DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN …

DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Page ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan

ini berpedoman pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungawabkan kepada masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen atas kinerjanya, baik keberhasilan-keberhasilan

yang telah diraih maupun kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja

tahun 2018. Lebih dari itu, laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati Kebumen, selaku

Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam

penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran konstruktif untuk penyempurnaannya sangat

diharapkan. Kepada para pejabat struktural maupun staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kabupaten Kebumen yang terlibat

dalam penyusunan LKjIP Tahun 2018 kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DISNAKER KUKM

KABUPATEN KEBUMEN

DWI SULIYANTO, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 011

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Page iii

DAFTAR ISI

Halaman

Cover ………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………... iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….. 1

1.1 Gambaran Umum Organisasi ………………………………………….. 1

1.2 Fungsi Strategis …………………………………………………………. 3

1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi ……………………………………. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………………………… 5

2.1 Perencanaan Strategis …………………………………………………… 5

2.2 Perjanjian Kinerja ……………………………………………………… 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… 10

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………… 10

3.2 Realisasi Anggaran ………………………………………………………. 12

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………… 16

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja ……………………………………… 16

4.2 Permasalahan / Kendala ………………………………………………… 16

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja Dimasa Datang ………………………….. 17

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) sudah

menjadi keharusan bagi setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, harus

mengedeankan prinsip transparansi, asparatif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran,

tepat manfaat dan tepat waktu atau efektif dan efisien.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan / kegagalan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

di suatu instansi pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yang merupakan instrument untuk menilai pencapaian kinerja suatu instansi

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah

berupaya menyusun Buku LKjIP sebagai bukti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

dibidang Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang harus

dipertanggungjawabkan.

Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah sesuai

Perbub di atas, terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan tiga Kepala

Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan

Produktivitas, Kepala Bidang Koperasi dan Kepala Bidang Bidang Usaha Mikro dan

hubungan Industrial. Sedangkan masing masing Kepala Bidang dibantu oleh beberapa Kepala

Seksi, Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen

berdasar Perda 71 Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas membawahi:

3.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

3.2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dan;

3.3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;

4. Bidang Koperasi, membawahi :


4.1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan

4.2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

5. Bidang Usaha Mikro dan hubungan Industrial, membawahi :

5.1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

5.2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas,

Susunan Organisasi UPTD Unit Balai Latihan Kerja :

7.1. Kepala UPTD

7.2. Sub Bagian Tata Usaha ;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Pegawai Disnakertransos Kebumen Menurut Jabatan

Kepala Dinas : 1 orang

Sekretaris : 1 orang

Kasubbag / Kasi : 10 orang

Kepala UPTD : 1 orang

Jabatan Fungsional : 21 orang

Staf : 23 orang

Jumlah : 60 orang

b. Pegawai Disnaker KUKM Kab. Kebumen Menurut Golongan

Tabel 1.1 Data jumlah pegawai menurut tingkat golongan

No Golongan Struktural Fungsional Administrasi Jumlah

1. IV 6 3 0 9

2. III 10 16 17 43

3. II 0 2 6 8

4. I 0 0 0 0

Jumlah 16 21 23 60


c. Pegawai Disnaker KUKM Kebumen menurut Pendidikan

Tabel 1.2 Data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

No. Pendidikan Struktural Fungsional Administrasi Jumlah

1. S.2 7 2 0 9

2. S. 1 7 10 4 21

3.

4.

D.3

D. 2

2 4

1

3

1

9

2

5. SMU 0 4 13 17

6. SMP 0 0 2 2

7. SD 0 0 0 0

Jumlah 16 21 23 60

1.2. Fungsi Strategis

Sesuai dengan Perda di atas Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaa Kecil dan

Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro

dan hubungan industrial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan

produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;

2. perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan


3. pelaksanaan koordinasi di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan


4. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan


5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan

dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;

6. pelaksanaan administrasi Dinas;

7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya


1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan Dinas tenaga Kerja yang dihadapi pada tahun 2018 ini

diantaranya

1. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) memunculkan persaingan bebas dan iklim yang

tidak kondusif sehingga banyak koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang

tersendat perkembangannya;

2. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di Sektor Informal

3. Tingginya Angka Pencari Kerja dan rendahnya Kompetensi Ketrampilan ;

4. Rendahnya Kemampuan Akses Permodalan Bagi Bagi Koperasi dan UMKM

kepada sumber-sumber pembiayaan;

5. Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Dalam Hal Kecepatan Penguasaan

Teknologi dengan Produk Permintaan

6. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan

UMKM;

7. Rendahnya Kinerja Koperasi baik dari kualitas kelembagaan dan Organisasi

Manajemen Koperasi

8. Terbatasnya Akses Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Kebumen

9. Terbatasnya Kelembagaan Peningkatan Kapasitas UMKM dalam menumbuhkan

wirausaha baru


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, Visi pembangunan

Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Argobisnis”

Dan dari empat Visi yang akan dilaksanakan dalam RPJPD yang meliputi: (1)

mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2) membina dan melestarikan

kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3) mengoptimalkan

pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta (4) memperluas

jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan rakyat; maka

misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Kebumen adalah Misi Ketiga dan Misi keempat untuk menunjang visi

Bupati Kebumen yaitu:

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya,

Agamis dan Berkelanjutan”

Berdasarkan Visi Bupati Kebumen maka ditetapkan Misi Bupati Kebumen

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta

berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan

pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk

mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan

pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek

non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati,

akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan

sinergitas antar elemen masyarakat;

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada

pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian,

industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan

pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan

lingkungan;


4. Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi berbasis

pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan

ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

mengurangi kemiskinan;

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai

kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan

bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good

and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik,

sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien,

efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem

pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

mendukung Misi ke tiga dan ke empat yaitu : Mengembangkan kemandirian perekonomian

daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-

fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan

pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan; serta

Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian,

industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang

berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Untuk mendukung visi dan misi Bupati tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan

Koperai, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan

pembangunan ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Mewujudkan manajemen pembangunan ketenagakerjaan terarah dan

berkelanjutan;

2. Memberikan skill / keterampilan kepada masyarakat utamanya calon tenaga

kerja agar kompeten, mandiri dan berdaya saing;

3. Mendorong terciptanya dan tersedianya lapangan kerja di berbagai sektor

usaha;

4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja untuk mewujudkan

ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercapai hubungan industrial yang

harmonis, aman dan kondusif;


5. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya,

peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa;

6. Terciptanya sistem kerja yang profesional yang didukung SDM berkualitas dan

sarana prasarana.

7. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan dengan semua pihak

dalam pemberdayaan KUMKM.

8. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar

memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif.

9. Tersedianya akses informasi dan fasilitasi terhadap pemanfaatan program-

program pemerintah dalam pemberdayaan KUMKM.

10. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi agar tumbuh dan

berkembangdengan sehat sehingga mampu menciptakan keuntungan dan

efisiensi kolektif.

SASARAN

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada

hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran

yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi

dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan didukung sarana dan

prasarana yang memadai.

2. Tercapainya peningkatan perencanaan program, sistem informasi dan database

yang akurat.

3. Meningkatnya keterampilan dan kualitas calon tenaga kerja yang sesuai

dengan kompetensi dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja.

4. Meningkatnya kerjasama pendayagunaan fasilitas latihan dan terserapnya

siswa hasil latihan.

5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal

(AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara

(AKAN).

6. Meningkatnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

7. Meningkatnya pembinaan tenaga kerja dan LKS Tripartit sehingga tercapai

hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.


8. Meningkatnya pembinaan, pengiriman dan penempatan transmigran yang

berkualitas, serta mengembangkan kerjasama bidang transmigrasi (MoU)

dengan daerah di luar pulau jawa.

9. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kemitraan dengan semua pihak

dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

10. Meningkatkan pengetahuan dan jiwa kewirausahaan Sumber Daya Manusia,

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga mampu meningkatkan

produktivitas dan berinovasi.

11. Menyerap informasi dan program-program pemerintah dalam rangka

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

12. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar tumbuh dan berkembang

dengan sehat sehingga mampu menciptakan keuntungan dan efisiensi kolektif.

STRATEGI

Strategis yang akan dijalankan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan perencanaan pembangunan bidang Ketenagakerjaan

Ketransmigrasian dan Sosial melalui penguatan Koordinasi dan dukungan

DPRD dan instansi terkait lainnya.

2. Peningkatan kapasitas pelatihan tenaga kerja melalui kerjasama pendidikan dan

pelatihan pemasaran hasil latihan dengan dunia usaha.

3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui penguatan informasi pasar

kerja, mencari peluang dengan dunia usaha dan pengendalian penyalur tenaga

kerja swasta.

4. Peningkatan pembinaan LKS Tripartit tenaga kerja di perusahaan.

5. Peningkatan koordinasi di tingkat Kabupaten, provinsi dan pusat dalam rangka

penempatan transmigrasi dan pengembangan Kerjasama transmigrasi.

6. Melaksanakan kebijakan umum di bidang koperasi dan UMKMMengusahakan

sistem kerja SKPD yang tertib, teratur dengan didukung SDM berkualitas dan

sarana prasarana.

7. Meningkatkan dukungan semua pihak melalui koordinasi, sinkronisasi dan

kemitraan dalam pemberdayaan KUMKM.

8. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan jiwa wirausaha bagi pelaku

KUMKM.

9. Memberikan informasi dan fasilitasi terhadap pemanfaatan program-program


pemerintah dalam pemberdayaan KUMKM.

2.2. Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditentukan dalam rencana strategis di atas. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah kabupaten Kebumen menetapkan sasaran strategis, indikator Kinerja

dan target yang akan dicapai di tahun 2018.

Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi, dengan demikian kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari program, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya keterserapan tenaga

kerja

Anggka Penggangguran 2,03 %

2 Meningkatnya keterserapan tenaga

kerja

Capaian Peningkatan

Keterseraan Tenaga Kerja

20,55 %

3 Meningkatnya kinerja ekonomi

dan pendapatan masyarakat Prosentase Koperasi Aktif 85 %

4 Meningkatnya kinerja ekonomi

dan pendapatan masyarakat

Peningkatan Jumlah UMKM

2,05 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara

periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2018 tergambar dalam

tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Data Kinerja tahun 2018 secara umum dapat

dilihat pada tabel 3.1 dibawab ini.

Tabel 3.1 Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No Indikator Kinerja Target Realisasi

1 Angka Pengangguran 2,03 2,09

2 Capaian Peningkatan Keterserapan tenaga kerja 20,55 28,72

3 Prosentase Koperasi Aktif 85 % 80 %

4 Peningkatan Jumlah UMKM 44.407 44.467

3.1.1 Indikator Angka Pengangguran

Angka Pengangguran dihitung dengan rumus Jumlah angkatan kerja yang tidak

memperoleh kesempatan kerja dibagi Jumlah angkatan kerja di kalikan seratus prosen. Pada

tahun 2018 data angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja

sebagai berikut:

Tabel 3.2 Angkatan Kerja

Tahun Angkatan Kerja Yang Tidak

Memperoleh Kesempatan Kerja Angkatan Kerja

2017 24.279 631.029

2018 11.180 534.583

Sumber Data: Dinas Naker KUKM Kab. Kebumen 2018


Dari table angkatan kerja di atas dapat diketahui capaian angka pengangguran tahun

2018 adalah 2,09 % lebih dan capaian kinerja sebesar 96,98 % lebih baik dibandingkan

dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 3,85 % :

Tabel 3.3 Capaian Angka Pengangguran

Indikator Sasaran Realisasi

2017

2018 T.Akhir

RPJMD

2021

% Capaian

trhdp

Target Akhir

RPJMD

Target Realisasi Capaian Kinerja

Angka

Pengangguran 3,85%* 2,03% 2,09 % 96,98

% 1,97 % 93,84%

3.1.2 Indikator Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja

Capaian peningkatan keterserpan tenaga keja dihitung dengan

rumus :

((jumlah penempatan tenaga kerja /jumlah pencari kerja yang

terdaftar x 100%) + (Jumlah peserta pelatihan yang terserap / jumlah

pelatihan x 100%)) /2.

Pada tahun 2018 ini Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja

mencapai 28,72 % melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 20,55 %

hal ini dapat dicapai dengan banyaknya peserta pelatihan dan pencaker

yang ditempatkan. Untuk data Pencaker yang ditempatkatn dan Pelatihan

yang ditempatkan sebagai tabel dibawah.

Tabel 3.4 Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja

pencaker Penempatan

pencaker

Prosentase

penempatan

Pelatihan Penempatan

pelatihan

Prosentase

penempatan

17.330 4.192 24,19 1.350 449 33,26

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Peningkatan

Keterserapan Tenaga Kerja pada tahun 2018 :

1. Menyiapkan tenaga kerja terampil melalui program pelatihan berbasis

kompetensi yang diselenggarakan melalui UPT Balai Latihan Kerja serta

kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja guna penyiapan tenaga kerja siap

pakai;

2. Merevitalisasi gedung balai latihan kerja (BLK) dan mengupgrade sarana

peralatan dan pelatihan sesuai dengan pekembangan kebutuhan industri;

3. Memfasilitasi perekrutan dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar

kerja antar daerah (AKAD) serta penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja

khusus;


4. Mensosialisasikan dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja keluar negeri

secara prosedural;

5. Melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri melalui penciptaan wirausaha baru

3.1.2 Indikator Prosentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi aktif tahun 2018 adalah 298 sedangkan jumlah koperasi keseluruhan

adalah 374. Prosentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibagi dengan koperasi

keseluruhan dikali 100 persen. Untuk tahun 2018 prosentase koperasi aktif adalah 80 %

kurang dari 5 persen dari target 85 %. Adapun upaya yang telah dilaksanakan pada tahun ini

pada tahun 2018 adalah :

1. Pertumbuhan koperasi baru sebanyak 4 koperasi

2. Melakukan pembinaan ke koperasi yang kurang aktif /tidak aktif untuk bisa

mengaktifkan kembali

3. Diadakan kegiatan peningkatan SDM bagi pengurus maupun pengelola koperasi

3.1.2 Indikator Peningkatan Jumlah UMKM

Indikato Peningkatan Jumlah UMKM diampu oleh bidang UM Hubin yang mana

pada tahun 2018 menargetkan 44.407 peningkatan jumlah UMKM dan terealisasi sejumlah

44.467 target ini tercapai dengan didukung upaya-upaya yang telah dilakukan

1. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pendampingan pengembangan usaha

bagi UMKM yang sudah berjalan

2. Memaksimalkan Jasa layanan fasilitas PLUT KUMKM;

3. Pelatihan bisnis untuk peningkatan skill;

4. Fasilitasi perizinan;

5. Fasilitasi promosi dan pemasaran.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 jumlah Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah sebesar 18.688,602.000 dengan jumlah 12 program dan 52 Kegiatan.

Untuk Urusan Tenaga Kerja mendapat anggaran sebesar 13.581.447.289 untuk urusan

transmigrasi sebesar 199.641.637 sedangkan urusan koperasi UMKM sebesar Rp

2.616.594.191. Realisasi keseluruhan pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 16.397.683.117 atau 87,74 %. Adapun realisasi

preprogram dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi

NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

670.352.000

631.413.676


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.278.000

3.272.400

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

182.000.000

146.345.363

3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

106.273.000

104.437.904

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

80.000.000

79.033.000

5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

46.000.000

45.739.000

6 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

24.429.000

24.428.300

7 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000

29.999.000

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

29.352.000

29.303.000

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

22.000.000

21.996.500

10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

7.160.000

7.159.200

11 Penyediaan makanan dan

minuman

21.440.000

21.350.000

12

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

107.800.000

107.750.009

13 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

10.620.000

10.600.000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

440.566.000

433.992.480,00

14 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

250.000.000 246.336.500

15 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

12.000.000

11.800.000

16

Pengadaan peralatan gedung

kantor

52.000.000

50.400.000

17 Pengadaan mebeleur 90.000.000

89.250.000

18 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

36.566.000

36.205.980

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

5.623.000.000

4.673.218.895,00

19 Pembangunan balai latihan

kerja

4.400.000.000

3.514.891.800

20 Pengadaan peralatan

pendidikan dan ketrampilan

bagi pencari kerja

880.000.000

836.344.506

21 Peningkatan profesionalisme

tenaga kepelatihan dan

instruktur BLK

83.000.000

71.190.150

22 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

260.000.000

250.792.439

Program Peningkatan 1.815.490.000 1.654.847.897,00


Kesempatan Kerja

23 Penyusunan informasi bursa

tenaga kerja

168.860.000

163.694.320

24 Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

200.000.000

187.346.896

25 Kerjasama pendidikan dan

pelatihan

154.370.000

150.375.400

26 Penyiapan tenaga kerja siap

pakai

542.000.000

517.180.729

27 Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

436.880.000

396.535.800

28 Pemberdayaan SDM calon

tenaga kerja melalui

pemagangan dalam dan luar

negeri

125.000.000

61.342.823

29 Pemberdayaan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) Purna

188.380.000

178.371.929

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

355.000.000

339.012.463

30 Pengendalian dan pembinaan

lembaga penyalur tenaga kerja

30.000.000

28.940.000

31 Fasilitasi penyelesaian

prosedur, penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

100.000.000

98.243.786

32 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum

dan jaminan social

ketenagakerjaan

75.000.000

68.641.648

33 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

50.000.000

47.018.821

34 Pembinaan ketenagakerjaan

LKS tripartit

100.000.000

96.168.208

Program penciptaan iklim

usaha Usaha Kecil Menengah

yang konduksif

349.100.000

332.939.845,00

35 Sosialisasi kebijakan tentang

Usaha Kecil Menengah

57.600.000

50.223.982

36 Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan Usaha Kecil

Menengah

71.500.000

71.176.628

37 Fasilitasi pengembangan Usaha

Kecil Menengah

220.000.000 211.539.235

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

1.325.699.000

1.119.378.888

38 Fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi

363.000.000

246.313.963

39 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

320.000.000

267.201.001

40 Pelatihan manajemen

pengelolaan Koperasi/KUD

322.699.000

318.428.174


41 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan (DBHCHT)

320.000.000

287.435.750

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

692.000.000

601.640.435

42 Pengembangan sarana

pemasaran produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

450.000.000

396.308.000

43 Penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tanggan,

industri kecil dan industri

menengah

96.800.000

87.805.610

44 Pengembangan kebijakan dan

program peningkatan ekonomi

lokal

145.200.000

117.526.825

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

685.670.000

562.635.023

45 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan koperasi

63.800.000

58.399.268

46 Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

386.120.000

365.527.189

47 Pembinaan, pengawasan, dan

perhargaan koperasi berprestasi

185.750.000

90.389.566

48 Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

25.000.000

24.202.500

49 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

25.000.000

24.116.500

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

40.000.000

39.672.539

50 Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik daerah

40.000.000

39.672.539


wilayah transmigrasi

250.000.000

199.641.637

51 Pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

250.000.000

199.641.637


data/informasi

80.000.000

77.568.048

52 Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

80.000.000

77.568.048


BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari empat indikator kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 tiga dua indikator

berhasil tercapai yakni indikator Capaian Peningkatan Keterserapan Tenaga

Kerja dan Peningkatan Jumlah UMKM sedangkan yang belum berhasil

adalah Angka Pengangguran dan Prosesntase Koperasi Aktif untuk data

capaian kinerja ada pada tabel di bawah

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Angka Pengangguran 2,03 2,09 93,84%

Capaian Peningkatan

Keterserapan tenaga kerja

20,55 28,72 139 %

Prosentase Koperasi Aktif 85 % 80 % 94,11 %

Peningkatan Jumlah UMKM 44.407 44.467 100,13

4.2. Permasalahan/Kendala

4.2.1 Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

1. Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini,

tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung

ribuan tenaga kerja;

2. Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah

selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;

3. Rendahnya Kompetensi Calon Pencaker

4.2.2 Permasalahan Urusan Transmigrasi

1. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan

transmigrasi;

2. Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang

masih rendah;

3. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon

transmigran;


4. Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat

Kabupaten; dan Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi

transmigrasi.

4.2.3 Permasalahan Urusan Koperasi dan UMKM

1. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar

pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;

2. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan,

kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi

masih sangat terbatas;

3. Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat

khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan;

4. Masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa

pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan

pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Adapun langkah langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme

antar kerja antar daerah;

2. Mengupayakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diluar negeri

khsusnya di sektor formal;

3. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja

4. Peningkatan anggaran dan fasilitas penunjang pendampingan, fasilitasi akses

pemasran dan kegiatan dan kegiatan pelatihan soft skill maupun hard skill

bagi pelaku UMKM;

5. Melaksanakan pembinaan ke koperasi yang tidak aktif untuk mengaktifkan

kembali dengan cara pengurus / pengelola koperasi untuk bisa mengikuti

kegiatan pelatihan sdm untuk memajukan koperasi

Documents

DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN …