Upload
ledat
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas Rahmat
dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud dari
pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan
terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,
sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja
tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada
Renstra OPD dan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Dari
Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan
dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi OPD
Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada
umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOH. KAMIL, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 198603 1 016
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, penyusunan dan
evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian di Kabupaten Lamongan, peningkatan
kapasitas yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk
memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai
misi dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas
Tenaga Kerja, pada Tahun 2017 diwujudkan dalam 46 kegiatan dan 10 program.
Pada tahun 2017 program – program tersebut adalah :
Uraian
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /oprasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Peneyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASRANA APARATUR
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 iii
pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasioanal
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaina kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
penyusunan pelaporan ahir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Penyusunan dokumen standar pelayanan minimal (SPM)
6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja
industry hasil tembakau
Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pelatihan
Percepatan penngkatan kompetensi Tenaga Kerja
Pemmbinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan
masyarakat, penguatan Sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan, serta
pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi
pencari kerja
7. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan
Monitoring keberadaan Tenaga Kerja asing diperusahaan
8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBA -NGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Pembahasan Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Lamongan Thn 2018
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 iv
Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS - Tripartit) terhadap Kondisi
Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata cara penggunaaan
Tenaga Kerja Asing (TKA)
Pembinaan kepersertaan jaminan sosial (BPJS) diperusahaan
Sosialisasi dan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan Industrial
Monitoring keselamatan dan kesehatan kerja
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
Perencanaan, pelatihan penempatan Tenaga Kerja dan pengolahan informasi
pasar kerja
Penyebarluasan informasi lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri
Pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat
Pendampingan magang kerja EKS siswa BLK
10. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Penyuluhan Transmigrasi Regional
Pelatihan Tramigrasi Regional
Kunjungan kerja sama penempatan Transmigrasi
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………. v
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1
I. LATAR BELAKANG …………………………………………………… 1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………………. 3
a. Personil ……………………………………………………..……. 6
b. Sarana dan Prasarana ……………………………………………… 7
c. Pembiayaan ……………………………………………..………….. 9
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP …………………………………. 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………. 12
A. RENCANA STRATEGIS ……………………………………………… 12
1. Visi dan Misi ……………………………………………………. 12
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran …………………………. 14
3. Program dan Kegiatan ………………………………………….. 15
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ……………………... 16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ………………………………... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………… 21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 …….…….......... 21
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017………................................. 38
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………...... 42
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang
dilakukan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Perubahan
yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula,
tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga
pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu
kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi
sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan
kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam
pembangunan.
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan
manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan
pelayanan kebutuhan dasarbagi masyarakat terutama bagi Masyarakat yang
masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada gilirannya diharapkan upaya ini
mampu meningkatkan masyarakat pencari kerja dalam melaksanakan peran dan
fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen
pembangunan di bidang ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama
pembangunan Tahun 2016-2021, yaitu upaya memperluas lapangan kerja.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Lamongan membentuk Dinas Tenaga Kerja Pembentukan ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 2
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyelenggarakan
Pembangunan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mencakup Program
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan
Kesempatan Kerja, Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ketenagakerjaan dan Program Transmigrasi Regional
Untuk mengetahui kinerja Pemeritah Kabupaten Lamongan di bidang
Tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun
menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebasdari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Permendagri No. 54 Th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 3
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentangPerbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021.
Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan
melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian
atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping
sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat
dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lamongan.
Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian
sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran
merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu)
Tahun atau kurang.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 4
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan No. 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
2.1. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
2.2. Sub Bagian Keuangan.
2.3. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja.
3.1. Seksi Kelembagaan Pelatihan.
3.2.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
3.3. Seksi Sertifikasi Kompetensi
4. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas.
4.1. Seksi Informasi Pasar Kerja.
4.2. Seksi Konsultasi Produktivitas.
4.3. Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
5.2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
5.3. Seksi Pengembangan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Hubungan Indusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6.1. Seksi Persyaratan Kerja.
6.2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6.3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 5
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 6
a. Personil
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didukung oleh 27 orang, yang mempunyai latar
belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).
NO JABATAN
STRUKTURAL JMLH PANGKAT / GOLONGAN JMLH
PENDIDIKAN FORMAL
JMLH KET
1 Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda ( IV/c)
1 S.2 1
2 Sekretaris 1 Pembina Tk. I (IV/b)
1 S.2 1
3 Kepala Bidang 4 Pembina Tk. I (IV/b)
1 S.1 1
Pembina (IV/a)
1 S.1 1
Penata Tk. I
(III/d)
2 S.2 2
4 Kepala Seksi 12 Pembina (IV/a)
2 S.2 2
Penata Tk. I (III/d)
2 S.2 2
6
S.1 6
Penata (III/c)
2 S.1 2
5 Staf 9 Penata (III/c)
1 S.1 1
Penata Muda Tk. I
(III/b)
3 SLTA 3
Penata Muda (III/a)
3 S.1 3
Pengatur Tk. I (II/d)
1 SLTA 1
Juru (I/c)
1 SLTP 1
JUMLAH 27 27 27
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 7
b. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
NO Nama Barang / Jenis Barang
Jumlah Barang
Unit/Buah
Harga Keterangan
2 3 4 5
1 Mobil /station Wagon 4 605.334.000,00
2 Mobil Box 1 250.000.000,00
3 Sepeda Motor 11 73.452.157.000,00
4 Pelatihan Mekanik 26 4.224.090.000,00
5 Pelatihan Menjahit 94 459.456.500,00
6 Pelatihan Otomotif 254 2.044.286.900,00
7 Pelatihan Pertukangan 262 822.090.200,00
8 Pelatihan Las 280 2.241.697.175,00
9 Pelatihan AC/Pendingin 277 2.160.247.700
10 Mesin Ketik 4 2.044.306,00
11 Lemari besi 22 85.305.893,00
12 Rak Besi 10 25.711.250,00
13 Rak Kayu 4 12.000.000,00
14 Filing Besi 7 15.718.000,00
15 Band Kas 0 3.605.000,00
16 Lemari Kaca 4 3.054.800,00
17 Lemari kunci i 2 800.000,00
18 Papan pengumuman 1 1.492.000,00
19 White Board 4 3.239.000,00
20 Overhaed Projektor 1 6.500.000,00
21 Lemari Kayu 28 32.458.700,00
22 Meja Kayu / Rotan 15 11.475.000,00
23 Kursi Besi/Metal 446 147.506.500,00
24 Tempat Tidur Kayu Lengkap 24 91.111.000,00
25 Meja Rapat 4 12.478.000,00
26 Meja Tulis 9 11.724.174,00
27 Meja Kayu / Rotan 16 56.691.300,00
28 Meja Telepon 1 750.000,00
29 Meja Podium 1 1.500.000,00
30 Kursi Tamu 5 46.568.000,00
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 8
31 Kursi Tangan 80 89.086.000,00
32 Kursi Puter 9 8.304.000,00
33 Kursi Lipat 96 18.439.900,00
34 Korden 4 41.039.000,00
35 Mesin Penghisap Debu 1 375.000,00
36 Mesin Potong Rumput 1 2.163.000,00
37 AC 35 186.543.783,00
38 Kipas Angin 1 600.000,00
39 Pelatihan Prossesing 81 676.352.700,00
40 Pelatihan Tata Rias 138 316.957.801,00
41 PC Unit 11 103.611.500,00
42 Lap Top 0 20.226.152,00
43 Note Book 12 100.072.000,00
44 Scaner 1 4.950.000,00
45 Printer 15 45.801.500,00
46 Meja Kerja Pejabat Eselon III 7 25.606.200,00
47 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 17 29.660.300,00
48 Meja Kerja Non Struktural 5 3.669.700,00
49 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 3.600.000,00
50 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 21 44.901.600,00
51 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 17 29.660.300,00
52 Kursi Non Struktural 4 3.046.600,00
53 Camera + Attachmen 5 19.091.000,00
54 LCD Proyektor 7 89.948.000,00
55 Professional Soun System 2 33.464.000,00
56 TV 5 14.829.352,00
57 Handycam 1 4.043.000,00
58 Faximile Panasonic FT-110 1 4.773.600,00
59 CCTV 2 48.438.000,00
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 9
b. Pembiayaan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, adalah sebagai
berikut :
NO.
U R A I A N JUMLAH KET.
Belanja Daerah
Rp.7.302.859.600,-
1.
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
Rp. 2.636.530.000,- Rp. 2.636.530.000,-
2.
Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rp. 4.666.329.600,- Rp. 427.616.000,- Rp. 3.817.713.600,- Rp 421.000.000,-
c. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu
pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang
sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 Tahun 2014.
Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip–prinsip kejujuran,
obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:
1. Ringkasan Eksekutif dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauh mana Dinas
telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi
dan langkah – langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 10
2. Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permsalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. Akuntabilitas Kinerja
5. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
6. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
7. Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 11
8. Lampiran
a. Matriks Renstra
b. Perjanjian Kinerja
c. Ringkasan Pengukuran Kinerja
d. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
1.1 Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang
ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang
kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah ke depan
dengan penuh kepastian. Visi merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang
ingin diwujudkan dan mampu memberikan semangat dalam menjalankan roda organisasi.
Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing“
Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud dan diwujudkan
manakala tidak didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keunggulan ini dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan adanya potensi dan
kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai
tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh
kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai
dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan
yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing
manfaat (comparative and advantage competitive) untuk mewujudkan mayarakat Kabupaten
Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan
tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas
pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya
kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan
masyarakat.
Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan
ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang
menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya
“Sense of responsibility and professionally” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 13
pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku
kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab
dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai
melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan
kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku
kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian,
ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi
tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.
1.2 M i s i
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila
Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan
dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam
5 (lima) misi sebagai berikut :
Misi ke-1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi
Daerah;
Misi ke-3
Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;
Misi ke-4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 14
Misi ke-5
Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tenteram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi
Budaya Lokal;
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja
Kab. Lamongan adalah Misi ke-5 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Memantapkan kehidupan
masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Dalam
rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan : “Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan
hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran“ . Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan adalah:
Sasaran
Meningkatnya penduduk yang bekerja
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
2.1 Tujuan
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan,
perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang
dilaksanakan oleh OPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian
operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan
dapat diuraikan sebagaimana tujuan “ Meningkatnya Penduduk yang Bekerja”.
1. 2 Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun, maka perlu ditetapkan sasaran
sesuai dengan sebagai berikut :
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 15
1) Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja” ditetapkan
dengan sasaran :
1) Meningkatnya penempatan kerja, dengan indikator “persentase peningkatan kerja di
sektor formal”.
2) Meningkatnya perlindungan pekerja, dengan indikator:
a) Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenaga
kerjaan.
b) Persentase penyelesaian perselisihan kerja
3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator : “Persentase peningkatan
pekerja yang sudah menerima upah minimum kabupaten (UMK)”.
3. Program dan Kegiatan
3.1 Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya penduduk yang bekerja” ditetapkan Program dan
kegiatan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
a) Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau;
b) Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga pelatihan;
c) Percepatan peningkatan kompetensi Tenaga Kerja;
d) Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan
masyarakat, penguatan Sarana dan Prasarana kelembagaan dan Pelatihan, serta
pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi perncari
kerja
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja ;
a) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatab kerja bagi pencari
kerja (JOB MARKET FAIR).
b) Monitoring keberadaan Tenaga Kerja Asing di perusahaan
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :
a) Pembahasan Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Lamongan Tahun 2018;
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 16
b) Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripatit (LKS-Tripatit) Terhadap Kondisi
Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan;
c) Sosialisasi peraturan perundand-undangan tentang Tata cara penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA) ;
d) Pembinaan kepersertaan jaminan sosial (BPJS) diperusahaan;
e) Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
f) Sinegritas hubungan Industrial dan jaminan soaial Tenaga Kerja;
g) Sosialisasi pelaksanaan UMK
4) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
a) Perencanaan, penelitian penempatan Tenaga Kerja dan pengolahan informasi
pasar kerja
b) Penyebarluasan informasi lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri
c) Pengembangan ekonomi Produktif berbasis masyarakat
d) Pendampingan magang kerja EKS siswa BLK
5) Program Transmigrasi Regional
a) Penyuluhan Transmigrasi Regional
b) Pelatihan Transmigras Regional
c) Kunjungan Kerjasama penempatan Transmigrasi
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk Tahun
2017 berpedoman dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu
belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT
memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja
output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk tahun
2017, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang
tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 17
yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan
berdasarkan DPA Awal tahun 2017.
Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2017 yang disusun berdasarkan
Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran / kegiatan, output dan indikator
output, serta outcome dan indikator outcome.
Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola.
Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan
kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator
kinerja tersebut diupayakan memiliki criteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif,
layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.
Di dalam Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2017, indikator kinerja yang
dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan
outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau
kualitatifnya.
Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate
outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator
output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.
Kinerja Dinas Tenaga Kerja juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang
berasa agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berada di bawahnya dalam
melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.
1. Sasaran dan Indikator Sasaran:
1) Meningkatnya penempatan kerja dengan indikator:
a) Persentase peningkatan penempatan kerja disektor formal.
2) Meningkatnya perlindungan pekerja, dengan indikator :
a) Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.
b) Persentase penyelesaian perselisihan kerja.
3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator :
a) Persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten
(UMK)..
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP ;
Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.
Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dana dapat dipertanggung jawabkan
peruntukannya, Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 19
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya penempatan kerja di sektor formal
1.1 Persentase peningkatan penempatan kerja disektor formal
1.06 %
2 Meningkatnya perlindungan pekerja
2.1 Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan
3.98 %
2.2 Persentase penyelesaian perselisihan kerja
100 %
3 Meningkatnya kesejahteraan pekerja
3.1 Persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1.41 %
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rp 2.360.000.000,- Dana Cukai
2. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 415.000.000,- APBD
3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 210.000.000,- APBD
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 150.000.000,- APBD
5. Transmigrasi Regional Rp 190.000.000,- APBD
Jumlah Rp 3.325.000.000
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Hasil pengukuran kinerja terhadap 10 Program (meliputi 5 Program
Pembangunan dan 5 Program Rutin) dan 45 kegiatan (meliputi 20 kegiatan
pembangunan dan 25 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Rutin)
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa
secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah mencapai kinerja,
terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan. Pengukuran kinerja
dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan berdasarkan pada
kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,
tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana
pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap
indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut,
sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance
gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut,
diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan
efektivitas.
Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan
menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri
dari 4 (empat) kategori sebagai berikut :
a. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif, skala penilaiannya :
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
4 Lebih dari 100 % Sangat Baik
3 75 % sampai 100 % Baik
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 22
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
b. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif, skala penilaiannya :
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
1. TUJUAN DAN SASARAN 1
Tujuan : Meningkatnya penduduk yang bekerja
Sasaran 1 : Meningkatnya Penempatan Kerja
1.1 Perbandingan Kinerja
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja
pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1.06% 1.09% 102.83%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 23
Grafik 3.1 Pencapaian Kinerja
pada Tujuan dan Sasaran 1
Pada sasaran “Meningkatnya Penempatan Kerja”, diperoleh capaian kinerja
sebagai berikut :
1. Target meningkatnya penempatan kerja sebesar 1.06 persen, tercapai
102.83 persen (capaian 102.83 persen dengan kategori “sangat baik”).
Pada Tahun 2017 jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.800
orang, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.681 orang,
sedangkan pencari kerja yang mendaftar pada tahun 2016 sebanyak
1.892 orang, sedangkan tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.652
orang.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.06% 1.09%
102.83%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 24
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja
pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI
TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2017
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1.06% 0% 1.09%
Grafik 3.2
Pencapaian Kinerja pada Tujuan dan Sasaran 1
Target indikator “meningkatnya penempatan kerja” sebesar 1.06 persen dan
tercapai sebesar 1.09 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya, meningkatnya
penempatan kerja belum tercapai karena belum ada indikatornya.
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
TARGET REALISASI TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2017
1.06%
0%
1.09%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 25
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT
KEMAJUAN
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1.51% 1.09% 72.18%
Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA pada Tujuan dan Sasaran 1
Kinerja “meningkatnya penempatan kerja” sebesar 1.09 persen. Jika
diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA di Tahun 2021 sebesar 1.51 persen,
maka tingkat kemajuan kinerjanya mencapai 72.18 persen.
0.00%1000.00%2000.00%3000.00%4000.00%5000.00%6000.00%7000.00%8000.00%
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
1.51% 1.09%
72.18%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 26
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Dengan Capaian Nasional
pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
TAHUN 2017 REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1.06% 1.09% 0%
Grafik 3.4
Pencapaian Kinerja Dengan Capaian Nasional pada Tujuan dan Sasaran 1
1. Terkait meningkatnya penempatan kerja, indikator Nasional adalah “jumlah tenaga
kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja”.
Indikator tersebut sekaligus mengakomodasi perluasan kesempatan kerja di
sektor informal (target Tahun 2017 tidak nampak di dalam dokumen RENSTRA
Kementerian).
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
TARGET REALISASI TAHUN 2017
REALISASI NASIONAL
1.06% 1.09%
0%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 27
2. TUJUAN DAN SASARAN 2
Tujuan : Meningkatnya penduduk yang bekerja
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan pekerja
Perbandingan Kinerja
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
3.98% 4.13% 103.76%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 100%
Grafik 3.5 Grafik Pencapaian Kinerja pada
Tujuan dan Sasaran 2
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
3.98% 4.13%
103.76%100% 100% 100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 28
Pada sasaran “Meningkatnya Perlindungan Pekerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai
berikut :
1. Target meningkatnya perlindungan pekerja pada indikator persentase peningkatan
pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sebesar 3.98 persen
terealisasi sebesar 4.13 persen (capaian 103.76 persen dengan kategori “sangat
baik”). Pekerja yang mengikuti/terdaftar mengikuti program BPJS ketenagakerjaan
sebanyak 16.625 orang pada Tahun 2017 sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah
pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 15.965 orang.
2. Target meningkatnya perlindungan pekerja pada indikator persentase penyelesaian
perselisihan kerja sebesar 100 persen, tercapai 100 persen (capaian 100% dengan
kategori “baik”). Pada Tahun 2017 Menyelesaikan Kasus Perselisihan Kerja
Sebanyak 5 Kasus.
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI
2016 REALISASI
2017
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
3.98% 0 4.13%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 100% 0 100%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 29
Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya pada Tujuan dan Sasaran 2
1. Target persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan sebesar 3.98 persen tercapai sebesar 4.13 persen. Pada tahun
sebelumnya, belum ada target/ indikatornya, sehingga capaiannya tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Target Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja sebesar 3.98 persen tercapai
sebesar 100 persen. Pada tahun sebelumnya, belum ada target/ indikatornya,
sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
TARGET REALISASI 2016 REALISASI 2017
3.98% 4.13%
100% 100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 30
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT
KEMAJUAN
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
5.2% 4.13% 76.20%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 100% 100% 100.00%
Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA pada Tujuan dan Sasaran 2
1. Kinerja “meningkatnya perlindungan pekerja“ pada indikator persentase peningkatan
pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan mencapai 4.13 persen. Jika
dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021 sebesar 5.42 persen maka
tingkat kemajuan kinerjanya mencapai 76.20 persen.
0.00%
2000.00%
4000.00%
6000.00%
8000.00%
10000.00%
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
5.42% 4.13%
76.20%
100% 100%
100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 31
2. Kinerja “meningkatnya perlindungan pekerja“ pada indikator Persentase Penyelesaian
Perselisihan Kerja mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir
RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100 persen maka tingkat kemajuan kinerjanya
mencapai 10.000 persen.
Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI
TAHUN 2017
REALISASI NASIONAL
KET. (-/+)
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
3.98% 4.13% 0%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 0%
Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional pada Tujuan dan Sasaran 2
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
TARGET REALISASI TAHUN 2017
REALISASI NASIONAL
3.98% 4.13% 0%
100% 100%
0%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 32
Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional
(Kementerian Ketenagakerjaan), mengingat terdapat perbedaan indikator :
1. Terkait persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan, (target Tahun 2017 tidak nampak di dalam dokumen RENSTRA
Kementerian).
2. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, indikator Nasional adalah
“menurunnya perselisihan hubungan industrial” (target Tahun 2017 tidak nampak
di dalam dokumen RENSTRA Kementerian).
3. Tujuan dan Sasaran 3
Tujuan : Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
3.1 Perbandingan Kinerja
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja
pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1.41% 1.75% 124.11%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 33
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja
pada Tujuan dan Sasaran 3
Pada sasaran “Meningkatnya kesejahteraan pekerja”, diperoleh capaian
kinerja sebagai berikut :
1. Target meningkatnya kesejahteraan pekerja sebesar 1.41 persen, tercapai
124.11 persen (capaian 124.11 persen dengan kategori “sangat baik”). Pada
Tahun 2017 jumlah pekerja yang menerima Upah Minimum Kabupaten
sebanayak (UMK) 18.050 orang sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah
pekerja yang menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebanyak 17.740
orang.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.41% 1.75%
124.11%
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 34
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Tahun ini dan dan Sebelumnya
pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI
TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2017
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1.41% 0.00% 1.75%
Grafik 3.10
Pencapaian Kinerja pada Tujuan dan Sasaran 3
Target indikator “persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah
Minimum Kabupaten (UMK)” sebesar 1.75 persen pada tahun sebelumnya tidak ada
capaian karena pada tahun sebelumnya tidak ada indikator tersebut.
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
TARGET REALISASI TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2017
1.41%
0.00%
1.75%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 35
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT
KEMAJUAN
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
2.87% 1.75% 60.97%
Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
pada Tujuan dan Sasaran 3
Kinerja Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten
(UMK) sebesar 1.75 persen, sedangkan target akhir RENSTRA sebesar 2.87 persen.
Dengan demikian tingkat kemajuan kinerjanya sebesar 60.97 persen.
0.00%1000.00%2000.00%3000.00%4000.00%5000.00%6000.00%7000.00%
TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
2.87% 1.75%
60.97%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 36
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1.41% 1.75% 0.00%
Grafik 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional pada Tujuan dan Sasaran 3
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
TARGET REALISASI REALISASI NASIONAL
1.41%1.75%
0.00%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 37
Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat dibandingkan dengan capaian
Nasional (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi), mengingat terdapat perbedaan
indikator. Terkait Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum
Kabupaten (UMK), Nasional tidak memiliki indikator dimaksud.
3.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi
Berkenaan dengan realisasi transmigran yang menetap selam 1 Tahun sudah
memenuhi target, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:
Alokasi pelatihan bagi calon transmigran belum memadai dibandingkan
jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.
Kuota penempatan transmigran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif
terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigran yang telah siap.
Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan.
Ketidaksiapan lokasi/daerah penempatan sehingga STP (Surat Terima
Penempatan) dari daerah tujuan/lokasi penempatan terlambat dikeluarkan.
Hal ini berakibat pada keterlambatan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan)
yang dikeluarkan oleh Pusat, sehingga pengiriman transmigran menjadi
terlambat.
Kondisi alam lokasi transmigrasi (tidak subur, tanah berbatu, kemiringan lahan
yang ekstrim, lahan pasang surut) memerlukan waktu lebih lama bagi para
transmigran untuk bekerja ekstra keras untuk mengolah lahan. Beberapa
alternatif solusi yang dilakukan adalah :
Kab./Kota memberikan dukungan alokasi pelaksanaan pelatihan bagi calon
transmigran sehingga semakin banyak calon transmigran yang dilatih dan
telah siap sebelum SPP turun.
Dilakukan terobosan pelatihan calon transmigrans ke depan, dimana tidak
hanya Pelatihan Dasar Umum (PDU), namun juga dilakukan pelatihan
berbasis kemasyarakatan sehingga bukan hanya calon transmigran
terdaftar/terseleksi yang dilatih tetapi juga animo calon transmigran bisa
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 38
mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah tujuan, sehingga diperoleh
calon transmigran yang lebih berkualitas.
Pasca penempatan transmigran, dilakukan monitoring dan pembinaan terpadu
dari daerah penempatan, provinsi daerah asal dan pemerintah pusat.
Monitoring dan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan
dinas/instansi terkait di lokasi penempatan, antara lain Dinas Pertanian.
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari sisi personil, terdapat 1 Pejabat dan 1 Staf yang menangani, untuk
memperkuat penyiapan calon transmigran melalui pelatihan-pelatihan bagi calon
transmigran.
3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Untuk mengoptimalkan angka penempatan transmigran terutama yang melalui
Transmigrasi Umum (TU), dilakukan terobosan berupa program kerjasama
antara Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku
Utara. Pada Tahun 2017, program kerjasama ini merupakan perpanjangan
kesepahaman bersama antara :
Pemerintah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dengan UPT Modapuhi
Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sesuai dengan Dokumen Perjanjian kinerja
Tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 3,325,000,000,-
dan realisasi sebesar Rp. 3,164,803,050,- atau 95.18 % dan fisik sebesar 100 %.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 39
Tabel 3.13 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR ANGGARAN %
ANGGARAN
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
3,115,000,000 42.65
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
60,000,000 0.82
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 55,000,000 0.75
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
95,000,000 1.30
Keterangan :
% anggaran merupakan proposi anggaran dari total anggaran Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2017.
Tabel 3.14 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SASARAN/ PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN (APBD)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1.06% 1.09% 102.83% 3,325,000,000 2,957,850,050 88.96
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
3.98% 4.13% 103.76% 60,000,000 60,000,000 100
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 40
SASARAN/ PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN (APBD)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 100% 60,000,000 56,954,500 94.92
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1.41 % 1.75 % 124.11% 240,000,000 236,953,000 98.73
Tabel 3.15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SASARAN INDIKATOR % CAPAIAN
KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
102.83 88.96 115.59
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
103.76 100 103.76
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100 94.92 105.35
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
124.11 98.73 125.71
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 41
1. Pencapaian sasaran 1 meningkatnya penempatan kerja. Indikator kinerjanya
persentase peningkatan penempatan kerja di sektor formal, penyerapan anggaran
sebesar 88.96 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 102.83 persen (tingkat
efisiensi 115.59 persen).
2. Pencapaian sasaran 2 meningkatnya perlindungan pekerja Indikator kinerjanya :
a. Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan,
penyerapan anggaran sebesar 100 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 103.76
persen (tingkat efisiensi 103.76 persen).
b. Persentase penyelesaian perselisihan kerja, penyerapan anggaran sebesar 94.92
persen, sedangkan kinerjanya mencapai 100 persen (tingkat efisiensi 105.35
persen).
3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja. Indikator persentase
peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK),
penyerapan anggaran sebesar 98.73 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 124.11
persen (tingkat efisiensi 125.71 persen).
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 42
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Dengan adanya dokumen LKjIP, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan
tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan
sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Secara umum
beberapa kinerja ketenagakerjaan Tahun 2017 dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah
ditetapkan. Meski demikian, perlu adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal
yang mempengaruhi pencapaian target.
Kesimpulan dari capaian kinerja tiap kelompok sasaran secara terinci adalah sebagai
berikut :
a. Kelompok sasaran 1 meningkatnya penempatan kerja dengan indikator persentase
peningkatan penempatan kerja di sektor formal telah melebihi target yang ditetapkan.
Tercatat capaian realisasi peningkatan mencapai 1.09 persen dari target 1.06 persen dan
diperoleh capaian kinerja 102.83 persen.
b. kelompok sasaran 2 meningkatnya perlindungan pekerja dengan indikator kinerjanya :
1. Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan,
telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi 4.13 persen dari
target 3.98 persen dan diperoleh capaian kinerja 103.76 persen.
2. Persentase penyelesaian perselisihan kerja, telah mencapai target yang ditetapkan.
Tercatat capaian realisasi kinerja 100 persen dari target 100 persen dan diperoleh
capaian kinerja 100 persen.
c. Kelompok sasaran 3 meningkatnya kesejahteraan pekerja dengan indikator persentase
peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah
melebihi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja mencapai 1.75 persen
dari target 1.41 persen dan diperoleh capaian kinerja 124.11 persen.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 43
4.2 SARAN/REKOMENDASI
Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan
kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai
berikut :
1. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intens dari bidang-bidang
teknis, terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari
setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah,
kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada
beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series untuk
dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu indikator kinerja, nampak
bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.
2. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat
yang berwenang pada masing-masing bidang tugas, terkait indikator kinerja bidang yang
bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis.
Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus
dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang bersifat
prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana yang
telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan
atasan langsungnya.
3. Capaian kinerja yang telah diperoleh dan memenuhi target atau melebihi target perlu
adanya evaluasi demi meningkatkan kinerja. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang
perlu dilakukan melalui program-program yang bersifat inovatif atau program terobosan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang lebih cepat dan optimal.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2017 44
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2017 ini kami susun.
Diharapkan proses pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan
merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat
yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOH. KAMIL, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 198603 1 016
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017;
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017;
Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Meningkatkan
ketrampilan
pencari kerja dan
memaksimalkan
peran perusahaan
dan LPS
Program
Peningkatan
Kualitas Tenaga
Kerja
Bidang Pelatihan
Kerja
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RS) DINAS TENAGA KERJA
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
PROGRAM
Meningkatnya penduduk yang bekerja
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
KEBIJAKAN
1,51%
INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 -Persentase Penduduk yang
Bekerja
KONDISI
AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET KINERJA SASARAN
Tahun N-1
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
Penempatan Kerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Optimalisasi
penempatan
tenagakerja di
sektor formal
melalui program
Antar Kerja Lokal
(AKL), Antar Kerja
Antar Daerah
(AKAD) dan Antar
Kerja Antar Negar
(AKAN)
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Tenaga
Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 - 1,51%
Tahun N-1
Meningkatnya penduduk yang bekerja
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya
Penempatan Kerja
TUJUAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Persentase Penduduk yang
Bekerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 3,98% 4,43% 4,82% 5,15% 5,42%
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - 1,41% 1,95% 2,18% 2,40% 2,87%
Persentase Peningkatan Pekerja yang
Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan -5,42%Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program BPJS
Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1
Tahun N-1
Meningkatnya penduduk yang bekerja
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
Persentase Peningkatan Pekerja yang
Sudah Menerima Upah Minimum
Kabupaten (UMK)
Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N - Tahun
N-1-
2,87%
Tahun N-1
Perentase Penyelesaian Perselisihan Kerja-
100%Jumlah Perselisihan Kerja yang Terselesaikan
Jumlah Perselisihan Kerja yang Ada
2
TUJUAN
NO
Persentase Penduduk
yang Bekerja
1
Persentase Penduduk
yang Bekerja
Meningkatnya
Kesejahteraan
Pekerja
Persentase
Peningkatan Pekerja
yang Sudah
Menerima Upah
Minimum Kabupaten
(UMK)
Perbaikan syarat
kerja dan sistem
pengupahan untuk
mendukung
terciptanya iklim
hubungan
industrial yg
kondusif dan
harmonis, serta
mendukung upaya
perlindungan dan
perbaikan
kesejahteraan
pekerja
Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Bidang hubungan
industiral dan
jaminan sosial
tenaga kerja
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Peningkatan Pekerja
yang Mengikuti
Program BPJS
Ketenagakerjaan
Persentase
Penyelesaian
Perselisihan Kerja
Meningkatnya
Perlindungan Pekerja
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 3.000 Loker 3.100 Loker 3.200 Loker 3.300 Loker 3.400 Loker 3.500 Loker
Pengembangan
jejaring informasi
pasar kerja untuk
mengoptimalkan
penyerapan
tenaga kerja di
pasar kerja
Program
Pengelolaan
Informasi Pasar
Kerja
Bidang Informasi
Pasar Kerja
TUJUAN Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Angkatan Kerja
1,51% Tahun N-1
INDIKATOR KINERJA TUJUAN INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWALKONDISI
AKHIR
Persentase Penduduk yang
Bekerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 -
PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Penempatan Kerja
Jumlah Informasi
Pasar Kerja yang
Terdistribusikan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Pembinaan dan
pengembangan
produktivitas
masyarakat dan
kalangan industri
Program
Peningkatan
Produktifitas
Tenaga Kerja
Bidang Informasi
Pasar Kerja
TUJUAN Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
INDIKATOR KINERJA TUJUAN INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWALKONDISI
AKHIR
Persentase Penduduk yang
Bekerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 -
KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Penempatan Kerja
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
1,51% Tahun N-1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Menyiapkan calon
transmigran yang
produktif dan
mewujudkan
masyarakat
transmigrasi yang
mandiri dan
berkualitas
Program
Transmigrasi
Regional
Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Tenaga
Kerja
NIP. 1961 1211 198603 1 016
Lamongan, Januari 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOH. KAMIL, M.M.
Pembina Utama Muda
PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Penempatan Kerja
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN
TUJUAN Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
INDIKATOR KINERJA TUJUAN INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWALKONDISI
AKHIR
Persentase Penduduk yang
Bekerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 - 1,51%
Tahun N-1
No. INDIKATOR TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN PENAGGUNG
JAWAB
TR.I TR.II TR.III TR.IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Meningkatnya
perlindungan pekerja
Persentase Pekerja yang
Mengikuti Program BPJS
Ketenagakerjaan
0.98% 1.00% 1.00% 1.00% Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
% Penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui
tripatit
100% Bidang Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Persentase Penyelesaian
Perselisihan Kerja
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Pembahasan penetapan dan
pengusulan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Lamongan
Jumlah pembahasan UMK 2 kali Melaksanakan
Pembahasan penetapan
dan pengusulan Upah
Minimum Kabupaten
(UMK) Lamongan
35,000,000
2. Meningkatnya
Kesejahteraan Pekerja
Persentase Pekerja yang
Sudah Menerima Upah
Minimum Kabupaten
0,35% 0,35% 0,35% 0.36% Koordinasi Lembaga Kerja Sama
Tripartit (LKS-Tripartit) Terhadap
Kondisi Ketenagakerjaan Kab.
Lamongan
Jumlahperusahaan yang
mendapatkan
pembinaan/penyuluhan
40 perusahaan Melaksanakan Koordinasi
Lembaga Kerja Sama
Triparit (LKS-Triparit)
Terhadap Kondisi
Ketenagakerjaan Kab.
Lamongan
25,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang cara
penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA)
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan sosialisasi
perundang-undangan
30 perusahaan Melaksanakan Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan tentang cara
penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA)
30,000,000
Pembinaan kepesertaan jaminan
sosial (BPJS) di perusahaan
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan pembinaan
BPJS
30 perusahaan Melaksanakan
Perndataan Keikut
Sertaan Tenaga Kerja
Sebagai Peserta BPJS
30,000,000
Jumlah penyelesaian
perselisihan Hubungan
Industrial
10 kali/10
perselisihan
Melaksanakan Sosialisasi
dan Fasilitasi
penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
40,000,000
Jumlah Perusahaan yang
Mendapatkan Sosialisasi UU
No. 2 Tahun 2004
20 Perusahaan Melaksanakan
Pembinaan kepesertaan
jaminan sosial (BPJS) di
perusahaan
Sosialisasi dan Fasilitasi
penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
TARGET KINERJA SASARANPROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJAJADWAL KEGIATAN
TR.I TR.II TR.III TR.IV
Sinergitas hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja
Jumlah perusahaan yang
didata yang telah mengikutkan
karyawannya sebagai peserta
BPJS
30 Perusahaan Melaksanakan Sosialisasi
pelaksanaan UMK ke
perusahaan
30,000,000
Sosialisasi pelaksanaan UMK Jumlah perusahaan yang
mendapatkan sosialisasi
tentang UMK
100 perusahaan Melaksanakan
Penyuluhan pembuatan
PP/PKB (peraturan
perusahaan/peraturan
bursa kerja bersama) dan
pembentukan LKS
(lembaga kerjasama)
bipartit di perusahaan
20,000,000
3. Meningkatnya
penempatan kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
0.04% 0.13% 0.44% 0.45% Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja
yang Memiliki Kompetensi
26,51 % Bidang Pelatihan
Kerja
Penguatan sarana dan
Prasarana Kelembagaan
pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau
Jumlah pengadaan sarana
dan prasarana (kelengkapan
operasional mesin Teknologi
Mekanik)
8 partisi dan
pengecetan 1
gedung BLK
Penyediaan sarana dan
Prasarana Kelembagaan
pelatihan
250,000,000
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Pelatihan
Jumlah lembaga pelatihan
swasta yang mengikuti
pembinaan
35 lembaga
pelatihan kerja
swasta
Melaksanakan
Pembinaan dan
Pemberdayaan Lembaga
Pelatihan
35,000,000
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang
telah dilatih dan mengikuti
ujian kompetensi
32 orang Melaksanakan
Percepatan peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
75,000,000
Pembinaan dan pelatihan
Ketrampilan kerja bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat,
penguatan sarana dan prasarana
kelembagaan pelatihan serta
pelayanan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan
kerja bagi pencarai kerja
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan berbasis
kompetensi dan berbasis
masyarakat
8 jenis pelatihan
berbasis
kompetensi (272
Org): Menjahit
4x16 Org=64
Org, Otomotif
sepeda motor
2x16 Org=32
Org, Tknik Las
Listrik 2x16
Org=32 Org,
Prtukangan Kayu
1x16 Org= 16
Org, Prosessing
2x16 Org= 32
Org, Otomotif
Mekanik mobil
2x16 Org= 32
Org,
Melakukan Pembinaan
dan pelatihan
Ketrampilan kerja bagi
Tenaga Kerja dan
Masyarakat dan
penguatan sarana dan
prasarana kelembagaan
pelatihan serta pelayanan
penempatan tenaga
kerja, perluasan
kesempatan kerja bagi
pencarai kerja
2,000,000,000
tata Rias 2x16
Org= 32 Org,
Pelatihan
Berbasis
Masyarakat 8
paket x 25 Orang
= 200 Orang
Meningkatnya
penempatan kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
0.04% 0.13% 0.44% 0.45% Program Peningkatan
Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang
ditempatkan di sektor
Formal
2.711 Orang Bidang
penempatan
tenaga kerja dan
perluasan
kesempatan kerja
Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan tenaga
Kerja bagi Pencari Kerja (Job
Market Fair)
Jumlah pencari kerja bertemu
dengan pemberi
kerja(perusahaan) sesuai
dengan pendidikan dan
keahliannya/ Bursa Kerja
(JMF)
1.500 pencaker Melaksanakan
Penyebarluasan
Informasi Lowongan
Kerja Dalam Negeri dan
Luar Negeri
400,000,000
Monitoring PenempataN
Keberadaan TKA di Perusahaan
Jumlah monitoring TKA ke
perusahaan
6 kali Melaksanakan Monitoring
Keberadaan TKA di
Perusahaan
15,000,000
Jmlh informasi pasar kerja
yang terdistribusikan
2.500 Loker
Persentase produktivitas
Tenaga Kerja
24%
Pengolahan informasi pasar
kerja
Jumlah tenaga kerja yang
menerima informasi pasar
kerja
1.200 orang Melaksanakan
Pengolahan informasi
pasar kerja
20,000,000
Penyebarluasan Informasi
Lowongan Kerja Dalam Negeri
dan Luar Negeri
Jumlah aplikasi website pasar
kerja dan media promosi
Informasi Pasar Kerja
1.000 orang Melaksanakan
Penyebarluasan
Informasi Lowongan
Kerja Dalam Negeri dan
Luar Negeri
30,000,000
Pendampingan Magang Kerja
eks Siswa BLK
Jumlah eks siswa BLK yang
magang di perusahaan
96 orang Melaksanakan
Pengukuran Produktivitas
Perusahaan
50,000,000
Pengembangan Ekonomi
Produktif berbasis Masyarakat
Jumlah Usaha Ekonomi
Produktif yang Mendapatkan
pembinaan
10 perusahaan
kecil (20 wira
usaha)
Melaksanakan
Pengembangan Ekonomi
Produktif berbasis
Masyarakat
50,000,000
Program Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja dan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
Bidang Informasi
Pasar Kerja
Meningkatnya
penempatan kerja 0.45 0.04 Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
0.13 0.44
Meningkatnya
penempatan kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
0.04% 0.13% 0.44% 0.45% Program Transmigrasi
Regional
Persentase Transmigran
yang Berhasil Meningkatkan
Taraf Ekonomi dan
Sosialnya
60.00% Bidang
penempatan
tenaga kerja dan
perluasan
kesempatan kerja
Jumlah calon transmigran
yang mendapatkan
penyuluhan
20 KK Melaksanakan
Penyuluhan kepada calon
transmigran
100,000,000
Jumlah transmigran yang
diberangkatkan
20 KK Memberangkatkan
Transmigran ke daerah
tujuan
Pelatihan Transmigrasi Regional Jumlah calon transmigran
yang mendapatkan pelatihan
20 KK Memberikan pelatihan
kepada calon transmigran 40,000,000
Kunjungan Kerjasama
Penempatan Transmigrasi
Jumlah kunjungan kerjasama
antar daerah penempatan
transmigrasi
3 lokasi Melakukan kunjungan ke
daerah transmigran50,000,000
Penyuluhan Transmigrasi
Regional
Drs. MOH. KAMIL, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 198603 1 016
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN