DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2017-2022bpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/... · Membuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2017-2022

Badan Pengelolaan Keuangan

Kota Banda Aceh

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................ i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH ................................................................................................ 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKK .................................. 10

2.2 Sumber daya BPKK ......................................................................... 15

2.3 Kinerja Pelayanan BPKK ................................................................. 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKK ............... 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .................................. 20

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

BPKK ........................................................................................... 20

3.2 Telaahan visi,misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih ................................................................................ 21

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi ....... 23

3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

strategis ........ ................................................................................. 26

3.5 Penentuan isu-isu strategis ............................................................ .. 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... 33

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah ............................................. 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................. 36

5.1 Strategi dan Kebijakan BPKK ........................................................ 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 38

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN ........................ 52

BAB VIII PENUTUP................................................................................................. 54

iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Banda Aceh .......................................................................................... 17

TABEL 2.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh ................................................................. 18

TABEL 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh ................................................................. . 34

TABEL 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................................... . 37

TABEL 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh .. . 48

BPKK |Rencana Strategis 2017-2022 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan

kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakatnya. Hal ini

dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang

dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat, serta meningkatnya daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan

dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen

perencanaan resmi SKPD untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Perangkat Daerah

(SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra juga merupakan

penjabaran lebih konkrit dan operasional dari visi misi Kepala Daerah dalam bentuk strategi,

kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah.

Renstra juga dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini


memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis

(Renstra) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai

dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun

kedepan;

2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan

tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Renstra BPKK Tahun 2018-2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila dan UUD 1945

2. Landasan Operasional meliputi peraturan perundang – undangan yang berkaitan

langsung dengan tugas dinas yaitu sbb :

2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2.4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

2.5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;


2.7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2.8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

2.9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan

Perorangan Dinas Milik Negara;

2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;

2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

2.13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

2.14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

2.15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2.16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

2.17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2.18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


2.19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah/Negara.

2.20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

2.21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang

pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003;

2.22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

2.23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

2.24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.


2.27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027.

2.28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

2.29. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggungjawab

Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah

terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dan status

hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja

SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD

dengan Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan

RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra

SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD

berdasarkan penganggran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD dalam

menggambarkan target kinerja pembangunan daerah sehinga mudah untuk

ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra

SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan

RAPBD, RKPD, Renja SKPD dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra

SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka


menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, RENJA SKPD, KUA, APBD dan RKA SKPD

untuk target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota merupakan dokumen resmi

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi daerah

yang sesuai dengan tugas dan pokok dinas yang bertujuan untuk memberikan arah dan

pedoman terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan sebagai standar evaluasi kinerja

tahunan.

Selain itu Renstra juga merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA),

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Kota. Serta tolok ukur untuk melakukan

evaluasi terhadap Kinerja Walikota Banda Aceh selama periode 2018-2012 dibidang

pendapatan, keuangan, dan aset daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra BPKK dalam

penyelenggaran pembangunan daerah, proses penyusunan serta keterkaitan

Renstra BPKK dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja

BPKK.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang


struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BPKK serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKK.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud danbtujuan dari penyusunan Renstra

BPKK.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKK serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKK dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, sumber daya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

serta capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada periode Renstra

sebelumnya. Selain itu juga mengemukan capaian program prioritas yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode yang lalu. Serta mengulas hambatan-

hambatan utama yanng masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui pada periode

saat ini.

2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat

daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang

struktur organiasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah peronil, dan

tata laksana perangkat daerah.

2.2. Sumber Daya BPKK

Membuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKK

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKK berdasarkan

sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM dan atau Indikator

kinerja pelayanan.


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKK

Bagiann ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

Provinsi, hasil telaahan RTRW dan analisis terhadap KLHS yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BPKK pada lima

tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPKK

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih.

Pada bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi BPKK yang terkait dengan visi,

misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan memaparkan

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKK yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala derah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi/Kota

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor

pendorong dari pelayanan BPKK yang mempengaruhi permasalahan Pelayan

BPKK ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Rensta Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan BPKK yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

BPKK ditinjau dari RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini memuat informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra BPKK periode ini.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BPKK

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKK beserta

indikator kinerjanya.


BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKK dalam

lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar

pernyataan visi dan misi RPJMD.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini menggambarkan indikator kinerja BPKK yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKK dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang

susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh, mempunyai tugas “melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Kota” (Pasal 7).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan

mempunyai fungsi yaitu (Pasal 8) :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

keuangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang keuangan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota

mempunyai kewenangan sebagai berikut (pasal 9) :

1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;

2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;


3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

daerah;

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

8. Menyimpan uang daerah;

9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi;

10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran dan

beban rekening Kas Umum Daerah;

11. Mendelegasikan sebagian kewenangan dengan pemerintah bawahan untuk

melakukan pemungutan pajak dan retribusi;

12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah

Kota Banda Aceh;

13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota;

14. Mengelola utang piutang daerah;

15. Melakukan penagihan piutang daerah;

16. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

17. Menyajikan informatika keuangan daerah;


18. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Kota mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri

dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Pelaporan;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri dari :

a. Subbidang Pendataan dan Penetapan;

b. Subbidang Penilaian dan Verifikasi Pelaporan Pajak; dan

c. Subbidang Pendaftaran dan Pengelolaan Data.

4. Bidang Penagihan Pajak, terdiri dari :

a. Subbidang Penatausahaan dan Penagihan Pajak Daerah;

b. Subbidang Pelayanan Keberatan dan pengaduan; dan

c. Subbidang monitoring, evaluasi dan pemeriksanaan Pajak Daerah.

5. Bidang Anggaran, terdiri dari :

a. Subbidang Perencanaan Anggaran;

b. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan


c. Subbidang Evaluasi dan Analisis;

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a. Subbidang Penatausahaan Kas Daerah;

b. Subbidang Belanja Langsung; dan

c. Subbidang Belanja Tidak Langsung.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Subbidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

b. Subbidang Akuntansi Aset; dan

c. Subbidang Hibah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

8. Bidang Aset, terdiri dari :

a. Subbidang Penatausahaan, Pembinan dan Pengendalian;

b. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan; dan

c. Subbidang Pemanfaatan, Penilaian dan pengamanan.

9. UPTD; dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL Subbagian

Program dan

Pelaporan

Subbag

Keuangan

Subbag Umum,

Kepegawaian dan

Aset

BIDANG

PENAGIHAN PAJAK

BIDANG

PENDATAAN & PENETAPAN PAJAK

BIDANG

ANGGARAN

BIDANG

PERBENDAHARAAN

BIDANG

AKUNTANSI & PELAPORAN

BIDANG ASET

Subbidang

Pendataan

dan

Penetapan

Subbidang

Penilaian dan

Verifikasi

Pelaporan

Pajak

Subbidang

Pendaftaran

dan

Pengolahan

Data

Subbidang Penatausahaan

dan Penagiha Pajak Daerah

Subbidang Pelayanan

Keberatan dan

Pengaduan

Subbidang

Monitoring,

Evaluasi dan

Pemeriksaan

Pajak Daerah

Subbidang

Perencanaan

Anggaran

Subbidang

Pengendalian

Anggaran

Subbidang

evaluasi dan

Analisis

Subbidang

Penatausahaan

Kas Daerah

Subbidang Belanja

Langsung

Subbidang

Akuntansi,

Pendapatan,

Belanja dan

Pembiayaan

Subbidang

Akuntansi

Aset

Subbidang Hibah,

Pelaporan dan

Pertanggungja

waban

Subbidang

Penatausahaan,

Pembinaan & Pengendalian.

Subbidang

Perencanaan kebutuhan,

pemindahtanga

nan, pemusnahan &

Penghapusan.

Subbidang

Pemanfaatan,

Penilaian & Pengamanan.

Subbidang

Belanja Tidak

Lagsung

KEPALA

SEKRETARIS

UPTB PBB DAN BPHTB


2.2 Sumber Daya BPKK

Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKK mempuyai sumber daya Apratur

eselon II sebanyak 1 (satu) orang dengan pangkat golongan IV/c, eselon III.a sebanyak 1

(satu) orang dengan pangkat golongan IV/b, eselon III.b sebanyak 6 (enam) orang dengan

pangkat IV/a 3 (tiga) orang dan pangkat golongan III/d sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk

jabatan eselon IV pada BPKK berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan pangkat

golongan IV/a 1 (satu) orang, pangkat golongan III/d sebanyak 16 orang dan pangkat

golongan III/c sebanyak 5 orang. Aparatur Sipil Negara pada BPKK berdasarkan golongan

pangkat terbesar adalah III/d sebanyak 11 orang, diikuti golongan II/c sebanyak 16 orang.

Selain 87 orang ASN pada BPKK terdapat 4 orang tenaga kontrak IT, 15 orang tenaga

kontrak pembantu adminitrasi perkantoran/perpajakan. Untuk saat ini berdasarkan Anjab

dan ABK maka BPKK masih kekurangan pegawai khususnya di bidang perbendaharaan,

pendataan, penagihan dan UPTB PBB BPHTB. Sebanyak 30 jabatan struktural dari 31

jabatan sesuai dengan Perwal No. 63 Tahun 2016 pada BPKK dan diharapkan telah terisi

setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dari 87 (delapan puluh tujuh) pegawai pada BPKK sebanyak 8 orang telah

menempuh pendidikan jenjang S-2, 22 orang jenjang S-1, D-III sebanyak 7 orang dan SLTA

sebanyak 28 orang. Untuk tingkat pendidikan penjenjangan, sebanyak 1 orang telah

mengikuti Diklat PIM II, 9 orang Diklat PIM III dan 19 orang Diklat PIM IV.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja adalah ketersediaan barang

inventaris BPKK Kota Banda Aceh untuk kesinambungan dan kelancaran kegiatan.

Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh, BPKK

mengelola barang milik daerah sebanyak 2.105 unit dengan nilai Rp 107.102.902.935

(seratus tujuh miliyar seratus dua juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh


lima rupiah). Yang terdiri dari 23 persil tanah, 2.020 unit peralatan dan mesin, 24 gedung

dan bangunan serta 41 unit aset tetap lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKK

Pengukuran kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT). Penetapan Kinerja serta Pengukuran Kinerja masing-masing dituangkan dalam

sebuah dokumen. Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

selama periode renstra yang lalu yaitu periode Revisi Renstra DPKAD Tahun 2012-2017

adalah :

1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.

2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan SKPD.

3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

4. Meningkatnya administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

5. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perundang-

undangan.

Rata-rata pencapaian kinerja adalah 100%. Sehingga dapat disimpulkan BPKK pada

periode renstra yang lalu telah berhasil didalam mencapai target sasaran

kinerjanya.

Keberhasilan BPKK dalam melaksanakan pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel

2.1 dan tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan BPKK pada masa renstra yang lalu dapat

dikatakan berhasil dengan baik, demikian pula dengan realisasi pendanaan pelayanannya.


2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP (LKPD

2012)

WTP (LKPD

2013)

WTP (LKPD

2014)

WTP (LKPD

2015)

WTP (LKPD

2016)100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya persentase target PAD Kota 20,00% 18,00% 45,00% 26,00% 19,00% 20,00% 18,19% 44,72% 25,98% 19,03% 20,08% 101,06% 99,37% 99,94% 100,18% 100,41%

3 Pengelolaan Barang Milik Daerah 92,00% 30,00% 54,00% 72,00% 83,00% 90,00% 30,00% 54,00% 72,00% 83,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Persentase kepatuhan wajib membayar pajak daerah 90,00% 93,00% 88,00% 88,00% 90,00% 90,00% 93,00% 88,00% 88,12% 90,97% 88,76% 100,00% 100,00% 100,13% 101,08% 98,62%

8 Persentase jumlah restoran berdasarkan jenis

Restoran (%) 4,60% 6,07% 5,69% 4,70% 4,60% 5,00% 6,07% 5,69% 4,70% 4,60% 5,15% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 102,94%

Rumah Makan (%) 37,93% 36,63% 29,22% 27,80% 28,70% 28,00% 36,63% 29,22% 27,80% 28,70% 26,47% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 94,54%

Café (%) 57,47% 50,56% 65,10% 67,50% 66,70% 67,00% 50,56% 65,10% 67,50% 66,70% 68,38% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 102,06%

9 Persantase jumlah penginapan/ hotel berdasarkan kelas

Bintang 4 (%) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,38% 2,08% 2,04% 2,04% 1,59% 119,05% 104,17% 102,04% 102,04% 79,37%

Bintang 3 (%) 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,14% 6,25% 6,12% 6,12% 4,76% 102,04% 104,17% 102,04% 102,04% 79,37%

Bintang 2 (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bintang 1 (%) 16,00% 18,00% 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,67% 18,75% 18,37% 16,33% 17,46% 92,59% 104,17% 114,80% 102,04% 109,13%

Melati 3 (%) 16,00% 14,00% 14,00% 18,00% 19,00% 19,00% 16,67% 14,58% 14,29% 18,37% 20,63% 119,05% 104,17% 79,37% 96,67% 108,60%

Melati 2 (%) 12,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 11,90% 10,42% 10,20% 8,16% 7,94% 119,05% 104,17% 127,55% 102,04% 99,21%

Melati 1 (%) 9,00% 8,00% 8,00% 16,00% 16,00% 16,00% 9,52% 8,33% 8,16% 16,33% 12,70% 119,05% 104,17% 51,02% 102,04% 79,37%

Penginapan (%) 35,00% 41,00% 40,00% 33% 33,00% 33,00% 35,71% 41,67% 40,82% 32,65% 34,92% 87,11% 104,17% 125,00% 98,95% 105,82%

10 Jumlah dan jenis pajak dan retribusi daerah

Pajak 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 87,50% 100,00% 100% 100,00% 100,00%

Retribusi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00%

11 Rasio realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) di BPKK

10,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 6,09% 6,09% 5,93% 6,15% 6,86% 101,46% 101,58% 99% 87,85% 97,95%

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan

Kota Banda Aceh

RASIO CAPAIAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET IKK

TARGET RENSTA SKPD REALISASI CAPAIAN


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

PENDAPATAN DAERAH 41.595.500.000 43.578.684.125 47.050.000.000 52.550.000.000 60.865.000.000 74.675.000.000 47.943.816.854 56.575.428.340 67.240.004.238 74.874.373.085 92.838.752.422 92.947.898.544 129,82 142,91 142,48 176,67 152,71 13% 14%

Pendapatan Asli Daerah 41.595.500.000 43.578.684.125 47.050.000.000 52.550.000.000 60.865.000.000 74.675.000.000 47.943.816.854 56.575.428.340 67.240.004.238 74.874.373.085 92.838.752.422 92.947.898.544 129,82 142,91 142,48 176,67 152,71 13% 14%

- Has i l Pa jak Daerah 35.015.000.000 36.460.000.000 42.135.000.000 47.635.000.000 53.085.000.000 61.095.000.000 38.662.932.308 46.726.398.187 51.801.124.535 55.812.362.254 68.859.556.607 70.965.370.261 128,16 123 117,17 144,56 133,68 12% 13%

- Has i l Retribus i Daerah 1.070.000.000 1.177.000.000 853.000.000 835.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.426.342.320 1.055.650.000 922.500.000 920.450.000 1.855.318.750 2.451.807.656 89,69 108 110,23 222,19 245,18 8% 19%

- Has i l Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan720.500.000 738.714.350 560.000.000 560.000.000 800.000.000 1.100.000.000 557.943.438 738.714.323 807.146.467 1.054.070.428 1.047.405.108 1.008.081.651 100,00 144 188,23 187,04 126,01

12%

14%

- La in-la in PAD yang Sah 4.790.000.000 5.202.969.775 3.502.000.000 3.502.000.000 5.980.000.000 11.480.000.000 7.296.598.788 8.054.665.830 13.709.233.236 17.087.490.403 21.076.471.957 18.522.638.976 154,81 391 487,94 601,84 309,74 28% 23%

BELANJA DAERAH 31.346.650.964 29.863.779.204 32.621.863.075 44.438.941.504 30.841.746.953 36.996.038.649 24.595.992.963 25.211.060.230 26.122.305.466 16.321.023.366 28.711.565.330 32.521.404.148 84,42 80,08 36,73 64,61 105,45 6% 12%

Belanja Tidak Langsung 18.323.230.781 19.034.962.194 22.349.926.435 30.973.910.897 23.891.186.203 23.974.961.349 13.879.236.757 16.453.771.445 18.183.460.398 9.233.706.513 22.347.238.327 20.896.127.139 86,44 81,36 29,81 72,15 87,46 7% 23%

- Belanja Pegawai 18.323.230.781 19.034.962.194 22.349.926.435 30.973.910.897 23.891.186.203 23.974.961.349 13.879.236.757 16.453.771.445 18.183.460.398 9.233.706.513 22.347.238.327 20.896.127.139 86,44 81,36 29,81 72,15 87,46 7% 23%

Belanja Langsung 13.023.420.183 10.828.817.010 10.271.936.640 13.465.030.607 6.950.560.750 13.021.077.300 10.716.756.206 8.757.288.785 7.938.845.068 7.087.316.853 6.364.327.003 11.625.277.009 80,87 77,29 52,63 47,27 167,26 10% 7%

- Belanja Pegawai 1.379.698.000 1.643.990.000 2.543.688.000 2.228.559.600 2.225.043.000 2.933.100.000 1.043.568.908 1.216.179.600 1.841.159.750 776.714.040 1.983.903.453 2.381.553.500 73,98 72,38 34,85 89,02 107,03 19% 37%

- Belanja Barang dan Jasa 4.812.315.333 4.228.480.150 4.291.960.640 4.335.846.007 3.624.726.150 5.421.239.300 3.429.961.298 3.090.498.035 3.339.832.118 5.298.480.213 3.294.038.550 4.714.096.259 73,09 77,82 122,20 75,97 130,05 5% 12%

- Belanja Modal 6.831.406.850 4.956.346.860 3.436.288.000 6.900.625.000 1.100.791.600 4.666.738.000 6.243.226.000 4.450.611.150 2.757.853.200 1.012.122.600 1.086.385.000 4.529.627.250 89,80 80,26 14,67 15,74 411,49 57% 39%

72.942.150.964 73.442.463.329 79.671.863.075 96.988.941.504 91.706.746.953 111.671.038.649 72.539.809.817 81.786.488.570 93.362.309.704 91.195.396.451 121.550.317.752 125.469.302.692 111,36 117,18 94,03 125,32 136,82 9% 12%TOTAL

Tabel 2.2

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Kota Banda Aceh

Uraian

Anggaran Pada Tahun ke... (Rp) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke... (Rp)Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke... (%)Rata-rata pertumbuhan

Anggaran Realisasi


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKK

BPKK selama periode renstra yang lalu telah menjalankan fungsinya dan berupaya

melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan tujuan dari misi pembangunan ke-2 yaitu

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan

hukum.

Dalam menjalankan Rencana Strategis 2018-2022 mendatang, BPKK telah

mengindentifikasikan beberapa faktor peluang dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

A. Peluang

1) Tingginya motivasi pegawai

2) Adanya dukungan dari pimpinan

3) Tersedianya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Tersedianya Potensi PAD

5) Tersedianya Anggaran

B. Tantangan

1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi.

2) Kurangnya Pemahaman pengurus barang pada SKPD terhadap pengelolaan

Barang Daerah.

3) Terbatasnya Petugas Pemungut Pajak Daerah.

4) Belum tersedianya gedung Kantor BPKK yang representatif.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKK

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah kota di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mempunyai

tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi

kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota”. Dalam

menjalani fungsi pelayanan tersebut BPKK mempedomani beberapa peraturan antara

lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah/Negara, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional

dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh terakhir di rubah

dengan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan ke tujuh atas Peraturan Walikota

Banda Aceh Nomor 27 Tahun 208 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta peran dalam melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang

keuangan, terdapat beberapa permasalahan yang yaitu :

1. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah

2. Belum tersedianya gedung kantor yang representif sehingga pelayanan

terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah


4. Belum terlaksananya penegakan hukum disebabkan belum adanya PPNS

Perpajakan.

5. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memotong/cash langsung pajak

daerah pada penerimaan pembayaran atas layanan pajak restoran.

6. Masih ada pengusaha restoran yang belum menggunakan mesin cash register

sehingga menyulitkan petugas dalam pemerikasaan pelaporan pajak daerah.

7. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang pada SKPD terhadap

pengelolaan Barang Daerah.

8. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang menjadi

tanggungjawab BPKK.

9. Belum optimalnya sosialisasi PPRD kepada masyarakat.

10. Penerimaan PDRD belum sesuai dengan potensi.

11. Masih lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam Qanun pajak daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 adalah Terwujudnya Kota

Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah. Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini

mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan.

Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang

dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan

memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah mendasarkan seluruh

proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial

kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.


Sesuai dengan tugas dan pokok dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota yaitu

melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi

kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, maka hal ini sesuai

dengan misi ke-5 dari Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu Meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi

penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas,

melainkan juga profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral,

mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar

dan kode etik aparatur negara.

Terdapat beberapa faktor penghambat pada BPKK untuk mewujudnya Visi dan

Misi tersebut, yaitu :

1. Terbatasnya sumber daya manusia.

2. Belum tersedianya sarana gedung perkantoran yanng representatif, sehingga

pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3. Rendahnya pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor Retribusi.

4. Belum tersedianya tenaga PPNS Perpajakan.

5. Terbatasnya sumber pendapatan daerah.

6. Masih rendahnya penyerapan belanja daerah.

7. Kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran.

8. Pengguna dan pengurus barang milik daerah belum sepenuhnya disiplin dalam

melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara baik.

9. Pendapatan daerah dari Dana Trasfer Daerah berjalan secara dinamis.

Terdapat beberapa potensi pendukung tercapainya visi misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :


1. Banda Aceh merupakan ibukota propinsi yang merupakan kawasan yang dinamis

dengan potensi ekonomi yang sangat besar;

2. Tersedianya Qanun tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Adanya pendataan wajib pajak daerah setiap tahunnya;

4. Dapat dilakukan Assessment PAD untuk mengetahui potensi PAD Kota Banda

Aceh.

5. Mulai diimplementasikannya proses perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah;

6. Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi Pendapatan dan Belanja setiap

minggunya.

7. Adanya perubahan paradigma pengelolaan kekayaan daerah dari penatausahaan

aset menjadi manajer aset, sehingga menuntut peran dan tanggungjawab yang

lebih besar dari BPKK;

8. Pengoptimalisasi pemanfaatan aset potensi dalam rangka peningkatan utilisasi

aset, sehingga meningkatkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan aset;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Dari hasil telaahan Renstra Kementerian Keuangan, terdapat 7 tujuan

Kementerian keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

No Tujuan Sasaran

1 Terjaganya kesinambungan Fiskal 1.1 Meningkatkan tax ratio

1.2 Terjaganya ratio utang pemerintah

1.3 Terjaganya defisit anggaran

2 Optimalisasi penerimaan negara 2.1 Penerimaan pajak negara yang

optimal

2.2 Penerimaan negara di sektor

kepabean dan cukai yang optimal

2.3 Percepatan waktu penyelesaian

proses kepabean (customs

celarance) untuk mendukung

upaya penurunan rata-rata


No Tujuan Sasaran

dwelling time.

3 Pembangunan sistem Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

handal untuk optimalisasi penerimaan

Negara

3.1 Sistem penerimaan PNBP yang

optimal

4 Peningkatan kualitas perencanaan

penganggaran, pelaksanaan anggaran

dan transfer ke daerah

4.1 Perencanaan dan pelaksanaan

anggaran yang berkualitas.

4.2 Hubungan keuangan pusat dan

daerah yang adil dan transparan.

5 Peningkatan kualitas pengelolaan

kekayaan negara dan pembiayaan

anggaran.

5.1 Pengelolaan kekayaan negara yang

optimal

5.2 Pembiayaan yang aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal

6 Peningkatan pengawasan di bidang

kepabean dan cukai serta perbatasan.

6.1 Optimalisasi pengawasan dalam

rangka mendukung fungsi

community protection serta

melaksanakan fungsi sebagai

border managament.

7 Kesinambungan reformasi birokrasi,

perbaikan governance dan penguatan

kelembagaan.

7.1 Organisasi yang fit for purpose

7.2 SDM yang kompetitif

7.3 Sistem informasi manajemen yang

terintegrasi

7.4 Peningkatan kepercayaan publik

terhadap pengelolaan

kementerian.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah kementerian yang berkesesuaian dengan

BPKK yaitu Terjaganya defisit anggaran, Penerimaan pajak negara yang optimal,

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, hubungan keuangan pusat

dan daerah yang adil dan transparan, Pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan telah memulai mengintegrasikan sistem

perencanaan dan mengembangkan tekhnologi informasi keuangan serta tata kelola

keuangan yang tertib dan handal. Dalam setiap pembuatan perencanaan anggaran juga


dilakukan asistensi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berkoordinasi dengan

BAPPEDA. Untuk peningkatan pendapatan asli daerah BPKK juga selalu berkoordinasi

dengan OPD terkait.

Pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memuat 7 (tujuh) tujuan dan

sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

No Tujuan Sasaran

1 Lahirnya aparatur Sipil Negara yang

handal dalam pengelolaan keuangan

Aceh

1.1 Perencanaan dan penganggaran

keuangan Aceh lebih bermutu dan

digunakan tepat sesuai kebutuhan

dan harapan masyarakat.

2 ABPA lebih tepat guna pemanfaatannya

terutama dalam pembangunan Aceh

dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

2.1 Terwujudnya pembangunan dan

kesejahteraan yang merata.

3 Semua rakyat Aceh mendapatkan

informasi tentang penggunaan APBA.

3.1 Mendapatkan kepecayaan dari

masyarakat terhadap pengelolaan

keuangan Aceh.

4 Wajib pajak merasa nyaman dan

mudah dalam melakanakan

kewajibannya.

4.1 Meningkatnya pendapatan Aceh

dari sektor pajak kendaraan

bermotor.

5 Meningkatnya pendapatan Asli Daerah.

5.1 Terciptanya kemandirian daerah

6

Terwujudnya sistem pengelolaan

keuangan dalam satu pintu

6.1 Memudahkan mendapatkan data

dan terwujudnya kemudahan

dalam melakukan kontrol terhadap

keuangan Aceh.

7 Kualitas ASN di pemerintah

kabupaten/kota yang melaksanakan

pengelolaan keuangan dapat

diandalkan dan mempunyai visi yang

sma dengan Pemeintah provinsi dalam

melaksanakan pembangunan daerah

7.1 Terwujudnya pembangunan

kabupaten/kota di Wilayah Aceh

yang mandiri dan sejatera serta

terwujudnya pembangunan yang

terintegrasi.


Dari hasil telaahan Renstra tersebut untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh telah memulai dalam keterbukaan informasi

anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat melalui web site BPKK

(bpkk.bandaacehkota.go.id). Untuk meningkatkan ASN yang handal dalam pengelolaan

keuangan, BPKK juga mengadakan sosialisasi paket regulasi bagi pengelola keuangan OPD

dan mengirimkan ASN BPKK mengikuti Bimtek yang berkenaan dengan pengelolaan

keuangan. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai tolok ukur kemandirian

keuangan daerah, BPKK terus melakukan upaya-upaya penegakkan qanun pajak dan

retribusi daerah yang bekerjasama dengan instansi terkait serta melakukan revisi

Peraturan Walikota mengenai regulasi pajak dan retribusi daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang ingin

dicapai terkait dengan penataan ruang wilayah kota adalah:

a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman,

aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan;

c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang

beretika.

RTRW Kota Banda Aceh memiliki tujuan penataan ruang kota untuk mewujudkan

ruang kota sebagai kota jasa yang Islami, tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi

bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan

ruang kota meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota

b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota, dan

c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

http://www.bpkk.bandaacehkota.go.id/


Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan kota Banda Aceh

lebih mengarah pada bagian timur (wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya) dan bagian

selatan kota meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan

Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Di bagian timur saat ini telah didominasi oleh aktivitas pemukiman,

perdagangan dan jasa. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang pesat akibat adanya

pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut

terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari

kawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh

Keudee (Universitas Abulyama),

Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian telah

merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini

dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan

langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Sama halnya dengan wilayah timur,

perkembangan wilayah selatan ini cenderung dikarenakan tidak terkena dampak langsung

bencana Tsunami 2004 silam. Aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi

aktivitas permukiman, perdagangan dan jasa dan olahraga (keberadaan stadion harapan

bangsa Lhong raya sebagai sport center).

Bedasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015 yaitu dengan luas wilayah kota

seluas 5.900 Hektar, penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun sebesar 53,17 %

dari luas wilayah kota atau dengan luas area seluas 3.137 Hektar. Pemanfaatan eksisting

lahan terbangun didominasi oleh pemanfaatan kawasan perumahan, pemanfaatan

peruntukan lainnya serta pemanfaatan area infrastruktur jalan. Permasalahan pokok

dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan adalah:


a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan

oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan

kegiatan-kegiatan perkotaan;

b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan gempa dan potensi

gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan

sepanjang jalur patahan gempa dan di kawasan pesisir pantai;

c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan

pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang

wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;

b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan

sekitarnya;

c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;

d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala

kota maupun skala regional;

e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;

f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan

dengan daerah sekitar.

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008, yang disusun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Namun seiring dengan isu

penataan ruang yang mendasari perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan

ruang Kota Banda Aceh 20 tahun ke depan, maka hirarki Kota Banda Aceh diusulkan


untuk dipromosikan dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa

faktor yang mendasari penetapan sebagai PKN tersebut adalah :

1. Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh;

2. Kota Banda Aceh sebagai pintu gerbang provinsi dari segi transportasi darat, laut dan

udara;

3. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan

jasa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan;

4. Dukungan nilai historis yang terdapat di Kota Banda Aceh untuk pengembangan

kegiatan pariwisata.

Selain itu Kota Banda Aceh juga direncanakan menjadi sistem pusat pelayanan

hal ini untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan

sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap

bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan

mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan

prasarana perkotaan. Pembagian sistem pusat pelayanan dilakukan atas dasar

pertimbangan berikut:

1. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan

dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan

2. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang

dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Sistem

Perkotaan Nasional

3. Jangkauan pelayanan secara fungsional

4. Aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah

5. Kelengkapan dan pemusatan sarana dan prasarana

6. Efisiensi pemanfaatan lahan


Dalam pengembangan ke depannya, Kota Banda Aceh direncanakan

dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

1. WP Pusat Kota Lama

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja,

berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan. Fungsi ini

didukung oleh kegiatan jasa komersial, perbankan, perkantoran, pelayanan umum

dan sosial, kawasan permukiman perkotaan, industri kecil/kerajinan, pusat

kebudayaan dan Islamic Center. WP ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan tujuan

wisata budaya dan agama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Pusat

WP ditetapkan di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong

2. WP Pusat Kota Baru

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, merupakan

pengembangan wilayah kota ke arah bagian Selatan, yang berfungsi sebagai pusat

kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa

serta pergudangan. Pusat WP ditetapkan di Batoh dan Lamdom.

3. WP Keutapang

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, merupakan

pengembangan wilayah kota ke arah bagian Barat. WP ini difungsikan sebagai pusat

kegiatan pelabuhan dan wisata, yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa,

kawasan permukiman, dan sebagainya. Pusat WP ditetapkan di Keutapang.

4. WP Ulee Kareng

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, merupakan

pengembangan wilayah kota ke bagian Timur, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan

sosial kota seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang

komplementer dengan kedua kegiatan tersebut. Pusat WP ditetapkan di Ulee Kareng.


Ke-4 Wilayah Pengembangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Sistem

Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 20 tahun depan, dimana direncanakan 2 Pusat Kota

dan 2 Sub Pusat Kota, yaitu :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong

2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom

3. Sub Pusat Kota Keutapang

4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

Dari hasil telaahan RTRW saat ini pengembangan wilayah perkotaan berada di

wilayah timur dan selatan Kota Banda Aceh dan adanya pembagian wilayah pusat kota

dan sub pusat kota diharapkan dapat memacu penerimaan PAD dari sektor

perdagangan dan jasa serta sektor pariwisata. Namun dilihat dari perkembangan

tersebut dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyetorkan pajak, hal ini

akan sedikit terkendala dikarenakan jumlah ASN petugas pemungut pajak dari wajib

pajak pada BPKK masih sangat kurang.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan urusan urusan umum pemerintahan di bidang keuangan

yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota,

maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi

BPKK dalam menyusun arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan Pemerintah

Kota Banda Aceh.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kota Banda Aceh sesuai dengan

tugas dan fungsi dari BPKK adalah yang berkenaan dengan ekonomi dan kesejahteraan,

dimana Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak sebanding dengan potensi yang ada

sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh masih tergantung pada Pendapatan dari

Pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.


Isu-isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh menjadi isu yang harus

ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kestabilitas

ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh masih pada sektor

unggulan seperti perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa lainnya. Hal ini akan

berdampak pada penerimaan PAD Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dari hasil

Pajak. Penerimaan PAD dari hasil retribusi harus lebih ditingkatkan dan diperlukan

adanya Assisment untuk potensi Pendapatan Asli Daerah.

BPKK| Rencana Strategis 2017-2022 33

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung

pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga

menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan

sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan tujuan

dan sasaran Renstra OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk

memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan

BPKK. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan

merupakan OPD pendukung terlaksananya pelaksanaan misi Pemerinntah Kota Banda

Aceh. Dalam melaksanakan tupoksi BPKK yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di

bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Kota, maka BPKK berkepentingan untuk mewujudkan misi ke-5 dari Pemerintah

Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dengan

tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan tatakelola keuangan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sasaran terwujudnya

pengelolaan PAD yang profesional dan akuntabilitas keuangan yang baik. Sebagai

penunjang kelancaran terlaksananya tugas kedinasan maka sekretariat Badan Pengelolaan

Keuangan mempunyai tujuan mewujudkan tatakelola sekretariat yang baik dan bersih

serta layanan publik yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya tatakelola

administrasi perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan aset.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Untuk mengetahui program kegiatan yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota

Banda Aceh pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel pohon kinerja berikut ini

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

2018 2019 2020 2021 2022

1.

Mewujudkan Tatakelola Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Terwujudnya Pengelolaan PAD yang Profesional dan Akuntabilitas Keuangan yang Baik

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

29% 30% 31% 32% 33%

Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

15% 16% 17% 18% 19%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP


VISI

MISI

TUJUAN RPJM

SASARAN RPJM

TUJUAN SKPD

SASARAN SKPD

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Peny.

Laporan

capaian

kinerja

dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD

Peny. Lap.

Keuangan

semesteran

Peny.

Laporan

Akhir

Tahun

Peny.

Laporan

Keuanga

n Akhir

Tahun

Peny.

Laporan

Piutang

Daerah

Peny.

Rekonsiliasi

pinjaman

daerah

Peny.

Lap.

Piutang

Pajak

daerah

dan

realisasi

pajak

daerah

Peny.

Standar

Satuan

Harga

Peny.

Kebijakan

akuntansi

pemerinta

h daerah

Peny.

Raqan

ttg Pajak

dan

Retribusi

daerah

Peny.

Raqan

ttg

APBD

Peny. Raqan

Perubahan

APBD

Peny.

Raqan

ttg

Pertangg

ung

jawaban

pelaksa

naan

APBD

Peny.

SIPKD

Sosialisasi

paket

regulasi ttg

pengelolaan

keuangan

daerah

Penelitian

dan

Asistensi

RKA dan

DPA

SKPD

Intensifik

asi dan

ekstensif

ikasi

Sumber-

sumber

Pendapa

tan Asli

Daerah

Pembinaan,

Pengendalian

dan

pengawaan

BMD

Pengendal

ian Adm

Anggaran

SKPD

Pengelolaan

Administrasi

Kas Daerah

Pengelolaan,

Pengawasan,

Pendataan,

Evaluasi dan

plaporan

pelaksanaan

BPHTB

Pengelolaan,

Pengawasan,

Pendataan,

Evaluasi dan

plaporan

pelaksanaan

PBB-P2

Revaluasi

dan

rekomenda

si

proposal/

bantuan

dana hibah

Pembinaan

gaji PNS

bagi SKPD

Peny.

Rancangan

peraturan

KDH ttg

Sistem dan

Prosedur

Pengelolaan

keuangan

daerah

Pengamanan

dan

Pemeliharan

BMD

Inventarisasi

BMD

Penilaian

BMD

Pemanfaatan

Barang Milik

Daerah

Pemusnahan

BMD

Pemanfaatan

BMD

Pemindah

tanganan

BMD

Penataus

ahaan

BMD

Peny.

Perencanaan

kebutuhan

BMD

Verifikasi

keberatan

dan

pengaduan

Wajib Pajak

Pengelolaan,

Pengawasan,

dan

Penagihan

Pajak Daerah

Penyebarlu

asan

Informasi

Pajak dan

Retribusi

Daerah

Peny.

KUA

dan

PPAS

Terwujudnya pengelolaan PAD yang profesional dan akuntabilitas keuangan yang baik

Rasio kemandirian Keuangan Daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

POHON KINERJA BPKK

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah

Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintah yang baik

mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi

Mewujudkan tatakelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

5.1. Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah rencana yanng

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Startegi juga di artikan

sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan,

perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga didalam perencanaan kinerja Strategi adalah cara mewujudkan tujuan

yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik dan komperhenshif. Dan selanjutnya

strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk

memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja oragnisasi

perangkat daerah. Strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

juga harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang

tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.

Strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah memaksimalkan sumber-sumber

pendapatan dan retribusi serta peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan,

pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur (SOP) yang ada.


5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan

dan sasaran. Kebijakan yang telah di rumuskan sesuai dengan strategi adalah melakukan

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta sinkronisasi

dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan fungsi BPKK yaitu melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota yang tercantum pada misi ke-5, sebagaimana

pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

MISI 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

5.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

5.2. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

5.1.1. Terwujudnya Kota

Banda Aceh sebagai

Kota ramah birokrasi

5.2.1. Terwujudnya

Pengelolaan PAD yang

Profesional dan

Akuntabilitas

Keuangan yang Baik

5.1.1.1. Peningkatan kapasitas

dan kualitas

perencanaan,

pelaporan dan evaluasi

sesuai prosedur (SOP)

yang ada.

5.1.1.1.1. Melakukan upaya

intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak dan

retribusi daerah.

5.2.1.1. Memaksimalkan

sumber-sumber

penerimaan retribusi

dan pajak daerah.

5.2.1.1.1 Sinkronisasi dokumen

perencanaan,

pelaksanaan, dan

pelaporan

BPKK | Rencana Strategis 2017-2022 38

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota dilakukan melalui 6 Program dan 57

kegiatan. Program-program yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam rencana kerja

setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur.

Program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kota terdiri dari program/kegiatan

penunjang dan program/kegiatan utama sesuai dengan fungsi dari Badan Pengelolaan

Keuangan.

Program/kegiatan penunjang pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator program (outcome) yang

diharapkan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

(100%). Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator keluaran jumlah benda pos

yang disediakan. Indikator hasil yang diharapkan adalah tingkat pelayanan

administrasi perkantoran yang maksimal (100%).

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator

keluaran jumlah waktu jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang

disediakan. Indikator hasil tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang

maksimal (100%).

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator keluaran jumlah waktu

jasa kebersihan kantor yang disediakan. Indikator hasil tingkat pelayanan



1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Indikator keluaran berupa jumlah jenis

ATK yang disediakan. Indikator hasil tingkat pelayanan administrasi

perkantoran yang maksimal (100%).

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Indikator keluaran

tersedianya jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan. Indikator

hasil tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal (100%).

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

Indikator keluarannya adalah jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Indikator hasil tingkat

pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal (100%).

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator

keluarannya adalah jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang


maksimal (100%).

1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator keluarannya adalah

jumlah waktu logistik yang disediakan. Indikator hasil tingkat pelayanan


1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Indikator keluaran adalah jumlah

porsi makanan dan minuman yang disediakan. Indikator hasil tingkat


1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Indikator

keluarannya adalah jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah yang dilaksanakan. Indikator hasil tingkat pelayanan administrasi

perkantoran yang maksimal (100%).

1.11. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang dengan Indikator

keluarannya adalah jumlah waktu jasa pelelangan/ pengadaan barang yang



maksimal (100%).

1.12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

Indikator keluarannya adalah jumlah waktu jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnis perkantoran yang disediakan. Indikator hasil tingkat


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Indikator Program (outcome)

yang diharapkan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator keluarannya

adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan. Indikator hasil

yang diharapkan adanya persentase kendaraan dinas operasional yang dapat

disediakan.

2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan indikator keluarannya

adalah jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan.

Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase ketersediaan sarana dan

prasarana.

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan Indikator

keluarannya jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan.


prasarana.

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator keluarannya

adalah jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan.


prasarana.


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Indikator program (outcome) yang

diharapkan Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah. Kegiatan

yang dilaksanakan adalah :

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator keluaran

jumlah pakaian dinas berserta perlengkapan yang disediakan. Dengan

indikator hasil yang ingin dicapai adalah tingkat keseragaman pakaian dinas

aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur, Indikator program

(outcome) yang ingin dicapai adalah Persentase meningkatnya Kapasitas SDM

Aparatur. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator keluaran yang diharapkan adalah

jumlah aparatur mengikuti Bimbingan Tekhnis. Sedangkan indikator hasil yang

ingin dicapai adalah tingkat pemahaman peserta terhadap materi

pelatihan/Bimtek.

Untuk melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota dan mendukung

misi ke-5 Pemerintah Kota Banda Aceh dan mencapai tujuan BPKK yaitu mewujudkan

tatakelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan sasaran terwujudnya pengelolaan PAD yang professional dan

akuntabilitas keuangan yang baik maka BPKK telah merencanakan beberapa

program/kegiatan yang menjadi prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, Indikator program (outcome) yang diharapkan adalah Penyampaian

laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta berbasis acrual

dengan kegiatan :


1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator keluaran yang diharapkan hasil penilaian laporan kinerja SKPD dari

Inspektorat Kota Banda Aceh. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan

keuangan Pemerintah daerah.

1.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Indikator keluaran jumlah

laporan realisasi anggaran semesteran yang disusun. Sedangkan indikator hasil

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

1.3 Penyusunan Laporan Piutang Daerah. Indikator keluaran yang diharapkan

adalah jumlah laporan piutang daerah yang disusun. Sedangkan indikator hasil


1.4 Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman Daerah. Indikator keluaran yang

diharapkan adalah jumlah laporan rekonsiliasi pinjaman yang disusun.

Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah

daerah.

1.5 Penyusunan laporan piutang pajak daerah dan realisasi pajak daerah.

Indikator keluaran yang diharapkan adalah jumlah laporan piutang pajak

daerah dan realisasi pajak daerah yang akurat. Sedangkan indikator hasil Opini

BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator

Program (outcome) yang diharapkan adalah persentase pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan dengan kegiatan :

2.1. Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator keluaran adalah jumlah produk

hukum tentang satuan harga yang sesuai dengan harga pasar. Sedangkan

indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

2.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator keluaran

adalah jumlah produk hukum tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota


Banda Aceh. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan

Pemerintah daerah.

2.3. Penyusunan Rancangan Qanun Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Indikator keluaran adalah Naskah akademik dan Rancangan Qanun tentang

Pajak dan Retribusi, sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan


2.4. Penyusunan Rancangan Qanun Tentang APBD. Indikator keluaran adalah

jumlah produk hukum tentang APBK. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas

laporan keuangan Pemerintah daerah.

2.5. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBD. Indikator keluaran

jumlah produk hukum tentang APBD perubahan. Sedangkan indikator hasil


2.6. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Indikator keluaran jumlah produk hukum pertanggungjawaban

pelaksanaan APBK. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan

Pemerintah daerah.

2.7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator

kinerja keluaran adalah Jumlah aplikasi/modul non core yang terintegrasi

dengan SIPKD. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan

Pemerintah daerah.

2.8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator

keluaran adalah jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas


2.9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran adalah jumlah wajib pajak daerah baru yang terdata


Indikator hasil adalah Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli

daerah dari sektor pajak daerah.

2.10. Penelitian dan Asistensi RKA & DPA SKPD.Indikator keluaran adalah

kesesuaian RKA dengan KUA–PPAS dan DPA serta penjabaran APBK (44 OPD).


daerah.

2.11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Daerah. Indikator

keluaran adalah pengelolaan BMD yang telah disosialiasikan sesuai dengan

Permendagri Nomor 19/2016. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas


2.12. Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD. Indikator keluaran adalah jumlah

SPM yang tertib administrasi terhadap proses pencairan dana berdasarkan

Permendagri 13/2006. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan


2.13. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah. Indikator keluaran jumlah jenis laporan

yang disusun sesuai Permendagri 13/2006. Sedangkan indikator hasil Opini

BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

2.14. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

BPHTB. Indikator Kinerja keluaran jumlah Penerimaan PAD sektor BPHTB.

Indikator hasil adalah Persentase peningkatan penerimaan Pendaatan Asli


2.15. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

PBB-P2. Indikator Kinerja keluaran jumlah penerimaan PAD sektor PBB-P2.

Indikator hasil adalah Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli



2.16. Revaluasi atas Rekomedasi Proposal/Bantuan Dana Hibah. Indikator keluaran

proposal yang telah dievaluasi dan tepat sasaran sesuai Permendagari

13/2016. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan keuangan

Pemerintah daerah.

2.17. Pembinaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bagi SKPD Indikator keluaran adalah

jumlah Satker yang dilakukan pembinaan sesuai Permendagri 13/2016.


daerah.

2.18. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator keluaran jumlah produk hukum

tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh.


daerah.

2.19. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Indikator keluaran

tertib administrasi dan hukum serta terjaganya fungsi penggunaan BMD

sesuai Permendgari 19/2016. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan


2.20. Inventarisasi Barang Milik Daerah. Indikator sasaran adalah jumlah dokumen

pencatatan BMD hasil inventarisasi. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas


2.21. Penilaian Barang Milik Daerah. Indikator keluaran adalah jumlah laporan BMD

yang disusun berdasarkan Permendagri nomor 19/2016. Sedangkan indikator

hasil Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah.

2.22. Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Indikator keluaran adalah jumlah

perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah. Dengan Indikator hasil adalah

Persentase penerimaan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak daerah.


2.23. Pemusnahan Barang Milik Daerah. Indikator keluaran adalah jumlah dokumen

pemusnahan BMD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19/2016.


daerah.

2.24. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Indikator keluaran adalah penetapan

BMD yang dipindahtangankan. Dengan Indikator hasil adalah Persentase

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak daerah.

2.25. Penatausahaan Barang Milik Daerah. Indikator keluaran adalah adanya

jumlah dokumen penatausahaan BMD yang telah diasistensi sesuai dengan

Permendagri Nomor 19/2016. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas


2.26. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Indikator

keluaran adalah jumlah dokumen penetapan perencanaan kebutuhan barang.


daerah.

2.27. Pengelolaan, Pengawasan, Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja keluaran adalah Persentase penerimaan Pajak Daerah.

Indikator hasil adalah persentase peningkatan penerimaan PAD dari sektor

pajak daerah.

2.28. Verifikasi Keberatan dan Pengaduan Wajib Pajak. Indikator kinerja keluaran

adalah jumlah laporan verifikasi keberatan dan pengaduan wajib pajak yang

diselesaikan. Indikator hasil persentase peningkatan penerimaan PAD.

2.29. Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah. Indikator kinerja

keluaran persentase wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak daerah.

Indikator hasil persentase peningkatan penerimaan PAD.


2.30. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond

Anggaran Sementara (PPAS). Indikator keluaran adalah jumlah dokumen

kebijakan umum APBD. Sedangkan indikator hasil Opini BPK atas laporan


Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif selama 5 (lima) tahunan tercantum dalam tabel 6.1 berikut :


Target Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20

OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 18 BPKK 13,931,792,400 12,509,401,565 12,563,158,125 12,569,345,625 12,614,722,625 64,188,420,340

1 20 18 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan penunjang

perangkat daerah

100% 100% 2,562,468,950 100% 2,570,248,800 100% 2,570,248,800 100% 2,570,248,800 100% 2,570,248,800 100% 12,843,464,150 BPKK

1 20 18 0

1

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang

Disediakan

750 Benda Pos 750 Benda Pos 5,850,000 750 Benda Pos 5,850,000 750 Benda Pos 5,850,000 750 Benda Pos 5,850,000 750 Benda Pos 5,850,000 3750 Benda Pos 29,250,000 BPKK

1 20 18 0

1

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah Waktu Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik yang Disediakan

12 Bulan 12 bulan 181,900,000 12 Bulan 176,400,000 12 bulan 176,400,000 12 bulan 176,400,000 12 bulan 176,400,000 60 bulan 887,500,000 BPKK

1 20 18 0

1

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Waktu Jasa

Kebersihan Kantor yang

Disediakan

12 Bulan 12 Bulan 11,994,500 12 Bulan 11,989,850 12 Bulan 11,989,850 12 Bulan 11,989,850 12 Bulan 11,989,850 60 bulan 59,953,900 BPKK

1 20 18 0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Kantor yang

Disediakan

52 Jenis 50 Jenis 233,017,200 55 Jenis 328,670,950 55 Jenis 328,670,950 55 Jenis 328,670,950 55 Jenis 328,670,950 270 Jenis 1,547,701,000 BPKK

1 20 18 0

1

11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan

Penggandaan yang Disediakan

50 Jenis 45 Jenis 283,543,650 50 Jenis 239,253,000 50 Jenis 239,253,000 50 Jenis 239,253,000 50 Jenis 239,253,000 245 Jenis 1,240,555,650 BPKK

1 20 18 0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik

Jumlah Jenis Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor yang

Disediakan

4 Jenis 4 Jenis 1,234,000 4 Jenis 1,234,000 4 Jenis 1,234,000 4 Jenis 1,234,000 4 Jenis 1,234,000 20 Jenis 6,170,000 BPKK

1 20 18 0

1

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

disediakan

2 Jenis 2 Jenis 11,400,000 2 Jenis 11,400,000 2 Jenis 11,400,000 2 Jenis 11,400,000 2 Jenis 11,400,000 10 Jenis 57,000,000 BPKK

1 20 18 0

1

15 Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan yang disediakan

0 0 - 1 Jenis 2,160,000 1 Jenis 2,160,000 1 Jenis 2,160,000 1 Jenis 2,160,000 4 Jenis 8,640,000 BPKK

1 20 18 0

1

16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Waktu Logistik yang

disediakan

12 Bulan 12 bulan 15,390,600 12 Bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 60 bulan 75,390,600 BPKK

1 20 18 0

1

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Porsi Makanan dan

Minuman yang disediakan

21.000 porsi 22.530 porsi 316,079,000 22.530 porsi 353,831,000 22.530 porsi 353,831,000 22.530 porsi 353,831,000 22.530 porsi 353,831,000 112.650 porsi 1,731,403,000 BPKK

1 20 18 0

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah

Jumlah Laporan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah yang di

laksanakan

60 Laporan 60 Laporan 280,000,000 70 Laporan 400,000,000 70 Laporan 400,000,000 70 Laporan 400,000,000 70 Laporan 400,000,000 340 Laporan 1,880,000,000 BPKK

1 20 18 0

1

19 Penyediaan jasa pelelangan/

pengadaan barang

Jumlah Waktu Jasa

Pelelangan/Pengadaan

Barang yang disediakan

10 Bulan 10 Bulan 11,500,000 10 Bulan 10,500,000 10 Bulan 10,500,000 10 Bulan 10,500,000 10 Bulan 10,500,000 50 bulan 53,500,000 BPKK

1 20 18 0

1

20 Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/ tekhnis

perkantoran

Jumlah Waktu Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran yang disediakan

12 Bulan 12 bulan 1,210,560,000 12 Bulan 1,013,960,000 12 bulan 1,013,960,000 12 bulan 1,013,960,000 12 bulan 1,013,960,000 60 bulan 5,266,400,000 BPKK

(1) (2) (3)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Tabel 6.1

SKPD

Penanggung

Jawab2018 2019 2020 2021 2022

Kondis i Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Kota Banda Aceh

Tujuan Sasaran Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

Priori tas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Kondis i Kinerja

Pada Awal

RPJMD (Tahun

0/2017)



(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasana

Aparatur

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

70% 75% 5,273,425,250 80% 3,457,661,500 83% 3,457,661,500 86% 3,407,661,500 90% 3,407,661,500 90% 19,004,071,250 BPKK

1 20 18 0

2

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

disediakan

16 Unit

Kendaraan Dinas

10 Unit

Kendaraan Dinas

4,410,750,000 10 Unit

Kendaraan Dinas

2,736,037,500 10 Unit

Kendaraan

Dinas

2,736,037,500 10 Unit

Kendaraan Dinas

2,736,037,500 10 Unit

Kendaraan Dinas

2,736,037,500 50 unit

kendaraan dinas

15,354,900,000 BPKK

1 20 18 0

2

07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah Jenis Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

yang Disediakan

62 unit 40 unit 486,400,000 45 unit 300,000,000 40 unit 300,000,000 30 unit 250,000,000 30 unit 250,000,000 180 Unit 1,586,400,000 BPKK

1 20 18 0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

yang dilaksanakan

40 kali 36 kali 331,275,250 40 kali 361,624,000 40 kali 361,624,000 40 kali 361,624,000 40 kali 361,624,000 196 kali 1,777,771,250 BPKK

1 20 18 0

2


gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan gedung

kantor yang dilaksanakan

0 0 - 1 kali 15,000,000 1 kali 15,000,000 1 kali 15,000,000 1 kali 15,000,000 4 kali 60,000,000 BPKK

1 20 18 0

2


Peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

yang dilaksanakan

28 kali 28 kali 45,000,000 28 kali 45,000,000 28 kali 45,000,000 28 kali 45,000,000 28 kali 45,000,000 140 kali 225,000,000 BPKK

1 20 18 03 Program Peningkatan Dispilin

Aparatur

Persentase Tingkat

Kedisiplinan Aparatur

Perangkat Daerah

85% 74% 74,250,000 90% 104,400,000 93% 104,400,000 96% 104,400,000 98% 104,400,000 98% 491,850,000 BPKK

1 20 18 03 02 Pengadaan pakaian dinas Harian

(PDH)

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan yang Disediakan

116 stell 116 stell 74,250,000 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 580 stell 283,050,000 BPKK

1 20 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu yang Disediakan

0 0 - 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 116 stell 52,200,000 464 Stell 208,800,000 BPKK

1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase meningkatnya

Kapasitas SDM Aparatur

2% 4% 10,000,000 6% 10,000,000 7% 10,000,000 9% 10,000,000 11% 10,000,000 11% 50,000,000 BPKK

1 20 18 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang

mengikuti Bimtek

2 orang 2 orang 10,000,000 2 orang 10,000,000 2 orang 10,000,000 2 orang 10,000,000 2 orang 10,000,000 10 orang 50,000,000 BPKK

1 20 18 0

6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyampaian laporan kinerja

dan keuangan yang tepat waktu

dan sesuai SAP serta berbasis

acrual

Tepat Waktu

(100%)

100% 259,744,500 100% 197,850,500 100% 197,850,500 100% 205,326,000 100% 210,295,000 100% 1,071,066,500 BPKK

1 20 18 0

6

01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Hasil penilaian laporan

kinerja SKPD dari Inspektorat

Kota Banda Aceh

BB (72,65) A 33,782,500 A 36,357,500 A 36,357,500 A 36,357,500 A 36,357,500 A 179,212,500 BPKK

1 20 18 0

6

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan realisasi

anggaran persemesteran yang

disusun.

1 laporan 1 laporan 36,825,000 1 laporan 40,507,500 1 laporan 40,507,500 1 laporan 40,507,500 1 laporan 45,476,500 5 laporan 203,824,000 BPKK

(3)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung

Jawab2018 2019 2020 2021 2022


periode RPJMD

Kode

Bidang Urusan




(outcome)

Kondis i Kinerja

Pada Awal

RPJMD (Tahun

0/2017)



(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20 18 0

6

04 Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang disusun.


1 20 18 0

6

06 Penyusunan laporan piutang

daerah

Jumlah laporan piutang

daerah yang disusun


1 20 18 0

6

07 Penyusunan Rekonsiliasi

Pinjaman Daerah

Jumlah laporan rekonsiliasi

pinjaman daerah yang disusun


1 20 18 0

6

08 Kegiatan Penyusunan Laporan

Piutang Pajak Daerah dan

Realisasi Pajak Daerah

Jumlah laporan piutang pajak

daerah dan realisasi pajak

daerah yang akurat

0 2 laporan 28,572,000 2 laporan 28,572,000 2 laporan 28,572,000 2 laporan 28,572,000 2 laporan 28,572,000 10 laporan 142,860,000 BPKK

1 20 18 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase pelaksanaan

pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan transparan

100% 100% 5,751,903,700 100% 6,169,240,765 100% 6,222,997,325 100% 6,271,709,325 100% 6,312,117,325 100% 30,727,968,440 BPKK

1 20 18 17 02 Penyusunan Standar Satuan

Harga

Jumlah produk hukum tentang

Standar Satuan Harga yang

sesuai dengan harga pasar.

1 produk hukum 1 produk hukum 404,950,000 1 produk hukum 575,873,565 1 produk hukum 699,950,000 1 produk hukum 699,950,000 1 produk hukum 738,625,500 5 Produk Hukum 3,119,349,065 BPKK

1 20 18 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

Jumlah produk hukum ttg

kebijakan akuntansi Pemko

Banda Aceh

1 produk hukum 1 produk hukum 147,900,000 1 produk hukum 147,900,000 1 produk hukum 147,900,000 1 produk hukum 147,900,000 1 produk hukum 147,900,000 5 Produk Hukum 739,500,000 BPKK

1 20 18 17 05 Penyusunan Rancangan Qanun

tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

Tersedianya Naskah Akademi

dan Raqan tentang Pajak dan

Retribusi

1 Raqan 1 Raqan 39,032,500 1 Raqan 50,000,000 1 Raqan 50,000,000 1 Raqan 50,000,000 1 Raqan 55,000,000 5 Raqan 244,032,500 BPKK


tentang APBD

Jumlah Produk Hukum

tentang APBK

2 produk hukum 2 produk hukum 85,781,250 2 produk hukum 85,700,000 2 produk hukum 85,781,250 2 produk hukum 85,750,000 2 produk hukum 85,781,250 10 Produk hukum 428,793,750 BPKK


tentang Perubahan APBD

Jumlah Produk Hukum

tentang APBK-P

3 Produk hukum 3 Produk hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000 15 Produk hukum 400,000,000 BPKK


tentang pertanggung jawaban

pelaksanaan APBK

Jumlah produk hukum tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBK

2 produk hukum 2 produk hukum 75,608,750 2 produk hukum 96,700,000 2 produk hukum 96,699,625 2 produk hukum 97,000,000 2 produk hukum 97,000,000 10 Produk hukum 463,008,375 BPKK

1 20 18 17 13 Penyusunan Sistem Informasi dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Modul

Noncore/ Aplikasi yang

Terintegrasi dengan Aplikasi

SIPKD

1 Aplikasi 1 Aplikasi 259,800,000 1 Aplikasi 480,800,000 1 Aplikasi 480,800,000 1 Aplikasi 480,800,000 1 Aplikasi 480,800,000 5 Aplikasi 2,183,000,000 BPKK

1 20 18 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

Jumlah SKPD yang mengikuti

sosialisasi paket reguler

tentang pengelolaan

keuangan daerah

44 OPD 44 OPD 88,480,000 44 OPD 96,514,000 44 OPD 96,514,000 44 OPD 96,514,000 44 OPD 96,514,000 44 OPD 474,536,000 BPKK

1 20 18 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Jumlah wajib pajak daerah

baru yang terdata

0 300 WP 63,500,000 300 WP 63,500,000 300 WP 63,500,000 300 WP 63,500,000 300 WP 63,500,000 1500 WP 317,500,000 BPKK

1 20 18 17 20 Penelitian dan Asistensi RKA dan

DPA SKPD

Kesesuaian RKA dengan KUA-

PPAS dan DPA dengan

penjabaran APBK.

44 OPD 44 OPD 324,760,000 44 OPD 324,760,000 44 OPD 324,760,000 44 OPD 324,760,000 44 OPD 324,760,000 44 OPD 1,623,800,000 BPKK

(3)


Penanggung

Jawab2018 2019 2020 2021 2022


periode RPJMD

Kode

Bidang Urusan




(outcome)

Kondis i Kinerja

Pada Awal

RPJMD (Tahun

0/2017)



(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20 18 17 22 Pembinaan Pengendalian dan

Pengawasan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD yang telah

di sosialisasikan sesuai

dengan Permendagri 19/2016

tentang pedoman

pengelolaan BMD

44 OPD 44 OPD 129,912,500 44 OPD 136,408,000 44 OPD 136,408,125 44 OPD 136,408,125 44 OPD 136,408,125 44 OPD 675,544,875 BPKK

1 20 18 17 24 Pengendalian Administrasi

Anggaran SKPD

Jumlah SPM yang tertib

Administrasi terhadap proses

pencairan dana berdasarkan

Permendagri 13/2006.

0 12.500 Dokumen 102,330,000 12.500 Dokumen 105,000,000 12.500 Dokumen 120,000,000 12.500 Dokumen 120,000,000 12.500 Dokumen 120,000,000 62.500 Dokumen 567,330,000 BPKK

1 20 18 17 27 Pengelolaan Administrasi Kas

Daerah

Jumlah jenis laporan yang

disusun sesuai dengan

Permendagri No 13/2006.

7 Laporan 7 Laporan 156,275,000 7 Laporan 160,000,000 7 Laporan 160,000,000 7 Laporan 160,000,000 7 Laporan 160,000,000 35 Laporan 796,275,000 BPKK

1 20 18 17 28 Penyusunan Qanun dan Sisdur

tentang Pengelolaan Keuangan

Kota Banda Aceh

Jumlah Produk hukum tentang

Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

0 1 produk hukum 39,175,000 1 produk hukum 52,695,000 1 produk hukum 52,695,000 1 produk hukum 52,695,000 1 produk hukum 52,695,000 5 Produk Hukum 249,955,000 BPKK

1 20 18 17 30 Pengelolaan, Pengawasan,

Pendataan, Evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan BPHTB

Besaran Penerimaan PAD

Sektor BPHTB

226,93% 100% 39,075,000 100% 115,250,000 100% 115,250,000 100% 115,250,000 100% 115,250,000 100% 500,075,000 BPKK

1 20 18 17 32 Pengelolaan, Pengawasan,

Pendataan, Evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan PBB-P2

Besaran Penerimaan PAD

Sektor PBB-P2

129,86% 100% 416,675,000 100% 524,150,000 100% 524,150,000 100% 524,150,000 100% 524,150,000 100% 2,513,275,000 BPKK

1 20 18 17 38 Revaluasi atas rekomendasi

proposal/bantuan dana hibah

Jumlah proposal yang

dievaluasi dan tepat sasaran

sesuai Permendagri No

14/2016.

230 proposal

hibah dan

bansos

180 Proposal

hibah dan bansos

63,400,000 600 proposal

hibah dan bansos

63,400,000 600 proposal

hibah dan

bansos

63,400,000 600 proposal

hibah dan bansos

63,400,000 600 proposal

hibah dan bansos

63,400,000 2580 proposal

hibah dan

bansos

317,000,000 BPKK

1 20 18 17 39 Pembinaan Gaji PNS bagi SKPD Jumlah Satker yang dilakukan

pembinaan sesuai

Permendagri No 13/2006

15 Satker 15 Satker 100,389,200 15 Satker 100,139,200 15 Satker 100,139,200 15 Satker 100,139,200 15 Satker 100,139,200 75 Satker 500,946,000 BPKK

1 20 18 17 42 Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Produk Hukum tentang

Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Produk Hukum 1 Produk Hukum 83,550,000 1 Produk Hukum 83,550,000 1 Produk Hukum 83,550,000 1 Produk Hukum 83,550,000 1 Produk Hukum 83,550,000 5 Produk Hukum 417,750,000 BPKK

1 20 18 17 43 Pengamanan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Tertib administrasi dan

Hukum serta terjaganya

Fungsi Penggunaan Barang

Milik Daerah sesuai


44 OPD 44 OPD 1,503,876,000 44 OPD 702,047,000 44 OPD 821,414,190 44 OPD 612,344,000 44 OPD 612,344,000 44 OPD 4,252,025,190 BPKK

1 20 18 17 44 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen

pencatatatan BMD hasil

inventarisasi.

1 dokumen 1 dokumen 71,300,000 1 dokumen 114,660,000 1 dokumen 114,660,000 1 dokumen 114,660,000 1 dokumen 114,660,000 5 dokumen 529,940,000 BPKK

1 20 18 17 45 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yg

disusun berdasarkan

Permendagri No. 19/2016

1 laporan 1 laporan 263,525,000 1 laporan 382,000,000 1 laporan 381,701,250 1 laporan 385,000,000 1 laporan 381,701,250 5 laporan 1,793,927,500 BPKK

(3)


Penanggung

Jawab2018 2019 2020 2021 2022


periode RPJMD

Kode

Bidang Urusan




(outcome)

Kondis i Kinerja

Pada Awal

RPJMD (Tahun

0/2017)



(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 20 18 17 46 Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

Jumlah perjanjian kerjasama

pemanfaatan aset daerah

0 30 buah 130,462,500 30 buah 189,500,000 30 buah 189,485,625 30 buah 190,000,000 30 buah 190,000,000 150 buah 889,448,125 BPKK

1 20 18 17 47 Pemusnahan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pemusnahan

BMD yang sesuai dengan


0 1 dokumen 67,025,000 1 dokumen 70,400,000 1 dokumen 70,376,250 1 dokumen 70,376,250 1 dokumen 70,376,250 5 dokumen 348,553,750 BPKK

1 20 18 17 48 Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

Penetapan BMD yanng

dipindahtangankan

3 penetapan 3 penetapan 72,110,000 3 penetapan 80,472,000 3 penetapan 80,472,000 3 penetapan 80,472,000 3 penetapan 80,472,000 15 penetapan 393,998,000 BPKK

1 20 18 17 49 Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Jumlah dokumen

penatausahaan BMD yang

telah di asistensi sesuai

dengan Permendagri 19/2016


1 20 18 17 50 Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Penetapan

Perencanaan Kebutuhan

Barang


1 20 18 17 51 Verfikasi Keberatan dan

Pengaduan Wajib Pajak

Jumlah laporan verifikasi

keberatan dan pengaduan

wajib pajak yang diselesaikan

0 1 laporan 17,764,000 1 laporan 17,764,000 1 laporan 17,764,000 1 laporan 17,764,000 1 laporan 17,764,000 5 Laporan 88,820,000 BPKK

1 20 18 17 52 Pengelolaan, Pengawasan dan

Penagihan Pajak Daerah

Persentase penerimaan Pajak

Daerah

100% 100% 351,741,000 100% 595,000,000 100% 390,497,560 100% 644,197,500 100% 644,197,500 100% 2,625,633,560 BPKK

1 20 18 17 53 Penyebarluasan Informasi Pajak

dan Retribusi Daerah

Persentase wajib pajak yang

patuh dalam membayar Pajak

Daerah

0 15% 54,890,000 18% 54,890,000 20% 54,890,000 22% 54,890,000 25% 54,890,000 25% 274,450,000 BPKK

1 20 18 17 55 Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafond Anggaran Sementara

(PPAS)

Jumlah Dokumen Kebijakan

Umum APBD

0 4 dokumen 237,656,000 4 dokumen 237,656,000 4 dokumen 237,656,000 4 dokumen 237,656,000 4 dokumen 237,656,000 20 dokumen 1,188,280,000 BPKK

(3)


Penanggung

Jawab2018 2019 2020 2021 2022Kondis i Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Kode

Bidang Urusan




(outcome)

Kondis i Kinerja

Pada Awal

RPJMD (Tahun

0/2017)

BPKK | Rencana Startegis 2018-2022 52

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang

baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan

lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat

merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah

mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan dari

rencana yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Kota dalam menyusun Rencana Strategis 2018-2022

mengacu pada tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Banda Aceh 2018-2022. Indikator

Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Rasio

Kemandirian Keuangan

Daerah

28% 29% 30% 31% 32% 33% 33%

2 Persentase

Peningkatan Penerimaan PAD

15% 15% 15% 15% 15% 15% 75%

3 Persentase

penerimaan

Pajak Daerah

116,10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase

penerimaan

retribusi pemakaian

kekayaan daerah

245,18% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase

kontribusi pajak daerah terhadap

PAD

22% 28% 27% 28% 29% 30% 30%

6 Opini BPK

Terhadap Laporan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP


NO Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Keuangan

7 Adanya dokumen

laporan Barang Milik Daerah

yang akuntabel.

1

dokumen

1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 5 dokumen

8 Adanya dokumen

laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah yang sesuai SAP dan

berbasis Acrual

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

5 dokumen

9 Adanya dokumen

RAPBK dan RAPBK-P yang

sesuai dengan

perundang-undangan

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

10 dokumen

10 Jumlah SP2D

yang dikeluarkan

sebagai bukti pembayaran

13.168

dokumen

14.262

dokumen

14.280

dokumen

14.290

dokumen

14.300

dokumen

14.310

dokumen

71.442

dokumen

11 Adanya dokumen

pencatatan penerimaan dan

pengeluaran Kas

Umum Daerah

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

5 dokumen

12 Predikat hasil evaluasi

Akuntabilitas

kinerja OPD dari Inspektorat Kota

Banda Aceh

B (72,65) A A A A A A

13 Adanya dokumen

perencanaan yang sesuai

dengan

perundang-undangan

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

16 dokumen

14 Adanya dokumen

laporan kinerja

SKPD

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

5 dokumen

15 Adanya dokumen

laporan

keuangan SKPD

yang sesuai SAP dan berbasis

acrual

4 laporan 4

laporan 4

laporan 4

laporan 4

laporan 4

laporan 16 laporan

16 Adanya dokumen

pengelolaan Aset SKPD

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

10 dukumen


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tahun

2017-2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun

dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah

Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Renstra memuat Tujuan dan Sasaran Organisasi

Perangkat Daerah yang mendukung misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai

dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Tahun 2017-2022 ini juga menjadi pedoman

bagi Sekretariat, Bidang dan UPT di lingkungan BPKK Kota Banda Aceh dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan serta dijadikan alat pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan proram dan kegiatan tahunan.

Pencapaian target indikator kinerja dari tujuan dan sasaran sangat berpengaruh

dari SDM , ketatalaksanaan, anggaran dan komitmen dari pimpinan serta ASN pada BPKK.

Untuk pencapaian tersebut diperlukan evaluasi setiap tahunnya. Dan apabila di perlukan

maka Rencana Strategis tersebut dapat direvisi kembali namun tetap berpedoman pada

RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.

Documents

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2017-2022bpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/... · Membuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas