Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagai sebuah organisasi publik masih belum mempunyai norma, standar, prosedur dan mekanisme secara menyeluruh yang tertuang dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Petunjuk manual yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, maupun ketransmigrasian masih mengikuti petunjuk tenis yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri maupun Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di daerah seringkali mengalami perubahan yang cepat dan tidak secara cepat diikuti oleh petunjuk yang lebih teknis. Subtansi UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara belum menjamin semua program kerja terlaksana dengan baik dan efesien.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan adalah sebagai berikut:

2.1. Struktur Organisasi DISNAKERTRANS, terdiri dari:a. Kepala Disnakertransb. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Penyusunan Program2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Pembinaan dan Pengguna Tenaga Kerja terdiri aras 2 (dua) seksi yaitu :1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja 2. Seksi Latihan, Pemagangan dan Produktivitas

d. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

e. Bidang Kertransmigrasian terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :1. Seksi Pengarahan dan Pendaftaran 2. Seksi Pengembangan dan Fasilitas

2.2. Susunan KepegawaianJumlah personil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Mojokerto sebanyak 30

orang. Bila dilihat dari struktur organisasi dan formasi jabatan seharusnya jumlah tersebut masih kurang, karena masih ada kepala seksi yang tidak mempunyai staf. Hal ini akan sedikit menghambat proses kinerja yang seharusnya dipacu secara maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, memaksimalkan jumlah personil yang ada, dengan jalan menugaskan 2 (dua) staf honorer pejaga dan petugas kebersihan kantor untuk merangkap tugasnya sebagai staf administrasi.

Kondisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan 9 (tujuh) orang atau sebesar 30 % lulusan Magister, 8 orang atau sebesar 27,7 % lulusan sarjana, 1 orang atau sebesar 3,3 % lulusan Diploma, dan 9 atau sebesar 32,1 % lulusan SLTA, 1 orang atau sebesar 3,3 % lulusan SLTP dan 2 orang sebesar 6,7 % lulusan SD. Hampir 57,7 % dari seluruh staf berpendidikan sarjana dengan berbagai latar belakang berbagai disiplin ilmu. Dari 30 personil 3 (tiga) orang mendapat Sertifikasi keahlian sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Mediator. Belum semua staf memahami benar tugas pokok dan fungsi apa lagi memiliki kualifikasi formal di bdang ketenagakerjaan, mengingat sebagia besar staf yang ada wajah baru. Namun berbekal modal dasar pendidikan kesarjanaan yang dimilki. Diharapkan dalam tataan implementasi relatif sudah dapat melaksanakan. Kedepan pendidikan, pelatihan dan diklat yang fungsional maupun teknis ketenagakerjaan perlu di upayakan dapat di ikuti oleh seluruh staf terutama staf yang baru. Demikian pula secara struktural masih ada posisi yang belum sesuai dengan kebutuhan, namun hal ini masih dapat dipenuhi melalui keikutsertaan diklat fungsional dan berbagai diklat teknis sesuai kebutuhan inhouse training yang dilakukan.

Hal-hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan dan keputusan yang akan diambil dala menangani ketenagakerjaan, persrlisihan hubungan industrial maupun ketransmigrasian dalam sumbangsihnya terhadap pelaksanaan pembangunann, serta pencapaian indikator makro pembangunan di kota mojokerto.

Untuk lebih memahami sumber daya manusia (SDM) dan susunan kepegawaian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel – 2.1.KOMPOSISI PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA MOJOKERTO(Per - Januari 2009)

Kedudukan dalam Organisasi Komposisi PegawaiLaki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4i. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan 1 - 1 Transmigrasi ii. Sekretariat 2.1 Sekretaris 1 - 1 2.2 Sub. Bag. Penyusunan Program

1 - 1

2.2.1 Staf Pendukung - 1 1 2.3 Sub. Bag. Keuangan - 1 1 2.3.1 Staf Pendukung 2 1 3 2.4 Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum

1 - 1

2.4.1 Staf Pendukung 1 1 2

iii. Bidang Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja 3.1 Kepala Bidang Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja

- 1 1

Kepala Seksi Penempatan Dan Perluasan Kerja

1 - 1

3.2.1 Staf Pendukung 1 - 1 3.3 Kepala Seksi Latihan Pemagangan Produktivitas

1 - 1

3.3.1 Staf Pendukung 2 - 2

iv. Bidang Pembinaan Perlindungan Tenaga Kerja 4.1 Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Tenaga Kerja

- 1 1

4.2 Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

1 - 1

4.2.1 Staf Pendukung 4.3 Kepala Seksi Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja

21

--

21

4.3.1 Staf Pendukung 2 - 2

v. Bidang Ketransmigrasian 6.1 Kepala Bidang Ketransmigrasian 1 - 1 6.2 Kepala Seksi Pengarahan Dan Pendaftaran

1 - 1

6.2.1 Staf Pendukung 2 - 2 6.3 Kepala Seksi Pengembangan dan Faslitas

1 - 1

6.3.1 Staf Pendukung - - -

JUMLAH 24 6 30

Tabel - 2.2.JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN

(Per – Januari 2009)

Kondisi penyelenggaraanpelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto tahun –2006 – 2008 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No. Tahun Program Kegiatan Input Output Ket.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1 2006 Belanj Pegawai

Belanja Barang Jasa

Belanja Pemeliharaan

Gaji PegawaiBelanja admiminis-Trasi kantor

Pemeliharaan gedung dll

904.149.10055.500.000

64.316.000

897.440.64352.561.413

63.416.000

9995

99

Status Kepeg. / Pangkat

Gol. Ruang

Ka. Disnaker

trans

Unit Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

TotalSekretariat

Bidang Bina Guna

Bidang Bina

Lindung

Bidang Transmi

grasiA. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. Pembina Tk. I IV/b 1 - 1 - - 2 2. Pembina IV/a - 1 1 1 - 3 3. Penata Tk. I III/d - 4 - 1 3 8 4. Penata III/c - - 1 1 - 2 5. Penata Muda Tk. I III/b - 1 2 2 - 5 6. Penata Muda III/a - 4 - 2 - 6 7. Pengatur Tk. I II/d - - - - - - 8. Pengatur II/c - - - - - - 9. Pengatur Muda Tk. I II/b - 1 - - - 1 10. Pengatur Muda II/a - - - - 1 1 11. Juru Tk. I I/d - - - - - - 12. Juru I/c - - - - - - 13. Juru Muda Tk. I I/b - - - - - - 14. Juru Muda I/a - - - - - -B. Honorarium Daerah (Honda)

- - - 1 - 1 2

TOTAL 1 11 6 7 5 30

Belanja Operasional

Belanja Publik

Belanja Operasional kegiatan dll

Belanja Kegiatan dan penunjang kegiatan

177.111.500

25.000.000

151.277.450

23.265.250

85

93

Jumlah : 1.226.076.600 1.187.960.756

2 2007 Belanja pegawai

Progaram pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan Sarana dan Prasarana

Program peningkatan Kwalitas dan produktifTas Tenaga kerja

Program peningkatan Kesempatan kerja

Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan

Gaji Pegawai dll

lembur pegawaiListrik dan teleponBBM dan service

Kendaraan dinas Honor bulananPerbaikan peralatan kerjaAlat-alat tulis kantorCetakan dan penggan-daanAlat-alat listrik Langganan Koran Bahan perberbersihKantorMakanan dan minuMan rapatPerj.Dinas luar DaerahPerj.Dinas Dalam Daerah

Pemeliharaan rutinGedung kantorPemeliharaan rutinnMembelair

Pelatihan serviceComputerPelatihan Handycraf

Penyebarluasan Informasi bursa Kerja

Fasilitas penyelesaian Hub. Industrial Fasilitas penyelesaian Prosedur Pemb.Perlind.Hukum danJamsos Tenaga KerjaSosialisasi berbagai Peraturan Ketenagakerjaan.Peningk. Pengawasan & Penegakan hukum terhadap K3Pemantauan kinerja lembaga penyalut tenaga kerja

1.106.310.700

12.000.00017.400.000

16.716.00012.600.000

6.500.00011.816.300

11.998.500

3.690.000

1.600.000

2.500.000

7.920.000

20.000.000

6.500.000

15.000.000

15.000.000

88.251.00013.270.000

6.082.630

14.998.750

60.350.000

34.939.800

1.050.014.549

11.726.00014.629.000

16.416.00012.600.000

6.500.00011.813.950

11.996.500

3.690.000

1.596.000

2.500.000

7.920.000

20.000.000

6.480.000

15.000.000

2.000.000

79.937.00011.981.500

5.982.000

14.148.750

45.059.000

33.439.000

94

98

8499

100100

99

100

100

100

100

100

99

100

100

9189

98

94

74

95

BOP Komisi Perlind- Anak 24.008.000

4.223.000

24.308.450

21.533.600

3.453.000

20.864.700

92

72

85Jumlah : 1.537.974.730 1.431.219.740

3 2008 Belanja pegawai

Progaram pelayanan administrasi perkantoran

Program PeningkatanSarana dan Prasarana

Program Peningkatan Kualitas dan Produk –Tifitas Tenaga Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Gaji Pegawai

lembur pegawaiListrik dan teleponBBM dan serviceKendaraan dinas Honor bulananPerbaikan peralatan kantorAlat-alat tulis kantorCetakan dan penggan-daanAlat-alat listrik kantorLangganan Koran majalahBahan perberbersihKantorMakanan dan minuMan rapatPerj.Dinas dalam DaerahPerj.Dinas luar Daerah

Belanja modal pengadaan komputerBelanja modal pengaDaan printerPemeliharaan rutin Gedung kantor

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Fas.Penyel.ProsedurPenyel.Perselisihan Hub.Industrial Fas.Penyel.ProsedurPemberian perlind.Hukum dan jasa nonSosial Ketenagakerja-anSosialisasi berbagai Peraturan Ketenaga-Kerjaan Peningkatan PengawaSan Perlindungan danPenegakan hukumTerhadap K3

1265.945.100

11.916.00017.400.00017.551.000

15.900.00006.825.000

12.440.800

12.597.8003.874.5001.680.000

2.625.000

7.920.000

6.500.000

2.0000.000

7.500.000

3.500.000

15.750.000

10.000.000

518.576.000

65.000.000

30.000.000

50.000.000

124.250.000

69.250.000

1.203.484.713

11.916.00013.887.47817.551.000

12.600.0006.825.000

12.438.000

12.585.0003.871.5001.680.000

2.625.000

7.920.000

6.400.000

20.000.000

7.500.000

3.500.000

15.750.000

10.000.000

358.304.400

65.000.000

30.000.000

50.000.000

110.000.000

65.870.000

96

1008499

8010099

9999100

100

100

98

100

100

100

100

100

70

100

100

100

89

91

BOP Komisi PerlinduNgan Anak 25.000.000 24.550.000 98

Jumlah : 2.322.002.600 2.075.120.591

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto yang

diinginkan dapat dilihat dari berbagai faktor. Dalam konteks keten agakerjaan, perselisihan perburuan, hubungan industrial maupun ketransmigrasian,kondisi yang diinginkan dilihat dari strategi pelayanan dasar, struktur organisasi. Implementasi system perencanaan, sumberdaya manusia dan kompetensinya, interaksi interpersonal, dan nilai-nilai dasar. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1. Kondisi Disnakertrans yang Diinginkan

No Faktor Kondisi kekinian Kondisi Yang Diinginkan

1. StrategiPelayanan dasar

Disnakertrans menempati posisistrategis dan “kritis” ,namun belum optimaldalam pelayanan dasar

Perlu penguatan Strategi pelayanan Dasar dalam konteks Posisi DisnakertransMelalui SPM

2. Struktur Organisasi

Sudah idial, akan tapibeban kerja masihbelum terdistribusimerata

Perlu pendekatan kelembagaan efektifdan efisien denganpola optimal sertabeban kerja dapatterdistribusi secaramerata

3. Sistem Ketenagakerjaan

Implementasi UUketenagakerjaadiupayakan secaramenyeluruh,namundalam prosesimplementai masihdalam tataranformalitas belum sepenuhnya berpihakpada buruh

Perlu perubahanparadigma tentangketenagakerjaan dan pengganggaranya, sehingga inplementasinyabermanfaat danberdampak positifterhadap kesejahteraanburuh.

4.

5.

Sumberdaya danKompetensinya

Sarana danPrasarana

- Rata-rata kualifikasi Pendidikan formal30% berlatarbelakang Magister

- kompetensi perencana masihbelum sesuai dengan kebutuhan

- Kendaraan roda 4 (empat) hanya 1 buah- Kendaraan roda 2 (dua) hanya 3 buah

- Rata-rata kualifikasi pendidikan formal50% berlatarbelakang Magister

- Kompetensi perencana dapatmendekati sesuai dengan kebutuhan

- Kendaraan roda 4 (empat) hanya 2 buah- Kendaraan roda 2 (dua) hanya 6 buah

6. Interaksi interpersonal

Masih belum optimaldalammengaktualisasiatributketenagakerjaan

Optimalisasipeningkatankecerdasan intelektual,emosional, maupunspiritual

dalam pembangunandaerah

7. Nilai-nilai dasar Masih belum optimal dalam kepemilikan nilai-nilai dasar(individu maupun organisasi) dalammewujudkan capacitybuilding

Optimalisasikepemilikan nilai-nilaidasar yang merujukkepada sifat-sifat kenabian (siddiq, amanah,fathonah, dan tabligh)

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPDDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan satu-satunya Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi utamanya mengkoordinasi kebijakan dan memfasilitasi permasalahan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan ketransmigrasian. Ketiga tugas dan fungsi utama tersebut memerlukan kearifan, kecermatan, konsistensis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta dapat mengakomudir semua kepentingan dan aspirasi yang berkembang di lingkungan stakeholders. Mengingat dalam situasi dan kondisi kritis global, ketiga permasalahan tersebut renta konflik.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas Pokok melakukan kewenangan Daerah di bidang ketenagaakerjaan dan Transmigrasi Daerah.Untuk menyelenggarakan tugas pokok , Dinas Tenga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi Daerah;b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketenagakerjaan dan

transigrasi Daerah;c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi Daerah;d. Pelaksanaan koordinasi dengan Instasi Pemerintah maupun pengusaha dan

buruh dalam bidang ketenagakerjan dan transmigrasi Daerah;e. Pelaksanaan tugas teknis fungsional ketenagakerjaan, perselisihan

perburuan, hubungan industrial dan ketransmigrasian;f. Pelaksanaan kesekretariatan meliputi pengelolaan admitrasi kepegawaian

dan umum, keuangan dan penyusunan program;g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ketenagakerjaan,

pnyelesaiaan perselisihan hubungan industrial dan ketransmigrasian;h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas krpada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidan

tugasnya.3.2. Isu-isu Strategis SKPD

Beberapa isu prioritas atas pelayanan dasar yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, dan ketransmigrasian di Daerah adalah :

1. Masih belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

2. Rendahnya upah buruh;3. Tingginya ancaman pemitusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis global;4. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi;5. Inkonsistensi dalam implementasi perencanaan dan penganggaran;6. Jumlah pengangguran yang terus bertambah;7. Terjadinya krisis global

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. V i s iBerdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan Daerah mengatur, bahwa setiap calon kepada daerah pada waktu proses pemilihan kepada daerah diwajibkan untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya, baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Pernyataan visi, misi, dan program dari calon kepala daerah terpilih merupakan dasar/acuan dalam penyusunan RPJMD maupun Renstra SKPD.

Mengacu ketentuan tersebut di atas, penyusunan dokumen Renstra SKPD yang di dalamnya terdapat visi dan misi SKPD harus berkaitan erat serta mengacu pada visi dan misi Walikoto dan Wakil Walikota terpilih. Visi dan misi SKPD idialnya mampu menerjemahkan, mengoprasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan serta agenda pembangunan yang telah diprogramkan, tanpa mengurangi keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD.

Bertitik tolak pada subtansi tersebut, agr tetap konsisten mengacu serta memberikan kontribusi optimal pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Mojokerto, mengikrarkan visi, “TERWUJUDNYA TENAGA KERJA MANDIRI, BERKUALITAS, HARMONIS DAN BERDAYA SAING GLOBAL”. Bermodal visi tersebut diharapkan permasalahan pembangunan khususnya ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial maupun ketransmigrasian yang harus dihadapi dalam kurun tahun 2009-2014 mendatang dapat diminimalisir, dan goalnya kesejahteraan buruh meningkat, hubungan buruh dengan pengusaha harmonis serta terwujudnya transmigrasi mandiri.

Adapun uraian lebih lanjut tentang kristalisasi visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tenaga Kerja Mandiri

Tugas utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yaitu : menengani maslah ketenagakerjaan .Kata ketenagakerjaan memang sulit untuk difinisikan secara tepat, Salah satu difinisinya dapat kita rujuk dari ketentuan umum Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003, kata “ ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja “.Memahami esensi difinsi tersebut tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota sangat mendasar dan komplek.Jumlah angkatan kerja pada tahun 2008 di Kota Mojokerto sebanyak65.118 orang atau sebesar 56,37 %, Sedangkan rasio pencari kerja terhadap lowongan diperrebutkan oleh 9 ( sembilan ) orang pencari kerja.Tinggi jumlah angkatan kerja di Kota Mojokerto,merupakan “ kekuatan “ yang patut disyukuri, Akan tetapi apabila dilihat dari jumlah dari jumlah rasio kerja, hal itu merupakan “ kelemahan “ yang harus dicarikan solusinya.Apabila tidak kelola dengan menegement yang baik akan menyebabkan kerawanan dan ketimpangan sosial.Untuk mencegah agar permasalahan tersebut tidak, perlu adanya pelatihan terhadap tenaga kerja , ynag bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetesi kerja, produktivitas, displin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan pekerjaan.Mengimgat rasio pencari kerja tertampung oleh jumlah lowongan yang tersedia untuk strategi satu- satunya adalah menanamkan” jiwa kemandirian” untuk mampu dan mau berwiraswasta menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.Dengan demikian jumlah angkatan kerja yang besar tidak akan menimbulkan kerawanan-kerawanan justru merupakan kekuatan daya ungkit yang akan mendongkrak laju pembangunan.

Tenaga Kerja Berkualitas

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Tahun 1945.Pembangunan manusia seutuhnya di Kota Mojokertoyang menjadii bagian serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi adalah mewujudkan tidaklah “ tenaga kerja berkualitas”.Mewujudkan tenaga kerja berkualitas, disamping memerlukan anggaran yang besar juga perencanaan yang baik, apabila dilaksanakan

secara sistematis sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan programnya berkesinambungan.Hambatan utama tenaga kerja lokal, bila dibandingkan dengan tenaga krja bangsa- bangsa lain adalah rendahnya tingkat ketrampilan dan kualitas.Sudah menjadi rahasia umum tenaga lokal tidak mampu menjadituan di negerinya sendiri.Banyak lowongan kerja tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.Apabila dipaksakan diisi oleh tenaga lokal,maka apreasi yang diberikan berbeda dengan apreasi yang diberikan tenaga kerja luar.Hal diberikan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja lokal.Dalam upaya mewujudkan tenaga lokal menjadi tuan di negerinya sendiri langkah dan kebijak strategi yang harus ditempuh adalah meningkatkam kualitas tenaga kerja lokal dengan berbagai pelatihan serta diklat-diklat teknissesuai dengan permintaan pasr.untuk mempercepat tujuan tersebut,perlu disesuaikan dengan permintaan pasar.Untuk mempercepat tujuan tesebut perlu keterlibat semua pihak tidak hanya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengingat jumlah angka kerja di Kota Mojokerto sangat besar.

Harmonis

Hubungan tenaga kerja dengan pengusaha memang rumit baik suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya, Tanpa tenaga kerja ( buruh ), mesin –mesin sektorpabrik, kegiatan perdagangan, usaha jasa dan pelayanan kepada masyrakat tidak berjalan.Begitu juga sebailknya tanpa pengusaha tenaga kerja akan kelimpungan mencari penghasilan untuk memghidupi diri dan keluarganya.Hubungan Simbiosis mutualisme antara tenaga kerja dengan pengusaha, sering kali dalam perjalanannya menimbulkan dampak ( impact ) dua kepentingan yang berbeda. Disisi kepentingan pengusaha selalu keras menekan biaya produksi dan operasional untuk menengelamkan pengeluaran ke titik yang terendah dengan harapan mendapatkan yang besar.Dikepentingan tenaga kerja ingin upah/pendapatan/penghasilan ynag maksimal dari hasil kerjanya atau setidaknya-tidaknya upah yang diterima relatif layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang tidak bisa dibilang kecil.Dua kepentingan yang kontrakditif ( bertolak belakang ) cap kali menjadi komidi pertujukan umum termasuk di Kota Mojokerto.Rendahnya upah yang diterima tenaga kerja akan dijawab pengerahan pasukan demo yang berakibat turunnya hasil produksi.Tinggi upah yang harus dipikul oleh pengusaha, dijawab dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) mengingat pengusaha tidak mampu lagi mengerakkan roda usahnaya akibat penalti kerugian.

.Agar hubungan simbiosis mutualisme antara tenaga kerja/ buruh dengan

pengusaha tidak lagi menimbulkan nada sumbang dengan kata lain bisa menciptakan hubungan yang harmonis seta keterlibatan pemerintah dalam hal ini pegawi pengawasan ketenagakrjaan, untuk saling berupaya secara maksimal agar perselisihan hubungan baik yang terjadi seabagi akibat perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh karena pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/ serikat dalam satu perusahaan.Hal ini sangat untuk mendpatkan perhatian serius, mengingat dilevel inilah keterlibatan dan sinrgi 3 ( tiga) mata rantai awal yaitu: pekerja/buruh(serikat pekerja/buruh), pengusaha dan pegawai pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan hubungan industrian yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai- nilai pancasila.

Berdaya saing global

Era global juga memberi pengaruh terhadap perkembangan ketenagakerjaan, Negara ditandai hilangnya sekat pemisah antara negara yang satu dengan negara lainnya.Pesatnya perkembangan teknologi dan informatika, kejadian dan perkembangan dibelahan dunia dapat diakses dengn cepat dan mudah dari belahan dunia lainnya.Demikian juga perkembangan ketengakerjaan, Negara tidak dapat lagi memproteksi masuknya tenaga kerja dari negara yang lainnya. Ketatnya persaingan tenaga kerja untuk mendpatkan pekerjaan akibat pertumbuhan yang tidak seimbang/sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja dan diperparh denganterjadi krisis financial di Amerika, Inggris, Eropa dan secara bertahap namun pasti dengan bijak serta peningkatan tenaga kerja.Kabar yang mencenangkan Indonesia khususnya bagi kementeria tenagakerja, tidak menutup kemungkinan Dinas Tenaga kerja Dan

Transmigrasi Kota Mojokerto bahwa akan terjai pemulangan 100.000 ( seratus ribu ) tenaga kerja yang bekerja di Eropa dan Asia jika mereka menempuh kebijakan sama tenaga sepert di Malaysia.Semakin kompleklah permaslahan dan persaingan tenaga kerja di Kota Mojokerto, sebelumnya terjadi krisis global rasio tenaga kerja di Kota mojokerto, sebelum terjadi krisis global saja rasio pencari kerja 1 : 9, sungguh merupakan beban yang berat bila tidak ditangani dengan cepat, tepat, sinergi, terpadu, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu agar tenaga kerja di Kota Mojokerto memiliki kekuatan daya saing tinggi baik ditingkat regional/nasional dan mampu bersaing ditingkat globak minimal 3 hal ynag haris dipersiapkan yaitu : peningkatan kualitas, pengusaan bahasa asing seta kemampuan mengakses tekhologi informatika.

4.2. MisiDalam upaya mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota

Mojokerto mempunyai misi sebagai beikut :1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja bebasis pasar kerja2. Meningkatkan kesejahteraan,perlindungan dan pemerataan tenaga kerja3. Teciptanya hubungan industrial yang harmonis

4.3 Tujuan dan SasaranMengacu pada misi yang telat dirumuskan diatas, maka Dinas Tenaga

Kerja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1,

tujuan 1 : meningkatkan peluang kerja dan daya saing kerja serta membentuk jiwa swasta. Sasaran : menurunkan jumlah pengangguran dari 7.896 orang menjai 1.105 orang atau sebesar 70% pada akhir 2014, menurunkan rasio pencari kerja dari 1: 9 menjadi 1: 4 pada akhir 2014, meningkatkan penyebarluasan dan pemberian pelayanan informasi pasar kerja di 2 kecamatan dan 18 kelurahan.

tujuan 2 sasaran : meningkatkan pameran bursa kerja di 2 kecamatan dan 18 kelurahan dan meningkatkan penyuluhan , rekutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja antar Kerja dalam daerah/ Antar Lokal ( AKAD/AKL ) di 2 kecamatan dan 18 kelurahan.

Tujuan 3 Sasaran: Meningkatkan sektor lapangan kerja informasi sebesar 40% dan Meningkatkan program padat karya serta penyebarluasan dan penerpan teknologi Tepatguna di 2 kecmatan dan 18 kelurahan.

2. Misi 2,

tujuan :

1.Meningkatkan derajat hidup tenaga kerja, 2. Meningkatkan eselamatan kerja 3. Meningkatkan kesempatan dan pemertaan kerja.

Tujuan 1Sasaran : terwujud UMR/UMK dengan KHL antara 6-10 dari pertumbuhan ekonomi nasional dan terlaksananya peningkatan kepesertaan Jamsostek 250 perusahaan atau 5.000 0rang

tujuan 2 Sasaran : Terwujudnya kecelakaan nihil/ zero accident pada 25 perusahaan , terlaksana pembentukan P2k3 pada 15 perusahaan, terlaksana pembinaan dan pengawasan ketenagkerjaan baik norma kerja maupun norma kesehatan kerja pada350 perusahaan.

Tujuan 3

Sasaran: Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten/ kota kalimantan dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi sebanyak 15 KK, meningkatkan penempatan tenaga kerja terdidik keluar negeri sebesar 10 % dari jumlah tenagakerja terdidik serta meningkatkan fasilitas penempatan bagi pencari kerjapeyandang cacat sebesar 2 % dan meningkatkan fasilitas bagi pencari kerjaperempuan sebesar 30 %.

3. Misi 3,

tujuan :

1.Terciptanya suasana kerja yang kondusif

Tujuan 1Sasaran : Menurunkan angka perselisihan, hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja sebesar 10%.

4.4 Strategi1. Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada peneteapan cara yang akan ditempuh gunan tercapai sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis linkungan guna menilai faktor-faktor yanga kan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Adapun faktor- faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Ekternal 1) Peluang (Oportunity):

Peraturan perundang- undangan tentang ketenagakerjaan cukup mendukung

Adanya sumber pendanaan lain diluar APBD Kota Mojokerto Adanya peran aktif stankeholder ( bipartit, serikat kerja dan Abitrase

) Adanya peran aktif unit pelayan teknis pelatihan kerja ( UPTPL )

2) Ancaman (Treats): Terjadinya krisis global Inskonsisten peraturan perundangan- undangan ketenagakerjaan Mutasi/penempatan pegawai yang tiak sesuai dengan kualifikasi

jabatan Jumlah pengangguran baru yang terus bertambah

b. Lingkungan Internal 1) Kekuatan (Strength):

SDM secara kwatitatif sangat memadai Kewenangan yang strategis dibidang ketenagakerjaan Adanya ketersedia dana yang senantiasa mendukung tugas pokok

dan fungsi Kewenangan mengumpulkan data ketenagakerjaan

2) Kelemahan (Weakness): Kompetensi SDM di bidang ketenagakerjaan masih rendah Sasaran dan prasarana pendukung kurang memadai Dukungan anggaran kecil Anggaran yang terssedia tidak dikelola secara efektif

BAB VRENCANA PGRAM ,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab IV telah diuraikan denganjelas Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Strategu serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Mojokerto, 5 ( lima ) tahun ke depan supaya ada benang merahnya antara pada Bab IV dengan Bab Vdengan ini diuraikan pula Rencana Program Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif sebagai berikut:

5.1 Program5.1.1 Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur5.1.3 Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas5.1.4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja5.1.5 Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan5.1.6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasian5.1.7 Program Transmigrasi Lokal5.1.8 Program Transnsmigrasi Regional

5.2 Kegiatan5.1.1 Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran

5.2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5.2.2 Pengadaan perlengkpan rumah jabatan/dinas 5.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.4 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 5.2.5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.6 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 5.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.8 Pengadaan meubeler

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.2.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.2.2 Penyediaan jasa komunikasi 5.2.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan dinas 5.2.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 5.2.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.2.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 5.2.7 Penyediaan alat tulis kantor 5.2.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.2.9 Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan 5.2.10 Penyediaan bahan logistik 5.2.11 Penyediaan makanan dan minuman 5.2.12 Rapat- rapat dan konsultasi dalam daerah 5.2.5 Rapat- rapat dan konsultasi luar daerah

5.1.3 Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas 5.2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5.2.2 Pengadaan perlengkpan rumah jabatan/dinas 5.2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.4 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 5.2.5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.6 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 5.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2.8 Pengadaan meubeler

5.1.4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5.2.1 Penyusunan informasi bursa kerja tenaga kerja 5.2.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 5.2.3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 5.2.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

5.2.5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

5.2.6 Pemberian fasilitas dan mendorong sisyem pendanaan berbasis masyarakat

5.2.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5.1.5 Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan

5.2.1 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyaluran tenaga kerja 5.2.2 Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

industrial 5.2.3 Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukuman

dan jaminan sosial ketenagakerjaan 5.2.4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaam 5.2.5 peningkatan pengawasan , perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 5.2.6 Penyusunan kebijakan standartisasi penyaluran tenagakerja 5.2.7 Pemantuan kinerja lembaga penyaluran tenaga kerja 5.2.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.1.6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasian 5.2.1 Penguatan SDM pemerintah dan masyarakat transmigrasi di

kawasan transmigrasi di perbatasan 5.2.2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 5.2.3 Penyediaan dan pengelolaan prasrana dansarana sosial dan ekonomi

di kawasan transmigrasi 5.2.4 Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal

usaha di kawasan transmigrasi 5.2.5 Pengerahan dan fasilitas perpindhan serta penempatan transmigrasi 5.2.6 Penyuluhan transmigrasi lokal 5.2.7 Pelatihan transmigrasi lokal

5.1.7 Program Transmigrasi Regional 5.2.1 Penyuluhan transmigrasi regional 5.2.2 Pelatihan transmigrasi regional

Tabel Formulasi Strategis

Faktor Internal Kekuatan ( Strength)

Kewenangan yang strategi di ketenagakerjaan

SDM secara kwantitatif sangat memadai

Kewenangan mengumpulkan data

Kelemahan (Weakness)

1. Dukung anggaran yang kecil2. Sarana dan prasarana yang

Memadai3. Kompentesi SDM

Dibidang ketenagakerjaanmasih terbatas

Faktor EkstenalPeluang

1.Peraturan Perundangan Undang Ketenagakerjaan cukup memadai2. Adanya peran aktif unit pelayanan Teknis Pelatihan Kerja ( UPTK)3. Adanya sumber pendanaan diluar APBN dan peran aktif stakeholer

Strategi SO

Meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan dan menoptimalkan kerjasama dengan UPTPK

Strategi WO

Meningkatkan dukungan anggaran dan menegakkan peraturan perundang-Undang

Ancaman ( Treates)

3. Jumlah pengangguran baru yang baru bertambah

4. Mutasi pegawai dengan kualifikasi jabatan

5. Terjadi krisis global6. Inkonsistensi peraturan

perundangan-undangan ketenagakerjaan

Strategi ST

Membuka lapangan kerja baru melalui proyek padat karya 8 kelurahan

Strategi WT

Tingkatkan kompetensi SDM aparatur di bidang ketenagakerjaan.