outcome sebesar 99,04% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,47%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia, capaian sasaran strategis
“Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten pada K/L/Pemda” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator outcome sebesar 152,90% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan sumber daya manusia sebesar 119,82%.
Sedangkan capaian sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan
Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan” juga telah dicapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian indikator outcome sebesar 99,04% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian penggunaan sumber daya manusia sebesar 22,64%.
Secara umum capaian sasaran strategis Pusdiklatwas BPKP telah dicapai secara
efisien baik dari sisi penggunaan dana maupun penggunaan sumber daya manusia.
Hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2014
sebesar 125,97% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana
sebesar 92,92% dan capaian penggunaan sumber daya manusia sebesar 118,43%.
39
Keberhasilan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2014 ditunjukkan dengan prestasi
yang dicapai, antara lain sebagai berikut:
1. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2007 telah menerapkan standarisasi proses kerja
yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat ISO 9001:2008 yang
dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun dilakukan audit oleh TUV Nord untuk
meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan
baik. Pada bulan Juli 2014, telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV NORD
dan hasilnya menyatakan bahwa standarisasi proses tetap terjaga dengan baik.
2. Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP
untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai Keputusan
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal
21 Februari 2011, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor 100
Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013).
3. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding
penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau menjadi tempat
observasi lapangan bagi peserta diklat diantaranya peserta diklat Training Officer
Course (TOC) dari Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta dengan peserta diklat dari
berbagai wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 angkatan pada tanggal
27 November 2014 dan 11 Desember 2014. Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi
tempat studi banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas
BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan atau contoh
bagi lembaga diklat lain.
4. Pada tahun 2014 Pusdiklatwas BPKP mendapatkan kunjungan kehormatan dari
instansi/lembaga diklat lain sebagai berikut:
a. Gubernur Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan diklat bagi para
pengelola keuangan di unit-unit kerja Provinsi Gorontalo pada tanggal
10 Februari 2014.
40
b. Sekretaris Jenderal Ombudsman dalam rangka meninjau pelaksanaan Diklat
Audit Investigatif bagi pegawai di lingkungan Ombudsman pada tanggal
4 Juni 2014.
c. Balai Diklat Kementerian Kehutanan dalam rangka studi banding tentang
pengembangan e-learning Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 28 Agustus 2014
dan 27 November 2014.
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi dalam rangka studi
banding penyelenggaraan diklat pada Pusdiklatwas BPKP pada tanggal
4 September 2014.
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka
studi banding pengembangan e-learning Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 20
Oktober 2014.
aporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP merupakan pertanggungjawaban
kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun
2014, disamping itu juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah
diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap
seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap
Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan
target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah
dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana
kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur
keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan
diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan
memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.
Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan
data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan
pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.
Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan
pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan
melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
L
BAB IV PENUTUP
42
Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, Pusdiklatwas
melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada
K/L/Pemda” dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-
BPKP dengan sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan”. Keberhasilan program diukur dengan
indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator
kinerja keluaran (output).
Rincian capaian per sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013
dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013-2014
NO SASARAN STRATEGIS
RATA-RATA CAPAIAN
INDIKATOR OUTCOME (%)
2013 2014
1. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten pada K/L/Pemda
150,42 152,90
2. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan
Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan
Keuangan
105,43 99,04
Dari tabel 4.1 sebagaimana tersebut di atas terlihat bahwa, capaian sasaran strategis
“Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten pada K/L/Pemda” selama dua tahun sudah di atas 100%. Namun
capaian sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan” hanya mencapai 99,04% pada tahun 2014. Hal ini
disebabkan kepuasan penerima layanan yang menurun terkait dengan hal informasi
pendaftaran diklat dan fasilitas serta akomodasi.
43
Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui target
kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014 merupakan wujud keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari
komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas untuk saling
bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas tidak
menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan suatu gabungan
kontribusi dari semua bidang dan bagian terkait.
Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari
kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusdiklatwas BPKP
untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi
merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi
dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya
kepercayaan dari stakeholder. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu
dilakukan di masa yang akan datang antara lain:
1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan sesuai
dengan kebutuhan stakeholders, diantaranya diklat penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual dan analisis pemecahan masalah.
2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP
dan di Perwakilan BPKP guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.
3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu
menjangkau pengguna yang lebih luas.
4. Terus menerus melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan
diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya agar
Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat yang memiliki daya saing
kuat.
44
5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi
lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat fungsional auditor dan
diklat teknis substansi diantaranya diklat SPIP.
Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan
informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan
fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja
ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap
perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Pusdiklatwas BPKP dalam
pembangunan dapat lebih dirasakan.
Lampiran 1 / 1 - 1
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10=9/8 11 12 13=12/11
Meningkatnya kapasitas
aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional
dan kompeten pada 80%
K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total
jumlah yang dibutuhkan
% 90,00 137,61 152,90 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya -
BPKP
77.271.527.000 71.782.521.000 92,90 29.321 35.131 119,82
Meningkatnya efektivitas
perencanaan pengawasan
sebesar 90% dan
perencanaan kualitas
pengelolaan keuangan
sebesar 100%
Tingkat Kepuasan Penerima
Layanan
Skala likert
1-10
8,30 8,22 99,04 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Negara-
BPKP
535.278.000 516.406.000 96,47 424 96 22,64
J U M L A H 125,97 77.806.805.000 72.298.927.000 92,92 29.745 35.227 118,43
Catatan:
Jumlah yang tercantum dalam capaian dana sasaran strategis "Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda merupakan rencana
dibandingkan anggaran setelah revisi, sedangkan jika dibandingkan dengan rencana tapkin sebesar Rp67.391.168.000,00 maka capaian dana untuk sasaran strategis tersebut sebesar 106,52%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PENGAW ASAN BPKP
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(% )
SDM (OH)Dana (Rp)Program
Lampiran 2 / 1 - 1
1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=5/7 9
Meningkatny a kapasitas aparat
pengawasan intern pemerintah y ang
prof esional dan kompeten pada 80%
K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total
jumlah y ang dibutuhkan
% 132,37 137,61 5,24 90,00 152,90 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainny a -
BPKP
Meningkatny a ef ektiv itas perencanaan
pengawasan sebesar 90% dan
perencanaan kualitas pengelolaan
keuangan sebesar 100%
Tingkat Kepuasan Penerima
Lay anan
Skala likert
1-10
8,54 8,22 (0,32) 8,30 99,04 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Negara-
BPKP
Program
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan
Realisasi
2013
Realisasi
2014
Kenaikan
(Penurunan
) Realisasi
Target
2014
Realisasi
2014
dibanding
Target 2014
Lampiran 3 / 1 - 1
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 20
1 Meningkatnya
kapasitas aparat
pengawasan intern
pemerintah yang
profesional dan
kompeten pada 80%
K/L/Pemda
Rasio SDM
terdiklat sesuai
kompetensi
terhadap total
jumlah yang
dibutuhkan
% 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 141,12 96,18 115,30 132,37 137,61 172,10 114,50 134,07 150,42 152,90 Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya -BPKP
2 Meningkatnya
efektivitas
perencanaan
pengawasan sebesar
90% dan perencanaan
kualitas pengelolaan
keuangan sebesar
100%
Tingkat Kepuasan
Penerima Layanan
Skala likert
1-10
7,50 7,60 7,90 8,10 8,30 7,50 8,34 8,06 8,54 8,22 100,00 109,74 102,03 105,43 99,04 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Negara-BPKP
PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAW ASAN BPKP
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama SATUAN Program REALISASI TARGET CAPAIAN No
Lampiran 4/1 - 1
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10=9/8 11 12 13=12/11 14
1 Sumber Dana: Rupiah Murni
dan PNBP
Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan
% 100 100 100,00 4.280.575.000 3.890.371.000 90,88 1.658 225 13,57
Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi
orang 2.340 5.116 218,63 10.409.226.000 9.460.348.000 90,88 2.215 3.911 176,57
Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor
orang 1.522 1.919 126,08 9.590.106.000 8.715.897.000 90,88 2.827 5.954 210,61
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi
% 100 98,88 98,88 28.202.420.000 25.631.561.000 90,88 21.856 23.697 108,42
SUB JUMLAH 52.482.327.000 47.698.177.000 90,88 28.556 33.787 118,32Sumber Dana: STAR PRO
Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi
orang 812 813 100,12 5.780.484.000 4.190.537.000 72,49 125 154 123,20
Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor
orang 960 964 100,42 12.073.499.000 13.478.107.000 111,63 537 900 167,60
Jumlah Peserta Diklat Non JFA Certification
orang 108 116 107,41 2.210.217.000 2.100.088.000 95,02 63 134 212,70
Pengembangan E-learning (paket) STAR
paket 1 1 100,00 4.725.000.000 4.315.612.000 91,34 40 156 390,00
SUB JUMLAH 24.789.200.000 24.084.344.000 97,16 765 1.344 175,69
77.271.527.000 71.782.521.000 92,90 29.321 35.131 119,82Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan perencanaan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
2 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Jumlah Sarana dan Prasarana unit 9 9 100,00 535.278.000 516.406.000 96,47 424 96 22,64 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
535.278.000 516.406.000 96,47 424 96 22,64
JUMLAH 77.806.805.000 72.298.927.000 92,92 29.745 35.227 118,43
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Jumlah IKU 2
CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
Dana (Rp) SDM (OH)Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi Program
Indikator Kinerja
Utama
2
%
Jumlah IKU 1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP
Lampiran 5 / 1 - 1
1 3 4 5 6 7 = 6-5 8 9=5/8 10
1Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan/Kedinasan
% 100 100 - 100 100,00
Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi
orang 4.143 6.045 1.902 3.260 185,43
Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor
orang 1.787 2.883 1.096 2.482 116,16
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi
% 97 98,88 1,88 100 98,88
Pengembangan E-learning
(paket) STAR
paket n/a 1,00 n/a 1 100,00
Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan perencanaan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
2 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Jumlah Sarana dan Prasarana unit 11 9 (2) 9 100,00
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
2
Indikator Kinerja Output Realisasi
2014
Kenaikan
(Penurunan)
Realisasi
Target
2014
Realisasi 2014
dibandingkan
Target 2014
ProgramSasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
Realisasi
2013