DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI … · Itulah sebabnya pemidanaan harus ... keadilan sosial (social justice) di dalam sebuah Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan

DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Disusun oleh :

HAVIZAL WENDRA

NIM: 104043101275

KONSENTRASI PERBANDINGAN MAZHAB FIKIH PROGAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1431 H/2010 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

INDONESIA (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 21 Juni

2010, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperolah gelar

Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Ciputat, 23 Juni 2010 M

10 Rajab 1431 H Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH,M.A.,M.M. NIP. 1955 0505 1982 031012

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH,M.A.,M.M. ( .............................) NIP. 195505051982031012 Sekretaris : Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag. ( .............................) NIP. 196511191998031002 Pembimbing I : Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A. ( .............................) NIP. 195811281994031001 Pembimbing II : Drs. Abu Tamrin, SH, M. Hum. ( .............................) NIP. 196509081995031001 Penguji I : Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. ( .............................) NIP. 196912161996031001 Penguji II : Dr. Jaenal Aripin, M.Ag. ( .............................) NIP. 197210161998031004

Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Kripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli karya saya atau

merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya menerima sanksi yang

berlaku di Universitan Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 Juni 2010

Havizal Wendra

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur yang mendalam penulis ucapakan kepada Allah

SWT, sumber segala kehidupan yang tiada henti-hentinya mengalirkan limpahan

rahmat, hidayah dan kasih sayangNya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan

dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi

Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan pentingnya arti kehidupan dalam

kebaikan dan jalan keselamatan.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak

menemui kendala dan hambatan. Namun berkat dorongan dan dukungan dari

berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan

penghargaan sebesar-besarnya kedapa semua pihak yang telah banyak membantu dan

menolong penulis, secara khusus penulis haturkan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MH., MM., Dekan

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. K. H. Ahmad Mukri Aji, MA., Ketua Program Studi

Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Dr. H. Muhammad Taufiki,

M.Ag., Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

i

3. Bapak Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A dan Bapak Drs. Abu Thamrin, SH,

M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan

skripsi ini, yang senantiasa meluangkan waktunya ditengah-tengah

kesibukan beliau, untuk memberikan arahan dan bimbingan serta saran-

sarannya bagi penulis selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Kamarusdiana, MH., Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan

Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam hal proses

perkuliahan dan administrasi.

5. Para dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berkompeten dalam

bidang ini, baik secara langsung meupun tidak langsung telah membantu

pemahaman penulis.

6. Pimpinan Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan seluruh staf

yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan dalam

pengumpulan bahan skripsi.

7. Pimpinan dan jajaran staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah

memberikan kemudahan dan kesempatan kepada penulis dalam rangka

penyusunan skripsi ini.

8. Ayahanda Emrizal dan Ibunda Guswendri, terimakasih atas segala

kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang tak pernah habis dan doa-

doa tulusnya, semoga Allah selalu memberi rahmat dan kesehatan serta

membalas atas jasa dan ketulusan mereka. Dan juga adik-adik (M. Mirza

ii

dan Tiara Uswatun Hasanah) yang menjadi motivasi bagi penulis dalam

perjalanan menuntut ilmu.

9. Kepada Amylia Yarshinta, yang selalu sabar menghadapi penulis dan

memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.

10. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Minang Kabau Ciputat (Da Desmi,

Rany, ricky, Al, Rino, Boy, Oky), rombongan KKS dan Baksos ke

Painan, semoga persahabatan yang terjalin selama ini tidak terputus

sampai disini.

11. Rekan-rekan Perbandingan Mazhab Fikih ’04 , dan kepada Muadz, Paul,

Welvis, Ray, terima kasih dukunganya.

Atas semua itu, penulis hanya dapat memanjatkan do’a kepada Allah swt,

semoga berkenan menerima segala amal kebaikan dan ketulusan mereka sera

memberikan mereka sebaik-baik balasan atas amal baik mereka.

Demikian sepatah dua patah kata dari penulis, besar harapan karya sederhana

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan khasanah ilmu pengetahuan

umumnya. Amin.

Jakarta, 26 Mei 2010

Havizal Wendra

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................... 6

D. Metode Penelitian ....................................................................... 7

E. Review Kajian Terdahulu........................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 12

BAB II KORUPSI DALAM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Korupsi ....................................................................................... 14

1. Pengertian Korupsi................................................................ 14

2. Jenis-jenis Korupsi ................................................................ 18

3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.................................... 22

4. Penanggulangan Terhadap Korupsi ...................................... 25

B. Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam ................................... 26

C. Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan ......................... 28

iv

1. Tindak Pidana Korupsi dalam UU Korupsi dan KUHP...... 28

2. Subjek Hukum Tindak Pidana dalam UU Korupsi ............. 31

BAB III DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM HUKUM

A. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan.................................................. 38

1. Pengertian Pemidanaan........................................................ 38

2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan...................................... 39

B. Disparitas Pemidanaan ............................................................... 47

1. Pengertian Disparitas Pemidanaan ...................................... 47

2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan.................. 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kondisi Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi

di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ........................................ 53

1. Identifikasi Perkara.............................................................. 53

2. Analisis ................................................................................ 55

B. Dampak Disparitas Pemidanaan................................................. 59

C. Upaya-upaya Mengurangi Disparitas Pemidanaan..................... 60

D. Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi dalam Tinjauan Hukum

Islam .......................................................................................... 63

v

vi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................. 72

B. Saran-Saran................................................................................. 73

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang menghadapi sebuah masalah besar dan

paling krusial terjadi dalam sebuah Negara, yaitu korupsi. Persoalan ini tidak saja

menjadi permasalahan struktural, namun lebih dari itu. Karena korupsi itu sudah

menjadi masalah struktural menyebabkan korupsi tersebut menjadi semacam

budaya nasional, dan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari realitas birokrasi

masyarakat. Hampir setiap hari atau bahkan setiap saat kata korupsi terdengar dan

terlontarkan baik itu dari media massa ataupun elektronik. Bahkan seseorang rela

menanggalkan title keimanannya demi mendapatkan kekayaan dan kepuasan

materi, walaupun korupsi sudah terjadi sejak Indonesia masih berupa kerajaan-

kerajaan yang tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke.1 Oleh karena itu,

pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan tanpa rasa lelah dan manusia

selalu ingin menghapuskan korupsi, walaupun ada yang mengatakan “korupsi

hanya bisa dihapus di surga”.2

Korupsi sangatlah erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang yang

diberikan kepada penguasa ataupun pemerintah setempat. Mengutip pendapat

Lord Action “power tend to corrupt”, adanya kekuasaan yang dimiliki oleh para

1 Syed Husain Alatas, Korupsi; Sifat, Sebab dan fungsi, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 64.

2 Munawar Foad Noeh, Islam dan Gerakan Anti Korupsi, (Jakarta: Zikrul Hikam, 1997), h. 49.

1

2

penguasa memberikan kecenderungan untuk berbuat korupsi dan bahkan tindakan

korupsi dapat terjadi didalam tubuh organisasi atau diluar organisasi. Korupsi ada

yang dilakukan oleh pejabat sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil

menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap ataupun

memungut uang yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang

untuk tujuan yang tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah free lance.3

Kekuasaan sangatlah memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan

korupsi, dilihat dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia para

pemegang kekuasaan dan wewenang cenderung menggunakan kekuasaannya

untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu untuk kepentingan individu

maupun kepentingan kelompok.

Hukuman yang patut diberikan kepada para pelaku tindak pidana harus

sesuai dengan tujuan dari pemidanaan tersebut. Oleh karena itu hukuman yang

diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemashlahatan bagi individu

dan masyarakat.

Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1. Harus dapat mencegah seseorang dari berbuat maksiat.

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada

kebutuhan kemashlahatan masyarakat.

3 Robert Klitgaard, dkk, Terjemah: Teten Masduki, penuntun Pemberantasan Korupsi

dalam Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 3.

3

3. Memberikan hukuman bukan berarti balas dendam, melainkan semata-mata

untuk kemashlahatan.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh

kedalam perbuatan maksiat.4

Dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, sejak dulu

sampai sekarang masalah penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak

diperbincangkan dan diperdebatkan, terutama terkait dengan penerapan sanksi

hukuman pidana. Menurut Alf Ross dalam bukunya “On Guil Responsibility and

punishment” ada dua tujuan pemidanaan, pertama ditujukan pada pembalasan

penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku.5

Alf Ross6 menggambarkan bahwa pemidanaan (apa pun bentuknya) lebih

ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jika pun berimbas, hal itu

merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa

menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi serta

mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.

Sementara Leo Polak7 menilai bahwa penjatuhan pidana lebih ditujukan

untuk menjaga keseimbangan tertib hukum. Itulah sebabnya pemidanaan harus

diefektifkan untuk menjaga keseimbangan tata tertib hukum dalam masyarakat

agar tidak terganggu.

4 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2000), h. 26-27. 5 Marwan Mas, Konfigurasi Penjatuhan Pidana, Hukum Online, h.1 6 Marwan Mas, Ibid. 7 Ibid.

4

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan

pidana yang berbeda. Kondisi ini dipersepsikan publik sebagai bukti tidak adanya

keadilan sosial (social justice) di dalam sebuah Negara hukum dan sekaligus akan

melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap

sistem penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri. Hal ini disebabkan karena

putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang

menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Dari

sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan

tugasnya sebagai penegakkan hukum dan keadilan?

Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi

peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun

ekstra yuridis. Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan

pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana

yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat

berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.8

Disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan

correction administration, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana

kemudian merasa menjadi korban the judicial caprice akan menjadi terpidana

yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut

merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:

Alumni, 1999), cet. Ke-2, h.53.

5

menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang

dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Oleh karena itu, fenomena tersebut menarik untuk dikaji dalam karya tulis

ini, berjudul “DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI DALAM

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA;

Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembahasan Skripsi ini adalah pada disparitas pemidanaan atau perbedaan

dalam (vonis) kasus korupsi dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Indonesia, dan pembahasan skripsi ini difokuskan pada putusan kasus korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Agar pembahasan skripsi ini terarah, tidak meluas secara tidak menentu,

maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dibatasi pada hukum yang bersumber dari wahyu Allah, Sunnah

Rasul dan Ijtihad.

2. Hukum positif dibatasi pada keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku di Indonesia.

6

3. Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan pada disparitas pemidanaan

kasus korupsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan

Nomor perkara No. 1287/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi disparitas pemidanaan pada kasus korupsi yang terjadi di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya disparitas pemidanaan

terhadap kasus korupsi?

3. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas

pemidanaan ?

4. Bagaimana disparitas pemidanaan dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini adalah:

a. Untuk mengetahui kondisi disparitas pemidanaan korupsi dalam kasus

korupsi yang yang dijatuhkan pada Drs. Tri Witjaksono S., M.Si yang

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya

disparitas pemidanaan terhadap kasus korupsi.

c. Untuk mengetahui Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk

mengurangi disparitas pemidanaan.

7

d. Untuk mengetahui dan menguraikan Bagaimana disparitas pemidanaan

dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

a. secara teoritis, yakni untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu

pengetahuan dan juga menambah wawasan tentang bagaimana hukum

Islam memandang tindak pidana korupsi dan segala hal yang terkait

dengan itu.

b. Secara praktis, agar tulisan ini dapat direalisasikan dan diaplikasikan

dengan baik, sehingga hukum di Indonesia dapat ditegakkan dan tidak

dipandang sebelah mata dan tulisan ini akan memberikan pencerahan

terhadap penegakan hukum di Indonesia.

c. Sebagai penambah bahan ataupun literatur perpustakaan dalam kajian

hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan historis, yaitu

kajian yuridis terhadap putusan majelis hakim setelah vonis dijatuhkan oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini didasarkan pada praktek

(law in action) dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.

8

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penelitian ini digolongkan

kepada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk

mengukur atau menilai praktek hukum (law in action) terhadap peraturan

perundang-undangan korupsi di Jakarta Selatan dengan sebuah pemaparan

dan penjelasan terhadap masalah yang diangkat sehingga akhirnya akan

membangun kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang ada.

3. Kriteria Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim

yang pernah menangani perkara korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan.

b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan, yang terdiri dari

Al-Qur’an, Sunnah, buku-buku, dan literatur-lileratur yang berkaitan

dengan masalah yang akan diteliti dokumen dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik untuk

mengumpulkan data, yakni studi pustaka dan studi dokumentasi tentang salah

satu putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

a. Observasi

9

Sebelum penulisan dimulai penulis telah melakukan observasi ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertujuan untuk mendapatkan data-data

sebagai pendukung pada saat penulisan skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan (library research)

Dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep,

pendapat para ahli hukum pidana dari buku-buku, makalah-makalah

seminar dan artikel, media cetak maupun diambil melalui internet

(website) yang ada korelasinya dengan materi yang menjadi pokok

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Studi Dokumenter

Data dokumenter yang akan diteliti pada penelitian ini adalah

vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara No.

1287/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel tentang korupsi.

d. Wawancara Tak Terstruktur

Dilakukan terhadap seorang hakim yang pernah menangani

perkara korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim pada saat akan

menjatuhkan vonis pidana. Hasil wawancara akan dianalisis secara

interpretatif.

5. Metode Analisis Data

10

Putusan atau pandangan hakim akan dianalisis secara deskriptif

analitis. Pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas,

sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai fakta-fakta yang bersifat

yuridis normatif. Data yang diperoleh dipaparkan kemudian dianalisis dengan

menggunakan pendekatan komparatif dengan berusaha menyajikan bahan

yang relevan dan mendukung.

6. Teknik Penulisan

Secara teknis, penulisan skripsi ini mengacu pada buku “ Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum”, Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007, sehingga penulisan ini tidak

melenceng dari aturan teknik penulisan yang ada.

E. Review Kajian Terdahulu

Dalam studi pendahuluan, penulis meneliti hasil dari skripsi yang ada,

yakni skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum:

1. Disparitas Pemidanaan Narkoba dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum

Positif Indonesia, pada Tahun 2004, oleh Fauzul Aliwarman, PMH.

Dalam skripsi yang pertama ini, spesifikasi penulisannya lebih cenderung

pada studi pemidanaan terhadap kasus narkotika dan mengangkat dari dua

putusan dari dua Pengadilan yang berbeda, Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tingkat Tinggi.

11

2. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan sanksinya menurut hukum Islam dan

hukum positif (studi analisis putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

Pada tahun 2006, oleh Raudlatun, PMH

Dalam penulisan skripsi yang kedua ini, penulis menjelaskan bagaimana

tindak pidana korupsi dan sanksi yang harus diberikan kepada para pelaku

korupsi, dan penulis menggunakan studi analisis putusan dari Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

3. Disparitas Putusan Hakim dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana

Narkoba (Studi Perbandingan Mazhab Fiqih dan Hukum Pidana Positif

Tentang Putusan Kasasi di Mahkamah Agung), pada tahun 2006, oleh Asep

Maulana, PMH.

Pada skripsi ini penulisnya menganalisis studi perbandingan yang labih

spesifik pada pendapat para mazhab dan putusan yang dianalisis adalah

putusan Kasasi di Mahkamah Agung.

4. Dalam penulisan skripsi yang ketiga ini, penulis menjelaskan bagaimana

putusan hakim dan mengungkap adakah disparitas putusan hakim Mahkamah

Agung terhadap perkara tindak pidana narkotika dan obat-obatan (narkoba).

5. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Hadanah di Pengadilan Agama

Jakarta Timur, pada tahun 2007, oleh Syamsul Bahri.

Pada skripsi ini penulis mengemukakan tentang perbedaan yang terjadi dalam

memutuskan perkara hadanah oleh hakim.

12

Dalam penulisan skripsi, penulis mengambil judul “Disparitas

Pemidanaan Kasus Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum

Positif Indonesia” (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan). Disini penulis menjelaskan bagaimana disparitas

pemidanaan kasus korupsi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif

Indonesia. Spesifikasi skripsi ini adalah dari sekian penelitian yang berkaitan

dengan masalah korupsi, belum ada yang membahas bagaimana disparitas

pemidanaan kasus korupsi dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif

Indonesia. Dalam skripsi ini penulis melakukan telaah putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 1287/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel. untuk mengetahui bagaimana

disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan adanya keteraturan dalam

penulisan ini penulis membagi materi menjadi lima bab dengan perincian sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan. dimulai dengan latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,

tinjauan kajian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian korupsi, jenis-jenis

korupsi, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, penanggulangan

13

terhadap korupsi, korupsi dalam pandangan hukum islam; pengertian

korupsi dalam pandangan hukum islam.

BAB III Pada bab ini menjalaskan tentang tujuan serta fungsi pemidanaan,

pengertian disparitas pemidanaan dan faktor-faktor penyebab disparitas

pemidanaan baik secara yuridis maupun ekstra yuridis.

BAB IV Merupakan inti pembahasan. Pada bab ini akan membahas apa saja yang

menjadi perumusan masalah, akan diungkap bagaimana disparitas

pemidanaan yang terjadi pada PN Jakarta Selatan dalam kasus korupsi,

dampak disparitas pemidanaan dan upaya mengurangi disparitas

pemidanaan. disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi dalam tinjauan

hukum islam, upaya-upaya mengurangi disparitas pemidanaan.

BAB V Merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi ini, yang didalamnya

memuat kesimpulan disertai saran-saran yang bersifat membangun.

BAB II

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala sosial yang sangat subur, dan merupakan

parasit terhadap pembangunan nasional, sehingga tindakan pencegahan,

penanggulangan, dan pemberantasannya tidak bisa diabaikan.1

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni Corruptio atau

Corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis

Corruptio dalam bahasa Belanda korruptie dan selanjutnya dalam bahasa

Indonesia Korupsi.2 Secara harfiah korupsi adalah segala macam perbuatan

yang tidak baik seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran,

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau

ucapan yang menghina atau memfitnah.3

Korupsi dalam prakteknya memiliki beragam pengertian. Sejumlah

pakar dari berbagai disiplin ilmu bersilang pendapat untuk merumuskan

1 Juniadi Soewartoyo, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya, (Jakarta, Restu Agung,1992), h. 45.

2 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika 1985) h. 78

3 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), Cet ke-2 h. 1

14

15

pengertian yang paling memadai. Menurut Wetheim seorang pejabat

dikatakan melakukan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar

ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah.

Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang

padahal sebenarnya adalah kewajiban, bagi Wetheim juga dapat digolongkan

tindakan korupsi, dan tindakan korupsi juga dikenakan kepada pejabat yang

mengunakan uang Negara yang berada dibawah pengawasannya untuk

kepentingan pribadi.4

Secara harfiah dapat diartikan bahwa korupsi memiliki arti yang

sangat luas:5

a. Penyelewengan dan penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan

sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

b. Korupsi dapat berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang

dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk

kepentingan pribadi.

Dalam analisis fenomenologis, menurut Syed Hussen Alatas, korupsi

mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian. Bila bentuknya

pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan korban. Apabila

bentuknya penyuapan terhadap pejabat, ini berarti membantu terjadinya

4 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, (Jakarta: Zikrul Hakim,

1997), Cet I, h. 77 5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. I.

16

pencurian. Jika terjadi dalam bentuk kontrak, korupsi berarti pencurian

keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan.6

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana

korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan

penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan

atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan

kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Undang-undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang Tindak Pidana

Korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan

melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak

korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai Negeri.7

Di dalam The Lexicon Webster Dictionary, dimuat arti kata corrupt

antara lain adalah: ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-

pertimbangan yang tidak semestinya melakukan pelanggaran tugas.8

6 Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: LP3S) h. 129 7 Artikel di Akses Pada 5 juni 2009. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-

filsafat-ilmu 8 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Terjemah: Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 29.

http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu

http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu

17

Max Weber mengatakan,9 orang tidak boleh membuat definisi

sebelum membuat derivasi dari definisi tersebut, yang berupa ciri-ciri dari

korupsi. Syed Hussen Alatas menjelaskan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:10

a. Suatu penghianatan terhadap kepercayaan.

b. Penipuan terhadap daban pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat

umum.

c. Dengan sengaja melalaikan kepercayaan umum untuk kepentingan

khusus.

d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang

berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu.

e. Melibatkan lebih dari satu pihak atau orang.

f. Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau

barang.

g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki

keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi.

h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk

pengesahan hukum.

i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang

melakukan korupsi.

9 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, h. 31 10 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya (jakarta: Gramedia

1984), h. 9

18

Melihat dari ciri-ciri di atas korupsi dapat diartikan Tingkah laku yang

menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat,

keluarga sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan berupa tingkah

laku.

Karena luasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan

korupsi, maka definisinya selalu berkembang, baik secara normatif maupun

secara empiris. Dalam hal ini, istilah dari Bank dunia cukup mewakili, korupsi

adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan

pribadi (The abuse of public office for privat gain).11

2. Jenis-jenis Korupsi

Benveniste dalam bukunya Bureaucrary (1991), membagi korupsi

dalam 4 jenis, yakni: discretionary corruption, illegal corruption, Mercenery

corruption, dan ideological corruption. Piers Beirne dan James

Messerschmidt dalam criminology (1995) membagi korupsi dalam 4 jenis,

yaitu: political Bribery, political Kickbacks, Election Fraud dan corrupt

Campaign Practice.12

11 Sudirman Said dan Nizar Suhendra, korupsi dan Masyarakat Indonedsia dalam Hamid

Basyaib, mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia (Jakarta: Yayasan Aksara 2002) h. 99 12 Arya Maheka, (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (Mengenali dan Memberantas

Korupsi), h. 16

19

Menurut Suara Karya ada tujuh macam korupsi yaitu :

a. Korupsi transaksional yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak, keduanya

sama-sama mendapatkan keuntungan dan mengupayakan secara aktif

terjadinya korupsi.

b. Korupsi yang bersifat memeras yaitu apabila pihak pertama harus

melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan

usaha dari pihak kedua itu.

c. Korupsi yang bersifat ontogenik yaitu hanya melibatkan orang yang

bersangkutan.

d. Korupsi depensif yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk

membela dirinya.

e. Korupsi yang bersifat investasi (memberikan pelayanan barang dan jasa

agar nanti mendapatkan uang terima kasih.

f. Korupsi yang bersifat nepotisme yaitu penunjukkan “orang-orang saya”

untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa “keluarga”

sendiri mendapatkan perlakuan khusus dalam banyak hal.

Korupsi suportif yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan

uang dan jasa atau pemberian apapun.13

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

13 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997),

h. 44.

20

a. Perbuatan melawan hukum.

b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain,

diantaranya:

a. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

b. Penggelapan dalam jabatan;

c. Pemerasan dalam jabatan;

d. Ikut serta dalam pengadaan (bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara);

e. Menerima gratifikasi (bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara).

Di dalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut

perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana

dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2, perbuatan korupsi pidana

ada tiga macam, yakni sebagai berikut.

a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan

atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu

badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum

lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari

masyarakat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri

21

b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan

atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan

Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420

KUHP.

Dari tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan

bahwa perbuatan pidana korupsi terjadi dalam hal apabila si pembuat

melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (1) merugikan Negara, atau (2)

yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau (3) tindak pidana

pasal 41 sampai dengan 50 Peraturan Penguasa Perang pusat ini, dan (4)

pasal: 209, 210, 418,419, dan 420 KUHP.

Sedangkan perbuatan korupsi lainnya (pasal 3) dibedakan menjadi dua

macam yakni, pertama Perbuatan seseorang yang dengan atau karena

melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan Negara atau daerah atau badan yang menerima bantuan

dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang

mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Kedua

Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan

22

hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang

dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-

faktor penyebab terjadinya korupsi bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi itu

sendiri sebagai pemegang amanah berupa jabatan dan wewenang yang

diembannya, dan bisa juga berasal dari eksternal berupa sistem pemerintahan

dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga membuka

peluang untuk melakukan korupsi14 dan situasi lingkungan yang kondusif

bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Sarlito W. Sarwono, ada dua hal yang mendorong terjadinya korupsi:

faktor dorongan dari dalam diri sendiri dan faktor rangsangan dari luar.

AS Harris Sumadiria mengatakan bahwa korupsi lahir karena

memburuknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya

penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasaan, dan korupsi hidup karena

sikap dan mental para pejabat yang semakin memburuk, baik pejabat tinggi

maupun pejabat rendahan.15

14 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih

Jinayah disertasi, (Sekolah Pascasarjana, UIN Syahid Jakarta, 2008), h.40. 15 Juniadi Soewartoyo, Korupsi Pola Kegiatan dan Pendekatannya Serta Peran

Pengawasannya dalam Penanggulangannya (Jakarta: Restu Agung 1992), h. 30.

23

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), faktor-faktor

penyebab terjadinya korupsi, yaitu :

a. Penegakan hukum yang tidak konsisten : penegakan hukum hanya

sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap

berganti pemerintahan.

b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, takut dianggap bodoh kalau

tidak menggunakan kesempatan.

c. Langkanya lingkungan yang anti korup : sistem dan pedoman anti korupsi

hanya dilakukan sebatas formalitas.

d. Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh

harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu

mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat.

e. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi

karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan

melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan

segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

f. Budaya member upeti, imablan jasa dan hadiah.

g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi :

saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau

setidaknya diringankan hukumannya.

24

h. Budaya permisif atau serba membolehkan : tidak mau tahu : menganggap

biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal

kepentingannya sendiri terlindungi.

i. Gagalnya pendidikan agama dan etika : Agama menjadi pembendung

moral bangsa dalam mencegah perbuatan yang tidak baik.16.

Menurut Andi Hamzah, tentang kuasa atau sebab orang melakukan

perbuatan korupsi di Indonesia, berbagai pendapat telah dilontarkan.

Ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama ini, kita dapat membuat

asumsi atau hipotesa misalnya sebagai berikut:17

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai Negeri dibandingkan dengan

kebutuhan sehari-hari semakin meningkat.

b. Ada juga yang menunjuk latar belakang ke budayaan atau kultur Indonesia

yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.

c. Management yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan

efisien.

d. Penyebab korupsi adalah modernisasi.

Dari beberapa pendapat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan

bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi adalah budaya

matrealistik yang sudah sangat melekat pada jiwa seseorang, sehingga cara

16 Arya Maheka, KPK komisi pemberantasan korupsi, h. 23 17 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, h.13.

25

apapun akan dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya

walaupun itu sangat merugikan masyarakat ataupun Negara.

4. Penanggulangan Korupsi

Baharuddin Lopa menyatakan, mencegah korupsi dan kolusi tidak

begitu sulit, kalau kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum

(kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebab,

betapapun sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korup tetap ada dihati

yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut,

korupsi akan tetap terjadi.18

Pemberantasan korupsi harus dilakukan simultan dengan berbagai

upaya preventif yang dapat mencegah timbulnya korupsi kembali maupun

perilaku koruptif dimasa yang akan datang. Korupsi bukanlah sesuatu yang

harus dipelihara namun korupsi harus diberantas dengan cara yang tepat dan

cepat, seperti dengan Langkah preventif, langkah yang paling tepat dan

efektif, karena menghindari jauh lebih baik dari pada mengobati penyakit itu

(korupsi). Untuk mencegah terjadinya korupsi.19 Penanggulangannya lebih

dititik beratkan pada kekuatan mental dan sistem manajemen yang

professional, pertama.

18 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum,(Jakarta: PT. Kompas

Media Nusantara 2002), cet ke-I, h.85. 19 Baharuddin Lopa, permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Bulan

Bintang, 1987), h. 91.

26

Kedua, Langkah represif, yakni yang sangat penting juga dilakukan

asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menindak tanpa

pandang bulu bagi siapa saja yang melakukan korupsi, baik itu pejabat

ataupun rakyat biasa yang melakukan korupsi harus ditindak sesuai dengan

hukum yang berlaku.

B. Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam

Berdasarkan makna leksikal dan pengertiannya, prinsip anti korupsi dalam

etika Islam banyak sekali.20 Dalam khazanah atau literatur klasik Islam, secara

umum tidak ditemukan terminolog yang mengandung makna korupsi secara

menyeluruh,21 namun istilah korupsi dapat disebandingkan dengan melihat dari

pengaruh yang ditimbulkannya, dan karena tindakan korupsi setidaknya

mengandung unsur-unsur seperti risywah (suap), saraqah (pencurian), al-

ghasysy (penipuan), dan khinayah (pengkhianatan,22 ghulul (penggelapan hak

milik publik), dan hirabah (memerangi Allah dan RasulNya, merusak tatanan

publik).23

20 Chaider S. bamualim dan JM. Muslimin, ed., Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan

Tinggi Islam, h.71. 21 Mashuri Na’im, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmar, NU melawan korupsi: kajian tafsir dan

fiqih, (Jakarta: PB Nahdhatul Ulama, 2006), h. 107 Kutipan: Supriyadi Ahmad, Surga Dunia Bernama Korupsi: perspektif Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia.

22 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, h. 87. 23 Mashuri na’im, nur rofiah, dan Imdadun Rahmar, NU melawan korupsi, Kutipan: Supriyadi

Ahmad, Surga Dunia Bernama Korupsi 107-112

27

Dalam kajian hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits

tindakan korupsi termasuk dalam masalah mu’amalah maaliyah (Persoalaan

ekonomi keuangan). Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi “diharamkan” oleh

agama. Misalnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dipandang sebagai perbuatan

terlaknat dan terkutuk. Dan juga didalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29

dijelaskan:

⌧ ☺

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekali-kali memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak sah), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya Allah itu penyayang padamu”. (Q.S. an-Nisa’/ 4: 29).

Kemudian dijelaskan lagi oleh ayat berikutnya:

☺

Artinya: “barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkannya kedalam neraka”. (Q.S. an-Nisa’/ 4: 30).

28

Ayat-ayat yang mempunyai arti kemiripan terhadap perbuatan korupsi

(risywah), misalnya dalam surat al-Maidah ayat 42 yang berbunyi:

☺

Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bihing, banyak memakan yang haram”. (Q.S. al-Maidah/ 5: 42).

Menurut istilah Syar’I, al-suht ( ّسحت ) adalah: 24

1. Setiap keharaman yang disebutnya hasil penjualan anjing. Khamr atau miras,

dan babi.

2. Hasil pekerjaan haram yang berdampak menghilangkan nilai moral (harga

diri dan kebersihan jiwa).

3. Sesuatu yang haram yang tidak boleh dinikmati hasilnya karena menggerogoti

keberkahan rizki. Disebut haram karena menghilangkan nilai ketaatan atau

menggerogoti nilai muru’ah. Jika komitmen agama melayang, maka hilang

pula nilai muru’ah, dan orang tidak akan merasa memiliki muru’ah jika

agamanya hilang.

4. Bermakna suap

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan korupsi dalam tulisan ini

adalah korupsi dalam pengertian tiga tingkat. Yaitu tindakan pengkhianatan

terhadap kepercayaan (betrayal of trust), sebagai tindak korupsi yang paling

24 Wahbah Al Zuhaily, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh (Damsyiq: Dar al Fikr, 1989),

h. 20.

29

rendah; tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), walaupun

tidak mendapatkan keuntungan material, sebagai tindak korupsi tingkat

menengah; dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan

keuntungan material yang bukan haknya (material benefit), baik untuk diri

sendiri, keluarga, atau suatu korporasi, sebagai tindak korupsi yang paling

kuat yang telah melewati korupsi tingkat pertama dan tingkat kedua.

C. Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Tindak Pidana Korupsi dalam UU Korupsi

Sejak negara Indonesia merdeka, sekitar tahun 1945-1950an, belum

dikenal istilah korupsi namun bukan berarti pada waktu itu belum ada yang

melakukan tindak korupsi. Istilah korupsi itu secara yuridis baru dikenal

sekitar tahun 1957.

Peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi

merupakan salah satu sarana represif, yang tidak dapat dilepaskan dari

tindakan-tindakan lain, seperti perbaikan ekonomi masyarakat, pembinaan

aparatur Negara, pengawasan dan lain sebagainyayang merupakan sarana

preventif.

Pengertian korupsi menurut Hukum Pidana Positif:

Pertama : Melakukan perbuatan untuk pemperkaya diri atau orang lain, atau

suatu badan, perbuatan memperkaya diri diartikan apa saja seperti

30

mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain

sebagainya.

Kedua : Perbuatan melawan hukum, maksud hukum disini secara formil

dan materiil, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara

tegas dalam rumusan delik.

Ketiga : Perbuatan yang secara langsung, maupun tidak langsung

merugikan Negara dan atau perekonimian Negara.25

Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi selain KUHP

yaitu:

Pertama, peraturan penguasa militer No PRT/PM/06/1957. Peraturan

ini lahir disebabkan karena peraturan yang telah ada tentang pemberantasan

korupsi itu tidak efektif. Disamping peraturan yang ada di KUHP yang

berlaku umum tidak mampu memberantas korupsi. Adapun wewenang dari

peraturan ini adalah untuk mengadakan pemilikan terhadap benda setiap

orang atau badan didalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara

mendadak dan merugikan.

Kedua, peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No.

PRT/PERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan

perbuatan pidana korupsi dan penilaian harta benda.

25 Hermain Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana

Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), cet ke-I, h. 62.

31

Dalam peraturan ini masih nampak mempertahankan ide pokok untuk

memudahkan orang-orang untuk melakukan perbuatan yang tidak merupakan

perbuatan pidana tetapi yang dianggap bertentangan dengan rasa kewajaran,

yaitu perbuatan tercela.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24

Tahun 1960. Dalam peraturan ini tidak disebut lagi ketentuan tentang korupsi

tercela, akan tetapi lengkapnya peraturan tersebut adalah peraturan

pemerintah pengganti Undang-undang tentang pengasutan, penuntutan, dan

pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam L.N. Nomor. 72 Tahun

1960. Seperti diketahui bentuk PERPU ini dikeluarkan dalam keadaan

mendesak oelh pemerintah sendiri tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu,

dengan ketentuan bahwa harus diminta persetujuan DPR pada masa

persidangan berikutnya, dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut.

Keempat, undang-undang No. 3 Tanhun 1971 (L.N. 1971, T.L.N. No.

2958 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Undang-undang ini

dilahirkan atau dibentuk karena keinginan masyarakat sejak tahun 1950-an

untuk memberantas korupsi yang sudah meluas.

Kelima, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini sebenarnya merupakan person

atas ketidakpuasan terhadap undang-undang anti korupsi lama. Undang-

32

undang lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan

hukum di masyarakat, dan kurang efektif dalam mencegah dan memberantas

korupsi.

Keenam, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas KPK yang termaktub dalam

undang-undang ini adalah menyelidiki kasus korupsi yang nilainya diatas Rp.

1 M dan menarik perhatian masyarakat, melakukan koordinasi dan melakukan

upaya pencegahan korupsi.

Pembahasan korupsi menurut ketentuan KUHP sebagaimana yang

termaktub dalam pasal 415, 426, 417, dan 418 dari pasal 418 adalah

merupakan tindakan korupsi dari segi penerimaan suap bagi pejabat atau

pegawai negeri.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dijelaskan dalam undang-undang

nomor 20 tahun 2001:

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, secara melawan hukum atau menentang ketetapan pemerintahan

yang berarti menggambarkan suatu pengertian tentang perbuatan tercelanya

atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dengan jalan menyalahgunakan

kekuasaan, kesempatan dan sarana yang telah diberikan kepercayaan

kepadanya.

33

Tindak pidana korupsi memiliki ciri suatu hukum pidana khusus,

yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Dalam

hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan

pidana tambahan dalam pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas: pidana mati,

pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana

tambahan terdiri atas: pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hukum pidana korupsi, mengenai jenis-jenis pidana pokok

dalam pasal 10 KUHP, mengenai jenis pidana tambahan dimuat dalam pasal

18 ayat (1):

1. Perampasan barang yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak

atau tidak bergerak yang diperolah dari tindak pidana korupsi.

2. Pembayaran uang pengganti maksimal sama dengan nilai yang

diperoleh dari hasil korupsi.

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak yang diberikan oleh

negara kepada terpidana.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana dalam UU Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia

pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam

hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan

34

pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi

sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo 01 dan 3 UU No. 31/1999, subjek

hukum dalam tindak pidana korupsi adalah:

a. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem

pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut yang dalam hukum

pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Hanya

orang yang menjadi subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban bersifat

pribadi artinya orang yang dibebani tanggug jawab pidana dan dipidana

hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Hukum pidana kita yang

menganut azas concordantie dari hukum pidana belanda menganut sistem

hukum pertanggungjawaban pribadi.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan kodrat manusia

yang berfikir, berakal dan berperasaan, dengan itu seseorang menetapkan

kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan

bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itu yang

dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Kemampuan

berfikir dan kemampuan menggunakan akal dalam berbuat dijadikan dasar

untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.

35

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.

31/1999 jo UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui

dua cara:

1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya,

artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam

kalimat rumusan tindak pidana menyebutkan subjek hukum tindak

pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi

disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 21,

22) dan juga diletakkan ditengah rumusan (misalnya pasal 5 dan 6).

2) Cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang

tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1)

pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12

huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1

huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4) advokat (pasal 12 huruf d);

(5) saksi (pasal 24), (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum

(pasal 22 jo 28).

b. Subjek Korporasi

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan kita telah

menganut sistem pertanggungjawaban strict liability (pembebanan

tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan vicarious liability

36

(pembebanan tanggung jawab pidana pada selain sipembuat) dangan

menarik badan atau korporasi kedalam pertanggungjawaban pidana.

Mardjono Reksodiputro (1989:9) dalam perkembangan hukum

pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap

korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana.

1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi

yang bertanggung jawab.

2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung

jawab.

3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab

Dalam pasal 20 ada tiga hal yang harus dipahami oleh para praktisi

hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan

tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah

bila korupsi dilakukan oleh orang-orang (yang baik berdasarkan

hubungan kerja maupun hubungan lain) bertindak dalam lingkungan

korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama (ayat 2)

2) Secara sumir mengatur hukum acaranya dan memberikan sedikit

keterangan yakni dalam hal tindak pidana korupsi oleh korporasi,

maka tuntutan dan penjatuahan pidananya dijatuhkan terhadap

korporasi dan pengurusnya (ayat 1). Apabila tuntutan dilakukan

terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya

37

(ayat 3). Pengurus juga dapat diwakilkan pada orang lain ( ayat 4).

Dalam hal menyidangkan korporasi (yang tidak bernyawa dan tidak

berfikir dan berperasaan) tersebut dilakukan terhadap pengurusnya

(ayat 5) dan kepada pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukan

(ayat 6). Jadi intinya pengurusnyalah yang pada kenyataannya sebagai

subjek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap dan dapat

memberi keterangan.

Penjelasan mengenai pasal 20 ayat 2 pengurus adalah organ

korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan

sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya

memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

1) Mengenai pembebasan tanggung jawab pidananya terhadap korporasi

dalam ayat 7 hanya dapat dijatuhkan pidana pokok denda yang dapat

diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman maksimum denda

pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut,

karena badan tidak mungkin dipidana yang intinya hilang

kemerdekaan (sanksi dalam hukum pidana).

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi

diterangkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa korporasi adalah

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan

38

badan hukum maupun bukan badan hukum. Suatu korporasi yang oleh

peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang

didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

hukum. Korporasi yang bukan badan hukum adalah setiap kumpulan

orang yang terorganisasi secara baik dan teratur, ada perangkat aturan

yang mengatur interen dengan ditentukannya jabatan yang akan

menggerakkan roda organisasi dengan sedikit atau banyaknya kekayaan

atau dana untuk membiayai kumpulan tersebut.26

26 . Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang:

Bayumedia Publishing 2005), Cet ke-2 h. 341-351

BAB III

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM HUKUM

A. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan

kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama menyangkut kepentingan

benda hukum yang berharga, seperti nyawa dan kemerdekaan atau

kebebasannya.

Pidana atau pemidanaan adalah istilah hukum yang akrab diartikan

sebagai penghukuman dalam perkara pidana.1 Menurut prof. Mulyatno,

pidana berasal dari kata “straf” yang artinya hasil atau akibat dari penerapan

hukum itu sendiri. Sementara prof. Sudarto menyatakan pemidanaan

(penghukuman dalam perkara pidana) sebagai menetapkan atau menentukan

hukuman untuk suatu peristiwa.2

Secara terminologi pidana adalah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh prof. Sudarto.3

Rupert Cross yang dikutip Muladi dalam bukunya mendefinisikan pidana

1 Joko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana Mati di

Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet ke-2 h. 13. 2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT.

Alumni, 2005), Cet ke-3, h. 1. 3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, h. 2.

39

40

sebagai pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah

melakukan suatu kejahatan.

Dari beberapa definisi, para ahli hukum pidana mengelompokkan tiga

ciri-ciri umum pidana:

a. Hakekat dari pidana adalah pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain

yang tidak menyenangkan.

b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

kekuasaan (kewenangan).

c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut

undang-undang.4

2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kalangan ahli hukum,

tersimpul adanya pandangan, perkembangan teori pemidanaan cenderung

mengalami perubahan paradigma.5 Bergesernya paradigma dalam

pemidanaan ini dapat dengan mudah dipahami karena adanya perkembangan

masyarakat. Dalam konteks ini dinamika selalu kearah yang lebih baik dan

lebih beradab.6 Oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang juga

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana h. 4. 5 Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:

Djambatan, 2001), Cet ke-1 h. 31. 6 Pergeseran Paradigma dalam pemidanaan ini terlihat dari munculnya berbagai teori tentang

tujuan pemidanaan yang disebabkan oleh banyak faktor. Teori tersebut dibagi dalam tiga golongan, yaitu teori pembalasan yang dikenal dengan teori absolut/ retributif, teori tujuan atau dikenal dengan teori relatif. Utilitarian dan teori gabungan atau dikenal dengan teori behavioral/ retributivis teologis.

41

berlaku dalam masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan

perkembangan masyarakat tersebut.

Perkembangan yang dimaksud, pertama berkenaan dengan aliran yang

berkembang dalam hukum pidana itu sendiri yang melatarbelakangi

pemunculan konsep pemidanaan dan kedua pergulatan teoritis (konseptual)

mengenai pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang

berbeda satu sama lainnya.Aliran dalam hukum pidana dibagi atas:

a. Aliran hukum pidana Klasik (Daad Strafrecht)

Aliran ini lahir sekitar abad ke-18 dan merupakan aliran yang

sangat kental bernuansa legisme. Dilihat dari sejarahnya, aliran klasik

merupakan respons terhadap adanya kesewenang-wenangan penguasa

yang terjadi di Prancis dan Inggris pada abad ke-18.

Sebagai respons terhadap kesewenang-wenangan penguasa, aliran

ini menghendaki agar setiap orang dapat memperoleh kepastian secara

hukum, khususnya dalam hukum pidana. Karenanya hukum pidana harus

dikembangkan sebagai norma tertulis yang sistematis.7

Sesuai dengan paradigma yang melatar belakangi, yaitu aliran

legisme, aliran klasik menghendaki adanya pidana yang seimbang. Pidana

dijatuhkan sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.8

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h.25 8 Tongat, Pidana Kerja Sosial, h.32

42

Dalam konteks pemidanaan, rumusan yang pasti juga

diberlakukan. Dalam aliran klasik, pidana yang dirumuskan dalam

Undang-undang bersifat pasti (definite sentence).9 Pidana harus sesuai

dengan yang dirumuskan dalam undang-undang, artinya bobot pidana

sudah ditentukan dalam undang-undang dan hakim tidak mempunyai

kewenangan untuk menjatuhkan pidana lain selain yang telah ditentukan

dalam undang-undang.

Dengan paradigma tersebut dikatakan bahwa aliran klasik

merupakan aliran dalam hukum pidana yang hanya berorientasi

kebelakang (backward-looking) yaitu hanya berorientasi pada perbuatan

yang telah dilakukan oleh pelaku.

Tokoh yang sangat popular yang menjadi pelopor aliran ini antara

lain Cesare Beccaria yang terkenal melalui karyanya yang monumental

Dei delliti a delle pene. Melalui pemikiran Beccaria lahirlah doktrin

“pidana harus sesuai dengan kejahatan”. Yang kemudian dipahami sebagai

dasar lahirnya aliran klasik dalam hukum pidana.10

b. Aliran hukum pidana Modern (Daader Strafrecht)

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang

beraliran modern memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana h.26. 10 Tongat, Pidana Kerja Sosial, h.33.

43

a. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannnya dalam aliran

ini adalah pada diri si pelaku kejahatan. Jadi, ketika terjadi suatu

tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi

sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dalam

ini harus diselidiki/ dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya

menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan

tindak pidana tersebut.

b. Timbulnya konsep Daader Strafrecht diatas, secara teoritik adalah

akibat adanya pengaruh kuat dari paham “Determinisme”, yaitu paham

yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama

sekali tidak otonom. Artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal diluar

dirinya. Dalam perkembangannya Determinisme ini pun kemudian

sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi

pidana (yang cenderung bersifat punishment/ hukuman, menjadi

pengenakan tindakan (yang lebih bersifat treatment/ pembinaan).

c. Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan dengan

salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka

bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau

malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum

pidana yang kedua (yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang

bersifat perseorangan dari setiap individu warga Negara). Hal ini

44

terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek

kondisional dalam diri pelaku tujuannya ialah agar individu pelaku

kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap

terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami

kesewenag-wenangan penguasa.11

Dalam konteks tersebut para penganut aliran modern

mengemukakan pemikiran agar penjatuhan pidana tidak didasarkan pada

pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada sifat-sifat

dan keadaan pribadi dari pelaku.

Aliran modern juga disebut dengan aliran positif, karena di dalam

mencari sebab kejahatan didasarkan pada ilmu alam. Selain itu aliran ini

bermaksud mendekati para pelaku kejahatan kearah yang lebih positif

sepanjang masih dimungkinkan.

Dengan paradigma yang demikian itu, aliran ini sering dianggap

sebagai aliran yang berorientasi kedepan (forwardlooking). Aliran modern

juga menolak pandangan, bahwa pidana dijatuhkan sesuai dengan

kejahatan yang dilakukan. Penolakan ini didasarkan pada pemahaman

aliran modern, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada

kesalahan subjektif pelaku harus diganti dengan sifat berbahaya pelaku

11. M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII, (Yogyakarta: 2002), hlm.20

45

kejahatan. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka pidana yang

dijatuhkan harus didasarkan serta berorientasi pada sifat-sifat sipelaku itu

sendiri.12 Setelah perang dunia II aliran modern berubah menjadi aliran

/gerakan perlindungan masyarakat.13 Setelah tahun 1949 diadakan The

second International Sosial Defence, aliran perlindungan msyarakat pecah

menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dan tokohnya Fillipo

Gramatika dan aliran moderat dengan tokohnya Mrc Ancel.14

Konsepsi radikal dengan tokohnya Gramatika menghendaki agar

hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu

kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya,

pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh

pandangan tentang perubahan anti sosial. Dengan demikian, Gramatika

secara prinsipil menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana,

penjahat dan pidana.15

Sementara Marc Ancel dengan konsepsi yang moderat

menghendaki agar ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan

masyarakat diintegrasikan ke dalam konsepsi baru hukum pidana.16 Marc

Ancel dengan gerakannya defence sosiale nourelle (New Sosial defence)

menghendaki agar munculnya ide-ide perlindungan masyarakat tersebut

12 Tongat, Pidana Kerja Sosial, h.35. 13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h. 34 14 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), cet. Ke-1, h.38 15 Ibid., h.26 16 Ibid., h. 39.

46

tidak menghapus hukum pidana. Menurutnya, konsepsi perlindungan

masyarakat tersebut terintegrasi ke dalam hukum pidana, sehingga akan

tercipta konsep baru hukum pidana tanpa menghilangkan esensi hukum

pidananya.

Secara konseptual, gagasan atau ide-ide yang dikemukakan oleh

gerakan perlindungan masyarakat baru adalah:

1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan

yang tepat mengenai hukum pidana. Bertolak dari konsep tersebut,

maka sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap

pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus dipertahankan.

Walaupun demikian harus menjadi catatan, bahwa penggunaan atas

semua itu tidak dilakukan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yang

yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

2) Kejahatan merupakan merupakan masalah kemanusiaan dan sosial (a

human and sosial problem) yang tidak begitu saja dipaksakan ke

dalam perundang-undangan.

3) Kebijakan pidana bertolak dari konsepsi pertanggungjawaban yang

bersifat pribadi (individual responsibility) yang menjadi kekuatan

penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban

47

17

Apabila mengacu pada dua aliran di atas yaitu, aliran klasik dan

aliran modern, dengan karakteristik yang ada pada masing-masing aliran,

maka hanya pada aliran modernlah terdapat pembenaran disparitas

pemidanan.

c. Aliran neo-klasik (Daad-Daader Strafrecht)

Aliran neo klasik adalah aliran yang muncul sebagai reaksi atas

aliran klasik. Aliran ini pada dasarnya juga berasal dari aliran klasik.

Sebagaimana aliran klasik, aliran neo-klasik juga bertolak dari

paham kebebasan kehendak atau pandangan indeterminisme. Sekalipun

demikian aliran ini berusaha memberikan koreksi terhadap aliran klasik

yang dianggap kurang manusiawi.

Kritik aliran neo-klasik terhadap pendahulunya ini terlihat pada

pandangan terhadap pidana yagn dijatuhkan oleh aliran klasik. Menurut

aliran neo-klasik, pidana yang dijatuhkan/ yang dihasilkan oleh aliran

klasik sangat berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang

saat ini.

Dalam upayanya mengatasi sistem pemidanaan yang berlaku saat

itu, aliran neo-klasik mencoba menawarkan system pidana yang lebih

manusiawi. Untuk kebutuhan tersebut aliran klasik merumuskan pidana

17 Ibid., h. 40.

48

dengan system pidana minimum dan maksimum. Selain adanyanya system

pidana minimum dan maksimum dalam pemidanaan, aliran ini juga

mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan.

Dengan denikian tampak disini bahwa aliran neo-klasik mulai

mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual dalam kaitannya

dengan penjatuhn pidana. Artinya pemidanaan tidak saja dijatuhkan

berdasarkan pada perbuatan, tetapi juga berdasarkn pada pertimbangan

individu pelaku tindak pidana.

Satu hal yang sangat tampak dari adanya pergeseran pandangan

antara aliran klasik dan aliran neo-klasik dalam hal ini adalah

ditinggalkannya system perumusan pidana secara pasti (definite sentence).

Sebagi gantinya dikemukakan system pidana yang dirumuskan secara tidk

pasti (indefinite sentence).

B. Disparitas Pemidanaan

1. Pengertian Disparitas Pemidanaan

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim

menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formiil.

Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana

maupun masyarakat secara umum.

49

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada

keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut

untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil

tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung

dari sudut mana kita memandangnya.

Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan

bunyi perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun

ekstra yuridis.18

Disparitas pemidanan (disparity of sentencing) adalah penjatuhan

yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap:19

a. Tindak-tindak pidana yang sama.

b. Tindak-tindak pidana yang berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar

pembenaran yang sah.

c. Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari satu orang.20

Disparitas pemidanaan korupsi sering kali melukai perasaan keadilan

masyarakat, meskipun hakim mempunyai alasan yang kuat dalam

menjatuhkan pidana yang ringan terhadap para pelaku korupsi. Hal itu

disebabkan karena kasus korupsi merupakan organize crime yang dampak

18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h.52 19 Lihat Antara lain: Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga 1984), cet.

Ke-2, h.27 dan Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, cet Ke-1, h.49

20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h. 53.

50

negatifnya luar biasa terhadap perekonomian, dan budaya bangsa juga sulit

diberantas.

2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan faktor-faktor penyebab

terjadinya disparitas pemidanaan yang bersumber dari hukum itu sendiri:

a. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih dan

menentukan berat dan jenis pidana.

Dalam hukum pidana positif Indonesia hakim mempunyai

kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang

dikehendaki, sehubungan dengan penggunakan system alternatif dalam

pengancaman pidana di dalam undang-undang.21

Dari rumusan pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU

No.22/ 1997, dapat diketahui beberapa pidana pokok yang diancamkan

kepada pelaku secara alternatif. Alternatif disini berarti, hanya satu

diantara pidana-pidana pokok yang diancamkan tersebut, yang dapat

dijatuhkan. Adanya kebebasan hakim dalam menentukan berat pidana

karena yang ditetapkan oleh perundang-undangan hanya pidana minimal

umum, maksimum umum dan maksimal khusus.


51

Pidana minimal umum (algemeen minimum) adalah batasan

pidana terendah yang bersifat umum dan diatur didalam pasal 12 ayat (2)

dan pasal (30) KUHP. Menurut ketentuan ini, batas minimal pidana

adalah 1 hari penjara atau kurungan22 dan denda dua puluh lima sen.23

Pidana maksimal umum (algemeen maksimum) adalah batasan

pidana tertinggi yang bersifat umum yang menurut ketentuan pasal 12

ayat (3) dan (4) adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan bisa atau dapat

ditambah menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara.24

Untuk pidana maksimal khusus atau yang dikenal dengan “sistem

indefinite” merupakan praktek legislatif tradisional untuk

mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada

badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya ditingkat bawah sebagaimana

dikutip oleh Barda Nawawi Arief dari Colin Howard. Masing-masing

tindak pidana telah ditentukan batas setinggi-tingginya yang dapat

dijatuhkan oleh hakim.25 Pidana maksimal khusus dalam pasal 81 ayat

(1) huruf a 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 750.000.000,00 (tujuh

22 E. Utrecht dan M. S Djindang, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan,

1983), cet Ke-11, h.394. 23 Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Nomor 18 tahun 1960

ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 besaran denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali.

24 R. Sugandi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional.1981), Cet ke-1, h.16. 25 Keuntungan dari sistem ini menurut Colin Howard, yaitu menunjukkan tingkat keseriusan

tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah, memberikan fleksibilitas dan kebijakan (diskresi) kepada kekuasaan-kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah, melindungi kepentingn-kepentingan sipelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan ditingkat bawah.

52

ratus lima puluh juta rupiah), ayat (2) huruf a maksimal pidana

khususnya 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua

milyar rupiah), ayat (3) huruf a maksimal pidana khususnya adalah

pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara

dan denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Jadi untuk sanksi pidana yang dijatuhakan pada pelaku tindak

pidana korupsi adalah sebagaimana yang dimuat dalam pasal 2 ayat 1

(satu) yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu

miliar rupiah)”.26

Dalam batasan-batasan minimal hingga maksimal tersebut, hakim

bebas leluasa bergerak menjatuhkan pidana. Kondisi inilah yang bisa

menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan karena bisa dipahami

bahwa hakim tidak selalu menghasilkan pemidanaan yang seragam.

26 Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), cet ke-II, h. 26.

53

b. Secara teoritis, disparitas pemidanaan dapat dibenarkan sebagai

pencerminan karakteristik aliran modern (positive school) yang

berkembang pada abad 19.

Karakteristik aliran modern yakni, Let the punishment fit the

criminal menghendaki pemidanaan yang disesuaikan dengan keadaan-

keadaan tertentu baik yang melekat pada diri pelaku maupun yang

mempengaruhi perbuatan pelaku sebagai keadaan-keadaan yang dapat

meringankan berat pidana.27

Adanya pembenaran terhadap disparitas pemidanaan

dikemukakan pula oleh Cesare Lambroso (salah satu pelopor aliran

modern) sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,

different criminals have needs yaitu, sepanjang masing-masing pelaku

mempunyai motif yang berbeda-beda saat melakukan kejahatan adalah

suatu kebodohan bila menerapkan pidana yang sama kepada mereka.28

c. Pedoman Pemidanaan

Diaturnya ketentuan alternatif pidana, batas minimal dan

maksimal pidana tanpa dibarengi dengan pengaturan pedoman

pemidanaan yang dapat memberikan kemungkinan bagi hakim

memperhitungkan seluruh fase-fase kejadian. Menurut Muladi, tanpa

adanya pedoman pemidanaan, berat ringannya pidana yang dijatuhkan,

27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h.58. 28 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h. 63.

54

akan bergantung pada subyektifitas hakim. Di dalam prakteknya

subyektifitan hakim sering menimbulakn disparitas pemidanaan,29 karena

keadilan bukan sekedar menurut undang-undang semata tetapi juga

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Undang-undang yang tidak proporsional dalam menempatkan batasan

antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara

satu kejahatan dengan kejahatan lain.30

Ketidakjelasan pandangan legislatif (DPR) selama ini mengenai

pemidanaan yang tidak dilandasi pada satu perangkat parameter yang

konkret dalam menentukan ancaman pidana meyebabkan terjadinya

inkonsistensi dalam penentuan keseriusan berbagai tindak pidana yang

dirumuskan dalam Undang-undang, sehingga sanksinya pun sangat

beragam, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas dalam penjatuhan

pidana oleh pengadilan.

29 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h. 52. 30 Harkiatuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan Proses

Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, hukum Online, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada FH UI di Depok), h. 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kondisi Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan

1. Identifikasi Perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1287/Pid.B/2008/PN.

Jkt. Sel, dalam kasus korupsi. Duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. Tri Witjaksono S., M.Si adalah ketua panitia

pengadaan barang dan jasa tahun 2006 pada kantor Walikotamadya Jakarta

Selatan berdasarkan surat keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor

155 Tahun 2006 tanggal 16 April 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan tahun anggaran 2006, melakukan

perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang

ada padanya, yang dapat merugikan keuangan Negara. Pada waktu antara

bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2006.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan terjadinya

kemahalan harga pada pengadaan Multipurpose Filing Cabinet tahan Api di

Setkodya Jakarta Selatan tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan

Negara sebesar Rp. 970.000.000, sebagaimana hasil audit dan perhitungan

55

56

dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta

No S-8644/PW09/5/2008 tanggal 2 Juni 2008.

Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif,1

mendakwakan:

Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 KUHP.

Subsidar : Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 1

Desember 2008, No. 1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel,2 yang menyatakan bahwa

terdakwa Drs. Tri Witjaksono S., M.Si bersalah telah melakukan tindak

pidana: “korupsi”, sehingga pengadilan dalam diktumnya:

Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun.

a. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.

b. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan

hukuman kurungan selama 2 bulan.

2. Analisis

Dalam putusannya tanggal 1 Desember 2008, No.

1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan

1 Artinya, bila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, makan unsur

yang dimaksud secara keseluruhan sudah terbukti menurut hukum. 2 Kopi salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2008 No.

1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

57

bahwa terdakwa Drs. Tri Witjaksono S., M.Si dinyatakan bersalah telah

melakukan tindak pidana “korupsi” telah menghukum terdakwa dengan

pidana penjara selama 1 Tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta

rupiah).

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana

korupsi pada sistem hukum di Indonesia adalah merupakan kewenangan dari

pengadilan, jadi apabila menginginkan antara sanksi yang diberikan dengan

sanksi yang ada dalam undang-undang korupsi adalah sama, akan sangat

bergantung pada majelis hakim yang menyidang perkara tersebut.

Di sisi lain, hakim juga memiliki kebebasan untuk menjatuhkan

putusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem

pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Para saksi dalam persidangan menyatakan kesaksian yang pada

pokoknya membenarkan bahwa sejak tahun 2003 terdakwa menjabat sebagai

Kasubag Pemeliharaan dan Perawatan pada Bagian Perlengkapan Setkodya

Jakarta Selatan. Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang

dan Jasa dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikotamadya

Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006.

Terdakwa juga terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan

keuangan Negara demi kepentingan pribadi, orang lain atau suatu korporasi.

Pada putusan tersebut di atas nampak jelas adanya disparitas yang

tejadi terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Drs. Tri Witjaksono

58

S., M.Si. karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana

yang dimuat dalam pasal 2 ayat 1 (satu) dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu

miliar rupiah)”.

Mengingat produk perundang-undangan ini adalah hasil dari

kesepakatan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, tentu dalam

pembuatannya tidak terlepas dari pertimbangan rasa keadilan yang hadir dan

hidup ditengah-tengah masyarakat.

Putusan yang tidak didasari atas pertimbangan rasa keadilan

dikhawatirkan masyarakat nantinya akan memunculkan adanya pengadilan

jalanan, dimana masyarakat merasa lembaga peradilan sudah mandul dan

sudah saatnya rakyat turun untuk menindak pelaku korupsi. Dengan ini semua

pemerintah bersama masyarakat yang membentuk suatu lembaga yaitu

gerakan anti korupsi yang merupakan sebuah political wiil yang didukung

persiapan dan kesiapan piranti hukum, yang tidak kalah pentingnya adalah

partisipasi sebanyak-banyaknya warga masyarakat dengan langkah pertama

untuk memantapkan kodifikasi hukum (normatif) yang minimal bisa membuat

59

siapapun menjadi jera melakukan korupsi. Selain itu, juga perlu memberikan

sanksi seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

Ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam proses pemeriksaan

yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu:

a. Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara langsung menghadirkan para

terdakwa dan melakukan pembuktian atas kejahatan yang telah diperbuat

dengan memberikan penilaian sosiologis para terdakwa serta kesesuaian

antara pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan kejadian yang

sebenarnya.

b. Pengadilan tinggi hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas

perkara tanpa menghadirkan atau melibatkan pihak yang berperkara

sehingga tidak dapat menilai sisi sosiologis para terdakwa secara benar.

Sedangkan pada kasus korupsi dipengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel dinyatakan Drs. Tri Witjaksono divonis

pidana penjara 1 tahun, dengan demikian sudah sangat jelas sekali adanya

perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi undang-undang yang

berlaku di wilayah hukum Indonesia.

60

B. Dampak Disparitas Pemidanaan

Ada beberapa akibat yang timbul apabila disparitas pidana yang terjadi

bersifat mencolok:3

1. Menghalangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap hukum.

Terpidana tidak menghargai hukum, sedangkan penghargaan terhadap

hukum tersebut merupakan salah satu target dari pemidanaan, ini adalah

dampak dari disparitas pemidanaan yang sangat mencolok ketika terpidana

merasa menjadi korban “the judicial caprice” (kesalahan peradilan) setelah

memperbandingkan vonis.

2. Memelihara berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem

pidana yang ada.

Disparitas pemidanaan yang mencolok selain menimbulkan masalah

yang serius terhadap narapidana, juga akan menimbulkan ketidakpuasan dan

rasa tidak percaya masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum

pidana.4

3. Kegagalan sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam mencegah terjadinya

tindak pidana.

Adanya disparitas pidana berarti adanya pelaku yang divonis ringan

dan ada pula yang divonis berat. Pelaku-pelaku yang divonisnya ringan

kemungkinan akan menjadi pelaku yang kambuhan yang tidak jera melakukan

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana, h. 45. 4 Ibid., h. 45 .

61

tindak pidana karena menganggap pidana yang diterima tidak akan jauh

berbeda dari sebelumnya.

C. Upaya-upaya Mengurangi Disparitas Pemidanaan

Setelah teridentifikasi sebagai hal yang menyebabkan terjadinya

disparitas pemidanaan, selanjuntya adalah mencari alternatif untuk

mengurangi disparitas pemidanaan. Oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief

diuraikan ke dalam dua bentuk pendekatan:5

1. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (approach to minimize

disparity)

2. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (approach to

minimize the effects disparity)

Dalam pendekatan pertama terkandung usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menciptakan pedoman pemidanaan

Dalam pasal 51 RKUHP Nasional tahun 2001/2002 dijelaskan

beberapa rincian pedoman pemidanaan dengan mempetimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

a. kesalahan pelaku

b. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

c. cara melakukan tindak pidana

d. sikap batin pelaku


62

e. riwayat hidup dan keadaan soial ekonomi pelaku

f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

g. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

i. pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya

j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana atau tidak.

Dengan butir-butir pertimbangan di atas, hendaknya dapat

dihasilkan pemidanaan yang proporsional dan mudah dipahami pelaku,

korban dan keluarga serta masyarakat. Namun harus ditegaskan juga

apakah butir-butir pedoman pemidanaan di atas bersifat fakultatif, dengan

bagitu hakim bisa menambahkan pertimbangan pada hal-hal lain, selain

yang tercantum dalam pedoman di atas.

2. Khususnya untuk kasus tindak pidana tertentu seperti korupsi,

dibentuknya suatu lembaga khusus (seperti sentencing council) untuk

hakim yang menangani kasus korupsi, supaya mereka memiliki

“sentencing standart” tentang jumlah dan jenis vonis terhadap pelaku

tindak pidana korupsi.

3. Memperketat dalam seleksi penerimaan calon-calon hakim dan

mengadakan pelatihan yang lebih intensif bagi para hakim.

63

4. Pengaturan ketentuan pidana minimal khusus6

Untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan yang sangat

mencolok terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan

atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang

dikualifisir atau diperberat karena akibatnya, penjatuhan pidananya perlu

diimbangi dengan pidana minimal khusus yang nantinya berfungsi sebagai

standar pemidanaan terendah sebagai hakim.

Perlunya pidana minimal khusus ini merupakan jawaban dari rasa

ketidak puasan masyarakat terhadap sanksi pidana penjara yang selama ini

dijatuhkan dalam praktek peradilan, terutama pidana yang tidak jauh beda

antara pelaku tindak pidana yang bahayanya labih tinggi dengan tindak

pidana yang sedang.

5. Penerapan peringkat keseriusan tindak pidana, melalui suatu parameter

yang disusun berdasarkan penelitian, kajian dan analisis yang sahih.7

Penerapan parameter ini tidak mungkin disusun berdasarkan disiplin

hukum semata, karena masalah pemidanaan bukan sekedar masalah

hukum, akan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai dan norma yang hidup

dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi 6 Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2002), Cet. Ke-2, h. 185

7 Harkiatuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, h. 2

64

pembuat undang-undang (legislatif) dalam membuat atau menyusun

perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.8

Selanjutnya mengenai pendekatan kedua dapat dilakukan melalui

kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Contohnya, pemberian

remisi (parole) bagi mereka yang pidananya dianggap terlalu berat, juga

dalam hal pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

D. Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam

Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku

hirabah. Hirabah adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, secara

terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan negara yang berlaku,

perikemanusiaan, dan agama. Hirabah merupakan salah satu bentuk jarimah

hudud, yaitu tindak pidana yang sejenis, jumlah dan hukumannya ditentukan

oleh syariat.

Dalam hal ini, korupsi disebandingkan dengan hirabah karena korupsi

dapat merusak dan mengganggu stabilitas negara dan mengganggu

perekonomian masyarakat akibat kekayaan negara yang digerogoti.

8 Barda Nawawi dalam bukunya “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” lebih

popular menyebut hal ini dengan pola pemidanaan, yang pada akhirnya akan membedakan dengan pedoman pemidanaan itu sendiri. Pedoman pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/ penyusunan pidana oleh legislatif.

65

Allah Swt telah menetapkan dalam Al-Qur’an tentang hukuman bagi

pelaku hirabah berupa hudud. Hakim dapat mengeksekusi hukuman yang

telah ditentukan Allah SWT tanpa diubah, ditambah, dan dikurangi apabila

tindak pidana telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan.

Pada penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan

pendapat ulama fiqih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang

disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam hirabah

tersebut. Ulama Mazhab Hanafi, Syafi’I dan Hanbali berpendapat bahwa

hukuman yang diberikan harus secara berurut, sebagaimana yang

dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku hirabah tersebut.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pelaku hirabah

tersebut hanya merampas harta tanpa menyebabkan kematian maka

hukumannya adalah potong tangan dan kakinya secara silang. Apabila pelaku

hirabah membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Sedangkan apabila

pelaku hirabah merampas juga disertai pembunuhan maka menurut mereka

(Mazhab Hanafi) baru adanya kebebasan hakim untuk memilih penjatuhan

hukuman. Apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja sedang mengganggu

keamanan maka hukumannya dipenjarakan dan dikenakan hukuman ta’zir

yang mana bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim.

Begitu juga dengan pendapat Ulama Syafi’I dan hambali. Adapaun

menurut Ulama Mazhab Maliki, penerapan hukuman diserahkan sepenuhnya

66

kepada kebijaksanaan hakim setelah dimusyawarahkan dengan para ahli fiqih

dan pihak-pihak yang terkait, dengan ketentuan hakim harus memilih

hukuman yang terbaik bagi kemashlahatan.9

Landasan-landasan dalam menetapkan hukuman tindak pidana korupsi

dalam Al-Qur’an maupun Hadits, diantaranya:

a. Surat al-Maidah ayat 38:

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.(Q.S al Maidah/ 5: 38).

b. Surat al-Baqarah ayat 188:

☺

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 188).

Menurut Muqabil bin Hayyan ayat ini diturunkan berkenaan dengan

kasus Amr bin al-Kindi dan Abdan bin Asyar al-Hadhrami yang keduanya

9 http://www.acehforum.or.id/hukum-mati-koruptor-1995.html?s=0712. H. 1-3.

http://www.acehforum.or.id/hukum-mati-koruptor-1995.html?s=0712

67

mengadu kehadapan Rasulullah SAW tentang sebidang tanah yang

mereka selisihkan.10

c. Surat al-Anfal ayat 27:

☺

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. Al-Anfal/ 8: 27).

d. Surat an-Nisa’ ayat 14:

⌧

Artinya: “dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”(QS. An-Nisa’/ 4: 14).

e. Hadits Rasulullah SAW

)رواه الطبر(ا لراشى فى النار : مر ان الني ص م قالعن ابن عح

8 Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Muni, (Beirut: Daar al-Fikr), jilid I, h. 168A.

68

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: “orang yang menyuap dan

meminta suap (kelak) masuk neraka.”(HR. Ath-Thabrani).

Apabila diindentifikasi penyebab disparitas pemidanaan di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi perkara Drs. Tri Witjaksono S.,

M.Si akan terlihat adanya faktor yang dominan dan mendasar, yaitu

penerapan kekuasaan hakim yang mempunyai kebebasan yang sangat luas

untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan digunakan

sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang serta

tidak adanya pedoman pemidanaan, sehingga terkadang putusan yang

dihasilkan bersifat subjektif.

Di dalam literatur fiqih Islam hukum pidana dikenal dengan sebutan al-

ahkam al-jinayyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perihal (ucapan,

sikap dan atau tindak) orang-orang mukallaf (dewasa) yang berkenaan

dengan berbagai tindak kejahatan berikut jenis-jenis ancaman hukuman yang

patut diberikan kepada mereka. Hukuman yang patut diberikan kepada para

pelaku tindak pidana harus sesuai dengan tujuan dari pemidanaan tersebut.

Oleh karena itu hukuman yang diterapkan meskipun tidak disenangi demi

mencapai kemashlahatan bagi individu dan masyarakat.

Para ‘Ulama fiqih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi

adalah haram (dilarang), karena bertentangan dengan Maqashid Asy-syari’ah

(Tujuan Hukum Islam), dan setiap sesuatu yang bertentang dengan tujuan

69

hukum Islam ada penghukumannya. Oleh karena itu, pelaku tindak korupsi

harus menerima hukuman untuk mencegah dan memperbaiki tindak

kejahatan.

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal

(jinayah atau jarimah). Sebagai suatu delik pencurian pelaku korupsi harus

dihukum. Lebih jauh makna potong tangan dalam ayat yang menjatuhkan

sanksi bagi pencuri lebih menunjukkan esensi perbuatan korupsi itu sendiri.11

Maka dalam pandangan hukum Islam korupsi bukan merupakan tindak

pencurian biasa, tetapi juga mengandung penipuan karena dilakukan secara

diam-diam disertai pemalsuan laporan. Apabila korupsi dilakukan oleh

pejabat Negara, maka perilaku pejabat tersebut telah mengkhianati amanah

rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu korupsi dianggap sebagai kejahatan

luar biasa (berat), disamping mudharatnya lebih besar.

Hukum pidana Islam menggolongkan pidana kedalam dua bentuk, dua

diantaranya:

1. Ditinjau dari kekuasaan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana:

a. Pidana yang tidak mempunyai batasan tertinggi dan terendah.

b. Pidana yang mempunyai batasan tertinggi dan terendah. Dalam hal ini

hakim diberi kebebasan memilih pidana yang sesuai diantara kedua batas

tersebut.

11 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997),

h. 87.

70

2. Ditinjau dari segi besarnya pidana yang ditentukan:

a. Pidana yang ditentukan berat dan jenisnya, dimana hakim harus

menerapkan tanpa boleh ditambah, dikurangi dan diganti.

b. Pidana yang diserahkan kepada hakim untuk dipilih dari sekumpulan

pidana yang telah ditetapkan oleh syariat agar dapat disesuaikan dengan

keadaan pelaku dan perbuatannya.12

Dalam jarimah korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan

bagi hakim dalam menentukan besarnya hukuman, pertana, merampas harta

orang lain, kedua, penghianatan dan penyalah gunanaan wewenang, ketiga,

kerjasama dalam melakukan kejahatan. Dalam menentukan hukuman, seorang

hakim hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip tentang tindak pidana Islam,

yaitu:

1. Hukuman hanya dijatuhkan pada orang yang berbuat jarimah bukan pada

orang yang tidak melakukan tindak kejahatan.

2. Adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur

kesengajaan dalam melakukan kejahatan, akan tetapi bukan berarti hukum

karena kejahatan melainkan hukuman untuk kemashlahatan dan bersifat

mendidik.

3. Hukuman hanya akan dilakukan apabila kejahatan tersebut secara

meyakinkan telah diperbuatnya.

12 Topo Santoso, menggagas Hukum Pidana Islam; penerapan pidana Islam dalam konteks modernitas, (Bandung: Asy-Syamil, 2000), cet ke-I, h.189.

71

4. Berhati-hati dalam menghukum, membiarkan tidak dihukum dan

menyerahkan hukumannya kepada Allah apabila kurang bukti.13

Hukuman yang didasarkan pada pertimbangan hakim (imam) adalah

ta’zir karena ta’zir dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada

pelakunya demi menjaga kemashlahatan manusia itu sendiri. Untuk

terwujudnya kemashlahatn itu tentunya berat dan jenis pidananya ditetapkan

harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Jadi kebebasan hakim

adalah kebebasan bergerak dalam batas kemashlahatn karena undang-undang

tidak menetapkan ketentuan pidana korupsi yang pasti, akibatnya

kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan yang bersifat mencolok sulit

untuk dihindari.

Dengan demikian bahwa dalam hukum Islam pun diatur adanya

kebebasan hakim. Yang jadi permasalahannya adalah, apakah dalam

penerapan pidana bagi pencuri dibolehkan adanya kebebasan atau tidak,

karena tindak pidana ini termasuk tindak pidana hudud, yaitu tindak pidana

yang sejenis, jumlah dan hukumannya ditentukan oleh syariat.

13 Isma’il Marzuki, Filsafat Hukum Islam¸(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2, h. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Terjadi disparitas pada kasus tindak pidana korupsi pada kasus Drs. Tri

Witjaksono S., M.Si dimana hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara serta

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari putusan

tersebut, terbukti telah terjadi disparitas yang mencolok disebabkan majelis

hakim yang memutus perkatara tersebut.

2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya disparitas dalam pemidanaan kasus

korupsi adalah bersumber dari persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan

yang sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang

hakim yang berfikir bahwa tujuan pemidanaan hanya bisa dicapai dengan

pidana penjara, namun dilain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain

berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik akan lebih baik dan

lebih efektif dari pada aliran positif akan memidana lebih berat, sebab ia

berpendapat bahwa pidana itu harus sesuai dengan kejahatan. Sebaliknya

72

73

hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan karena

orientasinya bukan lagi kejahatan akan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya disparitas pemidanaan

dalam penegakan hukum di Indonesia ditempuh melalui dua pendekatan,

yaitu pendekatan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dan pendekatan

untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas itu sendiri. Untuk pendekatan

pertama diantaranya, yaitu menciptakan pedoman pemidanaan bagi hakim,

meningkatkan peran Pengadilan, menetapkan peringkat keseriusan tindak

pidana bagi legislative, memaksimalkan peran lembaga hakim majelis

(minimal 3 orang), selektif dalam menjaring calon-calon hakim professional

dan handal serta pelatihan secara kontinu bagi hakim, dan ada baiknya juga

dibentuk lembaga khusus untuk hakim yang menangani kasus korupsi supaya

mereka memiliki “sentencing standars” tentang jumlah dan jenis vonis

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya mengenai pendekatan

kedua dapat dilakukan melalui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

4. Dalam penghukuman tindak pidana korupsi hukuman harus diterapkan harus

sesuai dengan perbuatan pelaku meskipun tidak disenangi demi mencapai

kemashlahatan bagi individu dan masyarakat. Allah Swt telah menetapkan

dalam Al-Qur’an tentang hukuman bagi pelaku hirabah yaitu berupa hudud.

Hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tanpa

diubah, ditambah, dan dikurangi apabila tindak pidana telah terbukti secara

meyakinkan di sidang pengadilan.

74

B. Saran-saran

1. Sebagai suatu lembaga yang menaungi seluruh lembaga peradilan di

Indonesia sesudah keluarnya Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Mahkamah

Agung harusnya lebih memprioritaskan pembangunan mutu sumber daya para

hakim yang akan menjadi barometer penilaian kualitas penegakan hukum di

Indonesia.

2. Adanya lembaga hukum ataupun lembaga peradilan yang adil dan bersih dari

segala bentuk perbuatan korupsi sehingga dalam penegakan hukum akan

berjalan baik dan hukum akan menemukan sebuah kebenaran dan kesalahan.

Dan hukuman yang diberikan kepada pelaku haruslah sesuai dengan

perbuatannya yaitu hukuman yang setimpal dan sesuai dengan undang-undang

yang berlaku serta dalam penjatuhan hukuman tidak pandang bulu.

3. Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi harus mampu

dan memiliki keberanian moral dalam menjatuhkan putusan, lebih-lebih untuk

hukuman yang akan menimbulkan kontroversi dalam pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 Alatas, Syed Husain, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3S, 1987 Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika 2007, cet, ke-1. Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2002 Bamualim, Chaider S,. dan ed. Muslimin, JM., Pendidikan Anti Korupsi di

Perguruan Tinggi Islam Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang,

Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005, Cet ke-2 Hamzah, Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta:

Sinar Grafika 1985 ----------, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ----------, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia 1984 Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. Ke-2. Harahap, Krisna, Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung Bandung, PT. Grafiti,

2006. Hasanuddin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Press, 2003, h. 15. Irfan, Nurul Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih

Jinayah, Disertasi diterbitkan oleh sekolah Pascasarjana, UIN Syahid Jakarta, 2008

Kejaksaan Agung, Himpunan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, Jakarta:

Kejagung RI, 1981.

75

76

Kholiq, M.Abdul, Buku Pedoman kuliah hukum pidana, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2002

Klitgard, Robert, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Koeswadji, Hermain Hadiati, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak

Pidana Korupsi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994 Lopa, Baharuddin, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Kompas

Media Nusantara, 2002 ----------, permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia,Jakarta: Bulan Bintang,

1987 Lubis, Mochtar. Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LB3ES, 1995. Maheka, Arya, KPK komisi pemberantasan korupsi (Mengenali dan Memberantas

Korupsi) Marpaung, Leden. Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan Jakarta:

Djambatan, 2001. Marzuki, Isma’il, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985, cet. Ke-1 ---------- Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: badan penerbit UNDIP,

1995, cet. Ke-1. ---------- dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet ke-3 Muslich Wardi, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta, sinar Grafika, 2005, cet ke-1

h.91 Na’im, Mashuri, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmar, NU melawan korupsi: kajian

tafsir dan fiqih, Jakarta: PB Nahdhatul Ulama, 2006 Noeh Fuad, Munawar, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, Jakarta: Zikrul

Hakim, 1997 Prakoso, Joko dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana

Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia INDONESIA, 1985

77

Said, Sudirman dan Nizar Suhendra, korupsi dan Masyarakat Indonedsia dalam

Hamid Basyaib, mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Aksara 2002

Santoso, Topo, menggagas Hukum Pidana Islam; penerapan pidana Islam dalam

konteks modernitas, Bandung: Asy-Syamil, 2000, Cet. Ke-1 Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraannya, Jakarta:

Alumni Ahaem Petehaem,1996, cet. Ke-4. Soewartoyo, Juniadi Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran

Pengawasan dan Penanggulangannya, Jakarta, Restu Agung,1992. Sugandi, R., KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.1981, Cet ke-1. Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:

Djambatan, 2001 Utrecht, E. dan M. S Djindang, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan,

1983, cet Ke-11 Wahbah Al Zuhaily, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh, Damsyiq: Dar al Fikr, 1989, h.

20 Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet ke-II “Kejahatan Semakin Marak, Pemerintah Bingung”, KOMPAS, 24 September 2005,

h.6. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Nomor 18 tahun

1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 besaran denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali

Al-Qur’an karim dan terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 2000, cet ke-1 Harkrisnowo, Harkiatuti, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan Proses

Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, hukum Online, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada FH UI di Depok

Lihat Antara lain: Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga 1984, cet. Ke-2, h.27 dan Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, cet Ke-1

78

Achyar, Zein, Larangan Al-Qur’an Bersyubhat dengan Koruptor, http://masjidrayabatam.net, Senin 14 Agustus 2008

Artikel di Akses Pada 5 juni 2009. http: //serumpun kata selumbung cerita. blogspot.

Com /2009 /03 /tafsir-ayat-korupsi .html http://www.almanhaj.or.id/content/2413/ slash/0

http://masjidrayabatam.net/

http://serumpunkataselumbungcerita.blogspot.com/2009/03/tafsir-ayat-korupsi.html

http://serumpunkataselumbungcerita.blogspot.com/2009/03/tafsir-ayat-korupsi.html

http://www.almanhaj.or.id/content/2413/

HASIL WAWANCARA

DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI DALAM PANDANGAN

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

(Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Nara Sumber : Ida Bagus Dwiyantara, SH. MH

Jabatan : Hakim Humas

Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hari/ Tanggal : Senin, 26 April 2010 pukul 15.00 WIB

Petikan wawancara penulis:

1. Sejak kapan bapak ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

“Saya ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan SK

kepindahan saya pada bulan Maret 2002. Baru mulai masuk kerja pada

tanggal 25 Juni 2002”.

2. Sebagai seorang hakim, sudah berapa lama bapak menjalani propesi ini?

“Sebagai seorang hakim, saya sudah cukup lama kira-kira saya sudah

menjabat selama 17 tahun. Awalnya saya bertugas sebagai hakim di PN

Manokwari dari tahun 1993-1996 dan setelah itu saya pernah bertugas di PN

Sleman tahun 1997-2003”.

3. Bagaimana peran yang dimainkan PN Jakarta Selatan dalam menjaga

kemandirian hakim dan menciptakan peradilan yang bersih dan

berwibawa?

“Hakim mempunyai kewenangan untuk memutus perkara dan tidak boleh

diitervensi oleh siapapun juga, termasuk Ketua Pengadilan sekalipun”.

4. Pada waktu akan memutus perkara khususnya perkara korupsi apakah

bapak pernah merasa ditekan/ diintimidasi?

“Selama menangani perkara korupsi sampai sekarang, saya belum pernah

diintimidasi secara fisik, tetapi saya pernah diintimidasi secara psikologi.

Saya pernah menerima telepon gelap dari orang yang tak dikenal.

Namun sudah menjadi prinsip saya dan teman-teman haikm lainnya untuk

tidak gentar dalam menghadapi resiko sebuah profesi yang mulia ini,

sekalipun nyawa taruhannya kami tetap mengedepankan kebenaran”.

5. Indonesia menganut aliran hukum modern, yang berarti mengakui

adanya disparitas pemidanaan, Ahli Hukum pidana mendefinisikannya

Disparitas pemidanaan (disparity of sentencing) adalah penjatuhan

pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh haki terhadap:

a. Tindak-tindak pidana yang sama

b. Tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat disebandingkan

tanpa dasar pembenaran yang sah

c. Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari seorang.

Bagaimana menurut bapak, setujukah bapak dengan adanya

disparitas?

“Disparitas pemidanaan dalam sistem hukum kita tidak dapat dihindari”.

6. Bagaimana pendapat bapak tentang disparitas yang terjadi dalam sistem

hukum pidana kita?

“Disparitas pemidanaan dalam sistem hukum pidana kita tidak dapat

dihindari lagi, sehubungan aliran modern yang kita anut, namun suatu

keharusan bagi hakim untuk selalu memutus perkara dengan seadil-adilnya

karena setiap orang dipandang sama dihadapan hukum serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah tempat para

pencari keadilan, oleh karena itu wajar apabila dalam suatu putusan

persidangan peradilan ada perkara yang dimenangkan dan ada pihak yang

kalah. Yang menang berhak mendapatkan haknya dan yang salah harus

dikanakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah

diperbuatnya. Pada prinsipnya setiap perkara yang diajukan akan diproses,

dibuktikan dan diputus dengan berpedoman pada aturan hukum pidana yang

berlaku”.

7. Berdasarkan kasus ini, menurut bapak apa yang menjadi penyebab

timbulnya disparitas pemidanaan itu?

Disparitas pemidanaan tidak hanya terjadi untuk putusan pengadilan negeri

saja, tetapi dapat juga terjadi pada putusan pengadilan tinggi. Karena di

dalam hukum kita diatur bahwa yang membuat putusan bukan sebuah tim,

namun adalah majelis hakim yang dpat terdiri dari 3 orang hakim atau untuk

kasus yang lebih heboh/ berat bisa mencapai 5 orang hakim den gan syarat

jumlahnya harus ganjil, sebagaimana yang dicontohkan dalam majelis hakim

perkara Akbar Tanjung. Jadi sejauh mana pemahaman dan pengetahuan

hakim terhadap perkara sejauh itulah nantinya nilai keadilan yang terkandung

dalam putusan yang dihasilkan”.

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban seorang hakim terhadap

putusan yang dibuatnya dalam persidangan?

“Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral

kepada Tuhan YME, namun kenyataannya ada juga hakim yang tersangkut

perkara suap. Semua itu kembali kepada diri hakim itu sendiri, tetapi kita

tidak dapat menuduh mereka terlabih dahulu sebelum pengadilan

menjatuhkan vonis kepada mereka”.

Documents

DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI … · Itulah sebabnya pemidanaan harus ... keadilan sosial (social justice) di dalam sebuah Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan