DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA …...Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 -2022 - 4 - 1.2 Landasan Hukum 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017-2022

- 1 -

Rw

RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS TENAGA KERJA Alamat Kantor : Jalan Siliwangi No.73 Kota Tasikmalaya


- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah Dokumen

Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya disusun mempedomani Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun

2017-2022 dengan mengacu kebijakan dan prioritas program

pemerintah Kota Tasikmalaya, serta memperhatikan Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga

Kerja Kota Tasikmalaya.

Perumusan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya tahun 2017-2022 secara pokok didasari pada

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, lahirnya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian

ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya

seterusnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah serta Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas

Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Sebagaimana yang tercantum

dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas


- 3 -

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan

transmigrasi.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman

pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Tenaga Kerja meliputi: (1)

Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja; (2)

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja; (3)

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja; dan

(4) penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat

Daerah Kota Tasikmalaya, Peraturan Walikota Tasikmalaya

tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, RPJMD Kota

Tasikmalaya tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Dinas Tenaga

Kerja Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

TasikmalayaTahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tasikmalaya.


- 4 -

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara



- 5 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


- 6 -

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 10)

17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 24 Seri E)

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);


tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012

Nomor 133);


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);


tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga

Kerja Kota Tasikmalaya;


- 7 -

24.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Tenaga Kerja adalah menyediakan dokumen perencanaan

Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022

yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Dinas Tenaga Kerja sebagai penjabaran dari RPJMD Kota

Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung Visi dan Misi Walikota

Tasikmalaya.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu tahun 2017-

2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas

Tenaga Kerja.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga

Kerja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga

Kerja yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga

Kerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

24.2 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi

dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur


- 8 -

organisasi Dinas Tenaga Kerja, sumber daya Dinas

Tenaga Kerja, kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja,

serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Dinas Tenaga Kerja.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga

Kerja

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga

Kerja, telaahan terhadap visi misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan

terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi, telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu

Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Tenaga Kerja yang mengacu kepada

tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang

tertuang dalam RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun

mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah

kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam

RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Dinas Tenaga Kerja tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan


- 9 -

sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan rencana tindak lanjut


- 10 -

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut, kemudian dijabarkan oleh Peraturan

Walikota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 tahun 2016

Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat

daerah. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan

Keuangan

3. Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :


- 11 -

a. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

6. Kelompok Jabatan Fungsional


- 12 -

Seksi Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Kelompok

Jabatan

Fungsional

l

KEPALA DINAS

U P T

Bidang Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Seksi

Hubungan Industrial

dan Penyelesaian Perselisihan Seksi

Pengupahan Dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Produktivitas

Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Seksi

Pelatihan dan

Produktifitas Tenaga Kerja

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Sub Bagian

Perencanaan

Evaluasi Pelaporan

dan Keuangan

SEKRETARIAT

Gambar. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TASIKMALAYA

Perda Kota Tasikmalaya

Nomor 61 Tahun 2016


- 13 -

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas

pokok menyelenggarakan menyelenggarakan urusan

pemerintahan tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja.

b. Perencanaan program pembinaan dan evaluasi di

bidang tenaga kerja.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kegiatan di bidang

tenaga kerja.

d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan.

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan di bidang tenaga kerja.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota

sesuai dengan tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 61 tahun 2016

Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga

Kerja Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan

sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan program kerja dinas.

(2) Rincian Tugas Kepala Dinas :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program

kerja dinas ;

b. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta

rencana strategik dan program kerja dinas untuk

mendukung visi dan misi daerah ;

c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan

kebijakan teknis operasional di bidang tenaga kerja ;


- 14 -

d. Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan

kegiatan dinas;

e. Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan

semua kegiatan unit organisasi dinas ;

f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah

atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas dinas ;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada

Walikota dalam penyelenggaraan tugas

pembangunan dan tugas umum pemerintahan di

bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah ;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan tugan dan fungsinya.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian

dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang

meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan,

serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian tugas Sekretariat :


kerja Sekretariat ;

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana program

kerja dinas ;

c. Mengelola administrasi ketatausahaan, keoegawaian,

keunagan dan barang daerah serta kerumahtanggaan

dinas ;

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public

di lingkungan dinas ;


- 15 -

e. Mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan

dan ketentuan lainnya di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

f. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di


g. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kerja dinas ;

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

yang berkaitan dengan tugas Sekretariat ;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah

di lingkungan Dinas, Pengelolaan rumah tangga,

ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan

administrasi kepegawaian serta pengembangan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;

c. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;

d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;

e. Melaksanaan pengelolaan barang milik daerah di

lingkungan dinas;

f. Mengelola kepegawaian dilingkungan dinas ;

g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan

pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

pelayanan publik di lingkungan dinas;

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan

yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian ;


- 16 -

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

dan



4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan mempunyai Tugas Pokok mengoordinasikan

penyusuanan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan

kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan :

a. Melakasanakan penyusunan rencana program kerja

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan ;

b. Mengoordinasikan penyiapan bahan oenyusunan

program kerja dinas ;

c. Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan

pelaporan program kerja dinas ;

d. Menyusun data statistik yang berhubungan dengan


e. Melaksanakan penyajian informasi dan data statistic

berhubungan dengan bidang tenaga kerja dan

transmigrasi ;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan

system informasi bidang tenga kerja dan transmigrasi

;

g. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran ;

h. Melaksanakan penatausahaan keuangan ;

i. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keungan

di lingkungan dinas ;

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan

yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan ;


- 17 -

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan


5. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

(1) Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok

menyelengaraan, penyusunan bahan kebijakan teknis,

penyelengaraan, fasilitas, pembinaan dan pengendalian

bidang pelatihan, produktivitas , penempatan tenaga

kerja dan transmigrasi.

(2) Rincian tugas Bidang Pelatihan, Produktivitas,

Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

a. Menyelengarakan penyusunan rencana program kerja

Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi ;

b. Menyelengarakan penyusunan bahan kebijakan

teknis dan pengkajian bidang pelatihan,

produktivitas, penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi ;

c. Mengoordinasikan penyelengaraan fasilitasi bantuan

bagi aspek tenga mandiri, usaha mandiri, teknologi

tepat guna, pelatihan tenaga kerja dan tenaga kerja

sukarela ;

d. Mengoordinasikan penyiapan bahan rekomendasi

pendirian lembaga pelatihan kerja (LPK), akreditasi

LPK serta penyelengaraan bursa kerja ;

e. Mengoordinasikan Penyelengaraan program

pelatihan, peningkatan produktivitas dan

keterampilan kerja ;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan fasilitas dan

monitoring penempatan tenaga kerja baik di dalam

dan luar negri ;


- 18 -

g. Mengoordinasikan penyelengaraan fasilitasi

pemagangan balik didalam dan luar negri;

h. Mempromosikan kesertaan dalam program

transmigrasi ;

i. Mengoordinasikan penjajakan kawasan transmigrasi

serta penyusunan konsep kerjasama antar daerah

dalam bidang transmigrasi ;

j. Mengoordinasikan fasilitasi pengiriman dan

pendampingan calon transmigran ke wilayah

penempatan ;

k. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi

transmigran ke wilayah penempatan ;

l. Melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan

yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketersediaan

dan Distribusi Tenaga Kerja ;

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

terkait ; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan


6. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis, pelaksanaan serta pembinaan

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

(2) Rincian tugas Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga

Kerja :


Seksi Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja;

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

dan pengkajian bidang pelatihan dan produktivitas

tenaga kerja ;

c. Melaksanakan penyusunan dan penglohan data serta

informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan

produktivitas ;


- 19 -

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan

pelatihan kerja, meliputi penyelengaraan kebutuhan

pelatihan, penyelengaraan bimbingan lembaga

pelatihan kerja, pemasaran program, fasilitas

pelatihan , hasil produksi, dan lulusan pelatihan ;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi

pendirian lembaga pelatihan kerja (LPK) ;

f. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan

produktivitas kerja melalui mekanisme Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja, Peningkatan Keterampilan

Kerja, Uji Kompetensi / Uji Keterampilan Kerja (UKK),

penerapan Teknologi tepat guna/ teknologi padat

karya dan pemagangan ;

g. Melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan

dengan Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;


yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja ;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

dan



7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Rincian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi :


Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;


dan pengkajian bidang penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi;


- 20 -

c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data

yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi ;

d. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pemagangan baik

di dalam dan luar negri ;

e. Melaksanakan penyiapan bahan informasi bursa

kerja;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi

pendirian dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK),

dan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPPTKS) dan pemberian Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA) ;

g. Melaksanakan penyiapan fasilitasi penempatan,

pengawasan dan monitoring tenaga kerja Indonesia di

luar negeri ;

h. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi

ketransmigrasian ;

i. Melaksanakan penyiapan penjajakan kawasan

transmigrasi serta penyusunan konsep kerjasama

antar daerah dalam bidang transmigrasi ;

j. Melaksanakan fasilitasi pengiriman dan

pendampingan calon transmigran ke wilayah

penempatan;

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi transmigran

di wilayah penempatan;

l. Melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan

dengan seksi penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi

Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan



- 21 -

8. Bidang PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

(1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja mempunyai tuguas pokok

menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan

teknis, penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan dan

pengendalian bidang pembinaan hubungan industrial

dan jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Rincian tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :


kerja Bidang Pembinaan Hubungan Insdustrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan

teknis dalam bidang pembinaan hubungan industrial

dan jaminan social tenaga kerja ;

c. Mengoordinasikan penerimaan dan pengkajian materi

permohonan pengesahan peraturan perusahaan

lintas kabupaten/ kota ;

d. Mengoordinasikan penerimaan, penelitian dan

pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara

pengusaha dengan serikat buruh atau pekerja serta

pengusaha dengan pekerja / buruh pada

perusahaan;

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi

ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa

pekerja/ buruh ;

f. Mengoordinasikan pencegahan dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan

penutupan perusahaan ;

g. Menyelenggarakan bimbingan system pengupahan

serta penyusunan usulan ketetapan upah minimum;

h. Menyelenggarakan pembinaan kepesertaan jaminan

social ketenagakerjaan dan penyelenggaraan

kesejahteraan pekerja/ buruh ;


- 22 -

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

yang berkaitan dengan tugas Bidang Pembinaan

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan


9. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan serta

pembinaan hubungan industrial dan penyelesaian

perselisihan.

(2) Rincian tugas Seksi Hubungan Industrial dan

Penyelesaian Perselisihan :


Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan;


dan pengkajian bidang hubungan industrial dan

penyelesaian perselisihan ;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga

kerjasama Bipartit dan LKS Tripartit;

d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data

yang berkaitan dengan pembinaan hubungan

industrial dan penyelesaian perselisihan ;

e. Melaksanakan pembinaan penyusunan Perjanjian

Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja

Bersama dan Outsourching;

f. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan

pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB),


- 23 -

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan

Perusahaan sebagai bahan pengesahan;

g. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi pencegahan

serta penyelesaian perselisihan hubunga industrial;

h. Melaksanakan monitoring terhadap norma kerja dan

perusahaan yang rawan kasus ketenagakerjaan;

i. Melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan

dengan seksi hubungan industrial dan penyelesaian

Perselisihan ;

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

yang berkaitan dengan tugas Seksi Hubungan

Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

;dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

tuas dan fungsinya.

10. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Rincian tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja :


Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;


dan pengkajian bidang pengupahan dan jaminan

sosial tenaga kerja ;

c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi

penetapan upah minimum dan penerapan system

pengupahan;

d. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepesertaan

janiman sosial tenaga kerja ;


- 24 -

e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian

penghargaan dalam bidang jaminan sosial tenaga

kerja;

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan

pengembangan upaya - upaya peningkatan

kesejahteraan pekerja/ buruh ;

g. Melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan

dengan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja ;


yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengupahan dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

dan



11. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas Pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan

Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang- undangan

serta ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Sumber daya yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

sarana dan prasarana.

2.2.1Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari

kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan

keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini

ditunjukan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang


- 25 -

digambarkan dengan jumlah PNS berdasarkan jenjang

pendidikan yang ditamatkan, (2) perkembangan jumlah

aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur.

Untuk meningkatkan pelayanan dan penyebarluasan

informasi kepada masyarakat umum melalui komunikasi,

motivasi dan edukasi diperlukan kegiatan penyuluhan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara terus

menerus, terencana dan sistematis. Oleh karena itu

diperlukan para pejabat fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung-jawab dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan

ketenagakerjaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban secara penuh.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

urusan yang diemban, Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini

tercatat sebanyak 19 personal dengan tabel sebagai

berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan

Kategori Jumlah

PNS Non

PNS

1 SMP Sederajat - - -

2 SMA Sederajat 1 - 1

3 D3 - - -

4 S1 13 - 13

5 S2 5 - 5

6 S3 - - -

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian, Januari 2018


- 26 -

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas

Tenaga Kerja Tahun 2017 di dominasi oleh tingkat

pendidikan S1 sebanyak 13 orang atau 68,4 % dari seluruh

jumlah pegawai.

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan golongan,

maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

No Golongan Jumlah

1 Golongan II 5

2 Golongan III 9

3 Golongan IV 5

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian, Januari 2018

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Tenaga

Kerja Tahun 2017 di dominasi oleh golongan III sebanyak 9

orang atau 47,4 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Merupakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung

tugas pokok dan fungsi yang dapat didayagunakan melalui

kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya

melakukan pelayanan publik pada bidang Tenaga Kerja.

Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi

berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tabel

berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

NO NAMA BARANG KONDISI

JUMLAH BAIK RUSAK

1 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)

1

1

2 Sepeda Motor 1

1

3 Karpet 1

1


- 27 -

4 Sepeda Motor 2

2


1

1

6 Filling Besi/ Metal 2 1 3

7 AC Unit 1

1

8 P.C. Unit 1

1

9 Hub 1

1

10 Modem 1

1

11 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1

1

12 AC Unit 2 1 3

13 Brankas

1 1

14 Filling Besi/ Metal 2

2

15 Kursi Putar

3 3

16 Lemari Penyimpanan 2

2

17 Transportable Water Pomp 1

1

18 AC Unit 1

1

19 Camera Digital

1 1

20 Facsimile

1 1

21 Filling Besi/ Metal 1

1

22 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2

2

23 Meja Komputer 2

2

24 Kulkas

1 1

25 Laptop 1

1

26 Meja Pelayanan 1

1

27 Kamera 1

1

28 Mesin Tik Brother 1

1

29 Mesin Penghancur kertas 1

1

30 Lemari Arsip 1

1

31 Brankas

1 1

32 Filling Kabinet 11

11

33 Lemari Locker 2

2

34 Komputer PC/ Ipad 3

3

35 Note BooK/Laptop Toshiba 2

2

36 Lap Top 1

1

37 Printer 2

2

38 Scaner

1 1

39 UPS/Stabilizer 1

1

40 Meja Biro Eselon III 1

1

41 Meja 1/2 Biro Eselon IV 7

7

42 Meja 1/2 Biro 4

4

43 Kurs Kerja Putar 2

2

44 Kurs Kerja Putar Eselon III 2

2

45 Kursi Kerja/ Jok Eselon IV 7

7

46 Kursi Kerja 1/2 Biro 4

4

47 Kursi Rapat Chitose 15

15

48 Kursi Sofa/Tamu Eselon II dan III 1

1

49 Kursi Tunggu 1

1

50 Handycam 1

1


- 28 -

51 LCD Infocus 1

1

52 Wireless 1

1


3

54 Komputer PC 1

1

55 Laptop 1

1

56 hardisk ekternal 500 gb 2

2

57 rak arsip 2

2

58 tabung gas 1

1

59 kompor gas 1

1

60 gorden 1

1

61 tong sampah terpilah 2

2

62 komposter 1

1

63 printer 2

2

64 sepeda motor 1

1

65 Sofa / Kursi Tamu/Zice 3

3

66 Alat Pendingin / AC 6

6

67 Laptop 3

3


3

69 TV LED + Braket 2

2

70 Mesin Penghancur kertas 2

2

71 Antena TV 2

2

72 Printer 2

2

73 Laptop 1

1

74 Lemari Arsip 1

1

75 Kursi Rapat Chitose 17

17

76 Meja Rapat 1

1

77 Papan Pengumuman 1

1

78 Papan Nama Kantor 1

1

79 Mesin Absensi Finger Print 1

1

80 Sepeda Motor 1

1


1

1

82 Tangga Aluminium 1

1

83 Water Turn 1

1

84 Server 1

1


1

86 Keyboard & Mouse 1

1

87 Window Server 1

1


- 29 -

Sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja terdapat

beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan rusak.

hal ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat

tidak optimal, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai.

88 Alat Pendingin / AC 1

1

89 UPS/Stabilizer 1

1

90 Connector 1

1

91 Router Microtik 1

1

92 Kabel Jaringan 1

1

93 Connector 1

1

94 Crimping Tool 2

2

95 Switch 1

1

96 Acces Point 1

1

97 Tool Box 1

1

98 PC. Desk Top 1

1

99 Printer 2

2

100 Teralis Jendela R.Bidang P3TKT 1

1

101 Teralis Jendela Outdoor AC 1

1

102 Teralis Jendela Gantung Hiasan R.Sekdis

1

1

103 Teralis Jendela R.Kantor Disnaker 1

1

104 Speaker 1

1

105 Power Mix 1

1

106 Mic Meting 2

2

107 Mic Wirelles 1

1

108 DVD 1

1


1

110 Kabel 1

1

111 Infokus 1

1

112 Camera Digital 1

1

113 Vertical Blind/Gordeng 1

1


- 30 -

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,

Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya mempunyai kedudukan

sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur Pemerintahan urusan

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Sedangkan fungsinya adalah

melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis bidang tenaga

kerja serta menyelenggarakan urusan transmigrasi dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan


Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dimulai

pada tahun 2017 karena merupakan dinas baru perpecahan dari

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Tahun 2017

kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan berhasil

karena mencapai target yang ditentukan. Hal ini menjadi komitmen

Dinas Tenaga Kerja untuk terus mempertahankan dan meningkatkan

pelayanan. dibawah ini merupakan uraian kegiatan-kegiatan setiap

bidang di Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

Perencanaan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor

13 tentang Ketenagakerjaan melaksanakan pelayanan bidang tenaga

kerja meliputi :

1. penduduk dan tenaga kerja

2. kesempatan kerja;

3. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja

4. produktivitas tenaga kerja

5. hubungan industrial

6. kondisi lingkungan kerja

7. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja

8. jaminan sosial tenaga kerja.

Indikator Kinerja RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017


- 31 -

telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, dan

dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2013-2017 Dengan Organisasi Perangkat Daerah

Kota Tasikmalaya. Pada rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja

periode 2013-2017 memiliki capaian kinerja pelayanan sebagai

berikut:


32

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

NO Indikator Kinerja Satuan Target

SPM/NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2013-2017 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1. Tingkat Pengangguran

Terbuka % 9.11 9.09 9.07 9.04 9.01 6.52 5.38 5.46 4.22 6.89 71.57 59.19 60.20 46.68 76.47

2. Rasio Penduduk yang

Bekerja (point) % 90.89 90.91 90.93 90.96 90.99 93.48 94.62 94.54 95.78 93.11 102.85 104.08 103.97 105.30 102.33

3. Tingkat Partisipasi Angka

Kerja % 63.65 65.15 67.15 69.15 71.15 64.22 60.67 66.21 62.69 63.88 100.90 93.12 98.60 90.66 89.78

Laju pertumbuhan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya selama periode 5 tahun (2013-2017)

mengalami fluktuasi, dimana capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 mencapai 6.52 persen dan

mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga mencapai 4.22 persen dengan rasio capaian 46. 68 persen. Dengan adanya

menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya, Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan berhasil dalam

mengurangi tingkat pengangguran melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ( 2013-


33

2017) yaitu melalui Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan kegiatan pelatihan-

pelatihan bagi pencari kerja maupun struktur LPK sehingga dapat menghasilkan pencari kerja yang terampil dan kompeten

dibidangnya. Selain itu melalui program peningkatan kesempatan kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja khusus dan expo

ketenagakerjaan atau job fair sehingga dapat memperoleh lowongan –lowongan pekerjaan dari perusahan dan meningkatkan

kesempatan kerja bagi pencari kerja.


34

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kota Tasikmalaya

No Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran -

-

-

-

567,235,000

-

-

-

-

509,458,639

-

-

-

-

89.81 - -

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur -

-

-

-

860,740,000

-

-

-

-

706,203,322

-

-

-

-

82.05 - -

III Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

-

-

27,090,000

-

-

-

-

18,035,250

-

-

-

-

66.58 - -

IV Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur -

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

9,325,000

-

-

-

-

93.25 - -

V

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

8,400,000

-

-

-

-

84.00 - -

VI Perencanaan Kerja -

-

-

-

30,000,000

-

-

-

-

10,986,500

-

-

-

-

36.62 - -

VII Program Perencanaan

Pembangunan Daerah -

-

-

-

30,000,000

-

-

-

-

28,500,000

-

-

-

-

95.00 - -


35

VIII Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja -

-

-

-

1,126,000,000

-

-

-

-

1,063,398,800

-

-

-

-

94.44 - -

IX Program Peningkatan

Kesempatan Kerja -

-

-

-

65,000,000

-

-

-

-

44,746,000

-

-

-

-

68.84 - -

X

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

-

-

-

680,400,000

-

-

-

-

545,464,889

-

-

-

-

80.17 - -

XI

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

-

-

-

-

200,000,000

-

-

-

-

199,737,500

-

-

-

-

99.87 - -

XII Program Pengembangan

Data / Informasi -

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

246,200,000

-

-

-

-

98.48 - -

XIII Program Transmigrasi

regional -

-

-

-

60,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00 - -

Keterangan : Dinas Tenaga Kerja merupakan dinas baru yang terbentuk pada tahun 2017


36

Berdasarkan Tabel 2.5 rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2017 dapat dikatakan baik, karena hampir semua program

dapat terealisasi walaupun terdapat satu program yang tidak bisa dilaksanakan yaitu program transmigrasi regional. Hal ini

dikarenakan pada tahun 2017 Kota Tasikmalaya tidak mendapatkan alokasi transmigrasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki

transmigran Kota Tasikmalaya. Sedangkan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dapat terealisasi sebesar 99.87

persen dengan kegiatan pembangunan website Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Mengingat akan pentingnya penyebarluasan

informasi ketenagakerjaan kegiatan ini sangat penting sekali bagi pencari kerja guna mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan

akses lainnya yang bisa dilakukan oleh pencari kerja melalui website yang dibangun.


37

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Tenaga kerja yang merupakan sumber daya paling utama

dalam siklus perputaran roda perekonomian.

Ketidakseimbangan antara lowongan kerja, ketidaksesuaian

antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja,

juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan

perusahaan kepada para pencari kerja perlu perhatian

tersendiri melalui adanya pelatihan keterampilan untuk

peningkatan kualitas pencari kerja, dan pelatihan peningkatan

produktivitas bagi tenaga kerja, serta sikap pro aktif para

penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan di Kota

Tasikmalaya untuk lebih meningkatkan jumlah informasi

lowongan kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

keterampilan tenaga kerja setiap tahun dilakukan berbagai jenis

pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis

masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan.

Isu strategis potensial adalah pengangguran lulusan

sekolah/perguruan tinggi serta keterbatasan lapangan kerja.

Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi di

jajaran pemerintahan Kota Tasikmalaya, antara lain : tingginya

angka pengangguran sebesar 6,89 persen di tahun 2017, selalu

muncul konflik hubungan industrial walaupun setiap tahunnya

terjadi penurunan. Pada tahun 2016 tercatat pada Dinas

Tenaga Kerja terdapat 8 kasus dan mengalami penurunan pada

tahun berikutnya menjadi 7 kasus, rendahnya daya saing dan

kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja.

Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak,

mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya

akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan

ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi


38

(eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi

dimasa depan.

Diuraikan dibawah ini faktor eksternal tantangan dan

permasalahan pembangunan ketenagakerjaan utamanya

yakni semakin tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja

sebesar 63.88% dengan kesempatan/lapangan kerja yang

ada sehingga muncul tingkat pengangguran yang cukup

tinggi.

Melonjaknya angkatan kerja baru dapat memberi

indikasi betapa tinggi tekanan ekonomi dan tuntutan

kebutuhan yang membuat kondisi angkatan kerja

semakin kompleks. Hal ini terjadi karena penduduk usia

kerja yang bukan angkatan kerja berupaya mendapatkan

kesempatan kerja dengan memasuki pasar kerja

Berikut dijelaskan permasalahan lainnya sebagai

tantangan yang tidak kalah penting guna pengembangan

pelayanan ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya :

a. Rendahnya penyerapan tenaga kerja

Rendahnya penyerapan angkatan kerja juga

dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja

itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan

kerja. Jumlah pencari kerja berdasarkan pembuatan

AK. I pada tahun 2017 sebanyak 7.638 sedangkan

pencari kerja yang ditempatkan sejumlah 984 orang.

Diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada

sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak

sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang

dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang

dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan berikut tidak

terfasilitasinya upaya mempertemukan para pencari

kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja

secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi.

Untuk ini pentingnya kegiatan pelatihan berbasis

kompetensi agar para pencari kerja kompeten

dibidangnya, selain itu perlu adanya kegiatan expo


39

ketenagakerjaan agar peluang kesempatan kerja bagi

pencari kerja semakin besar dan diharapkan dapat

mengurangi tingkat pengangguran di Kota

Tasikmalaya;

b. Kesempatan kerja sektoral akhir-akhir ini

menunjukkan adanya perubahan yang cukup

signifikan, yakni pergeseran dari sektor pertanian ke

sektor manufaktur dan jasa. Kontribusi sektor riil

terhadap PDRB sangat besar dibandingkan sektor

pertanian. Namun demikian secara absolut penyerapan

tenaga kerja atau kesempatan kerja yang tersedia lebih

kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Dengan

kata lain, di satu sisi sektor pertanian menyerap tenaga

kerja lebih besar namun tingkat produktivitas tenaga

kerjanya masih kecil dibandingkan sektor riil.

Berkenaan ini, pengalihan tenaga kerja dengan

teknologi mesin berimplikasi life circle hasil produksi

menjadi sangat pendek dan wujud efisiensi dunia

usaha ini dalam langkahnya melaksanakan perubahan

(change) melalui reengineering. Selanjutnya untuk

mengantisipasi perubahan dunia usaha, dunia

pendidikan pun harus melakukan reengineering dari

yang bersifat umum menjadi kejuruan dan

keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan

menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang

umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan

terobosan untuk mengimbangi percepatan laju

perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen.

Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan

teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan

tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan (skill

requirement) yang tinggi. Sistem mesin yang

dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga

hanya memerlukan keterampilan “tekan tombol”.

Integrated Manufacturing systems, merupakan suatu


40

contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak

diperlukan keterampilan yang tinggi, tetapi dituntut

untuk memiliki pengetahuan yang semakin meningkat,

terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem

mesin-mesin yang semakin canggih.

c. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota

Tasikmalaya yakni sebesar 6,89 persen di Tahun 2017

disebabkan kompetensi tenaga kerja belum dapat

memenuhi kualifikasi/persyaratan penawaran

lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi

yang dibutuhkan dan perkembangan kemajuan

teknologi yang digunakan diantaranya terindikasi pada

komposisi angkatan kerja menurut pendidikan.

Walaupun demikian pada kenyataannya penduduk

Kota Tasikmalaya berpendidikan lebih tinggi, namun

kondisi tenaga kerja Kota Tasikmalaya masih tetap

sulit untuk bersaing, khususnya pada jenis pekerjaan

yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan

tinggi.

d. Iklim usaha dalam era otonomi daerah belum kondusif,

disebabkan diantaranya faktor ekonomi, sosial dan

politik yang belum stabil. Disamping itu permasalahan

ketenagakerjaan tidak lepas pula dari masalah

hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha

yang mempekerjakan mereka, diantaranya masalah

perselisihan upah, jam kerja, dan perselisihan

kepentingan. Pada tahu 2017 terdapat 7 kasus

hubungan industrial yang tercatat di Dinas Tenaga

Kerja. Seyogyanya, adanya organisasi serikat

pekerja/buruh yang merupakan mitra pemerintah dan

perusahaan dalam upaya memfasilitasi perlindungan

tenaga kerja, selaras ini butuh pengembangan dan

penguatan lembaga serikat pekerja/buruh di Kota

Tasikmalaya;


41

e. Kecenderungan belum dijalankannya pengaturan bagi

pekerja dan purna kerja menyangkut jaminan

kesejahteraan. Terkolerasi ini peningkatan

kesejahteraan tenaga kerja adalah salah satu

keberpihakan pemerintah melalui penetapan

peningkatan upah minimum kerja yang sesuai atau di

atas nilai kebutuhan hidup yang layak. Namun

demikian tentunya tingkat upah akan berbanding

lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.

Diperkirakan masih banyak perusahaan terutama

industri (besar/kecil dengan berbagai jenisnya) dan

jasa pertokoan/retail, para pekerjanya masih banyak

yang menerima upah belum sesuai dengan Upah

Minimum Kota Tasikmalaya (UMK).

f. kurangnya kesadaran perusahaan ataupun pekerja

akan pentingnya pelaksanaan peraturan perundang-

undangan tentang ketenagakerjaan ( Undang-undang RI

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

g. Pengelola lembaga latihan kerja swasta yang belum

professional

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan

peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan

peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Beberapa peluang yang teridentifikasi dan dapat

dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas, yaitu :

a. Peraturan perundang-undangan;

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem

manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan

hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan

Daerah, Peraturan/Surat Keputusan Walikota.


42

Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya regulasi yang menjadi kerangka dasar

pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana

Strategis yang berisi acuan lima tahunan dan Rencana

Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran

umum yang ingin dicapai adalah terciptanya

mekanisme (system) perencanaan orientasi pada

keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact)

yang diimplementasikan pada proses penyusunan

RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2017-2022.

b. Rancangan pembangunan, pengembangan teknis,

penyusunan pelaksanaan operasional dan pemenuhan

prasarana ketenagakerjaan serta pendayagunaan

inventaris Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tasikmalaya;

c. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kecepatan, efisiensi pelaksanaan tugas/peningkatan

kinerja aparatur serta keterbukaan/akses publik; dan

d. Peluang terbuka dan kesempatan selektif kerjasama

berbagai pihak termasuk fasilitasi pemerintah provinsi

dan pusat dalam peningkatan kebutuhan pendanaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan (konkuren)

wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan

pilihan bidang transmigrasi.

e. meningkatnya partisipasi perusahaan dan pekerja

f. tersedianya mitra kerja yang professional (Tripartit dan

Bipartit)


43

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya

Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun

2017-2022 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama

berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Tasikmalaya,

yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tasikmalaya (RPJPD) dan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun

2017-2022, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja

pelaksanaan urusan ketenagakaerjaan dan ketransmigrasian,

sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum

yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas

pembangunan tahun 2017-2022.

Beberapa permasalahan di Kota Tasikmalaya yang perlu

ditangani pada periode tahun 2017-2022 berdasarkan

pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan

sebagai berikut:

1.1.1 Permasalahan terkait Sekretariatan

a. Kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam

mengelola urusan ketenagakerjaan terhadap pelayanan

kepada masyarakat masih dikatakan belum optimal.

b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang

mengelola pelayanan ketenagakerjaan sehingga

menyebabkan proses peningkatan pelayanan kurang

berkualitas.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

pelayanan ketenagakerjaan seperti bangunan gedung

kantor masih berstatus milik Dewan Koperasi


44

Indonesia Daerah (Dekopinda).

d. Teknologi informasi yang saat ini digunakan perlu

dikelola secara optimal guna peningkatan pelayanan.

1.1.2 Permasalahan terkait bidang Pelatihan, Produktivitas,

Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Meningkatnya jumlah pencari kerja di tahun 2017

sebanyak 7.635 orang dari tahun sebelumnya

sebanyak 6.143 orang. Hal tersebut dapat memberi

indikasi betapa tekanan ekonomi dan tuntutan sosial

membuat kondisi angkatan kerja semakin kompleks.

Hal ini terjadi karena penduduk usia kerja yang bukan

angkatan kerja berupaya mendapatkan kesempatan

kerja dengan memasuki pasar kerja.

b. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi

kesempatan/lowongan kerja disertai rendahnya

keterampilan/keahlian penduduk usia kerja berikut

migrasi penduduk/pendatang yang cukup deras;

c. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota

Tasikmalaya disebabkan kompetensi tenaga kerja

belum dapat memenuhi kualifikasi/persyaratan

penawaran lowongan pekerjaan yang sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan dan perkembangan

kemajuan teknologi yang digunakan. Akibatnya belum

semua pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan,

demikian pula dengan lowongan kerja yang ditawarkan

belum dapat terisi seluruhnya. Jumlah pencari kerja

terdaftar di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 sebanyak

7.638 orang terdiri atas 3.836 orang laki-laki dan 3.802

orang perempuan. Sementara itu, pencari kerja yang di

tempatkan sebanyak 983 orang terdiri atas 391 orang

laki-laki dan 592 orang perempuan. Pada sisi lain,

masih rendahnya jiwa kewirausahaan, menyebabkan

sebagian besar pencari kerja pada umumnya ingin

bekerja dalam hubungan kerja secara formal. Tahun


45

2017 tercatat pencari kerja yang belum di tempatkan

sebanyak 6.655 terdiri atas 3.445 orang laki-laki dan

3.210 orang perempuan.

d. Tidak tersedianya Balai Pelatihan Kerja (BLK) milik

Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai penunjang/daya

dukung peningkatan kompetensi/keterampilan/

keahlian angkatan kerja/penduduk usia produktif.

e. kurangnya motivasi masyarakat dalam

jiwa/berwirausaha.

f. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti

program transmigrasi.

1.1.3 Permasalahan terkait bidang Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Masih kurangnya pemahaman baik pengusaha

maupun pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat

buruh terhadap peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan.

b. masih ada perusahaan yang belum melaksanakan

ketentuan hak hak normatif pekerja atau buruh

antara lain ;

1) Pelaksanaan pembayaran UMK

2) Mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program

BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan

3) Upah lembur

c. Masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan

oleh petugas pengawas ketenagakerjaan terhadap

perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan

ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan,

yang mana sekarang ini kewenangan pengawas

ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah

provinsi jawa barat.

d. belum berperannya secara optimal lembaga-lembaga

ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya anggaran

atau biaya untuk kegiatan.


46

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil

Walikota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota.

Sebagaimana diketahui bersama Visi Pembangunan Jangka

Menengah periode 2017-2022 Kota Tasikmalaya adalah “KOTA

TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Penjabaran makna dari Visi Kota Tasikmalaya tersebut

adalah sebagai berikut :

Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat

Kota Tasikmalaya yang mempunyai

kedalaman penghayatan, pengamalan

keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh,

Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan

dengan mematuhi segala perintah dan

menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan

hati dan dengan seluruh jiwa raga serta

memperhatikan tata nilai dan norma serta

kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat

Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif,

inovatif, dan berdaya saing, disiplin,

berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin,

dapat menjaga tatanan sosial masyarakat

dengan toleran, bergotong royong, rasional,

arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika

perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur

dasar perkotaan yang memadai, nyaman,

bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat


47

Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju,

beradab dalam membangun, menjalani, dan

mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi

etika dan moralitas, taat hukum dan

demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi

tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota

Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap

dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan,

pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh,

Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi

segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan

hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai,

norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif,

inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat

menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong

royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika

perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika

dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud

kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh

ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani

kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur

dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan

berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius

dan berkearifan lokal

2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli

masyarakat


48

3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna

mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan

4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat

yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya

adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi

harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada

tata nilai, norma, moral dan agama serta memililki akhlak dan

karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan

lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan

meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya

penanggulangan kemiskinandengan memberikan fasilitasi,

pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada

masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan

sosial serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif

dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi

kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya

saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan

sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi

lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka

investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha,

peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga

kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat

meningkat, tumbuh dan merata.


49

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna

mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar

perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan

diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang

representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap

lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang

mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan

sesuai dengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar

masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan

peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh

upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya

pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat,

bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan,

kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan

publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif,

efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya

peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan

keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan

kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta

pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Walikota dan Wakil

Walikota Tasikmalaya di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya memiliki keterkaitan tugas dan fungsi :


50

1. Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan

daya beli masyarakat.

2. Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih.

Faktor penghambat pencapaian misi kedua tersebut

antara lain kurangnya motivasi masyarakat dalam

jiwa/berwirausaha, rendahnya kualitas dan produktivitas

tenaga kerja Kota Tasikmalaya dengan besar keterkaitan

kesesuaian tugas pokok dan fungsi dinas yakni relatif

minimnya sistem perlindungan ketenagakerjaan dan

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal

alokasi pengiriman transmigran.

Sementara itu faktor pendorong pencapaian misi yang

terkait dengan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja antara lain

sumber daya alam cukup mendukung pertumbuhan ekonomi

berupa kekayaan alam dan peluang pasar lokal akan aneka

ragam kebutuhan primer, sekunder dan tersier masyarakat

kota, kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap investasi,

maupun posisi strategis Kota Tasikmalaya.

Membaca muatan RPJMD 2017-2022 Kota Tasikmalaya,

dari sasaran daerah meningkatnya kesempatan kerja dan

berusaha dengan arah kebijakan pembangunannya Penurunan

tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan pendapatan

ekonomi keluarga berbasis komunitas dan potensi lokal,

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui

pendirian Balai Latihan Kerja, peningkatan dan pembinaan

hubungan industrial serta informasi ketenagakerjaan yang baik

dan terbuka. Sehingga dapat disimpulkan isu strategis yang

selaras serta menjadi indikator kinerja tanggung jawab Dinas

Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dalam cakupan dan definisi

yang luas adalah pengembangan jiwa wirausaha, perluasan

lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja

dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja serta peningkatan

kesejahteraan pekerja.


51

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran

RPJMD

Permasalahan

Pelayanan

Dinas Tenaga

Kerja

Faktor

Penghambat Pendorong

VISI : Kota

Tasikmalaya Yang

Religius, Maju

Dan Madani

1

Misi :

Mengurangi

tingkat

kemiskinan dan

meningkatkan

daya beli

masyarakat

angka

pengangguran

terbuka

meningkat dari

tahun 2016-

2017 : dari

4.22% menjadi

6.89%

kesempatan dan

lapangan kerja yang

terbatas

Perluasan

kesempatan

dan Lapangan

Kerja

Tujuan :

Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

Penyerapan

tenaga kerja

yang tidak

merata

Rendahnya Kualitas

Pendidikan dan

Keterampilan Tenaga

Kerja

peningkatan

pelatihan

berbasis

kompetensi dan

masyarakat

Keterbatasan

SDM

tidak adanya rekruitmen

pegawai

Pengalokasian

anggaran untuk

Non ASN

Kurang masksimalnya

pelayanan

Meningkatkan

kompetensi

SDM yang ada

Sasaran :

Meningkatnya

kesempatan kerja

dan berusaha

Keterbatasan

Sarana dan

Prasarana

Belum di milikinya BLK

Memiliki

instruktur LPK

yang

berkompeten di

bidangnya

Belum Terbentuknya

Kelembagaan UPT BLK

mengusulkan

kepada bagian

organisasi

untuk

mengusulkan

kelembagaan

BLK

2

Misi :

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik dan

bersih

lemahnya

sistem

pelaporan data

Kurangnya

kemampuan/kompetensi

yang dimiliki

Meningkatkan

kompetensi

SDM yang ada


52

Tujuan :

Terselenggaranya

tata kelola

pemerintahan

yang profesional,

efektif, efisien,

transparan dan

akuntabel

berbasis teknologi

informasi

Kurangnya

sumber daya

manusia

fungsional

dalam

pelayanan

Keterbatasan SDM

fungsional

Ketenagakerjaan

Sumber daya

manusianya

perlu

ditingkatkan

kompetensi

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

urusan

ketenagakerjaan

Sasaran :

1.Meningkatnya

kualitas

layanan publik

berbasis

teknologi

informasi

Masih

kurangnya

media informasi

ketenagakerjaan

Teknologi informasi yang

saat ini digunakan perlu

dikelola secara optimal

guna peningkatan

pelayanan

Peningkatan

pelayanan

dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi

meningkatkan

peluang

kecepatan

dalam melayani

pembuatan AK.I

2.Meningkatnya

kualitas

pelayanan

ketenagakerjaan

Keterbatasan

sarana dan

prasarana

Sarana dan prasarana

yang tersedia belum

memadai sepenuhnya

untuk pelayanan

ketenagakerjaan yang

optimal

Menyediakan

sarana dan

prasarana yang

memadai untuk

mendukung

pelayanan

ketenagakerjaan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka

dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum;

3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritime;

4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,


53

maju dan sejahtera;

5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang

mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A Arah Kebijakan

1 Kebijakan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian mengacu pada arah kebijakan

nasional, terutama 4 (empat) prioritas pembangunan

nasional, yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014,

yaitu: (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) Iklim

investasi dan usaha, (3) Pembangunan

daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,

(4) Pembangunan di bidang pendidikan.

Prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian yang

menjadi arah pembangunan bidang ketenagakerjaan

yaitu:

a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI

selama proses penyiapan, pemberangkatan dan

kepulangan;

b. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI

di luar negeri.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi untuk mendukung prioritas nasional

bidang perekonomian terkait dengan upaya pelayanan

penempatan dan perlindungan

tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan

melalui Program Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja.

8. Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Pembangunan ketenagakerjaan dan


54

ketransmigrasian dalam periode 2010-2014

Kemnakertrans RI diarahkan untuk :

a. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas

tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan

wirausaha baru

yang berdaya saing.

b. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan

penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di

luar negeri.

c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui

hubungan industrial yang harmonis.

d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja,

serta penegakkan hukum.

e. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber

daya alam pedesaan yang terintegrasi dengan

pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan

sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam

bentuk wilayah pengembangan transmigrasi (WPT)

atau lokasi permukiman transmigrasi, serta fasilitasi

penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan

sumber daya manusia dan memberikan peluang

usaha di kawasan transmigrasi.

f. Pembinaan pemberdayaan masyarakat transmigrasi

dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai

pusat pertumbuhan baru dalam mendukung

pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan

daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat

dan daya saing kawasan transmigrasi.

g. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen,

dukungan administrasi, pengawasan fungsional,

sumber daya serta peningkatan fungsi penelitian.

h. pengembangan dan pengelolaan data dan informasi.


55

B. Strategi

1 Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, maka

strategi umum bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian Kemnakertrans RI yang dilaksanakan

adalah:

a. Fokus prioritas peningkatan kualitas dan

pengembangan kompetensi tenaga kerja;

b. Fokus prioritas perbaikan iklim ketenagakerjaan dan

penguatan hubungan industrial;

c. Fokus prioritas peningkatan fasilitasi dan

perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga

kerja;

d. Pembangunan Perdesaan, arah kebijakan

pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi

adalah memperkuat kemandirian desa dalam

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah

produksi, serta meningkatkan daya tarik perdesaan

melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan

berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya

peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan lingkungan;

e. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, Arah

kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun

2010-2014 adalah meningkatkan keterkaitan

ekonomi antara desa-kota atau

antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah

produksi (hulu-hilir).


56

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Sebagai Faktor


1.

Peningkatan kompetensi

dan produktivitas tenaga

kerja

1. Belum di milikinya

BLK;

1. belum

tersedianya

anggaran

untuk

pembangunan

BLK.

2. Tidak ada

alokasi

anggaran dari

pusat yang

diperuntukan

untuk daerah

yang belum

memiliki BLK.

3. Belum

Terbentuknya

Kelembagaan

UPT BLK

4. belum

tersedianya

tenaga

instruktur

1.

mengusulkan

bantuan

anggaran ke

pusat maupun

provinsi

melalui e-

proposal

2.

mengusulkan

kepada bagian

organisasi

untuk

mengusulkan

kelembagaan

BLK

3.

mengusulkan

ASN kepada

pemerintah

pusat untuk

dididik sebagai

instruktur

2.

Peningkatan kualitas

pelayanan penempatan

dan pemberdayaan

tenaga kerja

1.Keterbatasan SDM;

1.tidak

adanya

rekruitmen

pegawai

2. Kurang

masksimaln

ya

pelayanan

1.

Pengalokasian

anggaran

untuk Non

ASN

2.rendahnya kualitas

tenaga kerja

2 Kualitas

Pendidikan

dan

Keterampilan

Tenaga Kerja

masih rendah

2. didukung

oleh kegiatan

pelatihan-

pelatihan

berbasis

kompetensi

3.

Penciptaan hubungan

industrial yang harmonis

dan perbaikan iklim

ketenagakerjaan

1. Perselisihan

hubungan antar

pekerja dan

perusahaan masih

terus terjadi kasus

setiap tahunnya

1. 1. Belum

optimalnya

peran lembaga

ketenagakerja

an

1. 1. Tersedianya

mitra kerja

yang

professional

(Triparit dan

Bipartit)


57

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Sebagai Faktor


4.

Peningkatan

perlindungan tenaga

kerja, menciptakan rasa

keadilan dalam dunia

1 Masih rendahnya

perlindungan

tenaga kerja

1.belum

optimalnya

perusahaan

memberikan

upah sesuai

umk

1 Regulasi

dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Pemerintah

yang

berlaku dan

berjalan

saat ini

sudah

cukup

mendukung

terhadap

pengelolaan

urusan

ketenagaker

jaan

2.pengimplem

entasian

jaminan sosial

ketenaga

kerjaan dan

kesehatan

yang belum

optimal

2 Memiliki

koordinasi

yang cukup

baik dengan

pihak luar

yang terkait.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

1 RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018

Isu Strategis dalam RPJPD 2005-2025 Propinsi Jawa

Barat adalah pengangguran dan ketenagakerjaan, dan Isu

Strategis dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 tercantum Penanganan kemiskinan, pengangguran

dan ketenagakerjaan. Prioritas Pembangunan RPJPD

2005-2025 yang berkaitan dengan urusan

ketenagakerjaan adalah tercermin dalam “Bidang

Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan,

Pemuda & Olahraga, Sosial, Iptek, Industri &

Perdagangan”.

Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, adalah :


58

Memantapkan Pembangunan Ekonomi Regional Secara

Menyeluruh dimaknai melalui kebijakan pengembangan

kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis

potensi lokal.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi L

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Sebagai Faktor


1. Meningkatnya kualitas

tenaga kerja

1.Rendahnya kualitas dan

produktivitas tenaga kerja

1. Rendahnya

Kualitas

Pendidikan

dan

Keterampilan

Tenaga Kerja

1.

peningkata

n pelatihan

berbasis

kompetensi

dan

masyarakat

2.Keterbatasan SDM;

1.tidak

adanya

rekruitmen

pegawai

2.Kurang

masksimalnya

pelayanan

1.

Pengalokasian

anggaran

untuk Non

ASN

2.

Meningkatnya

penempatan tenaga

kerja

1. jumlah angkatan kerja

tidak sebanding dengan

jumlah kesempatan kerja

1. kurangnya

kesempatan

dan lapangan

kerja

1. Perluasan

kesempatan

dan

Lapangan

Kerja;

2. Masih kurangnya

penempatan angkatan

kerja

2. belum

optimalnya

media

informasi

ketenagakerja

an yang ada

2.memfaatkan

teknologi

informasi

yang ada

sebagai saran

informasi

lowongan-

lowongan

pekerjaan

3. menga

dakan

kegiatan

pemaganga

n berbasis

pengguna

dan expo

ketenagaker

jaan


59

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi L

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Sebagai Faktor


3.

Terwujudnya

hubungan industrial

yang harmonis

1. Perselisihan hubungan

antar pekerja dan

perusahaan masih

terus terjadi kasus

setiap tahunnya

2. 1. Belum

optimalnya

peran lembaga

ketenagakerja

an

2. 1.

Tersedianya

mitra kerja

yang

professional

(Triparit dan

Bipartit)

4.

Terwujudnya

pelaksanaan norma

ketenagakerjaan di

tempat kerja

1. Kurangnya kesadaran

perusahaan ataupun

pekerja akan

pentingnya

pelaksanaan peraturan

perundang-undangan

tentang

ketenagakerjaan (hak

dan kewajiban)

1. Masih

adanya

celah

kelemahan

dalam

Regulasi

dan

Perundang-

undangan

ketenagaker

jaan yang

dimanfaatk

an oleh

Pihak

Pengusaha

(Sistem

Outsorsing)

1. Regula

si dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Pemerintah yang

berlaku dan

berjalan

saat ini

sudah cukup

mendukung

terhadap

pengelolaan

urusan

ketenagakerjaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun

2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan

Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah

untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut

dengan:

1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan;


60

2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan

sumber daya manusia;

3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan

ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN,

khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah

bertujuan untuk mewujudkan:

1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan;

2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota;

4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam

rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan

9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta

integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan

RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi

dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan

visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan

Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan

Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota

Tasikmalaya adalah sebagai berikut :


61

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota

perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa

Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri

Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru

“Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen

Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri

kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan,

desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik,

seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak

televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat

Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di

Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis

industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa

anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor

Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing

Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri

Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama

komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi

bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota

Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW

Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota

Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat

perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan

hirarkis;


62

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana;

c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;

e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi

daya;

f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai

daya dukung dan daya tampung lingkungan;

g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis

pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan

kawasan strategis sosial budaya; dan

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat

perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan

hirarkis, meliputi :

a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta

antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan

Kawasan Wilayah Priangan Timur;

b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar

lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah

sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan

c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang

belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana, meliputi:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan

keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama

di kawasan terisolasi/tertinggal;


63

c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi

terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta

mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

d. Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan

keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;dan

e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.

3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi

lingkungan hidup, meliputi:

a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;

b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan

luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota

Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan

c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.

4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan

hidup, meliputi:

a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi

lingkungan hidup;

b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan

perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh

suatu kegiatan;

c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap

zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke

dalamnya;

d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang

pembangunan yang berkelanjutan;

e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara

bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan

generasi mendatang;

f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara

berkelanjutan; dan

g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan

potensi kawasan rawan bencana.

5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan

budi daya, meliputi:


64

a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan

keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;

b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam

kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan

untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan

wilayah sekitarnya;dan

c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk

mewujudkan ketahanan pangan.

6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan

rawan bencana;

b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru;dan

c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan

kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya

yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan

strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan

kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam

pengembangan perekonomian;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau

teknologi;dan

c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.


65

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi Dinas

Tenaga Kerja

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Faktor


1.

Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan bekelanjutan untuk mendorong

pengembangan perekonomian kawasan dan daerah sekitarnya

Kurangnya kompetensi keahlian yang dimiliki tenaga

kerja

Belum memiliki

Balai Latihan

Kerja untuk melatih

kompetensi

tenaga kerja

Mempunyai

instruktur LPK yang berkompte

nsi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan

terdapat 10 (sepuluh) isu strategis utama yang harus segera

ditanggulangi diantaranya :

1. Pertumbuhan angkatan kerja yang belum sebanding dengan

perluasan kesempatan/lapangan kerja;

2. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja

dengan bakat, minat, dan kompetensi pencari kerja;

3. Rendahnya daya saing dan keterampilan masyarakat dalam

penyerapan, penciptaan dan pengembangan ruang usaha

pribadi/berwirausaha;

4. Belum tersertifikasinya berbagai jenis profesi tenaga kerja

dan lemahnya kapabilitas lembaga pelatihan kerja/sektor

swasta serupa di Kota Tasikmalaya;

5. Tidak adanya Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Kota

Tasikmalaya;

6. Kurangnya pengetahuan dan tidak dipahami penuhnya

ketentuan ketenagakerjaan oleh dunia usaha dan pekerja

mengakibatkan relatif tingginya pelanggaran norma dan

meningkatnya perselisihan hubungan industrial;


66

7. Belum tersedia aplikasi on line terkait kebutuhan

penyediaan data dan penunjang kemudahan pelayanan

serta tidak memadainya sistem informasi ketenagakerjaan;

8. Rendahnya minat dan keahlian masyarakat dalam

keikutsertaaan, terbatasnya lokasi transmigrasi dan

minimnya pemberangkatan transmigran;

9. Penegakkan hukum dan perlindungan tenaga kerja yang

belum optimal; dan

10. Perlunya pembinaan dan peningkatan wajib lapor

ketenagakerjaan di perusahaan


67

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan

merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah.Sasaran juga dapat

diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan

indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerahmengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam

RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan

dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi

perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja dan

berusaha

Strategi : Meningkatnya kesempatan kerja dan

berusaha melalui pelaksanaan program

peningkatan pendapatan keluarga berbasis

komunitas dan program peningkatan

kualitas tenaga kerja


68

Arah

Kebijakan

: Penurunan tingkat pengangguran terbuka

melalui peningkatan pendapatan ekonomi

keluarga berbasis komunitas dan potensi

lokal, peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja melalui

pendirian Balai Latihan Kerja, peningkatan

dan pembinaan hubungan industrial serta

informasi ketenagakerjaan yang baik dan

terbuka

2 Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan

yang profesional, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel berbasis

teknologi informasi

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik

berbasis teknologi informasi

Strategi : Meningkatkan pelayanan publik yang

profesional, inovatif dan memuaskan

berbasis teknologi infomasi yang

dilaksanakan melalui program tasik

layanan prima

Arah

Kebijakan

: Peningkatan kualitas dan kuantitas

aparatur, penguatan kelembagaan,

penyediaan sarana dan prasarana yang

memadai, percepatan penerapan sistem

dan teknologi informasi pada semua

layanan publik

Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan

keuangan daerah yang terintegrasi mulai

dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan

melalui pelaksanaan program peningkatan

kinerja keuangan dan aparatur yang

beroerientasi pada hasil dan kinerja


69

Arah

Kebijakan

: Peningkatan sistem perencanaan

pembangunan daerah yang inovatif dan

partisipatif, penganggaran dan

penatausahaan keuangan dan aset daerah

yang proporsional dan akuntabel,

peningkatan pelaksanaan, pengawasan

dan pelaporan pembangunan yang

transparan dan akuntabel, serta memacu

peningkatan PAD untuk mendukung

pendanaan pembangunan daerah

dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah

kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan

dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana

berikut ini.


70

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

No. Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/ Sasaran Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Akhir

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1

Meningkatnya

Pengembangan

Berusaha Bagi Pencari

Kerja

Meningkatnya

Jumlah

Wirausaha Baru

Bidang

Ketenagakerjaan

Jumlah

Wirausaha Baru Orang 0 0 0 100 100 100 100 400

2

Meningkatnya

pengembangan keahlian kerja dan kesempatan

berusaha serta

mewujudkan hubungan

industrial yang harmonis

guna

meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja

Meningkatnya

Kualitas Tenaga

Kerja

Persentase

tenaga kerja

kompeten

% - 2% 5% 7% 9% 11% 13% 13%

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

dan Perlindungan

Tenaga Kerja

Persentase

kesempatan kerja

yang terpenuhi

terhadap

permintaan

% 12.7% 15% 17.3% 19.7% 22% 24.3% 24.3%

Persentase

perselisihan

hubungan

industrial yang terselesaikan

% 71,4% 85,7% 85,7% 100% 100% 100% 100%


71

Persentase

implementasi

hubungan industrial dan

jaminan sosial

terhadap total

perusahaan

%

21,4% 22,9% 24,3% 25,7

% 27,1% 27,1%

3 Meningkatnya pelayanan

tenaga kerja

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

ketenagakerjaan

Capaian IKM

perangkat daerah Point 76.6 76.6 76.6 88.31 88.31 88.31 88.31

4

Meningkatnya tata kelola

keuangan dan kinerja

perangkat daerah

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja perangkat

daerah

Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Point 61 61 71 71 81 81 81

Maturitas SPIP perangkat daerah

Level

1 1 2 2 3 3 3

Persentase penyusunan pelaporan

keuangan dan barang sesuai SAP

%

100 100 100 100 100 100


72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai

sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.Kebijakan

adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah

dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan

arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam

RPJMD

1.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Bidang

Ketenagakerjaan

Strategi : Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

serta keterampilan wirausaha muda.

b. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Strategi : Meningkatkan daya saing tenaga kerja.

c. Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja dan

perlindungan tenaga kerja

Strategi : Perluasan kesempatan kerja yang didukung

peningkatan kompetensi, kemandirian dan

optimalisasi perlindungan tenaga kerja.

d. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan

Strategi : Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang

profesional dan berkualitas.


73

e. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat

daerah

f. Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan

dan kinerja perangkat daerah .

1.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut

a. Strategi : Meningkatkan dan mengembangkan

kemampuan serta keterampilan wirausaha

muda

Kebijakan : Memberikan fasilitasi bagi calon wirausaha baru

untuk mencetak wirausaha baru yang berdaya

saing.

b. Strategi : Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Kebijakan : Memberikan fasilitasi bagi peningkatan

kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga

kerja untuk mencetak tenaga kerja yang

berkompeten.

c. Strategi : Perluasan kesempatan kerja yang didukung

peningkatan kompetensi, kemandirian dan

optimalisasi perlindungan tenaga kerja

Kebijakan : - Peningkatan penempatan kerja dan perluasan

kesempatan kerja.

- Mengupayakan hubungan industrial

harmonis, dinamis dan berkeadilan,

kelangsungan usaha serta peningkatan

kesejahteraan pekerja

d. Strategi : Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang

profesional dan berkualitas

Kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan

ketenagakerjaan secara professional.

e. Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan

kinerja perangkat daerah


74

f. Kebijakan : Peningkatan akuntabilitas kinerja

perangkat daerah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan,

Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada

berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

VISI KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN

MADANI

Misi 2 Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Meningkatkan Daya

Beli

Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan 1 Meningkatnya Pengembangan Berusaha Bagi Pencari Kerja

1. Sasaran 1.1 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Bidang Ketenagakerjaan

1. Strategi 1.1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda

1. Kebijakan 1.1 Memberikan fasilitasi bagi calon wirausaha baru untuk mencetak wirausaha baru yang berdaya saing

Tujuan 2 Meningkatnya pengembangan keahlian kerja dan kesempatan berusaha serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

1. Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

1. Strategi 2.1 Meningkatkan daya saing tenaga kerja

1. Kebijakan 2.1 Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berkompeten


75

2. Sasaran 2.2

Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

2. Strategi 2.2 Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja

2. Kebijakan 2.2 Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja

3. Kebijakan 2.3 Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja

Misi 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih

Tujuan 8 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang

Profesional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis

Teknologi Informasi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 3 Meningkatnya pelayanan tenaga kerja

1. Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan

1. Strategi 3.1 Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang profesional dan berkualitas

1. Kebijakan 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan secara professional

Sasaran 16 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Tujuan 4 Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah

1. Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Strategi 4.1 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

1. Kebijakan 4.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah


76

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan , langkah selanjutya

adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara

untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana

akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan

demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah

memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat

tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program.

Adapun prioritas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota

Tasikmalaya pada tahun 2017 - 2022, sebagai berikut:

a. Program Pencetakan Wirausaha baru bidang Tenaga Kerja

a. Kegiatan Wirausaha Baru

b. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

a. Kegiatan Pelatihan keterampilan berbasiskan kompetensi

b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPK

c. Kegiatan Pemagangan berbasis pengguna

d. Kegiatan Penguatan Profesionalisme Instruktur dan

Pengurus LPK

e. Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan ke Balai Latihan

Kerja (BLK)

f. Kegiatan Uji Kompetensi (UJK)

g. Kegiatan Workshop Penguatan Jejaring LPK

h. Kegiatan Expo Ketenagakerjaan

i. Pembangunan Balai Latihan Kerja

j. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasiskan Masyarakat

k. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja


77

l. Pemagangan Dalam Negeri

m. Pemagangan Luar Negeri

c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja

Indonesia

b. Kegiatan Bursa Kerja Khusus/Kelembagaan

c. Kegiatan Informasi Pasar Kerja

d. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Rumah Tangga

Berpendapatan Rendah

e. Kegiatan Padat Karya Produktif

f. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur

g. Kegiatan Pembinaan Calon Transmigrasi

h. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Transmigran Kota

Tasikmalaya

i. Sitenar Basajan

d. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Kegiatan Seleksi Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kota

Tasikmalaya

b. Kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional

c. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan

d. Kegiatan Sosialisasi Struktur Skala Pengupahan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

e. Kegiatan Penyusunan dan Revitalisasi Database Pelaporan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

f. Kegiatan Pembinaan persyaratan kerja

g. Kegiatan Penyusunan, Perumusan dan Sosialisasi UMK

h. Kegiatan Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah

i. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial

j. Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

k. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial

l. Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan

e. Program Transmigrasi Regional

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi


78

· Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

tercantum pada Tabel 5.1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022

79

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja

Kota TasikmalayaTahun 2017-2022

Tabel 5.1 dalam format exel


80





81





82





83





84





85





86





87





88

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut

ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO Indikator Satuan

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Target

Akhir

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Persentase tenaga kerja kompeten % 2 6 10 14 18 22 22

2. Persentase kesempatan kerja yang

terpenuhi terhadap permintaan % 12.7% 15% 17.3% 19.7% 22% 24.3% 24.3%


89

3. Persentase perselisihan hubungan

industrial yang terselesaikan % 71,4 85,7 85,7 100 100 100 100

4.

Persentase implementasi hubungan

industrial dan jaminan sosial terhadap

total perusahaan

% 21,4 22,9 24,3 25,7 27,1 27,1

5. Capaian IKM perangkat daerah Point 76,6 76,6 76,6 88,31 88,31 88,31 88,31

6. Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Point 61 61 71 71 81 81 81

7. Maturitas SPIP perangkat daerah Level 1 1 2 2 3 3 3

8. Persentase penyusunan pelaporan

keuangan dan barang sesuai SAP

% 100 100 100 100 100


90

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya

Tahun 2017–2022 yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan arah

kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program dan

kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparatur Dinas Tenaga

Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan 5

(lima) tahun ke depan.

Kaidah Pelaksanaan adalah pedoman yang mengatur bagaimana

pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan

dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Tahun

2017–2022, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan

ketenagakerjaan dalam mewujudkan misi “Mengurangi Tingkat

Kemiskinan Dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat“. Misi

tersebut mengandung makna bahwa kita sebagai suatu lembaga

harus terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi,

pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada

masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan jaminan dan

perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan

usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah

yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi

dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku

usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi

kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal,

peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi

dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan

akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi

perekonomiandan daya beli serta daya saing masyarakat

meningkat, tumbuh dan merata.

Dinas Tenaga Kerja pula dalam pelaksanaan tugasnya harus

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Tujuan 1

Meningkatnya

Pengembangan

Berusaha Bagi

Pencari Kerja

Jumlah Wirausaha Baru

(orang)Orang - - - - 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 400 1,800,000,000 Kepala Dinas

Sasaran 1.1

Meningkatnya Jumlah

Wirausaha Baru

Bidang

Ketenagakerjaan

Jumlah

Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha Baru Orang - - - - 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 400 1,800,000,000 Kepala Dinas

Program

Pencetakan

Wirausaha baru

bidang Tenaga

Kerja

Jumlah Wirausaha Baru Orang - - - - 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 400 1,800,000,000

Kepala Bidang

Pelatihan

Produktivitas

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kegiatan

Wirausaha Baru

Terciptanya 100 Orang

Wirausaha baruOrang - - - - 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 100 450,000,000 400 1,800,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Tujuan 2

Meningkatnya

pengembangan

keahlian kerja dan

kesempatan

berusaha serta

mewujudkan

hubungan

industrial yang

harmonis guna

meningkatkan

kesejahteraan

tenaga kerja

Persentase tenaga kerja

kompeten% 2 6 1,830,000,000 10 2,000,000,000 14 2,185,000,000 18 2,170,000,000 22 2,320,000,000 22 10,065,000,000 Kepala Dinas

Sasaran 2.1

Meningkatnya

kualitas tenaga kerja

Persentase

tenaga kerja

kompeten


kompeten% 2 6 600,000,000 10 775,000,000 14 760,000,000 18 760,000,000 22 775,000,000 22 3,670,000,000 Kepala Dinas

Program Program

Peningkatan

kualitas dan

produktivitas

tenaga

kerja


yang dilatih

Produktivitas terhadap

target yang ditentukan

% 20% 30% 775,000,000 40% 760,000,000 50% 760,000,000 60% 775,000,000 60% 3,670,000,000

Rasio Ketergantungan % 55% - - - - - - - - 55% -

Pelatihan kerja

yang berbasis

kompetensi

Terlaksananya pelatihan

keterampilan berbahasaOrang - - 30 Orang 145,000,000 30 Orang 160,000,000 40 Orang 225,000,000 40 Orang 225,000,000 140 Orang 755,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Penguatan

Kelembagaan LPK

Terciptanya

kepengurusan LPK yang

professional :

- Sosialisasi tentang

tugas dan fungsi LPK

LPK - - 35 LPK 30,000,000 40 LPK 50,000,000 - - 40 LPK 75,000,000

40 LPK

155,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pembinaan dan

Penguatan

Kelembagaan LPK

Terlaksananya

penguatan kelembagaan

LPK

LPK 40 LPK 50,000,000 - - - - - - - - 40 LPK 50,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Kepala Bidang

Pelatihan

Produktivitas

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Tabel 5.1


Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Program dan

KegiatanSatuan Target Akhir Renstra

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penanggung

jawab

Lokasi

600,000,000

Kondisi Awal

2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Pemagangan

berbasis pengguna

Terselenggaranya

pemagangan tenaga

kerja di 2 perusahaan

Orang 20 Orang 100,000,000 40 Orang 100,000,000 - - 40 Orang 150,000,000 40 Orang 150,000,000 140 Orang 500,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Penguatan

Profesionalisme

Instruktur dan

Pengurus LPK

Terciptanya

profesionalisme tenaga

kepelatihan dan

instruktur

Orang - - - - 30 Orang 50,000,000 - - - - 30 Orang 50,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pengiriman Peserta

Pelatihan ke Balai

Latihan Kerja (BLK)

Terpenuhinya

kebutuhan peserta

pelatihan ke BLK

Provinsi

Orang - - - - 20 Orang 30,000,000 50 Orang 75,000,000 50 Orang 75,000,000

120 Orang

180,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Uji Kompetensi

(UJK)

Terselenggaranya Uji

Kompetensi

Keterampilan Tata Rias,

Sepeda Motor

Orang - - - - - - 30 Orang 90,000,000 - - 30 Orang 90,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Workshop

Penguatan Jejaring

LPK

Terlaksananya

Workshop Penguatan

Jejaring LPK selama 1

hari untuk 1 angkatan

LPK - - 40 LPK

100,000,000 40 LPK 100,000,000 - - - - 40 LPK 200,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Expo

Ketenagakerjaan

Tersedianya Informasi

Lowongan Kerja,

Terselenggaranya Job

Fair dan Fasilitasi

Ketenagakerjaan

Orang - - 300 Orang 150,000,000 300 Orang 150,000,000 - - - - 600 Orang 300,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pembangunan Balai

Latihan Kerja

Terbangunnya balai

latihan kerja

BLK

- - 1 BLK

175,000,000 - - - - - - 1 BLK

175,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pelatihan

Keterampilan

Berbasiskan

Masyarakat

Terselenggaranya

pelatihan keterampilan

tata boga, tata

kecantikan kulit dan

desain grafis komputer

Orang 100 Orang 450,000,000 - - - - 100 Orang 120,000,000 - - 200 Orang 570,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pendidikan dan

Pelatihan

keterampilan bagi

pencari kerja

terciptanya pencari

kerja yang terampilOrang - - - - 50 Orang 75,000,000 - - 50 Orang 100,000,000 100 Orang 175,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pemagangan Dalam

Negeri

Terselenggaranya

pemagangan dalam

negeri

Orang - - 40 Orang 75,000,000 - - 40 Orang 100,000,000 - - 80 Orang 175,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Pemagangan Luar

Negeri

Terselenggaranya

pemagangan ke luar

negeri

Orang

- - - - 20 Orang 145,000,000 - - 20 Orang 150,000,000 40 Orang 295,000,000

Kasi Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Kota

Tasikmalaya

Sasaran 2.2

Meningkatkan

Kesempatan Kerja

dan Perlindungan

Tenaga Kerja

Persentase

kesempatan

kerja yang

terpenuhi

terhadap

permintaan

Persentase kesempatan

kerja yang terpenuhi

terhadap permintaan

% 12.7% 15% 830,000,000 17.3% 535,000,000 19.7% 645,000,000 22% 630,000,000 24.3% 750,000,000 24.3% 3,350,000,000

Persentase

perselisihan

hubungan

industrial yang

terselesaikan

Persentase perselisihan

hubungan industrial

yang terselesaikan

% 71.4 85.7 85.7 100 100 100 100

Persentase

implementasi

hubungan

industrial dan

jaminan sosial

terhadap total

perusahaan

Persentase

implementasi hubungan

industrial dan jaminan

sosial terhadap total

perusahaan

% 21.4 22.9 24.3 25.7 27.1 27.1

Kepala Dinas

3,045,000,000 400,000,000 690,000,000 780,000,000 780,000,000 795,000,000

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Persentase Kesempatan

Kerja yang terpenuhi

terhadap permintaan

yang ada

% 12.7% 15.0% 17.3% 535,000,000 19.7% 645,000,000 22% 630,000,000 24.3% 750,000,000 24.3% 3,350,000,000

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja% 71.15% - - - - - - - - -

-

Pembinaan dan

pengawasan

Tenaga Kerja

Indonesia(TKI)

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengawasan CTKI

Lokasi 2 Lokasi 90,000,000 2 Lokasi 90,000,000 2 Lokasi 90,000,000 2 Lokasi 115,000,000 - - 8 Lokasi 385,000,000

Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Bursa Kerja

Khusus/Kelembaga

an

Terciptanya data

informasi tenaga kerja

melalui BKK dan

Penyaluran Penyerapan

Penempatan Tenaga

Kerja

Orang - - 50 Orang 45,000,000 50 Orang 55,000,000 50 Orang 45,000,000 - - 150 Orang

145,000,000 Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Informasi Pasar

Kerja

Terselenggaranya

Informasi Pasar KerjaTahun 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 5 Tahun 1,100,000,000

Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Pelatihan dan

Pendampingan

Rumah Tangga

Berpendapatan

Rendah

terciptanya perluasan

kesempatan kerja di

pedesaan

Orang - - - - 50 Orang 75,000,000 - - 50 Orang 75,000,000 100 Orang

150,000,000 Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Padat Karya

Produktif

terselenggaranya

pelatihan dan

bimbingan berbagai

keterampilan ( tata rias,

tata boga, menjahit )

Orang 200 Orang 500,000,000 - - - - - - 50 Orang 100,000,000 250 Orang 600,000,000

Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Padat Karya

Infrastruktur

Terlaksananya padat

karya infrastruktur

untuk wilayah kumuh

dan gema madani

- - - - - - - - 75 Orang 100,000,000 4 Lokasi 100,000,000

Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Pembinaan Calon

Transmigrasi

Terlaksananya

pembinaan calon

transmigran sampai

dengan penempatan

transmigran

Orang - - 20 Orang 50,000,000 20 Orang 75,000,000 - - 20 Orang 75,000,000

60 Orang 200,000,000 Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Sitenar Basajan

Terpublikasikannya

Informasi

Ketenagakerjaan

% - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 600,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi

Pelaporan dan

Keuangan

Kota

Tasikmalaya

Monitoring dan

Evaluasi Program

Transmigrasi

Tercapainya Monitoring

dan Evaluasi

Transmigrasi di wilayah

Penempatan

Orang - - - - - - 20 Orang 70,000,000 - -

20 Orang 70,000,000 Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Program

Transmigrasi

Regional

Transmigrasi Umum 2 Lokasi 40,000,000 - - - - - - - - 2 Lokasi 40,000,000

Kepala Bidang

Pelatihan

Produktivitas

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Monitoring dan

Evaluasi Program

Transmigrasi

Terselenggaranya

Monitoring dan

Evaluasi Transmigrasi

di wilayah Penempatan

Lokasi 2 Lokasi 40,000,000 - - - - - - - - 2 Lokasi 40,000,000

Kasi

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Tasikmalaya

Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan

yang memiliki lembaga

ketenaga kerjaan

% 5.7 - - 10 15 20 25 25Kepala Bidang

Pembinaan

Hubungan

Industrial Dan

Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

Kepala Bidang

Pelatihan

Produktivitas

Penempatan

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

690,000,000 780,000,000 780,000,000 795,000,000

790,000,000

3,045,000,000

Persentase lembaga

ketenagakerjaan yang

dibina terhadap total

lembaga ketenaga

kerjaan yang terbentuk

% 7.9 - - 13.6 19.3 25 30 30

Pembinaan

KetenagakerjaanOrang 200 Orang 400,000,000 - - - - - - - - 200 Orang

Seleksi Pemilihan

Pekerja Teladan

Tingkat Kota

Tasikmalaya

Terlaksananya

sosialisasi dan seleksi

pemilihan pekerja

teladan 1,2 dan 3 tingkat

Kota Tasikmalaya

Orang - - 3 Orang 50,000,000 3 Orang 50,000,000 3 Orang 50,000,000 3 Orang 50,000,000 12 Orang 200,000,000

Kasi

Pengupahan

dan Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

Kota

Tasikmalaya

Peringatan Hari

Buruh

Internasional

Terlaksananya kegiatan

peringatan hari buruh

(mayday) yang diikuti

oleh 500 Orang


Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

sosialisasi berbagai

peraturan

pelaksana tentang

Ketenagakerjaan

1. Sosialisasi Peraturan

Hubungan Industrial

dan

Syarat Kerja

2. Sosialisasi Peraturan

Penyusunan Struktur

Skala Upah

3. Monitoring Hasil

Sosialisasi

Berbagai Peraturan

Ketenagakerjaan

Perusahaan

25

Perusahaan

( 50 Orang )

25

Perusahaan

( 50 Orang )

25

Perusahaan

100,000,000 - - - - - - - - 75

Perusahaan 100,000,000

Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

sosialisasi

peraturan

Perundang-

undangan

Ketenagakerjaan

Tersosialisasikannya

peraturan pelaksana

perundang-undangan

ketenagakerjaan


Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Sosialisasi Struktur

Skala Pengupahan

Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Terlaksananya

Sosialisasi Penyusunan

Struktur Skala Upah di

Perusahaan


Kasi

Pengupahan

dan Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

Kota

Tasikmalaya

Penyusunan dan

Revitalisasi

Database Pelaporan

Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Pemutakhiran Database

Ketenagakerjaan Bidang

Hubungan Industrial di

50 Perusahaan

Dokumen - - 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 4 Dokumen 200,000,000

Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Pembinaan

persyaratan kerja

Terlaksananya

Pembuatan Perjanjian

Kerja, Peraturan

Perusahaan dan

Perjanjian Kerja

Bersama


Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Penyusunan,

Perumusan dan

Sosialisasi UMK

Terlaksananya survey

KHL, penyusunan dan

penetapan UMK,

Sosialisasi UMK dan

Monitoring

Perusahaan - - 50


50


50


50


200


Kasi

Pengupahan

dan Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

Kota

Tasikmalaya

Bimtek Penyusunan

Struktur dan Skala

Upah

Bimtek Penyusunan

Struktur Skala Upah

selama 3 hari

Orang 100 Orang 100,000,000 100 Orang 150,000,000 100 Orang 150,000,000 100 Orang 150,000,000 400 Orang 550,000,000

Kasi

Pengupahan

dan Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

Kota

Tasikmalaya

Kepala Bidang

Pembinaan

Hubungan

Industrial Dan

Jaminan

Sosial Tenaga

Kerja

690,000,000 780,000,000 780,000,000 795,000,000 3,045,000,000

Pemberdayaan

Kelembagaan

Hubungan

Industrial

Sosialisasi dan Simulasi

pembentukan LKS

Bipartit (Perusahaan

dan Pekerja) di

Perusahaan

Perusahaan - - 40


40


40

Perusahaan100,000,000

40

Perusahaan100,000,000

160


Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Terlaksananya

penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial Melalui

Mediasi

Kasus - - 7 Kasus 10,000,000 7 Kasus 10,000,000 7 Kasus 10,000,000 6 Kasus 10,000,000 6 Kasus 40,000,000

Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Penguatan

Kelembagaan

Hubungan

Industrial

1. Terlaksananya

Kegiatan

Peringatan Hari Buruh

/

May Day

2. Terlaksananya

Pemilihan

Pekerja Teladan

3. Bimtek

Orang/Perusa

haan

100 Orang

25 Orang

15

Perusahaan

150,000,000 - - - - - - - -

125

Orang/15

Perusahaan

150,000,000

Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Pembinaan

Ketenagakerjaan

1. Pembinaan serikat

Pekerja/Serikat Buruh

dan Kepesertaan

Apindo

2. Terlaksananya

Sosialisasi

UMK

3. Terlaksananya

Monitoring

UMK

4. Terlaksananya

Monitoring

THR

5. Survey KHL

Perusahaan

15

Perusahaan

( 30 Orang )

50

Perusahaan

( 50 Orang )

24

Perusahaan

24

Perusahaan

3 Lokasi

Pasar

Tradisional

150,000,000 - - - - - - - - 113


Kasi

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kota

Tasikmalaya

Tujuan 3

Meningkatnya

pelayanan tenaga

kerja

Capaian IKM perangkat

daerahPoint 76.6 76.6 75,000,000 76.6 100,000,000 88.31 180,000,000 88.31 185,000,000 88.31 190,000,000 88.31 730,000,000 Kepala Dinas

Sasaran 3.1

Meningkatnya

kualitas pelayanan

ketenagakerjaan

Capaian IKM

perangkat

daerah


daerahPoint 76.6 76.6 75,000,000 76.6 100,000,000 88.31 180,000,000 88.31 185,000,000 88.31 190,000,000 88.31 730,000,000 Kepala Dinas

Program

Peningkatan

Pelayanan Publik


daerahPoint 76.6 76.6 75,000,000 76.6 100,000,000 88.31 180,000,000 88.31 185,000,000 88.31 190,000,000 88.31 730,000,000 Sekretaris

Survey Kepuasan

Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Hasil

Survey Kepuasan

Pelayanan Publik

Dokumen - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 Dokumen 40,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan SOP

Tenaga Kerja

tentang Pelayanan

Publik

Jumlah Dokumen SOP

Tenaga Kerja tentang

Pelayanan Publik

Dokumen - - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 Dokumen 40,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan Profil

Perangkat Daerah

Jumlah Paket Media

Penyebarluasan

Informasi

Ketenagakerjaan

Paket - - - - 1 80,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 3 Paket 245,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Evaluasi Standar

Mutu Manajemen

ISO 9001 2015

Jumlah Sertifikat ISO

9001 : 2015Sertifikat

1 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

75,000,000

1 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

80,000,000

1 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

80,000,000

1 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

85,000,000

1 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

85,000,000

5 Sertifikat

ISO 9001 :

2015

405,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Tujuan 4

Meningkatnya tata

kelola keuangan

dan kinerja

perangkat daerah

Hasil penilaian SAKIP

perangkat daerah

Point

61 61 71 71 81 81 81

Maturitas SPIP

perangkat daerah

Level1 1 2 2 3 3 3

Sasaran 4.1

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

Hasil penilaian

SAKIP

perangkat

daerah

Hasil penilaian SAKIP

perangkat daerah

Point

61 61 71 71 81 81 81

Maturitas SPIP

perangkat

daerah

Maturitas SPIP

perangkat daerah

Level

1 1 2 2 3 3 3

Persentase

penyusunan

pelaporan

keuangan dan

barang sesuai

SAP

Persentase penyusunan

pelaporan keuangan dan

barang sesuai SAP

%

- - 100 100 100 100 100

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase kelengkapan

pelayanan administrasi

perkantoran

% 100% 584,798,000 100% 615,500,000 100% 673,500,000 100% 715,500,000 100% 734,500,000 100% 3,323,798,000 Sekretaris

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah materai dan jasa

hantaran yang

disediakan

Buah/Paket 1 Paket 2,000,000 1 Paket 2,500,000 1 Paket 3,500,000 1 Paket 3,500,000 1 Paket 4,000,000 5 Paket 15,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah waktu

penyediaan jasa telepon,

air, listrik dan jasa

layanan internet

Bulan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 62,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 67,000,000 12 Bulan 69,000,000 12 Bulan 323,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Jumlah kendaraan roda

empat dan bangunan

kantor yang

diasuransikan

Unit 5 15,000,000 5 16,500,000 5 19,500,000 5 22,000,000 5 24,000,000 25 97,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah unit kendaraan

yang memperoleh

perpanjangan PKB,

STNK dan KIR

Unit 10.00 10,000,000 15 12,000,000 15 17,000,000 15 19,000,000 15 21,000,000 70 79,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah jenis

perlengkapan dan

jumlah waktu

penyediaan jasa

kebersihan

Jenis/Bulan 18/12 120,400,000 18/12 123,500,000 18/12 126,500,000 18/12 130,500,000 18/12 134,500,000 48 635,400,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya jasa

perbaikan alat kerja% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 18,500,000 100% 15,000,000 100% 15,500,000 100% 69,000,000

Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang disediakanJenis 1 paket 25,000,000 25 27,000,000 25 29,000,000 25 29,000,000 25 30,000,000 100 140,000,000

Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah waktu

penyediaan barang

cetakan, penggandaan

dan penjilidan

Bulan 12 10,000,000 12 10,500,000 12 13,000,000 12 13,500,000 12 14,500,000 12 61,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik /

Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang disediakan

Jenis 18 7,000,000 18 7,500,000 18 10,000,000 18 11,500,000 18 13,500,000 90 49,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah jenis peralatan

dan perlengkapan


Jenis 23 16,398,000 23 18,000,000 23 23,000,000 23 25,000,000 23 25,000,000 115 107,398,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga yang

disediakan

Jenis

24 jenis

alat/perlengk

apan rumah

tangga

7,000,000 24 7,000,000 25 9,000,000 25 9,000,000 25 10,000,000 123 42,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Disnaker

DisnakerKepala Dinas

Kepala Dinas

6,778,200,000

1,030,200,000 1,390,000,000 1,438,000,000 1,350,000,000 1,570,000,000 6,778,200,000

1,030,200,000 1,390,000,000 1,438,000,000 1,350,000,000 1,570,000,000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah waktu

penyediaan bahan

bacaan dan iklan media

massa

Bulan 12 15,000,000 12 15,000,000 12 17,000,000 12 17,000,000 12 18,000,000 12 82,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah waktu

penyediaan makan dan

minum harian, rapat

dan jamuan tamu

Bulan 12 32,000,000 12 33,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 37,000,000 12 172,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah waktu

penyediaan anggaran

rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Bulan 12 bulan 130,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 170,000,000 12 Bulan 765,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Keamanan dan

Ketertiban

Lingkungan

Jumlah waktu

penyediaan jasa

keamanan dan

ketertiban lingkungan

kantor

Bulan 12 bulan 120,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 135,000,000 12 bulan 140,000,000 12 Bulan 650,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Peningkatan

Pelayanan Pegawai

Jumlah paket

penyediaan jasa

peningkatan pelayanan

pegawai

Paket 1 5,000,000 1 6,000,000 1 7,500,000 1 8,500,000 1 8,500,000 1 35,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

prasarana aparatur

yang terpelihara

% 100% 357,412,000 100% 481,500,000 100% 414,000,000 100% 409,000,000 100% 443,500,000 100% 2,105,412,000 Sekretaris

Pengadaan

Kendaraan Dinas /

Operasional


dinas operasional yang

disediakan

Unit - - 6 Unit 103,000,000 - - - - 1 Unit 17,500,000 7 Unit 120,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah paket pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Paket 1 Paket 25,920,000 1 Paket 25,920,000 1 Paket 27,500,000 1 Paket 27,500,000 1 Paket 28,500,000 5 Paket 135,340,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor


peralatan gedung kantor Paket - - 1 Paket 7,080,000 - - 1 Paket 10,000,000 - - 2 Paket 17,080,000

Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pengadaan

MeubelairJumlah unit meubelair

kantor yang disediakanUnit 28 28,000,000 28 28,000,000 28 32,000,000 28 28,000,000 28 32,000,000 140 Unit 148,000,000

Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Gedung

Kantor

Jumlah paket

pemeliharaan gedung

kantor

Paket 1 60,000,000 1 60,000,000 1 80,500,000 1 67,000,000 1 75,000,000 5 Paket 342,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit mobil

jabatan yang dipelihara

secara rutin / berkala

Unit 5 85,800,000 5 87,500,000 5 89,500,000 5 89,500,000 5 89,500,000 5 Unit 441,800,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional


dinas / operasional yang

dipelihara secara rutin /

berkala


Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah waktu

terlaksananya

Pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor secara

rutin/berkala

12 Bulan

18 kali

1 kali 4,000,000 12 Bulan 4,500,000 12 Bulan 6,000,000 12 Bulan 6,500,000 12 Bulan 6,500,000 12 Bulan 27,500,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Penyediaan Jasa

Prasarana Aparatur

Jumlah kegiatan

inspektorat pada

kegiatan tasik fair dan

event-event lainnya

Keg 6 65,000,000 6 70,000,000 6 70,000,000 6 75,000,000 6 75,000,000 6 355,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

Jumlah unit peralatan

dan perlengkapan



Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terwujudnya

Peningkatan Disiplin

Aparatur

%

100% 19,990,000 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 22,000,000 100% 20,000,000 103,990,000 Sekretaris

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu


pakaian khusus hari-

hari tertentu

Paket

30 Stel

30 Stel

31 Stel

19,990,000 1 Paket 20,000,000 1 Paket 22,000,000 1 Paket 22,000,000 1 Paket 20,000,000 5 Paket 103,990,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur% - - 100 100,000,000 100 120,000,000 - - 100 140,000,000.00 100 360,000,000.00 Sekretaris

bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Orang - - 30 Orang 100,000,000 30 Orang 120,000,000 - - 30 Orang 140,000,000 1 Hari 360,000,000 Kasubag

Umum dan

Kepegawaian

Disnaker

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Capaian hasil evaluasi

SAKIP perangkat daerah

Point 61 61 71 71 81 81 81

Persentase penyusunan

pelaporan keuangan dan

barang sesuai SAP

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah laporan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 3,500,000 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 4,500,000 5 Dokumen 19,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah pelaporan

keuangan semesteran

dan akhir tahun sesuai

SAP


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran

Tersedianya dokumen

laporan keuangan

semesteran

Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 - - - - - - - - 1 Dokumen 3,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Tersedianya dokumen

laporan keuangan akhir

tahun


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan Barang

Perangkat Daerah Jumlah pelaporan

barang semesteran dan

akhir tahun sesuai SAP


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan Barang

Semesteran Tersedianya dokumen

laporan barang

semesteran


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Pelaporan Barang

Akhir Tahun Tersedianya dokumen

laporan barang akhir

tahun


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

laporan

penyelenggaraan SPIP


Pengelolaan

Website Perangkat

Daerah

Jumlah Pengelola

Website Dinas Tenaga

Kerja

Orang 2 Orang 40,000,000 2 Orang 50,000,000 2 Orang 60,000,000 2 Orang 65,000,000 2 Orang 65,000,000 2 Orang 280,000,000

Program

Perencanaan Kerja

Capaian keselarasan

Renstra PD terhadap

RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100

Sekretaris

Sekretaris420,000,000

13,000,000 95,500,000 118,500,000 108,500,000 129,500,000 465,000,000

55,000,000 77,500,000 90,000,000 95,000,000 102,500,000

Capaian keselarasan

Renja PD terhadap

RKPD

% 100 100 100 100 100 100 100

Capaian SPIP perangkat

daerahLevel 1 1 2 2 3 3 3

Penyusunan

Rencana Kerja

Jumlah rencana kerja

yang disusunDokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 35,500,000 1 Dokumen 38,500,000 1 Dokumen 38,500,000 1 Dokumen 39,500,000 5 Dokumen 155,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Penyusunan

Rencana Strategis Jumlah rencana

strategis yang disusun

dan pelaksanaan

konsultasi publik

rencana strategis

Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 - - - - - - 1 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 30,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Perubahan Rencana

Strategis

Jumlah perubahan

rencana strategis yang

disusun

Dokumen - - - - 1 Dokumen 10,000,000 - - - - 1 Dokumen 10,000,000

Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Sinergitas

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah Dinas

Tenaga Kerja

Jumlah laporan yang

disusun serta koordinasi

pelaksanaan

perencanaan program

dan kegiatan


Kasubag

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan dan

Keuangan

Disnaker

Sekretaris13,000,000 95,500,000 118,500,000 108,500,000 129,500,000 465,000,000

Documents

DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA …...Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 -2022 - 4 - 1.2 Landasan Hukum 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya