DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI · ... Dalam pelaksanaan standar, ... Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar ... Standar Isi PKM

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor :

Revisi : - Tanggal : -

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan Dr. Hudiana H, M.Pd.

Kepala Lembaga PPM

2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim,M.Pd.

Rektor

3. Persetujuan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

3

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia

dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen Institut Pendidikan Indonesia untuk memelihara dan

meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas

internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi,

serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tinggi.

4

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi

yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan jangka

pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma

Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan Indonesia telah

menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional Institut Pendidikan Indonesia

Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa Barat

2. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada tingkat

nasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia aktif dalam penelitian dengan

mempertimbangkan peluang nasional

3. Periode 2026-2030 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai pengakuan

secara internasional

4. Periode 2030-2034 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai pengakuan

secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

5

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan

sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di

Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola

perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan

tinggi di Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar Pendidikan Tinggi

6

sesuai Undang Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan

kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan seluruh

komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44

tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik

terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan

menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar

DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi

(SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua

SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan

turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan

standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada,

untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar

mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat

Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada

seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi

dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan

Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di

tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan

jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan

7

Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika

wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan

dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI

yang terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus

Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada

tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI

dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan

Indonesia. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi

pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

(a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka

dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala

dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka

Kepala SPMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap

hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar

ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan

eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan

analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Institut

Pendidikan Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut, Pemimpin di

tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Lembaga, dan unit

terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

8

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti

6. Standar Sarpras Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada Masyarakat meliputi :

1. Standar Hasil PKM

2. Standar Isi PKM

3. Standar Proses PKM

4. Standar Penilaian PKM

5. Standar Pelaksana PKM

6. Standar Sarpras PKM

7. Standar Pengelolaan PKM

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik

2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Perpustakaan

5. Standar Sistem Informasi

6. Standar Penerimaan Mahasiswa

7. Standar Penyusunan Visi Misi

8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12. Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas

13. Standar Penggunaan Kendaraan Dinas

14. Standar Tata Naskah Dinas

15. Standar Pelaksanaan Upacara

16. Standar Pelaksanaan Rapat

17. Standar Keamanan Kampus

18. Standar Keselamatan Kerja

19. Standar Mitigasi Bencana

20. Standar Audit Internal

9

21. Standar Pengendalian Dokumen

22. Standar Pengelolaan Aset dan Inventaris

23. Standar Pengelolaan Buku Kas dan Keuangan

24. Standar Penerimaan Praktikan

25. Standar Magang dan Kerja Praktek Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia

7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia

8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

9. Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat

10

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 18 Januari 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA




Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI

11


VISI


Tingkat Nasional

MISI




3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN



2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.


yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.


II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengabdian Kepada

Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pengabdian Kepada

Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat di

Institut Pendidikan Indonesia. Masa berlaku manual penetapan standar pengelolaan

12

pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Institut

Pendidikan Indonesia.

IV. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kegiatan.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah

satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menjadikan visi dan misi Insitut Pendidikan Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan

akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar.

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang

relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi.

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.

5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.

6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur

pimpinan Insitut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan masukan.

7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan

dari unit kerja di Insitut Pendidikan Indonesia.

8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

13

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor

2. Wakil Rektor I

3. Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat

4. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Interal

5. Unit terkait lainya yang sesuai dengan standar yang diberlakukan. VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara penetapan standar PkM.

2. SOP Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Surat Keputusan Rektor

VIII. Reference






5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi





1

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Garut

Kode/No:

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT





Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI

2


VISI


Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat di

Institut Pendidikan Indonesia.

2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut

Pendidikan Indonesia.

3






2. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-

rendahnya

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat

4. Sopir adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi

kendaraan bermotor.

5. Satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan

usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan

swakarsa di lingkungan kerjanya

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai

berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang

disesuaikan dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja

atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk

pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.

3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan

nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan

alumni secara periodik dan konsisten.

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi

standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur

pencapaian Standar SPMI.

4

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Interal

2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:


Formulir Berita Acara.




VIII. Reference







Tinggi




9. Pedoman PkM

5


Garut

Kode/No:

MANUAL

STANDAR EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Revisi: 0 Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT





Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI

6


VISI


Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah

dilaksanakan sesuai dengan Standar.

7

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di



1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi





V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran)

terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program

kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan,

kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan

isi standar SPMI.

3. Melakukan pencatatan bila ditekuman ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur

kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi

standar.

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian

penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang

menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI.

9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

8

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan Pengabdian

Kepada Masyarakat


2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:






VIII. Referensi



3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi



Tinggi




9. Pedoman PkM

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT





Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI


VISI


Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di





kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi





3. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-

rendahnya. V. Langkah-langkah pengendalian standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia dengan mengacu pada Audit Internal

Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir(Borang)

yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas

permintaan pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja

sebagai Auditi.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara,

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim

Audit Internal dengan Auditi.

5. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai

dengan tindakan koreksi dan rekomendasi. VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian

pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal

2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan







VIII. Referensi







Tinggi






Garut

Kode/No:

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0 Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT





Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI


VISI


Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian

pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pengabdian Kepada Masyarakat di







2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha

kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada

sebelumya.

V. Langkah-langkah peningkatan standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan

yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang

terkait dengan standar SPMI.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait

atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta

tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan Indonesia.

4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan

standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai,

pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan

standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan penilaian

pembelajaran


2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan







VIII. Referensi







Tinggi





INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong Garut

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :


Tgl. berlaku 2018

Judul :


Halaman

1 dari 5




Kepala Lembaga PPM


Rektor


Rektor


Rektor


Kepala SPMI


VISI


Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.





II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi Institut Pendidikan Indonesia, diantaranya

disebutkan Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan, maka Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Masysrakat (LPM) Institut Pendidikan Indonesia dibentuk untuk

mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana

prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai pedoman atau

pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal

tersebut maka Institut Pendidikan Indonesia melalui LPM menetapkan standar hasil

pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar

proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada

masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor Institut Pendidikan Indonesia.

2. Wakil Rektor I, II, dan III Institut Pendidikan Indonesia.

3. Dekan

4. LPM Institut Pendidikan Indonesia.

5. Program Studi.

6. Dosen dan Mahasiswa

7. Masyarakat/Tokoh Masyarakat. IV. DEFINISI ISTILAH



kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat insitusi.

2. LPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok

dan fungsi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor Institut Pendidikan Indonesia melalui LPM menetapkan proses pengabdian

kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas

masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat dalam upaya tercapainya proses

pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas pada setiap kegiatan pengabdian

kepada masyarakat mulai tahun 2018.

2. LPM harus memastikan proses pengabdian kepada masyarakat wajib

mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan agar

pelaksanaannya lancar dan kondusif pada setiap kegiatan pengabdian kepada

masyarakat mulai tahun 2018. 3. LPM harus mengikutsertakan Mahasiswa dalam proses pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat dalam upaya memenuhi bentuk pembelajaran yang mengarah

pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan

peraturan di perguruan tinggi selambat-lambatyatahun 2025.

4. Rektor Institut Pendidikan Indonesia melalui LPM menetapkan pelaksanaan proses

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam

besaran satuan kredit semester sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh

mahasiswa diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram selambat-lambat

tahun 2025. VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

1. Rektor Institut Pendidikan Indonesia Garut bersama LPM serta mahasiswa selalu

melakukan koordinasi mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai

pendidikan;

2. Mahasiswa dibekali pelatihan dari pihak lembaga Institut Pendidikan Indonesia agar

mahasiswa tersebut siap guna di masyarakat.

3. Mendayagunakan tokoh masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat sebagai

fasilitator terdepan dalam pemberdayaan masyarakat difasilitasi oleh Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IPI, termasuk dalam

memotivasi pengembangan prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam

pembangunan;

4. Memperkuat basis data di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPM) sebagai sumber data utama dalam penyusunan rencana program Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan Mahasiswa;

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

1. LPM memberikan proposal yang memuat analisis pemilihan lokasi kegiatan

pengabdian kepada masyarakat.

2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin

meningkat.

3. Laporan harian mengenai kinerja mahasiswa di masyarakat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

1. Panduan Pengabdian Kepada Masyrakat

2. SOP Pengabdian Kepada Masyrakat

IX. Referensi







Tinggi




INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong Garut

No. Dokuen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

FORMULIR SPMI

Tgl. berlaku 2018

Judul :

FORMULIR BERITA ACARA

Halaman

1 dari 5

Pada hari ini ................ tanggal...............bulan ............... tahun ................, kami yang

bertandatangan dibawah ini :

I. Nama / NIP : ...............

Jabatan : Kepala LPM

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menyerahkan)

II. Nama / NIP : ..................

Jabatan : Rektor

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima)

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan SK

Penetapan Standar Proses PKM kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima

penyerahan barang milik negara yang akan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buah, untuk

keperluan kegiatan Lain (lain) sebanyak 3 (tiga) tim pada Kantor Kabupaten Kendal Provinsi

Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

________________ _________________


Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Berita Acara Rapat Standar PKM

BERITA ACARA

RAPAT ....................................................................................................................................................

Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan .............. tahun ..................., pukul ............... s.d.

.............. Wib, bertempat di ................................................................................., telah dilaksanakan Rapat

..........................................................., dihadiri ............. orang anggota perwakilan dari ................... orang

dengan agenda : ..................................................................................

Dengan keputusan :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. 1. .....................

2. 2. .....................

3. 3. .....................

4. 4. .....................

ketua, Sekretaris,

..................................... ....................................


Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Monitoring Hasil Evaluasi PKM

PERIODE ..........................

No Hasil Temuan Tindak Lanjut

Garut ,................................

Mengetahui,

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Tim Monev

(................................................) (................................................)

Documents

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI · ... Dalam pelaksanaan standar, ... Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar ... Standar Isi PKM