24
DJP atas nama menkeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu. Fasilitas perpajakan yang sama mungkin diberikan oleh DJP kepada perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dalam Integrated Economic Development Area (KAPET Fasilitas perpajakan yang didapat perusahaan dengan status bonded zone Non collection of VAT dan ppnabm Pembebasan dari pembayaran pajak masukan saat impor barang dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi Penangguhan bea impor capital goods dan peralatan dan barang dan material untuk processing Pembebasan dari bea impor untuk 4 tahun atas mesin dan spare part tertentu Pembagian wilayah dalam KAPET berdasarkan dekrit /keputusan presiden. Saat ini terdata sekitar 25 area yang tergolong sebagai KAPET Reinvestment of Branch Profits PE yang berinvestasi kembali setelah mendapat keuntungan perpajakan di Indonesia dalam tahun yang sama juga terbebas dari branch profit tax atas keuntungan ini. Saham tidak dapat ditransfer untuk paling lama 2 tahun sejak perusahaan memulai produksi komersil. Tax neutral Merger Transfer aset dalam penggabungan bisnis, konsolidasi, atau pembagian perusahaan harus diatur dengan market value Untuk memeroleh izin, perencanaan penggabungan konsolidasi harus memenhui bussines purpose test. Kelonggaran juga bisa untuk pembagian perusahaan yang merupakan bagian dari ‘initial pubic offering’ (IPO) plan. Dalam hal

DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

DJP atas nama menkeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan

beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu.

Fasilitas perpajakan yang sama mungkin diberikan oleh DJP kepada perusahaan yang bergerak di

bidang bisnis dalam Integrated Economic Development Area (KAPET

• Fasilitas perpajakan yang didapat perusahaan dengan status bonded zone

• Non collection of VAT dan ppnabm

• Pembebasan dari pembayaran pajak masukan saat impor barang dan peralatan lain yang

berhubungan langsung dengan kegiatan produksi

• Penangguhan bea impor capital goods dan peralatan dan barang dan material untuk

processing

• Pembebasan dari bea impor untuk 4 tahun atas mesin dan spare part tertentu

• Pembagian wilayah dalam KAPET berdasarkan dekrit /keputusan presiden. Saat ini terdata

sekitar 25 area yang tergolong sebagai KAPET

Reinvestment of Branch Profits

• PE yang berinvestasi kembali setelah mendapat keuntungan perpajakan di Indonesia dalam

tahun yang sama juga terbebas dari branch profit tax atas keuntungan ini.

• Saham tidak dapat ditransfer untuk paling lama 2 tahun sejak perusahaan memulai produksi

komersil.

Tax neutral Merger

• Transfer aset dalam penggabungan bisnis, konsolidasi, atau pembagian perusahaan harus

diatur dengan market value

• Untuk memeroleh izin, perencanaan penggabungan konsolidasi harus memenhui bussines

purpose test.

• Kelonggaran juga bisa untuk pembagian perusahaan yang merupakan bagian dari ‘initial

pubic offering’ (IPO) plan. Dalam hal ini, dalam 1 tahun sejak izin DJP diberikan perusahaan

terkait harus sudah membuat pernyataan efektif terkait registrasi untuk IPO dengan

BAPEPAM.

• Dalam situasi diluar kontrol perusahaan, jangka waktu dapat diperpanjang oleh DJP hingga 4

tahun.

Corporates Taxes: Malaysia: Group Taxations

• Perusahaan yang terkualifikasi bisa menyerahkan hingga 70% I(dengan efek dari YA 2009)

dari penyesuaian kerugian dalam setahun dari dugaan 1 atau lebih perusahaan; jika

sebagaimana kondisi tertentu sbb dipertemukan:

Page 2: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

Penuntut dan perusahaan yang melakukan penyerahan masing-masing harus sudah

membayar capital dari saham normal mrlrbihi MYR 2,5 milyar di awal periode basis untuk

tahun tertentu dari perkiraan, dan harus memiliki asumsi perhitungan periode akuntansi

yang sama (12 bulan)

Perusahaan harus telah ‘terhubung’ sepanjang periode yang membentuk periode basis

untuk tahun dugaan(assessment) tertentu sebgaaimana 12 bulan terdahulu dari perode

basis “perusahaan yang terhubung’ ditentukan oleh hukum dan harus menjalani 2 tingkat

tes.

. Tes pertama, berkaitan dengan proporsi dari kepemilikan perusahaan dalam saham normal

modal dari perushaan lain (paling tidak 70%))

Tes yang satu lagi berdasarkan keuntungan yang dapat didistribusikan dan aset pada

“winding” mencapai hak pda perusahaan induk (paling tidak 70%)

Tax incentives

Pioneer status

• Kerjasama manufaktur, agrikulutur, hotel dan sektor pariwisata, atau industri atau sektor

komersil lainnya yang begerak di aktivitas promosi dapat dikategorikan memenuhi syarat

untuk staus pioneer

• Insebtif diberikan dengan cara pembebasan dari pajak penghasilan dari 70% dari keutungan

tiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun

Peraturan umum pembebasan pajak dan periode insentif pajak pada kasus tertentu :

• Badan hukum yang melakukan proyek nasional dan strategi penting yang berkaitan dengan

investasi modal besar dan teknologi tinggi diberikan kebebasan penuh dari keuntungannya.

Periode pembebasan pajak bisa diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya.

• Perusahaan teknologi tinggi terlibat dalam aktivitas pemajuan atau dalam produksi barang

komersil (hanya berlaku terhadap permohonan yang diterima sebelum 31 Desember 2010)

diberikan pioneer status yang memberikan perusahaan tersebut pembebasan penuh dari

pajak akankeuntungan dalam periode 5 tahun.

• Badan Hukum dengan proyek yang memenuhi syarat sebagai pioneer status yang terletak

pada koridor timur dari Penisular Malaysia, Sabah dan Sarawak akan diberikan pembebasan

terhadap 85% dari keuntungan mereka dalam 5 tahun. Untuk permohonan yang dibuat

setelah tanggal 13 September 2003 insentifnya berubah menjadi penyusutan 100% untuk

periode 5 tahun. Dipenuhi. Koridor timur juga termasuk kelantan, trengganu, dan pahang

dan distrik Mersing di Johor.

Page 3: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

• Perusahaan dalam negeri yang melakukan re investasi dalam produksi peralatan berat,

mesin dan peralaatan yang memperoleh pembebasan 70% dari pertumbuhan/kenaikan

pendapatan berdasarkan uu dari reinvestasi untuk masa 5 tahun

• Perusahaan baru dan lama yang memanfaatkan oil palm biomass untuk memproduksi

barang yang dikenai ppn mendapatkan pembebasan penuh dalam keuntungan untuk masa

10 tahun

• Perusahaan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu juga mendapatkan pembebasan

penuh untuk masa 5 tahun

• Second round pioneer status tersedia untuk hotel dan perusahaan pariwisata yang

berinvestasi dalam pengembangan, memodernisasi, dan renovasi begitu juga untuk

perusahaan yang menyediakan fasilitas cold chain dan servis untuk produk agrikultur yang

mudah busuk

Deduction for Export Expense

• Badan hukum dalam negeri yang bergerak di bidang manufaktur, hotel, pariwisata, dan

servis sektor diberikan double deduction untuk pengeluaran yang terjadi dikarenakan

promosi barang (mengekspor) sebagai contoh pemasaran ke luar negeri, free sample,

penelitian pasar ekspor, partisipasi dalam pameran, persiapan tender, travel, dsb. Untuk

promosi dari servis ekspor beban, seperti studi kemungkinan proyek tender luar negeri,

partisipasi dalam tukar-menukar, atau pameran industrial dsi Malaysia atau di luar negeri,

pajak, ongkos kirim, dan makanan diberikan double deduction

Capital investment

• Insentif untuk investasi modal adalah sbb:

Kelonggaran pajak investasi (investment tax allowance-ITA)

Badan hukan bisa diberikan ITA sebesar 60% dari pengeluaran/belanja modal yang terjadi

pada pabrik atau penanaman/pemasangan dan penggunaan mesin untuk kebutuhan

manufaktur, agrikultur, hotel, pariwisata, pendidikan (kursus) atau industri lain atau aktivitas

komersil lainnya (selain yang diberikan pioneer status). ITA diberikan untuk

pengeluaran/belanja modal untuk masa 5 tahun. ITA bisa diberikan untuk kegiatan

agrikultural dan pemrosesan untuk masa 5 tahun.

Tipe Proyek yang dipertinggi ITA nya

• Badan hukum yang menangani proyek nasional dan strategi penting bisa diberi ITA hingga

100% dan bisa mempergunakan besarnya ITA yang telah diberikan untuk set off terhadap

100% dari keuntungan setiap tahunnya, tanpa pembatasan

Page 4: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

• Perusahaan teknologi tinggi atau perusahaan yang berpartisipasi dalam aktivitas promosi

atau memproduksi barang komersil dalam kaitan program industrial bisa diberikan ITA

hingga 60% dan besarnya ITA bisa di set off hingga 100%% dari keuntungan, insentif ini

sebagai alternatif untuk Pioneer status (hanya berlaku untuk permohonan yang diterima

sebelum31 desember 2010)

• Perusahaan yang menyediakan pelatihan teknikal dan kejuruan atau kursus science dalam

bidang bioteknologi, medis dan kesehatan, biologi molekuler, material science dan food

science di Malaysia bisa diberikan ITA hingga 100% dari pengeluaran modal yang memenuhi

syarat yang terjadi dalam 10 tahuin, dan jumlah ITA dapat dipergunakan hingga 70%

keuntungan

• Perusahaan dalam negeri yang melakukan re investasi di produksi mesin berat, mesin dan

perlatan diberikan ITA higga 60% pada pembelanjaan tertentu yang terjadi dalam periode 5

tahun.

• Perusahaan baru dan lama yang menggunakan oil palm biomass untuk meproduksi value

added products yang di re investasi diberikan ITA hingga 100% dan bisa memepergunakan

ITA hingga 100 dari keuntungan setiap tahunnya, tanpa pembatasan

• Second round ITA tersedia untuk hotel dan perusahaan pariwisata yang berinvestasi untuk

pengembangan, modernisasi, dan renovasi, begitu juga perusahaan yang menyediakan

fasilitas cold chain dan servis untuk produk agrikultural yang mudah busuk.

• Perusahaan yang meningkatkan mutu pada testing laboratory untuk testing peralatan medis

bisa diberikan ITA hingga 60% dari pengeluaran tertentu yang terjadi dalam periode 5 tahun

dan set off hingga 100% keuntungan untuk taksiran tiap tahunnya.

Reinvestement Allowance

• Badan hukum yang memulai program pengembangan, modernisasi diberikan upah re

investasi. Besar dari upah sebesar 60% dari pengeluaran tertentu yang terjadi dalam periode

15 tahun pada pabrik atau penanaman dan penggunaan untuk ekspansi, modernisasi,

automation, atau aktivitas pembuatan variasi.

• Besarnya pemberian upah re investasi yang bisa digunakan terbatas hingga 70% dari

keuntungan setelah potongan pemberian upah modal. Sisanya 30% dikenai pajak

berdasarkan pajak penghasilan badan hukum normal

Perusahaan yang juga Diberikan Pemberian Reinvestment Allowance

• Perusahaan dalam negeri yang menagani proyek agrikultural yang terdapat pembelanjaan

modal tertentu untuk perluasan/pengembangan. Modernisasi atau pembuatan variasi dari

pengolahan dan bisnis pertaniannya

Page 5: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

• Perusahaan yang mengembangkan peternakan ayam dan bebek yang akan mengubah bisnis

peternakannya dari open house menjadi close house system (dengan persetujuan menteri

Pertanian) atau perusahaan yang melakukan re investasi untuk mengembangkan

perusahaan sistem closed house ada lokasi yang sudah ditentukan atau lokasi baru yang

disetuji oleh Meneteri Pertanian. (hanya berlaku hingga 2010)

Other incentives

1. Operational Headquaters company (OHQ)

• Perusahaan OHQ yang menyediakan servis tertentu kepada kantornya dan perusahaan yang

terhubung bisa diberikan status OHQ

• Pemasukan (dari pemasukan bisnis, royalti, bunga) yang berasal dari perusahaan berstatus

OHQ dari servis tertentu dibebaskan dari pph untuk periode 10 tahun

• Fasilitas terhadap OHQ

• Izin untuk jabatan ekspatriat berdasar persyaratan OHQ

• Fasilitas kredit pada luarnegeri dapat diperoleh dari bank komersial berlisensi di Malaysia

tanpa izin dari Central Bank of Malaysia

• Tidak ada batasan dalam investasi pada sekuritas luar negeri dan peminjaman pada

perusahaan relasi diluar Malaysia

• Akun dengan mata uang asing dapat dibuka/dibuat pada bank komersil berlisensi di

Malaysia atau di luar negeri

2. International Procurement Centre (IPC)

IPC adalah perusahaan gabungan di Malaysia, baik kepemilikan lokal maupun luar negeri

yang bekerjasama dalam usaha mendapatkan dan menjual bahan mentah, komponen, dan barang

produksi(barang jadi) pada perusahaan relasinya di Malaysia atau di luar negeri

Insentif Pajak pada IPC:

• Pembebasan pajak untuk pengahsilan selama 10 tahun yang berasal dari kegiatan tertentu

• Izin bagi ekspatriate post berasrakan persyaratan IPC

• Kemampuan untuk mengurus lebih dari satu account bank untuk mata uang asing untuk

penyimpanan hasil ekspor pada bank komersil berlisensi tanpa batas keseimbangan account

bank

Pembebasn dari pembatasan kepemilikan ekuitas luar negeri

3. International trading companies

Page 6: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

• Perusahaan yang memeroleh izin sebagai International Trading Companies mendapat

pembebasan untuk oendapatan 5 tahun atau ekuivalen dengan 20% dari hasil ekspor, hingga

maksimal 70% berdasarkan undang-undang.

• Harus didirikan di Malaysia dengan 60% saham milik penduduk malaysia

• Memperoleh pendapatan minimum 10 juta RM dari penjualan selama setahun, dan hasil

perdagangan komoditasnya tidak lebih dari 20%

• Menggunakan jasa (perbankan, keuangan, dan asuransi) dan infrastruktur (pelabuhan dan

bandara) lokal dalam kegiatan operasinya.

4. Regional Distribution Centre (RDC)

Pusat Distribusi Regional adalah pusat pengumpulan dan konsolidasi barang jadi, komponen,

dan spare parts dari luar negeri maupun dalam negeri untuk kemudian didistribusikan kepada

pedagang, importir atau anak perusahaannya, perusahaan asosiasi dari dalam maupun luar negeri.

Termasuk di dalamnya aktivitas : bulk breaking, pengemasan ulang, dan pemberian label. Insentif

yang dikenakan terkait dengan:

• Pembebasan pajak selama 10 tahun atas penghasilan yang berasal dari aktivitas sehubungan

dengan penjualan secara ekspor, setelah dikurangi pajak atas penyusutan

• Pembayaran dividen dari pembebasan atas penghasilan juga dibebaskan dari para

pemegang saham

• Bea masuk dan pajak penjualan atas barang untuk distribusi bebas pajak

Insentif non pajak lainnya meliputi:

• 100% ekuitas yang dipegang oleh promotor diperbolehkan

• Persetujuan penerbitan untuk ekspatriat berdasarkan kebutuhan dari RDC

• Kelayakan untuk membuka satu atau lebih rekening mata uang asing dengan bank

komersial berlisensi untuk mempertahankan hasil ekspor mereka, tanpa batas dikenakan

izin untuk masuk ke dalam kontrak berjangka valuta asing dengan bank komersial

berlisensi untuk menjual hasil ekspor berdasarkan proyeksi penjualan

5. Multimedia Super Corridor Status Company

Multimedia Super Corridor Status Company (MSC) adalah inisiatif

Malaysia untuk industri teknologi informasi global dan dirancang untuk pusat penelitian dan

pengembangan (R & D) untuk industri berbasis informasi dan teknologi (IT).

Dikonseptualisasikan pada tahun 1996, MSC telah berkembang menjadi pusat

Page 7: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat (ICT), hosting perusahaan

multinasional, asing yang dimiliki, dan tumbuh di Malaysia. Fokus perusahaan

pada produk komunikasi multimedia, jasa solusi dalam hal penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Malaysia telah melengkapi wilayah pusat di MSC dengan fasilitas

telekomunikasi global dan jaringan logistik berkapasitas tinggi. MSC juga didukung oleh cyber

law yang aman, kebijakan strategis, dan berbagai insentif finansial maupun non finansial bagi

investor.

Multimedia Development Corporation (MDeC) didirikan untuk mengembangkan dan

mengelola MSC. Mdec sepenuhnya diberdayakan 'one stop shot' yang bertindak sebagai

otoritas yang berwenang memberikan persetujuan kepada perusahaan yang mengajukan

status perusahaan MSC.

Status MSC diberikan kepada perusahaan domestik maupun asing yang

menggunakan teknologi multimedia dalam memproduksi ataupun meningkatkan produk serta

pelayanan dalam proses pengembangannya. Sebuah perusahaan dengan status MSC memenuhi

syarat untuk dikenai insentif yang termasuk di bawah ini:

Status pionir untuk 5 tahun (dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun tambahan) atau

investasi tunjangan pajak sebesar 100% pada penghasilan tambahan selama 5 tahun untuk

sebuah perusahaan baru atau perusahaan yang telah ada sebelumnya.

Memenuhi syarat untuk hibah penelitian dan pengembangan

Pembebasan dari pajak tidak langsung untuk peralatan multimedia

Status pekerja tidak terikat oleh pengetahuan lokal ataupun internasional

Kebebasan investasi sumber dana secara global

Proteksi terhadap kekayaan intelektual dan cyber law

Network bebas sensor

Perusahaan berstatus MSC yang terletak di dalam MSC yang akan menikmati tarif

telekomunikasi global yang kompetitif dan jaminan layanan, infrastruktur TI kelas dunia ,

fasilitas R&D yang sangat baik , termasuk kelas pertama di wilayah Multimedia University.

6. Biotechnology Industry

Perusahaan yang melakukan kegiatan bioteknologi dengan status bionexus disetujui

Malaysia Bioteknologi Corporate Sdn Bhd yang memenuhi syarat untukpembebasan pajak

penghasilan 100% selama 10 tahun dari tahun pertama di mana perusahaan memperoleh laba

atau ITA sebesar 100% pada kualifikasi belanja modal yang dikeluarkan untuk jangka waktu 5

tahun. Dividen yang dibagikan dari laba dibebaskan dari pajak untuk penerima. Pemotongan

Page 8: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

ganda tersedia untuk pengeluaran yang terjadi dalam R & D dan promosi ekspor. Insentif

juga tersedia atas:

Investasi perusahaan atau individu dalam perusahaan bionexus diberikanpengurangan

jumlah pajak yang (telah disetujui menteri keuangan) sama dengan nilai investasi untuk

tujuan aktivitas pendanaan sebagai tahap benih modal atau tahap awal bisnis baru

Pembebasan Bea materai dan pajak penghasilan dari real properti diberikan ke perusahaan

bionexus yg melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan bioteknologi dalam jangka

waktu lima tahunsampai dengan 31 Desember 2011

Percepatan penyisihan bangunan industri diberikan (lebih dari 10 tahun) pada pemakaian

bangunan dengan kualifikasi bangunan yang digunakan olehperusahaan bionexus dengan

tujuan memulai bisnis baru atau proyek perluasan perusahaan. Juga termasuk dalam tahun

anggaran 2007 adalah sebuah proposal untuk pajak penghasilan dari kualifikasi kegiatan

pada penurunan tarif pajak sebesar 20% selama 10 tahun setelah berakhirnya masa

pembebasan pajak

7. Unit trusts

Keuntungan dari realisasi investasi tidak dianggap sebagai pendapatan kena pajak

dari unit trust. Bunga yang diterima oleh unit trust dari obligasi tertentu dan efek, serta bunga

dikreditkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya di bawah UU perbankan dan lembaga

keuangan 1989 atau UU perbankan syariah 1983, dibebaskan dari pajak. Distribusi keuntungan

dari pembebasan pajak berada pada pemegang unit.

Penyisihan modal dalam hal tanaman dan mesin yang digunakan untuk tujuan

membiarkan sifat perolehan sebesar 10% per tahun terhadap pendapatan sewa dari properti

unit trust.

8. Research and Developments

Perusahaan yang menyediakan jasa R & D kepada pihak ketiga yang memenuhi

syarat untuk status pionir dengan pembebasan penuh atas keuntungan mereka untuk jangka

waktu lima tahun. Putaran kedua insentif perintis status tersedia selama lima tahun. Sebagai

alternatif, perusahaan-perusahaan tersebut dapat diberikan ITA sebesar 100% dari belanja

modal kualifikas yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Perusahaan yang telah melakukan

investasi untuk tujuan pembiayaan proyek komersialisasi temuan R & D (harus merupakan

temuan R & D di industri berbasis sumber daya, sepenuhnya dimiliki oleh sebuah lembaga

Page 9: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

penelitian publik atau lembaga publik pendidikan tinggi di Malaysia) diberikan pengurangan

setara dengan nilai investasi tersebut.

Pemotongan ganda diberikan untuk beban yang terjadi atas penelitian dan disetujui

dalam proyek-proyek pembangunan, serta untuk pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan

R & D. Universitas lokal diakui sebagai lembaga penelitian dan disetujui untuk tujuan klaim atas

pemotongan insentif ganda oleh perusahaan membuat kontribusi tunai atau pembayaran untuk

penggunaan layanan universitas tersebut untuk kegiatan R & D. Bangunan yang digunakan untuk

kegiatan R & D disetujui lolos penyisihan bangunan industri pada tingkat normal

9. Training

Terdapat pengurangan ganda untuk pengeluaran pelatihan yang disetujui yang

dikeluarkan untuk melatih karyawan di bawah program pelatihan disetujui. Manufaktur

perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan WN Malaysia terdaftar dengan dana pengembangan

sumber daya manusia yang tidak memenuhi syarat untuk insentif ini. Perusahaan-perusahaan

ini, bagaimanapun, berhak untuk mencari bantuan keuangan dari dana untuk pelatihan

karyawan biaya pelatihan praoperasi juga tersedia sebagai pengurang ganda untuk perusahaan

berskala kecil dan menengah manufaktur yang tidak terdaftar dengan dana HRD dikurangi biaya

pelatihan praoperasi mungkin juga tersedia untukperusahaan penduduk tertentu. Pelatihan

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan yang tentu saja tertentu lengkap,

termasuk pesawat teknik program pemeliharaan saja iklan pasca sarjana di TIK, diberikan

pengurang ganda (2009-2012)

10. Approved service projects

Sebuah perusahaan penduduk melaksanakan proyek di sektor jasa dalam kaitannya

dengan transportasi, komunikasi, utilitas, atau subsektor lain yang disetujui dapatmemilih untuk

mengajukan permohonan penyisihan investasi untuk pembebasan pajak penghasilan selama 5

tahun. Mekanisme pembebasan pajak dan penyisihan investasi sama dengan status pionir dan

tunjangan investasi pajak, masing-masing. Untuk proyek-proyek yang

berlokasi di sabah, Sarawak, dan negara-negara koridor timur Semenanjung malaysia, laju

pembebasan pajak meningkat menjadi 85% dan

Tingkat penyisihan investasi meningkat menjadi 80%. Jasa proyek kepentingan

nasionaldan strategis memenuhi syarat untuk pembebasan pajak sebesar 100% untuk jangka

waktu 10 tahun atau untuk mendapatkan tunjangan investasi sebesar 100%.

Dividen dibayarkan dari laba dibebaskan dibebaskan di tangan pemegang saham.

Page 10: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

Bangunan yang digunakan hanya untuk tujuan proyek pelayanan resmi memenuhi syarat untuk

mendapatkan tunjangan bangunan industri

11. Foreign fund management company

Manajemen perusahaan dana asing yang menyediakan jasa pengelolaan dana

kepada klien asing dikenakan pajak pada tingkat konsesi sebesar 10% sehubungan dengan

penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan dana asing, sementara penghasilan yang timbul

dari jasa yang diberikan kepada nasabah dalam malaysia dikenakan pajak di perusahaan yang

berlaku tarif pajak. Laba bersih setelah dikurangi pajak sebesar 10%yang akan dibagikan sebagai

dividen bebas pajak untuk pemegang saham yang mana sebuah perusahaan pengelolaan dana

asing adalah sebuah perusahaan yang didirikan malaysia berlisensi di bawah tindakan industri

sekuritas 1983. Kegiatannya diatur olehkomisi sekuritas.

12. Shipping

Pajak penduduk korporasi dan individu menjalankan bisnis pengiriman dibebaskan

dari pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pengoperasian kapal Malaysia. Dividen

didistribusikan oleh sebuah perusahaan kualifikasi untuk insentif ini dibebaskan dari pajak di

tangan pemegang saham

13. Insentif Ekspor

Pembebasan pajak sebagian diberikan di berbagai tingkatan tarif untuk perusahaan-

perusahaan berorientasi ekspor. Perusahaan pabrikasi yang memenuhi syarat untuk

pembebasan terhadap laba sesudah pengurangan dari pengembalian penyusutan pajak 10%

(atau 15%) dari nilai peningkatan ekspor perusahaan, disediakan hingga mencapai sedikitnya

30% (atau 50%) nilai yang ditambah. Perusahaan-perusahaan pengekspor buah dan bunga

potong atau mengekspor jasa tertentu juga menikmati suatu pembebasan pada laba, setelah

pengurangan dari pengembalian penyusutan pajak, setara dengan 10% dari nilai peningkatan

ekspor. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan pada ekspor jasa tertentu dapat memenuhi

syarat untuk pembebasan pada laba 50% dari nilai dari peningkatan ekspor.

Efektif pada YA 2003, Perusahaan pabrikasi yang dimiliki WN Malaysia

diperbolehkan menerima pembebasan laba, setelah pengurangan dari pengembalian

penyusutan pajak dengan nilai yang setara dengan 30% dari nilai peningkatan nilai ekspor,

tersedia ketika mencapai peningkatan ekspor yang signifikan. Tarif meningkat sampai 50% dari

nilai peningkatan ekspor untuk perusahaan yang berhasil dalam penembusan pasar baru.

Pembebasan penuh pada peningkatan nilai ekspor diberikan jika perusahaan mencapai

peningkatan tertinggi dalam ekspor.

Page 11: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

14. Industri berbasis Sumber daya

Perusahaan Malaysia yang berhubungan pada pengolahan karet, minyak kelapa

sawit, dan produksi berbasis kayu yang mempunyai potensi ekspor, diperbolehkan mendapat

insentif pajak berikut ketika mereka mendatangkan pengeluaran modal untuk tujuan perluasan :

a. Perusahaan yang terletak diluar wilayah maju

Status perintis selama lima tahun (pembebasan dibatasi sampai 70% dari pendapatan menurut

perundangan); atau ITA 60% dari pengeluaran modal yang memenuhi syarat yang didatangkan

dalam lima tahun (ITA dibatasi sampai 70 % dari pendapatan menurut perundangan)

b. Perusahaan yang terletak dalam wilayah maju

Status perintis selama lima tahun (pembebasan dibatasi sampai 85 % dari pendapatan menurut

perundangan); atau ITA selama lima tahun (ITA dibatasi sampai 85% dari pendapatan menurut

perundangan)

15. Jasa yang berhubungan dengan Pabrikasi

Perusahaan yang menyediakan logistik secara tergabung, dukungan pemasaran dan pelayanan

kemanfaatan dapat diberikan insentif berikut:

a. Pembebasan pajak penghasilan dari 70% pendapatan menurut perundangan selama lima

tahun. Tingkat pembebasan naik sampai 100% dari pendapatan menurut perundangan

untuk proyek yang terletak di wilayah yang ditunjuk sebagai “Koridor Timur Semenanjung

Malysia, Sabah, dan Sarawak”; atau pengembalian pajak investasi (ITA) 60% dari

pengeluaran modal tertentu(“QCE”) didatangkan dalam lima tahun dari tanggal yang mana

QCE pertama kali didatangkan, diganti rugi terhadap 100% dari pendapatan kena pajak

untuk proyek-proyek dalam Koridor Timur dari Semennanjun Malaysia, Sabah, dan Sarawak.

b. Pembebasan dari kewajiban impor dan pajak penjualan peralatan yang berhubungan dengan

proyek

16. Perdagangan Lepas Pantai melalui website di Malaysia

Pendapatan yang diterima dari perusahaan yang melakukan perdagangan

lepas pantai(meliputi pembelian dan penjualan barang-barang asing oleh bukan penduduk)

melalui website di Malaysia dapat dikenai pajak pada tarif menurun 10% selama jangka

waktu lima tahun. Izin dari Menteri Keuangan harus diperoleh.

17. Bank Islam dan Kegiatan Keuangan Islam yang lain

Untuk sasaran pemerintahan yang lebih jauh untuk kemajuan Malaysia kepada pemimpin

pusat keuanganislam Internasional, berikut adalah insentif yang tersedia:

Page 12: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

a. Pengurangan Pajak diberikan untuk pembebanan yang mendatangkan pengeluaran untuk

sekuritas Islam yang diizinkan oleh Komisi Sekuritas atau oleh Otoritas Pelayanan Keuangan

Labuan. (Efektif dari YA 2010 untuk sekuritas yang diizinkan oleh Komisi Sekuritas dan dari

YA 2011 untuk yang diizinkan dengan otoritas kemudian dan hanya tersedia sampai YA

2015).

b. Pembebasan Pajak Penghasilan Penuh selama 10 tahun diberikan kepada Bank-bank Islam

yang dibawah lisensi Undang-undang Bank Islam 1983 terhadap pendapatan dari bisnis

perbankan Islam yang diselengggarakan dalam mata uang-mata uang internasional, dan

dapat dijaminkan perusahaan-perusahaan pada pendapatan dari bisnis yang dijaminkan

yang diselenggarakan dalam mata uang internasional. (Efektif dari YA 2007 sampai YA 2016)

c. Pembebasan Pajak Penghasilan Penuh pada imbalan manajemen yang diterima oleh

perusahaan local maupun asing untuk mengatur dana dari investor asing dan local yang

didirikan dibawah Prinsip Syariah diberikan (efektif dari YA 2008 sampai YA 2016). Semisal

dana yang harus diberikan izin oleh Komisi Sekuritas.

d. Suatu Special-purpose Vehicle(“SPV”) yang didirikan semata-mata utnuk tujuan pembiayaan

Islam yang diizinkan oleh Komisi Sekuritas atau yang didirikan dibawah Undang-undang

Perusahaan Lepas Pantai 1990, adalah tidak tunduk pada pajak penghasilan dan tidak

memenuhi syarat untuk mengikuti tata cara administratif dibawah hukum pajak.

Pengurangan biaya dari pengeluaran perikatan Islam diberikan untuk perusahaan yang

didirikan berdasarkan SPV, yang juga dipertimbangkan untuk menjadi penerima pendapatan

yang didapat oleh SPV dan dikenai pajak berdasarkan itu.

e. Beban- beban yang dikeluarkan sebelumnya untuk perintisan perusahaan pengeluaran

saham diizinkan untuk dikurangi , disediakan perusahaan yang merintis bisnis dalam dua

tahun dari tanggal perizinan. (Tersedia untuk pengajuan dalam rangka mendirikan suatu

perusahaan yang diterima oleh Komosi Sekuritas sebelum 31 Desember 2015)

f. Pengurangan Pajak berganda diberikan untuk beben tertentu yang dikeluarkan untuk tujuan

bisnisnya dalam mempromosikan Malaysia sebagai Pusat Keuangan Islam Internasional

selama yahun-tahun penugasan 2008 sampai 2015)

18. Perserikatan Investasi Real Estate (reits)

Reits atau pendanaan perserikatan property (“ptfs”) diizinkan oleh Komisi Sekuritas

yang dibebaskan dari pajak penghasilan pada pendapatan yang dapat dibebankan yang disalurkan

pada satuan pemegang mengingat pendapatan yang dapat dibebankan yang tidak tersalurkan yang

dikenai pajak 25 % (dari YA 2009 ke depan). Akan tetapi, dengan efek dari YA 2007, reits/ptfs

Page 13: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

dibebaskan dari pajak semua penghasilan, tersedia paling sedikit 90 % dari total pendapatannya

yang disalurkan kepada satuan pemegang. Jika 90% ketentuan penyaluran tidak dipenuhi, semua

pendapatan dikenai pajak pada tarif pajak yang berlaku dan kredit pajak yang diklaim oleh satuan

pemegang. Satuan pemegang dikenai pajak sebagai berikut:

Satuan Pemegang Pajak Penghasilan

Individu(meliputi penduduk maupun

bukan penduduk), Orang Perseorangan,

Orang Pribadi lain bukan perusahaan

Pajak Pemotongan 15 % (dikurangi

menjadi 10% dari 1 Januari 2009

sampai 31 Desember 2011)

Perusahaan yang tidak berkedudukan Pajak Pemotongan 25% (dari YA 2009 ke

depan )

Perusahaan berkedudukan Tanpa Pajak Pemotongan (pendapatan

termasuk dalam pengembalian pajak

tahunan)

Investor Institusional(dana

pension,rencana investasi kolektif atau

orang lain yang diizinkan oleh Kementerian

Keuangan)

Pajak Pemotongan 20% (dikurangi

menjadi 10% dari 1 Januari 2009 sampai

31 Desember 2011)

Insentif Lain

Insentif lain yang tersedia adalah :

a) Pembebasan Pajak Keuntungan Properti Riil pada perolehan dari prorerti riil kepada

reits/PTF

b) Pembebasan Bea Meterai pada transfer property riil kepada reits/PTF

c) Pengurangan Pajak yang diberikan untuk konsultansi, pelegalan dan imbalan jasa penilaian

yang dikeluarkan pada pendirian suatu REIT.

Koridor-Koridor Perkembangan

Sebagai bagian dari rencana pemerintahan Malaysia untuk kemajuan perekonomian nasional melalui

perkembangan regional dan percepatan pertumbuhan dalam berbagai lokasi strategis dengan

promosi investasi local an asing, “Koridor-Koridor Kemajuan” berikut diluncurkan selama kurun

waktu dari akhir 2006 sampai awal 2008:

Wilayah Ekonomi Lokasi Tahun Peluncuran

1. Iskandar Malaysia( dinamai

ulang pada April 2008 dan

sebelumnya dikenal dengan

Johor Selatan 2006

Page 14: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

“Wilayah Perkembangan

Iskandar”)

Www.idriskandarmalaysia.com.my

2. Wilayah Koridor Ekonomi Utara

Www.ncer.com.my

Negeri Perlak, Kedah,

Penang, dan Perak

Utara

2007

3. Wilayah Ekonomi Pantai Timur

Www.ecerd.com

Negeri Kelantan,

Trengganu, Pahang, dan

Distrik Mersing

2007

4. Koridor Perkembangan Sabah

Www.sdc.gov.my

Sabah bagian Barat,

Tengah, dan Timur

2008

5. Koridor Energi yang dapat

Diperbaharui Sarawak

Www.sarawakscore.com.my

Sarawak Tengah 2008

Dasar dari strategi untuk mempromosikan investasi di koridor perkembangan ini adalah

kelengkapan dari semua infrastruktur yang diperlukan (finansial dan nonfinansial) untuk penciptaan

suatu lingkungan ramah bisnis, termasuk pajak dan insentif keuangan yang lain. Terpisah dari

keberadaan insentif yang tersedia untuk kegiatan yang telah maju dan produk-produk yang tersedia

dibawah Undang-Undang Investasi dan Promosi 1986 (status perintis, pemberian pajak investasi,

dsb) dan Undang-Undang Pajak Penghasilah 1967 (diluar yang di atas), insentif tertentu yang

disesuaikan untuk tujuan dari setiap koridor perkembangan yang telah (atau akan) dikembangkan.

Sejauh ini, akan tetapi, peraturan khusus yang telah dibuat hanya sesuai dengan Iskandar Malaysia

(“IDR”) untuk memberikan pembebasan/insentif berikut :

Pembebasan Pajak Penghasilan untuk suatu perusahaan berstatus diizinkan IDR sesuai

dengan pendapatan dari kelengkapan jasa-jasa tertentu kepada seseorang yang

berkedudukan dalam jabatan yang ditunjuk di dalam IDR atau di luar Malaysia, selama 10

tahun, tersedia pada operasi-operasi ini yang dimulai sebelum 31 Desember 2015.

Pembebasan Pajak Penghasilan untuk bukan penduduk yang sesuai dengan pendapatan dari

imbalan-imbalan teknis, bunga atau royalty yang diterima dari pengembang yang berizin

dalam jabatan yang ditunjuk dalam IDR, atau perusahaan Berstatus IDR. Persyaratan Pajak

Pemotongan juga terlepas dari kewajiban semisal pembayaran tertentu.

Pembebasan Pajak Penghasilan untuk Pengembang berizin terhadap pendapatan dari

perolehan hak-hak atas tanah atau bangunan adalah jabatan yang ditunjuk dalam IDR atau

penyewaan dari suatu bangunan sampai 2020. Pembebasan juga diberikan kepada manajer

Page 15: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

pengembang berizin terhadap pendapatan dari pelengkapan manajemen, supervise dan

jasa-jasa pemasaran dari pengembang sampai 2020.

Pekerja Berpendidikan yang bertempat tinggal di Iskandar Malaysia dikenai pajak 15 % dari

pendapatan yang dapat dibebankan yang sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan

(teknologi hijau, bioteknologi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, industry kreatif,

jasa pelaporan keuangan dan konsultan, pelayanan logistic, kepariwisataan) dari biro

kepegawaian di Iskandar Malaysia (dari YA 2010).

Informasi yang menyingggung setiap koridor perkembangan, termasuk insentif yang tersedia, dapat

diterima dari website koridor, alamat yang tertera diatas.

Insentif yang lain yang diberikan dibawah Tahun Angaran 2010

Berikut adalah beberapa insentif yang termasuk dibawah tahun anggaran 2010 :

Penyedia Pelayanan Kesehatan—Menerima Pembebasan Pajak terhadap Pendapatan kena pajak

setara dengan 100% dari nilai peningkatan ekspor, tetapi terbatas sampai 70% dari pendapatan kena

pajak dala satu tahun. Setiap pengembalian yang tidak dimanfaatkan dapat dikompensasikan secara

tidak tentu untuk pengurangan di waktu ke depan. Pendapatan ekspor adalah turunan pendapatan

dari pelayanan kesehatan yang disediakan kepada pelanggan asing.

Sertifikat Penghargaan Pembangunan Indeks Bangunan Hijau (“GBI”)— Insentif diberikan kepada

berikut ini:

Pemilik—diberikan pembebasan pajak yang setara 100% dari penambahan pengeluaran

modal yang diperuntukkan untuk mendapat Sertifikat GBI yang dapat digabungkan terhadap

100% dari pendapatan kena pajak setiap tahun (untuk bangunan baru dan perbaikan

bangunan yang telah ada)

Pembeli yang membeli bangunan dari pengembang property—

Mendapatkan Pembebasan bea Meterai terhadap instrumen pengalihan kepemilikan untuk

pengeluaran biaya penambahan untuk mendapatkan Sertifikat GBI

Penanaman Hutan—Insentif berikut adalah utnuk penanaman hutan (dengan mempertimbangkan

untuk dapat diambil efeknya mulai 21 Mei 2003) tersedia hanya utnuk pengajuan yang iterima tidak

lebih dari 31 Desember 2011.

Alternatif (1)

Suatu perusahaan berinvestasi dalam cabang yang berikatan dalam kegiatan penanaman

hutan(“Perusahaan Investor”)—Diberikan suatu pengurangan pajak yang setara dengan jumlah

investasi dalam cabang.

Page 16: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

Untuk cabang—Mendapatkan pembebasan 100% dari pendapatan kena pajak selama 10 tahun

dimulai dari tahun pertama ketika laba diperoleh.

Pembebasan yang sama diberikan kepada perusahaan penanaman hutan yang telah ada yang

ditanamkan lagi modalnya untuk tujuan perluasan proyek penanaman hutan, tetapi hanya selama

lima tahun yang dimulai dari tahun pertama perusahaan memeperoleh laba.

Setiap kerugian sebelum dan selama masa pembebasan pajak dapat dikompensasikan untuk

pengurangan di tahun sesudah pembebasan pajkak dimanfaatkan.

Alternatif (2)

Untuk Perusahaan Investor—Diberikan keringanan kelompok terhadap kerugian oleh cabang

sebelum mencatat laba apapun.

Untuk cabang—Diberikan pembebasan 100%dari pendapatan kena pajak selama 10 tahun dimulai

dari tahun pertama laba diperoleh.

Setiap jumlah kerugian yang tidak dikenakan kepada perusahaan investor sebelum dan selama tahun

pembebasan dari penugasan dapat dikompensasikan untuk pengurangan saat tahun setelah

pembebasan secara penuh dimanfaatkan.

Ekspor Jasa Keuangan—Pembebasan Pajak Penghasilan diderikan kepada bank-bank Malaysia,

perusahaan asuransi dan perusahaan yang dapat dijaminkan terhadap laba dari cabang-cabang yang

baru berdiri di luar negeri atau pendapatan yang diterima oleh cabang luar negeri yang baru. Masa

pembebasan, yaitu lima tahun, dapat dimulai dari tanggal yang ditentukan oleh perusahaan tetapi

tidak boleh lebih dari tahun ketiga pengoperasian. (Pengajuan untuk mendirikan cabang-cabang

baru atau cabang di luar negeri harus diterima tidak lebih dari 31 Desember 2015)

Perusahaan Swasta Kecil dan Menengah (“smes”)—beban-beban yang dikeluarkan pada saat

pendaftaran hak paten dan hak cipta dapat diajukan suatu pengurangan dari beban-beban tersebut

terhadap pendapatan bisnis. Ketentuan SME harus masuk dalam pengertian yang disediakan dalam

legislasi tertentu.

Insentif lain

Pendapatan yang dihasilkan oleh persahaan-perusahaan modal gabungan dalam bentuk bagi hasil

dari investasi mereka di Indonesia adalah dibebaskan dari pajak, tersedia syarat-syarat berikut ini

yang diketemukan :

1. Entitas dalam skala bisnis kecil atau menengah dalam satu dari sektor-sektor yang ditunjuk

oleh Pemerintah Indonesia

Page 17: DJP atas nama MenKeu dan berdasarkan rekomendasi Direktur BKPM menyediakan beberapa kelonggaran perpajakan terhadap investasi pada area atau wilayah bisnis tertentu

2. Investasi tidak terdaftar pada Bursa Saham Indonesia