Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN HUKUM JAWAB-JINAWAB PHI
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: [email protected]
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
2
PROSES BERACARA DI PHI
Gugatan
Eksepsi kompetensi
absolut/relatif
Putusan provisionil
Majelis Hakim
Jawaban Eksepsi, Provisi ,
Gugatan Rekonpensi
Putusan
Majelis Hakim
Replik
Duplik
Pembuktian
Kesimpulan
Putusan sela
Majelis Hakim
Menolak putusan
sela , Kasasi ke MA
Menerima putusan
absolut kompetensi
ke badan peradilan lain
Menerima Putusan
relatif kompetensi
ke wilayah hukum lain
Penetapan sita jaminan tidak
dapat diajukan perlawanan dan
atau tidak dapat digunakan
upaya hukum
Sita jaminan
3
MATERI PEMBAHASAN
1. SURAT KUASA
2. PARA PIHAK
3. GUGATAN, JAWABAN, EKSEPSI, PROVISI, REKONVENSI
4. REPLIK & DUPLIK
5. PEMBUKTIAN
6. KESIMPULAN
7. PUTUSAN
8. UPAYA HUKUM KASASI
5
Surat Kuasa adalah surat yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak untuk dan/atau atas nama orang/badan hukum yang memberikan kuasa.
Peraturan perundang-undangan tidak mengatur para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada pihak lain. Orang yang langsung berkepentingan sendiri dapat aktif bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat. Namun bisa juga diwakilkan kepada orang lain yang telah ditunjuk dengan melalui SURAT KUASA.
Surat kuasa adalah persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa. (Pasal 1792 BW)
Pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA No 1/1971 Jo SEMA No 6/1994 tentang Formulasi Surat Kuasa Khusus.
- Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis.
- Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima kuasa.
- Dapat dibuat bawah tangan atau otentik.
-Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara.
- Menyebutkan kompetensi relatif
- Menyebutkan objek kasus yang diperkarakan.
Putusan MA tgl. 18/9/1986 No. 3038 K/Pdt/1981 menyebutkan: keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.
PENGERTIAN
KUASA HUKUM
Pasal 87 UU No. 2/2004 tentang PHI
SP/SB dan Organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industiral mewakili anggotanya.
UU No. 18/2003 tentang Advokat
Pasal 1 ayat (1)
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 1 ayat (2)
Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum, klien.
7
SYARAT DAPAT BERTINDAK SEBAGAI KUASA
Harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi Psl 123 ayat (1) HIR (Psl 147 ayat 1 Rbg)
Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat (Psl 123 ayat 1 HIR, Psl 147 ayat 1 Rbg)
Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan (Psl 123 ayat 1 HIR, Psl 147 ayat 1 Rbg)
Ditunjuk oleh Penggugat sebagai kuasa atau wakil di persidangan (Psl 123 ayat 1 HIR, Psl 147 ayat 1 Rbg)
Telah terdaftar sebagai Advocat (UU No. 18/ 2003)
Organisasi Pengusaha/ Serikat Pekerja (Psl 87 UU No.2/ 2004)
BERAKHIRNYA KUASA
Pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berkahirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral.
Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata :
- Pemberi Kuasa Menarik Kembali Secara Sepihak
- Salah Satu Pihak Meninggal Dunia
- Penerima Kuasa Melepas Kuasa
9
Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat.
Namun demikian beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni :
1.Mempunyai Rechtbevoegdheid atau kewenangan untuk menjadi pendukung
2.Mempunyai Handelingsbekwaamheid atau kemampuan untuk bertindak / melakukan perbuatan hukum.
ASAS YANG DAPAT MENJADI PIHAK
10
YANG DIANGGAP TIDAK MAMPU SEBAGAI PARA PIHAK
1. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka harus diwakili oleh walinya.
2. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan (BW psl. 446, 452, Rv 248 No. 2)
3. Para pemboros dan pemabuk. Ketidakmampuannya terbatasa pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaannya saja.
4. Seorang istri yang tunduk pada BW tidak dapat bertindak sebagai pihak tanpa bantuan suaminya (BW psl 110) kecuali dalam hal perceraian atau apabila ia dituntut dalam perkara pidana (BW psl 111)
5. Terhadap orang yang telah meninggal dunia, dapat pula dilakukan gugatan. Gugatannya ditujukan kepada ahli warisnya sekaligus (Rv psl 7, 248 No. 1 BW 1194)
11
Selain orang yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai pihak adalah :
• Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan, Cabang/ Perwakilan Perusahaan Asing) Direksi dan Pengurus Koperasi/ Yayasan tidak perlu kuasa khusus
• Firma gugatan ditujukan kepada salah seorang persero (Rv psl 6 No. 5)
• CV yang bertindak sebagai Pihak adalah para persero pengurus
BADAN USAHA YANG DAPAT MENJADI PIHAK DI PHI
13
• Penggugat harus memahami dan mengerti substansi permasalahan agar dapat mengetahui dengan pasti duduk perkaranya (posita) dan yang akan dituntut (petita)
• Harus mengerti dan memahami apakah subtansi permasalahan masuk ruang lingkup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Tata Usaha Negara dll. Tujuannya adalah agar gugatan terarah dan dapat mengantisipasi bila ada bantahan (eksepsi) dari pihak lawan
• Mengetahui dengan pasti harta kekayaan baik tetap maupun tidak tetap milik Tergugat.
TEKNIK MENYUSUN GUGATAN
MENGERTI & MEMAHAMI SUBSTANSI MASALAH
Menentukan kewenangan Pengadilan:
1.Harus memahami apakah perkara berada pada kewenangan Pengadilan Perdata atau PTUN atau Pengadilan Hubungan Industrial. (Absolut Kompetensi)
2.Harus memahami wilayah pengadilan mana yang berwenang, misalnya apakah di PHI Bandung atau PHI Jakarta. (Relatif Kompetensi)
Tujuan: Agar gugatan diajukan sesuai dengan kewenangan badan peradilannya
JUDUL GUGATAN PHI Dalam pasal 56 UU No 2 Tahun 2004 bahwa tugas dan wewenang PHI adalah
memeriksa dan memutus : • Tingkat pertama mengenai perselisihan hak • Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan • Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja • Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam
satu perusahaan Berdasarkan hal tersebut diatas maka judul gugatan PHI hanya ada empat judul
sebagaimana tertera diatas. Selain itu, bahwa hanya perselisihan hak dan PHK saja yang dapat diajukan Kasasi sedangkan Perselisihan kepentingan dan Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan Kasasi
Contoh Judul Gugatan : Gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Gugatan tentang Perselisihan Hak dll
14
15
GUGATAN Kepala Gugatan meliputi pengadilan yang berwenang, judul gugatan, identitas penggugat & tergugat (nama, domisili, dasar bertindak serta kewarganegaraan)
Positum adalah dasar gugatan yang memuat tentang hubungan hukum antara pihak yang berperkara. Memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa mengenai duduk perkara serta tentang adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang menjadi dasar yuridis suatu gugatan.
–Sebab-sebab dan peristiwa hukum yang terjadi.
–Disebutkan dengan jelas perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
–Memohon sita jaminan agar putusan tidak hampa
Petitum adalah hal-hal yang dimohon / dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Harus dirumuskan dengan jelas dan tegas hal-hal yang Dimohon dan harus sesuai Positum, misalnya : • Mengabulkan gugatan Penggugat • Menyatakan Putus hubungan kerja……. • Menghukum Tergugat untuk ……………. • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)
16
JAWABAN GUGATAN
Adalah Tanggapan atas gugatan termasuk didalamnya Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi Absolut.
Atas gugatan Penggugat, Tergugat dapat mengajukan tuntutan provisi, gugatan balik (Rekonpensi), selambatnya sebelum pembuktian
Eksepsi melanggar kompetensi : AbsolutYurisdiksi badan-badan peradilan Relatif Batas mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukumnya
Ekspesi lain-lain: Error in Persona Penggugat keliru subjek hukumnya dalam mengajukan
gugatan . Ex: Seharusnya tergugat Perusahaan Outsourcing, tetapi yang digugat Perusahaan Pemberi Kerja
Obscuur Libel Gugatan kabur atau tidak jelas, misalnya antara posita
dan petita tidak berhubungan. Nebis in Idem Apabila perkara dengan substansi & subjek yang sama,
sudah pernah digugat sebelumnya dan telah diputus (in kracht), kemudian digugat kembali.
Gugatan Prematur Gugatan masih tertunda karena ada faktor yang
menangguhkan. Ex: belum ada penetapan upah lembur pengawas ketenagakerjaan, menggugat perselisihan hak.
Rei Judicata Deductae Perkara yang digugat sudah pernah diajukan
dan belum putus. Apa yang digugat telah dikesampingkan, dalam hal : - Apa yang digugat sudah dipenuhi - Sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat - Sudah melepaskan diri - daluwarsa.
EKSEPSI
17
GUGATAN BALIK (REKONPENSI) • Apabila dalam hubungan hukum ada
peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh Penggugat dan dengan dasar yang kuat, maka dapat diajukan gugatan Rekonpensi.
• Dalam hal ini kedudukan Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi
• Proses Penyusunan gugatan Rekonpensi sama dengan proses penyusunan surat gugatan, dan Penggugat Rekonpensi dapat memohon tuntutan provisi, putusan sela dan sita jaminan.
Gugatan Rekonpensi dapat diajukan dalam segala hal, KECUALI :
• Dalam gugatan konpensi posisi Tergugat bukan bertindak untuk diri sendiri, sedangkan dalam rekonpensi bertindak untuk diri sendiri
• Apabila pengadilan yang memeriksa gugatan konpensi tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa gugatan rekonpensi
PROVISI
• Dalam hal pekerja diskorsing untuk proses PHK tetapi upah dan haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan;
• Hakim berdasarkan bukti-bukti permulaan menjatuhkan putusan sela/ provisionil;
• Dalam hal putusan provisionil tidak dilaksanakan oleh pengusaha maka diletakan sita jaminan terhadap asset perusahaan;
18
PETITUM
• Absolut : Menyatakan PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No…karena merupakan kewenangan PHI….
• Relatif : Menyatakan PHI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No…karena merupakan kewenangan PHI Bandung
• Lain-lain : Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur atau keliru subjek hukum,dll sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
19
Memerintahkan Tergugat/ Penggugat membayarkan hak-hak pekerja selama skorsing terhitung sejak ……..sebesar Rp……/ bulan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap……
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
Petitum Provisi
Petitum Jawaban
Petitum Eksepsi
21
Replik adalah tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat
Isi Replik pada umumnya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat.
Berisi dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
Dapat mengajukan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan.
Dilakukan dengan mengikuti point-point jawaban Tergugat.
Menggunakan sumber-sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan dan lain-lain
Tidak ada aturan baku dalam membuat Replik
Penutup Replik biasanya menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam gugatan semula
Apabila dalam jawaban Tergugat tidak ada eksepsi dalam permohonan akhir, Penggugat harus tegas menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam gugatan semula.
REPLIK
Duplik adalah tanggapan Penggugat atas Replik dari Tergugat
Isi duplik pada umumnya merupakan bantahan atas dalil Replik Penggugat
Berisi dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat
Dapat mengajukan dalil baru tentang bantahannya untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat
Dilakukan dengan mengikuti point-point Replik Penggugat
Untuk mendukung dalil-dalil Duplik dapat menggunakan sumber kepustakaan, Yurisprudensi, doktrin-doktrin, kebiasaan, dll
Tidak ada aturan baku dalam membuat duplik, asal mudah dimengerti dan dipahami oleh Hakim
Duplik merupakan jawab jinawab terakhir, Pihak Tergugat dapat mengemukakan seluruh dalil-dalil bahwa apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar
Pada permohonan akhir cukup dengan menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam jawaban dan atau gugatan Rekonpensi semula
DUPLIK
Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan
Pembuktian yang dicari kebenaran formil.
(psl 164 HIR)
•Bukti tertulis
•Bukti saksi
•Pengakuan
•Persangkaan
•Sumpah
Bukti tertulis
•Akta autentik
–Pembuktian formal
–Pembuktian material
–Pembuktian mengikat
•Akta dibawah tangan
•Surat biasa
PEMBUKTIAN
25
Bukti Saksi
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan kesaksian didepan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri
• Larangan menjadi saksi
– Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang luruh dari salah satu pihak
– Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai
– Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan jelas, bahwa mereka sudah berumur 15 tahun
– Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
Yang dapat mengundurkan diri jadi saksi:
•Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak
•Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, dari suami/isteri dari salah satu pihak
•Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, dalam halnya semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatan itu.
PERSANGKAAN • Persangkaan adalah
kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal
• Bila yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang. Sedangkan bilamana yang menarik kesimpulan adalah hakim maka dinamakan persangkaan hakim. 26
PENGAKUAN • Pengakuan adalah
keterangan baik tertulis maupun lisan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan.
• Pengakuan didepan sidang pengadilan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dengan surat kuasa khusus
SUMPAH • Sebetulnya sumpah
bukanlah alat bukti, yang sebetulnya menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah.
27
Menyimpulkan hal-hal penting yang terjadi selama proses persidangan sejak gugatan sampai dengan pembuktian.
Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya sendiri-sendiri atas proses persidangan tersebut.
6. KESIMPULAN
Putusan Pengadilan harus memuat :
a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
c. Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. Amar putusan tentang sengketa;
g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.
28
7. PUTUSAN
• Alasan permohonan Kasasi :
– Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
– Salah menerapkan hukum yang berlaku
– Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
• Yang dapat dimohonkan kasasi adalah :
– Perselisihan Hak
– Perselisihan PHK
• Waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari kerja setelah putusan dibacakan / diberitahukan.
• Memori kasasi paling lambat diserahkan 14 hari sejak menyatakan kasasi
• Kontra Memori kasasi paling lambat diserahkan 14 hari sejak diterimanya memori kasasi
29
8. UPAYA HUKUM KASASI
SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 – Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email [email protected] Website www.fardalaw.com