DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH …digilib.uin-suka.ac.id/20784/1/12340007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · Sengketa merek dalam Putusan ... Penyusun menyadari bahwa dalam

SENGKETA MEREK

(Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.

NIAGA.JKT.PST tentang Sengketa Merek Teenie Weenie antara E. Land World Ltd

dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc.,)

PROPOSAL SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK

MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA

SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ULA MAULIDIA

12340007

PEMBIMBING:

1. BUDI RUHIATUDIN, SH.,M.Hum

2. Dr. Hj. SITI FATIMAH, M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

i

ABSTRAK

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001), yaitu tanda yang berupagambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdaganganbarang atau jasa. Peranan merek menjadi sangat penting yaitu ketika merek telah didaftarkanke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual akan mendapat perlindungan hukum merek, dandapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Maka tidak dapat dipungkiri bahwaperdaftaran suatu merek akan menimbulkan adanya perlindungan hukum terhadap merektersebut. Sengketa merek dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn. Niaga.Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. LandWorld Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc., sebuah contoh dari sekian banyak kasus-kasussengketa merek di Indonesia yang mempermasalahkan perihal tidak adanya daya pembedaatau adanya persamaan antar satu merek dengan merek yang lain. Penelitian inibertujuanuntuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara antara E. LandWorld LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc putusan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST dalam perkara pembatalan merek Teenie Weenie milikIvan Pranoto Wiryadi, B.,Sc serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakimtersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitianyang mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengn topicpembahasan yang diangkat dan juga menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.Peneliti menganalisis kesesuain antara putusan Majelis Hakim tentang sengketa merek TeenieWeenie antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc dalam putusan Nomor08/PDT. SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA JKT.PST dengan ketentuan-ketentuan yang telahdiatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.Metode yang digunakandalam pengumpulan data yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research)yaitu dengan menemukan dan mengambil data diperpustakaan yang berhubungan denganpermasalahan perlindungan hukum merek dan kesesuaian dengan teori-teori hukum tentangmerek.Dalam menganalisis putusan tersebut peneliti mengolah data primer dan data sekunderdengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.Kemudian dilakukan pembahasan danditemukan kesimpulan.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa gugatan penggugattidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa petitum pokok gugatan penggugat yaknipendaftaran merek Teenie Weenie milik tergugat yang dilakukan dengan itikad tidak baiktidak beralasan,penggugat yang menyebutkan dalam gugatanya bahwa merek Teenie Weeniemiliknya adalah merek terkenal dan tergugat telah beritikad tidak baik telah memboncengketenaran mereknya. Namun pada saat tergugat mendaftarkan mereknya di Indonesia padatahun 2006 pada saat itu juga merek Teenie Weenie milik penggugat baru terdaftar di NegaraKorea dan belum masuk kriteria kategori dari merek terkenal. Pertimbangan Majelis hakimuntuk memutuskan sengketa merek antara E. Land World LTD Melawan Ivan PranotoWiryadi, B., Sc., telah sesuai perlindungan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tantang merek dan tujuan dibentuknya Undang-undang merek tersebut.

v

MOTTO

“ TIDAK ADA BALASAN KEBAIKAN KECUALI KEBAIKAN (PULA)

(Ar-Rahman : 60) ”

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku (Ayahanda Drs. Ichwan Na’im M. Pdi dan Ibunda

Lailatul Badriyah S.E)dan nenek tercinta (Nadzifah) malaikat tanpa

sayap yang Allah berikan yang senantiasa memberikan do’a, kasih

sayang dan dukungan selama ini, adikku beserta keluarga dan juga

sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.

2. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

3. Almamaterku Tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kaljaga

vii

KATA PENGANTAR

رب العالمین أشھد أن ال إلھ إال هللا الملك الحق المبین، وأشھد أن دمحما عبده ورسولھ صادق . الحمد

ا بعد . على سیدنا دمحم وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین اللھم صل وسلم وبارك . الوعد األمین أم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga

penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Sengketa

Merek;Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.

Niaga.Jkt.Pst Tentang Sengekta Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd Dan Ivan

Pranoto Wiryadi, B., Sc.,” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa

tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh

umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak

lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

viii

4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Budi Ruhiatudin ,SH,M.Hum., danIbuDr. Hj. SITI FATIMAH, M.Hum., selaku

dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama

penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs Ichwan Na,im M. Pdi dan ibu Lailatul Badriyah S.E serta nenek Nadzhifah

tercinta, selaku orang tua yang senantiasa mendampingi penyusun dengan doa, harapan,

nasihat, motivasi dan kasih sayang.

7. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan

membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.

8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan

terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Adikku tersayang M. Billah S. Widad, Ata Badrul Haya dan M. Nuha Annujaba.

10. Teman-teman senasib dan seperjuangan, Novia, Ana, Elvi, Intan, Asep, Rabin, Farid,

Sulchan, Rizki, Saras, Sigit,serta teman-teman yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu

persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara tetapi kenangan itu akan kuingat

selamanya.

11. Teman-teman dekat saya Emak (Ana), Esty, Mitha, Empit (Pipit), Anip, Esha, terkhusus

Luthfi yang selalu mendampingi sertamemberikan semangat dan dorongan kepada saya.

12. Teman-teman KKN Angkatan 86 Kelompok Sremo Lor, Kulon Progo, Imah, Megol, Bos

Romlah, Susanti, Imeh, Fajrina, Aiq, Bintang, Zaenterima kasih atas kebersamaan dan

kekompakan kita.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

ix

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah

diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu

penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Penyusun,

Ula Maulidia

NIM. 12340007

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ........................................................................................................... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................. ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. v

HALAMAN MOTTO ......................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vii

KATA PENGANTAR......................................................................................... ix

DAFTAR ISI........................................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1

A. Latar Belakang.......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.............................................. 7

D. Telaah Pustaka.......................................................................... 8

E. Kerangka Teori ......................................................................... 12

F. Metode Penelitian ..................................................................... 18

G. Sistematika Pembahasan .......................................................... 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN

MEREK .......................................................................................... 23

A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual .............................. 23

B. Prinsip-prinsip Umum Hak atas Kekayaan Intelektual ............ 25

C. Pengertian Merek...................................................................... 26

D. Pengertian Hak atas Merek....................................................... 28

E. Jenis-jenis Merek...................................................................... 29

xi

F. Sistem Pendaftaran Merek........................................................ 32

G. Prosedur dan Proses Pendaftaran Merek .................................. 35

H. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar ....................... 39

I. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar ...................................... 45

BAB III SENGKETA MEREK TEENIE WEENIE.................................. 51

A. Merek dan Varian milik E. Land World LTD.......................... 51

B. Merek dan Varian milik Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc ............ 54

C. Parameter Persamaan Merek dan Varian milik E. Land World LTD dan

Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc.................................................... 56

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST antara E. LAND

WORLD LTD dan IVAN PRANOTO WIRYADI, B.,

Sc.,………………………………….............................................. 64

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Sengketa Merek antara E. Land

World LTD Melawan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc., dalam Putusan Nomor

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST......................... … 64

B. Penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 08/PDT.SUS-

MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST............................................... … 89

BAB V PENUTUP....................................................................................... …100

A. Kesimpulan............................................................................... …100

B. Saran ........................................................................................ …101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST

CURRICULUM VITAE

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, dari kelahiran sampai meninggal, hidup di antara manusia lain yakni

hidup di dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia suatu anggota masyarakat.

Hal ini telah pada zaman kuno dinyatakan oleh seorang ahli filsafat bangsa yunani

yaitu aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”.

Masing-masing anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-

beda. Ada yang sama kepentinganya dan ada pula yang berbeda bisa kita contohkan

dengan kepentingan antara penjual dan pembeli yang berbeda. Pertentangan antara

kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat jika tidak

adanya suatu kekuasaan atau tata tertib atau bisa disebut sebagai hukum yang dapat

menyeimbangkan atau mengatur kepentingan yang berbeda tersebut. Hukum atau

aturan yang ada dalam masyarakat dibuat untuk menjamin seseorang bahwa

kepentinganya diperhatikan atau dilindungi.1

Kepentingan masyarakat selain dijamin oleh hukum yang berlaku juga

dijamin oleh Negara. Dimana orang-orang yang berkepentingan selaku pemerintah

Negara menjamin kepentingan masyarakat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan

perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kehidupan sosial dan adat istiadat,

kebiasaan, agama dan kesusilaan yang telah melekat pada kehidupan masyarakat.

1 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia,1995) , hlm, 5

2

Namun meski kepentingan antar masyarakat dijamin oleh negara, sengketa

yang terjadi masih sangat banyak. Contoh sengketa kepemilikan terhadap Hak

Kekayaan Intelektual yang semakin marak. Perlunya kesadaran masyarakat untuk

meningkatkan pengetahuan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual guna menjaga

kepentingan hukum agar Negara baik secara individual atau kelompok (masyarakat),

tidak dirugikan dan jati diri bangsa tidak dilecehkan. 2

Hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah merupakan hak hukum yang

bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil

aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.3

Hak Kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam 2

kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta

adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan

lingkup hak kekayaan industri dapat terdiri atas, paten dan paten sederhana,

merek/merek dagang (Trademark) dan Indikasi Geografis (IG), Desain Industri

(Industrial Design), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang

(Trade Secret), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).4

2Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan Hak KekayaanIntelektual, (Bandung: P.T Alumni, 2009), hlm.1.

3 Iswi Hariyanti, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010),hlm 16

4 Ibid., hlm. 17

3

Hak kekayaan intelektual menjadi sumber devisa bagi Negara-negara yang

tidak banyak memiliki sumber daya manusia, banyak pula produk-produk yang

dipasarkan secara mendunia. Seperti halnya produk-produk oleh Negara Jepang dan

Korea, yang kedua Negara ini menguasai dunia dengan berbagai produk elektronik,

teknologi dan informasi. Merek-merek kedua Negara tersebut yang telah mendunia

bisa kita lihat melalui produk-produk dari merek Sony, Toshiba, Samsung, dan merek

LG yang dalam dunia elektronik bukan merupakan merek yang sembarangan, dan

sudah dikenal dengan kualitas yang baik. Sebagai Negara yang memproduksi barang-

barang berkualitas, tentu saja Negara jepang dan korea sangat memperhatikan merek-

merek yang melekat pada suatu produk. Kehadiran merek-merek ini sangat dijaga dan

dipertahankan. Bahkan, apabila ada pihak ketiga yang meniru, membajak atau

memalsukan merek-merek tersebut, suatu tindakan hukum pun akan diambil untuk

memproteksi merek-merek yang sudah terdaftar.

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001), yaitu tanda yang

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut dapat dipahami

Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut

4

memiliki pembeda(distinctive) dengan merek lain yang sejenis dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.5

Perlindungan terhadap suatu merek sangat penting, karena merek merupakan

aset perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran banyak perusahaan yang

mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi

pelanggaran atas merek yang dimiliki perusahaan tersebut. Perlindungan terhadap

merek masih minim diperhatikan oleh masyarakat, sehingga masih banyak

perusahaan yang belum mendaftarkan mereknya terutama di Indonesia. Sengketa

merek dipengadilan banyak terjadi karena pembuktian menyangkut pendafataran

merek yang dipersengketakan manakah yang terlebih dahulu dilakukan.6

Sama halnya dengan hak cipta dan hak paten serta hak kekayaan intelektual

lainya, hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain itu hak

merek disebutkan secara eksplisit sebagai benda immaterial dalam kondiseran UUM

2001 bagian menimbang butir a, yang berbunyi: 7

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting,

terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”

5 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan DimensiHukumnya di Indonesia, (Bandung : P.T Alumni, 2003), hlm. 321

6 Ibid., hlm. 40.

7 Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001, tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.

5

Peranan merek menjadi sangat penting yaitu apabila merek tersebut telah

didaftarkan ke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, dan dapat mencegah terjadinya

persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat

dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk tersebut

adalah asli atau original.

Dalam pendaftaran merek ada merek yang harus ditolak atau tidak dapat

didaftarkan dan yang harus ditolak. Merek yang tidak dapat didaftar atas dasar

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang britikad tidak baik, bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan,

atau ketertiban umum, merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek yang telah

menjadi milik umum. Sedangkan merek yang harus ditolak berupa yang pertama

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya, dengan

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa

yang sejenis, kedua merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhanya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, ketiga merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhanya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.8

Selain itu, ada juga batasan merek antara merek biasa, merek terkenal dan

merek termashur. Dalam UUM 2001 dijelaskan tentang merek terkenal yaitu merek

yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, merek yang telah melakukan promosi

8 Pasal 4, 5 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

6

besar-besaran dan telah mendapat reputasi yang baik dan serta ditandai dengan

adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Contoh kasus merek terkenal dapat kita lihat melalui Sengketa merek di

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan surat putusan No 08/PDT.SUS-

MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto

Wiryadi, B.,Sc., kedua belah pihak tersebut memperebutkan merek “Teenie Weenie”.

E. land Word LTD mengaku merek miliknya “Teenie Weenie” tersebut adalah merek

asal Korea dan telah terdaftar pertama kali tanggal 14 Agustus 1997, sehingga E.

Land World LTD mengaku sebagai pemilik pertama yang sah atas merek tersebut dan

varian merek miliknya adalah termasuk merek yang terkenal di dunia karena telah

menembus perdagangan dibeberapa Negara yaitu Korea, Jepang, Cina, Hongkong,

Amerika dan Taiwan. Sedangkan merek “Teenie Weenie” atas Ivan Pranoto Wiryadi,

B., Sc., adalah merek asal Indonesia dan telah terdaftar di Dirjen Hak dan Kekayaan

Intelektual. E. Land World LTD merasa dirugikan dengan adanya merek ”Teenie

Weenie” yang didaftarkan oleh Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc., dan beranggapan bahwa

Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc., telah membonceng merek terkenal miliknya dengan

I’tikad tidak baik, sehingga pihak E. Land World LTD menggugat Ivan Pranoto

Wiryadi, B.,Sc., dan Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual ke Pengadilan Negeri

Jakarta pusat. Namun dalam perkara ini hakim memutuskan menolak segala gugatan

dari pihak E. Land World LTD.

Dari sekian rumusan atau masalah-masalah diatas, penerapan UUM 2001

belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan dari Negara-negara yang

7

mengadopsi perjanjian Trip’s untuk menjadi undang-undang suatu Negara, terdapat

perbedaan sistem hukum sehingga lebih sulit lagi untuk dipahami apalagi dalam

konteks hukum merek menjadi sangat luas dan merek dagang sangat mudah tersebar

dalam perdagangan di dunia. Banyaknya kasus sengketa merek dalam lingkup

peniruan, pembajakan, pencurian, atau mengambil keuntungan pribadi dengan

menjadi parasit merek-merek terkenal yang bersumber dari kesalahan atau kurang

telitinya Dirjen HKI dalam memberikan pengawasan dan penyuluhan hukum

terhadap pihak-pihak terkait mengenai hukum merek, maka penelitian ini berjudul

SENGKETA MEREK ( Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 08/PDT.SUS-

MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto

Wiryadi, B., Sc.,).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa merek

antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc., dalam putusan

Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST?

2. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS-

MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara

antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc., dalam putusan Nomot

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST

b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomot

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

2. Kegunaan

a. Dari segi teoretis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat

teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

khususnya bidang hukum Merek.

b. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

bagi semua orang, terutama peminat pada perkuliahan jurusan Ilmu Hukum

dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah Hukum Perdata di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh

penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa

yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian, maka penulis

kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan

sumber-sumber penulisan. Oleh sebab itu, penulis akan menampilkan beberapa karya

9

yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun beberapa karya

ilmiah yaitu sebagai berikut:

Skripsi ditulis oleh Suraida Salaeh, tahun 2014 dengan judul “Parameter

Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek”. Inti dari pembahasannya adalah tentang parameter pembedaan merek yang

bisa dilihat baik dari bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-

unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek, selain itu

juga membahas tentang penerapan Undang-undang Merek Tahun 2001 Pasal 6 ayat

(1) butir a yang ternyata masih belum sesuai antara Dasein dan Dasollennya.9

Skripsi ditulis oleh Lukman Kardiasa, tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran

Terhadap Merek Terkenal (Study implementasi pasal 94 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek Study di Pasar Besar Malang”. Inti dari pembahasannya

adalah tentang perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 94 UU No 15 Tahun

2001Tentang Merek masih belum berlaku secara efektif yang faktor-faktor

penghambatnya dikarenakan rendahnya SDM, terbatasnya informasi dan wawasan

dari para pelaku usaha, kurangnya kesadaran hukum para pihak terkait (penjual dan

konsumen), adanya kebutuhan akan barang bermerek terkenal dengan harga murah,

keengganan pemilik merek untuk mengurus gugatan terkait masalah dana dengan

tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang-pedagang mikro, kecil, dan

9Suraida Salaeh “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merek”,Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SunanKalijaga, 2014.

10

menengah, mudahnya memberikan izin usaha serta belum optimalnya proses

pengawasan dan pembinaan dari disperindag dan instansi-instansi terkait kepada para

pelaku usaha dan masyarakat menyebabkan tindak pelanggaran ini masih berlaku.10

Skripsi ditulis oleh Irwansyah Ockap Halomoan, tahun 2008 dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari

Pelanggaran Merek di Indonesia”. Inti dari pembahasannya yaitu tentang bentuk-

bentuk pelanggaran merek yang berupa pendaftaran tanpa hak, pendaftaran tanpa hak

disertai pemakaian, dan pemakaian tanpa hak, selain itu penulis juga membahas

tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap

pemegang merek dagang terkenal asing dan kondisi masyarakat Indonesia yang

kurang memahami sistem perlindungan HKI khususnya pada merek terkenal asing

selain itu dibahas pula oleh penulis tentang hambatan-hambatan dalam penegakan

hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing

yang diantaranya adalah dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat, sulitnya

menemukan pelaku pelanggaran merek serta keterbatasan kemampuan baik dari segi

informasi maupun sumber daya manusia baik dari pemeriksa merek (Dirjen HKI)

maupun aparat penegak hukum.11

10 Lukman Kardiasa “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal DariTindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (Study implementasi pasal 94 Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Study di Pasar Besar Malang”, Skripsi Fakultas HukumUniversitas Brawijaya Malang, 2013.

11Irwansyah Ockap Halomoan “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek DagangTerkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas SumateraUtara Medan , 2008.

11

Skripsi ditulis oleh Kartika Surya Utami, tahun 2008 dengan judul

“Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Inti dari pembahasannya yaitu

tentang sistem perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan melalui sistem

konstitutif yang keuntungan dari sistem tersebut adalah guna memberikan jaminan

yang lebih baik maksudnya memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas

merek.12

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas dan dari beberapa pengamatan

yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang khusus membahas mengenai

bagaimana tindakan hakim dalam mengambil putusan tentang sengketa merek..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, penelitian sebelumnya menggunakan

obyek penelitian yang berbeda dan lebih tertuju pada hukum merek yang berlaku di

indonesia tidak melihat tindakan hakim dalam mengambil putusan tentang sengketa

merek. Permasalahan dan putusan pengadilan yang penulis teliti dalam penelitian ini

juga berbeda dengan penelitian lain yang dapat dilihat dari putusan pengadilan niaga

yang penulis jadikan objek penelitian merupakan putusan yang baru diputus pada

tahun ini. Oleh karena itu, penulis akan mengamati putusan pengadilan negeri Jakarta

pusat antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., SC., dalam putusan Nomot

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST berdasarkan undang-undang Nomor 15

12 Kartika Surya Utami “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia MenurutUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” Skripsi Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret Surakarta, 2011.

12

Tahun 2001 tentang Merek, Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian

penulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato

dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.13 Menurut

Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,melainkan

pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu

hukum.Menurut Aristoteles,suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan

berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang

mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga,pemerintahan

berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat. 14

Adapun cirri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:15

13 NI’matul Huda, Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,(Yogyakarta: UIIPress,2005),hlm.1.

14 Ibid., hlm.1.

15 Ibid., hlm.9.

13

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis

tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Menurut Immanuel Kant, konsep Negara hukum yang berfungsi dan

bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (rust en

order) yang dikenal dengan istilah Negara penjaga malam (nacht wakerstaat).

Menurut Ferdinan Lassale teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ini

semata-mata bersifat negative dan mencegah kekacauan dalam kehidupan

masyarakat yang bersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya pada

pemerintahan raja yang mutlak dan belum mencerminkan teori Negara hukum

sesungguhnya yang berangkat dari keinginan melepaskan diri dari kekuasaan

raja (penguasa) yang tanpa batas (absolutism).16

Konsep Negara hukum secara lebih jelas dikemukakan oleh Julius Stahl

(jerman) yang memberikan karakteristik dari suatu Negara hukum, yaitu adanya

perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan

sehingga tidak tersentralisasi pada satu orang atau satu badan saja,

pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur),

dan jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahanya melakukan

16 Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 27.

14

pelanggaran hak asasi manusia (masyarakat), maka harus diselesaikan melalui

suatu pengadilan administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara).17

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3). 18 pada hakiktanya tujuan dibentuknya

Negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas hak-

haknya agar tidak dilanggar oleh pemerintah.19

2. Teori Negara Kesejahteraan

Undang-undang Dasar 1945, dalam pembukaanya pada alenia ke 4

tertera tujuan Negara Republik Indonesia yakni “ Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial. 20 selain itu tertera juga dalam pancasila yakni sila ke lima yang

berbunyi “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pakar

sependapat bahwa tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana yang

17 Azhari M. Tahir, Negara Hukum, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 74.

18 Lihat Pasal 1 Angka (3) UUD 1945

19 Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (rechstaat), (Bandung: PT. Refika Aditama,Aditama), hlm. 4.

20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

15

tercantum dalam Undang-undang adalah mencerminkan tipe Negara

hukum(Welfare State).21

Teori Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep

Negara hukum dan Negara kesejahteraan (rechtstaat) yaitu Negara yang

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaanya dan penyelenggaraan

kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan

hukum. Sedangkan konsep Negara kesejahteraan adalah Negara atau

pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban

masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial,

kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara hukum

kesejahteraan lahir dari reaksi terhadap gagalnya konsep Negara liberal klasik

dan hukum sosialis.22

Konsep negara kesejahteraan ini menuntut negara untuk memperluas

tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi

rakyat banyak. Perkembangan ini memberikan legalisasi bagi “Negara

intervensionis” abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan

intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin

tercapainya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga

meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi

21 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.

22 Ibid., hlm. 13

16

negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan

keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “social security” , kesehatan,

kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.23

Cirri-ciri negara kesejahteraan sebagai berikut:

1. Dalam Negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminya

hak-hak asasi sosial-ekonomi

2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan

dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga

peranan eksekutif lebih besar dari pada legislatif.

3. Hak milik tidak bersifat mutlak

4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga

malam (Nachtwakerstaat), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha

sosial maupun ekonomi.

5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial

ekonomi dan mebebankan kewajiban tertentu kepada warga negara.

6. Peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai

konsekuensi semakin luasnya peranan negara.

23 http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/6063IMG_0026.pdf diunduh 1Desember 2015.

17

7. Lebih bersifat negara hukum materiil yang mengutamakan keadilan sosial

yang materiil pula.24

Berdasarkan cirri-ciri diatas, jelaslah bahwa dalam konsep negara

kesejahteraan, peranan negara pada posisi yang kuat dan besar dalam

menciptakan kesejahteraan umum (Public welfare) dan keadilan sosial (sosial

justice). Konsepsi negara yang demikian dalam berbagai literatur disebut

dengan berbagai istilah antara lain, sosial service atau agency of services”

(negara sebagai alat pelayanan).25

3. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan payung atau tameng perlindungan terhadap semua

pihak sesuai dengan status hukumnya. Setiap orang mempunyai kedudukan

yang sama di depan hukum. Aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk

menegakkan hukum selain itu juga menegakkan aturan hukum yang berlaku,

adanya aturan hukum secara tidak langsung akan memberikan perlindungan

terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan

masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.

Pada dasarnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid

Plato) dan Zeno Pendiri (aliran Stonic). Menurut aliran hukum, hukum

24 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.19

25 Ibid., hlm. 19.

18

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, tanpa adanya pemisah

antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum

dan moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.26

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.27

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan yang

reprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

penangananya di lembaga peradilan.28

Namun jika kita lihat dari pendapat Satjipto Raharjo, Perlindungan

hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.29

Keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian

hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, bisa disebut sebagai upaya

26 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukumu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

27 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1987), hlm. 12.

28 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-ProdukMasyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Universitas Brawijaya,2010), hlm. 18.

29 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, hlm. 52.

19

perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia meskipun dalam

praktiknya ketiga nilai dasar tersebut bersinggungan, namun diusahakan

ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang

berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk

kategori penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan suatu

penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu ketentuan peraturan

perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, putusan hakim tentang

sengketa merek antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., SC.,

dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST haruslah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini

adalah UUM 2001.

20

3. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang terkait yang masih berlaku di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat dari

buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti

bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainya yang terkait dengan

penelitian yang akan dilakukan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata

yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia,

ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen

atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menemukan dan

mengambil data diperpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan

perlindungan hukum merek dan kesesuaian dengan teori-teori hukum tentang

merek.

21

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan

menggunakan metode diskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara

kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

pemahaman dan interpretasi data.30

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari

setiap bab-nya. Adapun Sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penyusun

lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuhan disetiap

pembahasannya.

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengatarkan pembahasan

secara rinci dan menyeluruh meliputi latar belakang masalah, memuat pengantar ke

permasalahan dari luas hingga mengerucut pada pokok permasalahan yang akan

diteliti kemudian menimbulkan rumusan masalah berupa pertanyaan dari masalah

yang ada, tujuan dan kegunaaan penelitian yang berisi tentang tujuan yang akan

30Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),hlm. 172.

22

dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Telaah pustaka yang berisi tentang

perbandingan penelitian yang diteliti penyusun terhadap penelitian lain. Dilanjutkan

dengan kerangka teoritik yang memaparkan beberapa teori hukum serta pemikiran

para ahli dibidangnya. Metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan

ruang lingkup kajian yang diteliti.

Bab kedua berisi tinjauan umum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Merek,

berupa pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual dan pengertian Merek, prinsip-

prinsip umum Hak atas Kekayaan Intelektual, dasar hukum merek, jenis-jenis merek,

merek yang tidak dapat didaftarkan, merek yang harus ditolak dan jangka waktu

perlindungan.

Bab ketiga berisi tentang kasus sengketa merek antara E. Land World LTD dan

Ivan Pranoto Wiryadi, B., SC., dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.

NIAGA.JKT.PST.

Bab keempat berisi tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan

perkara antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., SC., dalam putusan Nomor

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST dan Apakah pertimbangan majelis hakim

dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan cara menganalisis

data-data yang didapat penyusun dan mengkorelasikan dengan referensi literature-

literatur yang terkait dengan penelitian.

23

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab

sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait

penelitian ini.

102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditegaskan beberapa

pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan yaitu:

1. Putusan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST menyatakan

bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa

petitum pokok gugatan penggugat yakni pendaftaran merek Teenie Weenie milik

tergugat yang dilakukan dengan itikad tidak baik tidak beralasan,penggugat yang

menyebut kan dalam gugatanya bahwa merek Teenie Weenie miliknya adalah

merek terkenal dan tergugat telah beritikad tidak baik telah membonceng

ketenaran mereknya. Bukti-bukti surat penggugat menunjukkan yaitu bukti P-1

penggugat mendaftarkan mereknya di negara Korea pada tahun 1997, bukti P-8,

P-9, P-4 dan P-5 tertera bahwa penggugat mendaftarkan mereknya di Negara

Jepang pada tahun 2006 dan mendaftarkan mereknya di Negara Taiwan tahun

2012 dan Negara Cina sedangkan dari bukti tergugat 1bukti T.I-1 menjelaskan

tergugat mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2006 sehingga pada

saat itu merek Teenie Weenie milik penggugat baru terdaftar di Negara Korea

dan belum masuk kriteria kategori dari merek terkenal.

103

2. Pertimbangan Majelis hakim untuk memutuskan sengketa merek antara E. Land

World LTD Melawan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc., telah sesuai perlindungan

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun

2001 tantang merek dan tujuan dibentuknya Undang-undang merek tersebut,

dengan bukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor

08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN. NIAGA.JKT.PST selalu berlandaskan dengan

Undang- undang Merek tersebut.

B. Saran

1. Pentingnya adanya kejelasan tolak ukur atau ukuran terhadap definisi tentang

merek terkenal, kejelasan ukuran tentang pengetahuan umum masyarakat tentang

merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat, kejelasan tentang tolak ukur

dalam melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran mislanya seperti

jangka waktu dari promosi yang dilakukan, serta kejelasan terkait ukuran

investasi yang dilakukan di beberapa Negara. akan lebih mudah untuk

menentukan suatu pelanggaran terhadap merek terkenal. Sehingga Undang-

undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek masih perlu dibenahi terkait

kriteria tentang merek terkenal.

2. Perlunya keteletian Direktorat Jenderal HKI dalam menerima permohonan

pendaftaran merek, terkait tentang asal kata yang dipakai untuk merek itu sendiri,

apakah termasuk kata milik umum, nama orang terkenal, foto, atau nama badan

104

hukum yang dimiliki orang lain, nama atau singkatan nama, bendera, lambang

atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional,

tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga

pemerintah.

3. Perlu adanya sosialisasi lagi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang

Undang-undang merek, tentang pertingnya mendaftarkan mereknya sehingga

Negara bisa sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak

pemilik merek. Karena sengketa merek sering terjadi karena mempermasalahkan

merek mana yang terdaftar lebih dahulu di Direktorat Jendral HKI.

105

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adisumarto. Harsono, Hak Milik Perindustrian,(Jakarta: Akademi Pressindo, 1990)

Fadjar, Mukhtie, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2005)

Fuady. Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kedua, (Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 1994)

Hadjon, Phillipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987)

Hariyanti, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta : PustakaYustisia, 2010)

Huda, NI’matul, Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,(Yogyakarta: UIIPress,2005)

Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010)

Irawan. Candra, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik TerhadapWTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intellektualdemi Kepentingan Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Isnaini. Yusran, Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual,(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010)

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukumu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Saidin. H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2004)

Sjahputra, Iman, Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan HakKekayaan Intelektual, (Bandung: P.T Alumni, 2009)

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983)

Sujipto. Purwo. H.M.N., Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia,(Djambatan, 1984)

106

Suryatin, Hukum Dagang I dan II,( Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)

Suryodiningrat. R.M, Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito,1981)

Tahir, Azhari, M., Negara Hukum, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992)

Tirtaamidjaya. Mr, Pokok-pokok Hukum Perniagaan,(Djamban: 1962)

Umar Purba. Achmad Zen, Hak Kekayaan Intelektual pasca TRIPs, (Bandung:Alumni, 2005)

Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan danDimensi Hukumnya di Indonesia ( Bandung : P.T. Alumni, 2003)

Utrecht, E, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit dan Balai BukuIndonesia, 1995)

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001, tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang”butir a.

C. Putusan

Putsan Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST

D. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Alfons, Maria, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-ProdukMasyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual”, skripsiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2010)

107

Halomoan, Ockap, Irwansyah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang MerekDagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia”, SkripsiFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , (2008)

Kardiasa, Lukman “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek TerkenalDari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (Study implementasipasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Study diPasar Besar Malang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas BrawijayaMalang,(2013)

Salaeh, Suraida “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”,Skripsi Fakultas Syari’ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)

Utami, Surya, Kartika “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di IndonesiaMenurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” SkripsiFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2011)

E. Iternet

http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/6063IMG_0026.pdfdiunduh 1 Desember 2015.

http://hakintelektual.com/haki/definisi-hak-kekayaan-intelektual/ 30 Desember 2015,

00.34 WIB

http://kamusbahasaindonesia.org/parameter, 13 Februari 2016, 10.49 WIB

http://motivasee.com/perbedaan-perusahaan-cv-pt-pte-ltd-corp-dan-inc/04/03/2016,06.00 WIB

http://www.merriam-webster.com/dictionary/teeny-weeny , 1 Maret 2016, 12.00 WIB

http://paten indonesia.co.id/merek-2/ 11 November 2015 11:45 WIB

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan

memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara Merek dalam gedungnya

yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat,

menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

E. Land World LTD., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-

undang Negara Republik Korea, berkedudukan di 77 (Changjeon –dong), Seogang-ro,

Mapo-gu, Seoul, Korea, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yosef B. Badeoda, S.H.,

M.H. Yenny Halim, SE, S.H., Lice Verdiana Efdora, S.H.,M.H. Kresnami Sonyaruri,

S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ACEMARK, beralamat di Jl. Cikini

Raya Nomor : 58 G-H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014,

selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;

MELAWAN :

1 Ivan Pranata Wiryadi, B.,Sc., beralamat di Jalan Pluit Timur Blok F1 Nomor :

07, Jakarta Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;

2 Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Direktorat Merek, beralamat di Jalan H.R. Rasuna said Kav. 8-9, Kuningan,

Jakarta Selatan, 12940, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor

: 08/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN.Niaga.JKT.PST., tanggal : 25 Februari 2015 tentang

penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dengan segala surat yang terlampir

didalamnya;

Telah membaca berkas Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/Pdt.Sus-

Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal : 26 Februari 2015, tentang hari sidang pertama

untuk perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang diajukan dalam

persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Sidang ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

mbah ikhwan

Typewriter

mbah ikhwan

Typewriter

mbah ikhwan

Typewriter

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 12 Februari

2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal : 24

Februari 2015 dalam register perkara Nomor : 08/Pdt.Sus-MEREK/2015/

PN.Niaga.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR HUKUM GUGATAN PEMBATALAN MEREK + LUKISAN DAFTAR NO. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014008243)

I. PASAL 69 AYAT (2) UNDANG UNDANG NO. 15 TAHUN 2005 TENTANG MEREK :

1 Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

ketertiban umum, termasuk pula adanya itikad tidak baik sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Oleh karena itu, pengajuan Gugatan Pembatalan Merek +

Lukisan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan

R002014008243) atas nama TERGUGAT I ini, masih dalam tenggang waktu

yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

2 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran

merek di Indonesia dengan No. Agenda D002014040284

untuk melindungi jenis barang dalam kelas:

• Kelas 18 : “tas; payung; payung matahari;

tas bayi; gendongan.”

• Kelas 24 : “tekstil; handuk; sapu tangan;

tirai; selimut sejenis bed cover dengan teknik quilting;

penutup selimut tebal isi kapas; penutup tempat tidur;

sarung bantal pelengkap perabot untuk indoor atau

outdoor; kelambu; selimut; sarung bantal; sarung

guling.”

• Kelas 25 : “pakaian; jas hujan; korset wanita;

kutang; topi dan pet; dasi; ikat pinggang (pakaian); alas

kaki; kemeja koko; kaus kaki.”

II. PENDAFTARAN MEREK + LUKISAN MILIK TERGUGAT

I TELAH DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I untuk membonceng keterkenalan

merek dan variannya atas nama PENGGUGAT, yang

dibuktikan dengan telah didaftarkannya merek + Lukisan

oleh TERGUGAT I yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara

keseluruhan dengan merek terkenal dan variannya milik

PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan

Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal

68 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

2 PENGGUGAT mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh TERGUGAT I,

karena keterkenalan merek dan variannya yang telah

terdaftar lebih dahulu di Negara Korea, serta dikenal bermutu tinggi, di mana

hal tersebut juga melekat pada citra perusahaan PENGGUGAT, patut diduga

telah menginspirasi/mengilhami TERGUGAT I untuk mendaftarkan merek

+ Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 dan pada

tanggal 26 Mei 2014 telah pula mengajukan permohonan perpanjangan merek

tersebut dengan No. Agenda Perpanjangan R002014 008243 di Indonesia.

Selain itu, patut diduga pula bahwa TERGUGAT I memanfaatkan sistem first to

file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, di mana pada saat

itu merek terkenal dan variannya milik PENGGUGAT

belum didaftarkan di Indonesia;

3 Berkenaan dengan tindakan TERGUGAT I di atas, sebagai pertimbangan

mohon diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1272 K/Pdt/1984

tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek ”SNOOPY” dan

”WOODSTOCK”, yang intinya menyatakan: ”Secara hukum sesuai dengan

moral perdagangan yang baik, para pedagang wajib menjauhkan diri dari

segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain

(nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia

bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah

Republik Indonesia.”

4 TERGUGAT I dengan itikad tidak baiknya telah mendaftarkan merek

+ Lukisan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda

Perpanjangan R002014 008243), sehingga dapat dikategorikan sebagai pemohon

yang beritikad tidak baik, karena TERGUGAT I bermaksud mengambil

keuntungan dari nama baik dan reputasi PENGGUGAT dengan membonceng

ketenaran merek milik PENGGUGAT;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Bahwa terhadap merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh

Pemohon yang beritikad tidak baik, maka merek tersebut tidak dapat didaftar/

harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan

bahwa ”merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang beritikad tidak baik”

Hal tersebut di atas dipertegas pula dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon

yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak

dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak

ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian

pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau

menyesatkan konsumen;

6 Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 yang menyangkut unsur

adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

termasuk pula itikad tidak baik adalah permohonan pendaftaran merek yang

dilakukan dengan cara yang tidak layak dan jujur, karena berusaha

membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain, termasuk di dalamnya

merek terkenal milik pihak lain;

7 Tindakan TERGUGAT I yang mendaftarkan terlebih dahulu dan terus

melakukan perpanjangan perlindungan merek + Lukisan

di Indonesia yang notabene merupakan merek terkenal milik PENGGUGAT

yang telah eksis dan terkenal lebih dahulu daripada pendaftaran merek

+ Lukisan dengan No. IDM000060844 (No. Agenda

Perpanjangan R002014 008243) atas nama TERGUGAT I, dapat dikatagorikan

juga sebagai tindakan persaingan curang, sehingga bertentangan dengan Pasal

10bis Konvensi Paris yang mensyaratkan negara anggotanya untuk memberi

perlindungan yang efektif terhadap tindakan persaingan curang;

III. PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK PERTAMA YANG SAH ATAS MEREK

DAN VARIANNYA DI DUNIA SEJAK TAHUN 1997.

8 PENGGUGAT merupakan perusahaan ritel adi busana yang pertama dan

terintegrasi yang telah berdiri sejak 34 tahun lalu, serta memiliki pendapatan

terbesar di Korea. PENGGUGAT juga merupakan inovator dalam pasar,

pencipta dan pemimpin, dimana akumulasi dari pengetahuan dalam bisnis adi

busana yang strategis terintegrasi dengan pendekatan kreatif untuk bisnis ritel;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9 PENGGUGAT adalah PEMILIK PERTAMA yang sah atas merek

dan variannya, yang telah terdaftar dan digunakan di

beberapa negara di dunia.

Merek terkenal dan variannya telah terdaftar pertama kali

di negara asalnya, Korea, sejak tanggal 14 Agustus 1997. Oleh karenanya,

dimanapun di dunia, PENGGUGAT adalah pemilik pertama yang sah atas

merek terkenal dan variannya;

IV. MEREK DAN VARIANNYA MILIK PENGGUGAT

ADALAH MEREK TERKENAL DI DUNIA

10 Merek terkenal dan variannya milik PENGGUGAT telah

terdaftar di berbagai negara tujuan perdagangan produknya, antara lain di Korea,

Jepang, Cina, Hongkong, Amerika dan Taiwan, dengan tujuan untuk melindungi

bisnisnya;

11 Merek terkenal dan variannya milik PENGGUGAT telah

membawa Perusahaan PENGGUGAT menempati rangking pertama sebagai

Perusahaan dengan pendapatan terbesar di Korea selama dua tahun berturut-

turut, dengan spesialisasi pada pakaian kasual, pakaian wanita dan anak-anak,

dengan sebagian kecil produksi aksesoris, pakaian dalam dan alas kaki;

12 Pada tahun 1994, Grup Perusahaan PENGGUGAT untuk pertama kalinya telah

melakukan ekspansi bisnisnya ke Cina dengan membuka sebuah pusat

perbelanjaan dengan sistem konsesi serta menjadi perusahaan adi busana Korea

yang pertama di Cina. Diawali dengan hal tersebut, hingga saat ini

PENGGUGAT terus melakukan ekspansi bisnisnya di Cina hingga saat ini telah

membawahi 17 merek adi busana untuk jenis pakaian wanita, anak-anak dan

pakaian dalam wanita. Merek-merek terkenal yang telah diluncurkan oleh

PENGGUGAT di Cina diantaranya adalah E.Land, Scofield,

, Roem, Prich, Scat.

Merek-merek ini telah diakui sebagai merek-merek premium. PENGGUGAT

juga telah memegang 3.221 konsesi yang terletak pada 531 pusat perbelanjaan

di 29 provinsi di Cina, yaitu Xinjiang, Gansu, Inner Mongolia, Ningxia,

Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guangxi, Guizhou, Shaanxi, Shanxi, Hebei,

Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Fujian, Jiangxi, Zhejiang, Anhui,

Shanghai, Jiangsu, Shandong, Tianjin, Beijing, Liaoning, Jilin dan

Heilongjiang;

13 Melalui salah satu Merek andalan PENGGUGAT yaitu ,

PENGGUGAT telah menjadi perusahaan dengan bisnis pakaian wanita terbesar


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ke-5 (lima) di Cina dan terus berkembang dengan pesat. PENGGUGAT juga

telah membangun beberapa anak perusahaan di Cina, yakni E.Land International

Fashion Shanghai, Ltd., E.Land Fashion Shanghai, Ltd., Wish Shanghai, Ltd.

dan Deco Fashion Shanghai, Ltd;

PENGGUGAT juga telah mengepakkan sayap bisnisnya untuk menembus

Benua Amerika dengan salah satu brand nya yaitu .

PENGGUGAT telah menjadi eksportir pakaian anak-anak di pasar Amerika

sejak tahun 1990-an dan juga telah meluncurkan brand shop pertamanya yang

diberi nama WHO.A.U yang terletak di Connecticut dan mendapat respon yang

sangat baik dari masyarakat setempat. PENGGUGAT juga telah membangun

Perusahaannya di Amerika, yakni: EL U.S.A. Ltd., dan WAU Holdings, Inc.;

Selain di Benua Asia dan Amerika, Grup Perusahaan PENGGUGAT juga telah

mengekspansi bisnisnya hingga ke Benua Eropa dengan membangun anak

perusahaannya di Inggris dengan nama Euro E.Land Ltd dan di Luxemburg

dengan nama Belfe S.A. PENGGUGAT juga telah menjadi pemilik atas

perusahaan Gloverall yaitu perusahaan yang berbasis di Inggris pada tahun

1995, yang mana perusahaan ini telah terkenal sebagai pembuat jaket wol

dengan kualitas yang sangat baik sejak tahun 1954;

14 PENGGUGAT juga memiliki beberapa basis produksi di luar negeri, terutama

di negara-negara berkembang yang ada di Asia, seperti Sri Lanka dengan nama

Elphis Lanka (PVT), Ltd. dan di Vietnam dengan nama E.Land Vietnam Ltd.

dan Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company.

Terdapat sekitar 2.710 pekerja di pabrik ini. Semua hasil-hasil produksi

berkualitas yang dihasilkan pabrik ini tidak hanya digunakan untuk Perusahaan

PENGGUGAT dan dipasarkan dengan merek-merek yang telah dimiliki

PENGGUGAT seperti , tetapi juga untuk merek-merek

terkenal lainnya seperti Esprit dan juga perusahaan ritel dunia lainnya seperti

Target dan Wal Mart;

15 Berdasarkan kriteria merek terkenal yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat

(1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan

penjelasannya, maka merek dan variannya atas nama

PENGGUGAT layak untuk diakui sebagai merek terkenal;

Bahwa mengenai Merek Terkenal, Pasal 6bis Konvensi Paris menyatakan bahwa:

“Negara Anggota Konvensi harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan

melarang penggunaan merek-merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau

terjemahan yang dapat menyebabkan kebingungan, atas suatu merek untuk

barang yang sama atau sejenis.” Sebagai negara yang telah meratifikasi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Konvensi Paris, Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib memberikan

perlindungan terhadap merek-merek terkenal dari upaya-upaya pihak lain yang

menggunakan maupun mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada

pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang

No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

V. MEREK + LUKISAN ATAS NAMA TERGUGAT I

MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU SECARA

KESELURUHAN DENGAN MEREK TERKENAL MILIK

PENGGUGAT

16 PENGGUGAT mengetahui tindakan TERGUGAT I yang telah mendaftarkan

merek + Lukisan pada kelas 25 dan telah terdaftar dengan

No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) tanpa ijin

dari PENGGUGAT selaku pemilik Merek yang sah atas Merek

yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia dan telah

menjadi Merek Terkenal.

17 Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan atas pendaftaran merek

+ Lukisan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda

Perpanjangan R002014 008243) milik TERGUGAT I, karena merek tersebut

memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek

terkenal dan variannya milik PENGGUGAT;

18 Bahwa pemakaian merek + Lukisan daftar No.

IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243), yang mana di

dalam merek tersebut terdapat kata , yang merupakan

merek terkenal milik PENGGUGAT, dapat menimbulkan kesan pada khalayak

ramai seakan-akan merek dan produk-produk yang dihasilkan oleh TERGUGAT

I berasal dari PENGGUGAT atau mempunyai hubungan erat dengan

PENGGUGAT. Hal ini dapat menyesatkan konsumen, menimbulkan kerancuan

dan kebingungan di masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan

Pasal 16 ayat (3) TRIP’s;

19 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15

Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang penolakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka

merek + Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No.

Agenda Perpanjangan R002014 008243) milik TERGUGAT I harus ditolak/


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dibatalkan, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain (dalam hal

ini PENGGUGAT);

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK SEBAGAI TERGUGAT

II :

20 Bahwa TERGUGAT II adalah Direktorat yang bertugas dan berwenang untuk

melakukan pendaftaran dan pencatatan merek-merek yang dimohonkan

pendaftarannya termasuk tugas-tugas untuk mengumumkan ke publik;

21 Bahwa sebagai instansi terkait, TERGUGAT II diikutsertakan sebagai salah satu

pihak dalam perkara ini, hanya untuk menaati dan melaksanakan Putusan

Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1),

(2) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk untuk

menjaga dan mencegah merek-merek yang sama kembali didaftarkan oleh pihak

yang sama ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS

HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa merek dan variannya atas nama

PENGGUGAT adalah merek terkenal;

3 Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik pertama dan satu-satunya

merek terkenal dan variannya menurut hukum;

4 Menyatakan bahwa merek + Lukisan dengan daftar No.

IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas nama

TERGUGAT I memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek

terkenal dan variannya milik PENGGUGAT;

5 Menyatakan bahwa pendaftaran merek + Lukisan dengan

daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas

nama TERGUGAT I telah diajukan dengan itikad tidak baik;

6 Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek +

Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014

008243) atas nama TERGUGAT I, dengan segala akibat hukumnya;

7 Memerintahkan TERGUGAT II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

8 Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk membatalkan, mencoret dan

mencabut pendaftaran merek + Lukisan dengan daftar No.

IDM000060844 dan permohonan Perpanjangan No. Agenda R002014008243


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


atas nama TERGUGAT I dari Daftar Umum Merek, yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera

menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

10 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk

Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan : Lice Verdiana Efdora, S.H.,M.H. dan

Kresnami Sonyaruri, S.H., Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang

berkantor di Acemark, Jalan Cikini Raya 58 GH, Jakarta 10330, Indonesia, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal : 25 Agustus 2014, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya :

Khairunnisya, S..H. Advokat beralamat di Menara Batavia Lantai 6, Jl. K.H. Mas

Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 11 Maret

2015 dan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2015 serta Tergugat II hadir

kuasanya : Pujiati Lestari, S.H.,M.H. dan Ariestrada, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada

Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal: 9 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-

pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan Jawabannya

tertanggal : 18 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001

(Sudah Kedaluwarsa):

Bahwa merek Teenie Weenie Tergugat I No. IDM000060844 didaftarkan dalam

Daftar Umum Merek pada tanggal 2 Januari 2006 dan diumumkan dalam Berita

Resmi Merek Seri-B No. 122/V/B-2007 tanggal 29 Mei 2007, hal mana berarti,

sesuai dengan fictie hukum, Penggugat dianggap sudah mengetahui eksistensi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pendaftaran merek No. IDM000060844 sejak pengumumannya dalam Berita Resmi

Merek pada tanggal 29 Mei 2007;

Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek, selanjutnya disebut Undang-undang No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan

pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

tanggal pendaftaran merek;

Bahwa gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 24 Februari 2015 atau 9

(sembilan) tahun kemudian setelah tanggal 2 Januari 2006 (tanggal pendaftaran

merek Teenie Weenie No. IDM000060844), sehingga telah jauh melampaui batas

waktu 5 (lima) tahun yang ditentukan secara imperatif dalam Pasal 69 ayat (1)

Undang-undang No. 15 Tahun 2001;

Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 hanya

berlaku untuk pihak yang tidak mengetahui eksistensi pendaftaran merek yang

digugat atau karena keadaan hukum lain yang tidak memungkinkan Penggugat

mengajukan gugatan, seperti misalnya "Negara Indonesia dalam keadaan perang". Di

samping itu, hak menggugat (vorderingsrecht) berdasarkan Pasal 69 ayat (2)

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 pada hakikatnya berada pada jaksa, yayasan/

lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan (vide Pasal 69 ayat

(2) jo. Penjelasan Pasal 5 huruf a jo. Penjelasan Pasal 68 ayat (1). Dengan demikian,

Penggugat tidak dapat mengabaikan begitu saja ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 yang bersifat sebagai hukum memaksa (dwingend recht).

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa dalam surat gugat Penggugat mendalilkan Tergugat I beritikad buruk, telah

meniru, membonceng, atau menjiplak merek Teenie Weenie miliknya yang sudah

terdaftar di Korea lebih dahulu daripada pendaftaran merek Teenie Weenie Tergugat

I di Indonesia, tetapi seperti apa bentuk, logo, cara penulisan, cara penempatan

merek Teenie Weenie Penggugat di Korea tidak disebutkan dan/atau ditampilkan;

Bahwa dalil-dalil seperti itu adalah kabur (obscuur libel) karena menyulitkan

Tergugat I menyusun jawabannya;

Berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat I mohon dengan segala hormat sudilah

kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap

termasuk pula dalam pokok perkara;

Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang

kebenarannya diakui secara tegas, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

1. Tentang Asal Kata Teenie Weenie:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa Teenie Weenie merupakan istilah umum/populer dan kata kiasan yang

digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Menurut kamus online

bahasa Inggris Merriam Webster, Teenie Weenie berarti "very small" atau "sangat

kecil". Istilah tersebut sudah lama dikenal sejak tahun 1879 (sumber: http://

www.merriam-webster.com/dictionary/teeny-weeny). Contoh lainnya: Teenie

Weenie juga merupakan judul strip komik terkenal asal Amerika Serikat yang

diilustrasikan William Donahey tahun 1914 di surat kabar Chicago Tribune selama

50 tahun, tentang kisah petualangan tokoh anak-anak dengan ukuran sangat

kecil yang hidup di dunia nyata menggunakan obyek-obyek yang dibuang seperti:

"topi, kardus, toples", dimana obyek-obyek tersebut terlihat raksasa bagi mereka

(sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/The Teenie Weenies);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Teenie Weenie bukan kata

yang berasal dari Korea atau dapat dimonopoli oleh Penggugat melampaui geografis

area tertentu.

2. Tergugat I Pendaftar Pertama dan Pemakai Pertama Merek Teenie Weenie di

Indonesia yang Beritikad Baik:

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dan terbukti dari Sertifikat Merek No.

IDM000060844 tanggal 9 Juni 2004 (tanggal penerimaan permohonan), Tergugat I

adalah pendaftar pertama dan pemakai pertama di Indonesia atas merek Teenie

Weenie untuk barang-barang dalam kelas 25;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut pada angka 1 terbukti pula Tergugat I telah

mendaftarkan merek Teenie Weenie dengan itikad baik, yaitu secara layak dan jujur

tanpa ada niat apa pun untuk meniru, membonceng, atau menjiplak merek Penggugat

yang tidak pernah dikenal di Indonesia maupun di dunia internasional, setidaknya

pada waktu Tergugat I mengajukan permintaan pendaftaran merek Teenie

Weenie pada tanggal 9 Juni 2004 bahkan hingga saat ini.

3. Tentang Merek Terkenal:

Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001,

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Selanjutnya

dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dinyatakan: “Penolakan permohonan yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang

diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa

negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup,

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang besifat mandiri untuk

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya

merek yang menjadi dasar penolakan”;

Bahwa dari Pasal 6 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan kasus ini dapat disimpulkan:

- Merek Tennie Weenie Penggugat harus sudah dikenal di Indonesia

sebelum tanggal penerimaan permohonan merek Tennie Weenie Tergugat I No.

IDM000060844, yaitu sebelum 9 Juni 2004 ;

- Harus ada promosi yang gencar dan besar-besaran di Indonesia mengenai merek

Teennie Weenie sebelum 9 Juni 2004 ;

- Harus ada investasi dan sudah terdaftar di beberapa Negara sebelum 9 Juni 2004;

- Apabila diragukan, Hakim dapat memerintahkan lembaga survei, tentu atas biaya

Penggugat, guna mengetahui terkenal atau tidaknya merek Teenie Weenie di

Indonesia sebelum 9 Juni 2004;

Bahwa persyaratan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Penjelasannya bersifat kumulatif,

bukan alternatif, hal mana tidak ternyata terpenuhi dari dalil-dalil dalam surat gugat

Penggugat;

Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai merek luar negeri yang dilindungi di

Indonesia meski belum masuk ke Indonesia yang dikutip oleh Penggugat tidak

relevan dengan perkara ini, karena orang yang mendaftarkan merek luar negeri

dalam putusan Mahkamah Agung tersebut beritikad tidak baik, sedangkan Tergugat

I sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan 2 pokok perkara merupakan pendaftar

merek yang beritikad baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidak terbukti pendaftaran merek Tergugat I

melanggar Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal-Pasal lain dari Undang-

undang No. 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, Tergugat I mohon dengan segala hormat

sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan Penggugat

atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2015,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa

1 Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah

terdaftar:

Merek TEENIE WEENIE daftar nomor IDM 000060844 tanggal 02 Januari 2006

dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah diajukan permintaan perpanjangan

perlindungan mereknya sebagaimana Agenda nomor R 2014/8243 tanggal 26 Mei


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2014 untuk melindungi jenis barang berupa: Segala macam jenis dan model

pakaian/-celana/-baju dalam dan -luar untuk bayi dan anak-anak; segala macam

jenis dan model kaos, -baju kaos dan -baju kaos olahraga, -singlet, -singlet

olahraga dan -kaos olahraga untuk anak/-remaja/-kawula muda/-wanita/ -pria;

segala macam jenis pakaian, -celana, -baju jadi/ -konpeksi luar dan dalam: untuk

anak/-bayi/-remaja/-kawula muda/-wanita/-pria; kemeja lengan panjang dan -

pendek; celana panjang, -pendek,-tiga perempat; kulot yaitu celana wanita yang

gombrong; slac ks; pakaian/-baju/-celana untuk olahraga, -renang, -senam;

pakaian/ -baju dingin dan -hangat; pakaian dan -jas hujan; baju kebaya; blouse;

rok; rok olahraga; korset wanita; piyama dan pakaian tidur; daster; daster gaun

mandi; rompi; jas; jas safari; mante l; jas kamar; sweater; jacket; jacket kulit; T-

shirts; celana dalam untuk anak, -wanita, -pria; kutang wanita; supporter yaitu

celana dalam ketat untuk olahraga/-senam; kaos oblong; pakaian seragam;

pakaian wanita setelan kantor (office-wear); topi, kopiah, peci, songkok; dasi; ikat

(ban) pinggang;alas kaki, sepatu-sepatu; sepatu sandal; sepatu olahraga; sepatu

senam; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu bot; sepatu untuk anak, -remaja, -wanita,

-pria; sepatu balet; sepatu bayi; sepatu kets, sandal-sandal; segala macam dan

model celana-celana, -celana panjang, -celana pendek, -celana tigaperempat, -

jacket-jacket; topi-topi, ikat pinggang, rok-rok, rompi-rompi, kaos-kaos, baju

kaos, pakaian, baju, kemeja, terbuat dari bahan-bahan jeans (jeans jacket); kemeja

batik lengan panjang dan -pendek; kemeja koko, baju koko, pakaian koko yang

termasuk dalam kelas 25 atas nama IVAN PRANATA WIRYADI, B.Sc., Jl. Pluit

Timur Blok FI No. 07, Jakarta Utara (Tergugat) sebagaimana etiket merek di

bawah ini.

2 Bahwa dengan melihat data yang terdapat di Direktorat Merek terbukti merek

TEENIE WEENIE daftar nomor IDM 000060844 tanggal 02 Januari 2006

dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah diajukan permintaan perpanjangan

perlindungan mereknya sebagaiaman Agenda nomor R 2014/8243 tanggal 26

Mei 2014 atas nama Tergugat telah tahap perpanjangan perlindungan hukum

dan telah terdaftar lebih dari 10 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan Gugatan pembatalan

pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak

tanggal pendaftaran. Sehingga dengan demikian dilihat dari obejk sengketa

berupa merek TEENIE WEENIE daftar nomor IDM 000060844 tanggal 02

Januari 2006 dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah diajukan permintaan

perpanjangan perlindungan mereknya sebagaiaman Agenda nomor R 2014/8243

tanggal 26 Mei 2014 yang merupakan dasar dari konsep first to file yang dianut

oleh UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, secara hukum gugatan yang

diajukan oleh penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 ( tahun)

dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah

kadaluarsa, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk

menolak gugatan ini.

3 Bahwa dalil penggugat angka 1 halaman 2 pada gugatan adalah merupakan

penafsiran sepihak dari Penggugat akan makna dari ketentuan Pasal 69 ayat (2)

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana maksud dari Itikad Tidak baik

sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15

tahun 2001 tentang Merek tidak lepas dari .... bertentangan dengan moralitas

agama, kesusilaan dan ketertiban umum.... dengan demikian pengecualian yang

didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan angka 1 halaman 2 adalah

mengada-ada dengan demikian mohon kepada majelis hakim yang terhormat

untuk menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Tentang Itikad Tidak Baik

4 Bahwa tentang Itikad tidak baik Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat

sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat telah terdaftar dalam Direktorat

Merek lebih dahulu dibandingkan dari merek TEENIE WEENIE milik

Penggugat, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa,

pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng / itikad tidak baik pemohon

juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek atas nama

Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek,

sehingga secara hukum sudah tidak relevan apabila penggugat menggangap

pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Merek dianggap memiliki itikad

tidak baik.

5 Perlu dijelaskan disini bahwa sifat perlindungan hukum dari merek adalah bersifat

teritorial dengan perngertian bahwa dimana merek tersebut didaftrakan

disanalah dilindungi, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakankan

bahwa mereknya telah terdaftar di negara Korea tidak dapat dijadikan sebagai

alasan dalam menyatakan merek TEENIE WEENIE didaftar dengan itikad tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


baik karena sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, pada saat

pertama kali merek TEENIE WEENIE diajukan permohonan pendaftarannya

tidak ada ada merek yang sama untuk jenis barang yang sama terdaftar di

Direktorat Merek, apalagi merek TEENIE WEENIE juga telah lebih dari 10

tahun terdaftar di Indonesia sehingga secara hukum sangatlah berlebihan

Penggugat mendalikan merek TEENIE WEENIE milik Penggugat didaftar

dengan itikad tidak baik.

6 Demi kepastian hukum dalam melakukan usaha terhadap pelaku usaha dan

eksistensi dari Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

dimana Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar

untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dan selanjutnya

terdaftarnya merek tersebut telah diproses secara substantif yang mengacu

kepada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang

Merek, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya

didalam memutus sengketa ini tidak semata-mata berpatokan kepada

pertimbangan hukum saja akan tetapi juga unsur bisnis dan sosial dimana

Tergugat telah menciptakan lapangan pekerjaan.

Tentang Merek Terkenal

7 Bahwa tentang merek terkenal yang didalilkan oleh Penggugat sangat berlebihan

hanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal itu sendiri,

tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana kriteria yang

dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kriteria merek terkenal yang

diatur di dalm TRIPs.

8 Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanya

dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa negara saja akan tetapi juga harus

dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana yang ditetapkan oleh UU

No. 15 tahun 2001 tentang merek dan di dalam TRIPs.

9 Bahwa dari data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek dan sebagaimana

telah disampaikan pada poin 1 di atas, merek TEENIE WEENIE atas nama

Penggugat baru mengajukan permohonan di Indonesia pada tanggal 12 Januari

2010 sehingga terlalu dini dan terlalu berlebihan apabila Penggugat menyatakan

bahwa mereknya adalah merek terkenal. Bahwa suatu merek dapat dikatakan

sebagian merek terkenal tidak bisa dengan serta merta langsung melekat pada

merek yang baru saja mengajukan pendaftaran, akan tetapi Penggugat harus

membuktikannya dengan bukti-bukti sebagaimana indikator yang dijelaskan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan kriteria

merek terkenal yang diatur di dalm TRIPs.

10 Bahwa sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, apabila merek sengketa merek

yang menyangkut perbedaan interprestasi dalam menilai suatu merek apakah

merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan

berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa

sengketa tersebut. dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini

adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia

sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang

Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek

Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi

produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia

yang mempunyai keterkaitannya antara unsur-unsur yang satu dengan yang

lainya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan).

11 Dengan demikian sehubungan dengan Penggugat mendalilkan merek TEENIE

WEENIE tersebut adalam merek terkenal sebagimana gugatan Penggugat maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR penggugat harus membuktikan unsur-

unsur di atas secara menyeluruh.

Tentang Pemakaian Pertama

12 Bahwa sistim hukum merek di Indonesia adalah menganut sistim kosntitutif

bukan deklaratif dengan pengertian pendaftar pertama yang mendapat

perlindungan hukum, sehingga dalil penggugat pada angak 10 dan 11 halaman

12tidak sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek yang berlaku di

Indonesia, dan merek-merek yang akan dipakai di Indonesia harus sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain ketentuan hukum

negara lain tidak bisa diberlakukan di Indonesia.

13 Selanjutnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menolak gugatan ini seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan

penggugat.

Dalam Pokok Perkara

14 Bahwa segala apa yang telah disampaikan dalam eksepsi termasuk juga dalam

pokok perkara ini.

15 Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek telah terdaftar

merek TEENIE WEENIE daftar nomor IDM 000060844 tanggal 02 Januari

2006 dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah diajukan permintaan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perpanjangan perlindungan mereknya sebagaiaman Agenda nomor R 2014/8243

tanggal 26 Mei 2014 untuk melindungi jenis barang berupa: Segala macam jenis

dan model pakaian/-celana/-baju dalam dan -luar untuk bayi dan anak-anak;

segala macam jenis dan model kaos, -baju kaos dan -baju kaos olahraga, -

singlet, -singlet olahraga dan -kaos olahraga untuk anak/-remaja/-kawula muda/-

wanita/ -pria; segala macam jenis pakaian, -celana, -baju jadi/ -konpeksi luar

dan dalam: untuk anak/-bayi/-remaja/-kawula muda/-wanita/-pria; kemeja

lengan panjang dan -pendek; celana panjang, -pendek,-tiga perempat; kulot yaitu

celana wanita yang gombrong; slac ks; pakaian/-baju/-celana untuk olahraga, -

renang, -senam; pakaian/ -baju dingin dan -hangat; pakaian dan -jas hujan; baju

kebaya; blouse; rok; rok olahraga; korset wanita; piyama dan pakaian tidur;

daster; daster gaun mandi; rompi; jas; jas safari; mantel; jas kamar; sweater;

jacket; jacket kulit; T-shirts; celana dalam untuk anak, -wanita, -pria; kutang

wanita; supporter yaitu celana dalam ketat untuk olahraga/-senam; kaos oblong;

pakaian seragam; pakaian wanita setelan kantor (office-wear); topi, kopiah, peci,

songkok; dasi; ikat (ban) pinggang;alas kaki, sepatu-sepatu; sepatu sandal;

sepatu olahraga; sepatu senam; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu bot; sepatu

untuk anak, -remaja, -wanita, -pria; sepatu balet; sepatu bayi; sepatu kets,

sandal-sandal; segala macam dan model celana-celana, -celana panjang, -celana

pendek, -celana tigaperempat, -jacket-jacket; topi-topi, ikat pinggang, rok-rok,

rompi-rompi, kaos-kaos, baju kaos, pakaian, baju, kemeja, terbuat dari bahan-

bahan jeans (jeans jacket); kemeja batik lengan panjang dan -pendek; kemeja

koko, baju koko, pakaian koko yang termasuk dalam kelas 25 atas nama IVAN

PRANATA WIRYADI, B.Sc., Jl. Pluit Timur Blok FI No. 07, Jakarta Utara

(Tergugat) sebagaimana etiket merek di bawah ini.

16 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek,

secara hukum negara memberikan Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual

cq Direktorat Merek kewenangan yang bersifat administratif dibidang merek

dalam hal melakukan pemeriksaan atas permintaan pendaftaran merek yaitu

berup pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, publikasi untuk merek

yang diputus untuk didaftar dan proses sertifikasi. Dalam pemeriksaan substabtif


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 tahun

2001 tentang Merek. Dengan Demikian tedaftarnya Merek TEENIE WEENIE

atas nama Tergugat ini telah memenuhi mekanisme hukum di bidang merek,

sehingga terdaftarnya merek tersebut tidaklah dapat dianggap bertentangan

dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang

Merek.

17 Dengan Kewenangan administratif yang diberikan oleh negara kepada

Direktorat Jenderal Hak Kekakayaan Intelektual dimana kewenangan tersebut

termasuk dalam menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya anatar satu

merek dengan merek yang lain tidak pernah dilimpahkan kepada pihak lain,

dengan demikian terlalu berlebihan disini Penggugat menilai adanya persamaan

pada pokoknya antara merek TEENIE WEENIE daftar nomor IDM 000060844

tanggal 02 Januari 2006 dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah diajukan

permintaan perpanjangan perlindungan mereknya sebagaiaman Agenda nomor

R 2014/8243 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Tergugat dimana merek tersebut

telah melewati tahap-tahap pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal

5 dan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, untuk itu mohon kepada

majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini untuk seluruhnya.

18 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang

diberikan oleh negara diberikan kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sendiri

merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk

mempergunakannya dalam perdagangan, maka sudah menjadi kewajiban kepada

pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak

lain, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada

pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek di dalam menjalankan

kegiatan produksi dan perdagangan.

19 Dengan telah terdaftarnya merek Merek TEENIE WEENIE daftar nomor IDM

000060844 tanggal 02 Januari 2006 dengan filling date 09 Juni 2004 yang telah

diajukan permintaan perpanjangan perlindungan mereknya sebagaimana Agenda

nomor R 2014/8243 tanggal 26 Mei 2014 pada Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, maka terhadap pemilik merek tersebut telah diberikan hak

ekslusif oleh untuk mempergunakan mereknya untuk jangka waktu 10 tahun.

20 Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan

kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat II

mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :

• Menerima Eksepsi Turut Tergugat

• Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat I dan

Tergugat II masing-masing tertanggal : 25 Maret 2015, dan Tergugat I mengajukan

Duplik tertanggal 1 April 2015, dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 1 April

2015 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik dimaksud diatas terlampir dalam berkas

perkara, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup

dengan tanda sebagai berikut :

1 Sertifikat pendaftaran merek “Teenie Weenie” No. Registrasi 383336 untuk

melindungi jenis barang kelas 25 di Negara Korea yang telah terdaftar sejak

tahun 1997 dan terjemahan tersumpah (bukti P-1) ;

2 Sertifikat pendaftaran merek “Teenie Weenie” No. Registrasi 372518 untuk

melindungi jenis barang kelas 27 di Negara Korea, yang telah terdaftar sejak

tahun 1997 dan terjemahan tersumpah (bukti P-2) ;

3 Permohonan Pendaftaran Merek “Teenie Weenie” No. Agenda D002014

040284 untuk jenis barang kelas 18, 24 dan 25 atas nama Penggugat (bukti

P-3) ;

4 Sertifikat Merek “Teenie Weenie” No. Registrasi 01524970 yang telah

terdaftar untuk jenis barang kelas 18 milik Penggugat di Negara Taiwan dan

terjemahan tersumpah (bukti P-4) ;

5 Sertifikat Pendaftaran Merek “Teenie Weenie” No. Registrasi 01525133

yang telah terdaftar untuk jenis barang kelas 25 milik Penggugat di Negara

Taiwan dan terjemahan tersumpah (bukti P-5) ;

6 Sertifikat pendaftaran Merek “Teenie Weenie” No. Registrasi 5641354

untuk jenis barang kelas 24 milik Penggugat di Negara China dan

terjemahan tersumpah (bukti P-6) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



untuk jenis jasa kelas 35 milik Penggugat di Negara China dan terjemahan

tersumpah (bukti P-7) ;


untuk jenis barang kelas 18 milik Penggugat, yang terdaftar sejak tahun

2007 di Negara Jepang dan terjemahan tersumpah (bukti P-8) ;

9 Sertifikat pendaftaran Merek “Teenie Weenie”, No. Registrasi 573622 untuk

jenis barang kelas 25 milik Penggugat, yang terdaftar sejak tahun 2007 di

Negara Jepang dan terjemahan tersumpah (bukti P-9) ;

10 Company profile Perusahaan Penggugat dan terjemahan Tersumpah (bukti

P-10) ;

11 Katalog yang berisi informasi tentang merek “Teenie Weenie” milik

Penggugat dan terjemahan tersumpah (bukti P-11) ;

12 Katalaog E-Land Group yang berisi informasi perusahaan Penggugat serta

produk-produk yang dihasilkan, salah satunya produk merek “Teenie

Weenie” dan terjemahan tersumpah (bukti P-12) ;

13 Foto gerai-gerai milik Penggugat di Negara China (bukti P-13)

14 Website resmi wikipedia dengan alamat : www.en.wikipedia.org. tentang

perusahaan penggugat dan merek “Teenie Weenie” serta terjemahan


15 Website resmi Korea.net dengan alamat : www.korea,net., Artikel tentang

gerai milik Penggugat serta produk-produk merek “Teenie Weenie” di

Negara China yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2015 dan terjemahan


16 Website resmi Korea times dengan alamat www.koreatimes.co.kr. Artikel

tentang perkembangan perusahaan Penggugat serta produk-produk merek

“Teenie Weenie” di Negara China yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari

2015 dan terjemahan tersumpah (bukti P-16) ;

17 Website resmi business Korea dengan alamat www.businesskorea.co.kr.

Artikel tentang peningkatan angka penjualan di tahun 2014 produk-produk

merek “Teenie Weenie” di Negara China yang diterbitkan pada tanggal 12

Januari 2015 dan terjemahan tersumpah (bukti P-17) ;

18 Petikan Resmi Merek “Teenie Weenie + Lukisan” No. Registrasi

IDM0000608448 untuk kelas 25 atas nama Tergugat I (bukti P-18) ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali

untuk bukti P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, sesuai dengan Print out ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I

mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup yang

diberi tanda sebagai berikut :

1 Sertifikat merek Teenie Weenie No. IDM000060844 (tanggal

penerimaan 9 Juni 2004, tanggal pendaftaran 2 Januari 2006) atas nama

Ivan Pranata Wiryadi, Bsc (bukti T.I-1) ;

2 Berita Resmi Merek Seri-B No. 122/V/B-2007 tanggal 29 Mei 2007,

halaman 140-141 (bukti T.I-2) ;

3 Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek Terdaftar Teenie Weenie No. IDM000060844 tersebut pada T.I-1

dan T.I-2 (bukti T.I-3) ;

4 Surat Pendaftaran Ciptaan Teenie Weenie No. 058960 (tanggal

permohonan 19 Juli 2011, tanggal pengumuman untuk pertama kali 28

April 2004) (bukti T.I-4) ;

5 Print-out kamus online bahasa Inggris Merriam Webster http:///

www.meriam-webster.com/dictionary/teeny-weeny mengenai pengertian

istilah Teenie Weenie beserta terjemahannya (bukti T.I-5) ;

6 Print-out http:en.wikipedia.org/wiki/The Teenie Weenies mengenai judul

strip komik terkenal Teenie Weenie asal Amerika Serikat yang

diilustrasikan oleh William Donahey pada tahun 1914 di surat kabar

Chicago Tribune beserta terjemahannya (bukti T.I-6) ;

7 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

11 Maret 2014 No. 94/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.JKT.PST., dalam

kasus merek SABINA (bukti T.I-7) ;

8 Print Out dari website Mahkamah Agung RI http://

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara detail.php?

id=1900ae00-1d2d-1d2d-fa26-30313437 mengenai info perkara Kasasi

merek SABINA No. 439 K/Pdt.Sus-HKI/2014 jo. No. 94/Pdt.Sus-

Merek/2013/PN.Niaga.JKT.PST. (bukti T.I-7A);

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti

T.I-5, T.I-6 sesuai dengan print out, T.I-7 sesuai dengan turunan, T.I-7A, tidak

ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan

Kesimpulan masing-masing dipersidangan tertanggal : 22 April 2015 ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa selanjutnya untuk segala sesuatu yang terjadi dalam

persidangan termasuk didalamnya yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini,

seluruhnya tercatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I

mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa dikarenakan

menurut ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 gugatan pembatalan Merek hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal

pendaftaran merek ;

2 Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I

beriktikad tidak baik telah meniru, membonceng atau menjiplak merek Teenie

Weenie namun tidak menyebutkan apa bentuk Logo, cara penulisan merek

Teenie Weenie Penggugat di Korea tidak ditampilkan sehingga gugatan harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Menimbang, karena eksepsi Tergugat I dan II terdapat eksepsi yang sama yaitu

mengenai daluwarsa maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Ad.1. Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mohon supaya merek Teenie

Weenie atas nama Tergugat dinyatakan telah bertentangan dengan moralitas agama,

kesusilaan dan ketertiban umum sehingga telah melakukan perbuatan dengan iktikad

tidak baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat 2 UU No 15

Tahun 2001 “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apa bila merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban

umum ” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, untuk mengetahui bahwa

Tergugat I telah melakukan pendaftaran merek Teenie Weenie dengan iktikad baik


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ataukah tidak haruslah diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat yang dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,

maka mengenai masalah ada tidaknya itikad baik tersebut akan dipertimbangkan

bersama sama dalam pokok perkara dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut

haruslah ditolak ;

Ad.2 Gugatan Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tanggapan Penggugat mengenai eksepsi

Tergugat II Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama, gugatan

Penggugat, telah mencantumkan identitas Penggugat maupun Tergugat, telah pula

dicantumkan juga mengenai dasar-dasar gugatan serta peristiwa-peristiwa hukumnya

(posita) serta petitum gugatan telah didasarkan pada posita gugatan, memang sebaiknya

lambang Teenie Weenie yang dipakai Penggugat dicantumkan dalam gugatan, namun

dengan tidak dicantumkannya lambang Teenie Weenie menurut majelis tidak

menjadikannya gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,

maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan kabur tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal

yang berkaitan dengan pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “MEREK” adalah “tanda yang

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa “ (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun

2001), sedangkan “MEREK JASA” adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001

Tentang Merek, pada pokoknya menentukan bahwa gugatan pembatalan Merek dapat

diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

mengatur merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang beritikat tidak baik ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor : 15

Tahun 2001, disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang

mendaftarkan Merek-nya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng,

meniru, atau menjiplak “ketenaran” Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang

berakibat :

1 Kerugian pada pihak lain itu, atau

2 Menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan

konsumen ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang

Merek mengatur merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah

satu unsur dibawah ini :

a Bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, moralitas

agama, kesusilaan atau ketertiban umum ;

b Tidak memiliki daya pembeda ;

c Telah menjadi milik umum ; atau

d Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

mengatur permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan

pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan pembatalan

Merek “Teenie Weenie” daftar No. IDM000060844, yang pada tanggal 26 Mei 2014

memohon supaya perpanjangan merek atas nama Tergugat I dengan didasari alasan

bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut oleh Tergugat I dilandasi dengan

adanya itikad tidak baik karena dilakukan dengan cara meniru/membonceng

keterkenalan merek milik Penggugat dan Penggugat adalah sebagai pemakai pertama

merek Teenie Weenie di negara Korea dan di beberapa negara di dunia, sehingga

Penggugat mempunyai hak eksklusif dan seharusnya mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan Penggugat tersebut membantahnya

dan menyatakan bahwa :

- Istilah Teenie Weenie merupakan istilah umum/populer dan kata kiasan yang

digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Menurut kamus

Online bahasa Inggris Merriam Webster, Teenie Weenie berarti “Very Small”

atau “sangat kecil” ;

• Istilah Teenie Weenie juga merupakan judul Strip Komik terkenal asal

Amerika Serikat yang diilustrasikan William Donahey tahun 1914 di surat

khabar Chicago Tribune selama 50 tahun, tentang kisah petualangan tokoh


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


anak-anak dengan ukuran sangat kecil yang hidup di dunia nyata

menggunakan obyek-obyek yang dibuang seperti : “topi, kardus, stoples”,

dimana obyek-obyek tersebut terlihat raksasa bagi mereka ;

• Bahwa Tergugat I adalah pendaftar pertama dan pemakai pertama di

Indonesia karena telah didaftarkan di Direktorat Merek pada Ditjen HKI

pada tanggal 9 Juni 2004 ;

• Bahwa pada saat Tergugat I mendaftarkan mereknya di Indonesia Merek

Penggugat belum merupakan merek terkenal ;

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan tersebut menyatakan bahwa:

• Bahwa merek Tergugat I telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan

daftar No.IDM 000060844 tanggal 02 Januari 2006 dengan filling date 09

Juni 2004 sehingga telah terdaftar selama 10 tahun lebih ;

• Bahwa pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat I telah diproses secara

substantif sesuai dengan ketentuan pasal 4,5 dan pasal 6 Undang-undang

No.15 tahun 2001 sehingga telah sesuai dengan hukum dan tidak dapat

dikatakan sebagai beriktikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab Penggugat dengan Para Tergugat

tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan pembatalan

pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kriteria ketentuan

Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek

sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan apakah benar secara hukum bahwa

Penggugat adalah pemegang hak eksklusif atas merek tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

menganut system konstitutif yaitu perlindungan hak atas merek diberikan hanya

berdasarkan adanya pendaftaran (first to file system) artinya perlindungan diberikan

kepada siapa yang mendaftar lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Merek Teenie Weenie daftar No. IDM000060844, atas

nama Tergugat I didaftarkan dalam daftar umum merek pada tanggal 2 Januari 2006

dengan filling date tanggal 09 Juni 2004 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

Seri-B No.122/V/B-2007 tganggal 29 Mei 2007, dengan demikian secara hukum sesuai

system konstitutif sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek, maka Tergugat I sebagai pemilik merek terdaftar yang mendapat

perlindungan hukum, dan penggugat yang nota bene bukan sebagai pemilik merek

terdaftar tentunya tidak punya hak ekslusif atas merek yang telah terdaftar atas nama

Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat I

mendaftarkan merek Teenie Weenie dengan cara meniru/ membonceng merek dagang

Penggugat sehingga merugikan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan dibuktikan dalam bukti

P-1, P-2 telah mendaftarkan mereknya Teenie Weenie di negara Korea pada tahun 1997

dengan kelas barang No.25 dan 27, kemudian baru didaftarkan di Jepang tahun 2006

untuk kelas barang No.18 dan 25 (bukti P-8 dan P-9). Selanjutnya didaftarkan di negara

Taiwan Tahun 2012 untuk kelas barang No.18 dan 25 (bukti P-4 dan 5), di Negara

China untuk kelas barang No.24 dan Jasa kelas 35 (bukti P-6 dan 7) ;

Menimbang, bahwa nama merek Penggugat apabila diperhatikan terdiri dari dua

kata yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan Teenie Weenie dan dari produk-produk

yang dikeluarkan (bukti P-11,P-15, dan P-17) ditandai dengan gambar-gambar boneka

beruang/Teddy Bear yang lucu ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mendaftarkan mereknya Teenie Weenie di

Indonesia sejak tahun 2004 dan diperpanjang pada tahun 2014.Juga terdiri dari dua kata

yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan Teenie Weenie dengan lambang/gambar

sebuah hati dikiri kanannya terdapat dua sayap ditengahnya bertuliskan Teenie weenie

diluarnya dikelilingi awan-awan dilangit;

Menimbang, bahwa tulisan Teenie Weenie merek yang dipakai Penggugat

maupun Tergugat susunan hurufnya sama dan selanjutnya akan dipertimbangkan

berasal dari nama apakah Teenie Weenie tersebut akan dipertimbangkan sebagai

berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-I.5 yaitu kamus Merriam Webster disebutkan

bahwa istilah Teeny-Weeny berarti Very small, (sangat kecil) sedangkan definisi

lengkapnya Tiny (kecil) ;

Menimbang, bahwa karena istilah/susunan kata tersebut terdapat dalam kamus

umum, dan bukanlah merupakan nama seseorang, maka istilah tersebut dapat dilihat

dan dapat diambil oleh orang kebanyakan termasuk Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam bukti T-I.6 yaitu Wikipedia yaitu The

Free Encyclopedia menyebutkan bahwa The Teenie Weenie adalah sebuah Komik Strip

yang dikarang oleh dan diilustrasikan oleh William Donahey yang sudah ada sejak

tahun 1914 dalam Chicago Tribune ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 tersebut juga dapat diketahui bahwa istilah/

kata-kata Teenie Weenie bukan berasal dari nama seseorang tetapi merupakan nama

Komik Strip yang sudah ada sejak lama sejak tahun 1914 dan karena istilah/kata-kata

tersebut telah ada sejak lama dan termuat pula dalam situs internet, maka istilah

tersebut dapat diambil oleh siapa saja termasuk Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pada saat Tergugat I

mendaftarkan merek Teenie Weenie pada Tergugat II (Direktorat Jenderal HKI

Direktorat Merek) dengan filling date tanggal 9 Juni 2004, apakah sudah sesuai dengan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ketentuan hukum yang berlaku dan apakah saat itu merek yang dipakai Penggugat

sudah termasuk sebagai merek terkenal ataukah belum ;

Menimbang, bahwa bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat II serta

bukti T.I-1 s/d T.I-4 bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai

dengan ketentuan yaitu telah diadakan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif,

telah dipublikasikan dan karenanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud

dengan merek terkenal. Di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

tidak mengatur mengenai merek terkenal namun hal tersebut dapat disimpulkan dari

penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

yang menjelaskan bahwa Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai

Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula

reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai

bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara ;

Menimbang, bahwa WIPO (World Intellectual Property Organization)

memberikan kriteria Merek Terkenal sebagai berikut :

• Pemakaian Merek yang begitu lama ;

• Penampilan Merek yang mempunyai cirri khas tersendiri yang melekat pada

ingatan masyarakat luas ;

• Pendaftaran Merek dibeberapa Negara ;

• Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus menerus ;

• Reputasi Merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang

dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai

komersial yang tinggi ;

• Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas dihampir

seluruh Negara ;

Sedangkan dalam praktek suatu Merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

• Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha

yang bersangkutan karena reputasi Merek tersebut yang dapat diketahui dari

adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern,

investasi di beberapa Negara di dunia, paparan lewat TV kabel, Majalan-

majalah Internasional, brosur-brosur promosi maupun lewat internet ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Luasnya penggunaan Merek berupa volume penjualan diberbagai negara

dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil ;

• Luasnya pendaftaran Merek berupa pendaftaran diberbagai Negara serta

lamanya Merek yang bersangkutan telah digunakan ;

• Pemilik Merek Terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu

Merek yang meniru merek terkenal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bukti-bukti

yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan bukti P-1 dan P-2 Penggugat telah

mendaftarkan merek Teenie Weenie di negara Korea pada tahun 1997 namun

Penggugat baru mendaftarkan mereknya di Negara lain yaitu (di Jepang) tahun 2006

(bukti P-8 dan P-9) sedangkan Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan di muka telah

mendaftarkan mereknya di Indonesia (Direktorat Merek Ditjen HKI) tahun 2004

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat Tergugat I mendaftarkan mereknya di

Indonesia Penggugat baru mendaftarkan mereknya di Negara Korea dan belum

didaftarkan di Negara lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dimuka untuk dapat dikatakan

suatu merek merupakan merek terkenal diantaranya adalah apabila merek tersebut telah

didaftarkan dibeberapa Negara. Namun sebagaimana dipertimbangkan diatas pada saat

Tergugat I mendaftarkan mereknya di Indonesia tahun 2004 Penggugat baru

mendaftarkan mereknya disatu Negara, maka pada saat Tergugat I mendaftarkan

mereknya di Indonesia pada tahun 2004, merek Teenie Weenie belum merupakan

merek terkenal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,

dikarenakan kata Teeny Weeny merupakan kata-kata yang tertera dalam kamus umum

dan mempunyai arti Very Small, selanjutnya kata Teenie Weenie juga adalah sebuah

Komik Strip yang sudah ada sejak tahun 1914 karena tertera dalam kamus umum

sehingga semua orang dapat mengambilnya, serta pada saat Tergugat I mendaftarkan

mereknya di Indonesia yaitu pada tahun 2004 merek Teenie Weenie milik Penggugat

yang telah didaftarkan di Korea belum merupakan suatu merek terkenal, maka menurut

pendapat Majelis merek Teenie Weenie milik Tergugat I tidak dapat diklasifikasaikan

sebagai membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pendaftaran

merek Teenie Weenie milik Tergugat I tidak dapat dikatakan dilakukan dengan itikad

tidak baik. Sehingga dengan demikian petitum pokok gugatan penggugat dalam angka

5 tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan yang lain akan

dipertimbangkan sebagai berikut : karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat I salah melakukan itikad tidak baik ditolak, sedangkan tuntutan yang lain

didasarkan pada petitum pokok tersebut, maka petitum yang lain yaitu yang berkaitan

dengan Pembatalan Pendaftaran Merek, Pencoretan dan lain-lain haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan ditolak, maka mengenai biaya

perkara, haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal-pasal lainnya dalam

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 serta peraturan-peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;


• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

diperhitungkan berjumlah Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh

satu ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Senin, tanggal 11 Mei 2015,

oleh kami : Wiwik Suhartono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marulak

Purba, S.H.,M.H., dan Baslin Sinaga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

: Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh : Widi

Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MARULAK PURBA, S.H.,M.H. WIWIK SUHARTONO, S.H.,M.H.

BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


WIDI ASTUTI, S.H.

Biaya-biaya ;

PNBP Rp. 30.000,-ATK Rp. 75.000,-Panggilan Rp.1.200.000,-PNBP Panggilan Rp. 15.000,-Materai Rp. 6.000,-Redaksi Rp. 5.000,-Jumlah Rp.1.331.000,-


CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ula Maulidia

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Agustus 1994

Agama : Islam

Alamat Rumah : Banjarjo, Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur

Nomor Telepon : 081216357387

Email : [email protected]

RIWAYAT PENDIDKAN

Pendidikan Formal

2009 sampai dengan 2012 : Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir

2006 sampai dengan 2012 : Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Attanwir

2002 sampai dengan 2006 : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banjarjo

2000 sampai dengan 2001 : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Attanwir

mailto:[email protected]

Documents

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH …digilib.uin-suka.ac.id/20784/1/12340007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · Sengketa merek dalam Putusan ... Penyusun menyadari bahwa dalam