Diselenggarakan oleh:

INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER

On line ZOOM – 10 JULI 2020

TATA WIJAYANTA

SH., MHUM (UGM), PhD/Doktor Falsafah (UKM Malaysia)

Guru Besar (Hukum Acara Perdata – Acara Kepailitan)

Mediator (PMI UGM & MA RI); Sertifikasi Kurator (AKPI)

Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (UGM)

Auditor Hukum (CLA), C.LDD.

.

081227972065

081227972065

tatawijayanta

@TataWijayanta

tatawijayanta

Tata Wijayanta

Official mail : wijayanta@mail.ugm.ac.id

Altf, mail : tata_wijayanta@yahoo.com

Altf mail : Tatawijayanta84@gmail.com

LITIGASI

NON LITIGASI AKTA NOTARIS

musyawarah

Pengadilan Pradoto

Pasca Kemerdekaan

Istilah:

- Mediasi

Kamus PopulerIlmiah Lengkap

- Penengahan

- PERDAMAIAN

MEDIASI

(musyawarah – perdamaian)

- Sudah ada sejak jaman nenekmoyang

- Sebagai bagian dari proses hidupbermasyarakat,

- Merupakan tradisi masyarakat di semua belahan dunia

- Simpel dan sederhana

- Diperankan oleh pihak ke-3 sebagaipenengah ; ketua suku, RT, tokohmasyarakat

- Tak perlu berlatar belakang keilmuanhukum

- Kemampuan komunikasi

Negara negara di Asia mempunyai kesamaan dalam preferensi penyelesaian sengketa:

Confucianism: Chinese, Korean, Hong Kong, Singapore and Japanese

Musyawarah: Indonesia, Malaysia

Panchayat: India, Nepal, Pakistan Bangladesh

Yang dicari: penyelesaian sengketa yang voluntary and consultative yang berorientasi padakeharmonisan, fleksibel dan keuntungan bersama

Menyelesaikan sengketa ke pengadilan dianggapsebagai usaha untuk merusak/mengakhirihubungan bisnis

Litigasi di pengadilan tidak untuk mencaripenyelesaian tapi semata mata untukmendapatkan hak

Privasi/harga diri lebih dihargai

Ameriksa Serikat telah mendukung

lembaga penyelesaian sengketa secara

formal oleh hukum positif, berupa

DISPUTE RESOLUTION ACT yang

dikeluarkan pada saat pemerintahan

Presiden Jimmy Carter pada tanggal 12

Februari 1980

Berbagai macam jenis sengketa dapat

dimediasikan, baik jenis sengketa yang

bersifat umum maupun jenis sengketa

yang bersifat khusus, seperti sengketa

perceraian dan sengketa bisnis.

MEDIASI DI US

MEDIASI DI JEPANG

Era Taisho Undang-undang penyewaan tanah dan rumah

(1922) Sebagai model pada undang-undangmediasi selanjutnya, terbatas pada perkotaan dan bidang-bidang (perkara) tertentu. Digunakan pada masa rekonstruksi kerusakan akibat gempa bumibesar Kanto tahun 1923.

UNDANG-UNDANG PENYEWAAN LAHAN PERTANIAN (1924). UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) PERDAGANGAN (1926)

keputusan arbitrase dengan komisi mediasi (chotei).Era Showa (sebelum perang)UNDANG-UNDANG ARBITRASE TEMPORER HUTANG FINANSIAL (1932) – mediasi (choteI) sebagai pengganti pengadilan.UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) MASALAH PERSONAL (1939) – perkara-perkarakeluarga, komisi mediasi (chotei) beranggotakan priadan wanita. Undang-undang perdata khusus saat perang (1942) –mediasi (chotei) diterapkan pada seluruh perkaraperdata.

Era Showa (setelah perang)

UNDANG-UNDANG PENGADILAN KELUARGA (1947). UNDANG-UNDANG MEDIASI (CHOTEI) PERKARA PERDATA (1951).

Keputusan bahwa mediasi sebagai pengganti pengadilan adalah menyalahikonstitusi (1960).

Revisi Undang-undang mediasi (chotei) perkara perdata (1974) – perbaikan (sistem) pemilihan anggota komisi mediasi (chotei).

Era Heisei

Pendirian pusat arbitrase pada pertemuan ke-2 asosiasi pengacara di Tokyo (1990).

Proposal prinsip-prinsip penanganan perkara perdata melalui mediasi (chotei) (1993).

MEDIASI DI SINGAPURA

& INDONESIA

Singapura

mengenal

konsepsi

penyelesaian

sengketa

nonlitigasi sejak

tahun 1966, yang

termuat dalam

subordinate

Rules 1966.

UU Mediasi 2017

Ketentuan ini

mengatur bahwa

sebelum para

pihak melanjutkan

keinginannya

membawa

sengketa ke

pengadilan,

hendaknya terlebih

dahulu menempuh

jalur penyelesaian

antar pihak, oleh

sebab itu

singapura

mempunyai Court

Mediation Centre

Di Singapura dikembangkan pula Night

Court Mediation yang ditujukan bagi pihak-

pihak yang hanya mempunyai waktu setelah

mereka bekerja pada siang hari. Kasus-

kasus yang diselesaikan pada umumnya

kasus-kasus keluarga (family cases).

Keberhasilan mediasi sengketa bisnis

90%

- Ada bbrp perart perUU berkaitan dengan mediasi

- bukan merupakan UU Mediasi

- UU & HIR hanya mengatur satu pasal

- Sema bukan peraturan perundang-undangan

- Perma mengatur prosedur acara

- Dua Perma yang terakhir : imperatif

- Perma bukan merupakan UU

Pengaturan

- HIR/Rbg (Pasal 130 HIR/158 RBg)

- UU No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase & APS

- Sema No. 1 Th. 2002

- Perma No. 2 Tahun 2003

- Perma No. 1 Tahun 2008

- Perma No. 1 Tahun 2016

AMERIKA :

Dispute Resolution Act

JEPANG :

Undang-undang Penyewaan Lahan Pertanian (1924);

Undang-undang Mediasi (Chotei) Perdagangan (1926);

Undang-undang Mediasi (Chotei) Masalah Personal (1939)

Malaysia

UU Mediasi 2012

SINGAPORE:

Subordinate Rules 1966

UU Mediasi 2017

UU MEDIASI

INDONESIA ????

Het Herzien Inlandch Reglement (HIR) – Stb. 1941 – 44 /

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) – 1927 - 227

Pasal 130 HIR/158 RBg

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri

dengan pertolongan ketua akan memperdamaikan mereka;

Jika persidangan yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang,

diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan

menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan dijalankan sebagai putusan

yang biasa

UU No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase & APS (LN 1999 - 138 TLN 3872)

Pasal 1 angka 10

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli.

Pasal 6 (lihat dalam UU)

Sema No. 1 Th. 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.) (Sema

tentang Mediasi)

Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

EKSISTING PENGATURAN MEDIASI DI INDONESIA

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

- menderogat Perma No. 1 Th. 2008 (dan peraturan yang lain)

- IMPERATIF (= Perma No. 1 Th. 2008)v pengadilan di lingkungan MA (Ps 2)

v wajib mengikuti prosedur mediasi (Ps 3 ayat (1) jo Ps 17 ayat (1)

v ancam batal demi hukum putusan

- PERATURAN/HUKUM ACARA MEDIASI (di Pengadilan)

- mengintegrasikan Mediasi dalam pemeriksaan di Pengadilan

- dimulai dengan gugatan ke pengadilan

- sengketa yang pilihan hukum, pilihan forum dan locus nya dalam

kedaulatan/menurut hukum Indonesia

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan

dibantu oleh Mediator.

Perma No. 1 Th. 2016 memberikan kemungkinan tatacara

penyelesaian sengketa melalu mediasi (di luar pengadilan) (Bab

VII – Ps 36-37)

PERMA NO. 1 Th. 2016

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dikeluarkan : 4 Feb 2016 (BN RI 2016 No. 175)

Terdiri 9 Bab dan 39 pasal

BAB I : Ketentuan Umum

- Ps 1

BAB II : Pedoman Mediasi di Pengadilan

- Ps 2 sd. Ps. 12

BAB III : Mediator

- Ps 13 sd. Ps 16

BAB IV : Tahapan Pramediasi

- Ps 17 sd. Ps 22

BAB V : Tahapan Proses Mediasi

- Ps 23 sd Ps Ps 32

BAB VI : Perdamaian Sukarela

- Ps 33 sd. Ps. 34

BAB VII: Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi

- Ps. 35

BAB VIII : Perdamaian di Luar Pengadilan

- Ps. 36 sd Ps 37

BAB IX: Penutup

- Ps 38 sd Ps 39

Ada pengaturan mediasi

bentuk UU tapi bukan

merupakan UU tersendiri

(UU Mediasi) : US,

Jepang, Singapore)i

SEMA & PERMA

Prosedur

beracara/pedoman

beracara

Satjipto Rahardjo:

tidak setiap peraturan hukum merupakan kaidahhukum

suatu kaidah hukum itu isinya berupa perintah ataularangan

untuk memastikan, apakah di situ kita menjumpaisuatu norma hukum atau tidak, keduanya bisa dipakaisebagai ukuran.

dengan patokan ini, ternyata tidak semua peraturanhukum itu mengandung norma hukum di dalamnya.

Beberapa peraturan yang tidak mengandung normaadalah: Peraturan-peraturan yang termasuk ke dalam

HUKUM ACARA. Peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan

pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum. Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi

atau merubah isi dari peraturan lain. Peraturan-peraturan yang hanya munjuk kepada

peraturan lain.

Indonesia-Singapura Teken

Perjanjian Investasi Bilateral

Interaksi/hubungan

SENGKETASENGKETA

PILIHAN HUKUM & FORUM

MEDIASI ?

MEDIASI

sepakat

sepakat

EMPIRIS

MEDIASI SBG PILIHAN

HUKUM & FORUM

Setiap negara punya

hukum & forumnya

sendiri

Mempunyai kedaulatan

pilih

masing-

masing

Sumber hukum :

(Indonesia)

1. Undang Undang

2. Kebiasaan

3. Traktat/Perjanjian

Internasional

4. Yurisprudensi

5. Doktrin

6. Perjanjian

Civil Law System

LEGISME

Treaty

(SCoM)

Sumber hukum

terbentuk

Konvensi Mediasi Singapura , secara

resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Kesepakatan Penyelesaian

Internasional yang dihasilkan dari

Mediasi yang diadopsi pada tanggal 20

Desember 2018 dan dibuka untuk

ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2019

Konvensi Mediasi Singapore perjanjian

internasional mengenai pengakuan

penyelesaian yang dimediasi

Majelis Umum PBB mengadopsinya pada 18

Desember 2018, Konvensi dibuka untuk

ditandatangani oleh semua Negara pada 7

Agustus 2019, ketika ditandatangani oleh 46

negara

Konvensi akan mulai berlaku pada 12

September 2020, yaitu enam bulan setelah

penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga.

Perjanjian Internasional merupakan istilah

umum untuk menjyatakan perjanjian antar

hukuminternasional

Dalam Bahasa Inggris Perjanjian

Internasional dapat digunakan untuk

menyebut Convention, Treaty, Agreement,

Declaration, Protocol, Memorandum of

Understanding (MoU) dll, meski masing-

masing mempunyai sedikit perbedaan

Konvensi Mediasi Singapura , secara resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Kesepakatan Penyelesaian

Internasional yang dihasilkan dari

Mediasi yang diadopsi pada tanggal 20

Desember 2018 dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2019

Konvensi Mediasi Singapore perjanjian

internasional mengenai pengakuan

penyelesaian yang dimediasi

Majelis Umum PBB mengadopsinya pada 18

Desember 2018, Konvensi dibuka untuk

ditandatangani oleh semua Negara pada 7

Agustus 2019, ketika ditandatangani oleh 46 negara

Konvensi akan mulai berlaku pada 12

September 2020, yaitu enam bulan setelah

penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga.

Perjanjian Internasional merupakan istilah umum untuk menjyatakan perjanjian antar hukuminternasional

Dalam Bahasa Inggris Perjanjian Internasional dapat digunakan untuk

menyebut Convention, Treaty, Agreement, Declaration, Protocol, Memorandum of Understanding (MoU) dll, meski masing-

masing mempunyai sedikit perbedaan

NEGARA PENANDATANGAN KONVENSI

Tertanda : 7 Agustus 2019 (penandatangan pertama)

Lokasi : Singapura

Tertutup : 20 Desember 2018 (diadopsi oleh PBB)

Efektif : 12 September 2020

Kondiisi : 3 ratifikasi

Penandatangan : 52

Para Pihak : 3

Depositari : Sekretariat jenderal PBB

Bahasa : Bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol

Resolusi Majelis Umum 73/198

Konvensi PBB tentang Perjanjian Penyelesaian Internasional

yang Dihasilkan dari Mediasi

Berisi : 16 pasal

Isi:

Pembukaan

Pasal 1. Lingkup Permohonan

Pasal 2. Definisi

Pasal 3. Prinsip-prinsip umum

Pasal 4. Persyaratan untuk Mengadakan Perjanjian Penyelesaian

Pasal 5. Alasan untuk menolak memberikan bantuan

Pasal 6 Permohonan atau Tuntutan paralel

Pasal 7. Hukum atau perjanjian lain

Pasal 8. Pemesanan

Pasal 9. Akibat perjanjian penyelesaian

Pasal 10. Depositari

Pasal 11. Tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan ,

penambahan

Pasal 13. Sistem hukum yang tidak unifikasi

Pasal 14. Pemberlakuan

Pasal 15. Perubahan

Pasal 16. Pengakhiran Perjanjian

INDONESIA BUKAN PIHAK

Pacta sunt servanda

Perjanjian Internasional merupakan

sumber hukum karena memuat

peraturan-peraturan hukum yang

mengikat secara umum bagi negara-

negara peserta

Indonesia tidak terikat Singapore

Convention on Mediation

EFEKTIF BERLAKU

12 September 2020

(dua bulan lagi)

INDONESIA BUKAN PIHAK

Sampai saat ini belum sebagai

pihak

Tidak ikut menandatangani

Apalagi meratifikasi

Konvensi ini akan berlaku

hanya sejauh para pihak dalam

perjanjian telah menyetujui

penerapan konvensi (Ps 8 ayat

(1) b)

INDONESIA HARUS MENJADI PIHAK

PERTIMBANGAN & ALASAN:

1. Mediasi perdagangan internasional sebagai metode untuk

menyelesaikan perselisihan komersial di mana para pihak

yang berselisih meminta orang ketiga atau orang-orang

untuk membantu mereka dalam upaya mereka

menyelesaikan perselisihan secara damai;

2. Mediasi semakin banyak digunakan dalam praktek

komersial internasional dan domestic sebagai alternatif

litigasi;

3. Penggunakan mediasi mediasi menghasilkan manfaat yang

signifikan, seperti mengurangi kejadian dimana perselisihan

mengarah pada penghentian hubungan komersial,

memfasilitas adminIstrasi transaksi internasional oleh pihak

komersial dan menghasilkan pengematan dalam

administrasi perdilan negara;

4. Pembentukan kerangka kerja untuk perjanjian penyelesaian

internasional yang dihasilkan dari mediasi yang dapat

diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial

dan ekonomi yang berbeda akan berkonstribusu pada

perkembangan hubungan ekonomi internasional yang

harmonis.