DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan Oleh :

Ir. EPPY LUGIARTI, MP.KASUBDIT PKK

BAB IVTUGAS DAN FUNGSI

POKJANAL PROV, KAB/KOTA

PERMENDAGRINO.54 TH. 2007

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM, KELEMBAGAAN, SDM PENGELOLA POSYANDU

BAB VIKEPENGURUSAN

POKJANAL PROV, KAB/KOTA

SEKRETARIAT

PUSAT DI DITJEN PMD,

PROV DAN KAB/KOTA DIDINAS/BADAN/ KANTORPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masy : Fungsi koordinasi pembinaan, pergerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan, advokasi, pemantauan dsb. Dinas Kesehatan: pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan ( distribusi kartu KMS, obat2an, vitamin) dukungan bimbingan kes dll BKKBN : Penyuluhan dan pergerakan peran serta masyarakat dlm KB, penyedian alat konrasepsi dll Dinas Pendidikan : Pergerakan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), fasilitasi pendidik, penyediaan alat didik dl PKK : Pendayagunaan kader, pergerakan peran serta masyarakat melalui kader PKK, penyuluhan dllSektor- sektor lainnya

TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU

1. Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab POKJANAL POSYANDU;

2. Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN: 1. KADER PADA TINGKAT OPERASIONAL DAPAT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN (EVALUASI), 2. PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN MELALUI PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASIL ANALISIS DATA.

POSYANDU

POKJANAL POSYANDU PUSAT

POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA

POKJANAL POSYANDU PROV

DATA DAN KEG POSYANDU

INTERVENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL

INTERVENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI

INTERVENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA

POKJA POSYANDU DESA/KEL

POKJANAL POSYANDU KEC

INTERVENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN

POSYANDU

POKJANAL POSYANDU PUSAT

POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA

POKJANAL POSYANDU PROV

POKJA POSYANDU DESA/KEL

POKJANAL POSYANDU KEC

Perangkat komputer

33 Perangkat komputer

314 Perangkat komputer

FASILITASI KOMPUTER DAN BINTEK OPERATOR SIP

TA. 2008 S.D 2010

33 PROVINSI

314 KAB/KOTA

• RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR KOMPUTER SIP

• RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP

• TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL SIP

• ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP• PERANGKAT KOMPUTER TIDAK BISA

DIPERGUNAKAN

• RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR KOMPUTER SIP

• RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP

• TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL SIP

• ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP• PERANGKAT KOMPUTER TIDAK BISA

DIPERGUNAKAN

1. TERHAMBATNYA PELAPORAN2. BELUM OPTIMALNYA

PEMANFAATAN SIP DI SETIAP JENJANG PEMERINTAHAN

1. TERHAMBATNYA PELAPORAN2. BELUM OPTIMALNYA

PEMANFAATAN SIP DI SETIAP JENJANG PEMERINTAHAN

UPAYA YG DILAKUKAN POKJANAL POSYANDU

PUSAT

TAHUN 2012

RAPAT KOORDINASIPOKJANAL PROVINSI

KAB/KOTA

Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota

Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan

Kab/kota

Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan

anggaran) dalam Pengelolaan SIP

Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan

Pemanfaatan SIP

1 RAKOR POKJANAL PROVINSI

OPERATOR SIP PROVINSI

OPERATOR SIP KAB/KOTA

Meningkatnya kompetensiOperator dlm pengops SIP

Meningkatnya entri data pelaporan SIP

Meningkatnya kontinyuitaspengops perangkat SIP

Meningkatnya penguasaanFormat SIP

2 PELATIHAN OPERATOR SIP

HONOR BULANAN

BIAYA OPERASONAL (ATK, INTERNET, RAPAT2)

MONEV (PENGAMBILAN DATA)

1 PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV

RAPAT KOORDINASIPOKJANAL PROVINSI

KAB/KOTA

Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota

Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan

Kab/kota

Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan

anggaran) dalam Pengelolaan SIP

Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan

Pemanfaatan SIP

2 RAKOR POKJANAL PROVINSI

Sejauhmana pengelolaan SIP dilakukan oleh Pokjanal Posyandu

Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu

Desa/Kelurahan?

EVALUASI

KEBERHASILAN PENGELOLAAN SIP:1.PROSES HIBAH2.PEMBINAAN PEMDA PROV3.DUKUNGAN OPERASIONAL UNT PROV DAN KAB/KOTA4.KOORDINASI LINTAS SEKTOR5.PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER)6.PEMANFAATAN HASIL SIP OLEH POKJANAL DI SETIAP JENJANG

1. PELAKSANAAN TAHUN 2012:a.TIDAK SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR DAN PELATIHAN SIP (PROV KEPRI )b.OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDUc.POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA)d.BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC)e.DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA)f.TIDAK SEMUA PROVINSI MELAPORKAN KEGIATAN (DATA TERLAMPIR)g.PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)

1. PELAKSANAAN TAHUN 2013:a.BELUM SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR SIPb.OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDUc.POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA)d.BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC)e.DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA)f.SEKRETARIAT POKJANAL PROVINSI BELUM BERFUNGSIg.BELUM ADA PROVINSI YG MELAPORKAN KEGIATANh.PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)