Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REKAP SURAT LAMARAN PEGAWAI NON PNS
DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
No
1
Jumlah Surat Lamaran
2
Nama Satker
Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman
PERJANJIAN / KONTRAK KERJA WAKTU TERTENTU
Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Januari tahun 2020, yang bertanda tangan
di bawah ini :
Arna Puji
Rakhmawati,
S.AP.,M.T.
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Teknik
Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
1104/KPTS/M/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
Irfan Faqihuddin Pendidikan SMK Teknik Listrik, sebagai Pegawai Non-PNS yang
beralamat di Simowau Indah Blok KA No. 10 Rt:10/Rw:04
Kelurahan Sepanjang Taman Kabupaten Sidoarjo No HP
081938654086 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
sendiri tersebut di atas sesuai dengan Identitas / Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3515132404870003 NPWP 76.761.186.6-
603.000 yang selanjutnya disebuat PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan
perjanjian kontrak kerja waktu tertentu, dengan sumber pembiayaan :
Program : 033.05.07 (Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kegiatan : 2411 (Pelayanan Manajemen)
Akun : 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)
Tahun Anggaran : 2020
Seperti diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :
Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN
1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dengan nama jabatan
Pengemudi, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
a. Mengemudikan kendaraan dinas;
b. Merawat kendaraan dinas;
c. Mengantar dan jemput instruktur bimbingan teknis dan pegawai Balai
Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman;
d. Membantu membuat SPP dan SPM;
e. Membantu membuat Laporan Pajak PPh 21;
f. Membantu membuat Laporan Pajak PPh 22;
g. Membantu membuat Laporan Pajak PPh 23;
h. Membantu membuat Laporan Pajak Pasal 4 ayat 2;
i. Membantu membuat Laporan Pajak PPN;
j. Membantu input pembukuan;
k. Membantu membuat LPJ Bendahara.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), PIHAK KEDUA wajib
berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP).
Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN
1) PIHAK PERTAMA akan bertugas sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan
dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Pegawai
Non – PNS;
2) PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di
seluruh wilayah kerja Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman,
Direktorat Jenderal Cipta Karya;
3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN
Perjanjian / Kontrak Kerja ini di buat untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, terhitung mulai 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Pembayaran upah Perjanjian / Kontrak untuk Tahun 2020 dibayar sesuai DIPA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satker Balai Teknik
Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2) PIHAK KEDUA bersedia menerima pembayaran apabila DIPA Satker Balai
Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya
telah tersedia;
3) Pembayaran dilakukan secara bulanan melalui Bank Mandiri dengan transfer ke
rekening PIHAK KEDUA
4) PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang lembur kepada PIHAK KEDUA di
luar waktu kerja yang telah ditentukan
Pasal 4
HARI DAN WAKTU KERJA
1) Hari dan waktu kerja mengacu pada hari dan waktu kerja PNS di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2) Waktu kerja di hari libur (minggu/tanggal merah) ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, dan wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
Selama hubungan kerja berlangsung PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
1) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA meliputi upah
bulanan dan hak cuti.
2) Upah dibayarkan setiap akhir bulan;
3) Besarnya upah yang di bayarkan adalah sebanyak Rp. 4.135.000,- per bulan.
4) Upah diberikan bulanan dengan cara dibayarkan tunai melalui Bank Mandiri;
5) Upah/honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA akan dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh 21) sebesar 5% bagi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan 6% bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
6) Biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal
Cipta Karya Tahun Anggaran 2020.
7) Cuti yang diberikan berupa cuti tahunan dan cuti melahirkan.
8) Cuti tahunan diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) hari.
9) Cuti melahirkan diberikan paling banyak selama 3 (tiga) bulan.
10) Cuti hanya dapat diberikan kepada pegawai non – PNS yang telah bekerja lebih
dari 12 (dua belas) bulan, atau pada kontrak kedua.
Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
1) Hadir tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4 (empat);
2) Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
3) Melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya;
4) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama Pegawai dan PNS;
5) Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
6) Merawat serta menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja.
Pasal 6
SANKSI
1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila :
a. tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;
b. tidak masuk kantor 1 (satu) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian
kerja;
c. terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang
jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 7,5 jam dan / atau;
d. melanggar tata tertib kantor.
2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila :
a. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
b. tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian
kerja;
c. terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang
jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 22,5 jam selama masa
perjanjian kerja;
d. Hasil evaluasi kinerja triwulan bernilai BURUK;
e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan dan / atau;
f. melakukan perbuatan melawan hukum.
Pasal 7
BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA
1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :
a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
b. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
c. PIHAK KEDUA melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1).
2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK
PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dengan pengertian setelah
disepakati diantara kedua belah pihak, oleh karena itu apabila terdapat
perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah;
2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, PIHAK PERTAMA berhak
untuk memutuskan.
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP
1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan
kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor
Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman dibuat rangkap 2
(dua), rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lainnya sebagai tembusan.
Setelah dibaca kembali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bahasa
yang dimengerti dari isi perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka masing – masing
pihak menandatangani di atas materai yang cukup apabila salah satu pihak
mengingkari isi perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang –
undangan yang berlaku.
Demikian Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.
Surabaya , 02 Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NON - PNS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER BALAI TEKNIK
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2020
IRFAN FAQIHUDDIN ARNA PUJI RAKHMAWATI,S.AP.,M.T.
NIP. 198501302010122002
PERJANJIAN / KONTRAK KERJA WAKTU TERTENTU
Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Januari tahun 2020, yang bertanda tangan
di bawah ini :
Arna Puji
Rakhmawati,
S.AP.,M.T.
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Teknik
Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
1104/KPTS/M/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
Indra Wahyudi Pendidikan SMA, sebagai Pegawai Non-PNS yang beralamat di
Wiyung II No. 16 Rt:04/Rw:02 No HP 085100237770 dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri tersebut di atas
sesuai dengan Identitas / Kartu Tanda Penduduk Nomor
3578200903780001 NPWP 75.823.941.2618.200 yang
selanjutnya disebuat PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan
perjanjian kontrak kerja waktu tertentu, dengan sumber pembiayaan :
Program : 033.05.07 (Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman)
Kegiatan : 2411 (Pelayanan Manajemen)
Akun : 52111 (Belanja Keperluan Perkantoran)
Tahun Anggaran : 2020
Seperti diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :
Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN
1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dengan nama jabatan
Pengemudi, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
a. Mengemudikan kendaraan dinas;
b. Merawat kendaraan dinas;
c. Mengantar jemput instruktur bintek dan pegawai Balai Teknik
Penyehatan Lingkungan Permukiman.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), PIHAK KEDUA wajib
berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP).
Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN
1) PIHAK PERTAMA akan bertugas sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan
dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Pegawai
Non – PNS;
2) PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di
seluruh wilayah kerja Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman,
Direktorat Jenderal Cipta Karya;
3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN
Perjanjian / Kontrak Kerja ini di buat untuk jangka waktu paling lama 12 (duaBelas)
bulan, terhitung mulai 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Pembayaran upah Perjanjian / Kontrak untuk Tahun Anggaran 2020 dibayar
sesuai DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satker Balai
Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2) PIHAK KEDUA bersedia menerima pembayaran apabila DIPA Satker Balai
Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya
telah tersedia;
3) Pembayaran dilakukan secara bulanan melalui Bank Mandiri dengan transfer ke
rekening PIHAK KEDUA.
4) PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang lembur kepada PIHAK KEDUA di
luar waktu kerja yang telah ditentukan
Pasal 4
HARI DAN WAKTU KERJA
1) Hari dan waktu kerja mengacu pada hari dan waktu kerja PNS di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2) Waktu kerja di hari libur (minggu/tanggal merah) ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, dan wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
Selama hubungan kerja berlangsung PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
1) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA meliputi upah
bulanan.
2) Upah dibayarkan setiap awal bulan berikutnya.
3) Besarnya upah yang di bayarkan adalah sebanyak Rp. 4.135.000,- per bulan.
4) Upah diberikan bulanan dengan cara dibayarkan tunai melalui Bank Mandiri.
5) Upah/honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA akan dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh 21) sebesar 5% bagi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan 6% bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
6) Biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal
Cipta Karya Tahun Anggaran 2020.
7) Cuti yang diberikan berupa cuti tahunan dan cuti melahirkan.
8) Cuti tahunan diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) hari.
9) Cuti melahirkan diberikan paling banyak selama 3 (tiga) bulan.
10) Cuti hanya dapat diberikan kepada pegawai non – PNS yang telah bekerja lebih
dari 12 (dua belas) bulan, atau pada kontrak kedua.
Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
1) Hadir tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4 (empat);
2) Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
3) Melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya;
4) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama Pegawai Non – PNS dan PNS;
5) Mengisi daftar hadir/absensi sidik jari setiap hari kerja;
6) Merawat serta menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja.
Pasal 6
SANKSI
1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila :
a. tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan
b. tidak masuk kantor 1 (satu) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian
kerja;
c. terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang
jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 7,5 jam dan / atau;
d. melanggar tata tertib kantor.
2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila :
a. Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
b. tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian
kerja;
c. terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang
jumlahnya setelah dikonversi berjumlah 22,5 jam selama masa
perjanjian kerja;
d. Hasil evaluasi kinerja triwulan bernilai BURUK;
e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan dan / atau;
f. melakukan perbuatan melawan hukum.
Pasal 7
BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA
1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :
a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
b. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
c. PIHAK KEDUA melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1).
2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK
PERTAMA kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dengan pengertian setelah
disepakati diantara kedua belah pihak, oleh karena itu apabila terdapat
perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah;
2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, PIHAK PERTAMA berhak
untuk memutuskan.
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP
1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan
kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor
Satker Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman dibuat rangkap 2
(dua), rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lainnya sebagai tembusan.
Setelah dibaca kembali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bahasa
yang dimengerti dari isi perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka masing – masing
pihak menandatangani di atas materai yang cukup apabila salah satu pihak
mengingkari isi perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang –
undangan yang berlaku.
Demikian Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.
Surabaya , 02 Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NON - PNS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER BALAI TEKNIK
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2020
INDRA WAHYUDI ARNA PUJI RAKHMAWATI, S.AP.,M.T.
NIP. 198501302010122002
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1
Memeriksa kondisi/ status kesiapan sarana dan
prasarana laboratorium, bengkel kerja, workshop,
auditorium dan ruang kelas
berkas 1800 72.000 12 0,30
2
Melakukan pengaturan operasional penggunaan
sarana dan prasarana laboratorium, bengkel kerja,
workshop, auditorium dan ruang kelas
berkas 1200 72.000 12 0,20
3
Menyiapkan saran teknik perbaikan dan program
pemeliharaan penggunaan sarana dan prasarana
laboratorium,bengkel kerja, workshop, auditorium
dan ruang kelas
berkas 600 72.000 12 0,10
4
Melaksanakan pengawasan perbaikan terhadap
kerusakan berat sarana dan prasarana
laboratorium, bengkel kerja, workshop, auditorium
dan ruang kelas
berkas 600 72.000 12 0,10
0,70
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SEKSI BIMTEK PERENCANAAN - SBY
Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium,
workshop
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Juru O&P
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1 Mengurus pajak kendaraan dinas Laporan 300 72.000 12 0,05
2 Mengetik dan menyetor SSBP/PNBP Laporan 4800 72.000 12 0,80
3 Mengetik ATK masuk dan keluar Daftar 1800 72.000 12 0,30
4 Mengetik permintaan ATK Laporan 150 72.000 12 0,03
5 Mengetik disposisi surat keluar Konsep 1200 72.000 12 0,20
6Menyiapkan nomor, mencatat dan menyimpan surat
keluarLaporan 300 72.000 12 0,05
7Menyiapkan tiket untuk perjalanan dinas pegawai
dan peserta bintekLaporan 600 72.000 12 0,10
1,53
2,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENGADMINISTRASI UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Melaksanakan Administrasi persuratan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, P'adm Umum
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Menginput SPM dan SP2D di aplikasi SAIBA dan
pengolahan data untuk CaLKBerkas 1200 72.000 12 0,20
2 Rekonsiliasi ke KPPN, UAPPA-W dan eselon I Data 480 72.000 12 0,08
2 Membuat laporan CaLK Semester I, II dan Triwulan Laporan 600 72.000 12 0,10
3 Meverifikasi SPPD dan Nomer SPPD Berkas 1000 72.000 12 0,17
0,55
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENATA KEUANGAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Melaksanakan Administrasi dan menyusun laporan keuangan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan
baik.
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Pnt Keuangan
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Mengetik kelengkapan administrasi pra pelaksanaan
bintek perencanaanberkas 960 72.000 12 0,16
2 Mengelola laboratorium berkas 3600 72.000 12 0,60
3Menjalankan piket kelas
Pelatihan 1500 72.000 12 0,25
4Mengetik kelengkapan pelaksanaan bintek
perencanaanberkas 1000 72.000 12 0,17
5Mengetik evaluasi hasil pelaksanaan bintek
perencanaanberkas 1000 72.000 12 0,17
6 Pelatihan 1000 72.000 12 0,17
1,51
2,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENATA PLP
SEKSI BIMTEK PERENCANAAN
Menyusun dan mempersiapkan kebutuhan pembinaan teknis
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
Melakukan pendampingan kunjungan lapangan
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, PENATA PLP
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Menginput dan mengolah data SP2D ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan
aplikasi Barang Persediaanberkas 1800 72.000 2 0,05
2Mengolah data rekonsiliasi internal dengan SAIBA dan DJCK dan Eksternal
dengan KPKNLdata 600 72.000 2 0,02
3Mengolah data untuk Laporan BMN Semester I, II dan Tahunan (CaLK) serta
rekonsiliasi BMNdata 600 72.000 12 0,10
4 Mengolah data Penatausahaan BMN (Inventarisasi, PSP dan penghapusan) laporan 240 72.000 12 0,04
5 Membuat biaya rampung SPPD rutin Berkas 12000 72.000 4 0,67
6 Melaksanakan pungutan/penerimaan negara bukan pajak Berkas 720 72.000 12 0,12
7 Menyimpan dan menyetorkan seluruh penerimaan negara bukan pajak Berkas 720 72.000 12 0,12
8 Melaporkan/mempertanggungjawabkan seluruh pungutan/penerimaan Berkas 720 72.000 12 0,12
9 Mengolah data untuk laporan kegiatan PNBP Berkas 600 72.000 12 0,10
1,33
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENELAAH BMN
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Memproses, menata dan menyusunlaporanBarangMilik Negara (BMN) serta
membuat laporansesuaidenganprosedurdanketentuan yang berlaku.
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Penelaah BMN
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan
bintekberkas 2100 72.000 12 0,35
2 Menyiapkan kelengkapan administrasi pasca bintek berkas 1000 72.000 12 0,17
3Menjalankan piket kelas
pelatihan 3000 72.000 12 0,50
4 Melakukan pendampingan kunjungan lapangan pelatihan 1000 72.000 12 0,17
5 Mengumpulkan bahan ajar instruktur pelatihan 1200 72.000 12 0,20
6 pelatihan 1200 72.000 12 0,20
1,58
2,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENELAAH PLP
SEKSI BIMTEK PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
Mengelola data pada pra, pelaksanaan dan pasca pembinaan teknis;
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
Mendokumentasikan pelaksanaan bintek
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, PENELAAH PLP
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1
Mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan
yang meliputi: Rekaman DIPA dan POK, Rencana
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan data
pelaksanaan kegiatan.
Laporan 300 72.000 12 0,05
2Membuat data rencana dan realisasi penyerapan
anggaran Balai.Daftar 600 72.000 12 0,10
3Memasukan data dan menguraikan data kegiatan
lingkup Balai yang akan dilaksanakan sesuai data
yang ada pada DIPA dan RKKAL.
Laporan 600 72.000 12 0,10
4
Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam
aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan
informasi dan mengirim back-up data melalui e-
Monitoring on-line.
Laporan 300 72.000 12 0,05
5Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-
line.Aplikasi 300 72.000 12 0,05
6Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik
dan keuangan Laporan 2 Mingguan lingkup Balai.Laporan 360 72.000 24 0,12
7Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik
dan keuangan Laporan triwulan lingkup Balai.Laporan 1260 72.000 4 0,07
8Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik
dan keuangan Laporan akhir lingkup Balai.Laporan 1080 72.000 12 0,18
9Mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan
yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.Identifikassi 360 72.000 12 0,06
10Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan
Anggaran lingkup Balai.
Hasil
evaluasi540 72.000 12 0,09
11Membantu melakukan evaluasi, analisis dan
mengembangkan rencana lingkup Balai.
Hasil
evaluasi1260 72.000 12 0,21
1,08
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PENGOLAH MONEV DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Melaksanakan pengolahan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disajikan kepada pihak terkait
dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, P'olah Monev & Pelaporan
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1 Menerima peserta bintek Layanan 600 72.000 12 0,10
2 Mengatur kamar bagi peserta bintek Layanan 600 72.000 12 0,10
3Menjaga kebersihan ruang asrama
laporan 1200 72.000 12 0,20
4 Menjaga kebersihan ruang asrama Layanan 600 72.000 12 0,10
5 Mengirim surat-surat dinas berkas 1200 72.000 12 0,20
6Membeli dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga
kantorberkas 1800 72.000 12 0,30
1,00
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PETUGAS ASRAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Melayani kebutuhan kerumahtanggaan, menjaga kebersihan dan ketertiban
asrama untuk mendukung pelaksanaan tugas Balai
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Petugas Asrama
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Daftar 960 72.000 12 0,16
2
Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA
untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak
melampaui batas pagu anggaran.Daftar 480 72.000 12 0,08
3Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/ atau
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
Daftar 960 72.000 12 0,16
4Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain :
Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
(nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening,
dan nama bank)
Checklist 360 72.000 12 0,06
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/
atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang
dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum
dalam kontrak)
Checklist 720 72.000 12 0,12
Jadwal waktu pembayaran. Checklist 120 72.000 12 0,02
5Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA
Daftar 480 72.000 12 0,08
6 Menandatangani dan menerbitkan SPM Daftar 120 72.000 12 0,02
0,70
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
PEJABAT PENGUJI SPM
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta
dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar, melakukan pembebanan
tagihan kepada Negara serta membuat dan menandatangani SPM
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Penguji SPM
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Melaksanakan pungutan/penerimaan negara
bukan pajakDokumen 900 72.000 12 0,15
2Menyimpan dan menyetorkan seluruh
penerimaan negaraBerkas 900 72.000 12 0,15
3Membukukan seluruh penerimaan dan
penyetoran penerimaan negaraBerkas 1500 72.000 12 0,25
4Melaporkan seluruh pungutan/penerimaan
negaraBerkas 1500 72.000 12 0,25
5 Berkas 900 72.000 12 0,15
0,95
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
BENDAHARAN PENERIMAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
Mengolah data untuk laporan kegiatan PNBP
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Bend-Pen
NAMA JABATAN :
UNIT KERJA :
IKHTISAR JABATAN :
NO
WAKTU
PENYELE
SAIAN
BEBAN
KERJA
PEGAWAI
YANG
DIBUTUH-
KAN
KET.
1 4 5 6 7 8
1Menyimpan kas dan surat berharga dan membayar
melalui UPDokumen 1000 72.000 12 0,17
2 Mengolah data untuk BKU berkas 1000 72.000 12 0,17
3 Mengolah data untuk buku kas tunai berkas 1000 72.000 12 0,17
4 Menginput pajak, tanda tangan, Pelaporan pajak berkas 900 72.000 12 0,15
5 Mengolah data untuk buku UP berkas 1000 72.000 12 0,17
6 Mengolah data untuk buku LS Bendahara berkas 1000 72.000 12 0,17
7 Mengolah data untuk buku pajak berkas 600 72.000 12 0,10
8Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
LPJberkas 900 72.000 12 0,15
1,23
1,00 ORANG
TOTAL PERHITUNGAN
PEMBULATAN
FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI
BENDAHARAN PENGELUARAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PLP - SBY
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam
rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja lingkup Balai
URAIAN TUGAS SATUAN
HASIL
WAKTU
KERJA
EFEKTIF
2 3
TOTAL PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
URAIAN ABK, Bend-Peng