Dokumen Pemilihan Masterplan Al Gianyar

8/17/2019 Dokumen Pemilihan Masterplan Al Gianyar

1/109

i

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor : UM.01.02/ULP BALI/CK-PPLP/2016/16

Tanggal : 11 JANUARI 2016

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan :

FASILITASI PENYUSUNAN MASTERPLAN AIR LIMBAH

KABUPATEN GIANYAR

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI/JASA

LAINNYA BIDANG PLP SATKER PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN

SANITASI PROVINSI BALI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tahun Anggaran: 2016 D FT R ISI


2/109

ii

BAB I ............................................................................................................................................... 1

UMUM ........................................................................................................................................... 1

BAB II .............................................................................................................................................. 4

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ............................................................................................. 4

A. UMUM .................................................................................................................................... 4

B. DOKUMEN SELEKSI............................................................................................................... 6

C. PENYIAPAN PENAWARAN .................................................................................................... 8

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................... 10

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN .................................................................... 11

F. PENETAPAN PEMENANG ..................................................................................................... 23

G. SELEKSI GAGAL .................................................................................................................... 26

BAB III ........................................................................................................................................... 30

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ............................................................................................ 30

BAB IV ........................................................................................................................................... 36

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) .............................................................................................. 36

BAB V ............................................................................................................................................ 39

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................................... 39

BAB VI ........................................................................................................................................... 57

BENTUK RANCANGAN KONTRAK ............................................................................................. 57

BAB VII ......................................................................................................................................... 63

BAB VIII ........................................................................................................................................ 82

BAB IX ........................................................................................................................................... 86

BENTUK DOKUMEN LAIN .......................................................................................................... 86


3/109

1

BAB I

UMUM

A. Dalam hal mengevaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis padaInstruksi Kepada Peserta (IKP) dengan Lembar Data Pemilihan (LDP), maka yangdigunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).

B. Dokumen Seleksi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan dokumenpenawaran.

C. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :

- Jasa Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir (brainware );

- Kontrak Harga

Satuan

:adalah kontrak pengadaan jasa konsultansi ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktutertentu berbasis input, berdasarkan harga satuan yangpasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaandengan spesifikasi teknis tertentu, yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,seperti pekerjaan :a. Advisory/Technical Assistance/Pendampinganb. Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksic. Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau

menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau

kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifatperkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.Kontrak Harga Satuan Pengadaan Jasa Konsultansi yangditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan

- KAK : Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatan yang akan

dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksuddan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yangdiperlukan;

- HPS :

Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruhvolume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuanditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;

-

Kemitraan/ Kerja

Sama Operasi KSO)

: adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;


4/109

2

- PA : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat

yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;

- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

- ULP : Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasiKementerian PU-Pera yang berfungsi melaksanakanPengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapatberdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit LayananPengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakanPengadaan Barang/Jasa.

- Tenaga Ahli : Adalah personil bersertifikat yang dipekerjakan pada

penyedia jasa konsultansi konstruksi sesuai denganperaturan perundangan;

- LDP

: Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenispekerjaan antara lain meliputi penyusunan,penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata carapenilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenangdan sanggahan;

- Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan

: panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

- APIP

: Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas internpada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalahaparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- Penyedia

: badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi;

-

PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan

- SPPJ : Surat Penunjukan Penyedia Jasa adalah surat yangditerbitkan oleh PPK kepada penyedia jasa konsultansiuntuk melaksanakan pekerjaan

- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkanoleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulaimelaksanakan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, danserah terima pekerjaan

- RK3K : Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrakadalah dokumen rencana penyelenggaraan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraankonstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa dalam


5/109

3

mengajukan penawaran

- LPSE

: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerjaK/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistempelayanan pengadaanbarang/jasa secara elektronik;

- Aplikasi LPSE

: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di serverLPSE yang dapat di akses melalui website LPSE.

D. Seleksi Umum dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

E. Seleksi Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta badan usaha tunggal(sendiri) dan kemitraan (KSO).


6/109

4

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. Umum

1.

Lingkup Pekerjaan 1.1. Pokja ULP mengundang para peserta untukmenyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasakonsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikanpekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalamLDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja danbiaya sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantumdalam LDP.

3.

Peserta Pemilihan 3.1.

Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikutioleh semua penyedia yang tercantum dalam DaftarPendek.

3.2. Pokja ULP mengundang para peserta yang masuk dalamdaftar pendek untuk menyampaikan penawaran ataspaket pekerjaan jasa konsultansi sebagaimana tercantumdalam LDP.

3.3. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah PerjanjianKemitraan/KSO.

4.

Larangan Korupsi,

Kolusi, dan

Nepotisme KKN),

Penyalahgunaan

Wewenang serta

Penipuan

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini

berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengantidak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhikeinginan peserta yang bertentangan denganDokumen Seleksi, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain

untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/

menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan

yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Indikasi persekongkolan antar Penyedia

Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2

(dua) indikasi di bawah ini :

1). terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran,antara lain pada: pengalaman perusahaan,pendekatan dan metodologi, dan/atau analisapendekatan teknis;

2). seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;3). adanya keikutsertaan beberapa Penyedia

Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen

penawaran, antara lain kesamaan/kesalahanpengetikan, susunan, dan format penulisan; atau


7/109

5

5). terdapat kesamaan kepemilikan Tenaga Ahli tetap.c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/

atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan dalam Dokumen Seleksi.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksisebagai berikut :

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari prosesseleksi, atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepadaPA/KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.

Larangan

Pertentangan

Kepentingan

5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

perannya,dilarang memiliki/melakukan peran gandaatau terafiliasi.

5.2. Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain

meliputi:

a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatuBadan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggotaDireksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usahalainnya yang menjadi peserta pada Pelelanganpekerjaan yang sama;

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultanmanajemen konstruksi berperan sebagai konsultanperencana/konsultan pengawas untuk pekerjaanfisik yang direncanakan/diawasi;

c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultanperencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksanaPekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan KontrakPengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/Iatau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yangmengikuti Pengadaan dan bersaing denganperusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota

Pokja ULP atau pejabat yang berwenangmenetapkan pemenang Pelelangan.e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung

maupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak langsungoleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (limapuluh perseratus) pemegang saham dan/atau salahsatu pengurusnya sama.

6. Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan lokasi pekerjaan jasa konsultansi

yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia(mengutamakan tenaga ahli dalam negeri).

6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi


8/109

6

dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenagaahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalamnegeri (impor) dengan ketentuan:

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis

keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia,disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dandiusahakan secara terencana untuk semaksimalmungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia.

b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksidi dalam negeri belum memenuhi persyaratan

7. Penawaran Tiap

Peserta

7.1. Setiap peserta, baik atas nama sendiri/tunggal maupunsebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkansatu penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan.

7.2.

Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSOdilarang menjadi peserta baik secara sendiri/tunggalmaupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain padapaket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Seleksi

8.

Pengambilan

Dokumen Seleksi

8.1. Peserta yang masuk dalam daftar pendek dapatmengambil Dokumen Seleksi sesuai hari, tanggal, waktudan tempat pengambilan yang ditentukan dalamundangan.

8.2. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)

perusahaan dalam pengambilan dokumen.8.3. Dalam hal pengambilan dokumen seleksi secara

elektronik dilakukan sesuai petunjuk penggunaanaplikasi SPSE pada website LPSE.

9. Isi Dokumen Seleksi 9.1. Dokumen Seleksi terdiri atas:a. Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi;b. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan (LDP);d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1)

Sampul Ia) Dokumen Penawaran Administrasi, danb) Dokumen Penawaran Teknis.

2) Sampul IIa) Dokumen Penawaran Biaya.

f. Bentuk Rancangan Kontrak:1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

g. Bentuk Dokumen Lain:1) SPPBJ;2) Jaminan Uang Muka;3)

SPMK;

9.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Seleksi. Kelalaian menyampaikan Dokumen


9/109

7

Penawaran yang mengakibatkan tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksisepenuhnya merupakan risiko peserta.

10.

Pemberian

Penjelasan

10.1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan padawaktu yang tercantum dalam LDP, serta dihadiri olehpara peserta yang diundang.

10.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasantidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberianpenjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugaskepada Pokja ULP.

10.4. Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskankepada peserta mengenai :a. Kerangka Acuan Kerja;

b.

metode pemilihan;c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;d. kelengkapan yang harus dilampirkan

bersama Dokumen Penawaran;e. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen

Penawaran;f. metode dan tata cara evaluasi;

g. hal-hal yang menggugurkan penawaran;h. jenis kontrak yang akan digunakan;i. ketentuan tentang penyesuaian harga;

j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagianpekerjaan kepada Usaha Kecil;

k.

risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaantermasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan);

l. perjanjian Kemitraan/ kerja sama operasi (apabilabermitra); dan

m. ketentuan tentang asuransi.

10.5. Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikanpenjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauanlapangan. Biaya peninjauan keperluan peserta lapanganditanggung oleh peserta masing-masing.

10.6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Seleksi,

pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP,perubahan substansi dokumen, hasil peninjauanlapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1(satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.

10.7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPPcukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yanghadir.

10.8.

Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baruatau perubahan penting yang perlu ditampung, makaPokja ULP menuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari


10/109

8

Dokumen Seleksi.

10.9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebuttidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihanmaka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggaptidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang

tercantum dalam Dokumen Seleksi yang awal.10.10. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil

salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Seleksi.10.11. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau

Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan olehPokja ULP atau mengunduhnya melalui aplikasi sistempengadaan secara elektronik (SPSE).

10.12. Dalam hal pemberian penjelasan secara elektronikdilakukan sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSEpada website LPSE.

11.

Perubahan

Dokumen Seleksi

11.1.

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhirwaktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapatmenetapkan Adendum Dokumen Seleksi, berdasarkaninformasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan.

11.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.

11.3. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambilSalinan Adendum Dokumen Seleksi.

11.4. Peserta dapat mengambil Salinan Adendum DokumenSeleksi yang disediakan oleh Pokja ULP ataumengunduhnya melalui aplikasi sistem pengadaan secara

elektronik (SPSE).

12. Tambahan Waktu

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkan DokumenPenawaran.

C. Penyiapan Penawaran

13.

Biaya dalam

Penyiapan

Penawaran

13.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan danpenyampaian penawaran.

13.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian

apapun yang ditanggung oleh peserta.

14.

Bahasa Penawaran 14.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan BahasaIndonesia.

14.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan DokumenPenawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia ataubahasa asing.

14.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertaipenjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadiperbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15.

Dokumen

Penawaran

15.1. Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2(dua) sampul yang memuat Penawaran Administrasi dan


11/109

9

Teknis (Sampul I) dan Penawaran Biaya (Sampul II).

15.2. Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) meliputi:

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan3)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);c. Dokumen Penawaran Teknis:

1) data pengalaman perusahaan, terdiri atas:a) data organisasi perusahaan;b) daftar pengalaman kerja sejenis selama

10 (sepuluh) tahun terakhir;c) Referensi dari pengguna jasa; dand) uraian pengalaman kerja sejenis selama

10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikansecara jelas dengan mencantumkan

informasi: nama pekerjaan yangdilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi,pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun).

2) pendekatan dan metodologi, terdiri atas:a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka

Acuan Kerja;b) uraian pendekatan, metodologi dan program

kerja, dan program kerja lain (apabiladipersyaratkan);

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d)

komposisi tim dan penugasan; dane) jadwal penugasan tenaga ahli.

3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri atas:a) Daftar Riwayat Hidup personil yang

diusulkan;b) Referensi dari pengguna jasa; danc) surat pernyataan kesediaan untuk

ditugaskan.; dand. RK3K (apabila dipersyaratkan).

15.3. Penawaran Biaya (Sampul II ) meliputi:a. surat penawaran biaya yang di dalamnya

tercantum total biaya penawaran;b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian penawaran biaya yang terdiri:

1) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration );2) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct

reimbursable cost );d. dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti daftar

kuantitas dan harga.

16.

Harga Penawaran 16.1. Peserta mencantumkan harga satuan dan biaya totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam RincianBiaya Langsung Personil dan Non-Personil.

16.2. Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), asuransi, dankeuntungan, serta semua pajak, bea, retribusi, dan


12/109

10

pungutan lain yang harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi inidiperhitungkan dalam total biaya penawaran.

17.

Mata Uang

Penawaran dan Cara

Pembayaran

17.1. Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk matauang yang ditetapkan dalam LDP.

17.2.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi inidilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDPdan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/ KhususKontrak.

18. Masa Berlaku

Penawaran dan

Jangka Waktu

Pelaksanaan

18.1. Masa berlakunya penawaran sesuai ketentuan dalamLDP.

18.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelumakhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapatmeminta kepada seluruh peserta secara tertulis untukmemperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut

dalam jangka waktu tertentu.

18.3. Berkaitan dengan 18.2, maka peserta dapat:a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah

penawaran;b. Menolak permintaan tersebut dan dapat

mengundurkan diri secara tertulis tanpa sanksi.

18.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuandalam LDP.

D. Dokumen Penawaran

19.

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

19.1.

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknisdimasukkan dalam sampul 1 (file 1) sedangkanDokumen Penawaran Biaya dimasukkan dalam sampul II(file 2).

19.2. Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengancara mengunggah melalui aplikasi sistem pengadaansecara elektronik (SPSE) pada website LPSE sesuaiketentuan dalam LDP.

19.3. Jika terdapat penarikan/pembatalan/penggantian

Dokumen Penawaran, dapat dilakukan dengan caramengupload kembali dokumen surat pengundurandiri/pembatalan/penggantian.

19.4. Tata cara penyampaian dokumen penawaran sesuaipetunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.

20. Batas Akhir

Pemasukan

Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada Pokja ULP melalui sistempengadaan secara elektronik (SPSE) pada website LPSE palinglambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.

21.

Penawaran

Terlambat

Setiap Dokumen Penawaran dan/atau sebagian tambahan

Dokumen Penawaran yang diterima oleh Pokja ULP setelahbatas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak.


13/109

11

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

22. Pembukaan

Penawaran Sampul

I

22.1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta padawaktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP, yangdihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

22.2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaanDokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dansurat penugasan kepada Pokja ULP.

22.3. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) pesertasebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaanDokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.

22.4. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, makapembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan

dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yangditunjuk oleh Pokja ULP.

22.5. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)

peserta, maka seleksi dilanjutkan dengandilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

22.6. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabiladokumen penawaran pokok/utama sebagaimanadimaksud pada 15.2 terpenuhi. Surat pengunduran diri(misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.

22.7.

Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka,apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumendengan sampul bertanda “PENARIKAN”.

22.8. Pokja ULP membuka Sampul I (dokumen administrasidan teknis) di hadapan peserta kemudian dijadikanlampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen PenawaranAdministrasi dan Teknis. Sampul II yang berisi dataharga tidak boleh dibuka.

22.9. Pokja ULP memeriksa dihadapan peserta yang hadir

mengenai kelengkapan Sampul I, yang meliputi :a. surat penawaran administrasi dan teknis yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal

2) masa berlaku penawaran; dan

3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. surat kuasa dari direktur utama/pemimpinperusahaan kepada penerima kuasa (apabiladikuasakan);

c. RK3K (apabila disyaratkan);d. dokumen penawaran teknis; dan

e.

sampul II (tidak dibuka).

22.10. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran padawaktu pembukaan penawaran.


14/109

12

22.11. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebut harusdimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.

22.12. Pokja ULP segera membuat Berita Acara PembukaanPenawaran yang sekurang-kurangnya memuat :a.

jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan

tidak lengkap;c. kejanggalan yang dijumpai dalam Dokumen

Penawaran (apabila ada);d. keterangan lain yang dianggap perlu; dane. tanggal pembuatan berita acara.

22.13. Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yanghadir dan 2 (dua) orang saksi.

22.14.

Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadirtanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULPdapat mengunggah salinan tersebut melalui AplikasiSistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

23. Klarifikasi Dan

Konfirmasi

Penawaran

23.1. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULPdapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak

jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harusmemberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidakboleh mengubah substansi dan harga penawaran.Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukansecara tertulis.

23.2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengandokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukankonfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangankepada pihak-pihak/instansi terkait.

23.3. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkanpenawaran.

24.

Hak Menolak atauMenerimaPenawaran

Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhak membatalkan prosesSeleksi, menerima atau menolak penawaran atau semuapenawaran setiap saat sebelum penandatanganan kontrak, dan

tidak dapat diminta bertanggung jawab apapun kepada penawaratau berkewajiban untuk menginformasikan kepada penawaralasan dari tindakan tersebut. Dalam hal pembatalan, semuapenawaran segera dikembalikan kepada penawar.

25. Evaluasi Penawaran

Sampul I

25.1. Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumenpenawaran adalah data yang diunggah (upload) padasistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan datasyarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan.

25.2. Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen

elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi sertatidak ada keterangan penarikan, penggantian,pengubahan, atau penambahan dokumen, makadokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah


15/109

13

dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika waktuuploadnya sama maka yang digunakan adalah dokumen

yang waktu modifikasinya paling akhir.

25.3. Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapatklarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengirimandokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkandokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi olehPokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakantidak memenuhi syarat

25.4. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap sampul I yangmeliputi :a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis.

25.5. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai

berikut :a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Seleksi;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isisampul I;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenagaahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,

tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok ataupenawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang

mempengaruhi lingkup, kualitas, danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Seleksi yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e.

para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukanintervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuanuntuk memenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang

dan peserta lain yang terlibat dimasukkandalam Daftar Hitam baik badan usahanyamaupun pengurusnya;

2)

Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibatpersengkongkolan diganti dan dikenakansanksi administrasi dan/atau pidana;

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan


16/109

14

menetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada);

4) apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 3), maka seleksidinyatakan gagal.

25.6.

Evaluasi Administrasi :a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saatpenilaian kualifikasi.

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila :1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Seleksi dipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran :a) Jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu yang ditetapkanLDP, dengan ketentuan:(1) apabila ada perbedaan nilai

penulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisanhuruf;

(2) apabila nilai yang tertulis dalamangka jelas sedangkan nilai dalamhuruf tidak jelas, maka nilai yangdiakui adalah nilai yang tertulisdalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilai

yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkandalam Dokumen Seleksi, denganketentuan:(1) apabila ada perbedaan nilai

penulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisanhuruf;

(2)

apabila nilai yang tertulis dalamangka jelas sedangkan nilai dalamhuruf tidak jelas, maka nilai yangdiakui adalah nilai yang tertulisdalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

c) Bertanggal.

3) surat kuasa (apabila dikuasakan), denganketentuan:a) Dilampirkan apabila dikuasakan kepada

pihak yang berbeda pada saat


17/109

15

prakualifikasi/surat kuasa sudah tidakberlaku);

b) Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan;

c) Nama penerima kuasa tercantum dalamakte pendirian/anggaran dasar ;dan

d)

Dalam hal kemitraan, surat kuasaditandatangani oleh anggota kemitraan

yang diwakili menurut perjanjian kerjasama.

c. untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yangdapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perludievaluasi pada Dokumen Penawaran;

d. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara

tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan namun tidak boleh mengubah substansi;e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi

dilanjutkan dengan evaluasi teknis;f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasitetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

g. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan

gagal.

25.7. Evaluasi Teknis:

a.

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi.b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan

yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara

memberikan nilai angka tertentu pada setiapkriteria yang dinilai dan bobot yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai dari parapeserta, dengan ketentuan :1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara

10% s.d 20%),b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai

antara 20% s.d 40%),c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara

50% s.d 70%);d) jumlah pembobotan a)+b)+c)= (100%);

2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan darimasing-masing unsur yang telah tercantumdalam LDP;

3) bobot masing-masing unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yangakan dilaksanakan;

d.

Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaandilakukan atas:1) pengalaman perusahaan peserta dalam

melaksanakan pekerjaan sejenis dengan


18/109

16

pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAKuntuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;

2) pengalaman kerja di lokasi kegiatanmendapat tambahan nilai;

3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelasdengan mencantumkan informasi: namapekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktupelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);

4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlahpekerjaan yang sedang dilaksanakan olehpeserta, disamping untuk mengukurpengalaman juga dapat dipergunakan untukmengukur kemampuan/kapasitas peserta yangbersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;

5) pengalaman perusahaan peserta harus

dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaanpeserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh)tahun terakhir. Pengalaman perusahaanpeserta yang tidak memiliki referensi, tidakdiberi nilai. Sub unsur Pengalaman Perusahaan

yang dinilai adalah:a) pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;b) pengalaman melaksanakan di lokasi

kegiatan;c) pengalaman manajerial dan fasilitas

utama; dan

d)

kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

Bobot masing-masing sub unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan

yang akan dilaksanakan sesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

6) Terhadap perusahaan baru yang berdiri kurangdari 3 tahun mendapat nilai unsur minimumdari yang ditetapkan dalam LDP.

e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologidilakukan atas:1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup

pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalamKAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitasmetodologi, dan hasil kerja, sub unsur yangdinilai antara lain:a) pemahaman atas jasa layanan yang

tercantum dalam KAK, penilaian terutamameliputi: pengertian terhadap tujuankegiatan, lingkup serta jasa konsultansi

yang diperlukan (aspek-aspek utama yangdiindikasikan dalam KAK), dan pengenalanlapangan;

b)

kualitas, metodologi, penilaian terutamameliputi: ketepatan menganalisa masalahdan langkah pemecahan yang diusulkandengan tetap mengacu kepada persyaratan


19/109

17

KAK, konsistensi antara metodologi denganrencana kerja, apresiasi terhadap inovasi,tanggapan terhadap KAK khususnyamengenai data yang tersedia, orang bulan( person-month ) tenaga ahli, uraian tugastermasuk potensi bahaya, jenis bahaya,identifikasi bahaya dari pekerjaankonstruksi yang di desain, jangka waktupelaksanaan, laporan-laporan yangdisyaratkan, jenis keahlian serta jumlahtenaga ahli yang diperlukan, programkerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan,organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan,dan kebutuhan fasilitas penunjang;

c) hasil kerja (deliverable),penilaian meliputiantara lain: analisis, gambar-gambar kerja,spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan

laporan-laporan;d) fasilitas pendukung dalam melaksanakanpekerjaan yang diminta dalam KAK;

Bobot masing-masing sub unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan

yang akan dilaksanakan sesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

2) gagasan baru yang diajukan oleh peserta untukmeningkatkan kualitas keluaran yangdiinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;

f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:1) tenaga ahli yang diusulkan untuk

melaksanakan pekerjaan denganmemperhatikan jenis keahlian, persyaratan,serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan didalam KAK.Seorang tenaga ahli yang diusulkan hanyauntuk satu paket tertentu dalam periode waktu

yang sama.2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang

dinilai adalah :a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan

tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang

telah diakreditasi, atau perguruan tinggiluar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;

b) pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, didukung denganreferensi dari pengguna jasa. Bagi tenagaahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (teamleader/co team leader) dinilai pulapengalaman sebagai pemimpin/wakilpemimpin tim. Ketentuan penghitungan

pengalaman kerja profesional dilakukansebagai berikut :(1) tidak boleh terjadi tumpang tindih

(overlap), bila terjadi overlap yang


20/109

18

dihitung hanya salah satu,(2) apabila terdapat perhitungan bulan

menurut Pokja ULP lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan PokjaULP. Apabila perhitungan Pokja ULPlebih besar dibandingkan dengan yangtertulis dalam penawaran, maka yangdiambil adalah yang tertulis dalampenawaran,

(3) apabila jangka waktu pengalaman kerjaprofesional ditulis secara lengkaptanggal, bulan, dan tahunnya, makapengalaman kerja akan dihitung secarapenuh (kecuali bila terjadi overlap,maka bulan yang overlap dihitung satukali),

(4)

apabila jangka waktu pengalamankerja professional ditulis bulan dantahunnya saja (tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitung adalahtotal bulannya dikurangi 1 (satu)bulan,

(5) apabila jangka waktu pengalaman kerjaprofesional ditulis tahunnya saja (tanpatanggal dan bulan), maka pengalamankerja yang dihitung hanya 25 % daritotal bulannya,

(6) kesesuaian lingkup pekerjaan dan

posisi pengalaman kerja profesionaldibandingkan dengan yangdipersyaratkan dalam KAK, dinilaidengan kriteria sebagai berikut:

(a). lingkup pekerjaan:i. sesuaiii. menunjangiii. terkait

(b). posisi :i. sesuaiii. tidak sesuai

(c). Nilai masing-masing kriteria

ditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaan

yang akan dilaksanakan sesuaidengan yang tercantum dalamLDP.

(7) bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3), (4), dan(5) dikalikan dengan nilaikesesuaian lingkup pekerjaan danposisi yang didapatkan dari angka(6),

(8)

total seluruh bulan kerjaprofesional dibagi dengan angka 12sehingga didapatkan jangka waktupengalaman kerja profesional


21/109

19

seorang tenaga ahli.(9) Nilai jangka waktu pengalaman

kerja profesional tenaga ahlidicantumkan dalam LDP

b). sertifikat keahlian/profesi yangdikeluarkan oleh pihak yang berwenangmengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;

c). lain-lain: penguasaan bahasa Inggris,bahasa setempat, aspek pengenalan(familiarity ) atas tata-cara, aturan,situasi, dan kondisi (custom ) setempat.Personil yang menguasai/memahamiaspek-aspek tersebut di atas diberikannilai lebih tinggi;

Bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis

pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuaidengan yang tercantum dalam LDP.3) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang tidak

sesuai pendidikan yang dipersyaratkan dalamKAK tidak diberi nilai.

4) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi darikualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAKtidak mendapat tambahan nilai.

Apabila tenaga ahli yang diusulkan tidakmenyampaikan ijazah dan/atau sertifikat keahlianseperti yang dipersyaratkan dalam KAK, maka tenagaahli bersangkutan TIDAK DINILAI.

25.8. Ambang Batas (Passing Grade) a. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila

hasil evaluasi teknis memenuhi ambang batas nilaiteknis ( passing grade ) seperti yang tercantum dalamLDP.

b. Hasil evaluasi teknis harus ≥ ambang batas totalnilai teknis ( passing grade ) dan ≥ ambang batasmasing-masing nilai unsur teknis seperti yangtercantum dalam LDP.

c. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknismaka seleksi dinyatakan gagal.

d.

Peserta yang lulus evaluasi teknis dilanjutkanevaluasi harga.

25.9. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikit memuat :a. nama seluruh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis

termasuk alasan ketidaklulusan peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai

tertinggi;d. ambang batas nilai teknis;

e.

jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi;f. tanggal dibuatnya Berita Acara;

g. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu


22/109

20

mengenai pelaksanaan seleksi; danh. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada

penawaran yang memenuhi syarat.

26.

Penetapan Peringkat

Teknis

26.1. Pokja ULP membuat Surat Penetapan Urutan PeringkatTeknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Sampul I(Penawaran Administrasi dan Teknis).

27. Pengumuman

Peringkat Teknis

27.1. Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat tekniskepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamatwebsite Kementerian PU-Pera, yang sekurang-kurangnyamemuat:a. nama paket pekerjaan;b. nama dan alamat peserta;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. hasil evaluasi persyaratan administrasi;e. nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi; danf. ambang batas nilai teknis.

27.2. Tidak ada masa sanggahan dalam pengumumanpenetapan peringkat teknis.

28.

Undangan/

Pemberitahuan

Pembukaan

Penawaran Sampul

II

28.1. Pokja ULP menyampaikan undangan/pemberitahuankepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untukmenghadiri acara pembukaan Dokumen Sampul II segerasetelah Pengumuman Peringkat Teknis diumumkan.

28.2. Undangan/pemberitahuan mencantumkan tempat, hari,

tanggal, dan waktu pembukaan Dokumen Sampul II.

29. Pembukaan

Penawaran Sampul

II, dan Evaluasi

Penawaran Sampul

II

29.1. Penawaran Sampul II dibuka di hadapan peserta yangdiundang pada waktu dan tempat sesuai undangan

yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagaisaksi.

29.2. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) pesertasebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaanDokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.

29.3. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka

pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkandengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yangditunjuk oleh Pokja ULP.

29.4. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampulII, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuatdengan jelas dalam Berita Acara.

29.5. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaanPenawaran Sampul II menunjukkan tanda pengenal dansurat tugas kepada Pokja ULP.

29.6.

Pokja ULP membuka sampul II yang meliputi :a.

surat penawaran biaya yang di dalamnyatercantum masa berlaku penawaran dan biayapenawaran


23/109

21

b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian penawaran biaya yang terdiri dari :

1) rincian Biaya Langsung Personil(remuneration); dan

2) rincian Biaya Langsung Non Personil (directreimbursable cost).

29.7. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraPembukaan Penawaran Sampul II (Penawaran Biaya)

yang sekurang-kurangnya memuat:a. nama dan alamat peserta;b. besaran usulan biaya;c. keterangan lain yang dianggap perlu;d. tanggal pembuatan berita acara; dane. tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil

peserta.

29.8. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II dilampiri

Dokumen Penawaran Biaya.

29.9. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul IIditandatangani oleh Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua)peserta yang ditunjuk oleh para peserta yang hadir.

29.10. Pokja ULP dapat mengunggah Salinan Berita AcaraPembukaan Penawaran Sampul II kepada peserta tanpadilampiri Dokumen Penawaran Biaya melalui aplikasisistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

29.11. Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap

penawaran biaya, dengan ketentuan:a. volume pekerjaan yang tercantum dalam DaftarKuantitas dan Harga disesuaikan dengan yangtercantum dalam Dokumen Seleksi;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antaravolume dengan harga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan hargasatuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah;

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuandianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat

penawaran tetap dibiarkan kosong.d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalam DokumenPemilihan dan harga satuan pekerjaandimaksud dianggap nol;

e. Jenis pekerjaan yang ditawarkan berbeda dengandaftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalam dokumenpengadaan dan harga satuan pekerjaanmenggunakan harga yang tercantum dalampenawaran; dan

f.

Apabila terdapat koreksi pada huruf a. sampaidengan angka e. dilakukan klarifikasi kepadapenyedia.


24/109

22

29.12. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPSmengugurkan penawaran.

29.13. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalamevaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsug Personil

(remuneration );b. kewajaran penugasan tenaga ahli;c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dand. kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-

Personil (direct reimbursable cost ).

29.14. Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknisdan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut :a. menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran

teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengancara perhitungan sebagai berikut :NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x

Bobot Penawaran Teknis}+ {Nilai/skor PenawaranBiaya Terkoreksi xBobot Penawaran Biaya}.

b. bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh PokjaULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

c. nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skortertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya

yang lain secara proporsional. Rumus yangdigunakan adalah sebagai berikut:NBt = (PBt / PBt) x 100NBn = (PBt / PBn) x 100dimana:NBt = nilai/skor untuk peserta dengan

penawaran biaya terendah;NBn = nilai/skor untuk peserta dengan

penawaran biaya yang di atasnya;PBt = penawaran biaya terendah;PBn = penawaran biaya di atasnya.

29.15. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih pesertamendapatkan nilai gabungan penawaran teknis danpenawaran biaya yang sama, maka penentuan

peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

29.16. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi Penawaran Biaya dan PerhitunganKombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnyamemuat :a. nama dan alamat peserta;b. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;c. nilai/skor penawaran :

1) teknis; dan2) biaya

d.

nilai/skor gabungan penawaran teknis danpenawaran biaya;

e. kesimpulan tentang kewajaran :1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil


25/109

23

(remuneration);2) penugasan tenaga ahli;3) penugasan tenaga pendukung; dan4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non Personil

(direct reimbursable cost).f. keterangan lain yang dianggap perlu;

g.

tanggal pembuatan berita acara; danh. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta.

29.17. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul IIdilampiri Dokumen Penawaran Biaya.

F. Penetapan Pemenang

30. Penetapan

Pemenang

30.1. Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksiberdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran.

30.2. Penetapan Pemenang Seleksi terdiri dari 1 (satu)

pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasitertinggi berikutnya.

30.3. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket dalamwaktu penetapan pemenang bersamaan denganmenawarkan tenaga ahli yang sama untuk beberapa paket

yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratanpada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paketpekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untukmenentukan tenaga ahli tersebut akan ditempatkan,

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya tenaga ahlidinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

30.4. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada1 (satu) paket pekerjaan dapat dikecualikan apabilatenaga ahli yang diusulkan penugasannya tidak tumpangtindih (overlap ).

31. Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP memberitahukan penetapan pemenang kepada seluruhpeserta, serta diumumkan di alamat website Kementerian PU-Pera, yang sekurang-kurangnya memuat:1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;2.

nama, NPWP, dan alamat Penyedia serta harga penawaranatau harga terkoreksi; dan

3. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biayauntuk seluruh peserta yang dievaluasi.

32.

Sanggahan 32.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronik ataspengumuman pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5(lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang,disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui website ,dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP

Kementerian PU-Pera.

32.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain.


26/109

24

32.3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi :a. penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur

dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinyapersaingan usaha yang sehat; dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau

pejabat yang berwenang lainnya.

32.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULPmenyatakan seleksi gagal.

32.5. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta atau

tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada 31.2.dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses seleksi.

32.6. Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK ataudisampaikan dan diterima diluar masa sanggahan,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses seleksi.

33.

Undangan

Klarifikasi dan

Negosiasi Teknis

dan Biaya

33.1. Pokja ULP segera mengundang peserta yangditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan

ketentuan :a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

33.2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, danwaktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

34.

Klarifikasi

dan/atau Negosiasi

34.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan olehPokja ULP , dengan memberi waktu yang cukup kepada:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhakmewakili perusahaan yang bekerja sama.

34.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya dengan

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaandengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang

ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhanperangkat/ fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan


27/109

25

efektif dengan tetap mempertahankan hasil yangingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis

yang diajukan peserta.

34.3. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:

a.

lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;c. kualifikasi tenaga ahli;d. organisasi pelaksanaan;e. program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g. jadwal penugasan personil; danh. fasilitas penunjang.

34.4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran

biaya;b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku

di pasaran.

34.5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personildilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diauditdan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum

4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterimaoleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (duakoma lima) kali penghasilan yang diterima olehtenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan daridaftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setorpajak penghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan;

b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuanwaktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiransebagaimana tercantum dalam LDP dengan ketentuansebagai berikut:1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh

dua) hari kerja; dan

2)

1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.

34.6. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung(tenaga teknik dan penunjang/ administrasi), seperti:tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukanberdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

34.7. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu BiayaLangsung Non-Personil yang dapat diganti (directreimbursable cost ) dan/atau Biaya Langsung Personil(remuneration ) yang dinilai tidak wajar.

34.8. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya tidak ditemukan hal- hal yang tidakwajar, maka total penawaran biaya dapat diterima


28/109

26

sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

34.9. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksitidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang pemenang cadanganpertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasidan negosiasi.

34.10. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenangcadangan pertama tidak menghasilkan kesepakatan, makaPokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan pertama (apabila ada), yang selanjutnyadilakukan proses klarifikasi dan negosiasi.

34.11. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan 1(satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan tidakmenghasilkan kesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.

34.12. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

G. Penunjukan Pemenang Seleksi

35. Kerahasiaan Proses 35.1. Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dandilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.

35.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,klarifikasi, konfirmasi; dan usulan calon pemenang tidakboleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang

tidak berkepentingan sampai keputusan pemenangdiumumkan.

35.3. Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasidokumen penawaran atau keputusan pemenang akanmengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

35.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasiasampai dengan saat pengumuman pemenang.

H. Seleksi Gagal

36.

Seleksi Gagal 36.1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidaksehat;

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;c. semua penawaran biaya terkoreksi lebih tinggi dari

HPS;d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi

ternyata benar terhadap:1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;

2)

rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;dan/atau

3) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP


29/109

27

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1

dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dannegosiasi biaya dengan alasan yang tidak dapatditerima; atau

f. Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri denganalasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksiberupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

g. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan calonpemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2tidak menghasilkan kesepakatan.

36.2. PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia

menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksitidak sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehatdalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan benar olehpihak berwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaranatas kesalahan prosedur yang tercantum dalamDokumen Seleksi Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;

e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan2 mengundurkan diri dari penunjukan pemenang;

f. Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dariDokumen Seleksi; atau

h. Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasaPemerintah yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 04 Tahun 2015 beserta

petunjuk teknisnya.36.3. Menteri PU-Pera menyatakan Seleksi gagal, apabila

pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNdan/atau terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yangmelibatkan KPA, ternyata benar.

36.4. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

36.5. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka PokjaULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi

gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya.


30/109

28

37. Penunjukan

Penyedia Jasa

Konsultansi

37.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi(BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

37.2. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapat dengan PokjaULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknisterbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan PokjaULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayauntuk melaksanakan pekerjaan.

37.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahPokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.

37.4. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpalampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepadaunit pengawasan internal.

37.5.

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga sesuaidengan urutan peringkatnya, selama masa suratpenawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya.

38. Penandatanganan

Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadaprancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaanpekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumenanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

38.1.

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pemilihan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akanmelewati batas tahun anggaran.

38.2. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaanmelewati batas tahun anggaran, penandatangan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun

jamak.

38.3.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan hurufserta membubuhkan paraf pada setiap lembar DokumenKontrak.

38.4. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian DokumenKontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabilaterjadi pertentangan ketentuan antara bagian satudengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagaiberikut :a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b.

pokok perjanjian;c.

surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;


31/109

29

f. Kerangka Acuan Kerja; g. gambar-gambar;h. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP.

38.5. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :a.

paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari :1). Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatangani olehpenyedia; dan

2). Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatangani olehPPK.

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila diperlukan.

38.6. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atasnama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya

dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


32/109

30

BAB III

LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. Penerapan IKP dan

LDP

Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada LembarData Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka

yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan(LDP).

B. Lingkup Pekerjaan Pokja ULP : Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/JasaLainnya Bidang PLP Satker PAMS Provinsi Bali.

Alamat Pokja ULP : Jalan Danau Tamblingan No. 49, Sanur-Denpasar

Alamat website : www.pu.go.id

Nama pekerjaan : Fasilitasi Penyusunan Masterplan Air LimbahKabupaten Gianyar

Uraian singkat pekerjaan : Penyusunan Masterplan Air LimbahKabupaten Gianyar.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh)hari kalender/9 bulan sejak mulai kerja.

C

Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun An ggaran 2016.

D Pemberian

penjelasan dan

Peninjauan

Lapangan

[Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secaraelektronik]

E Mata Uang

Penawaran dan

Cara Pembayaran

1. Bentuk Mata uang penawaran : Rupiah2. Pembayaran dilakukan dengan cara berdasarkan tahapan

penyelesaian pekerjaan (termin).

F.

Masa Berlaku

Penawaran dan

Jangka Waktu

Pelaksanaan

1. Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) harikalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (dua ratus tujuhpuluh) hari kalender/9 bulan sejak mulai kerja.

G Batas Akhir

Pemasukan

Penawaran


H Pembukaan

Penawaran

Sampul I


I. Evaluasi Penawaran

Sampul I

Bobot kombinasi teknis dan biaya ditetapkan:• bobot penawaran teknis sebesar 0,80• bobot penawaran biaya sebesar 0,20

J. Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai:1. Unsur Pengalaman Perusahaan: 10 %

a. Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakanpekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkandalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir.

b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.


33/109

31

c. Terhadap perusahaan baru < dari 3 (tiga) tahun mendapatnilai minimum.

d. Apabila dilengkapi referensi namun dari hasil klarifikasiterbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan danpeserta dikenakan Daftar Hitam.

e.

Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,dengan bobot sub unsur 40 % dan ketentuan penilaian subunsur :

1) Kegiatan yang sejenis adalah: Masterplan AirLimbah

2) Memiliki ≥ 5 Paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun terakhir diberi nilai 100

3) Memiliki 1 s.d 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu10 (sepuluh) tahun terakhir diberi nilai proporsional

4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurpengalaman melaksanakan kegiatan sejenis = NILAI

BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatansejenis.f. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan,

dengan bobot sub unsur 20 % dan ketentuan penilaian subunsur :1) Memiliki ≥ 5 Paket pekerjaan di lokasi

proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahunterakhir diberi nilai 100

2) Memiliki 1 s.d 5 Paket pekerjaan di lokasiproyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahunterakhir diberi nilai proporsional

3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman

melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAI BOBOTsub unsur pengalaman melaksanakan di lokasiproyek/kegiatan.

g. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utamadengan bobot sub unsur 20% dan ketentuan penilaian subunsur :1) Memiliki ≥ 5 Pengalaman manajerial dan fasilitas

utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberinilai 100

2) Memiliki 1 s.d 5 Pengalaman manajerial dan fasilitas

utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberinilai proporsional.3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur

pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NILAIBOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitasutama.

h. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 20% danketentuan penilaian sub unsur :1) Memiliki ≥ 6 Orang tenaga ahli tetap yang digunakan

untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir diberi nilai 1002) Memiliki 1 s.d 6 Orang tenaga ahli tetap yang

digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberi nilai


34/109

32

proporsional.3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas

perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahlitetap = NILAI BOBOT sub unsur kapasitasperusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga

ahli tetap.i.

Total bobot seluruh sub unsur = 100%j. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur x bobot unsur

Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMANPERUSAHAAN.

k. Dalam hal nilai unsur pengalaman perusahaan < nilaiambang batas/passing grade pengalaman maka pesertatidak memenuhi syarat teknis/gugur.

2. Unsur Pendekatan dan Metodologi: 30 %a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum

dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20 % dan ketentuan

penilaian sub unsur dan ketentuan penilaian sub unsur :1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai, diberi nilai: 80-1002) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 40-793) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 04) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur

pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalamKAK = NILAI BOBOT sub unsur pemahamanatas jasa layanan yang tercantum dalam KAK.

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 20

% dan ketentuan penilaian sub unsur:1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai, diberi nilai 80-1002) Apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 40-793) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai 04) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas

metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitasmetodologi.

c. Sub unsur hasil kerja (deliverable ), dengan bobot sub unsur20 % dan ketentuan penilaian sub unsur:1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan


dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 40-793) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai 04) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja

(deliverable ) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja(deliverable ).

d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20 % danketentuan penilaian sub unsur: 1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan


dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 40-793) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai 0


35/109

33

4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitaspendukung dalam melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitaspendukung dalam melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK.

e.

Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untukmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK,dengan bobot sub unsur 20 % dan ketentuan penilaian sub unsur: 1) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan


dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai 40-793) Apabila tidak menyajikan, diberi nilai 04) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur gagasan baru

dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalamKAK = NILAI BOBOT sub unsur gagasan baru dalammelaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.

f.

Total bobot seluruh sub unsur = 100%g. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur x bobot unsur

Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI

h. Dalam hal nilai unsur pendekatan dan metodologi < nilaiambang batas/passing grade pendekatan dan metodologimaka peserta tidak memenuhi syarat teknis/gugur.

3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 60 %a. Tenaga Ahli yang diusulkan apabila tidak menyampaikan

ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang disyaratkan dalamKAK tidak akan dinilai atau mendapatkan nilai 0 (nol)

b.

Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 30 % danketentuan penilaian sub unsur : 1) > tingkat pendidikan dan sesuai yang disyaratkan dalam

KAK, diberi nilai : 100 (seratus) 2) < tingkat pendidikan dan tidak sesuai yang disyaratkan

dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol) 3) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur tingkat

pendidikan = NILAI BOBOT sub unsur tingkatpendidikan.

c. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkandalam KAK, dengan bobot sub unsur 55 % dan ketentuanpenilaian sub unsur : 1)

Dukungan referensi:a) Apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan

kebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi, maka pengalaman kerja diberikanpenilaian.

b) Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidakdiberikan penilaian.

2) Perhitungan bulan kerja tenaga ahli yang dihitungberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP.

3) Lingkup pekerjaan:a) Sesuai, diberi nilai 1

b)

Menunjang, diberi nilai 0,5c) Terkait, diberi nilai 0,25d) Lingkup pekerjaan yang:


36/109

34

(1) Sesuai adalah: Masterplan Air Limbah/IPAL. (2) Menunjang adalah: Masterplan selain Air Limbah,

Perencanaan Teknis/DED, Supervisi Air Limbah. (3) Terkait adalah: Lainnya

4) Posisi:

a)

Sesuai, diberi nilai 1b) Tidak sesuai, diberi nilai 0,5c) Posisi yang:

(1) Sesuai adalah: penugasan sesuai dengan disiplinilmu

(2) Tidak sesuai adalah: penugasan tidak sesuaidengan disiplin ilmu

5) Perhitungan bulan kerja x nilai lingkup pekerjaan xnilai posisi = jumlah bulan kerja professional.

6) Nilai total seluruh jumlah bulan kerja professionaldibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerjaprofessional

7)

Nilai jangka waktu pengalaman kerja professional :a) memiliki pengalaman profesional ≥ 5 tahun untuk team

leader dan > 3 tahun untuk tenaga ahli, diberi nilai 100(seratus);

b) memiliki pengalaman profesional < 5 tahun untuk teamleader dan < 3 tahun untuk tenaga ahli, diberi nilaisecara proporsional;

8) Nilai jangka waktu pengalaman kerja professional yangdidapatkan x bobot sub unsur pengalaman kerjaprofessional seperti yang disyaratkan dalam KAK =NILAI BOBOT sub unsur pengalaman kerja professionalsepertiyang disyaratkan dalam KAK.

d.

Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot subunsur 10% dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) Memiliki, diberi nilai: 12) Tidak memeliki (tidak sesuai yang disyaratkan dalam

KAK), tenaga ahli yang diusulkan tidak dinilai (0)3) Nilai yang didapatkan x bobot sub unsur sertifikat

keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertfikatkeahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikatkeahlian/profesi.

e. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, denganbobot sub unsur 5% dan ketentuan penilaian sub unsur:

1)

Penguasaan bahasa asing diberi nilai 100;2) Penguasaan bahasa setempat diberi nilai 100; atau3) Aspek pengenalan (familiarity ) atas tata-cara, aturan,

situasi, dan kondisi (custom ) setempat, diberi nilai 1004) Total nilai yang didapatkan x bobot sub unsur lain-lain

=NILAI BOBOT sub unsur lain lain.f. Total bobot sluruh sub unsur = 100%

g. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)ORANG TENAGA AHLI.

h. Bobot tenaga ahli:1) Team Leader, diberi bobot = 1,5 tenaga ahli

2)

Tenaga Ahli, diberi bobot = 1i. Nilai 1 (satu) Orang Tenaga Ahli x bobot tenaga ahli =

NILAI BOBOT tenaga ahli j. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli x bobot unsur


37/109

35

Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGAAHLI.

k. Dalam hal nilai unsur kualifikasi tenaga ahli < nilai ambangbatas/passing grade kualifikasi tenaga ahli maka pesertatidak memenuhi syarat teknis/gugur.

4.

Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI

TENAGA AHLI

5. Ambang Batas (Passing Grade)a. Ambang Batas (Passing Grade) Nilai Total 70 b. Ambang Batas (Passing Grade) Nilai Sub Unsur 60%

K.

Evaluasi Biaya 1. Bobot Penawaran Teknis : 80 %2. Bobot Penawaran Biaya : 20 %

L. Unit Biaya Personil

Berdasarkan Satuan

Waktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagaiberikut :

1 (satu) bulan : 22 (dua puluh dua) hari kerja1 (satu) hari kerja : 8 (delapan) jam kerja

M.

Penetapan

Pemenang

Pemenang diotetapkan oleh Pokja ULP Pengadaan Barang/JasaKonsultansi/Jasa Lainnya Bidang PLP Satker PAMS Provinsi Bali.

N.

Sanggahan 1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja ULP Pengadaan Barang/JasaKonsultansi/Jasa Lainnya Bidang PLP Satker PAMS Prov. Bali.

2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada:a.

PPK Pengembangan Sistem PLP II b. APIP Kementerian PU-Pera.


38/109

36

BAB IV

KERANGKA ACUAN KERJA KAK)

Uraian Pendahuluan

1

1.

Latar Belakang ……………………………………………………………

2. Maksud dan

Tujuan………………………………………………………………

3. Sasaran ………………………………………………………………

4. Lokasi Kegiatan ………………………………………………………………

5. Sumber

PendanaanKegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : …………………

6. Nama dan

Organisasi Pejabat

Pembuat

Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : ………………......................

Priyek/Satuan Kerja : ……………….. ..........................................

Data Penunjang

2

7. Data Dasar ……………………………………………………………………..

8. Standar Teknis ……………………………………………………………………..

9. Studi – Studi

Terdahulu……………………………………………………………………..

10. Referensi Hukum ……………………………………………………………………..

11. Lingkup Kegiatan ……………………………………………………………………..

12. Keluaran3 ……………………………………………………………………..

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, RK3K. 2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.


39/109

37

13. Peralatan Material,

Personil dan

Fasilitas dari

Pejabat Pembuat

Komitmen

……………………………………………………………………..

14.

Peralatan dan

Material dari

Penyedia Jasa

Konsultansi

……………………………………………………………………..

15. Lingkup

Kewenangan

penyedia Jasa

……………………………………………………………………..

16. Jangka Waktu

penyelesaian

Kegiatan

……………………………………………………………………..

17.

Personil Posisi Kualifikasi JumlahOrang Bulan

Pendidikan Keahlian4 PengalamanTenaga Ahli:………... ………... ………... ………... ……….. ………... ………... ………... ………... ……….. ………... ………... ………... ………... ………..

Tenaga Pendukung (jika ada):………... ………... ………... ………... ……….. ………... ………... ………... ………... ………..

………... ………... ………... ………... ………..

18. Jadwal Tahapan

pelaksanaan

Kegiatan

……………………………………………………………………..

19. Laporan

Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat : ………………. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ……. (…….) harikerja / bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (……) bukulaporan.

20. Laporan bulanan Laporan Bulanan memuat : …………….. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ……. (…….) hari

kerja / bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (……) bukulaporan.

4 sebutkan sertifikat keahlian (bila diperlukan, untuk tenaga ahli teknik)


40/109

38

21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan :……. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ……. (…….) harikerja / bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (……) bukulaporan

22.

Laporan Akhir Laporan Akhir memuat : …………….. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ……. (…….) harikerja / bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (……) bukulaporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan)

23. Produksi dalam

Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harusdilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecualiditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbanganketerbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan

Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukanuntuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratanberikut harus dipatuhi:

……………………………………………………………………... 25. Pedoman

Pengumpulan data

lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratanberikut:…………………………………………………………….

26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia jasa Konsultansi berkewajiban untukmenyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangkaalih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja PejabatPembuat Komitmen berikut : ……………………………………..


41/109

39

BAB

Documents

Dokumen Pemilihan Masterplan Al Gianyar