dokumen-13-7aaaa

Laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintahKota Palembang

tahun 2012

2013

LAKIP

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat TuhanYang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang takterhingga bagi bangsa dan negara yang tercinta khususnya Kota Palembang,ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatanpembangunan dapat diwujudkan secara bertahap.

Upaya untuk mewujudkan misi Palembang Kota Internasional, Sejahteradan Berbudaya 2013 tanpa terasa telah memasuki tahun ke-4 (empat) dimanadalam rentang waktu tersebut, telah banyak capaian strategis yang berhasildicapai bersama dengan semangat dan kerja keras.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi aparatur daerah dituntukuntuk meningkatkan kinerja khususnya dibidang kualitas pelayanan kepadamasyarakat, kami harapkan wajah baru birokrasi yang bersih, dan melayani diPemerintah Kota Palembang sebagaimana harapan masyarakat. Tentunya inisemua adalah pekerjaan besar segenap jajaran Pemerintah Kota Palembangdalam pelaksanaan reformasi birokrasi, secara bertahap kami telah melakukankebijakan penataan Struktur Birokrasi, Sistem Seleksi CPNS dan Promosi secaraTerbuka, Profesionalisasi PNS, Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah(e-goverment dan E-procuretment pengadaan) dan Penyederhanaan PerizinanUsaha dengan pembentukan KPPT.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2012sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah dengan metode dan teknik penyusunan berpedomanpada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

iv

Daftar IsiHalaman

KATA PENGANTAR......................................................................................... iiDAFTAR ISI ................................................................................................ ivIKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................viiBAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang................................................................................. 1B. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG ........................................... 2

1. Geografi.......................................................................................... 21.1. Letak Geografis...................................................................... 21.2. Musim, suhu, curah hujan, keadaan angin, kelembaban udara... 21.3. Topografi .............................................................................. 31.4. Geologi ................................................................................ 41.5. Hidrologi ............................................................................... 4

2. Penduduk ....................................................................................... 53. Angkatan Kerja ............................................................................... 64. Sosial Budaya .................................................................................. 6

4.1. Sarana Pendidikan ................................................................ 74.2. Sarana Kesehatan .................................................................. 84.3. Kesejahteraan sosial .............................................................. 8

5. Indeks Pembangunan Manusia.......................................................... 96. Pemerintahan .................................................................................. 10

6.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan ......................................... 106.2. Sumber daya Manusia di Pemerintahan ................................... 11

7. Isu-Isu Strategis ............................................................................. 12C. GAMBARAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG............................ 13

1. Struktur Ekonomi............................................................................. 142. Laju Pertumbuhan Ekonomi .............................................................. 163. Inflansi Sektoral .............................................................................. 174. PDRB Perkapita Kota Paelmbang ....................................................... 18

vD. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.. 19E. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................... 21F. SISTEMATIKA PENYAJIAN............................................................... 22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. UMUM ................................................................................... 25

1. Visi dan Misi .......................................................................... 252. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................................... 283. Arah Kebijakan ...................................................................... 334. Program Utama dan Program Kota ......................................... 34

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 .......................................... 42C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012....................................... 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. INDIKATOR KINERJA UTAMA........................................................ 44B. PENGUKURAN KINERJA .............................................................. 45C. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2012 .............................................................................. 47D. EVALUASI CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012......... 49E. PEMBANDINGAN AKUMULASI CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2012 ) TERHADAP TARGETKINERJA 5 (LIMA) TAHUN 2013.................................................... 203

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................ 2031. Akuntabilitas Penetapan Kinerja ............................................ 2032. Akuntabilitas Belanja ............................................................ 2313. Akuntabilitas Pendapatan...................................................... 232

G. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN...................................... 235BAB IV PENUTUP ....................................................................................237LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 .2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012.3. REALISASI TAHUN 2012 TERHADAP TARGET KINERJTA

TAHUN 2013

LAMPIRAN IPENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kota PalembangLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Iktisar Eksekutif Tahun 2010 vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanankepada masyarakat lebih berdayaguna, berhasilguna, transparan, danbertanggungjawab dengan berprinsip pada tata kelolan pemerintahan yang baikdan berorientasi kepada hasil (result oriented government), guna memantapkanakuntabilitas kinerja Pemerintah kota Palembang sebagai wujudpertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan organisasi dangood governance serta pelayanan prima kepada masyarakat, menujumasyarakat madani yang kita harapkan bersama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Palembangmerupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan kebijakan sertarealisasi Pencapaian Kinerja setiap tahunya. Tahun 2012 merupakan tahunketiga dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran melalui indikator-indikatorkinerja sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah KotaPalembang Nomor Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Palembang Tahun 2008-2013 dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2009 tentangIndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2013.

Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kota PalembangTahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara rencanakinerja/Penetapan Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasikinerja (performance result) yang dicapai instansi Pemerintah. Selanjutnyadilakukan analisis dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masamendatang.

Adapun Pencapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PalembangTahun 2008-2013 untuk tahun 2011 menganalisa dan mengukur 42 (empatpuluh dua) sasaran dengan 304 (tiga ratus empat) indikator kinerja sasaran,dengan realisasi indikator kinerja sasaran sebagai berikut:


Iktisar Eksekutif Tahun 2010 vii

1) Sebanyak 213 indikator kinerja sasaran atau 70.07% telahmelampaui/sesuai target.

2) Sebanyak 71 indikator kinerja sasaran atau 23.36% belum memenuhitarget.

3) Sebanyak 20 indikator kinerja sasaran atau 6.58% belum dapat diukur.2. Interpretasi kategori pengukuran indikator dari 304 (tiga ratus empat)

indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan :1. Sebanyak 243 indikator kinerja atau 79.93% dengan kategori Baik Sekali2. Sebanyak 15 indikator kinerja atau 4.93% sasaran dengan kategori Baik.3. Sebanyak 9 indikator kinerja atau 2.96% dengan kategori cukup4. Sebanyak 17 indikator kinerja atau 5.59%dengan kategori kurang5. Sebanyak 20 indikator kinerja atau 6.58% tidak bisa diukur

3. Dari beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum memenuhi yangdiharapkan dengan kategori cukup, kurang dan tidak bisa diukur. Sasaranyang berketegori cukup, kurang dan tidak bisa diukur tersebut yaitu:a. Indikator dengan kategori cukup yaitu :

1) Tingkat partisipasi perusahaan dalam program jamsostek;2) Persentase panti asuhan/jompo yang mendapat pembinaan;3) Eks penyandang penyakit sosial yang mandiri;4) Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif;5) Ketersediaan drainase/gorong-gorong;6) Rasio wilayah kota yang sudah memiliki wilayah tata ruang;7) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan migas;8) Tingkat pertambahan penerimaan pajak hotel;9) Website milik pemerintah daerah

b. Indikator dengan kategori kurang yaitu:1) Ketersediaan kebijakan bidang perempuan dan anak;2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas;3) Persentase penyandang cacat dan trauma yang mandiri;4) Persentase pelayanan terhadap penghuni panti;5) Persentase pelayanan terhadap pejuang dan keluarga Pahlawan;6) Persentase Peserta KB yang putus pakai (drop out);


Iktisar Eksekutif Tahun 2010 viii

7) Persentase Peserta KB Pasca Persalinan dan keguguran;8) Cakupan pelayanan kesehatan remaja;9) Ketersediaan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak;10) Ekspor bersih perdagangan;11) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;12) Rasio pasangan ber akte nikah;13) Rasio wartel/warnet terhadap p14) enduduk;15) Persentase SDM komunikasi yang kompeten;16) Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat;17) Rasio Personil Satpol PP;18) Persentase jenis budaya yang dilestarikan

c. Indikator dengan kategori tidak bisa di ukur yaitu :1) Rasio judul buku terhadap jumlah pemustaka;2) Ketersediaan tenaga pustakawan;3) Tersedianya bangunan gedung Rumah Sakit;4) Angka Usia Harapan Hidup;5) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta);6) Tingkat pencegahan penyalahgunaan narkoba;7) Tingkat pemeliharaaan jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat;8) Tingkat ketersediaan jaringan pengairan lainnya;9) Tingkat pengembangan perumahan;10) Ketersediaan peraturan tentang perumahan dan pemukiman;11) Persentase kawasan permukiman kumuh;12) Rumah tangga bersanitasi;13) Tingkat ketersediaan data perencanaan tata ruang daerah;14) Penyelesaian kasus tanah negara;15) Tingkat pertumbuhan ekspor daerah per tahun;16) Ketersediaan pangan utama;17) Jumlah regulasi ketahanan pangan;18) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar;19) Ketersediaan objek pajak baru;20) Tingkat korban bahaya narkoba;


Iktisar Eksekutif Tahun 2010 ix

4. Capaian indikator kinerja sasaran dalam kategori cukup, kurang dankhususnya tidak bisa diukur pada point 3, akan menjadi perhatian kamidalam pencapaian visi dan misi yang kami tetapkan untuk tahun mendatang.


Bab I - Tahun 2012 1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsaterpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan doronganbetapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakanaparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidakdapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan suatukeniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional, sehinggapada tahun-tahun belakangan penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik(good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaanadministrasi negara dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakatkarena hal ini sejalan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuanmasyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lamapenyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai bagi tatanan masyarakat yangtelah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan suatu hal yang wajar dansudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Upaya terselanggaranya good governance secara optimal merupakanprasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dantuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapansistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebihberdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakansupremasi hukum yang adil dan merata.



Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). InstruksiPresiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsurpenyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas danfungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yangdipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG1. GEOGRAFI

a. Letak GeografisLetak Geografis Kota Palembang terletak pada posisi antara 2052

sampai 30 5 Lintang Selatan dan 1040 37 sampai 1040 52 Bujur Timurdengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut.

Pada tahun 2007 Kota Palembang dibagi menjadi 16 Kecamatandan 107 Kelurahan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah 400.61 km2 atau40.061 Ha.

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan:- Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin.- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin.- Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin- Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim.

b. Musim, Suhu, Curah Hujan , Keadaan Angin dan KelembabanUdara.

Musim yang terdapat di Kota Palembang sama seperti umumnyayang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim penghujan danmusim kemarau.



Suhu udara sebagian besar wilayah Kota Palembangberdasarkan data dari stasiun Meteorologi tahun 2012 rata-rata 26,200Csampai dengan 28.400C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulanSeptember yang berkisar 34,60 0C, sedangkan suhu udara minimumterjadi di bulan Januari dan Februari yang berkisar 23.400C

Kecepatan angin hampir diseluruh wilayah Kota Palembangmerata setiap bulannya yaitu berkisar antara 2 knots hingga 4 knotsdengan rata-rata curah hujan selama tahun 2012 berkisar antara14.6 mm3 (pada bulan September) sampai 392.4 mm3 (Maret),Sedangkan kelembaban udara pada tahun 2012 rata-rata 77 %(September) sampai 87% (Januari-April dan Desember).

c. TopografiKota Palembang terletak pada posisi belahan Timur Pulau

Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawan, serta terdapatperbedaan karakter topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir.Bagian wilayah seberang ulu pada umumnya mempunyai topografi yangrelatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawahpermukaan air pasang maksimum Sungai Musi (+ 3,5 M sampai 4,12 M diatas permukaan laut) kecuali lahan yang telah di bangun dan akandibangun, dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan(reklamasi).

Dibagian seberang ilir adanya variasi topografi (ketinggian)4 sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut dan lembah lembahyang kontinyu serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai denganjarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif menaik dansetelah itu semakin ke Utara menurun kembali.

Dengan demikian aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktorpembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kelerengan ataukemiringan yang besar.



d. GeologiBentuk dan keadaan wilayah Kota Palembang memiliki jenis tanah

lapisan alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda,banyak mengandung minyak bumi yang juga dikenal dengan lembahPalembang - Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat-tempat yangagak tinggi terletak di bagian utara Kota. Sebagian Kota Palembangdigenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.

e. HidrologiKota Palembang mempunyai 108 sungai. Terdapat 5 buah sungai

yang dapat dilayari yaitu Sungai Musi sepanjang 15 km, kedalaman8-12 m dengan lebar berkisar 220-313 m, Sungai Ogan, SungaiKomering, Sungai Keramasan, dan Sungai Terusan yang panjang sungaiyang kedalaman serta lebarnya lebih kecil dari Sungai Musi.

2. PENDUDUKJumlah Penduduk Kota Palembang berdasarkan data agregat

kependudukan perkecamatan Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Palembang di Januari 2013 sebanyak 1.703.740 yang terdiri dari868.197 laki-laki dan 840.216 perempuan, sedangkan jumlah pendudukpertengahan tahun 2010 berdasarkan hasil SP2010 dari Badan Statistikberjumlah 1.455.284 dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkanSP 2010 terhadap jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 1.70%.

. Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwapenyebaran penduduk Kota Palembang masih bertumpu di Kecamatan IlirTimur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Tingginyapenduduk di tiga Kecamatan ini karena di Kecamatan tersebutmerupakan sentra industri dan sentra Pendidikan serta dipengaruhiperbatasan dengan Kabupaten lain atau daerah pinggiran Kota, rincianjumlah penduduk Kota Palembang per kecamatan dapat di lihat padatabel di bawah ini :



Tabel I. B.2Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis kelamin

Tahun 2012

No KecamatanPenduduk tahun 2012

Laki-Laki Perempuan Jumlah1 Ilir Barat II 37.918 36.761 74.6792 Seberang Ulu I 94.867 92.183 187.0503 Seberang Ulu II 53.166 51.202 104.3684 Ilir Barat I 74.040 72.755 146.7955 Ilir Timur I 39.387 40.267 79.6546 Ilir Timur II 98.773 96.087 194.8607 Sukarami 79.543 76.966 156.5098 Sako 48.548 46.931 95.4799 Kemuning 47.415 46.319 93.73410 Kalidoni 62.596 59.409 122.00511 Bukit Kecil 25.248 25.243 50.49112 Gandus 34.600 32.876 67.47613 Kertapati 50.911 48.666 99.57714 Plaju 48.880 47.394 96.27415 Alang-Alang Lebar 48.307 47.091 95.39816 Sematang Borang 20.087 19.304 39.391

Total 864.286 839.454 1.703.740Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

3. ANGKATAN KerjaAngkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk

yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalandengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Angkatankerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam status bekerjaatau sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatankerja Kota Palembang di tahun 2012 yang terdata sebanyak 13.307orang.



Tabel I. B.3.Jumlah pencari kerja

Tahun 2012

Kegiatan Utama Tahun 2012Laki-laki Perempuan TotalSD/SMP/SMA 4.038 2.467 6.505

DI/Akta I DIV/Akta IV 666 1.552 2.218S1-S2 1784 2.798 4.582S3 1 1 2

Total 6.489 6.818 13.307Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

4. SOSIAL BUDAYAa. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangatmempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.Pelaksanaan program - program di bidang pendidikan semakinberkembangnya di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan saranapendidikan yang lengkap. Sarana Pendidikan seperti jumlah Sekolah diKota Palembang baik Negeri maupun Swasta pada tahun ajaran2011/2012 sebanyak 1.142 sarana pendidikan yang terdiri dari:1) Sebanyak 294 sekolah taman kanak-kanak2) Sebanyak 358 Sekolah Dasar/Madarasah ibtidaiyah (SD/MI)3) Sebantak 198 Sekolah Menegah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs),4) Sebanyak 162 Sekolah Menegah Umum/ Madrasah Aliyah (SMU/MA)5) Sebanyak 63 Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)6) Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/ Universitas.

Selanjutnya keberhasilan kinerja bidang pendidikan secara makrodilihat dari indikator Angka Melek Huruf, maka Angka Melek Huruf diKota Palembang terus menerus mengalami peningkatan seperti gambardi bawah ini:



Grafik I.B.4.aAngka Melek huruf Kota Palembang

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KotaPalembang Angka melek huruf Kota Palembang setiap tahunnyameningkat dimana pada tahun 2009 sebesar 99.42%, tahun 2010sebesar 100%, tahun 2011 sebesar 100% dan pada tahun 2010 angkamelek huruf tetap sebesar 100%.

b. KesehatanPembangunan kesehatan Kota Palembang diarahkan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraandan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.Jumlah fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, PuskesmasPembantu, Klinik bersalin dan puskesmas keliling pada tahun 2010masing-masing berjumlah 26 unit, 39 Unit, 70 Unit, 32 unit dan 20 unitdari fasilitas tersebut diharapkan peningkatan kesehatan masyarakat kotaPalembang semakin meningkat.

Sebagai salah satu alat ukur peningkatan kesehatan di kotapalembang dengan mengukur angka harapan hidup yang dapat di lihatpada grafik di bawah ini.

99,199,299,399,499,599,699,799,899,9100

2009

99,42








2009 2010 2011 2012

99,42

100 100 100








100



Grafik I.B.4.bAngka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kota Palembang di tahun 2011menurun sebesar 0.53% menjadi sebesar 70.6% dari tahun 2010 yangsebesar 71.13%, dan angka harapan hidup kota palembang tahun 2008dan 2009 masing-masing sebesar 70.90% dan 70.66%.

Pada tahun 2012 Usia harapan hidup data tidak diperoleh dariinstansi terkait.

c. KESEJAHTERAAN sosialDalam menggambarkan keadaan sosial daerah, diperlukan data

mengenai banyaknya fasilitas sosial atau bersumber-sumberkesejahteraan sosial dan masalah-masalah sosial terdapat di daerahtersebut.

Salah satu fasilitas sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlahpanti asuhan yang dikelola swasta dan pemerintah di Kota Palembangsebanyak 7 (tujuh) panti dengan jumlah penghuni sebanyak 431 orang.Rincian masing-masing panti asuhan dapat dilihat pada tabeldi bawah ini :

2011

71,60









2011 2010 2009 2008

71,6071,13 70,90 70,66











Tabel I.B.4.cJumlah Panti Asuhan dan jumlah penghuniberdasarkan Jenis kelamin Tahun 2012

No Jenis Panti Jenis kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Panti Sosial Bina Anak Remaja

(PSBAR) - 20 202 Panti sosial rehabilitasi tresna

Werdha Teratai (PTWT) 31 41 723 Panti Rehabilitasi Pengemis,

Gelandangan dan orang telantar 88 68 1564 Panti Rehabilisasi penderita

cacat Netra (PRPCN) 25 20 455 Panti rehabilitasi anak-anak

Nusantara 19 1 20Jumlah 163 150 313

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator

komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur capaianpembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupuntidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia,namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yangmencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukurmelalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan danberketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-ratalama sekolah, serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untukmencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluarankomsumsi (daya beli).

Berdasarkan klasifikasi United Nations Development Program(UNDP) tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ataunegara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

0 -



Dari data Badan Pusat Statistisk Kota Palembang, diketahuibahwa tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kota Palembangpada tahun 2011 yang dinilai berdasarkan indikator IPM mencapai angka76.63 persen. Dilihat tingkat kesejahteraan penduduk Kota Palembangtelah termasuk dalam klasifikasi menengah atas dengan peringkatnasional 10 dari seluruh kota/kabupaten seluruh Indonesia. Data untukIPM Kota Palembang di tahun 2012 belum dapat dijelaskan karena belumdidapatnya data dari Instansi terkait

6. PEMERINTAHa. Wilayah Administrasi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun2007 tentang pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah KotaPalembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan,wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan Kecamatandan Kelurahan yang terbagi menjadi 16 Kecamatan danmeliputi 107 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:1. Kecamatan Ilir Timur I : 11 Kelurahan2. Kecamatan Kemuning : 6 Kelurahan3. Kecamatan Ilir Timur II : 12 Kelurahan

75,49

74,875

75,275,475,675,876

76,276,476,676,8

2008






75,4975,83

76,23

2009 2010






76,63

2011

IPM



4. Kecamatan Kalidoni : 5 Kelurahan5. Kecamatan Ilir Barat I : 6 Kelurahan6. Kecamatan Bukit Kecil : 6 Kelurahan7. Kecamatan Ilir Barat II : 7 Kelurahan8. Kecamatan Gandus : 5 Kelurahan9. Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan10. Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan11. Kecamatan Seberang Ulu II : 7 Kelurahan12. Kecamatan Plaju : 7 Kelurahan13. Kecamatan Sako : 4 Kelurahan14. Kecamatan Sukarami : 7 Kelurahan15. Kecamatan Alang-Alang Lebar : 4 Kelurahan16. Kecamatan Sematang Borang : 4 Kelurahan

b. Sumber Daya Manusia di PemerintahanSumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palembang

per 30 Desember 2012 sejumlah 15.431 orang, berdasarkan golongan,jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. B.6.b.1Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Golongan JumlahI 100II 1.825III 5.492IV 8.014

15.431Sumber : BKD dan Diklat Kota Palembang



Tabel I. B.6.b.2Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah1 Eselon II a 12 Eselon II b 393 Eselon III a 664 Eselon III b 1375 Eselon IV a 6236 Eselon IV a (UPTD) 1557 Eselon IV b 7478 Eselon V a 779 Fungsional 1.19910 Staf 12.387

Jumlah 15.431Sumber : BKD dan Diklat Kota Palembang.

Tabel I. B.6.b.3Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah1 S 3 12 S 2 9063 S 1/D IV 10.2544 D I s.d D III 2.0445 SLTA 2.0216 SLTP 577 SD 148

Jumlah 15.947Sumber : BKD dan Diklat Kota Palembang.

7. ISU-ISU STRATEGISBerdasarkan indentifikasi atas perkembangan situasi dan kondisi

yang ada, beberapa isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatperhatian khusus adalah sebagai berikut :1). Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM);2). Penurunan Kualitas lingkungan;3). Fungsi sistem drainase perkotaan belum optimal;



4). Masih tingginya angka pengangguran;5). Sistem manajemen transportasi yang belum optimal;6). Penurunan kawasan hijau perkotaan;7). Belum optimalnya promosi kebudayaan dan pariwisata;8). Masih perlunya peningkatan akses air bersih;

C. GAMBARAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANGKondisi perekonomian Kota Palembang di tahun 2012 pada dasarnya

stabil seiring dengan mulai membaiknya perekonomian secara global disepanjang tahun 2012, ditengah dampak krisis gobal yang masih tersisa. Namundemikian bukan berarti krisis tidak mampu berpengaruh terhadap perekonomianPemerintah Kota Palembang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data pendukungdapat mencerminkan gambaran mengenai penciptaan nilai tambah bruto dariberbagai aktivitas ekonomi di Kota Palembang, sehingga arah pembangunanmenjadi lebih terpola dan terukur. PDRB Kota Palembang Tahun 2012 dariBadan Pusat Statistik Kota Palembang merupakan data sangat sangatsementara dan masih akan berubah per- maret 2013 dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. CProduk Domestik Regional Bruto Kota Palembang

Tahun 2012 (dalam juta rupiah)Sektor ADH Berlaku ADH Konstan

1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Pengolahan4. Listrik, Gas dan Air Bersih5. Bangunan6. Perdagangan, Hotel dan Restoran7. Pengangkutan dan Komunikasi8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan9. Jasa-jasa lainnya

290.7290

29.661.198803.952

4.985.93511.223.7377.398.3563.996.9158.574.395

134.1970

7.352.747295.031

1.894.5804.149.5253.537.8201.517.5372.542.643

PDRB dengan Migas 66.935.210 21.424.079PDRB tanpa Migas 51.433.657 19.493.524Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palemnbang (angka sangat-sangat sementara

Per 11 Maret 2013 belum di publikasikan dan masih akan berubah)



Data PDRB yang disajikan menggambarkan kemampuan daerah dalammengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

1. STRUKTUR EKONOMI KOTA PALEMBANGStruktur Ekonomi menggambarkan kontribusi atau peranan masing-

masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)yang dalam konteks yang lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatudaerah terhadap kemampuan produksi dari masIng-masing sektorperekonomian. Berdasarkan pendekatan produksi, seluruh sektor lapanganusaha yang ada di suatu wilayah biasanya di kelompokan dalam 9 sektor.Kesembilan sektor tersebut dapat diklasifikasikan kembali dalam tiga sektorutama, yaitu Sektor Primer, Sekunder, Tersier.

Sektor Primer mencakup kegiatan pertanian, Pertambangan, danpenggalian. Sektor Sekunder meliputi kegiatan industri pengolahan, listrik,Gas dan air bersih serta bangunan. Sektor Tersier mencakup kegiatanPerdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi,Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.

Adapun Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut Sektor Primer,Sekunder dan Tersier dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. C.1.1Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembangmenurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier

Tahun 2012Sektor Tahun 2012

PrimerSekunderTersier

0.4352.9646.7

Jumlah 100.00Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palemnbang

(angka sangat-sangat sementara)

Pada table I. C.1.1 dan gambar I. C.1.1 terlihat bahwa strukturekonomi Kota Palembang sektor sekunder dengan migas masihmendominasi pada tahun 2012 dengan andil sebesar 52.96% dan sektor



tersier sebesar 46.7%, dan sektor primer sebesar 0.43%, dengan rincianmasing-masing indikator yang berpengaruh sebagai berikut:

Tabel I. C.1.2Kontribusi PDRB Kota Palembang Tahun 2012

Sektor Dengan migas Tanpa migas1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Pengolahan4. Listrik, Gas dan Air Bersih5. Bangunan6. Perdagangan, Hotel dan Restoran7. Pengangkutan dan Komunikasi8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan9. Jasa-jasa lainnya

0.430.00

44.311.207.45

16.7711.055.97

12.81

0.570.00

27.531.569.69

21.8214.387.77

16.67Jumlah 100 100

Gambar I. C.1.1Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembangmenurut Sektor Primer, Skunder dan Tresier

(dengan migas) Tahun 2012

16,77

11,055,97

12,82






0.430.00

44.311.207.45

16.7711.055.97

12.81

0.570.00

27.531.569.69

21.8214.387.77

16.67Jumlah 100 100



0,43

44,31

1,2

7,45

12,82

1. Pertanian

2. Pertambangan dan Penggalian

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5. Bangunan

6. Perdagangan, Hotel danRestoran7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan danJasa perusahaan9. Jasa-jasa lainnya






0.430.00

44.311.207.45

16.7711.055.97

12.81

0.570.00

27.531.569.69

21.8214.387.77

16.67Jumlah 100 100



2. Pertambangan dan Penggalian

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5. Bangunan

6. Perdagangan, Hotel danRestoran7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan danJasa perusahaan9. Jasa-jasa lainnya



2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMILaju pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan

kinerja ekonomi daerah serta dapat menunjukkan arah kebijakanpembangunan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhantersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macamsektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkatperubahan ekonomi yang terjadi.

Terjadinya krisis global di tahun 2008 cukup berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Pada beberapa sektor ekonomi lajupertumbuhan melambat dari tahun sebelumnya, yang pada akhirnyamengakibatkan total pertumbuhan ekonomi kota palembang lebih kecil.

Adapun laju pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang empat tahunterakhir disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I. C.2.1Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang

Tahun 2009-2012

Sektor Tahun2009Tahun2010

Tahun2011

Tahun2012*

1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Pengolahan4. Listrik, Gas dan Air Bersih5. Bangunan6. Perdagangan, Hotel dan Restoran7. Pengangkutan dan Komunikasi8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan9. Jasa-jasa lainnya

3.120.004.023.537.122.79

11.638.576.10

2.300.004.446.228.036.67

11.237.796.10

2.770.005.898.35

18.467.84

14.7116.349.43

2.860.007.178.57

10.737.11

12.114.277.68

PDRB dengan Migas 5.60 6.60 9.79 8.09PDRB tanpa Migas 6.42 7.37 10.85 8.92Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

(*angka sangat-sangat sementara per Maret 2012)



Grafik I. C.2.1Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang

Tahun 2011-2012

Laju pertumbuhan tertinggi PDRB Kota Palembang Tahun 2012adalah sektor Pengankutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar12.11%, Diikuti sektor pembangunan sebesar 10.73%, Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 16.34%, listrik, gas dan air bersihsebesar 8.57 %, jasa lainnya sebesar 7.68%, industri pengolahan sebesar7.17% dan perdagangan, perhotelan dan restoran sebesa 7.11% sertaindustri lainnya masih di bawah 7%.

3. INFLASI SEKTORALPerkembangan harga dalam makro ekonomi merupakan suatu

variabel yang sangat penting bagi pemerintahan untuk menyusun kerangkakebijakan pembangunan. Dari tingkat harga yang tinggi apabila kita lihat darisisi pihak produsen (supply) akan memperoleh keuntungan (profit) yanglebih banyak, sebaliknya justru merugikan dari sisi demand sebagaikosumen akhir. Dengan tingginya tingkat harga tentunya akan mengurangikemampuan daya beli masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkatkesejahteraan rakyat.

2,77

0

5,89 8,35

18,46

7,84

14,71 16,34

9,43

2,860

7,17 8,57

0

7,11 12,11

4,277,68

0246810

1214161820

20112012



Secara keseluruhan laju Inflasi Kota Palembang tahun 2012sebesar 4.18% tanpa migas dan 5.69% dengan migas.

4. PDRB PERKAPITA KOTA PALEMBANGPendapatan perkapita adalah jumlah seluruh balas jasa faktor

produksi yang diterima setiap penduduk secara rata-rata dalamketerlibatannya pada faktor produksi dalam proses produksi sehingga seringdigunakan sebagai indikator dalam melihat kesejahteraan atau kemakmuranmasyarakat secara umum. Pendapatan regional perkapita Kota Palembangdapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. C.4Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang

tahun 2005-2012

TahunDengan Harga Berlaku Dengan Harga KonstanDenganMigas

TanpaMigas

DenganMigas Tanpa Migas

2005 15.058.170 10.578.624 8.012.949 6.827.2572006 17.714.309 12.185.578 8.379.643 7.237.4732007 20.230.261 14.109.410 8.813.166 7.710.6122008r 24.462.150 16.543.143 9.276.634 8.173.1982009r 25.918.790 18.288.409 9.647.392 8.565.9812010* 29.520.621 20.794.780 10.168.303 9.093.5692011** 32.670.008 25.273.653 11.051.444 9.979.4162012*** 36.423.380 27.988.074 11.658.100 10.607.571

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang( r. Angka revisi, *angka sementara, ** angka sangat sementara, ***angka sangat-sangat sementara, per Maret 2012)

Dengan migas, pendapatan perkapita penduduk Kota Palembangberdasarkan harga berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp36.423.380,00 ataubertambah sebesar Rp3.753.372,00 dari tahun 2011. Sedangkanberdasarkan harga berlaku tanpa migas pendapatan perkapita pendudukKota Palembang pada tahun 2012 sebesar 27.988.074,00 atau meningkatsebesar Rp2.714.421,00 dari tahun sebelumnya.



Berdasarkan harga konstan dengan migas, pendapatan perkapitapenduduk Kota Palembang di tahun 2012 naik sebesar Rp606.656,00 ataunaik dari Rp. 11.051.444,00 tahun 2011 menjadi Rp11.658.100,00 di tahun2012. Apabila unsur migas Dikeluarkan, maka pendapatan perkapitapenduduk Kota Palembang naik sebesar Rp628.155,00 atau naik dariRp9.979.416,00 di tahun 2011 menjadi Rp10.607.571.00 pada tahun 2012.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAHDalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah KotaPalembang mengimplementasikan pelaksanaan dalam peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kota Palembangtelah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok,Fungsi dan UraianTugas dalam pelaksanaan Pemerintahan yaitu sebagai berikut:1. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan StafAhli Walikota Palembang, Sekretariat Daerah merupakan unsur stafPemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalammenyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan LembagaTeknis Daerah mulai dari proses perencanaan,pelaksanaan, monitoring danevaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

2. SEKRETARIAT DPRDPeraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kota Palembang,Sekretariat DPRD merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpinoleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakanpelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta



mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

3. DINAS DAERAH Di KOTA PALEMBANGDinas Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas Dinas Daerah Kota Palembang.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yangdipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah KotaPalembang sebanyak 17 (tujuh belas) Dinas.

4. LEMBAGA TEKNIS DAERAHLembaga Teknis Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat kelembagaandaerah yang berupa badan/kantor yang dikepalai oleh seorang KepalaBadan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantuWalikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidangtertentu. Kepala badan/ kepala kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis terdiri dari, Inspektorat, dan 9 (sembilan) Badan.

5. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN terpaduBerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

susunan Otganisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKota Palembang.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang merupakanperangkat Kantor Negara Perijinan Terpadu Kota Palembang yang dipimpinoleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah danbertanggungjawab kepada Walikota Palembang melalui Sekrearis DaerahKota Palembang yeng mempuyai tugas melaksanakan koordinasi dan



menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secaraterpadu dengn prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi,keamanan dan kepastian.

E. STRUKTUR ORGANISASISebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah KotaPalembang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 4 Asisten, 11 Bagian, SekretariatDPRD, Inspektur, 17 Dinas, 1 Satuan, 9 badan, 3 BUMD dan 1 kantor sesuaidengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang. Adapun susunan StrukturOrganisasi tersebut sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah .1. Asisten Bidang Pemerintahan.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.3. Asisten Bidang Administrasi Umum.4. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat.5. Bagian Tata Pemerintahan.6. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.8. Bagian Perekonomian.9. Bagian Pembangunan.10. Bagian Sosial Kemasyarakatan.11. Bagian Keuangan.12. Bagian Umum.13. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah.14. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah.15. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Sekretariat DPRD.3. Inspektorat Kota.4. Dinas :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.2. Dinas Kesehatan.3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.6. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.



7. Dinas Kebersihan.8. Dinas Perhubungan.9. Dinas Sosial.10. Dinas Tenaga Kerja.11. Dinas Tata Kota.12. Dinas Komunikasi dan Informatika.13. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.14. Dinas Pendapatan Daerah.15. Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.16. Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.17. Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan.

5. Badan :1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.6. Badan Lingkungan Hidup.7. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.8. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.9. Badan Narkotika Kota Palembang

6. KantorKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

7. Badan Pelayanan UmumRSUD Palembang Bari

8. SatuanSatuan Pamong Praja

9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)1. PDAM Tirta Musi2. PD. Pasar3. PT. SP2J

F. SISTEMATIKA PENYAJIANLaporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja

(performance results) Pemerintah Kota Palembang tahun 2012 denganPenetapan Kinerja (performance agreement) 2012 sebagai tolok ukurkeberhasilan tahunan organisasi.



Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkandiidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikankinerja dimasa datang, dengan pola pikir seperti tersebut di atas dengansistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota PalembangTahun 2012 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUANMenjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum,kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasiPemerintah Kota Palembang, aspek penunjang dansistematika penulisan.

BAB II. PERJANJIAN KINERJA.Perencanaan secara ringkas tentang RPJMD 2008-2013, visi,misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan danprogram, rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2012 danPenetapan Kinerja tahun 2012

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJAMenjelaskan tentang capaian kinerja sasaran-sasaranPemerintah Kota Palembang dengan pengungkapan dan hasilpengukuran kinerja.Capaian sasaran menyajikan informasi tentang capaiantujuan dan sasaran serta hambatan dan langkahlangkahuntuk mengatasi masalah masingmasing indikator sasaran,dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012dengan tahun sebelumnya (tahun 2011) dan perbandingancapaian tahun 2012 dengan akhir tahun RPJMD (tahun 2013).

BAB IV. PENUTUPMenjelaskan tentang simpulan menyeluruh dari LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KotaPalembang tahun 2012



LAMPIRAN :1. Rencana Kinerja Tahun 2012 .2. Pengukuran Kinerja Tahun 2012.


Bab II - Tahun 2010 25

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. UMUMPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Palembang Tahun 2008-2013 dilakukan melalui pendekatanpolitik yang dideskripsikan dalam visi, misi dan program. Kepala Daerahterpilih langsung dan secara politis diakui sebagai program prioritasPembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD Kota Palembang Tahun 2008-2013 merupakan langkah awal danpedoman yang ingin dicapai Kepala Daerah dan perangkatnya dalampenyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan danpelayanan kepada masyarakat.

RPJMD Kota Palembang ditetapkan dalam Peraturan Daerah KotaPalembang Nomor 6 Tahun 2009, RPJMD Kota Palembang mengandung visi,misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis denganmengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambilkeputusan tentang masa depannya.

1. VISI DAN MISIa. Visi Pembangunan Kota Palembang 2008 - 2013

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009tentang RPJMD Kota Palembang 2008 - 2013 visi dan misi dari WalikotaPalembang yang terpilih melalui Pilkada langsung Kota Palembang tahun2008, maka visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2013,adalah:

Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya 2013

Penjelasan :Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan,

pembangunan di Kota Palembang memiliki cita-cita untuk mencapai



terwujudnya Kota Palembang sebagai salah satu Kota Internasional yangsenantiasa dinamis dalam merespon semua peluang dan tuntutan global,disertai dengan kepedulian tinggi dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat yang berbudaya.

Terdapat tiga kunci pokok dalam visi Kota Palembang yakni, KotaInternasional, Sejahtera, dan Berbudaya.

Kota Internasional mengandung arti bahwa pembangunan di KotaPalembang bertujuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat, sehingga Kota Palembang memiliki kualitas pelayananyang berdaya saing internasional, baik dari segi sarana prasarana, maupunsistem birokrasi beserta aparaturnya;

Sejahtera bermaksud bahwa pembangunan di Kota Palembangbertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, sentosa dan makmur denganterpenuhinya kebutuhan hidup dasar di semua lapisan masyarakat;

Berbudaya mengandung arti bahwa pembangunan di KotaPalembang akan tetap memperhatikan keberadaan dan keragaman budayalokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai olehnilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

b. Misi Kota PalembangUntuk pencapaian visi dan misi Kota Palembang periode tahun

2008 2013 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan kualitas pendidikan dan latihan bagi seluruh

stakeholders.- Peningkatan pembinaan budaya, iman dan takwa bagi seluruh

stakeholders.- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



- Perluasan akses bagi masyarakat akan penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi.

2) Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalampembangunan.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan kompetensi masyarakat dalam berbagai profesi dan

bidang kegiatan pembangunan- Peningkatan pertumbuhan ekonomi- Peningkatan keterlibatan stakeholders dalam pembangunan

3) Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tataruang yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

4) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatanjejaring kerja antar daerah baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Menguasai teknologi terkini- Harmonisasi sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata- Pengembangan objek dan daya tarik wisata.- Peningkatan kualitas produk unggulan sektor industri, perdagangan

dan pariwisata.

5) Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupunstruktural untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan pelaksanaan pengelolaan kepemerintahan yang baik

melalui penerapan Good Governance dan Reinventing Goverment.- Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan yang berbasis

teknologi.



6) Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil danmerata serta mendorong terlaksananya penegakan hukum.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan penerapan kepastian hukum.

7) Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarahdan budaya.

Strategi pembangunan yang ditentukan:- Peningkatan keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dan

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan- Peningkatan peran serta stakeholders dalam pengelolaan lingkungan- Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan budaya lokal.- Menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan,

warisan sejarah dan budaya.

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palembang 2008 2013.

Untuk mewujudkan Misi Kota Palembang tersebut, maka ditetapkantujuan-tujuan yang akan dicapai dari pernyataan Misi-Misi yang ditetapkanyaitu sebagai berikut :a. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi pertama adalah:1) Tujuan 1.1. Terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing

internasionalTujuan ini dijabarkan dalamempat sasaran tahunan sebagaiberikut:Sasaran 1.1.1. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat.Sasaran 1.1.2. Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV.Sasaran 1.1.3. Meningkatnya minat baca masyarakat.Sasaran 1.1.4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.



2) Tujuan 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakatTujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

kesehatan.Sasaran 1.2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Masyarakat.3) Tujuan 1.3. Terciptanya pemuda yang mandiri dan olaraga

yang berprestasi.Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 1.3.1. Meningkatnya kualitas pemudaSasaran 1.3.2. Meningkatnya prestasi olahraga

4) Tujuan 1.4. Terwujudnya toleransi dan kerukunan hidupberagama dalam masyarakat.

Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 1.4.1. Meningkatnya kerukunan hidup beragama

b. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua :Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi kedua adalah:1) Tujuan 2.1. Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat

Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 2.1.1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas penanganan PMKS.

2) Tujuan 2.2. Terciptanya peran serta masyarakat dalammendukung Palembang Kota Internasional.

Tujuan ini dijabarkan dalam tiga sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 2.2.1. Meningkatnya kualitas UKM dan koperasi.Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga

Berencana.Sasaran 2.2.3. Meningkatnya peran serta masyarakat

Kelurahan.



c. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga :Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi ketiga adalah:1) Tujuan 3.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang

handal dan dinamis.Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah

2) Tujuan 3.2. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas.Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 3.2.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.Sasaran 3.2.2. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas

Perhubungan.3) Tujuan 3.3. Terciptanya pemukiman yang berwawasan

lingkungan.Tujuan ini dijabarkan dalam empat sasaran tahunan sebagaiberikut:Sasaran 3.3.1. Meningkatnya kualitas pengairan wilayah kotaSasaran 3.3.2. Meningkatnya kualitas air bersih/air minum.Sasaran 3.3.3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahanSasaran 3.3.4. Meningkatnya penataan kepemilikan tanah.

d. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat:Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi keempat adalah:1) Tujuan 4.1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif

Tujuan ini dijabarkan dalam tiga sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kapasitas investasi daerah.Sasaran 4.1.2. Meningkatnya pemasaran produk daerah.Sasaran 4.1.3. Meningkatnya kualitas hasil industri daerah.

2) Tujuan 4.2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalamketahanan pangan.

Tujuan ini dijabarkan dalam tiga sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan

Perkebunan.



Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas hasil peternakan.Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas hasil perairan.

3) Tujuan 4.3. Terwujudnya pariwisata yang berdaya sainginternasional

Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 4.3.1. Meningkatnya daya tarik wisata daerah.

e. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima :Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi kelima adalah:1) Tujuan 5.1. Terwujudnya kepemerintahan yang baik

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 5.1.1. Meningkatnya pelayanan pemerintahanSasaran 5.2.1. Meningkatnya pengawasan pemerintahan.

2) Tujuan 5.2. Terwujudnya kemandirian pengeloaan keuangandaerah

Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan DaerahSasaran 5.2.2. Meningkatnya pendapatan Daerah.

3) Tujuan 5.3. Terciptanya aparatur yang profesional,produktif dan kompeten.

Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 5.3.1. Meningkatnya profesionalisme, produktifitas dan

kompetensi aparatur Daerah.4) Tujuan 5.4. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPDTujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 5.4.1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

aparatur Daerah.Sasaran 5.4.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip

Daerah.



5) Tujuan 5.5. Terwujudnya komunikasi dan informasi publikyang berdaya saing internasional

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 5.51. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan

informasi yang andal.

f.Tujuan dan Sasaran Misi Keenam :Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi keenam adalah:1) Tujuan 6.1. Terwujudnya pengejawantahan nilai-nilai

kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat.Tujuan ini dijabarkan dalam satusasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 6.1.1 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik

masyarakat.2) Tujuan 6.2. Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban

masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan ini dijabarkan dalam dua sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 6.2.1. Meningkatnya keamanan dan perlindungan

masyarakat.Sasaran 6.2.2. Terpenuhinya perlindungan masyarakat

terhadap bahaya narkotika.

g. Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh :Adapun gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan sebagai cermin dari pelaksanaan misi ketujuh adalah:1) Tujuan 7.1. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 7.1.1. Meningkatnya perlindungan terhadap kualitas

lingkungan hidup.2) Tujuan 7.2. Terwujudnya ketahanan budaya lokal.

Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran tahunan sebagai berikut:Sasaran 7.2.1. Meningkatnya pelestarian budaya daerah



3. Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian misi-misi tersebut di atastelah ditetapkan beberpaa kebijakan sebagai berikut:1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat.2) Meningkatkan kualitas guru SD, SMP, SMA/Sederajat, minimal D-IV3) Meningkatkan wawasan masyarakat.4) Meningkatkan sosialisasi penggunaan teknologi murah dan tepat guna.5) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.6) Meningkatkan kemandirian pemuda.7) Meningkatkan pembinaan olahraga.8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta

kehidupan beragama.9) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang terpadu.10) Meningkatkan kualitas infrastruktur.11) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.12) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi13) Meningkatkan kualitas produk daerah14) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan

pangan15) Menjadikan Palembang Kota MICE16) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur17) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional aparatur18) Informasi yang cepat, tepat dan akurat19) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepemerintahan20) Menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN21) Meningkatkan pendapatan asli daerah22) Meningkatkan penerapan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat23) Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum24) Meningkatkan kualitas dan melestarikan lingkungan hidup25) Melestarikan seni budaya, heritage dan kawasan26) Mengenalkan lingkungan warisan sejarah dan budaya bagi masyarakat27) Proteksi terhadap budaya asing



4. Program Utama (Program Prioritas Kota)Program Prioritas pembangunan Kota Palembang yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20082013 (RPJMD)sebanyak 55 (lima puluh lima) program. Sesuai dengan APBD Kota PalembangTahun 2012 program yang ditetapkan dalam Rencana kinerja Tahunan danPenetapan Kinerja Tahun 2012 sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat)program dari masing-masing SKPD yang menunjang pelaksanaan programPrioritas Kota untuk pencapaian kinerja sasaran, sebagaimana dapat disajikanpada tabel di bawah ini:

Tabel 2.A.4Program Prioritas Kota dan Program SKPD

Tahun 2012

Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD1 Wajib Belajar 12 Tahun 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

3 Program Pendidikan Menengah2 Peningkatan Kualitas

Pendidikan Masyarakat4 Program Pendidikan Non Formal

3 Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

5 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

4 Manajemen PelayananPendidikan

6 Program Manajemen PelayananPendidikan

7 Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

5 Peningkatan, Pembinaan danPengembangan KapasitasTenaga Kerja

8 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

9 Program Peningkatan KesempatanKerja

12 Program Perlindungan &Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 10 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

7 Peningkatan Sarana danPrasarana Kesehatan

11 Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

8 Optimalisasi PelayananKesehatan Masyarakat

12 Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD13 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan14 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita15 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan lansia16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat17 Program upaya kesehatan masyarakat18 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat20 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat21 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan22 standarisasi pelayanan kesehatan23 program pengawasan dan pengendalian

kesehatan masyarakat9 Program Pengawasan Obat dan

Makanan24 Program Pengawasan Obat dan

Makanan10 Pembinaan Kepemudaan 25 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

26 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

27 Program Peningkatan peran sertakepemudaan

28 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan

11 Peningkatan Prestasi Olahraga 29 Program Peningkatan SemangatBudaya dan Olah Raga

30 Program Pembinaan danpemasyarakatan olahraga

31 Program peningkatan sarana danprasarana olahraga

12 Peningkatan Pemahaman,Penghayatan, Pengamalan danPengembangan Nilai - NilaiKeagamaan

32 Program Peningkatan KegiatanKeagamaan

33 Program Peningkatan Kualitas danProfesional dalam bidang Budaya

13 Peningkatan PerlindunganPerempuan dan Anak

34 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

35 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

14 Program PeningkatanPenanggulangan Masalah

36 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPDSosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya37 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial38 Program Pembinaan Anak Terlantar

39 Program Pembinaan Para PenyandangCacat dan Trauma

40 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

41 Program Pembinaan eks PenyandangPenyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

42 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

43 Program Peningkatan PenanggulanganMasalah Sosial

15 Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif

44 Program Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif

45 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

46 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha MikroKecil Menengah

47 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

16 Program Peningkatan KeluargaBerencana

48 Program Keluarga Berencana49 Program Pelayanan Kontrasepsi50 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KRyang Mandiri

51 Program pengembangan pusatpelayanan informasi dan konseling KRR

52 Program peningkatan penanggulangannarkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

53 Program Pengembangan BahanInformasi tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak

54 Program Penyiapan TenagaPendamping Kelompok Bina Keluarga

55 Program Pengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PADU

17 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunDesa

56 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

57 Program Pengembangan LembagaEkonomi Perdesaan



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD58 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa59 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa60 Program Peningkatan Peran Perempuan

di Perdesaan18 Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan yangBerkelanjutan

61 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

62 Program Perencanaan PembangunanDaerah

63 Program Pengembangan Data/Informasi64 Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik Daerah65 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi66 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota Menengah dan Besar67 Program Kerjasama Pembangunan68 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan69 Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh19 Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana danPrasarana Jalan dan Jembatan

70 Program Pembangunan Jalan danJembatan

71 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

72 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

73 Program PembangunanTurap/Talud/Brojong

74 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

20 Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

75 Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

21 Pembangunan InfrastrukturPerdesaan

76 Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaaan

22 Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaTransportasi

77 Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

78 Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

79 Program Peningkatan PelayananAngkutan



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD80 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan23 Penataan Sistem dan

Manajemen Transportasi81 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas24 Optimalisasi Sistem Jaringan

Drainase82 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya

83 Program Pengendalian Banjir25 Konservasi Daerah Tangkapan

Air84 Program Pengembangan, Pengelolaan

dan Konversi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya

26 Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

85 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah

27 Peningkatan Penataan KawasanPermukiman

86 Program Pengembangan Perumahan87 Program Lingkungan Sehat Perumahan88 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan89 Program Perbaikan Perumahan Akibat

Bencana Alam/Sosial90 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran91 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman92 Program Penerangan Jalan dan Utilitas93 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan94 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)28 Peningkatan Kinerja Penataan

Ruang95 Program Perencanaan Tata Ruang96 Program Pemanfaatan Ruang97 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang29 Kerjasama Prona/penataan

penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan

98 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

30 Peningkatan Investasi BerbasisSumber Daya yang Tersedia

99 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

100 Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

31 Pembinaan Perusahaan Daerah 101 Program Pembinaan PerusahaanDaerah

32 Pengamanan Perdagangan danPerlindungan Konsumen

102 Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD103 Program Peningkatan dan

pengembangan sektor industriperdagangan dan jasa

104 Program Pembinaan dan PerlindunganPelaku Usaha dan Konsumen

33 Peningkatan Jejaring KerjaAntar Daerah, Baik DalamNegeri Maupun Luar Negeri

105 Program peningkatan kapsitas ipteksistem produksi

106 Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

34 Pengembangan Industri Kecildan Menengah

107 Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah

35 Pengembangan Sentra-SentraIndustri Potensial

108 Program Peningkatan Efisiensiperdagangan dalam Negeri

36 Peningkatan Hasil Pertanian 109 Program Peningkatan KetahananPangan Pertanian/Perkebunan

110 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan

111 Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Pertanian/ Perkebunan

37 Peningkatan Kapasitas SumberDaya Pertanian

112 Program Peningkatan KesejahteraanPetani

113 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan

114 Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan

38 Peningkatan Produksi HasilPeternakan

115 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

116 Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

117 Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan

118 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

119 Program rehabilitasi hutan hutan danlahan

39 Peningkatan Kegiatan BudayaPerikanan

120 Program Pengembangan BudidayaPerikanan

121 Program peningkatan kegiatan budayakelautan dan wawasan maritim

122 Program Pengembangan PerikananTangkap

123 Program Pengembangan SistemPenyuluhan Perikanan

124 Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan

125 Program Pengembangan KawasanBudidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD40 Pengembangan Pemasaran

Pariwisata126 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata127 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata128 Program Pengembangan Kemitraan

41 Pengelolaan SDM Aparatur 129 Program Pendidikan Kedinasan130 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur131 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur132 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

42 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

135 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

43 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pemerintah

137 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

44 Peningkatan ManajemenKearsipan

139 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah

140 Program Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana dan Prasarana Kearsipan

45 Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

142 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

143 Program Pengkajian dan PenelitianBidang Komunikasi dan Informasi

145 Program Kerjasama Informasi danMedia Massa

46 Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

146 Program Penyebarluasan Informasi

47 Penataan AdministrasiKependudukan

147 Program Penataan AdministrasiKependudukan

48 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

148 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah

149 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah

150 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

151 Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

152 Program Mengintensifkan PenangananPengaduan Masyarakat

49 Optimalisasi Pendapatan danBelanja Daerah

153 Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD154 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota155 Program Peningkatan Sadar Pajak

156 Program Peningkatan Data Obyek Pajak

157 Program Peningkatan Penerimaan Pajak

158 Program Pengembangan Pajak Daerah

50 Peningkatan WawasanKebangsaan

159 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

160 Program Pendidikan Politik Masyarakat

51 Peningkatan Penegakan Hukum 161 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

162 Program peningkatan kerjasama antarpemerintah daera

163 Program fasilitasi kerja sama denganlembaga/instansi lain di bidangpariwisata dan kontruksi

164 Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

165 Program pemeliharaan kantratibmas danpencegahan tindak kriminal

52 Penanggulangan Bencana Alam 166 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban Bencana Alam

53 Peningkatan Pencegahan,Penanggulangan danPerlindungan Masyarakatterhadap Bahaya Narkoba

167 Program Pencegahan PenyalahgunaanNarkoba

54 Penertiban Kegiatan Rakyatyang Berpotensi MerusakLingkungan

168 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

169 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

170 Program Peningkatan PengendalianPolusi



Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD171 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

55 Pengelolaan danPengembangan Kekayaan sertaKeragaman Budaya, Heritagedan Kawasan

172 Program Pengembangan Nilai Budaya173 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya174 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012.Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun2008-2013, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya.Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapaidalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekatpada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkatkegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilanorganisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahunanini merupakan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang dituangkan dalam pernyataan komitmen tekad dan janji penyelenggaraan goodgovernance.

Sasaran strategis tahun 2012 ditetapkan sebanyak 41 (empat puluh satu)sasaran dengan target indikator kinerja sebanyak 304 (Tiga Ratus Empat)indikator, yang secara rinci dapat dilihat dalam daftar rencana kinerja tahunan(RKT) pada lampiran 2.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukurdalam rentang waktu satu tahun tertentu yang di rancang dalam Rencana KinerjaTahunan (RKT) Tahun 2012 dengan mempertimbangkan sumber daya yangdikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :



meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujudnyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kota Palembang telah membuat Penetapan KinerjaTahun 2012 yang ditetapkan pada Maret 2012, sesuai dengan kedudukan, tugas,dan fungsi yang ada yang disusun berdasarkan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Tahun 2012 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan. Total Anggaran yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dansasaran di tahun 2012 sebesar Rp1.032.478.919.676,00, yang secara rinci dapatdilihat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota PalembangTahun 2012.


Bab III - Tahun 2012 44

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secaratransparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misiorganisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporanakuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinankolektif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang dibuatsesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Intruksi PresidenNomor 7

Documents

dokumen-13-7aaaa