DRAFT KAJIAN

“MENCARI UPAYA PERLINDUNGAN HAM DI

KAPAL ASING”

DISUSUN OLEH :

DIVISI KAJIAN

BIRO GARDAPANA

HIMASISKAL ‘RAMAKARSA’ FTK-ITS 2020

BAB 1

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah sepantasnya potensi

wilayah perairan Indonesia dimaksimalkan dalam menunjang kehidupan warga

negaranya. Potensi yang dijanjikan juga tidak main-main besarnya, menurut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 potensi maritim kita

diperkirakan mencapai Rp19,6 triliun per tahun. Mulai dari sektor pariwisata, kekayaan

arkeologi, konservasi hingga transportasi perairan menjadi sektor-sektor yang dapat

memberi sumbangsih untuk pertumbuhan ekonomi kita. Selain itu, potensi lapangan

pekerjaan yang tersedia di berbagai sektor yang ada juga tidak kalah melimpahnya.

Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 Rokhmin Dahuri, ada

hingga 45 juta lapangan pekerjaan yang tersedia untuk para calon pekerja di Industri

Maritim. Belum lagi bicara soal digitalisasi industri maritim yang kian marak

digaungkan dan sudah berada di depan mata kita. Peluang yang dibawa oleh

digitalisasi sektor maritim antara lain berupa peningkatan tenaga kerja yang diprediksi

hingga mencapai 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025.

Sayangnya, berdasarkan hasil publikasi Kementerian Koordinator Maritim dan

Biro Pusat Statistik Publikasi dalam PDB Maritim Indonesia 2010-2016 menunjukkan

jika kontribusi sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi baru sekitar 6% dari

Produk Domestik Bruto Indonesia per tahun 2018. Meskipun secara perlahan hampir

seluruh provinsi di Indonesia memiliki rencana pengelolaan kawasan laut mereka (tata

ruang laut) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) sejak

tahun 2014 yang digadang-gadang kemenko mampu mempercepat pembangunan di

daerah pesisir dan menyelesaikan masalah yang ada, fakta bahwa baru 6% kontribusi

yang disumbang oleh sektor maritim seolah menjadi ironi negara yang bernenek

moyangkan para pelaut. Bagaimana tidak, selain minim kontribusi di kemaritiman

banyak juga warga negara kita yang lebih berminat menjadi pekerja migran di luar

negeri termasuk menjadi ABK khususnya di kapal ikan asing.

Profesi sebagai ABK ahli di kapal asing kerap dianggap gerbang rejeki yang

menggiurkan. Contohnya, negara-negara seperti Cina, Taiwan, dan Korea Selatan

menawarkan upah pada para ABK kita hingga mencapai 300 dolar AS atau setara Rp

4,47 juta per bulan. Padahal Taiwan dan Cina sendiri termasuk negara yang

terklasifikasi sebagai pemberi upah yang lebih sedikit dibanding negara-negara lain.

Belum lagi apabila mendapatkan penempatan di negara-negara seperti Jepang, Korea,

Spanyol dan Selandia Baru yang memiliki standar lebih tinggi.

Sementara itu menurut Destructive Fishing Watch Indonesia, belum ada

regulasi yang mengatur standar upah bagi awak kapal perikanan di negara kita.

Selain standarisasi gaji, kontrak kerja yang menjamin kepastian lama kerja menambah

betah para ABK untuk bekerja di luar. Jika dibandingkan, apabila bekerja pada

pengusaha lokal setidaknya maksimal penghasilan mereka hanya menyentuh angka

Rp 2 juta - Rp 2,5 juta untuk 40 hari kerja. Belum lagi buruh kapal yang hanya digaji

berdasarkan banyaknya tangkapan sehingga tidak memiliki kepastian penghasilan

untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja dengan tingkat pendidikan yang umumnya

lulusan SMA, hal-hal tadi bukan lagi menjadi daya tarik untuk penghidupan apabila

disandingkan dengan bekerja di negara lain. Rawannya tindak eksploitasi, kekerasan,

hingga adanya indikasi perdagangan manusia tentu sudah tidak menjadi fokus utama

apabila dihadapkan urusan perut.

Janji Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tampak terbengkalai jika hal ini

terus-menerus terjadi. Bukan berarti menjadi pekerja migran di sektor maritim adalah

hal yang salah, pasalnya pada 2045 Indonesia diperkirakan membutuhkan setidaknya

22 ribu kapal 100 GT ke atas yang seminimalnya dinaungi 25 tenaga kerja per kapal.

Yang mana apabila dihitung setidaknya ada 550 ribu lapangan pekerjaan yang akan

tersedia kedepannya nampaknya tetap menjadi angan-angan apabila melihat fakta

yang ada.

Sudah sejak lama negara-negara di kawasan Asia menjadi gudang pasok kasus

perbudakan modern. Negara-negara ASEAN seperti Myanmar, Thailand dan Indonesia

turut menyumbang aktif kemunculan kasus macam ini. Perusahaan-perusahaan yang

kian dipermudah ijin pendirian dan permodalannya malah menggunakan keuntungan

yang didapat untuk makin menurunkan standar perekrutan dan penempatan ABK.

Minimnya perlindungan dan tumpang tindihnya birokrasi adalah alasan yang dikalim

menjadi biang kesialan nasib ABK kita yang dieksploitasi habis-habisan di tengah

samudera. Maka dari itu sudah sepantasnya mahasiswa yang memiliki peran sebagai

agent of change peka terhadap ketimpangan dan kemalangan yang saudara se-tanah

air kita alami hingga kelak dapat memahami betul akar masalah yang ada dan

diharapkan mampu mengatasinya di kemudian hari walau dalam skala terkecil

sekalipun.

BAB 2

Landasan

2.1 Kronologi Kasus ( Kapal Long Xing 629 dan Lu Qing Yuan Yu 623 )

Gambar 2.1. Pelarungan ABK Kapal yang telah meninggal di atas kapal Long Xing 629. Sumber:

media.suara.com/pictures/970x544/2020/05/05/82400-jasad-salah-satu-abk-wni-di-kapal-

longxing.jpg\

2.1.1 Kasus Kapal Ikan China Long Xing 629 (2019-2020) Total terdapat 22 ABK yang diberangkatkan untuk bekerja di Kapal Long Xing 629. Selain dua orang yang masih dicari, sebanyak 14 kru kapal telah kembali ke Indonesia, empat orang meninggal, dan dua orang lainnya masih berlayar. Kronologi 13 Februari 2019 : Ke-22 ABK diterbangka ke Busan, Korea Selatan 15 Februari 2019 : ABK WNI mulai berlayar di Kapal Long Xing 629 15 Maret 2019 : Dua ABK atas nama Edo dan Idris dipindahkan ke Kapal Long Xing

630 karena Kapal Long Xing 630 membutuhkan penambahan ABK

22 Desember 2019 : Satu ABK bernama Sepri meninggal dunia karena sakit danlangsung dilarung di laut dari kapal

23 Desember 2019 : 3 ABK lainnya juga sakit dan dipindahkan ke Kapal Long Xing 802

27 Desember 2019 : Salah satu dari ketiga pasien ABK bernama Alfatah meninggal

dan jenazahnya dilarung ke laut 28 Desember 2019 : 2 ABK lain yang sakit dipulangkan ke Tanah Air 8 Maret 2020 : 16 ABK tersisa dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8 karena 16 ABK

meminta pulang namun Kapal Long Xing 629 tidak memiliki izin Kembali

2 April 2020 : Satu ABK bernama Ari meninggal saat di perjalanan dan jenazah

dilarung 14 April 2020 : 15 ABK yang tersisa tiba di Busan, Korea Selatan dan menjalani

karantina di Busan 26 April 2020 : Satu ABK atas nama Efendi meninggal saat karntina Fakta Hukum

A. JK dari PT SMG, WG dari PT APJ, dan KMF dari PT LPB ditetapka sebagai tersangka oleh penyidik POLRI atas modus memberi iming-iming gaji sebesar 4.200 dollar AS untuk 14 bulan bekerja di kapal berbendera Korea Selatan namun korban yang diberangkatkan PT APJ tidak menerima gaji sama sekali sementara korban yang diberangkatkan PT SMG hanya menerima upah 1.350 dollar AS selama 14 bulan bekerja, dan korban yang diberangkatkan PT LPB malah dipotong dan hanya menerima 650 dollar AS

B. Ketiga tersangka dijerat UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp600.000.000,00

C. Barang bukti yang disita polisi pada kasus ini berupa 14 buku paspor, 14 seaman book, 14 tiket keberangkatan, 10 kontrak kerja, dan 14 slip gaji.

2.1.2 Kasus Kapal Ikan China Lu Qing Yuan Yu 623 (2020) Korban berinisial H meninggal di atas kapal dan dilarung di perairan Somalia Kronologi

16 Januari : Almarhum berinisial H meninggal dunia

23 Januari : PT MTB mengaku sudah mengirim Surat Keterangan Kematian dan

Pemakaman, Tembusan Kemlu, Kemenaker dan BP2MI

8 Mei : Kemlu menerima informasi dari pengaduan

9 Mei : Indonesia melalui KBRI di Beijing telah mengirim nota diplomatic

kepada China untuk melakukan penyelidikan kasus lebih lanjut

10 Mei : KBRI meminta Konsul Kehormatan RI di Somalia meminta informasi

dari pihak setempat, namun nihil

13 Mei : Kemenhub menyatakan PT MTB tidak terdaftar sebagai perusahaan

yang mendapat izin untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran

Indonesia luar negeri

14 Mei : Kemenaker menginformasi bahwa PT MTB tidak memiliki izin resmi

sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia

16 Mei : Kemlu RI mengadakan pertemuan dengan PT MTB Bersama kuasa

hukum dan keluarga korban untuk menindaklanjuti kasus.

Fakta Hukum

A. Berdasar PT MTB hak gaji sudah dibayar, santunan sudah dibayar, asuransi

dalam proses administrasi.

B. 2 Agen PT MTB tersangka kasus eksploitasi dan perbudakan WNI ABK

ditetapkan

C. Akta pendirian PT Mandiri Bahari serta Nomor Induk Berusaha ditahan

D. Nota Kesepakatan tentang Pendidikan dan Latihan keterampilan kepelautan PT.

Seaman Jaya Raya dan PT. MTB ditahan

2.2 Perbudakan Modern: Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

Didasarkan oleh pola pikir bahwasannya hak asasi manusia harus dipahami

secara manusiawi sebagai hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan,

serta mengesampingkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin,

usia maupun pekerjaan pada hakikatnya tidak ada alasan untuk masih membiarkan

perbudakan terus bernafas dan hidup. Momentum dihapuskannya perbudakan adalah

dengan disahkannya Konvensi untuk Melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan

Budak 1926 oleh United Nation yang mencerminkan komitmen untuk melawan dan

menghapus perbudakan dalam tatanan kehidupan sosial. Namun sayangnya, fakta

yang ada tidak mendukung apa yang diharapkan dan malah berbanding terbalik

dengan harapan dideklarasikannya konvensi tersebut.

Meskipun telah berlangsung ribuan tahun lalu, menurut Lizzy van Leeuwen,

praktik perbudakan di Indonesia sendiri dipercaya dimulai pada era kolonialisme

dimana saat itu Jan Pieterzoon Coen menguasai perkebunan pala di Pulau Banda.

Praktik perbudakan yang dilakukan pada kala itu adalah berupa pembelian budak di

pulau tersebut.

2.2.1 Kerja paksa

Menurut Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa No. 29 (1930). Menurut Pasal 2,

kerja paksa didefinisikan sebagai: “semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari

siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah

menawarkannya secara sukarela.”. Kerja Paksa di Asia Tenggara, khususnya di

Indonesia sepertinya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Berdasarkan

laporan berjudul “Was Your Seafood Caught By Slaves?” pada 25 Maret 2015,

Anak Buah Kapal (ABK) asal Myanmar, Laos dan Kamboja menjadi bahan

eksploitasi kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh PT. Pusaka Benjina

Resources dimana kegiatan penangkapan ikan terjadi di Benjina, Maluku.

Gambar 2.2. Peta

persebaran resiko perbudakan di kawasan Asia. Sumber: www.just-style.com/analysis/modern-

slavery-risks-rise-in-asia-manufacturing-hubs_id139510.aspx

Menurut Konvensi ILO No 105, kerja paksa TIDAK TERMASUK :

• Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang

wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer

• Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa

warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya

• Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat

keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut

dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang

tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara

pribadi, perusahaan atau perkumpulan.

• Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah

dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam dan dapat

membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau

sebagian penduduk.

• Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh

anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat

dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan

pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau

wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan

pekerjaan itu.

Indonesia sendiri sudah menjadi anggota ILO sejak tahun 1950. Yang mana hal

ini berarti secara hukum Indonesia sudah menghapuskan apa yang dinamakan

kerja paksa. International Labour Organisation (ILO) telah mengeluarkan

Konvensi no 105 mengenai Penghapusan kerja paksa pada tahun 1957 untuk

lima situasi khusus yaitu:

• Sebagai sarana paksaan politik atau pendidikan atau sebagai hukuman karena

mempunyai atau mengutarakan pendapat politik atau pendapat yang secara

ideology berlawanan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang sudah

terbentuk

• Sebagai metode untuk memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk

tujuantujuan pembangunan ekonomi

• Sebagai sarana disiplin kerja

• Sebagai hukuman karena telah ikut serta dalam pemogokan

• Sebagai sarana diskriminasi rasial, sosial, warga negara atau agama.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang – Undang no 19

tahun 1999 mengenai pengesahan konvensi ILO tentang penghapusan kerja

paksa.

2.2.2 Perdagangan Orang

Didefinisikan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga

yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa

dikategorikan sebagai perdagangan orang.

1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut.

3. Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana

Kurungan Penjara dan atau Denda. Sanksi kurungan penjara, minimal 3 tahun

maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan Rp 150-600 juta,

sementara untuk perusahaan sanksi penjara minimal 9 tahun dan maksimal 45

tahun, atau denda minimal sebesar Rp 360 juta, dan maksimal Rp 1,8 miliar.

Korban

Merujuk pada Pasal 1 ayat 3 UU No 21 Tahun 2007, korban adalah seseorang

yang mengalami penderitaan psikis, mental. fisik, seksual, dan atau sosial yang

diakibatkan tindak pidana perdagangan orang

Indikasi perdagangan manusia dalam lingkup pekerja migran

• Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan

• Ditempatkan tanpa perjanjian kerja

• Perekrutan dibawah umur (-18 thn, dokumen dipalsukan)

• Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali

• Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)

• Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan

• Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari

Menteri Tenaga Kerja.

• Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja.

• Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai

dengan peraturan Indonesia.

• Beban biaya diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah (over charging).

Hak Korban dan/ atau Saksi

Hak Korban dan/ atau Saksi juga diberikan kepada keluarganya dengan rincian

sebagai berikut:

• Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepada

keluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua.

• Hak mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri,

jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).

• Restitusi (Pasal 48). (Adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan

kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli

warisnya (Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Pengaturan restitusi berupa ganti kerugian atas garis besarnya adalah sebagai

berikut:

1. kehilangan kekayaan atau penghasilan,

2. penderitaan,

3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis, dan/atau

4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan

tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi

dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi

tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku

diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim

memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan

dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi

dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda

bukti pelaksanaannya.

• Rehabilitasi (Pasal 51). Dengan Penjelasan sebagai berikut:

1. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan

mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana

perdagangan orang.

2. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban,

kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan

kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Polri.

3. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi

yang menangani masalah – masalah kesehatan dan sosial di daerah. Dalam

penjelasan Pasal 53 ayat (3) menegaskan yang dimaksud dengan pemerintah

adalah “instansi” yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/ atau

penanggulangan masalah – masalah sosial serta dapat dilaksanakan secara

bersama – sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

4. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan integrasi sosial paling

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

5. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi

sosial, ppemulangan dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah

wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

6. Di samping perlindungan seperti yang telah diutarakan, sesuai Pasal 53

dan Pasal 54 bagi korban juga mendapat hak perlindungan antara lain;

• apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya

akibat tindak pidana perdagangan orang, maka menteri atau instansi yang

menangani masalah – masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan

pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan;

• apabila korban di luar negeri memerlukan perlindungan, maka pemerintah RI

melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan

korban dan mengusahakan memulangkan ke Indonesia atas biaya negara;

• apabila korban warga negara asing, berada di Indonesia, maka pemerintah RI

mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui

koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia

Sementara Definisi human trafficking menurut Persatuan Bangsa – Bangsa

adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan

seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk

pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan

atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk

memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk

tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi

prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan

atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ

tubuh.

Perbudakan kerja terkait dengan banyak aspek kehidupan sehari-hari

bahkan sesederhana persoalan binatang peliharaan di rumah, konsumsi

makanan seperti coklat dan makanan laut, kopi atau teh, merek pakaian atau

elektronik tertentu. Ekonomi global mengharuskan perpindahan modal ke

tempat-tempat di mana biaya produksi dapat dikurangi ke titik yang sangat

rendah. Rantai produksi yang canggih berarti banyak perusahaan tidak sadar

atau tidak mau mengakui bahwa, misalnya, timah yang digunakan sebagian

besar produk elektronik dikirim dari pulau Bangka, Indonesia, dimana masif

eksploitasi anak terjadi. Kita tidak pernah tahu bahwa udang dan makanan laut

lainnya atau kaleng makanan hewan di supermarket terdekat adalah produk

perbudakan dan keji manusia penderitaan di Asia Tenggara.

2.3 Naungan Payung Hukum

1. UU No. 39 Tahun 2004

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

2. Permen KKP No. 42 Tahun 2016

Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

3. Permen KKP No. 2 Tahun 2017

Tentang persyaratan dan Mekanisme Sertifikat Hak Asasi Manusia

4. UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 35 A

“kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di

wilayah Indonesia diwajibkan untuk menggunakan nahkoda atau anak buah kapal

yang berkewarganegaraan Indonesia.3Kapal perikanan berbendera asing yang

menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eklusif Indonesiajugawajib mempekerjakan

anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia minimal 70 % dari jumlah anak

buah kapal.”

5. Permen KKP No. 5 Tahun 2008 Pasal 75

“setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja

asing di atas kapal perikanan dan/ atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu

mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asingdari Direktur

Jenderal.”

6. UU No. 18 Tahun 2017

Tentang Hak-hak ABK yang bekerja di Kapal Asing dimana berstatus buruh migran

Hak-hak sebagai berikut :

A. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan

kompetensinya

B. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui Pendidikan dan pelatihan

kerja

C. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri

D. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa

diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja

E. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut

F. Memperoleh upah sesuai dengan standard upah yang berlaku di negara tujuan

penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan atau Perjanjian Kerja

G. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas Tindakan yang dapat

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan

H. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang

dalam Perjanjian Kerja

I. Memperoleh akses berkomunikasi

J. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja

K. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan

L. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan

Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal

M. Memperoleh dokumen dan Perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia

dan/atau Pekerja Migran Indonesia

7. UU No. 17 Tahun 2008 (Pasal 151)

Tentang Kesejahteraan Para Anak Buah Kapal

“Setiap AwakKapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: gaji, jam kerja

dan jam istirahat,jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke

tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami

kecelakaan,kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas

rekreasi, makanan/minuman, dan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta

pemberian asuransi kecelakaan kerja.”

8. PP No. 7 Tahun 2000 Pasal 21

“seorang anak buahkapal bekerja selama 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap

minggu dan hari libur resmi, waktu istirahat paling sedikit 10 jam dari waktu 24 jam.

Anak buah kapal yang masih berusia 16 sampai 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja

melebihi 8 jam seharidan waktu istirahat.”

9. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007

Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan merupakan sebuah konvensi yang

bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal.

Konvensi ini mengikat bagi kapal dengan panjang 24 meter atau lebih; kapal yang

berlayar di laut selama lebih dari tujuh hari; kapal dengan rute melaut berjarak lebih

dari 200 mil laut garis pantai; kapal dengan rute melaut lebih dari garis terluar landas

kontinen; dan pekerja yang berada di kapal penangkap ikan.Dalam konvensi ini juga

mengatur tentang kesehatan dan keselamatan anak buah kapal yang harus dihormati

oleh kapten kapal (Pasal 8 ayat 2 b). Karena dalam prakteknya banyak terjadi

kekerasan yang dilakukan oleh kapten kapal.

PELARUNGAN

Aturan pelarungan jenazah abk:

- ILO Seafarer’s Service Regulations pasal 30:

Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus

segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban. Dalam aturan itu,

pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kapal berlayar di perairan internasional

2. ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit

menular dan jasad telah disterilkan.

3. Kapal tak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan

melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya.

4. Sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Pelarungan juga tak bisa begitu saja. Berdasarkan pasal 30 tersebut, ketika melakukan

pelarungan, kapten harus memperlakukan jenazah dengan hormat, salah satunya

dengan melakukan upacara kematian.

Pelarungan juga dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak

mengambang di atas air. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah

menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam.

Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video

atau foto sedetail mungkin. ILO juga mengatur soal barang peninggalan jenazah.

“Peninggalan jenazah seperti sisa rambut atau barang-barang pribadi akan

dipercayakan kepada personel, untuk diberikan ke anggota keluarga almarhum” bunyi

peraturan tersebut.

OVERWORK

Aturan persyaratan layanan dan masa istirahat ABK:

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 13:

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-

tindakan lain yang mengharuskan pemilik kapal penangkap ikan yang

mengikbarkan benderanya memastikan bahwa:

(a) kapal mereka dioperasikan dengan cara yang aman dan memadai untuk

memastikan navigasi dan pengoperasian kapal yang aman dan di bawah kendali

seorang nakhoda yang berkompeten; dan

(b) awak kapal diberi masa istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga

keselamatan dan kesehatan mereka.

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 14:

1. Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13, pihak berwenang yang

berkompeten perlu:

(a) untuk kapal dengan panjang 24 m atau lebih, menetapkan level pengoperasian

minimal yang aman untuk navigasi kapal, yang mencantumkan jumlah dan kualifi

kasi awak kapal yang dibutuhkan;

(b) untuk kapal penangkap ikan tanpa memandang ukuran kapal yang tetap di laut

selama lebih dari tiga hari, setelah berkonsultasi dan untuk membatasi keletihan,

menetapkan masa istirahat minimal yang akan diberikan kepada awak kapal. Masa

istirahat minimal ini tidak boleh kurang dari:

(i) sepuluh jam untuk jangka waktu 24-jam; dan

(ii) 77 jam untuk jangka waktu 7 hari.

2. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan, atas alasan terbatas dan

khusus, pengecualian sementara atas batasan yang ditetapkan dalam ayat 1(b)

Pasal ini. Namun, dalam hal ini, ia perlu mewajibkan bahwa awak kapal harus

menerima kompensasi masa istirahat sesegera mungkin.

3. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat menetapkan

persyaratan lain dari apa yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini. Namun,

persyaratan alternatif ini harus setara dan tidak boleh mengganggu keselamatan

dan kesehatan awak kapal terkait.

4. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang dianggap mengganggu hak nakhoda

kapal untuk meminta awak kapal melaksanakan jam kerja yang dibutuhkan demi

keselamatan kapal, orang-orang yang ada di kapal atau hasil tangkapan, atau

untuk memberi bantuan kepada perahu atau kapal atau orang lain yang

menghadapi keadaan berbahaya di laut. Di samping itu, nakhoda juga dapat

menunda jadwal istirahat dan meminta awak kapal melaksanakan pekerjaan yang

dibutuhkan hingga situasi kembali normal. Segera setelah situasi kembali normal,

nakhoda tersebut harus memastikan bahwa awak kapal yang telah melaksanakan

tugas dalam masa istirahat tadi diberikan masa istirahat yang cukup.

Tanggungjawab pemilik kapal penangkap ikan,nahkoda dan awak kapal:

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 8:

1. Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab penuh untuk memastikan bahwa

nakhoda diberikan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi

kewajiban Konvensi ini.

2. Nakhoda bertanggungjawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta

pengoperasian kapal secara aman, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-

bidang berikut ini:

(a) menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh mungkin, awak kapal

melaksanakan tugas mereka dalam kondisi keselamatan dan kesehatan yang

terbaik;

(b) mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan

kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;

(c) memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di

kapal; dan

(d) memastikan kepatuhan terhadap keselamatan navigasi, penjagaan dan standar

pelayaran yang baik.

3. Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil

keputusan apapun yang, menurut penilaian profesional nakhoda tersebut,

diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi dan pengoperasian yang aman,

atau keselamatan awak kapal yang ada di kapal.

4. Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan

kesehatan yang berlaku.

UPAH

Aturan tentang upah awak kapal:

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 23:

Setiap Negara Anggota, setelah berkonsultasi, perlu menerapkan undang-undang,

peraturan atau tindakan-tindakan lain selama awak kapal yang diberi upah

dipastikan memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya.

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 24:

Setiap Negara Anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja

di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah

yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa

dipungut biaya.

- K-188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan pasal 16

perjanjian awak kapal:

BAB 3

Pembahasan

Menurut analisis pengaduan kasus, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

mencatat sejak 2015 sampai saat ini ada sedikitnya ada 11 ABK kita yang menjadi

korban kerja paksa hingga meninggal dunia di atas kapal ikan berbendera asing.

Praktik pelanggaran HAM ini setidaknya berkolerasi erat dengan kasus ilegal fishing

yang terjadi di berbagai negara. Mengingat apabila kapal mampun melakukan

kegiatan illegal fishing tanpa diketahui oleh negara yang memiliki kekuasaan

yurisdiksi, pelaggaran HAM sangat mudah terjadi di tengah lautan yang asing tanpa

pengawasan siapa pun. Sebagian besar kapal ikan yang terkait praktik kerja paksa di

atas kapal juga kerap kali melakukan alih muat ikan di tengah laut (transhipment at

sea) secara ilegal, mematikan sistem pemantauan kapal dan juga menargetkan hiu

untuk diambil siripnya (shark finning). Beberapa kapal malah ada yang berganti-ganti

nama dan bendera tanpa pemberitahuan kepada otoritas terkait.

Ini menyebabkan ABK ikan Indonesia termasuk ke dalam kelompok pekerja

yang paling rentan menjadi korban perbudakan modern atau perdagangan orang,

karena kondisi kerja yang buruk, ruang gerak, akses komunikasi, dan pengawasan

pihak berwenang yang sangat terbatas. Berdasarkan pada laporan investigasi SBMI

terdapat sebelas (11) jenis pelanggaran Konvensi ILO terkait kerja paksa yang

mungkin terjadi pada ABK kita. Menurut catatan, ada 1.126 kasus pada 2017 yang

diterima Kemenlu maupun dari perwakilan di luar negeri. Angka ini terus bertambah.

Pada 2018, ada 1.256. Pada 2019, mencapai seribu lebih kasus.

Macam Perlakuan Tidak Manusiawi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pihak LBH Jakarta pada

para mantan ABK yang pernah mengarungi samudera negara asing, setidaknya ada

beberapa irisan permasalahan yang kerap menimpa ABK kita entah di Negara

manapun mereka dipekerjakan. Antara lain adalah fasilitas kesehatan, dimana

persediaan obat-obatan untuk segala macam penyakit dan kecelakaan di atas kapal

hanya disuplai dengan satu jenis obat saja seperti aspirin. Belum lagi overwork dan

diskriminasi hingga job desc yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Peralatan

keamanan seperti wearpack, sepau boots, dan sarung tangan juga tidak diberikan

sesuai jatah waktu yang ditetapkan di awal sehingga apabila mengalami kerusakan

sebelum barang yang baru datang, para ABK mengganti sendiri atribut tersebut

dengan uang mereka. Ketersediaan air bersih yang sangat terbatas dan makanan juga

jadi masalah yang tak kalah bikin pusing para ABK di tengah ombang-ambing ombak

lautan. Bahkan salah satu ABKI yang meninggal tahun 2015 bernama Supriyanto, asal

Pemalang, Jawa Tengah, sempat diiris kulit lututnya kapten kapal tetap menyuruh

almarhum bekerja.

Tidak hanya ABK kita saja, dalam laporan yang berjudul “Was Your Seafood

Caught By Slaves?” pada 25 Maret 2015, Associated Press memaparkan bagaimana

perlakuan biadab diterima oleh para ABK Benjina, Maluku yang mayoritas berasal dari

Myanmar. Mulai dari dipaksa minum air kotor dan bekerja selama 20-22 jam setiap

giliran, tanpa hari liburhingga upah sangat kecil atau bahkan tidak dibayar, untuk

pekerjaan menarik jala. Dicambuk dengan ekor ikan pari, dipukul, dan ditendang

kerap jadi santapan apabila mengeluh atau mencoba beristirahat. Cacat hingga mati

di atas kapal jadi hal yang tak dapat dihindari. Mereka dipaksa bekerja dengan upah

yang tidak diberikan selama berbulan-bulan atau bertahuntahun, atau tidak dibayar

sama sekali. Pekerja ilegal itu diberi dokumen palsu. Dengan dokumen palsu itu pula

mereka bisa masuk wilayah Indonesia.

Lemahnya Naungan Hukum

Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti Undang Undang Nomor 39 tahun 2004

tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri belum mampu menjadi

pelindung saudara setanah air kita di luar sana. UU PPMI 18/2017 Pasal 4 huruf (c)

menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia juga meliputi pelaut awak kapal dan

pelaut perikanan. Kemudian Pasal 64 juga memandatkan penerbitan peraturan

pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang seharusnya sudah diterbitkan

selambat-lambatnya tanggal 22 November 2019 lalu, atau 2 tahun sejak

diterbitkannya UU PPMI (mandat pasal 90 UU PPMI). Tapi hingga saat ini pengesahan

rancangan PP tersebut tidak jelas nasibnya.

Kontrak-kontrak yang diberikan kepada para ABK juga masih mengacu pada

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kebanyakan hanya mengatur soal apa

itu jati diri pelaut, kewajiban para ABK, tempat dan waktu perjanjian di depan

syahbandar. Positioning yang diberikan pada para ABK bukanlah sebagai mitra sejajar,

malah lebih mengarah pada subordinasi.

Disebutkan, pada Konvensi ILO Nomor C-097 Tahun 1949 organisasi buruh internasional ini tidak mengakui profesi pelaut sebagai pekerja migran. Tak hanya itu, Konvensi ILO Nomor K-143 Tahun 1999 juga kembali menegaskan bahwa profesi pelaut bukan sebagai pekerja migran. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan pelaut sebagai pekerja migran Indonesia. Sehingga berbagai Undang-Undang kita tidak selaras dengan konvensi ILO jelasnya. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa kewenangan atas tata kelola pekerjaan pelaut diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Ironisnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat satu pasal pun yang membahas profesi pelaut. Untuk itu dorongan untuk segera dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi memaksimalkan perlindungan pemerintah terhadap ABK harus diupayakan.

Upaya Yang Dilakukan Negara Terlibat

Istilah locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana akan mempengaruhi

tindakan yang diambil negara. Perlu diakui apabila kita membahas tentang

kejahatan/tindak pidana yang dilakukan di atas sebuah kapal, hal tersebut cukuplah

rumit. Bendera negara dari kapal tersebut bakal menentukan hukum negara mana

yang berlaku di atas kapal tersebut. Ibarat, bendera adalah akta kelahiran si kapal

ketika akan dioperasikan. Di rezim mana kapal tersebut beroperasi juga tak kalah

penting karena dimana kapal tersebut beroperasi menentukan hukum negara mana

yang berlaku. Apakah beroperasi di Laut Kedaulatan (sovereignty) atau Laut Hak

Berdaulat (sovereign right).

Kewajiban Negara bendera asal adalah memastikan terpenuhinya syarat

keamanan dan kelayakan operasi kapal, salah satunya pengawakan dan pelatihan

ABK. Dengan kontroling yang kontinu, kemungkinan adanya perbudakan bisa

diperkecil. Negara bendera juga wajib memproses hukum kejahatan-kejahatan yang

ada di atas kapal yang mengibarkan benderanya termasuk tidak dipatuhinya aturan-

aturan untuk memenuhi hak para ABK. Pihak kedua adalah negara pelabuhan dimana

kapal tersebut sandar. Kapal negara lain yang memasuki pelabuhan negara lainya

wajib tunduk patuh pada hukum negara pelabuhan tersebut, maka kejahatan yang

dilakukan di atas kapal yang sandar bisa diproses oleh aparat penegak hukum dalam

kasus Kapal Long Xing adalah oleh Otoritas Busan, Korea Selatan. Tetapi sebelum

memulai proses, perlu diperhatikan bahwa pasal 27 UNCLOS 1982 menyebutkan

bahwa apabila diminta oleh nahkoda, maka otoritas pelabuhan tersebut harus

menghubungi agen diplomatik negara bendera tersebut sebelum mengambil langkah.

Sesuai pasal 27 UNCLOS 1982, maka tidak serta merta Otoritas Pelabuhan Busan pada

kasus kapal Long Xing bisa menangkap dan menahan kapal maupun nahkoda dan kru

lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan ada konsekuensi diplomatik dengan

negara bendera, dalam hal ini China. Kewenangan Pemerintah RI sendiri hanyalah

untuk melakukan upaya-upaya diplomatik dengan meminta Pemerintah China untuk

menidaklanjutinya. Dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan penegakkan hukum atas pelaku dugaan tindak

kejahatan/pidana di atas kapal, hal tersebut banyak tergantung pada negara bendera

dalam hal ini China. Pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini secara resmi melaporkan

dugaan eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di Kapal China Long Xing

629 kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 8 Mei 2020

lalu di Jenewa. Indonesia meminta Dewan HAM PBB turun tangan untuk memberikan

perlinungan kepada kelompok rentan yang luput dilihat publik, salah satunya ABK

kapal. Mengingat, ABK kapal merupakan pekerja industri yang penting karena menjadi

kunci rantai pangan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia harus bisa lebih jeli dalam melaksanakan pengkajian

tentang awak kapal perikanan (AKP) Indonesia yang selama ini berangkat untuk

bekerja pada kapal perikanan luar negeri dengan cara yang mandiri. Pemeriksaan

yang teliti diperlukan, karena bisa jadi ada AKP yang berangkat melalui agen

penempatan yang bekerja sama dengan agen perekrut di luar negeri.

Setidaknya, sudah ada enam perusahaan yang berperan sebagai perekrut dan penempatan untuk seluruh AKP yang mendaftar. Enam perusahaan yang dimaksud antara lain: PT Puncak Jaya Samudra (PJS), PT Bima Samudera Bahari (BSB), PT Setya Jaya Samudera (SJS), PT Bintang Benuajaya Mandiri (BBM), PT Duta Samudera Bahari (DSB), dan PT Righi Marine Internasional (RMI). Empat dari enam perusahaan tersebut diketahui ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan yang diduga kuat masih memiliki kaitan yang erat dengan salah satu atau lebih dari 13 kapal perikanan asing dari berbagai negara di dunia yang melakukan praktik eksploitasi seperti kerja paksa dan perdagangan manusia kepada AKP yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Koordinasi Kementerian

Sejak Mei, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan penguatan

diplomatik terkait bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah China untuk

melakukan penyelidikan. Dalam pelaksanaannya diperlukan kesaksian dari para saksi

Tiongkok untuk menyelidiki dugaan perdagangan manusia di kapal Long Xing 629.

Diharapkan ada bantuan hukum timbal balik dengan negara lain seperti Korea Selatan

dan Taiwan. Kemenlu sempat mengakui kesulitan menangani masalah ABK di kapal

perikanan asing dengan dalih “tidak ada data” karena para ABK tidak pernah

melaporkan ke perwakilan Kemenlu. Ditambah ada aturan tumpah tindih antar-

kementerian atau antar-lembaga. Misalnya, Kementerian Perdagangan atau Dinas

Perdagangan dapat mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) penempatan

ABK oleh manning agency atau agen awak kapal. Kemudian, Kementerian

Perhubungan juga mengeluarkan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak

Kapal (SIUPPAK). Demikian juga Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Izin

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kepada Perusahaan

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bertitah pihaknya memiliki dua opsi pengajuan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) untuk menyelesaikan masalah ABK. Opsi pertama ialah melakukan moratorium ABK Indonesia di kapal perikanan asing. Opsi kedua, memberikan masukan teknis untuk perizinan ABK yang akan bekerja di kapal asing. Jika nantinya opsi moratorium yang diambil, KKP mengaku siap memberikan akses lapangan kerja agar para ABK Indonesia bekerja di kapal perikanan lokal. Padahal masalah yang dipaparkan sbeelumnya pada BAB Pendahuluan tidak bisa terjawab dengan cara seperti ini. Moratorium tidak menjawab pengganti potensi penghasilan yang akan didapat sebagai ABK kapal asing.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) sendiri menyediakan layanan aduan online terkait permasalahan Anak Buah Kapal (ABK). Ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap para ABK yang bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri, setelah sebelumnya juga sudah ada Crisis

Center BP2MI dan portal perlindungan WNI yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.

BAB 4

KESIMPULAN

Perlakuan tidak manusiawi selama menjadi ABK, baik yang terekspos maupun tidak terekspos sudah sangat sering terjadi; mulai dari ketersedian air bersih untuk konsumsi yang sangat terbatas, upah yang kecil dan seringkali tidak dibayar, dicambuk dengan ekor ikan pari, dll. Yang bahkan seringkali perilaku ini menimbulkan kecacatan dan kematian bagi para ABK. Sudah selayaknya sebagai sesama manusia, dan sebagai sesama WNI jika kita memperjuangkan Hak para ABK yang selama ini diperlakukan tidak manusiawi.

Lalu lemahnya payung hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan abk kita mudah untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terbukti masih belum mampu menjadi pelindung bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada diluar negeri. Hal tersebut dikarenakan :

1. Belum adanya peraturan pelaksana tentang UU PPMI sehingga belumada system pelaksana dan system kontroling pada undang-undang tersebut

2. Kontrak para ABK kapal masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang belum mengacu pada UU PPMI

3. Adanya ketidak selarasan antara UU Pemerintah RI dengan ILO sebagai Organisasi Buruh Internasional. Ketidak selarasannya ILO menegaskan bahwa pelaut bukan pekerja migran sehingga tanggung jawab pelaut sepenuhnya wewenang pemerintah negara asal sedangkan UU PPMI menjelaskan bahwa pelaut adalah pekerja migran

4. Adanya lempar tanggung jawab antara KKP dan Kemenaker tentang perlindungan ABK

Dalam upaya penegakan hukum ada istilah locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat menjadi salah satu penghambat proses penegakan hukum. Apakah akan dilihat dari bendera kapal atau dilihat dari wilayah negara kapal beroperasi, tetapi sebagai upaya dasar oleh sebuah negara kewajiban negara bendera asal adalah memastikan terpenuhinya syarat keamanan dan kelayakan operasi kapal, salah satunya pengawakan dan pelatihan ABK.

Dengan kontroling yang kontinu, kemungkinan adanya perbudakan bisa diperkecil. Negara bendera juga wajib memproses hukum kejahatan-kejahatan yang ada di atas kapal yang mengibarkan benderanya termasuk tidak dipatuhinya aturan-aturan pemenuhan hak-hak ABK. Selain pihak negara yang benderanya dikibarkan dikapal. Ada pihak ke-2 yaitu negara pelabuhan. Negara yang dilabuhi wajib di menegakkan hukumnya jika terjadi sebuah pelanggaran hukum dan kapal yang berlabuh wajib juga dalam tunduk kepada hukum negara yang dilabuhinya. Tetapi sebelum memulainya proses hukum, otoritas harus menghubungi dari agen diplomatik negara bendera kapal. Hal ini tertuang pada Pasal 27 UNCLOS 1982.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ABK, contohnya dalam kasus ABK kapal long xing, kemenlu melakukan penguatan diplomatik terkait bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah China untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi dalam pelaksanaan nya banyak menemui

permasalahan karena kemenlu tidak memiliki data ABK, hal ini disebabkan karena ABK tidak pernah melapor ke perwakilan kemenlu, hal ini sangat mungkin terjadi karena banyak nya aturan yang tumpang tindih antar kementrian. Selain kemenlu, KKP juga turut ambil langkah guna menyelesaikan permasalahan para ABK , salah satu upaya nya adalah mengajukan opsi kepada kemenkomarves untuk melakukan moratorium ABK Indonesia di kapal asing, apabila usul diterima Menteri edhy siap memberikan akses lapangan kerja agar para ABK Indonesia bekerja di kapal perikanan lokal, menurut kami hal ini kurang menjawab permasalahan yang ada karena salah satu alasan ABK Indonesia “merantau” adalah upah yang lebih baik dibanding bekerja dengan kapal lokal, tidak adanya standar upah dan juga lama keterikatan kerja bagi yang jelas bagi ABK membuat ABK enggan bekerja di kapal lokal. Apabila moratorium dilakukan perlu adanya standar upah, dan durasi kontrak yang jelas, serta jaminan Kesehatan bagi ABK.

REFERENSI

Ali, M. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang Berat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18 (2), 247-265.

Almi. (2020). 75 tahun merdeka, Indonesia masih punya banyak potensi kembangkan sektor kelautan dan perikanan. Diakses pada 19 Oktober 2020, dari https://almi.or.id

Amali, Z., & Aziz, A. (2020). Perbudakan Modern ABK RI di Kapal Cina: Upah Murah & HAM Dilanggar. Diakses Pada, 2020, dari https://tirto.id

CNN. (2020). Nelangsa ABK Kapal Asing, Tak Tidur 48 Jam dan Suntik Morfin. Diakses Pada 19 Oktober, 2020, dari https://www.cnnindonesia.com

Carina, J. (2020). Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi Halaman all. Diakses Pada 19 Oktober, 2020, dari https://nasional.kompas.com

Developer, M. (2020). Lindungi Pekerja Migran di Lautan. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari https://mediaindonesia.com

ILO.(2006).” Perlindungan dan Pencegahan Untuk Pekerja Migran

Indonesia”.Jakarta : Kantor ILO Jakarta

ILO. (2007). Pekerjaan Dalam Penangkap Ikan. Genewa : Konvensi ILO

ILO. (2013). Seafarere’s Service Regulation. Kovensi ILO

Khadafi, A. (2016). Kejahatan terhadap Perbudakan Abk di Lakukan

Perusahaan Thailand yang Berafiilasi dengan Perusahaan Indonesia Pt. pusaka Bejina

Resources (Pbr). Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(1), 1-18.

M Akbar, P. (2020). Mencari Kesejahteraan di Perbudakan Dunia: Republika ID. Diakses pada 19 Oktober , 2020, dari https://www.republika.id

Nurita, D. (2020). Migrant Care Terima 205 Aduan Pelanggaran Hak ABK Indonesia. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari https://nasional.tempo.com

Prisnasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurist-Diction, 2(2), 475-500.

R. (n.d.). (2020). Pertanyaan mengenai Kerja Paksa dan Wajib Kerja. Diakses Pada 19 Oktober , 2020, dari https://gajimu.com

Redaksi. (2019). Banyak Remaja Menjadi Buruh Migran Karena Dorongan Orang Tua. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari https://buruhmigran.or.id

Redaksi. (2020). Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Digitalisasi di Sektor Kelautan dan Perikanan Perlu Digenjot. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari http://samudranesia.id

Siswanto. (2020). Heran Tiba-tiba Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Masuk RUU Ciptaker. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari https://www.suara.com

Staff, N. (2015). Was Your Seafood Caught By Slaves? AP Uncovers Unsavory Trade. Diakses pada 19 Oktober, 2020, dari https://www.npr.org

Walhi. (2019). RZWP3K Bukan Keranjang Sampah, Kepentingan Investasi Yang Menghancurkan Lingkungan Hidup dan Hak-Hak Masyarakat Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Diakses Pada 19 Oktober, 2020, dari https://www.walhi.or.id