Disampaikan dalam Kunjungan Ilmiah Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya Jakarta 18 November 2014

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyatyang berkedudukan sebagai lembaga negara.

DPR mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; danpengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

APBN sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

RAPBN diajukan oleh Presiden untuk

dibahas bersama DPR-RI dengan

memperhatikan pertimbangan DPD-RI

Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN

yang diusulkan oleh

Presiden, Pemerintah menjalankan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara tahun yang lalu

20 Mei-pertengahan Juli

Persetujuan RAPBN selambat2nya 2 bln sebelum tahun anggaran baru

16 Agst-31 Okt

Jul-Agst

Pembahasan paling lama 1 bulan dalam masa sidang setelah RUU disampaikan.

LKPP setelah diperiksa BPK disampaikan selambat2nya 6 bln setelah th angg berakir, diselesaikan 3 bln setelah BPK menyampaikan hasil audit

Membahas PPKF dan KEM, kebijakan umum dan prioritas anggaran

Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang

sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan

APBN tahun anggaran berjalan.

Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan berupa:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi

yang telah ditetapkan; dan/atau

b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi

yang telah ditetapkan.

Perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaiman berupa:

a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang

telah ditetapkan;

b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10%

(sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;

c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya;

dan/atau

d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap

produk domestik bruto yang telah ditetapkan.

Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan

oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling

lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang

perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Rapat Paripurna DPR RI

Pengumuman dalam Rapat Paripurna ttg RUU

Perubahan APBN beserta Nota Perubahannya

dan akan dibahas oleh Badan Anggaran dan

komisi terkait.

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

1 Penyampaian Pokok-pokok RUU Perubahan APBN

2. Pembentukan:

a Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan

Pembiayaan

b Panja Belanja Negara

c Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN

Raker Komisi VII &

Komisi XI dg Mitra Kerjanya

Pembahasan asumsi dasar dalam RUU

Perubahan APBN

Raker Komisi I – XI dg

Mitra Kerjanya

Pembahasan Perubahan RKA K/L

Rapat Internal Badan Anggaran

DPR RI

Penyampaian hasil

1 Pembahasan Panja Asumsi

dasar, Pendapatan, defisit &

Pembiayaan

2 Rapat Kerja Komisi dg Mitra

Kerjanya ttg Pembahasan

Perubahan RKA K/L Perubahan

Rapat Panja

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit

&Pembiayaan dalam RUU Perubahan

APBN

Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI

Penyampaian hasil rapat kerja Komisi dg

Mitra Kerjanya ttg Pembahasan

Perubahan RKA K/L Perubahan

Raker Komisi dg

Mitra Kerjanya

Penyempurnaan

Perubahan RKA K/L

sesuai hasil

pembahasan di

Badan Anggaran

Penyampaian hasil

penyempurnaan RKA K/L

oleh Komisi dg Mitra

Kerjanya yang disetujui

dan ditandatangani oleh

Pimpinan Komisi terkait

kepada Badan Anggaran

& Menkeu untuk

selanjutnya diproses

menjadi DIPA K/L

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

1 Pengantar Ketua Badan Anggaran

2 Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja

dan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN

3 Pembacaan naskah RUU Perubahan APBN

4 Pendapat mini Fraksi sbg sikap akhir Fraksi

5 Pendapat Pemerintah

6 Penandatanganan naskah RUU Perubahan APBN

7 Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Tk.II ttg

RUU Perubahan APBN

Rapat Paripurna

1 Penyampaian laporan berisi

proses, sikap akhir fraksi, dan

hasil Pembicaraan Tk.I di

Banggar

2 Pernyataan

persetujuan/penolakan dari tiap-

tiap Fraksi secara lisan yang

diminta oleh Pimpinan Rapat

Paripurna

3 Penyampaian pendapat akhir

Presiden yang disampaikan oleh

Menteri yang mewakilinya.

DPD menyampaikan

pengawasan atas

pelaksanaan APBN

kepada DPR sebagai

bahan pertimbangan

untuk ditindaklanjuti

Sektor yang mengalami percepatan:

• Keuangan• Real estate• Jasa Sektor yang

mengalami perlambatan:

• Pertanian• Peternakan• Kehutanan• Perikanan• Manufaktur• Perdagangan• Hotel• Restoran

FAS

T

SL

OW

5,67 5,52

6,276,07

4,58

6,206,56

6,26

5,78

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

Pertumbuhan Sektor Tradable Pertumbuhan Sektor Non - Tradable

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas : dalam kurun waktu 2004-2012, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,8 %, namun sektor-sektor yang memberikan

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (sektor tradable) justru melambat

2009 2010 2011 2012 2013

Gini Ratio 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

Gini Ratio

Gini Ratio yang semakin meningkat, menunjukkan kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin melebar atau kue pembangunan selama ini lebih dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas

2009 2010 2011 2012 2013

pekerja tidak penuh (%)

31,57 33,27 34,59 34,29 36,81

Pengangguran (Juta) 8,96 8,32 7,70 7,24 7,39

-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Pengangguran dan Pekerja TidakPenuh

Tingkat pengangguran meskipun turun, namun mengalami perlambatan, akibat sumber

pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor non tradable yang kurang menyerap tenaga kerja

2009 2010 2011 2012 2013

Persentase Penduduk Miskin

14,15 13,33 12,36 11,66 11,37

-

5,00

10,00

15,00

Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin mengalami trend penurunan, akan tetapi pengurangan angka

kemiskinan tiap tahun mengalami perlambatan

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kurs BI Rata-rata 8.53 10.2 9.26 8.57 8.98 9.75 9.14 9.16 9.75 10.3 9.07 8.77 9.41 10.5 11.6

Asumsi Kurs (UU APBN) 7.50 10.2 9.90 9.00 8.60 8.60 9.90 9.30 9.10 9.40 10.0 9.25 8.80 9.30 10.5

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Ru

pia

h/

US

Do

lla

r

Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi/naik turunnya nilai tukar rupiah. Volatilitas nilai tukarrupiah yang tidak terkontrol akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian yang pada akhirnyamempengaruhi penerimaan negara.Bank Indonesia perlu menjaga volatilitas rupiah agar tak bergerak naik atau turun terlalu tajam/ekstrem.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia, Tahun 2006-2013

ICP BRENT WTI OPEC

1.260

1.092 1.072999

1.050

899931 944 954

900861

825 818

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lifting Minyak Indonesia (ribu barel per hari)

Harga minyak mentah dunia yang relatif meningkat dan lifting minyak mentah

Indonesia yang terus menurun akan semakin memberikan tekanan kepada APBN dan

Perekonomian nasional

Jenis Pajak 2008 2009 2010 2011 2012

1. Pajak Pusat 658,7 619,9 723,3 873,9 980,52

2. Pajak Daerah 36,93 125,8 152,7 193,5 205,8

3. Penerimaan SDA 224,5 45,1 47,7 63,6 81,6

4. PDB 4948,7 5613,4 6422,2 7427,1 8241,9

Tax Ratio Alternatif 1 13,3% 11,0% 11,3% 11,8% 11,9%

(Pajak Pusat saja) = 1:4

Tax Ratio Alternatif 2 14,1% 13,3% 13,6% 14,4% 14,4%

(P. Pusat + P. Daerah) = (1+2):4

Tax Ratio Alternatif 3 18,6% 14,1% 14,4% 15,2% 15,4%

(P. Pusat+P. Daerah+SDA)

Perhitungan Tax Ratio Indonesia

Penerimaan Perpajakan

Belum Optimal

Indonesia tertinggal dalam hal

pengumpulan pajak. Dengan

tax ratio hanya 12 %, kita

tercecer dg Philipina 14,4 %,

Vietnam dan India 15 %,

Malaysia 15,5 %, Tiongkok dan

Thailand 17 %. (A.Tony

Prasetiantono, Kompas 7

Agustus 2014)

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Wajib Pajak 10.682.099 15.911.576 19.112.590 22.319.073 24.812.569

Jumlah Pembayar pajak 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 9.482.480

Persentase WP taat Pajak 19,6% 34,0% 42,9% 41,8% 38,2%

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Petugas Pajak 31.269 31.824 32.741 31.736 31.316

Jumlah Wajib Pajak 10.682.099 15.911.576 19.112.590 22.319.073 24.812.569

Ratio Petugas terhadap WP 1 : 342 1 : 500 1 : 584 1 : 703 1 : 792

Persentase WP taat Pajak

Ratio Pertugas Pajak terhadap Wajib Pajak

Extra Effort dari Pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan persentaseWP yang taat pajak.

Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pajak merupakan kebutuhanmendesak

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

2010 2011 2012 2013 2014

Trend Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Subsidi Energi

(Triliun Rp)

Subsidi BBM Subsidi Listrik

Subsidi Energi Belanja Pemerintah Pusat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

11,8118,69 20,97 18,47 19,25

8,26

10,23 9,368,79 8,11

79,9371,08 69,67 72,74 72,64

Persentase Subsidi BBM & Subsidi Listrik terhadap Belanja Pemerintah Pusat

Subsidi BBM Subsidi Listrik Belanja Pusat Lainnya

Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, alokasi belanja subsidi BBM mencapai 17,84 persen dari Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar Rp183 triliun setiap tahunnya dan

Subsidi Listrik 8,95 persen atau Rp89,29 triliun setiap tahunnya

Perbandingan Konsumsi Bensin Pada 3 Kelompok Rumah Tangga (60% RT di Indonesia yang merupakan pengguna premium)

30% Terbawah 40% medium 30% teratas

6,5% 30,9% 62,6%

Sumber : Uka Wikarya, Peneliti LPEM FEUI,2012

Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53 persen dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi. Itu berarti lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh orang kalangan menengah ke

atas. Sedangkan, sekitar 40 persen dikonsumsi oleh sepeda motor. Angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke

bawah hanya menikmati 3 persen subsidi BBM. (BPH Migas, 2013)

SUBSIDIDINILAI TIDAK

TEPAT SASARAN, TI

DAK ADIL ATAU TIDAK BERPIHAK

PADA GOLONGAN EKONOMI

LEMAH

Alternatif Solusi : Diperlukan sebuah kebijakan untuk menekan beban anggaran subsidi, seperti kenaikan

harga secara bertahap yang diikuti oleh kebijkan mitigasi lainnya.

Kebijakan kenaikan harga harus diikuti dengan kebijakan percepatan pengembangan danpenggunaan energi alternatif dan infrastruktur pendukungnya

Pilihan kebijakan tersebut, juga HARUS disosialisasikan dan diedukasikan kepadamasyarakat secara jelas, terukur dan efektif

APBNAnggaran

Pendidikansebesar 20%

dariAPBN/APBD

DAU min 26% dari penerimaan

dalam negerinetto

DBH sesuai UU No. 33 Tahun

2004

AnggaranKesehatan

sebesar 5% dariAPBN Dana Otsus 2%

dari DAU Nasional

Dana Keistimewaan

DIY

Dana Desa 10% dari Dana

Transfer Daerah

• Dengan adanya mandatoryspending menyebabkanruang fiskal (fiscal space)makin terbatas, khususnyauntuk alokasi anggaran kejenis belanja yang dapatlebih produktif.

• Keterbatasan fiscal spaceberisiko membuat APBNtidak dapat berfungsisecara optimal.

• Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat, Tahun 2008-2013 (%)

• Kecenderungan dalam setiap pembahasanRUU yang mengamanatkan pembentukanlembaga baru(badan/lembaga/komisi/dewan)berimplikasi pada penambahan alokasianggaran yang sifatnya mengikat.

APBN 2015 merupakanAPBN transisi, yang hanyamemuat base line budgetdan memberikan ruang bagipemerintahan baru untukdapat menyesuaikan denganvisi misinya

Asumsi dasar ekonomi makro mencakupvariabel-variabel yang memiliki dampaksignifikan terhadap postur APBN, meliputipertumbuhan ekonomi, inflasi, nilaitukar, suku bunga SPN, harga minyak,dan lifting minyak. Sejak tahun 2013,asumsi dasar tersebut ditambahkandengan asumsi lifting gas, karenaterdapatnya fakta bahwa produksi gasterus meningkat dan peranannya dalammenyumbang penerimaan minyak bumidan gas bumi semakin meningkat.. Asumsi dasar tersebut dapat menjaditarget yang harus dapat dicapai. Berkaitandengan itu, menjaga stabilitas ekonomimakro menjadi keharusan dalam rangkamengamankan pelaksanaan APBN.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui Perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. tujuan diantaranya, Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah; Mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah; Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan penerimaan daerah; Memperluas pembangunan infrastruktur daerah.

Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya