Upload
trandung
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PENGARUH PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota di
Provinsi Banten)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh
Nunung Iyoh Sunaziah
1110082000018
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2015
ii
iii
iv
v
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi
1 Nama : Nunung Iyoh Sunaziah
2 Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 29 Desember 1991
3 Alamat : Kp. Batunungku, RT 003/RW 005, Desa
Sukasari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten
4 No Tlp/ Hp : 085695106039
5 Email : [email protected]
II. Pendidikan Formal
1. SDNegri Sukasari 2 Tahun 1998-2004
2. MTs Malnu Pusat Menes-Pandeglang Tahun 2004-2007
3. MA Malnu Pusat Menes-Pandeglang Tahun 2007-2010
4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2015
III. Pengalaman Organisasi
1. Bendahara Umum Osis MTs Malnu Pusat Menes Tahun 2006-2007
2. Anggota Bagian Kesiswaan Osis Ma Malnu Pusat Menes Tahun 2007-
2008
3. Bendahara Umum Osis Ma Malnu Pusat Menes 2008-2009
4. Anggota Departemen Keanggotan HMB (Himpunan Mahasiswa
Banten) Tahun 2013-2014
5. Wakil Sekertaris Umum HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
Akuntansi periode 2012-2013
6. Sekertaris HMJ Umum (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Akuntansi
periode 2013-2014
vii
IV. Latar Belakang Keluarga
1. Ayah : H. M. Syaripudin
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang 20 September 1951
3. Ibu : Hj. Eni Sukani
4. Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang 4 Juni 1960
5. Alamat : Kp. Batunungku, RT 003/RW 005, desa
sukasari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten
viii
THE BUDGET CONTROL AND CHARACTERISTICS OF THE
LOCALFINANCIAL STATEMENTS TO THE TRANSPARENCY OF
GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS (EMPIRICAL STUDIES
COUNTIES AND CITIES IN THE PROVINCE OF BANTEN).
By: Nunung Iyoh Sunaziah
ABSTRACT
This study aims to examine the control of budgets and financial reports the
characteristics of transparency in government financial. The respondents in this
study is the employees who worked in the office of district and town in the
province of Banten on the income and assets financial management area. The
employees who become the samples in this study was 52 employees from three
counties and three cities in the province of Banten. Method of determination of
samples in this study is convenience sampling, while the method of processing
data used is multiple regression analysis researcher.
The result of this studies usingthe T test showed that budget control has a
significant value of 0,02 affect the transparency of the goverments financial
statements and the financial reports of the characteristics of the region has a
significant value of 0,03 affect the transparency of financial statements of the
governments and the budget control and financial reporting area has
characteristics influence the simultanoes effect of the transparency goverments
financial statements value of F-test is 28,412 with the sig value of 0,000.
Keywords: The budget control, the characteristics of the region’s financial
statements and the transparency of the governments financial statements.
ix
PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK LAPORAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris Kabupaten atau Kota di Provinsi
Banten)
Oleh: Nunung Iyoh Sunaziah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengendalian anggaran dan
karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di
Kantor Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Dinas Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai yang menjadi sampel
penelitian ini adalah 52 pegawai dari 3 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Banten.
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah convenien
sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah
analisis regresi berganda.
Hasil penelitian yang menunjukkan uji T bahwa pengendalian anggaran
memiliki nilai signifikan sebesar 0,02 berpengaruh terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah dan karakteristik laporan keuangan daerah memiliki nilai
signifikan sebesar 0,03 berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah, dan pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan
daerah berpengaruh secara simultan pada nilai uji F sebesar 28,412 dengan nilai
sig 0,000.
Kata kunci: Pengendalian Anggaran, Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
x
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan
karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
yang berjudul “Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan
Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi
Empiris Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten)”. Shalawat serta salam
senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,
p e m i m p i n u m a t yang telah membawa kita ke zaman kebaikan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah
penulis hanturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah anugerahkan. Selain itu,
penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua, ibu HJ. Eni Sukani dan bapak H. M. Syarif yang
selalu memberikan kasih sayang, do’a dan perhatian yang tidak dapat
tergantikan dengan apapun. Mudah-mudahan dengan skripsi ini dapat
menyempurnakan sebagian kebahagiaan mereka.
2. Kakak tersayang Nur aeni dan Sonhaji yang selalu menjadi motivasi
dalam menyelesaikan pendidikan tingkat S1 ini.
3. Bapak Dr. Arief Mufraini, LC., MS.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA selaku Pelaksana Tugas
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
5. Bapak Prof. Dr, Abdul Hamid, MS selaku Dosen Pembimbing I, terima
kasih atas waktu, bimbingan dan nasihat yang telah diberikan, serta
segala kebaikan dan ketulusan yang telah Bapak berikan kepada penulis.
6. Ibu Ismawati Hariwibowo, SE. MS.i selaku dosen Pembimbing Skripsi
II terima kasih atas motivasi, semangat, saran, dan nasihat, serta
xi
bimbingan yang telah Ibu berikan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan
ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa
perkuliahan.
8. Teruntuk Ahmad Munawar Kholil yang tak hentinya selalu memberikan
semangat dan dukungannya
9. Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2010 yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya.
10. Untuk sahabatku Tineke Syaraswati, Eriza Herry, Najibatul Labibah,
Mastakomah, Denis Fitriana, E. Ima. St. Madihah, Udin, Fadil, Nurul
Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran
serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya bidang
penelitian di Indonesia.
11. Untuk Sahabat Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2013-
2014 yang tak bias saya sebutkan satu persatunya.
12. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KOMFEIS) yang tak bias saya sebutkan
satu persatunya
Jakarta, 04 Februari 2015
Nunung Iyoh Sunaziah
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL . .................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ........................... iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................ iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... vi
ABSTRACT ................................................................................................... viii
ABSTRAK ..................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Perumusan Masalah .................................................................. 18
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 18
D. Manfaat Penelitian ................................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 21
A. Pengendalian Anggaran ........................................................... 21
1. Pengertian Pengendalian Anggaran ..................................... 21
2. Dasar-Dasar Sistem Pengendalian ...................................... 22
3. Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintah .................. 25
xiii
4. Konsep Anggaran Pemerintah ............................................. 27
5. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah ................... 29
6. Struktur Anggaran Pemerintah ............................................ 31
B. Karakteristik Laporan keuangan Pemerintah .......................... 32
1. Karakteristik Laporan Keuangan ........................................ 32
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah ............ 34
C. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah .......................... 37
D. Laporan Keuangan ................................................................... 45
E. Penelitian Terdahulu ................................................................ 47
F. Keterkaitan antara Variabel dan Hipotesis ............................... 50
1. Pengaruh Pengendalian Anggaran dalam Transparansi
Laporan Keuangan Pemerintah ............................................ 50
2. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah dalam
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah ..................... 50
3. Pengaruh Pengendalian Anggaran dan Karakteristik
Laporan Keuangan Daerah dalam Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah ......................................................... 51
G. Kerangka Pemikiran ................................................................ 52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 54
A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 54
B. Model Penentuan Sampel dan Populasi ................................. 55
C. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 55
D. Metode Analisa Data ............................................................... 56
xiv
1. Statistik Deskriptif............................................................. 56
2. Uji Kualitas Data ............................................................... 56
3. Uji Asumsi Klasik ............................................................ 57
4. Uji Hipotesis ...................................................................... 60
E. Operasional Variabel Penelitian .............................................. 64
1. Variabel Independen ........................................................ 64
2. Variabel Devenden ............................................................ 65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 71
A. Sekilas Umum Gambaran Objek Penelitian ....................... 71
1. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................... 71
2. Karakteristik Profil Responden ........................................ 73
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................ 77
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................. 77
2. Hasil Uji Kualitas Data ..................................................... 78
a. Uji Validitas ................................................................ 78
b. Uji Reabilitas ............................................................... 80
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .................................................... 81
a. Hasil Uji Multikolonieritas.......................................... 81
b. Hasil Uji Normalitas ................................................... 82
c. Hasil Uji Heterokedasdisitas ....................................... 84
4. Hasil Uji Hipotesis ............................................................ 86
a. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda .............. 86
b. Hasil Uji Determinasi (Adj R2) ................................... 87
xv
c. Uji Statistik t................................................................ 88
d. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .................... 89
C. Pembahasan ............................................................................ 90
BAB V PENUTUP ................................................................................... 93
A. Kesimpulan ............................................................................. 93
B. Saran ....................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA
xvi
DAFTAR TABEL
No Keterangan Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Banten 4
1.2 Hasil Opini Audit Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
Tahun 2012
5
1.3 Hasil Opini Audit Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
Tahun 2013
6
2.1 Penelitian Terdahulu 48
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 66
4.1 Gambaran Data Sampel 72
4.2 Total Pengiriman dan Pengembalian Kusioner 73
4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 73
4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Formal
74
4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 75
4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 76
7.7 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman
Kerja
77
7.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif 77
7.9 Hasil Uji Validitas Pengendalian Anggaran 79
7.10 Hasil Uji Validitas Karakteristik Laporan Keuangan
Daerah
79
7.11 Hasil Uji Validitas Transparansi Laporan Keuangan
Pemerintah
80
7.12 Hasil Uji Reabilitas 81
7.13 Hasil Uji Multikolonieritas 82
7.14 Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik 84
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser 85
4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj R2) 88
xvii
No Keterangan Halaman
4.17 Hasil Uji Statistik t 89
4.18 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 89
xviii
DAFTAR GAMBAR
No Keterangan Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran 53
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot 83
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram 83
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Grafik
Scatterplot
85
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia telah memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah telah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah
pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa perubahan
mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat
dan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur
secara hati-hati yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah merupakan rencana kerja
pemerintahan daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu
(satu tahun).
Setiap kebijakan publik akan mudah dikomunikasikan dan interaksi antar
tingkatan pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat akan sangat
mudah dilakukan. Perkembangan ICT (Information and Communication
Technology) terjadi begitu pesatnya sehingga proses penyampaian data dan
2
informasi keseluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dapat
dilakukan dengan cepat. Selain itu, era globalisasi yang terus bergulir saat ini
menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan dibidang
teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu bersaing dengan negara
lain. Respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini
harus segera diberikan mengingat kualitas kehidupan manusia yang semakin
meningkat.
Untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sebagai sumber daya
dalam menyelenggarakan suatu peningkatan di daerah perlu didukung dengan
sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Pembaharuan
peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk
teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan
disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhir tahun
2007 juga telah mengeluarkan Peraturan pada Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu
3
menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan
komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga
memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan
informasi.
Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah
harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur
dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka
melaksanakan amanat rakyat.
Menurut radar Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) News
bahwa Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten
juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat.
Pada tanggal 18 Juli 1999 diadakan deklarasi rakyat Banten dialun-alun
Serang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun
pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi dan Komite
Pembentukan Provinsi Banten, Jumlah penduduk provinsi Banten dapat dilihat
pada Tabel 1.1
4
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Banten
Kabupaten atau Kota 2010 2011 2012 2013
Kabupaten Pandeglang 1.149.610 1.172.179 1.181.430 1.183.006
Kanupaten Lebak 1.204.095 1.228.884 1.239.660 1.247.906
Kabupaten Tangerang 2.834.376 2.960.474 3.050.929 3.157.780
Kabupaten Serang 1.402.818 1.434.137 1.448.964 1.450.894
Kota Tangerang 1.798.601 1.869.791 1.918.556 1.952.396
Kota Cilegon 374.559 385.720 392.341 398.304
Kota Serang 557.785 598.407 611.897 618.802
Kota Tangerang
Selatan 1.290.322 1.355.926 1.405.170 1.443.403
Banten 10.632.166 11.005.518 11.248.947 11.452.491
Sumber: BPS Banten 2013
Fenomena isu yang akan diteliti yaitu kabupaten dan kota di Provinsi
Banten yaitu mengenai opini laporan keuangan di 4 pemda yang memiliki
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2012 dan 2013.
Berdasarkan data yang diperoleh Teguh Mahardika pada Senin, 27 Mei
2013 − 17:22 WIB melalui Sindonews.com menyatakan bahwa di Provinsi
Banten 4 Daerah yang belum mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Pengelolaan keuangan di empat kabupaten/kota, yang ada di Provinsi
Banten, Kabupaten Lebak, Pendeglang, Serang, Kota Tangerang, Cilegon,
dan Serang masih menunjukan kelemahan. Dari Laporan hasil pemeriksaan
keuangan pada tahun 2012 lalu, hanya dua daerah yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara mengatakan, untuk
yang mendapatkan opini WTP yaitu Kota Tangerang sedangkan untuk
Kabupaten Serang mendapatkan WTP dengan paragraf penjelas.
5
“Kabupaten Lebak, Pendeglang, Kota Cilegon dan Kota Serang,
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” terang I Nyoman
Wara, usai menyerahkan LHP BPK kepada enam kabupaten/kota, di Kantor
BPK Perwakilan Banten, Senin (27/5/2013).
Pada tanggal 27 Mei 2013 I Nyoman mengatakan, walaupun belum ada
kenaikan opini bagi yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun secara umum sudah banyak peningkatan atas kualitas laporan
keuangan. Hal ini terlihat dari berkurangnya permasalahan–permasalahan
yang menjadi pengecualian dan sisanya mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Dalam rinciannya dapat
dilihat pada tabel 1.2
Tabel 2.1
Hasil Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota Provinsi Banten Tahun 2012
No Nama Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten
Hasil Opini Badan Pemeriksaan
Keuangan Tahun 2012
1 Kabupaten Serang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
dengan paragraf penjelas.
2 Kabupaten Tangerang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3 Kabupaten Pandeglang WDP (Wajar dengan Pengecualian)
4 Kabupaten Lebak WDP (Wajar dengan Pengecualian)
5 Kota Serang WDP (Wajar dengan Pengecualian)
6 Kota Cilegon WDP (Wajar dengan Pengecualian)
7 Kota Tangrang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8 Kota Tangrang Selatan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Sumber: BPK RI 2013
Pada tanggal 01/06/2014 – 15:04 di Serang bertempat di Kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Banten, Kepala Perwakilan Provinsi Banten, Efdinal,
S.E., M.M., yang didampingi oleh Kepala Sub Auditorat, Faisal Hendra, S.E.,
M.M., Ak., Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Suwito, M.M., beserta Ketua
Tim Senior Pemeriksa, Priyono, S.E., Ak., Puspitaningtyas, S.E., MSE.,
6
M.Ec., Ak., dan Sutrisno, S.H., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan enam entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah
Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang,
Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2013.
Adapun hasil dari pemeriksaan BPK RI dapat dilihat pada tabel 1.3
Tabel 2.2
Hasil Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota Provinsi Banten Tahun 2013
No Nama Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten
Hasil Opini Badan Pemeriksaan
Keuangan Tahun 2013
1 Kabupaten Serang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
dengan paragraf penjelas.
2 Kabupaten Tangerang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3 Kabupaten Pandeglang WDP (Wajar dengan Pengecualian)
4 Kabupaten Lebak WDP (Wajar dengan Pengecualian)
5 Kota Serang WDP (Wajar dengan Pengecualian)
6 Kota Cilegon WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7 Kota Tangrang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8 Kota Tangrang Selatan WDP (Wajardengan Pengecualian)
Sumber: BPK RI 2014
Masyarakat selaku stakeholder dari pemerintah daerah memiliki hak
untuk mengetahui penganggaran daerah, bagaimana suatu anggaran
direncanakan dan bagaimana suatu anggaran dilaksanakan. Dengan cara ini,
publik akan mampu mengukur kinerja dari anggaran daerah. Untuk tetap
dapat menjaga tujuan ini, pelaporan anggaran seharusnya dipublikasikan,
dengan didasarkan pada prinsip objektivitas, konsisitensi, materialitas, serta
pengungkapan (Ramba, 2008)
Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
7
Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan
kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam
mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan
anggaran.
Kemudian dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan timbul hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud merupakan susbistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Tuntutan transparansi dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam
pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dapat diartikan memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang – undangan (SAP,2005).
8
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan (SAP 2005) dari semua pengertian diatas dapat simpulkan agar
pengelolaan keuangan daerah efketif, efisien, transparan dan akuntabel maka
dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran,
hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang
diprogramkan yang sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah
lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya
akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar
Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi
pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan
Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar
akuntansi.
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya
adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar
akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun
2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi
9
pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang
bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan
presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu
termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai
substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik,
serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan
akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan
best practicedi dunia internasional.
Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset pada Kabupaten dan Kota di
Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mengatur
keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk menganalisa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten dan Kota
10
serta menunjukkan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam
pelaksanaan otonomi daerah tersebut yang benar-benar mencerminkan
kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis,
efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga akan melahirkan
kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif di Kabupaten
dan Kota di Provinsi Banten.
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, merupakan subjek pemberi
informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi
informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Pemerintah Kabupaten
Pandeglang merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang
berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, sangat rentan terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diharapkan
akan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten dan
Kota terutama di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Kabupaten Pandeglang, baik dari segi partisipasi, peraturan, transparansi,
ketangggapan, adanya keputusan bersama, keadilan, efektif dan efisiensi.
Dalam hal ini Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan peningkatan
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menerbitkan Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yang di dalamnya
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan
11
pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten pandeglang diwujudkan
dalam suatu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna menjawab
kebutuhan informasi keuangan bagi stakeholder, pihak-pihak yang terkait
pengelolaan keuangan daerah maupun masyarakat.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dikembangkan dengan
basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana
untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, dalam proses
komunikasi informasi keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah kabupaten Pandeglang menyajikan informasi keuangan
daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Data Penatausahaan Keuangan Daerah (DPKD),
Pengakuntansian Keuangan Daerah serta Data Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah diharapkan dapat memberikan informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan serta acuntable.
Menurut Qizink Pemerintahan Kabupaten Serang salah satu dari
Kabupaten Provinsi Banten menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012 pada
rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (17/6) siang.
Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sesuai Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa salah satu
kewajiban pemerintah daerah adalah menyampaikan raperda berupa laporan
keuangan pemerintah daerah paling lambat enam bulan setelah tahun
12
anggaran berakhir (Laporan ini disampaikan setelah sebelumnya diaudit oleh
BPK RI).
Menurut Tatu, pada 27 Mei 2013 lalu sudah disampaikan hasil audit BPK
RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Serang
tahun 2012. Hasilnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Ini merupakan penghargaan apalagi kita bisa memperoleh dua kali berturut-
turut. Saya apresiasi kepada semua yang ikut membantu mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting
sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak
Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good governance,
yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi,
akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan
hukum.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Misi utama dari
kedua undang - undang ini adalah desentralisasi fiskal yaitu pemberian
wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber
daya yang ada di daerah masing-masing, dan pemberian wewenang ini harus
diikuti dengan balance of power (kekuatan penyeimbang) dari anggota
legislatif sebagai social control dalam melakukan pengawasan terhadap
13
pelaksanaan anggaran, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat
nyata, yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas
masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil- hasil
pembangunan di seluruh daerah dan memperbaiki alokasi sumber daya
produktif.
Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik. World Bank (Bank Dunia)
mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan tatanan hukum dan politik
yang jelas bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam Renyowijoyo (2010).
Berdasarkan definisi tersebut United Nations Development Programe
(UNDP) yang dipercaya suatu badan bentukan perserikatan bangsa-bangsa
untuk pengembangan jaringan global atau eksekutif papan majlis umum PBB
mengemukakan bahwa karakteristik prinsip-prinsip good governance yang
saling terkait yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsive,
berorintasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas,
dan visi stratejik (Adisasmita, 2011).
14
Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Badjuri,
dkk. (2009), mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya PP No.24 tahun
2005 adalah agar laporan keuangan lebih accountable dan berkualitas.
Sedangkan, Aliyah, dkk. (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan
keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi akuntansi yang
terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat
dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat
dipahami oleh para pemakai (Huang dkk., 1999 dalam Xu dkk., 2003).
Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah
daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti
yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah
mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah (Galuh, 2010).
Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang
berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber
daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal
harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo
2006 dalam Indah Windrastuti, Rahardjo Adisasmita, R.A. Damayanti 2013) .
15
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan nilai
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2007).
Konsep transparansi adalah setiap program dan kegiatan pemerintah
terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsur
yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk
ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Bahrullah Akbar, 2013).
Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek
politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen
keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen
keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi
tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas
pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang
Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa Catatan atas Laporan
Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca
secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen
entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung
informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara
16
pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus
dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
Sumarlin (2004) dalam Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggara negara tak lepas dari
masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara,
karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses
pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya
terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal
inilah juga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Laporan keuangan dimaksud dapat meningkat kredibilitasnya dan pada
gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan
akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : dapat dipahami
(understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat
dibandingkan (comparability). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna
dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier, 2006).
Menurut Indah Windrastuti (2013) bahwa Karekteristik laporan
keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas.
Transparansi memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas
17
laporan keuangan dan menurut Lince Bulutoding (2011) menyatakan
Pengendalian Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good
governance.
Ada beberapa variabel yang berbeda seperti Sukhaemi menggunakan
variabel Tingkat Pengungkapan dan Kualitas kerja terhadap transparansi
keuangan daerah sedangkan untuk populasi ia menggunakan stakeholder
laporan keuangan pemerintah antara lain anggota DPRD, guru/dosen,
pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sedangkan peniliti ini menggunakan Variabel Pengendalian
Anggaran seperti Lince Bulutoding dan Karakteristik Laporan Keuangan
Daerah seperti Indah Windrastuti terhadap Transparansi Laporan Keuangan
Pemerintah seperti Sukhaemi, Lince Bulutoding dan Indah Windrastuti
sedangkan populasinya di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten
yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota
Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.
Berdasarkan latar belakang diatas, begitu penting transparansi laporan
keuangan terhadap kebutuhan dan sebagai informasi. Dalam sebuah laporan
keuangan harus mampu memenuhi karekteristik laporan keuangan sesuai
dengna standar yang ditentukan yang di dukung oleh pengendalian anggaran
sehingga pemerintahan kabupaten dan kota mampu menyajikan sebuah
laporan keuangan yang baik yang mampu ditransparansikan kepada
masyarakat umum atau sebuah transparansi ini tidak membutuhkan adanya
laporan keuangan yang memenuhi karakteristik serta pengendaian anggaran
18
sebagai alat bantu untuk menyelasikan sebuah laporan keuangan. Hal inilah
yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh
pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah terhadap
transparansi laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian dari latar belakang
maka penulis mencoba meneliti dengan judul ”Pengaruh Pengendalian
Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada
Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang hendak
diteliti yaitu sebagai berikut:
1. Apakah pengendalian anggaran berpengaruh secara parsial terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah penerapan karakteristik laporan keuangan berpengaruh secara
parsial terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah
berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah?
19
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengendalian anggaran dan
karekteristik laporan keuangan daerah yang diterapkan terhadap
transparansi keuangan pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik
laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah
3. Untuk menganalisi apakah pengendalian anggaran dan karakteristik
laporan keuangan daerah berpengaruh besar transparansi laporan keuangan
pemerintah
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:
1. Kontribusi Teoritis
Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang laporan keuangan,
terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai karakteristik laporan keuangan dan pengendalian anggaran
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah
2. Kontribusi Praktis
a. Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah ataupun pusat dalam
mengevaluasi kebijakan terhadap laporan keuangan yang dikelola agar
20
lebih memperhatikan kepatuhan terhadap karekteristik laporan
keuangan serta pengendalian anggaran yang tepat.
b. Masyarakat
Sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah guna
menjawab kebutuhan informasi keuangan bagi stakeholder, pihak-
pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah maupun masyarakat
serta ketepatan dalam penggunaan anggaran
c. Peneliti
Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyeselaraskan ilmu
yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, mengembangkan
pengetahuan penulis di bidang informasi penyusunan laporan
keuangan daerah yang memenuhi karakteristik laporan keuangan
daerah dengan adanya pengendalian anggaran serta terciptanya
transparansi pada laporan keuangan daerah.
21
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengendalian Anggaran
1. Pengertian Peengendalian Anggaran
Menurut Hansen & Mowen Management Accounting (3nd Ed.
Cincinnati, Ohio: South-Westerm Publishing Co. 1995) dalam Lince
Bulutoding (2011) Pengendalian (control) adalah mekanisme yang
dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai serta proses penetapan standar, dengan menerima
umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang
diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan
apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan anggaran menurut
Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi sector public untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
pada kebutuhan-kebutuhan tidak terbatas.
Pengertian ini dapat mengungkapkan peran strategis anggaran dalam
pengelolaan kekayaan sebuah organisasi public. Organisasi sector public
tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, tetapi
seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya
yang dimiliki, sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah
penting.
22
Pengendalian (controling) yang dilakukan oleh pemerintah, akan
mencegah defisit anggaran sehingga tujuan serta sasaran anggaran dapat
tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran akan bermanfaat untuk
kepentingan rakyat dan akan berpengaruh positif signifikan terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Anggaran juga suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk
perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka
waktu tertentu.
Dilihat dari beberapa pengertian diatas sangat jelas bahwa
pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) yang
dilakukan pimpinan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern yang digunakan dalam
sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan
keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.
2. Dasar-dasar Sistem Pengendalian
Cita-cita pemerintah daerah adalah bahwa tidak ada mata anggaran
tidak direalisasi, alokasi anggaran tepat waktu, efektif dan efisien, laporan
realisasi anggaran cacat atau temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK),
dan Laporan Keuangan siap saji tepat waktu, Laporan Keuangan siap
audit dan dipastikan memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Sebagian telah mampu
23
merealisasi impian itu, dan jumlahnya bertambah banyak.
Dasar umum pengendalian adalah tujuan pendirian, sasaran tahunan,
dan entitas pemerintah. Semua jenis organisasi kepemerintahan, misalnya
pendirian sebuah Pemda baru, pasti mempunyai maksud pendirian
organisasi, yang kemudian menjadi tujuan organisasi yang tak mungkin
dicapai oleh Pemda lama sebelum pemekaran. Tujuan tersebut
memerlukan strategi, program, dan aktivitas utama. Lalu, pelaksanaan
strategi, program, dan aktivitas untuk mencapai tujuan membutuhkan
pengendalian manajemen, agar tujuan tercapai secara ekonomis, efektif,
dan efisien. Pengendalian manajemen kepemerintahan meliputi beberapa
aktivitas yaitu:
a. perencanaan,
b. koordinasi, misalnya program bantuan sosial dan Pemda
c. komunikasi, misalnya telaah RAPBN oleh Kementerian Keuangan,
pelaporan laporan kinerja
d. pengambilan keputusan, misalnya pilihan pelaksana proyek, alokasi
dana saat bencana alam
e. motivasi, misalnya preferensi atau pengutamaan bantuan Pemerintah
Pusat kepada Pemda yang berhasil memeroleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) lebih
dahulu
f. pengendalian
g. penilaian kinerja entitas tersebut, misalnya laporan kinerja lain. Apabila
24
salah satu aktivitas pengendalian manajemen tersebut di atas tidak
memadai, maka tujuan berisiko tak tercapai atau tercapai kebetulan
dengan susah payah, berdarah-darah dan penuh pemborosan.
Adapun sistem pengendalian manajemen kepemerintahan dapat
didukung oleh beberapa faktor yaitu:
a. Struktur organisasi yang mengakomodasi sistem pengendalian
b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Lingkungan pendukung dan penyubur sistem pengendalian. Sebagai
misal, terdapat struktur sistem pengendalian manajemen terfokus pada
unit organisasi, sub-unit organisasi, satuan kerja dan/atau pusat
tanggung jawab yang lain.
Pusat pertanggungjawaban adalah basis utama perencanaan,
koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian,
dan penilaian kinerja. Sebagai misal, tanggung jawab seorang Bupati
sebuah Pemda dipecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban lebih kecil
berupa beberapa satker atau dinas, dinas lalu dipecah lagi menjadi
beberapa sub-dinas hingga tingkatan pelaksana program atau layanan
publik tertentu. Manajer pusat pertanggungjawaban adalah Bupati sebagai
pemegang anggaran (budget holder) dan sumber daya pemdanya yang lain
seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana fisik Kabupaten, sistem
Kabupaten, dan berbagai input lain.
Bupati bertanggung jawab mencapai target APBD, tujuan Pemda,
sasaran dengan tolok-ukur kualitas, kuantitas, kepatuhan jadual tiap
25
program, proyek, dan kegiatan pemdanya. DPRD bersama Bupati sebagai
CEO Pemda, membangun tolok ukur keberhasilan manajemen Pemdanya
masing-masing. Raihan kabupaten di bawah tolok ukur terkatagori sebagai
kegagalan kabupaten mencapai tujuan organisasi, penjelasan sebab
kegagalan dihadapan DPRD adalah bentuk pertanggungjawaban lazim.
3. Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintahan
Sistem pengendalian manajemen terfokus pada unit organisasi dan atau
pusat tanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban adalah basis
perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi,
pengendalian, dan penilaian kinerja.
Tujuan pembentukan pusat-tanggung jawab adalah membentuk basis
satuan/unit perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan,
motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja, serta membentuk basis
pemetaan piramida sub-tujuan dan berpuncak pada tujuan Pemda, menjadi
sarana pembangunan keharmonisan berbagai sasaran (goal-congruence,
critical path, bottle neck), dan sarana dasar kerjasama antar berbagai pusat-
pusat tanggung jawab, menjadi sarana delegasi wewenang.
Pusat tanggung jawab adalah pusat masalah dan pusat keputusan,
mendorong kemandirian, pertandingan kinerja antar tiap pusat
tanggungjawab, mendorong komitmen, membangkitkan greget, kreativitas
dan inovasi terobosan kinerja.
Pengendalian anggaran meliputi hal hal sebagai berikut:
a. Pengukuran layanan atau output versus target layanan atau tolok ukur
26
output
b. Rupiah realisasi mata anggaran versus anggaran
c. Penjelasan dan pertanggungjawaban penyimpangan keduanya.
Pengendalian anggaran berbagai sub-organisasi digabungkan menjadi
pengendalian organisasi di atasnya, (berjenjang ke atas) secara terus-
menerus sampai tergabung menjadi pertanggungjawaban Presiden kepada
DPR atau pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD.
Karena itu atasan bertanggung jawab atas kinerja realisasi anggaran
bawahan langsung, menanyai/memeriksa suborganisasi secara terus
menerus (dan memberi pengarahan) sepanjang tahun anggaran.
Suatu suborganisasi tak mampu mencapai subsasarannya mungkin
berpengaruh pada kinerja suborganisasi yang lain, secara langsung atau
tidak langsung. Dampak berantai atau dampak domino gagal-raihan sub-
sub organisasi selalu dipantau atasan sebagai pusat tanggung-jawab.
Proses penggunaan anggaran menciptakan kinerja organisasi tersebut.
Anggaran adalah alokasi-uang-terotorisasi bertujuan kinerja tertentu,
proses alokasi memenuhi kaidah ekonomis, efektivitas, dan efisiensi
anggaran akan selalu menghasilkan output atau hasil lebih baik dari tahun
ke tahun. Karena itulah, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan
pemborosan diperangi sepanjang proses perencanaan dan pengeluaran
anggaran.
Alokasi sempurna pada saat pengeluaran anggaran diterima 100%
oleh pihak terakhir penerima dan pemanfaat anggaran, misalnya raskin,
27
BOS, hibah, dan bantuan sosial. Tanpa basis atau bukti empiris, kebocoran
anggaran akibat rente-ekonomi sepanjang prosedur dan aliran anggaran,
dirasakan oleh sebagian orang, masih amat besar.
Proses alokasi anggaran penuh kebocoran merupakan tema sentral
GCG birokrasi, sistem pengendalian berupaya memberi solusi. Inilah inti
masalah pengendalian birokrasi. Aspek terpenting sistem pengendalian
manajemen adalah sistem informasi manajemen, khususnya sistem
pelaporan fakta/kebenaran-tepat waktu akan alokasi, penerima alokasi,
penggunaan alokasi, hasil/output/outcome/impact alokasi anggaran.
Rancangan membangun sistem pengendalian manajemen mencegah
rekayasa laporan, penundaan pelaporan, untuk menutupi rekayasa
lapangan (misalnya BOS, raskin, subsidi diterima oleh pihak yang
berkecukupan ekonomi).
4. Konsep Anggaran Pemerintah
Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuh proses yang
dilakukan oleh organisasi sector public untuk mengalokasikan sumber
daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan tidak terbatas. Pengertian
ini dapat mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan
kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya
ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, tetapi seringkali
keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki,
sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah penting.
Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi
28
kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran
finansial. Pembuatan anggaran dalam pemerintahan, merupakan sebuah
proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup
signifikan, berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan suwasta
yang muatan politisnya relative lebih kecil.
Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkungan
akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen
organisasi sector public adalah:
a. Anggaran sebagai alat perencanaan yaitu dengan adanya anggaran,
organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan
akan dibuat.
b. Anggaran sebagai alat pengebdalian yaitu dengan adanya anggaran
ini, sector public dapat menghindari adanya pengeluaran yang lebih
besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak
semestinya (misspending).
c. Anggaran sebagai alat kebijakan yaitu melalui anggaran, organisasi
sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
d. Anggaran sebagai alat politik yaitu adanya komitmen dalam
pengelolaan dalam melaksanakan program-program yang telah
dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi itu melalui
dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja atau
departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa
29
yang harus dilakukan oleh setiap divisinya.
f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja yaitu sebagai ukuran atau
patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target, baik
terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efesiensi biaya.
g. Anggaran sebagai alat motivasi yaitu anggaran dapat digunakan
sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang
tercantum sebagai target pencapaian.
5. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah
Ada beberapa pendekatan dalam pembuatan anggaran, diantaranya
yaitu:
a. Pendekatan Tradisional
Pendekatan ini disebut juga pendekatan tradisional karena pada awal
perkembangannya, anggaran dapat ditampilkan berdasarkan urutan pos
belanja. Tedapat dua ciri dalam pendekatan ini yaitu:
1) Anggaran tradisional menampilkan anggaran dalam presepektif
sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja.
2) Penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun
tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan
tingkat kenaikan tertentu.
Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran kas dengan
lebih baik. Angka-angka yang tertera dalam dokumen anggaran tersebut
menunjukan plafon anggaran batas atas yang boleh dilewati oleh polres
30
damai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
b. Pendekatan Kinerja
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khusunya kelemahan yang
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
c. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu
Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada system
penganggaran tradisional dan juga penganggaran kinerja. Pengaggran
tradisional diraskan menerbitkan pada control belanja namun terlalu
sedikit perhatian pada kualitas kerja sedangkan penganggaran kinerja
yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan dari
penganggaran tradisional ternyata juga memiliki kelemahan tersendiri.
Penganggaran kinerja berhasil melakukan pengukuran kinerja yang
efektif pada aspek-aspek kualitatif secara efektif, namun masih
terisolasi pada program atau kegiatan tahunan pemerintah yang dibuat
pada saat itu. Oleh karena itu meskipun ada perhatian pada hasil,
anggarankinerja dikatakan belum berhasil menghubungkan antara hasil
dengan proses perencanaan (tujuan dan sasaran) yang telah
direncanakan di awal, yang biasanya dibuat secara simulthan.
d. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol
Pendekatan pembatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau
program yang telah diadakan ditahun-tahun sebelumnya tidak secara
31
otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap
tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini
dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.
Proses dari anggaran berbasis nol yaitu:
1) Membagi-bagi program dan kegiatan dalam unit-unit keputusan
yaitu program, aktivitas, atau unit organisasi ditingkat yang rendah.
2) Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik, jasa spesifik
yang diberikan, sub unit organisasi, atau aktivitas alternative yang
dilakukan untuk mencapai tujuan dari program.
3) Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan
analisis lain (menggunakan pertimbangan politis)
4) Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapet
keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan (sama
dengan tahun lalu, ditambah atau dikurangi).
6. Struktur Anggaran Pemerintah
Secara umum, anggaran pemerintah dapat disusun menjadi dua yaitu:
a. Klasifikasi ekonomi dibuat berdasarkan jenis-jenis belanja yang
dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan public yang meliputi:
1) Kompensasi untuk pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Penggunaan asset tetap
4) Bunga
5) Subsidi
32
6) Hibah
7) Tunjangan social
8) Belanja lain-lain
b. Klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atas
fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Klasifikasi belanja berdasarkan
fungsi meliputi sebagai berikut:
1) Pelayanan umum
2) Pertahanan
3) Ketertiban umum
4) Ekonomi
5) Lingkungan hidup
6) Perumahan dan fasilitas masyarakat
7) Kesehatan
8) Parawisata, budaya dan agamaPendidikan
9) Jaminan sosial
B. Karakteristik Laporan Keuangan
1. Karakteristik Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten pada dasarnya dalam penyajiannya
masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah ini dibuktikan
pada pembentukan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan
daerah terkadang akan mengubah lebih baik agar mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) yang menunjukkan peningkatan opini
33
dikarenakan pemerintah kabupaten telah melakukan pembenahan terhadap
kelemahan dan ketidakpatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai
standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang
berpengaruh terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) (BPK-RI, 2012).
Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang
ditandai dengan keluarnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP yang mendahuluinya (PP No.
105 Tahun 2000).
Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket
undang-undang pengelolaan keuangan negara (UU 17 Tahun 2003, UU
No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan revisi paket undang-
undang otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun
2004) serta PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.
17 tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban
pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan
disusun sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2014) menyatakan ada
34
empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:
a. Dapat dipahami.
b. Relevan.
c. Keandalan.
d. Dapat diperbandingkan.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para
pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.
Menurut Bastian (2006), keempat karakteristik yang merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas relevan, andal,
dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Ke empat karakteristik berikut ini merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:
1. Relevan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila
informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan
35
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu
atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian,
informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya. Informasi yang relevan itu seperti:
1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) yaitu informasi
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu.
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) yaitu informasi dapat
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3) Tepat waktu yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan
selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi
setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan
informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta
secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi
36
jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1) Penyajian Jujur
2) Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
3) Dapat Diverifikasi (verifiability)
4) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda
jauh.
5) Netralitas
6) Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.
7) Dapat dibandingkan
8) Dapat dipahami.
3. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan
keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
37
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat difahami maksudnya adalah informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan,
serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.
C. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki
dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat
terhadap akses informasi.
Menurut Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) Pengelolaan keuangan
daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
38
dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai
berikut:
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan,efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan
bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
39
mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanannya dan atau keseimbangan distribusi
hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus
dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi
dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan
informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan
integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi, dan
penjabarannya. Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 71
Tahun 2010).
40
Menurut Sri Wisnu (2007) presepsi adanya transparansi pada laporan
keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Pemda mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang
memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat, misalnya melalui internet.
2. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD
akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum.
3. Laporan keuangan pemda tidak sekedar dapat diakses
(diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat
luas.
4. Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan /
dipublikasikan di media masa.
5. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat
mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil
pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa (auditor)
independent.
6. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama
periode tersebut tersedia untuk umum.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti.
Menurut Sedarmayanti (2007:38) dalam Diana Sari (2012) transparansi
41
adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa
individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan
tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa
seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan
data yang berhubungan dengan masalah tertentu (Mohamad Mahsun
2009:92).
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintah, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta
hasil-hasil yang dicapai (Bapenas 2003:18). Transparansi bermakna
tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan
publik dan proses pembentukannya.
Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut
sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa
memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya
kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok
masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat
atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam
perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian
pelaksanaan kebijakan. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan
keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan
keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005,
42
berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Galuh (2010). Penyusunan
laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang
merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan nilai
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2007)
Konsep transparansi adalah setiap program dan kegiatan pemerintah
terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsur
yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk
ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Bahrullah Akbar, 2013)
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah
lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya
akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar
Akuntansi Keuangan oleh IAI mulai dari Tahun 1994 kebutuhan standar
akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi
Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan
standar akuntansi.
43
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya
adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar
akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun
2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi
pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang
bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan
presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu
termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai
substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik,
serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan
akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan
44
best practicedi dunia internasional.
Pengantar ini menguraikan lebih lanjut tentang latar belakang,
kedudukan dan peran serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP), berikut penjelasan lingkup proses penyusunan SAP berbasis akrual
untuk selanjutnya disebut SAP (Berbasis Akrual) dan pentingnya isi pokok,
perbedaan mendasar antara SAP Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas
menuju akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (untuk
selanjutnya disebut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual), dan implementasi
SAP Berbasis Akrual. Isi dari pengantar ini dapat digunakan sebagai referensi
untuk memahami dan menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP yang Berlaku
di Indonesia yaitu:
a. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005
dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur
penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.
Konsekuensi Ditetapkannya PP SAP dengan ditetapkan PP SAP,
diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik
(good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang
perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka
implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan
45
dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada
SAP yaitu salah satunya untuk melaksanaan Daerah Media Inkubator (DMI)
secara sukarela dalam penerapan PP SAP.
Daerah Media Inkubator (DMI) adalah salah satu program Departemen
Dalam Negri melalui Ditjen BAKD dalam rangka menegakkan pilar good
governance: akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi, melalui
pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, diklat, konsultasi dan
pengawasan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah,
dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada para
stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya).
D. Laporan Keuangan
Beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli ekonomi :
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Penelitian
yang dilakukan Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai
salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai
sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber
daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak
diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan
keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
46
Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan
capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu
entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam
laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan
keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia
dan Retrinasari, 2007).
Menurut Apriyono (2008), definisi laporan keuangan adalah ringkasan
dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau
aktivitas perusahaan tersebut.
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah :
“Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut
karakteristik ekonominya” (IAI, 2012)
Menurut Hongren (2007:25) laporan keuangan merupakan dokumen yang
melaporkan tentang kondisi perusahaan dalam istilah moneter dan
menyediakan informasi untuk membantu dalam membuat keputusan
berdasarkan informasi tersebut, sedangkan pelaporan keuangan merupakan
tahap penyampaian data keuangan termasuk didalamnya catatan atas laporan
keuangan yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya atau
kewajiban suatu entitas pada suatu periode tertentu, ataupun informasi
akuntansi yang berhubungan kepada pihak yang membutuhkan untuk
47
mendukung tindakan mereka dalam mengambil keputusan usaha (Jusuf, 2006
dalam Anisma et. al., 2012).
Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan
adalah :
a. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk
membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal dan eksternal.
b. Merupakan potret pemerintahan, yaitu dapat menggambarkan kinerja
keuangan maupun kinerja manajemen pemerintahan dalam setiap kondisi.
c. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan
dalam suatu periode dalam kurun waktu setahun.
d. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi selama periode yang bersangkutan.
Tujuan peneiltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan (informasi laporan
keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten atau
Kota di Provinsi Banten.
E. Penelitian Terdahulu
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel
2.1
48
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Penulis
(Tahun) Judul
Metodologi Penelitian Hasil
Persamaan Variabel Perbedaan Variabel
1 Lince
Bulutoding
(2011)
Pengaruh
Pengawasan dan
Pengendalian
Anggaran
Terhadap Good
Govermance
Dalam penelitian
sebelumnya ada persamaan
variabel yaitu: pada variabel
Pengaruh Pengendalian
Anggaran dan sama-sama
menggunakan Regresi
Berganda pada pengolahan
datanya
Dalam penelitian sebelumnya ada
perbedaan pada variael Y yaitu
Good Govermance yang tidak
digunakan pada penelitian ini dan
objek penelitian yang digunakan
sebelumnya berbeda yaitu
penelitian ini menggunakan
daerah kabupaten dan Kota di
Provinsi Banten sedangkan
penelitian terdahulu menggunakan
Makasar
Pengawasan dan
Pengendalian
Anggaran
berpengaruh positif
terhadap Good
Govermance
2 Diana Sari
(2012)
Pengaruh
Pengendalian
Internal Terhadap
Transparansi
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Dalam penelitian
sebelumnya ada persamaan
variabel Y yaitu pada
variabel Transparansi
Laporan Keuangan Daerah
Dalam penelitian sebelumnya ada
perbedaan pada variabel X yaitu
pengendalian internal yang tidak
digunakan dalam penelitian ini
dan Pada objek penelitianpun
berbeda, pada penelitian
sebelumnya dikota Cimahi
sedangkan penelitian ini di
Kabupaten atau Kota yang ada di
Provinsi Banten Pemerintah
Pengendalian Internal
berpengaruh positif
terhadap Transparansi
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Bersambung kehalaman berikutnya
49
Lanjutan tabel 2.1
No Penulis Judul Metodologi Penelitian Hasil
Persamaan Variabel Perbedaan Variabel
3 Siti Aliyah
dan
Aida Nahar
(2012)
Pengaruh
Penyajian Laporan
Keuangan Daerah
dan Aksesibilitas
Laporan Keuangan
Daerah Terhadap
Transparansi dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara
Persamaan pada penelitian
sebelumnya yaitu pada
Variabel Y yaitu
Transparansi dan sama-
sama pada pengolahan data
menggunakan analisis
regresi berganda
Dalam penelitian sebelumnya ada
beberapa variabel yang tidak
digunakan dalam penelitian ini
yaitu pada variabel penyajian
laporan keuangan (X1) dan
akssebilitas laporan keuangan
daerah (X2) yangtidak digunakan
dalam penelitian ini dan populasi
yang digunakan pada penelitian
sebelumnya yaitu kabupaten
jepara
Penyajian Laporan
Keuangan Daerah dan
Aksesibilitas Laporan
Keuangan Daerah
berpengaruh
signifikan terhadap
Transparansi dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara
4 Indah
Windrastuti
(2013)
Pengaruh
Karakteristik
Laporan Keuangan
Daerah terhadap
Transparansi dan
Akutabilitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros
Persamaan pada penelitian
sebelumnya yaitu pada
variabel Karakteristik
Laporan Keuangan Daerah
Dalam penelitian sebelumnya ada
variabel yang tidak digunakan
dalam penelitian ini yaitu
akutabilitas, pengolahan data yang
menggunakan Analisis Data
Structural Equation Modelling
(SEM) dengan aplikasi AMOS
ver 5 dan populasi yang
digunakan dalam penelitian
sebelumnya yaitu Kabupaten
Maros
Karakteristik Laporan
Keuangan Daerah
berpengaruh positif
terhadap Transparansi
dan Akutabilitas
Laporan Keuangan
Pemerintahan
Kabupaten Maros
50
F. Keterkaitan antar Variabel dan Hipotesis
Hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dengan variabel
dependen dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pengaruh Pengendalian Anggaran dalam Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah
Dengan adanya pengendalian (controling) yang dilakukan oleh
pemerintah, akan mencegah defisit anggaran sehingga tujuan serta sasaran
anggaran dapat tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran akan bermanfaat
untuk kepentingan rakyat dan akan berpengaruh positif signifikan terhadap
tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lince
Bulutoding tahun 2011 yang menyatakan pengendalian anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance.
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut
H1: Pengendalian anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah.
2. Karakteristik Laporan Keuangan dalam Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah
Karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas
yang dikehendaki sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indah
Windrastuti tahun 2013 yang menyatakan karekteristik laporan keuangan
berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Transparansi
51
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan
keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut
H2: karakteristik laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah.
3. Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Pada
Transparansi Laporan Keuangan Daerah.
Anggaran merupakan peran yang sangat strategis dalam
pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sector public
tentunya ingin memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat tetapi
seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya
yang dimiliki, sudah jelas bahwa fungsi dan peran anggaran ini sangatlah
penting. Anggaran juga suatu rencana terinci yang dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang,
untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam
jangka waktu tertentu dengan hal ini penyusunan laporan keuangan harus
sesuai dengan perencanaan anggaran, untuk menjadikan laporan keuangan
yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat difahami.
Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince
Bulutoding tahun 2011, Indah Windrastuti tahun 2013, Siti Aliyah dan
Aida Nahar tahun 2012.
Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan secara
simultan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan
52
pemerintah.
G. Kerangka Pemikiran
Menurut Hamid (2007) mendefinisikan bahwa kerangka pemikiran
adalah sebagai berikut: “Kerangka pemikiran adalah merupakan sintesa dari
serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya
merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi
atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan”.
Kerangka ini merupakan model konseptual bagaimana teori hubungan
dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitiaan
ini adalah “Pengukuran pengendalian anggaran dan karakteristik laporan
keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan kabupaten atau kota
di Provinsi Banten”
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam
gambar 2.1
53
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Judul
Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
terhadap Transparansi Laporan Keuanngan Pemerintah
Fenomena: Provinsi Banten 4 Daerah yang masih mendapat opini dengan
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)pada Tahun 2012 dan
2013
Pengendalian Anggaran (X1)
Lince Bulutoding Tahun (2011)
Karakteristik Laporann
Keuangan Daerah (X2)
Indah Windrastuti Tahun 2013
Transparansi Laporan Keuangan
Pemerintah (Y)
Indah Windrastuti Tahun 2013,
Lince Bulutoding Tahun 2011,
Diana Sari Tahun 2012,
Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)
Kesimpulan dan Saran
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Model Penelitian: Regresi Berganda
Isu: 1. Krisis ekonomi yang telah menurun kepercayaan publik terhadap
pemerintahan
2. Disentralisasi fiskal yang menuntut adanya transparansi anggaran, akses
informasi mengenai keuangan dapat diakses dengan mudah, dan dapat
dilihat oleh umum (PP No 71 2010)
Uji Asumsi Klasik
Uji Hipotesis: Uji Determinan, Uji T, Uji F
54
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yang dapat di uji
hipotesisnya. Objek penilitian yang diambil adalah beberapa sampel dari
berbagai Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten diantaranya
Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang,
Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Para pegawai Pemerintahan
Daerah yang terlibat dalam penyusunan sebuah Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten atau Dinas Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah yang akan dijadikan responden.
Keuangan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan diperlukan sumber
daya manusia yang memadai, sumber pembiayaan yang memadai, dan
dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya.
Penerapan prinsip tersebut akan menghasilkan pengelolaan keuangan
daerah yang tertuang dalam APBD yang benar-benar mencerminkan
kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis,
efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sehingga akan melahirkan
kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
55
B. Metode Penentuan Populasi dan Sampel
Teknik penentuan populasi (orang atau kejadian) yang dinyatakan mudah
diperoleh oleh peneliti, Populasi yang digunakan yaitu Kantor Kabupaten dan
Kota di Provinsi Banten. Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik Convenience Sampling yaitu pengumpulan data atas
dasar kemudahan, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat
kooperatif (Hamid, 2010) yaitu, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan
dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang
berkaitan dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data
yang langsung diperoleh dari sumber data asli. Untuk mengumpulkan data
yaitu dengan menggunakan metode kuesioner, artinya dengan membagikan
daftar pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu
pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan
transparansi laporan keuangan pemerintah. Kuesioner diberikan kepada
setiap kantor Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Banten pada
56
Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sebagai responden
dalam penelitian ini.
D. Metode Analisis Data
Data yang digunakan dipenelitian ini adalah metode analisis statistik yang
perhitungannya dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) versi 20. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara
variabel pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan
daerah (X2) dan transparansi laporan keuangan daerah (Y). Metode analisis
data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan
uji hipotesis.
1. Statistik deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai
rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum dan minimum,
(Ghozali, 2011).
2. Uji kualitas data
a. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,
2011).
Imam Ghozali (2011) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Repeated Measure atau pengukuran ulang: Disini seseorang akan
57
disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan
kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2) One Shot atau pengukuran sekali saja: Disini pengukurannya hanya
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.
Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian
Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan
nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnaly, 1960 dalam Ghozali, 2011).
b. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).
Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson
Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang
diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation
yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh
adalah valid (Ghozali, 2011).
3. Uji asumsi klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti
melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
58
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan metode
VIF (Variance Inflation Factor). Nilai Tolerance berkebalikan dengan
VIF. Tolerance adalah besarnya variasi dari satu variabel independen
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sedangkan
VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang dijelaskan
oleh variabel independen lainnya. Uji multikolonieritas dilihat dari
nilai tolerance kurang dari 1% dan Variance Inflantion Factor (VIF)
kurang dari 10% serta besaran korelasi antar variabel independen
b. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi,
variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai
distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Dalam penelitian
ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot).
Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-
titik data menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik
data searah mengikuti garis diagonal.
Selain menggunakan analisis grafik peneliti juga menggunakan analisis
statistik yaitu menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S).
Uji statistik kolmogrov-smirnov adalah salah satu pengujian yang
dilakukan untuk mendeteksi normalitas melalui pengamatan residual.
Kelebihan dari pengujian ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan
persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang
59
sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep
dasar dari uji normalitas kolmogorov-smirnov membandingkan
distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi
normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah
ditansformasikan dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi
sebenarnya uji kolmogorov-smirnov adalah uji beda antara data yang
diuji nomalitasnya dengan data normal baku.
Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi dibawah 0,05 berarti
terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05
maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Caranya adalah dengan
menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:
H0 : Data residual terdistribusi secara normal
Ha : Data residual tidak terdistribusi secara normal
Penerapan uji kolmogorov-smirnov adalah bahwa jika signifikansi
dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang
signifikansi dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak
normal dan H0 ditolak.
Sedangkan, jika signifikansi diatas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara data yang diuji normal karena tidak berbeda
dengan normal baku dan H0 diterima (Ghozali, 2011).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
60
yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara
nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Jika menunjukkan suatu
pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian
menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi
heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang
jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
Selain menggunakan analisis grafik, peneliti juga menggunakan
analisis statistik yaitu dengan uji glejser. Dalam uji glejser
mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel
independen. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2011).
4. Uji Hipotesis
Uji hipotesis terbagi menjadi dua macam yaitu uji interaksi dan uji regresi
linear berganda. Penjelasan masing-masing dari kedua metode tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Uji Regresi Linear Berganda
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
regresi linier berganda. Regresi berganda dapat didefinisikan sebagai
pengaruh antara lebih dari dua variabel, di mana terdiri dari dua atau
61
lebih variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat)
dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan
persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (Kurniawan, 2011:36).
Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah:
Dimana:
Y = Transparansi Laporan Keuangan Daerah
= Konstanta
= Koefisien Regresi
X1= Pengendalian Anggaran
X2= Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
= Error
b. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang
kecil berarti kemampuan variabel - variabel dependen amat terbatas.
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam
model.
Acuan yang menjadi ukuran seberapa besar penjelasan R2 adalah
sebagai berikut:
0,00 – 0,199 : Sangat Rendah
0,20 – 0,399 : Rendah
62
0,40 – 0,599 : Sedang
0,60 – 0,799 : Kuat
0,80 – 1,000 : Sangat Kuat
Insukindro (1998) dalam Ghozali (2011) menekankan bahwa koefisien
determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria
memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear
menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten
dengan teori ekonimika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari
ujian asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir
yang baikdan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik.
Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap
jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap
tambahan satu variabel independen, maka R2
pasti meningkat tidak
perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2
pada saat
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2
, nilai
Adjusted R2
dapat naik atau turun apabila satu variabel independen
ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011).
c. Uji Statistik t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (secara
individual) variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen
(terikat) diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Menurut Santoso
(2000:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
63
1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima atau
Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen
(bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan secara individual
terhadap variabel dependen (terikat).
2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak atau
Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen
(bebas) mempunyai pengaruh signifikan secara individual terhadap
variabel dependen (terikat).
d. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)
Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas)
terhadap variabel dependen (terikat) diuji dengan tingkat signifikansi
0,05. Menurut Santoso (2000:120) dasar pengambilan keputusan
adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima atau
Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh signifikan secara
bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).
2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak atau
Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
independen (bebas) mempunyai pengaruh signifikan secara
bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).
64
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi variabel independen
dan variabel dependen yang digunakan sebagai operasional dan
pengukurannya. Penjelasan masing-masing variabel independen dan variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel Independen
Variabel independen atau bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan
atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah:
a. Pengendalian Anggaran
Anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap
pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai
instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran
Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
menduduki posisi sentral (central position) dalam upaya
pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.
Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini diukur
menggunakan instrumen yang dikembangkan Gustriani (2013) yang
terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4),
ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1).
65
b. Karakteristik Laporan Keuangan
Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para
pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.
Menurut Bastian (2006), keempat karakteristik yang merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas relevan, andal,
dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penelitian ini diukur
menggunakan instrumen yang dikembangkan Gustriani (2013) yang
terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4),
ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1).
2. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel independen. Pada bagian ini akan diuraikan
definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan
operasional dan cara pengukurannya. Variabel dependennya adalah
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
66
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan
Gustriani (2013) yang terdiri dari 5 likert, diantaranya: sangat setuju (skor
5), setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak
setuju (skor 1).
Gambar ini merupakan Overasional Variabel dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Tabel 3.1 Lanjutan
Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Pengukuran
Pengendalian
Anggaran (XI)
(Lince
Bulutoding
2011 dan
Jhony Saputra
2013)
1. Pengendalian
internal
Keandalan
laporan
keuangan yang
berlaku umum
1 Likert
Kepatuhan
terhadap
Undang-Undang
dan peraturan
2
Efektivitas dan
Efisiensi operasi
3
2.Pengendalian
manajemen
pemerintahan
Perencanaan 4 Likert
Koordinasi
Komunikasi
Pengambilan
keputusan
Motivasi
Pengendalian
Penilaian
Kinerja
3.Sistem
Pengendalian
Manajemen
Pemerintahan
Struktur
Organisasi yang
mengakomodasi
system
pengendalian
5 Likert
67
Tabel 3.1 Lanjutan
Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Pengukuran
Pengendalian
Anggaran (XI)
(Lince
Bulutoding
2011 dan
Jhony Saputra
2013
Manajemen
SDM
Lingkungan
4.Konsep
Pengendalian
Manajemen
Pemerintahan
Pengendalian
preventif
6 Likert
Pengendalian
Operasional
Pengendalian
Kinerja
5.Fungsi
Pengendalian
Anggaran
Pelaksanaan
urusan
penyiapan
administrasi
anggaran
7 Likert
Pelaksanaan
urusan
Penyiapan
penyusunan,
pengkoordinasia
n dan
pengintegrasian
rencana revisi
Daftar Isiaan
Penyelenggaraa
n Anggaran
Pelaksanaan
urusan
penyiapan
pengintegrasian
penyusunan
analisa evaluasi
program dan
anggaran
Pelaksanaan
urusan
penyiapan
penyusunan dan
pengintegrasian
laporan belanja
8
68
Tabel 3.1 Lanjutan
Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Pengukuran
Pengendalian
Anggaran (XI)
(Lince
Bulutoding
2011 dan
Jhony Saputra
2013
Pelaksanaan
urusan
koordinasi
intern dalam
penyusunan
laporan
6.Fungsi
anggaran
dalam
manajemen
organisasi
sector public
Anggaran
sebagai alat
perencanaan
9 Likert
Anggaran
sebagai alat
pengendalian
Anggaran
sebagai alat
kebijakan
Anggaran
sebagai alat
politik
Anggaran
sebagai alat
komunikasi dan
koordinasi
7. Struktur
anggaran
pemerintah
Kasifikasi
Ekonomi
10 Likert
Klasifikasi
Fungsional
Karakteristik
Laporan
Keuangan
Daerah (X2)
(Indah
Windrastuti
2013)
Karakteristik
Laporan
Keuangan
11 Likert
1.Relevan Memiliki
manfaat umpan
balik
12 Likert
Memiliki
manfaat
prediktif
Tepat waktu 13 Likert
Lengkap 14 Likert
2.Andal Penyajian jujur 15 Likert
69
Tabel 3.1 Lanjutan
Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Pengukuran
Karakteristik
Laporan
Keuangan
Daerah (X2)
(Indah
Windrastuti
2013)
Informasi
Dapat
Diverfikasi
16 Likert
Informasi yang
disajikan dapat
diuji
17 Likert
Netralitas
Informasi
diarahkan pada
kebutuhan
umum
18 Likert
3.Dapat
Dibandingkan
Perbandingan
internal
19 Likert
Perbandingan
eksternal
4.Dapat
Difahami
Pemahaman
pengguna
laporan
keuangan
20 Likert
Transparansi
Laporan
Keuangan
Daerah
(Indah
Windrastuti
2013, Lince
Bulutoding
2011, Diana
Sari 2012, Siti
Aliyah dan
Aida Nahar
2012)
Transparansi
Informasi
Informasi
keuangan dan
fiscal dalam
bentuk relevan
dan mudah
dipahami
21 dan 22 Likert
Ketersediaan
informasi
kepada publik
23 Likert
Proses
penganggaran
yang terbuka
24 Likert
Jaminan
integritas
25 Likert
PP No. 24 tahun
2005 yang
diperbaharui PP
No. 71 Tahun
2010
Pemda
mempunyai
system
informasi
keuangan daerah
yang dapat
26 Likert
70
Tabel 3.1 Lanjutan
Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir
Pertanyaan
Skala
Pengukuran
Transparansi
Laporan
Keuangan
Daerah
(Indah
Windrastuti
2013, Lince
Bulutoding
2011, Diana
Sari 2012, Siti
Aliyah dan
Aida Nahar
2012)
diakses oleh
masyarakat
Pertanggung
jawaban laporan
keuangan yang
bersifat terbuka
oleh kepala
daerah terhadap
DPRD
27 Likert
Laporan
keuangan pemda
dapat dilihat
oleh umum
28 Likert
Laporan
keuangan pemda
diperiksa oleh
BPK RI dan
diumumkan
kemedia masa
29 Likert
71
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Umum Gambaran Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Banten pada Dinas Pengelolaan Keuanga Pendapatan dan Aset, serta
Kepala Bagian Akuntansi. Pada tanggal 18 Juli 1999 diadakan deklarasi
rakyat Banten dialun-alun serang yang kemudian Badan Pekerja Komite
Panitia Provinsi Banten menyusun pedoman Dasar serta Rencana Kerja
dan Rrekomendasi dan Komite Pembentukan Provinsi Banten.
Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010 Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.632.166
jiwa. Dengan presentase 67,01% penduduk perkotaan dan 32,99%
penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai
2,78 % /tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa/km2. Provinsi Banten terdiri
dari 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangrang, Kota Serang, Kota
Cilegon, Kota Tangrang dan Kota Tangrang Selatan. Dalam hal ini
populasi yang diambil hanya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,
Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang
Selatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset dan Setda
Bagian Akuntansi. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel
4.1
72
Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian
No Kabupaten/Kota Kuesioner
Dikirim
Kuesoiner
Diterima
1 Kabupaten Pandeglang 12 12
2 Kabupaten Serang 10 6
3 Kabupaten Lebak 12 12
4 Kota Serang 12 2
5 Kota Cilegon 11 11
6 Kota Tangerang Selatan 11 11
Jumlah 68 54
Sumber: Data Primer diolah 2014
Pada penelitian ini, sampel dipilih dengan metode Conveience
Sampling. Melalui metode Conveience Sampling diharapkan sampel dapat
mewakilli populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian
yang telah dijelaskan sebelumnya.
Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner
penelitian secara langsung seperti dengan cara mendatangi responden, serta
secara tidak langsung melalui perantara kepada responden yang bekerja
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset pada Kabupaten
dan Kota diProvinsi Banten yang menjadi sample penelitian ini. Penyebaran
dan pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 1 November
hingga 17 Desember 2014.
Peneliti mengambil sampel sebanyak 3 Kabupaten dan 3 Kota
diProvinsi Banten. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 68 buah dan
jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 54 kuesioner atau 79%,
kuesioner yang tidak kembali sebanyak 33 buah atau 33%, kuesioner yang
dapat diolah berjumlah 52 buah atau 76%, sedangkan kuesioner yang tidak
73
dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria sebagai sampel dan tidak diisi
secara lengkap oleh responden sebanyak 2 buah atau 3%. Gambaran
mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.2.
Tabel 4.2
Total Pengiriman dan Pengembalian Kusioner
Keterangan Jumlah Presentase
Kusioner yang dikirim 68 100%
Kusioner yang kembali 54 79%
Kusioner yang tidak dapat digunakan 2 3%
Kusioner yang dapat digunakan 52 76%
Sumber : Data Primer yang diolah 2014
2. Karakteristik Profil Responden
Responden dalam penelitian ini adalah para pekerja di Kabupaten dan
Kota di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,
Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang
Selatan pada Dinas Pengelolaan Keuanga Pendapatan dan Aset, serta
Kepala Bagian Akuntansi. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas
responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan formal,
pengalaman kerja, jabatan dan usia responden.
a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan jenis kelamin jika 1 (wanita) dan 2 (pria)
Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
1 22 42,3 42,3 42,3
2 30 57,7 57,7 100,0
Total 52 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
74
Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 22 orang atau 42%
responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dan sisanya
sebesar 30 orang atau 57% responden berjenis kelamin pria, hal ini
dikarenakan para pekerja yang menuntut untuk memerlukan waktu
yang lebih banyak dan tenaga yang lebih besar dalam pekerjaannya
sehingga responden dalam penelitian ini mayoritas pria.
b. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan formal
Tabel 4.4 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan
pendidikan formal jika 1(SMA), 2 (D3), 3 (S1), 4 (S2), dan 5
(Lainnya)
Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1 7 13,5 13,5 13,5
2 4 7,7 7,7 21,2
3 29 55,8 55,8 76,9
4 12 23,1 23,1 100,0
Total 52 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden berpendidikan formal Strata Satu (S1) dengan jumlah 29
responden atau 55.8%, Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah 12
responden atau 23.1%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah
7 responden atau 13,5% dan Diploma (D3) dengan jumlah 4 responden
atau 7,7%. Hal ini diduga karena di Indonesia pada umumnya standar
pendidikan untuk menjadi pegawai pemerintahan daerah minimal
75
Strata Satu (S1) sehingga mayoritas responden dalam penelitian ini
memiliki pendidikan formal Strata Satu (S1).
c. Deskripsi responden berdasarkan jabatan di kantor kabupaten dan kota
Tabel 4.5 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan
jabatan di Kabupaten dan Kota, jika 1 (Kepala SKPD), 2 (Kabag
Keuangan), 3 (Staf Pegawai).
Tabel 4.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 10 19,2 19,2 19,2
3 42 80,8 80,8 100,0
Total 52 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diperoleh informasi bahwa
mayoritas responden sebesar 80.8% atau sebanyak 42 orang memiliki
jabatan sebagai staf pegawai. Responden yang menjabat sebagai
kasubag keuangan sebanyak 10 orang atau sebesar 19.2%. Hal ini
dikarenakan semakin tinggi jabatan seorang pegawai, maka semakin
tinggi pula tingkat kesibukannya, sehingga data responden dalam
penelitian ini didominasi oleh staf pegawai.
d. Deskripsi responden berdasarkan usia
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang bekerja di
kabupaten dan kota diprovinsi Banten sebesar 8,2% diantaranya
berusia 40 tahun,6,1% diantaranya berusia 30, 33, 37, 38, 43 dan 52
76
tahu, 4,1% diantaranya berusia 23, 32, 34, 35, 41, 42, 46, dan 54 tahun,
2,0% diantaranya berusia 21, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 39, 48, 49, dan 53.
Hal ini mungkin dikarenakan responden penelitian ini didominasi oleh
staf pegawai dan kasubag keuangan, sehingga usia responden dalam
penelitian ini mayoritas berusia muda.
Tabel 4.6
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
21 1 1,9 2,0 2,0
23 2 3,8 4,1 6,1
24 1 1,9 2,0 8,2
25 1 1,9 2,0 10,2
27 1 1,9 2,0 12,2
28 1 1,9 2,0 14,3
30 3 5,8 6,1 20,4
31 1 1,9 2,0 22,4
32 2 3,8 4,1 26,5
33 3 5,8 6,1 32,7
34 2 3,8 4,1 36,7
35 2 3,8 4,1 40,8
36 1 1,9 2,0 42,9
37 3 5,8 6,1 49,0
38 3 5,8 6,1 55,1
39 1 1,9 2,0 57,1
40 4 7,7 8,2 65,3
41 2 3,8 4,1 69,4
42 2 3,8 4,1 73,5
43 3 5,8 6,1 79,6
46 2 3,8 4,1 83,7
48 1 1,9 2,0 85,7
49 1 1,9 2,0 87,8
52 3 5,8 6,1 93,9
53 1 1,9 2,0 95,9
54 2 3,8 4,1 100,0
Total 49 94,2 100,0
Missing System 3 5,8
Total 52 100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
77
e. Deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja
Berdasarkan tabel 4.7 dibawah ini, dapat diketahui bahwa
mayoritas responden sebanyak 28 orang atau sebesar 53.8% memiliki
pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun (3), 17 responden atau 32,7%
memiliki pengalaman kerja selama 5-10 tahun (2) sedangkan sisanya 7
responden atau 13,5% memiliki pengalaman bekerja selama kurang
dari 5 tahun sebagai seorang pegawai pemerintah daerah.
Tabel 4.7
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1 7 13,5 13,5 13,5
2 17 32,7 32,7 46,2
3 28 53,8 53,8 100,0
Total 52 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah 2014
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi
pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan
transparansi laporan keuangan pemerintah akan diuji secara statistik
deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.8.
Tabel 4.8
Hail Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
TPA 52 40 50 43,00 2,890
TKLKD 52 35 50 43,27 3,966
TTLKP 52 31 45 38,00 4,233
Valid N (listwise) 52
Sumber: Data primer yang diolah 2014
78
Tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada variabel pengendalian anggaran
jawaban minimum responden sebesar 40 dan maksimum 50, dengan rata-
rata total jawaban 43,00 dan standar deviasi sebesar 2,890 dan variabel
karakteristik laporan keuangan daerah jawaban minimum responden
sebesar 35 dan maksimum 50, dengan rata-rata total jawaban 43,27 dan
standar deviasi sebesar 3,966. Sedangkan pada variabel transparansi
laporan keuangan pemerintah jawaban minimum responden sebesar 31
dan maksimum 45, dengan rata-rata total jawaban 38,00 dan standar
deviasi sebesar 4,233.
2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya
suatu kusioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson
Corelation, pedoman suatu model dilakukan valid jika tingkat
signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat
dikatakan valid (Ghozali, 2011). Tabel berikut ini menunjukan hasil uji
validitas dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
pengendalian anggaran, karakteristik laporan keuangan daerah dan
transparansi laporan keuangan pemerintah dengan 52 sampel
responden.
79
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Pengendalian Anggaran
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig (2-tailed) Keterangan
1 ,489** ,000 Valid
2 ,650** ,000 Valid
3 ,275** ,048 Valid
4 ,597** ,000 Valid
5 ,534** ,000 Valid
6 ,425** ,002 Valid
7 ,582** ,000 Valid
8 ,538** ,000 Valid
9 ,568** ,000 Valid
10 ,445** ,001 Valid
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukan bahwa variabel
pengendalian anggaran mempunyai kriteria valid untuk semua item
pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Karakteristik Laopran Keuangan Daerah
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig (2-
tailed)
Keterangan
11 ,622** ,000 Valid
12 ,581** ,000 Valid
13 ,645** ,000 Valid
14 ,653** ,000 Valid
15 ,654** ,000 Valid
16 ,705** ,000 Valid
17 ,752** ,000 Valid
18 ,684** ,000 Valid
19 ,676** ,000 Valid
20 ,419** ,002 Valid
Sumber: Data primer yang diolah 2014
80
Tabel 4.10 menunjukan variabel karakteristik laporan keuangan
daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan
nilai signifikan lebih kecil dari 0,05
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Correlation
Sig (2-tailed) Keterangan
21 ,608** ,000 Valid
22 ,512** ,000 Valid
23 ,850** ,000 Valid
24 ,805** ,000 Valid
25 ,708** ,000 Valid
26 ,728** ,000 Valid
27 ,733** ,000 Valid
28 ,755** ,000 Valid
29 ,736** ,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.11 menunjukan variabel karakteristik laporan keuangan
daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan
nilai signifikan lebih kecil dari 0,05
b. Hasil Uji Reabilitas
Uji reabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari
instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dilakukan
reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel 4.
menunjukan hasiuji reabilitas untuk tiga variabel penelitian.
81
Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
Pengendalian Anggaran ,792 Realiabel
Karakteristik Laporan
Keuangan Daerah
,880 Realiabel
Transparansi Laporan
Keuangan Pemerintah
,911 Realiabel
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.12 menunjukan nilai cronbach’s alpha atas variabel
pengendalian anggaran 0,792, karakteristik laporan keuangan daerah
0,880, teransparansi laporan keuangan pemerintah sebesar 0,911.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam
kusioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih
besar dari 0,6 (Ghazali, 2011). Hal ini menunjukan bahwa setiap item
pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang
konsisten yang berarti bila pernyataanitu diajukan kembali akan
diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS
Statistik versi 20. Untuk mendapatkan estimasi yang terbaik, terlebih
dahulu data primer tersebut harus dilakukan pengujian asumsi klasik,
yaitu: uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.
a. Hasil Uji Multikolonieritas
Untuk mendeteksi adanya probel multiko, maka dapat
dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.
82
Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) -6,283 6,180 -1,017 ,314
TPA ,604 ,186 ,412 3,254 ,002 ,589 1,699
TKLKD ,423 ,135 ,396 3,129 ,003 ,589 1,699
a. Dependent Variable: TTLKP
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan pada table 4.13 diatas terlihat bahwa nilai
tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF)
disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukan dengan nilai
tolerance untuk pengendalian anggaran sebesar 0,589, dan
karakteristik laporan keuangan daerah sebesar 0,589 serta VIF 1,955
dan 1,955. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model
persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan
untuk penelitian ini.
b. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, variable dependen dan variable independen atau
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang
baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal(Ghozali,
2011).
83
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Hasil uji normalitas berdasarkan output histogram disajikan
pada gambar berikut ini.
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
Sumber: Data primer yang diolah 2014
84
Hasil uji normalitas berdasarkan analisis statistik disajikan pada
tabel berikut ini:
Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 52
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 2,88066215
Most Extreme Differences
Absolute ,099
Positive ,099
Negative -,065
Kolmogorov-Smirnov Z ,713
Asymp. Sig. (2-tailed) ,689
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Gambar 4.14 dan Grafik memperlihatkan penyebaran data yang
berada disekitar garis diagonal (mengikuti arah garis diagonal), grafik
histogram telah menunjukkan pola distribusi normal, dan pada analisi
statistik pada nilai Unstandardiz ed residual sebesar 0,689 atau diatas
0,05 ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi
normalitas (Ghozali, 2011).
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual
dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual
dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas (Ghozali, 2011).
85
Gambar 4.3
Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 8,832 3,853 2,292 ,026
TPA -,179 ,116 -,279 -1,549 ,128
TKLKD ,025 ,084 ,052 ,291 ,773
a. Dependent Variable: RES1
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan
bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y
dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data
tersebut dan pada tabel 4.15 pada uji glejser nilai sig pada table ini
diatas 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan
86
untuk memprediksi transparansi laporan keuangan pemerintah
berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu pengendalian
anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah (Ghozali, 2011).
4. Hasil Uji Hipotesis
Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan
karena model regresi telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak
terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,
2011). Selanjutnya dapat dilakukan uji estimasi linier berganda dan
diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda
Pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan
daerah(X2) berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah (Y).
TLKP = -6,283 + 0,604 PA + 0,423 KLKD + e
Dimana:
Y = Variabel terikat atau dependen (transparansi laporan
keuangan pemerintah)
α = Konstanta
β1 β2 = Koefisien regresi
X1 = pengendalian anggaran
X2 = karakteristik laporan keuangan daerah
e = error
87
Adapun penjelasan model regresi berganda tersebut:
1) Koefisien konstanta bernilai negatif menyatakan bahwa dengan
mengasumsikan adanya pengendalian anggaran dan karakteristik
laporan keuangan daerah dengan baik maka transparansi laporan
keuangan pemerintah akan didukung secara signifikan karena
adanya variabel ini membantu pemerintahan dalam pengendalian
anggaran dan pembuatan laporan keuangan dengan baik karena
mengikuti karakteristik laporan keuangan daerah, akan tetapi pada
setiap variabel masih membutuhkan kontribusi yang lain, misalkan
didukung oleh faktor perluasan populasi dan perbanyak sampel.
2) Koefisien regresi pengendalian anggaran bernilai positif
menyatakan bahwa dengan mengasumsikan menerapkan
pengendalian anggaran dengan baik maka laporan keuangan akan
tersusun dengan baik ini sangat berpengaruh pada transparansi
laporan keuangan pemerintah maka tingkat transparansi ini akan
meningkat
3) Koefisien regresi karakteristik laporan keuangan daerah bernilai
positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan menerapkan
karakteristik dalam penyusunan laporan keuangan sangat
berpengaruh pada transparansi laporan keuangan pemerintah maka
tingkat transparansi ini akan meningkat.
b. Uji Koefisien Determinasi (Adj R2)
Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variasi
variabel dependen dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien
88
determinan (R2), yang berada antara nol dan satu. Apabila nilai R
2
semakin mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel
terikat (Ghozali, 2011). Adapun hasil perhitungan nilai koefisien
determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.16
menyajikan hasil uji koefisien determinasi.
Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,733a ,537 ,518 2,939
a. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.16 menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0.518. Hal ini
menandakan bahwa variasi variabel pengendalian anggaran dan
karakteristik laporan keuangan daerah hanya dapat menjelaskan 51,8%
variasi variabel transparansi laporan keuangan pemerintah. Sedangkan
sisanya sebesar 48,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model,
seperti pengawasan dan lain sebagainya.
c. Uji Statistik t
Berikut ini disajikan hasil uji statistik t terhadap variabel
pengendalian anggaran (X1) dan karakteristik laporan keuangan daerah
(X2) pada transparansi laporan keuangan pemeintah (Y).
89
Tabel 4.17
Hasil Uji Statistik t terhadap Variabel Y, X1 X2 dan X3
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -6,283 6,180 -
1,017 ,314
TPA ,604 ,186 ,412 3,254 ,002
TKLKD ,423 ,135 ,396 3,129 ,003
Sumber: Data primer yang diolah 2014
Tabel 4.17 memperlihatkan nilai hasil uji t sebesar 0.002 < 0.05
pada pengendalian anggaran hal ini berarti Ha diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengendalian anggaran berpengaruh secara
signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dan
pada nilai uji t karakteristik laporan keuangan daerah sebesar 0.003 <
0.05, hal ini berarti Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa
karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah.
d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel
independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen.
Tabel 4.18
Hasil Uji Statistik F terhadap Variabel Y, X1, dan X2
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 490,791 2 245,396 28,412 ,000b
Residual 423,209 49 8,637
Total 914,000 51
a. Dependent Variable: TTLKP
b. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
Sumber: Data primer yang diolah 2014
90
Tabel 4.18 memperlihatkan nilai Sig hasil uji F sebesar 0.000
lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, hal ini berarti Ha diterima dan
Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian anggaran
dan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh secara
simultan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah.
C. Pembahasan
1. Pengaruh pengendalian anggaran terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah
Pengujian statistik pada hipotesis (Ha1) menunjukkan bahwa
pengendalian anggaran berpengaruh terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah. Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai uji t variabel
pengendalian anggaran terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.02.
Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh
pengendalian anggaran terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah dapat diterima karena signifikan nilainya.
Pengendalian anggaran yang baik dan terstruktur akan
menghasilkan sebuah laporan yang baik sehingga tingkat transparansi akan
meningkat sehingga nilai kepercayaan pada pemerintah lebih meningkat.
Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh
Lince Bulutoding Tahun 2011 yang menyatakan Pengendalian Anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance .
91
2. Pengaruh karakteristik laporan keuangan daerah terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah
Pengujian statistik pada hipotesis (Ha2) menunjukkan bahwa
karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi
laporan keuangan pemerintah. Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai uji t
variabel karakteristik laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi
dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.03. Dengan demikian hipotesis alternatif
yang menyatakan karakteristik laporan keuangan daerah berpengaruh
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah dapat diterima karena
signifikan nilainya.
Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indah
Windrastuti Tahun 2013 yang menyatakan Karekteristik laporan keuangan
berpengaruh positif terhadap transparansi dan akutabilitas. Transparansi
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan
keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan.
3. Pengaruh pengendalian anggaran dan karakteristik laporan
keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah
Pengujian statistik pada hipotesis (Ha3) menunjukkan bahwa
pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah
berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah. Pada tabel 4.18 dapat dilihat nilai uji F variabel pengaruh
pengendalian anggaran dan karakteristik laporan keuangan daerah
92
terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah sebesar 28, 412
dengan melihat nilai signifikansi dibawah nilai signifikansi 0.05 yaitu
sebesar 0.000. Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan
terdapat pengaruh secara simultan antara pengendalian anggaran dan
karakteristik laporan keuangan pemerintah terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah dapat diterima karena signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila pengendalian anggaran dilaksanakan dengan
baik maka tingkat transparansi akan meningkat. Sama halnya dengan
karakteristik laporan keuangan daerah, seseorang yang membuat laporan
keuangan dengan cara menerapkan karakterstik laporan keuangan daerah
dengan baik dan benar mampu untuk menyajikan laporan keuangan
dengan baik maka segala pekerjaan yang dihasilkan akan baik, hal ini
sangat mempengaruhi peningkatan nilai transparansi dan kepercayaan
publik terhadap pemerintah.
Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince
Bulutoding Tahun (2011), Indah Windrastuti Tahun (2013), Siti Aliyah
dan Aida Nahar (2012).
93
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian
yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model
regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap transparansi laporan
keuangan pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi
sebesar 0.002. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Lince Bulutoding tahun 2011 yang menyatakan bahwa
Pengendalian Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good
governance. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian anggaran
dilakukan dengan baik dan benar maka tingkat transparansi laporan
keuangan pemerintah akan baik dan meningkat.
2. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan oleh
tingkat signifikan sebesar 0,003. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Indah Windrastuti tahun 2013 yang
menyatakan Karekteristik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap
transparansi dan akutabilitas. Hal ini menunjukan bahwa jika laporan
keuangan dapat disusun atau disajikan sesuai dengan karakteristik laporan
keuangan daerah maka hasil dari laporan keuangan daerahpun akan
menjadi baik, hal ini berpengaruh pada tingkat transparansi dan
kepercayaan yang akan membaik dan meningkat.
94
Pengendalian Anggaran dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
berpengaruh secara simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan
Pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lince
Bulutoding tahun 2011 dan Indah Windrastuti tahun 2013.
B. Saran
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil
penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan
mengenai beberapa hal diantaranya:
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-
variabel yang berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan
pemerintah. Dimana transparansi laporan keuangan pemerintah dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal.
Faktor internal, misalnya: pengawasan, penyajian laporan keuangan dan
lain sebagainya. Faktor eksternal misalnya pengungkapan dan pandangan
secara umum terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Data yang ada dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang
mendasarkan pada persepsi sebagai jawaban yang berupa kuesioner,
sehingga hal ini menimbulkan masalah data bias apabila responden tidak
jujur dalam memberikan jawaban yang menyebabkan jawaban akan
berbeda dari kenyataan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk
mendapatkan data berupa wawancara langsung dari beberapa kabupaten
dan kota yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data
yang lebih nyata (tidak bias) dan bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan
95
kuesioner yang mungkin memiliki perbedaan perspektif dalam
mengartikan kuesioner yang diberikan dalam menggambarkan keadaan
yang sesungguhnya.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di 3 kabupaten dan 3 kota sehingga hasil
penelitian ini terbatas generalisasinya. Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat memperluas daerah survei dan menambah banyaknya responden,
sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum
dan akurat.
96
2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
Akbar Bahrullah,2013, Akuntansi Sektor Publik Konsep dan Teori, Edisi Pertama,
Jakarta: CV. Bumi Metro Jaya
Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Aliyah dan Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas
Laporan Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.
Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
Tahun 2012, http///BPK-RI Banten.co.id/Diunduh 04/06/2013
Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Laporan Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten
Tahun 2013, http///BPK-RI Banten.co.id/Diunduh 06/01/2015
Bastian. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Bahrullah Akbar, Siti Nurbaya, 2000, Akuntabilitas Daerah : Tinjauan Pemikiran
Pelaksanaannya dalam Rangka Otonomi Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Pemerintahan, Vol 01, No. 01,
Dedi Nurdiawan, Irwan Yudi dan Maulidah (2008). Akuntansi Pemerintahan, Jakarta:
Salemba Empat
Ghozali.Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19,
Edisi Revisi V, Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro
Hansen&Women, Management Accounting, (3an Ed. Cincinnati, Ohio: South-Westerm
Publishing Co. 1995), h. 912. Lihat pula Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik,
(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 213
Horison Hongren. 2001. Edisi Ke 7. Pengantar Akuntansi. Edisi Ke 7. Jakarta: Erlangga
Http://www.google.co.id, tentang governance Jones, R. & M. Pendlebury, Public Sector
Accounting. 5th Edition. man Publishing, London, 2000.
Http://www.PKRI News.com
Http://www.Sindo News.com
http:///www.Pusat Data dan Informasi jumlah penduduk diProvinsi Banten 2010-
2013.com
http:///www.Badan Pusat Statistik Banten Tahun 2013.com
http:///www.Peraturan Pemerintah No 71 2010
http:///wwwPermendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
97
http:///wwwPermendagri 59 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
http:///www.Standar Akuntansi Pemerintah 2005
http:///www.Peraturan Pemerintah No 150 Tahun 2000 tentang Standar Akuntansi dalam
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
http:///www.Peraturan Wikepedia Laporan Keuangan 2010
http:///www.Standar Akuntansi Pemerintah 1 tentang Laporan Keuangan dan Penyusunan
Laporan Keuangan 2014
Halim A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan
daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi.
IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik Boynton William C., Raymon N.Jhonson,
Walter G. &, Kell, 2006.
Jurnal Akuntansi Pemerintah Lince Bulutoding Pengaruh Pengawasan dan
Pengendalian Anggaran Tahun 2011
Keputusan Mentri Keuangan 308/kmk012 Tahun 2002
Mahsun, Mohamad, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE Yogyakarta,
Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Vol. 2 No. 1,Mei:1-17 Kuncoro Mudrajat , 2003.
Nazier, M Daeng. 2006. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Propinsi, Kabupaten dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan
PP 24/2005
Nordiawan Deddi, Sondi Putra Iswahyudi dan Rahmawati Maulidah, 2008,
Akuntansi Pemerintahan, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat
Pontianak Ramba, 2008. Akuntabilitas Publik : Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) kepada DPRD, Paper, Program
pasca sarjana, UGM, Yogyakarta Republik Indonesia, Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun, Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba
Empat Jakarta, 2005.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Revrisond Baswir,
1999, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogykarta Ridwan, 2007,
98
Peraturan Pemerintah Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2011 tentang Sistem
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No 4 tentang Catatan atas Laporan
Keuangan Daerah
Renyowijoyo, M. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta.
Mitra Wacana Media.
Sedarmayanti, 2007, Good Goverence (Kepemerintahan yang Baik) dan Good
Corporate Goverance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Edisi Pertama,
Bandung: CV Mandar Jaya
Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia
Tahun 2012 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Sri Wisnu H, 2007. Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas
Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
Sukhemi, 2010. Pengaruh Penyajian Nerca Daerah Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 5,
April: 85-100
Tumimor, Mecky_Ronald_Tedi, Akuntansi Sebagai Sistem Pengendalian
Anggaran, 2006.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah
Undang-Undang No 32 dan 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah
Undang-Undang No 12 dan 23 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
World Bank, Policy Research Paper Series No.1894, March 1998, Washington,
DC: World Bank, 1998.
99
LAMPIRAN-LAMPIRAN
101
102
103
104
105
106
107
108
LAMPIRAN 2
KUESIONER
PENELITIAN
109
110
KUESIONER
PENGARUH PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KARAKTERISTIK
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
BAGIAN PENDAHULUAN
IDENTITAS RESPONDEN
Nama : …………………………………..
Umur : .................. Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan ` Laki-Laki
Nama LKPD : .......................................................
Jabatan : Kepala LKPD
Kabag Keuangan
Staf Pegawai
Pendidikan Terakhir : SLTA D3 S1 S2 Lainnya
Masa Kerja : <5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun
BAGIAN ISI
111
Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda cek list (√) pada salah satu
pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan
yang diberikan. Pilihan jawaban : SS : Sangat Setuju
S : Setuju
RR : Ragu-Ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Pengendalian Anggaran
No Pernyataan SS S RR TS STS
1 Pengendalian anggaran dibutuhkan untuk
menyatakan keandalan Laporan
Keuangan
2 Pengendalian internal bertanggung jawab
atas kepatuhan terhadap Undang-Undang
dan peraturan yang berlaku
3 Pengendalian internal harus mampu
mencapai efektivitas dan efesiensi dalam
setiap operasinya
No Pernyataan SS S RR TS STS
4 Fungsi pengendalian manajemen untuk
112
merencanakan, kordinasi, komunikasi,
pengambilan keputusan serta motivasi
dan penilaian kinerja
5 Struktur organisasi yang terakomodasi
salah satu fungsi sistem pengendalian
pemerintah
6 Konsep pengendalian manajemen hanya
meliputi pengendalian preventif,
operasional dan kinerja
7 Fungsi pengendalian anggaran untuk
menganalisa persiapan, pelaksanaan,
pengintegrasian, penyusunan, evaluasi
program dan anggaran
8 Pengendalian anggaran adalah mampu
menyiapkan, menyusun serta
mengkoordinasikan pelaporan suatu
anggaran
9 Fungsi anggaran dalam manajemen
organisasi sector public sebagai alat
perencanaan, pengendalian, kebijakan,
politik dan koordinasi
No Pernyataan SS S RR TS STS
10 Dalam struktur anggaran hanya meliputi
113
klasifikasi ekonom (berdasarkan jenis-
jenis belanja yang dikeluarkan
pemerintah dalam rangka pelayanan
publik) dan fungsional (menyediakan
informasi berdasarkan tujuan atas fungsi
yang dijalankan oleh pemerintah)
Karakteristik Laporan Keuangan Daerah
No Pernyataan SS S RR TS STS
11 Dalam penyajian laporan keuangan
wajib menerapkan Karakteristik laporan
keuangan yaitu Relevan, Andal, Dapat
dipahami dan Dapat dibandingkan
12 Laporan keuangan harus relevan
sehingga yang memiliki manfaat dan
umpan balik
13 Laporan keuangan disajikan harus tepat
waktu
14 Laporan keuangan yang disajikan
lengkap sesuai transaksi serta buktinya
No Pernyataan SS S RR TS STS
15 Laporan keuangan yang disajikan secara
114
jujur sesuai dengan informasi yang ada
dan mampu menjadi sebuah informasi
16 Laporan keuangan dapat diverfikasi
17 Informasi yang terdapat dalam laporan
keuangan dapat diuji kembali sesuai
dengan kebutuhan
18 Laporan keuangan yang disajikan
sebagai informasi kebutuhan umum
19 Laporan keuangan disajikan agar dapat
dibandingkan
20 Laporan keuangan yang disajikan sesuai
dengan pemahaman setiap penggunanya
Transparansi Laporan Keuangan Daerah
No Pernyataan SS S RR TS STS
21 Laporan keuangan yang disajikan
lengkap dan relevan
22 Laporan keuangan yang disajikan
mudah dipahami
No Pernyataan SS S RR TS STS
115
23 Informasi mengenai laporan keuangan
tersedia untuk publik
24 Proses penganggaran yang terbuka
25 Laporan keuangan yang disajikan untuk
mencapai jaminan suatu integritas
26 Dalam PP No. 71 Tahun 2010 bahwa
setiap pemerintahan daerah mempunyai
system informasi keuangan daerah yang
dapat diakses oleh masyarakat
27 Dalam PP No. 71 Tahun 2010 bahwa
pertanggungjawaban laporan keuangan
yang bersifat terbuka oleh kepala daerah
terhadap DPRD
28 Laporan keuangan yang disajikan dapat
dilihat oleh umum dengan mudah
29 Laporan keuangan pemda diperiksa oleh
BPK RI dan diumumkan kemedia masa
116
LAMPIRAN 3
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DARI KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI BANTEN
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
LAMPIRAN 4
DAFTAR JAWABAN KUSIONER
130
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
IDENTIYAS RESPONDEN
No Jenis
Kelamin
Usia Jabatan Terahir Pendidikan
Terahir
Masa
Bekerja
1 Pria 39 Tahun Staf Pegawai S2 >10 Tahun
2 Perempuan 21 Tahun Satf Pegawai D3 5-10 Tahun
3 Pria 30 Tahun Staf Pegawai SLTA 5-10Tahun
4 Perempuan 35 Tahun Staf Pegawai SLTA 5-10 Tahun
5 Pria 41 Tahun Staf Pegawai S2 >10 Tahun
6 Perempuan 33 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
7 Pria 33 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
8 Pria 41 Tahun Kabag Keuangan S2 >10 Tahun
9 Pria 37 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
10 Pria 43 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
11 Pria 38 Tahun Staf Pegawai SLTA >10 Tahun
12 Pria 40 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
13 Pria 38 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
14 Perempuan 52 Tahun Kabag Keuangan SLTA >10 Tahun
15 Pria 54 Tahun Kabag Keuangan S1 >10 Tahun
16 Pria 54 Tahun Kabag Keuangan SLTA >10 Tahun
17 Pria 46 Tahun Kabag Keuangan S1 >10 Tahun
18 Perempuan 53 Tahun Kabag Keuangan SLTA >10 Tahun
19 Perempuan 30 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
20 Perempuan 31 Tahun Staf Pegawai S2 >10 Tahun
21 Perempuan 32 Thun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
22 Perempuan 40 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
23 Pria 32 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
24 Perempuan 42 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
25 Pria 35 Tahun Staf Pegawai SLTA 5-10 Tahun
26 Perempuan 32 Tahun Staf Pegawai S2 >10 Tahun
27 Pria 28 Tahun Staf Pegawai S2 5-10 Tahun
28 Pria 24 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
29 Pria 34 Tahun Staf Pegawai S2 5-10 Tahun
30 Perempuan 23 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
31 perempuan 33 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
32 Pria 25 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
33 Pria 23 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
34 Perempuan 27 Tahun Staf Pegawai S2 5-10 Tahun
35 Perempuan 36 Tahun Staf Pegawai D3 5-10 Tahun
36 Perempuan 30 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
37 Pria 40 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
38 Pria 52 Tahun Staf Pegawai S2 >10 Tahun
39 Pria 48 Tahun Kabag Keuangan S2 5-10 Tahun
131
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
IDENTIYAS RESPONDEN
No Jenis
Kelamin
Usia Jabatan Terahir Pendidikan
Terahir
Masa
Bekerja
40 Pria 46 Tahun Staf Pegawai 1 >10 Tahun
41 Perempuan 42 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
42 Perempuan 30 Tahun Staf Pegawai S1 <5 Tahun
43 Pria 37 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
44 Perempuan 32 Tahun Staf Pegawai D3 5-10 Tahun
45 Perempuan 43 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
46 Pria 49 Tahun Staf Pegawai S1 >10 Tahun
47 Pria 34 Tahun Staf Pegawai S2 5-10 Tahun
48 Pria 43 Tahun Staf Pegawai S2 5-10 Tahun
49 Perempuan 32 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
50 Perempuan 52 Tahun Kabag Keuangan S2 >10 Tahun
51 Perempuan 30 Tahun Staf Pegawai S1 5-10 Tahun
52 Pria 40 Tahun Kabag Keuangan S2 >10 Tahun
132
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL PENGENDALIAN ANGGARAN
PA 1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 TPA
1 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 41
2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 45
3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 41
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41
5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 45
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 43
8 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 48
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48
10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 41
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 41
15 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 44
16 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 46
17 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 44
18 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 40
19 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 40
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
21 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49
22 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 50
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
133
PA 1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 TPA
25 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 42
26 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47
27 5 4 5 4 4 4 3 5 3 3 40
28 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 41
29 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 41
30 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 42
31 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 43
32 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42
33 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42
34 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 41
35 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 41
36 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 44
37 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 42
38 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 45
39 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 41
40 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 41
41 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42
42 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 41
43 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
44 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41
45 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 42
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
47 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 43
48 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48
49 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 45
50 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42
134
PA 1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 TPA
51 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 43
52 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 44
135
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH
KLKD1 KLKD2 KLKD3 KLKD4 KLKD5 KLKD6 KLKD7 KLKD8 KLKD9 KLKD10 TKLKD
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
10 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
11 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46
12 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 46
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 38
15 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
16 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41
17 4 5 4 5 4 4 4 5 2 5 42
18 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 42
19 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
136
KLKD1 KLKD2 KLKD3 KLKD4 KLKD5 KLKD6 KLKD7 KLKD8 KLKD9 KLKD10 TKLKD
25 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
27 5 5 5 4 5 3 4 4 4 2 41
28 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 44
29 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 40
30 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47
31 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 40
32 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 41
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
34 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 44
35 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 42
36 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46
37 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 46
38 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 45
39 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 42
40 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 47
41 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 41
42 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 39
43 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42
44 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37
45 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 40
46 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 41
47 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46
49 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
50 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 35
137
KLKD1 KLKD2 KLKD3 KLKD4 KLKD5 KLKD6 KLKD7 KLKD8 KLKD9 KLKD10 TKLKD
51 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 41
51 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 44
138
DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
TLKP1 TLKP2 TLKP3 TLKP4 TLKP5 TLKP6 TLKP7 TLKP8 TLKP9 TTLKP
1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
2 4 4 4 2 4 5 5 2 4 34
3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
6 5 5 5 4 4 4 4 2 5 38
7 5 4 4 4 4 4 4 2 4 35
8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
12 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39
13 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37
14 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 5 4 4 4 5 4 5 4 5 40
18 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
19 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
139
TLKP1 TLKP2 TLKP3 TLKP4 TLKP5 TLKP6 TLKP7 TLKP8 TLKP9 TTLKP
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
24 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37
25 4 4 4 3 3 4 4 4 3 33
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
27 5 5 4 3 3 4 4 3 5 36
28 5 5 4 4 4 3 4 3 4 36
29 5 5 4 3 3 4 4 3 4 35
30 5 5 4 4 4 3 4 3 4 36
31 5 5 5 5 3 5 4 5 5 42
32 5 4 3 3 4 3 4 2 4 32
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37
35 5 5 5 5 3 5 4 5 5 42
36 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39
39 5 4 4 4 4 4 4 4 3 36
40 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43
41 5 4 4 4 4 4 4 2 4 35
42 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
45 4 3 3 5 3 5 4 3 5 35
46 4 5 2 4 4 3 4 3 4 33
47 5 4 4 4 3 3 5 3 5 36
48 5 3 5 5 5 5 5 5 5 43
140
TLKP1 TLKP2 TLKP3 TLKP4 TLKP5 TLKP6 TLKP7 TLKP8 TLKP9 TTLKP
49 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 3 4 5 5 4 4 37
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
142
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA IDENTITAS RESPONDEN
PENELITIAN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Per Perempuan 22 42,3 42,3 42,3
Pria 30 57,7 57,7 100,0
Total 52 100,0 100,0
Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
21 1 1,9 2,0 2,0
23 2 3,8 4,1 6,1
24 1 1,9 2,0 8,2
25 1 1,9 2,0 10,2
27 1 1,9 2,0 12,2
28 1 1,9 2,0 14,3
30 3 5,8 6,1 20,4
31 1 1,9 2,0 22,4
32 2 3,8 4,1 26,5
33 3 5,8 6,1 32,7
34 2 3,8 4,1 36,7
35 2 3,8 4,1 40,8
36 1 1,9 2,0 42,9
37 3 5,8 6,1 49,0
38 3 5,8 6,1 55,1
39 1 1,9 2,0 57,1
40 4 7,7 8,2 65,3
41 2 3,8 4,1 69,4
42 2 3,8 4,1 73,5
43 3 5,8 6,1 79,6
46 2 3,8 4,1 83,7
48 1 1,9 2,0 85,7
49 1 1,9 2,0 87,8
52 3 5,8 6,1 93,9
53 1 1,9 2,0 95,9
54 2 3,8 4,1 100,0
Total 49 94,2 100,0
Missing System 3 5,8
Total 52 100,0
143
Berdasarkan Jabatan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Kabag
Keuangan 10 19,2 19,2 19,2
Staf Pegawai 42 80,8 80,8 100,0
Total 52 100,0 100,0
Pendidikan Terahir
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
SLTA 7 13,5 13,5 13,5
D3 4 7,7 7,7 21,2
S1 29 55,8 55,8 76,9
S2 12 23,1 23,1 100,0
Total 52 100,0 100,0
Pengalaman Kerja
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
>5 Tahun 7 13,5 13,5 13,5
5-10 Tahun 17 32,7 32,7 46,2
<10 Tahun 28 53,8 53,8 100,0
Total 52 100,0 100,0
144
OUTPUT HASIL
PENGOLAHAN DATA HASIL
UJI STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
TPA 52 40 50 43,00 2,890
TKLKD 52 35 50 43,27 3,966
TTLKP 52 31 45 38,00 4,233
Valid N (listwise) 52
145
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS PENGENDALIAN ANGGARAN Correlations
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 TPA
PA1
Pearson Correlation 1 ,279* ,334
* ,281
* ,163 ,165 ,140 ,395
** ,083 -,021 ,489
**
Sig. (2-tailed) ,045 ,015 ,043 ,247 ,242 ,321 ,004 ,560 ,883 ,000
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA2 Pearson Correlation ,279
* 1 ,301
* ,216 ,437
** ,282
* ,290
* ,237 ,372
** ,250 ,650
**
Sig. (2-tailed) ,045 ,030 ,125 ,001 ,043 ,037 ,091 ,007 ,074 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA3 Pearson Correlation ,334
* ,301
* 1 -,155 ,000 ,094 -,034 ,205 ,063 -,034 ,275
*
Sig. (2-tailed) ,015 ,030 ,272 1,000 ,506 ,813 ,145 ,657 ,812 ,048 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA4 Pearson Correlation ,281
* ,216 -,155 1 ,332
* ,225 ,344
* ,226 ,186 ,352
* ,597
**
Sig. (2-tailed) ,043 ,125 ,272 ,016 ,108 ,013 ,107 ,186 ,011 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA5 Pearson Correlation ,163 ,437
** ,000 ,332
* 1 ,082 ,304
* ,162 ,197 ,259 ,534
**
Sig. (2-tailed) ,247 ,001 1,000 ,016 ,565 ,029 ,253 ,161 ,064 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA6 Pearson Correlation ,165 ,282
* ,094 ,225 ,082 1 ,136 ,183 ,092 ,237 ,425
**
Sig. (2-tailed) ,242 ,043 ,506 ,108 ,565 ,337 ,193 ,518 ,090 ,002 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA7 Pearson Correlation ,140 ,290
* -,034 ,344
* ,304
* ,136 1 ,223 ,427
** ,244 ,582
**
Sig. (2-tailed) ,321 ,037 ,813 ,013 ,029 ,337 ,112 ,002 ,082 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA8 Pearson Correlation ,395
** ,237 ,205 ,226 ,162 ,183 ,223 1 ,382
** ,005 ,538
**
Sig. (2-tailed) ,004 ,091 ,145 ,107 ,253 ,193 ,112 ,005 ,970 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA9 Pearson Correlation ,083 ,372
** ,063 ,186 ,197 ,092 ,427
** ,382
** 1 ,079 ,568
**
Sig. (2-tailed) ,560 ,007 ,657 ,186 ,161 ,518 ,002 ,005 ,578 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
PA10 Pearson Correlation -,021 ,250 -,034 ,352
* ,259 ,237 ,244 ,005 ,079 1 ,445
**
Sig. (2-tailed) ,883 ,074 ,812 ,011 ,064 ,090 ,082 ,970 ,578 ,001 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TPA
Pearson Correlation ,489** ,650
** ,275
* ,597
** ,534
** ,425
** ,582
** ,538
** ,568
** ,445
** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,048 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
146
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS KARAKTERISTIK LAPORAN
KEUANGAN DAERAH
Correlations
TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TLKD10 TTLKD
TLKD1
Pearson Correlation 1 ,697** ,555
** ,467
** ,503
** ,319
* ,306
* ,160 ,283
* -,029 ,622
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,027 ,258 ,042 ,840 ,000
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD2 Pearson Correlation ,697
** 1 ,540
** ,374
** ,326
* ,186 ,326
* ,263 ,207 ,031 ,581
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,018 ,187 ,018 ,060 ,140 ,830 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD3 Pearson Correlation ,555
** ,540
** 1 ,635
** ,476
** ,208 ,290
* ,322
* ,313
* ,012 ,645
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,138 ,037 ,020 ,024 ,932 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD4 Pearson Correlation ,467
** ,374
** ,635
** 1 ,500
** ,338
* ,318
* ,343
* ,157 ,244 ,653
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000 ,000 ,014 ,021 ,013 ,267 ,081 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD5 Pearson Correlation ,503
** ,326
* ,476
** ,500
** 1 ,549
** ,367
** ,233 ,379
** ,066 ,654
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,000 ,000 ,000 ,007 ,096 ,006 ,640 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD6 Pearson Correlation ,319
* ,186 ,208 ,338
* ,549
** 1 ,589
** ,388
** ,457
** ,368
** ,705
**
Sig. (2-tailed) ,021 ,187 ,138 ,014 ,000 ,000 ,005 ,001 ,007 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD7 Pearson Correlation ,306
* ,326
* ,290
* ,318
* ,367
** ,589
** 1 ,667
** ,619
** ,247 ,752
**
Sig. (2-tailed) ,027 ,018 ,037 ,021 ,007 ,000 ,000 ,000 ,078 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD8 Pearson Correlation ,160 ,263 ,322
* ,343
* ,233 ,388
** ,667
** 1 ,585
** ,224 ,684
**
Sig. (2-tailed) ,258 ,060 ,020 ,013 ,096 ,005 ,000 ,000 ,110 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD9 Pearson Correlation ,283
* ,207 ,313
* ,157 ,379
** ,457
** ,619
** ,585
** 1 ,161 ,676
**
Sig. (2-tailed) ,042 ,140 ,024 ,267 ,006 ,001 ,000 ,000 ,255 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD10
Pearson Correlation -,029 ,031 ,012 ,244 ,066 ,368** ,247 ,224 ,161 1 ,419
**
Sig. (2-tailed) ,840 ,830 ,932 ,081 ,640 ,007 ,078 ,110 ,255 ,002 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TTLKD
Pearson Correlation ,622** ,581
** ,645
** ,653
** ,654
** ,705
** ,752
** ,684
** ,676
** ,419
** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
147
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI VALIDITAS TRANSPARANSI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
Correlations
TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TTLKD
TLKD1
Pearson Correlation 1 ,471** ,527
** ,463
** ,378
** ,233 ,434
** ,182 ,526
** ,608
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,006 ,097 ,001 ,197 ,000 ,000
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD2 Pearson Correlation ,471
** 1 ,416
** ,263 ,258 ,170 ,249 ,252 ,417
** ,512
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,060 ,065 ,228 ,075 ,071 ,002 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD3 Pearson Correlation ,527
** ,416
** 1 ,628
** ,494
** ,628
** ,559
** ,640
** ,577
** ,850
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD4 Pearson Correlation ,463
** ,263 ,628
** 1 ,517
** ,512
** ,422
** ,660
** ,582
** ,805
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,060 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD5 Pearson Correlation ,378
** ,258 ,494
** ,517
** 1 ,505
** ,590
** ,432
** ,367
** ,708
**
Sig. (2-tailed) ,006 ,065 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD6 Pearson Correlation ,233 ,170 ,628
** ,512
** ,505
** 1 ,567
** ,545
** ,437
** ,728
**
Sig. (2-tailed) ,097 ,228 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD7 Pearson Correlation ,434
** ,249 ,559
** ,422
** ,590
** ,567
** 1 ,468
** ,575
** ,733
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,075 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD8 Pearson Correlation ,182 ,252 ,640
** ,660
** ,432
** ,545
** ,468
** 1 ,396
** ,755
**
Sig. (2-tailed) ,197 ,071 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TLKD9 Pearson Correlation ,526
** ,417
** ,577
** ,582
** ,367
** ,437
** ,575
** ,396
** 1 ,736
**
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,007 ,001 ,000 ,004 ,000 N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TTLKD
Pearson Correlation ,608** ,512
** ,850
** ,805
** ,708
** ,728
** ,733
** ,755
** ,736
** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
148
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN
DATA HASIL UJI RELIABILITAS
VARIABEL PENGENDALIAN
ANGGARAN
RELIABILITY
/VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9
TLKD10 TTLKD
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 52 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 52 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items
N of Items
,713 ,792 11
Inter-Item Correlation Matrix
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 TPA
PA1 1,000 ,279 ,334 ,281 ,163 ,165 ,140 ,395 ,083 -,021 ,489
PA2 ,279 1,000 ,301 ,216 ,437 ,282 ,290 ,237 ,372 ,250 ,650
PA3 ,334 ,301 1,000 -,155 ,000 ,094 -,034 ,205 ,063 -,034 ,275
PA4 ,281 ,216 -,155 1,000 ,332 ,225 ,344 ,226 ,186 ,352 ,597
PA5 ,163 ,437 ,000 ,332 1,000 ,082 ,304 ,162 ,197 ,259 ,534
PA6 ,165 ,282 ,094 ,225 ,082 1,000 ,136 ,183 ,092 ,237 ,425
PA7 ,140 ,290 -,034 ,344 ,304 ,136 1,000 ,223 ,427 ,244 ,582
PA8 ,395 ,237 ,205 ,226 ,162 ,183 ,223 1,000 ,382 ,005 ,538
PA9 ,083 ,372 ,063 ,186 ,197 ,092 ,427 ,382 1,000 ,079 ,568
PA10 -,021 ,250 -,034 ,352 ,259 ,237 ,244 ,005 ,079 1,000 ,445
TPA ,489 ,650 ,275 ,597 ,534 ,425 ,582 ,538 ,568 ,445 1,000
149
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Squared
Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
PA1 81,37 28,982 ,439 ,483 ,693
PA2 81,48 28,411 ,623 ,532 ,682
PA3 81,33 30,224 ,220 ,432 ,710
PA4 81,52 29,000 ,521 ,597 ,690
PA5 81,60 28,755 ,474 ,459 ,690
PA6 81,77 29,201 ,371 ,348 ,698
PA7 81,54 28,567 ,519 ,480 ,687
PA8 81,44 28,761 ,491 ,456 ,689
PA9 81,67 28,499 ,491 ,589 ,687
PA10 81,73 29,416 ,368 ,459 ,699
TPA 42,83 7,871 ,962 ,937 ,710
150
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI RELIABILITAS
VARIABEL KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN DAERAH
RELIABILITY
/VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9
TLKD10 TTLKD
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 52 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 52 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items
N of Items
,754 ,880 11
Inter-Item Correlation Matrix
TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TLKD10 TTLKD
TLKD1 1,000 ,697 ,555 ,467 ,503 ,319 ,306 ,160 ,283 -,029 ,622
TLKD2 ,697 1,000 ,540 ,374 ,326 ,186 ,326 ,263 ,207 ,031 ,581
TLKD3 ,555 ,540 1,000 ,635 ,476 ,208 ,290 ,322 ,313 ,012 ,645
TLKD4 ,467 ,374 ,635 1,000 ,500 ,338 ,318 ,343 ,157 ,244 ,653
TLKD5 ,503 ,326 ,476 ,500 1,000 ,549 ,367 ,233 ,379 ,066 ,654
TLKD6 ,319 ,186 ,208 ,338 ,549 1,000 ,589 ,388 ,457 ,368 ,705
TLKD7 ,306 ,326 ,290 ,318 ,367 ,589 1,000 ,667 ,619 ,247 ,752
TLKD8 ,160 ,263 ,322 ,343 ,233 ,388 ,667 1,000 ,585 ,224 ,684
TLKD9 ,283 ,207 ,313 ,157 ,379 ,457 ,619 ,585 1,000 ,161 ,676
TLKD10 -,029 ,031 ,012 ,244 ,066 ,368 ,247 ,224 ,161 1,000 ,419
TTLKD ,622 ,581 ,645 ,653 ,654 ,705 ,752 ,684 ,676 ,419 1,000
151
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Squared
Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
TLKD1 82,00 57,569 ,574 . ,736
TLKD2 82,08 58,229 ,533 . ,740
TLKD3 82,00 57,059 ,597 . ,733
TLKD4 81,96 57,998 ,615 . ,737
TLKD5 82,02 57,941 ,615 . ,737
TLKD6 82,27 55,691 ,657 . ,726
TLKD7 82,29 56,601 ,719 . ,729
TLKD8 82,56 55,310 ,628 . ,725
TLKD9 82,50 55,784 ,622 . ,728
TLKD10 82,44 58,134 ,328 . ,746
TTLKD 43,27 15,730 1,000 . ,826
152
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA HASIL UJI RELIABILITAS
VARIABEL TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
RELIABILITY /VARIABLES=TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9
TTLKD
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 52 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 52 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
N of Items
,772 ,911 10
Inter-Item Correlation Matrix
TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD6 TLKD7 TLKD8 TLKD9 TTLKD
TLKD1 1,000 ,471 ,527 ,463 ,378 ,233 ,434 ,182 ,526 ,608
TLKD2 ,471 1,000 ,416 ,263 ,258 ,170 ,249 ,252 ,417 ,512
TLKD3 ,527 ,416 1,000 ,628 ,494 ,628 ,559 ,640 ,577 ,850
TLKD4 ,463 ,263 ,628 1,000 ,517 ,512 ,422 ,660 ,582 ,805
TLKD5 ,378 ,258 ,494 ,517 1,000 ,505 ,590 ,432 ,367 ,708
TLKD6 ,233 ,170 ,628 ,512 ,505 1,000 ,567 ,545 ,437 ,728
TLKD7 ,434 ,249 ,559 ,422 ,590 ,567 1,000 ,468 ,575 ,733
TLKD8 ,182 ,252 ,640 ,660 ,432 ,545 ,468 1,000 ,396 ,755
TLKD9 ,526 ,417 ,577 ,582 ,367 ,437 ,575 ,396 1,000 ,736
TTLKD ,608 ,512 ,850 ,805 ,708 ,728 ,733 ,755 ,736 1,000
153
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Squared
Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
TLKD1 71,40 66,834 ,569 . ,761
TLKD2 71,63 67,138 ,460 . ,764
TLKD3 71,83 62,773 ,827 . ,741
TLKD4 71,92 62,190 ,770 . ,739
TLKD5 71,96 63,646 ,662 . ,747
TLKD6 71,81 63,688 ,686 . ,747
TLKD7 71,65 65,956 ,705 . ,756
TLKD8 72,13 60,903 ,703 . ,736
TLKD9 71,65 64,309 ,700 . ,749
TTLKD 38,00 17,922 1,000 . ,877
154
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA
HASIL UJI ASUMSI KLASIK DAN REGRESI LINEAR BERGANDA
REGRESSION
Variables Entered/Removeda
Model Variables Entered Variables Removed Method
1 TKLKD, TPAb . Enter
a. Dependent Variable: TTLKP
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,733a ,537 ,518 2,939
a. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 490,791 2 245,396 28,412 ,000b
Residual 423,209 49 8,637
Total 914,000 51
a. Dependent Variable: TTLKP
b. Predictors: (Constant), TKLKD, TPA
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) -6,283 6,180 -1,017 ,314
TPA ,604 ,186 ,412 3,254 ,002 ,589 1,699
TKLKD ,423 ,135 ,396 3,129 ,003 ,589 1,699
a. Dependent Variable: TTLKP
Coefficient Correlationsa
Model TKLKD TPA
1
Correlations TKLKD 1,000 -,641
TPA -,641 1,000
Covariances TKLKD ,018 -,016
TPA -,016 ,034
a. Dependent Variable: TTLKP
155
Collinearity Diagnosticsa
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions
(Constant) TPA TKLKD
1
1 2,994 1,000 ,00 ,00 ,00
2 ,004 27,015 ,49 ,00 ,62
3 ,002 41,635 ,51 1,00 ,38
a. Dependent Variable: TTLKP
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 33,53 45,08 38,00 3,102 52
Residual -4,436 7,656 ,000 2,881 52
Std. Predicted Value -1,439 2,281 ,000 1,000 52
Std. Residual -1,509 2,605 ,000 ,980 52
a. Dependent Variable: TTLKP
156
157
UJI NORMALITAS DENGAN ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-
SMIRNOV TEST
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 52
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 2,88066215
Most Extreme Differences
Absolute ,099
Positive ,099
Negative -,065
Kolmogorov-Smirnov Z ,713
Asymp. Sig. (2-tailed) ,689
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 8,832 3,853 2,292 ,026
TPA -,179 ,116 -,279 -1,549 ,128
TKLKD ,025 ,084 ,052 ,291 ,773
a. Dependent Variable: RES1
158
LAMPIRAN 6
LAPORAN KEUAGNGAN
KAB. PANDEGLANG
159
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
2013 2012
ASET V.C.1
ASET LANCAR V.C.1.a
Kas di Kas Daerah V.C.1.a.1 164.470.082.433,00 158.731.249.017,00
Kas di Bendahara Pengeluaran V.C.1.a.2 111.033.776,00 7.163.075,00
Kas di Bendahara Penerimaan V.C.1.a.3 31.044.000,00 46.440.476,00
Kas Lainnya V.C.1.a.4 898.000.000,00 -
Investasi Jangka Pendek - -
Piutang Pajak V.C.1.a.5 92.764.987.303,00 4.328.730.302,47
Piutang Retribusi V.C.1.a.6 4.759.824.456,14 -
Penyisihan Piutang - -
Penyisihan Piutang Dana Bergulir - -
Belanja Dibayar Dimuka - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi V.C.1.a.7 2.585.425.359,38 3.859.068.043,00
Piutang Lainnya V.C.1.a.8 807.222.639,33 496.772.307,00
Persediaan V.C.1.a.9 27.437.907.867,60 18.608.641.950,00
Jumlah Aset Lancar V.C.1.a 293.865.527.834,45 186.078.065.170,47
INVESTASI JANGKA PANJANG V.C.1.b
Investasi Non Permanen V.C.1.b.1
Pinjaman Jangka Panjang - -
Investasi dalam Surat Utang Negara - -
Investasi dalam Proyek Pembangunan - -
Investasi Non Permanen Lainnya V.C.1.b.1 480.000.000,00 500.000.000,00
Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen - -
Jumlah Invetasi Nonpermanen V.C.1.b.1 480.000.000,00 500.000.000,00
Investasi Permanen V.C.1.b.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah V.C.1.b.2.a 48.986.923.016,65 42.986.923.016,65
Investasi Permanen Lainnya - -
Jumlah Invetasi Permanen V.C.1.b.2 48.986.923.016,65 42.986.923.016,65
Jumlah Investasi Jangka Panjang V.C.1.b. 49.466.923.016,65 43.486.923.016,65
ASET TETAP V.C.1.c. -
Tanah V.C.1.c.1 287.398.040.155,00 284.597.995.405,00
Peralatan dan Mesin V.C.1.c.2 317.350.559.069,78 315.459.701.258,00
Gedung dan Bangunan V.C.1.c.3 790.231.628.492,00 568.952.261.872,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan V.C.1.c.4 551.403.270.419,00 404.481.202.261,00
Aset Tetap lainnya V.C.1.c.5 86.480.437.679,00 83.174.162.859,00
Konstruksi dalam Pengerjaan V.C.1.c.6 18.141.069.526,00 20.177.909.605,00
Jumlah Aset Tetap V.C.1.c. 2.051.005.005.340,78 1.676.843.233.260,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - -
Jumlah Dana Cadangan - -
U R A I A N RefNERACA PEMDA
160
2013 2012U R A I A N Ref
NERACA PEMDA
ASET LAINNYA V.C.1.d.
Piutang Lainnya V.C.1.d.1 1.962.571.250,00 1.974.571.250,00
Tagihan Penjualan Angsuran - -
Tuntutan Ganti Rugi - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga V.C.1.d.2 700.000.000,00 700.000.000,00
Aset Tak Berwujud V.C.1.d.3 4.642.208.934,00 3.692.843.934,00
Aset Lain-lain V.C.1.d.4 37.145.001.685,00 30.616.654.817,00
Jumlah Aset Lainnya V.C.1.d. 44.449.781.869,00 36.984.070.001,00
V.C.1 2.438.787.238.060,88 1.943.392.291.448,12
KEWAJIBAN V.C.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK V.C.2.a
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V.C.2.a 86.803.607,00 -
Utang Bunga - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -
Pendapatan Diterima Dimuka - -
- -
Utang Jangka Pendek Lainnya V.C.2.a 38.085.000,00 -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek V.C.2.a 124.888.607,00 -
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG V.C.2.b
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - -
Utang Dalam Negeri - Obligasi - -
Premium (Diskonto) Obligasi - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang V.C.2.b - -
JUMLAH KEWAJIBAN V.C.2 124.888.607,00 -
EKUITAS DANA V.C.3
EKUITAS DANA LANCAR V.C.3.a
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) V.C.3.a.1 164.456.227.602,00 158.738.412.092,00
Pendapatan yang Ditangguhkan V.C.3.a.2 929.044.000,00 46.440.476,00
Cadangan Piutang V.C.3.a.3 100.917.459.757,85 8.684.570.652,47
Cadangan Persediaan V.C.3.a.4 27.437.907.867,60 18.608.641.950,00
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek - -
Jumlah Ekuitas Dana Lancar V.C.3.a 293.740.639.227,45 186.078.065.170,47
EKUITAS DANA INVESTASI V.C.3.b -
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang V.C.3.b.1 49.466.923.016,65 43.486.923.016,65
Diinvestasikan dalam Aset Tetap V.C.3.b.2 2.051.005.005.340,78 1.676.843.233.260,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya V.C.3.b.3 44.449.781.869,00 36.984.070.001,00
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.144.921.710.226,43 1.757.314.226.277,65
TOTAL ASET
Utang Belanja
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - -
JUMLAH EKUITAS DANA 2.438.662.349.453,88 1.943.392.291.448,12
2.438.787.238.060,88 1.943.392.291.448,12 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
161
Rp %
Retribusi Daerah 45.223.967.000,00 39.273.064.703,00 86,84 11.404.617.631,00
I Retribusi Jasa Umum 40.069.906.000,00 35.117.036.004,00 87,64 7.280.926.782,00
1Retribusi Pelayanan
Kesehatan36.496.447.000,00 30.576.931.004,00 83,78 4.645.596.532,00
1,1 RSUD 20.045.600.000,00 14.070.338.148,00 70,19 2.841.816.977,00
1,2 Dinas Kesehatan 16.450.847.000,00 16.506.592.856,00 100,34 1.803.779.555,00
2
Retribusi Pelayanan
Persampahan
Kebersihan DTKP
848.004.000,00 678.500.000,00 80,01 430.280.000,00
3
Retribusi Penggantian
Biaya KTP dan Akte
Capil- Disdukcapil
1.250.000.000,00 2.291.904.000,00 183,35 1.260.070.000,00
4Retribusi Pelayanan
Parkir Dishubkominfo500.000.000,00 218.000.000,00 43,60 110.200.000,00
5
Retribusi Pelayanan
Pasar Dinas
Perindagpas
750.720.000,00 1.115.451.000,00 148,58 652.019.000,00
6
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor-
Dishubkominfo
200.000.000,00 211.515.000,00 105,76 159.261.250,00
7
Retribusi Pergantian
Biaya Cetak Peta
DTKP
4.725.000,00 4.725.000,00 100,00 8.800.000,00
8
Retribusi Penyediaan
dan/atau penyedotan
kakus –DTKP
20.010.000,00 20.010.000,00 100,00 14.700.000,00
No Uraian Anggaran 2013Realisasi 2013
Realisasi 2012
II Retribusi Jasa Usaha 3.742.111.000,00 3.029.714.460,00 80,96 2.474.500.300,00
1
Retribusi Kekeyaan
Daerah dan sewa
tanah/alat berat/sewa
gedung (GP/Gedung
Wanita) terdiri dari
1.025.011.000,00 670.042.900,00 65,37 594.594.000,00
1,1Sewa Tanah/Lahan
Pasar-Disperindagpas92.580.000,00 119.253.400,00 128,81 73.426.000,00
1,2Penggunaan Kamar
Kecil - Disperindagpas25.200.000,00 34.974.000,00 138,79 -
1,3Sewa Alat berat dinas
Pekerjaan umum710.040.000,00 343.062.500,00 48,32 410.500.000,00
1,4Sewa gedung/Grha
Pancasila–Dispora20.000.000,00 18.000.000,00 90,00 18.000.000,00
1,5Sewa alun-alun -
DTKP40.000.000,00 43.000.000,00 107,50 40.000.000,00
1,6Sewa Gedung Apotik
dan Kantin – RSUD30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 12.000.000,00
1,7Sewa Lahan Kantin –
RSUD4.900.000,00 2.000.000,00 40,82 -
1,8Sewa Lahan (Kafe
Toples) – Disbudpar3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00
1,9Pasar Hewan –
Disnakeswan5.670.000,00 5.670.000,00 100,00 3.600.000,00
162
Rp %No Uraian Anggaran 2013
Realisasi 2013Realisasi 2012
1,1Sewa Bor dan Alat
geolistrik - Distamben 53.200.000,00 53.470.000,00 100,51 34.068.000,00
1,11Pemakaian kekayaan
daerah – Distanbun35.000.000,00 32.100.000,00 91,71 -
1,12Pelayanan
laboratorium - KLH5.421.000,00 5.513.000,00 101,70 -
2Retribusi pasar grosir
terdiri dari:212.500.000,00 213.190.600,00 100,32 92.590.000,00
2,1Retribusi Pasar Grosir -
DKP50.500.000,00 23.800.000,00 47,13 18.540.000,00
2,2Retribusi Pasar Grosir
–Disperindag162.000.000,00 189.390.600,00 116,91 74.050.000,00
3Retribusi tempat
pelelangan Ikan –DKP900.000.000,00 695.936.960,00 77,33 508.776.300,00
4Retribusi terminal–
Dishubkominfo600.000.000,00 477.655.000,00 79,61 350.495.000,00
5Retribusi Tempat
Khusus Parkir – RSUD30.000.000,00 16.500.000,00 55,00 15.000.000,00
6
Retribusi Tempat
Khusus Parkir –
Disbudpar
1.200.000,00 4.500.000,00 375,00 -
7
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggr
ahan/Villa - Disbudpar
- - 00,00 10.000.000,00
8
Retribusi rumah
potong hewan-
disnakeswan
36.900.000,00 36.900.000,00 100,00 35.172.00,00
9
Retribusi tempat
rekreasi dan olahraga,
terdiri dari :
851.500.000,00 853.589.000,00 100,25 840.373.000,00
9,1
Retribusi tempat
rekreasi dan
olahraga– Disbudpar
850.000.000,00 847.889.000,00 99,75 832.823.000,00
9,2
Retribusi tempat
rekreasi dan
olahraga– Dispora
1.500.000,00 5.700.000,00 380,00 7.550.000,00
10
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha
Daerah bidang
Kelautan –DKP
50.000.000,00 23.500.000,00 47,00 2.500.000,00
11
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha
Daerah bidang
Pertanian –Distambun
35.000.000,00 37.900.000,00 108,29 25.000.000,00
lllRetribusi Perizinan
Tertentu1.411.950.000,00 1.126.314.239,00 79,77 1.649.190.549,00
1
Retribusi ijin
Mendirikan bangunan
–BPPT
668.450.000,00 696.236.656,00 104,16 1.245.071.041,00
2 Retribusi HO-BPPT 536.000.000,00 378.595.083,00 70,63 351.994.008,00
3Retribusi ijin trayek-
Dishubkominfo200.000.000,00 48.600.000,00 24,30 52.077.500,00
4Retribusi ijin Usaha
Perikanan – DKP7.500.000,00 2.882.500,00 38,43 48.000,00
163
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2013
URAIAN 2012
Saldo Anggaran Lebih Awal -
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan -
Subtotal (1-2) -
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) -
Subtotal (3+4) -
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya -
Lain-lain -
Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7 ) - 164.485.232.602
2013
158.784.852.568
158.784.852.568
-
164.485.232.602
164.485.232.602
-
-
164
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berahir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Daerah 19.984.169.322,00 8.135.008.233,00
Penerimaan Retribusi Daerah 39.273.064.703,00 11.404.617.631,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.550.463.547,00 6.627.403.885,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 13.776.377.863,00 27.881.363.886,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 57.945.552.660,00 64.606.977.790,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 8.016.885.921,00 7.055.557.652,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 988.536.476.000,00 880.790.323.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 141.861.220.000,00 104.862.670.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -
Penerimaan Dana Penyesuaian 204.652.604.000,00 155.073.997.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.722.619.832,00 40.292.912.773,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya-Bantuan Keuangan 15.517.000.000,00 39.000.000.000,00
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan Dana Darurat - -
Penerimaan Lainnya - -
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) 1.541.836.433.848,00 1.345.730.831.850,00
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai 973.194.646.024,00 876.786.616.846,00
Pembayaran Barang 168.707.482.709,00 197.001.526.373,00
Pembayaran Bunga - -
Pembayaran Subsidi - -
Pembayaran Hibah 42.087.485.850,00 19.351.306.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial 45.742.811.500,00 2.841.857.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan 24.197.690.566,00 22.559.346.946,00
Pembayaran Tak Terduga 1.043.500.000,00 932.624.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak 6.383.024.896,00 6.383.024.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
Pembayaran Kejadian Luar Biasa - -
Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32) 1.261.356.641.545,00 1.125.856.302.565,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 33) 280.479.792.303,00 219.874.529.285,00
Uraian 2013 2012
165
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah - -
Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -
Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Penjualan Aset Tetap - -
Penjualan Aset Lainnya - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 43) - -
Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah 2.056.244.950,00 2.579.304.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 42.286.638.733,00 46.602.220.606,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 74.753.945.180,00 33.599.276.180,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 148.847.955.406,00 51.868.501.275,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 834.628.000,00 6.245.366.000,00
Perolehan Aset Lainnya - 65.413.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 52) 268.779.412.269,00 140.960.081.561,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54) (268.779.412.269,00) (140.960.081.561,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 65) - -
Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.000.000.000,00 2.999.995.848,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
6.000.000.000,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 79) (6.000.000.000,00) -
Jumlah Arus Keluar Kas (68 s/d 78)
166
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 59.753.291.637,00 61.798.874.123,00
Jumlah Arus Masuk Kas (83 s/d 83) 59.753.291.637,00 61.798.874.123,00
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 59.753.291.637,00 61.798.874.123,00
Jumlah Arus Keluar Kas (86 s/d 86) 59.753.291.637,00 61.798.874.123,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84 - 87) - -
Kenaikan/Penurunan Kas (34 + 54 + 80 + 88) 5.700.380.034,00 78.914.447.724,00
Saldo Awal Kas di BUD 158.738.412.092,00 82.870.400.692,00
Kas di Kasda Penerimaan BRI 46.440.476,00 -
Saldo Akhir Kas 164.485.232.602,00 161.784.848.416,00
Saldo Akhir Kas terdiri dari:
SILPA
Kas di Kasda 164.470.082.433,00 158.731.249.017,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 15.150.169,00 7.163.075,00
Kas di Kasda Penerimaan BRI - 46.440.476,00
Saldo Akhir Kas 164.485.232.602,00 158.784.852.568,00
167
PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berahir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012
Kenaikan/
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 20.047.657.618 - - -
Pendapatan Retribusi Daerah 39.273.098.703 - - -
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 7.562.463.547 - - -
Lain - Lain PAD yang Sah 13.700.855.567 - - -
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 80.584.075.435 - - -
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasi Pajak 57.945.552.660 - - -
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 8.016.885.921 - - -
Dana Alokasi Umum 988.536.476.000 - - -
Dana Alokasi Khusus 141.861.220.000 - - -
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.196.360.134.581 - - -
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus - - - -
Dana Penyesuaian 204.652.604.000 - - -
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya 204.652.604.000 - - -
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.722.619.832 - - -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - -
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 44.722.619.832 - - -
Jumlah Pendapatan Tansfer 1.445.735.358.413 - - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah - - - -
Pendapatan Lainnya 15.517.000.000 - - -
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah 15.517.000.000 - - -
JUMLAH PENDAPATAN 1.541.836.433.848 - - -
URAIAN 2013 2012 %
168
Kenaikan/
PenurunanURAIAN 2013 2012 %
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai 970.709.303.663 - - -
Beban Barang Jasa - - - -
Beban Persediaan 68.413.233.708 - -
Beban Jasa 46.905.147.106 - -
Beban Pemeliharaan 32.979.833.840 - -
Beban Perjalanan Dinas 22.454.015.513 - -
Beban Bunga - - - -
Beban Subsidi - - - -
Beban Hibah 42.087.485.850 - - -
Beban Bantuan Sosial 45.742.811.500 - - -
Beban Penyusutan - - - -
Beban lain-lain 96.579.478 - - -
jumlah Beban Operasi ################# - - -
BEBAN TRANSFER
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 6.383.024.896 - - -
Beban Transfer Bagi Hasil PajakHasil Pendapatan Daerah Lainnya - - - -
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepemerintah Daerah Lainnya - - - -
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 23.410.192.566 - - -
Beban Transfer keuangan Lainnya 787.498.000 - - -
Jumlah Beban Transfer 30.580.715.462 - - -
JUMLAH BEBAN 1.259.969.126.120 - - -
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI OPERASI 281.867.307.728 - - -
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - - -
Surplus Penyelesaian kewajiban jangka Panjang - - - -
Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - - - -
Jumlah Surplus Non Operasional - - - -
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - - -
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - - -
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - - - -
Jumlah Defisit Non Operasional - - - -
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - - - -
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 281.867.307.728 - - -
POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa - - - -
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - -
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 1.043.500.000 - - -
jumlah Beban Luar Biasa 1.043.500.000 - - -
POS LUAR BIASA 1.043.500.000 - - -
SURPLUS/ DEFISIT - LO 280.823.807.728 - - -