Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana

i

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana LAKIP 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. Gambaran Umum I-1

B. Dasar Pembentukan Organisasi I-2

C. Tugas Pokok & Fungsi I-3

1. Tugas Pokok I-3

2. Fungsi I-3

D. Jumlah Pegawai (SDM) I-25

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-28

A. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk & KB II-28

B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & KB II-32

C. Strategi dan Kebijakan OPD II-36

BAB III PEMBAHASAN III-44

A. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Pendekatan Keluarga Sejahtera III-44

BAB IV PENUTUP IV-47


iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Hubungan Antar Elemen ................................................................................. II-28


iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Sumber Daya Aparatur PNS DPPKB Kab. Kutim

Menurut Pendidikan ........................................................................................ I-25


Menurut Usia ..................................................................................................... I-26


Menurut Gender ............................................................................................... I-26


Menurut Esselon ............................................................................................... I-27

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PP & KB

Kab. Kutai Timur .............................................................................................. II-34

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran , Strategi dan kebijakan Dinas PP & KB

Kab. Kutai Timur .............................................................................................. II-36


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Implementasi dari semua

payung hukum yang ada, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan

penataan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

yang tercermin dalam Perda No. 10 Tahun 2016 yaitu dengan Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Kutim sebagai salah satu lembaga perangkat

daerah Pemerintah Kab. Kutim menempatkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kab. Kutim yang dimana bergabung pada Badan Pemberdayaan

Perempuan & Keluarga Berencana, kemudian berpisah membentuk lembaga tersendiri

yang melaksanakan fungsi manajemen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

secara otonom, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Kutim

berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dikaitkan dengan mandat yang diberikan kepada BKKBN dalam mewujudkan

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah periode 2015-2019 serta yang

selaras dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mencapai

sasaran untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional khususnya agenda prioritas

ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam rangka negara kesatuan, agenda prioritas ke-5 meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia, serta agenda prioritas ke-8 revolusi karakter bangsa melaui program

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pemerintah yang kemudian yang

dijabarkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2015-2019 dengan 6 sasaran

yang ditelah ditetapkan yakni menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat

nasional dari 1,38 persen/pertahun pada tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019.

Menurunkan TFR per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28

tahun 2019. Meningkatkan CPR semua metoda dari 65,2 % menjadi 66%. Menurunkan

kebutuhan ber-KB tidak terlayani dari jumlas PUS dari 10,6% tahun 2015 menjadi 9,91%

tahun 2019Menurunya ASFR dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1.000 perempuan

kelompok umur 15-19 pada tahun 2019. Menurunya presentase kehamilan yang tidak

diinginkan dari wanita usia subur dari 7,1% tahun 2015 menjadi 6,6% tahun 2019.

Hal ini juga selaras dengan keadaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada

tahun 2016 dimana rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur menurut


2

kelompok umur (ASFR) 41,31% anak lahir hidup dari jumlah kelahiran hidup per 1000

wanita kelompok umur 15-19 tahun. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita

usia subur umur 15-49 tahun (TFR) adalah 2,13% anak lahir hidup dari jumlah anak per

wanita selama masa produksinya. Persen cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan

jumlahpasangan usia subur (PUS) disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu (CPR)

adalah 54,34% presentase PUS yang sedang menggunakan alat cara KB. Presentase

pemakai MKJP diantara peserta kb sebesar 12,98%, dan kebutuhan ber-KB yang tidak

terlayani atau terpenuhi (Unmet Need) adalah 19,09%.

Di dalam upaya pencapai sasaran tersebut harus melakukan berbagai langkah

penguatan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit serta dapat secara langsung besentuhan

dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu inovasi strategis untuk dapat

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini

lapangan maka dibentuk kampung Keluarga Berencana.

B. Dasar Pembentukan Organsasi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara Republik

Indonesia 1999 Nomor 3962)

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor

5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara

Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran


3

Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016

tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten kutai timur. Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

Penyuluhan dan Penggerakan sesuai peraturan yang berlaku.

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang ” Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur ”, Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian

penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyuluhan dan

penggerakan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Kutim mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan

Keluarga Berencana;

b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kreteria dibidang Pengendalian

Kuantitas Penduduk Dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan pemaduan dan sikronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas

penduduk dan Keluarga Berencana;

f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader

KB;

g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

h. Pelaksanaan pelayanan KB;


4

i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan

dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga;

Penyelengaraan urusan kesekretariatan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari :

a. Kepala dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan Program.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan.

3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi.

2. Seksi Jaminan Pelayann KB.

3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan KB.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

3. Seksi Data dan Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di


5

bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan

keluarga, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan

Keluarga Berencana;

2. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kreteria dibidang Pengendalian Kuantitas

Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sikronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas

penduduk dan Keluarga Berencana;

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader

KB;

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

8. Pelaksanaan pelayanan KB;

9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan

dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga;

10. Penyelengaraan urusan kesekretariatan;

11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah

daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;

b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pengendalian


c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

d. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan program

kegiatan badan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

e. Memimpin perumusan dan perencanaan teknis penyelenggaraan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;


6

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan istansi terkait yang berhubungan

dengan lingkup tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

h. Membina kelompok jabatan fungsional;

i. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

j. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja

bawahan;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan

KB Daerah.

b. Penyusunan rencana program dan anggaran.

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan

organisasi serta hubungan masyarakat.

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,

tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Adapun uraian tugas Sekretaris lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja dan kegiatan ketatausahaan di bidang perencanaan,

kepegawaian dan umum serta keuangan dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk

dan KB.

b. Mengkoordinasikan penyusunan program pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dan penyelenggaraaan tugas tugas bidang secara terpadu Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan

lembaga/instansi terkait.


7

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan, bendahara, akuntasi, verifikasi, Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB.

e. Mengkoordinir penyusunan rencana strategi /renstra dan rencana kerja/renja, laporan

kinerja, pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

f. Melaksanakan ganti rugi dan tindk lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB.

h. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB.

i. Melaksanakan MOU/hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan serta

keprotokolan.

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh

KB pada Pegawai fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala

kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

m. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Penduduk dan KB.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas PP & KB Kabupaten Kutai Timur dibantu

oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,

menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan tahunan,

evaluasi, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian

Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan untuk

penyusunan program;

- Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program PP & KB adalah sebagai

berikut:

a. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA);


8

b. Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan untuk

penyusunan program;

c. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;

d. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja,

anggaran badan, serta penyusunan standar pelayanan di bidang Pengendalian


e. Menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Renstra, RKA, DPA, dan

LAKIP;

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi, serta

pelaporan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan

serta penyiapan data/ informasi dalam rangka penyajian dan penyebarluasan

informasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

h. Membuat data analisis kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas

dan Keluarga Berencana;

i. Mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, danpelaporan realisasi anggaran

secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;

j. Menyiapkan laporan progres kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya;

l. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

m. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap

kinerja bawahan;

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok Merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan tata warkat,

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan

alat tulis, ruang perkantoran pada Dinas.


Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:


9

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang

perkantoran

b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,

perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang

perkantoran; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Umum & Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran;

b. Melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk

surat keluar, pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Dinas; dalam rangka

kelancaran tugas;

c. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

d. Menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

e. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;

f. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang lingkup Dinas;

g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan/penataan

gedung kantor, dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas Perkebunan

meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar

urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/

Karsu, tunjangan anak/ keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat

usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,

kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan,

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai

aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat

usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau

mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,

melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

i. Mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas;

j. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap;


10

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku;

p. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

r. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun

dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan.


keuangan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

b. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

d. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Keuangan PP & KB adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana.

c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten.

d. Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan anggaran

dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan.

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

f. Menyiapkan rencana anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.


11

g. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan

keuangan.

h. Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan, verifikasi,

dan perhitungan anggaran keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.

i. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja barang,

belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas.

j. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

k. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara periodik

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan

perlengkapan.

m. Penyiapan dan pengaturan ruang dan tempat pelaksanaan upacara, acara

kenegaraan serta resepsi pimpinan.

n. Melakukan pengadaan pembekalan dan perlengkapan.

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya.

p. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.

q. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap

kinerja bawahan.

r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan

Kebijakan Tekhnis di bidang Penyuluh Dan Penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

tingkat kabupaten kutai timur dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD).


12

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan

penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan, advokasi dan

penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Adapun uraian tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan operasional

dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan

KB di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;

b. Melaksanakan Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis

pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan

KB;

c. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB;

d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur;

e. Pembinaan dan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan penyuluhan, advokasi

dan penggerakan;

f. Melaksanaan Monev kinerja tenaga penyuluh KB Dinas Pengendalian Penduduk

dan KB;

g. Melakukan koordinasi dengan komponen instansi terkait organisasi kemasyarakatan

dalam pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan pergerakan serta pendayagunaan

tenaga penyuluh KB, kader KB;

h. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan tehnis serta fasilitasi penyuluhan,

advokasi dan penggerakan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan tenaga kader

KB ;

i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahnya;

j. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada kepala

Dinas;

k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

3.1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan


13

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penyuluhan dan KIE.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi

Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mempunyai fungsi menyusun

rencana, melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian

program Penyuluhan, KIE serta kehumasan dibidang Penyuluhan dan Penggerakan

Adapun uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan penyuluhan dan KIE

pengendalian penduduk dan KB.

b. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan

dan KIE.

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan dan

KIE pengendalian penduduk dan KB.

d. Melaksanakan NSPK penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk dan KB.

e. Melakukan identifikasi wilayah terkait dengan tingkat kualitas program pada

bidang di Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB.

f. Melakukan analisa pelaksanaan penyuluhan dan KIE yang terkait dengan program

Pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana.

g. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian penduduk dan KB.

h. Melaksanakan penyuluhan dan KIE KB melalui Media massa (TV, KORAN,

BALIHO, PAMERAN, CD, RADIO, KESENIAN MASYARAKAT,SPANDUK).

i. Melaksanakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan / saresahan / talkshow / Road

Show program Pengendalian Penduduk dan KB pada kelompok masyarakat.

j. Mempersiapkan kebutuhan sarana penyuluhan dan KIE bagi tenaga lapangan KB.

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.

l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada kepala

bidang penyuluhan dan pergerakan.

m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.

3.2. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksaan kebijakan teknis, norma, standar

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan

penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas Seksi Advokasi dan


14

Penggerakan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Advokasi dan penggerakan;

b. Melakukan upaya terciptanya pelaksanaan pengendalian kegiatan advokasi dan

penggerakan dibidang program Penyuluhan dan Pergerakan;

c. Melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan

program penyebarluasan informasi program Advokasi dan Pergerakan;

d. Melakukan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyebarluasan

informasi program melalui berbagai media.

Adapun uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan advokasi dan

penggerakan;

b. Menyiapkan pelaksaaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan pengendalian

penduduk dan KB;

c. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana di kabupaten Kutai Timur;

d. Melaksanakan NSPK advokasi dan penggerakan;

e. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB;

f. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk dan KB;

g. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan advokasi dan pergerakan

peningkatan program pengendalian penduduk dan KB;

h. Melakukan identifikasi wilayah dan analisa serta evaluasi pelaksanaan advokasi

dan pergerakan terkait dengan program pengendalian penduduk dan KB;

i. Melaksanakan advokasi pada tokoh formal dan informal di Kabupaten Kutai

Timur;

j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

k. Pembentukan dan pembinaan kampung KB;

l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada kepala

bidang penyuluhan dan pergerakan;

m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan kepala bidang penyuluhan dan

pergerakan.

3.3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan tenaga


15

penyuluh KB (PKB/PLKB) dan IMP

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas, Seksi Pendayagunaan

PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi:

a. Pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP mempunyai fungsi merencanakan,

mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB

Nasional dan program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;

b. Tugas pokok pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP adalah melakukan penyuluhan

keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana.

Adapun uraian tugas Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP adalah sebagai

berikut :

a. Menyiapkan pelaksanaan bahan pembinaan dan pembimbingan pendayagunaan

PKB/PLKB dan IMP;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

c. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD) dan

IMP;

d. Melaksanakan NSPK pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

e. Melakukan pelaksanaan peningkatan tehnis SDM tenaga penyuluh KB

(PKB/TPD) dan IMP;

f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penilaian angka kredit tenaga penyuluh

KB dengan TIM PAK Kab;

g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring tenaga penyuluh KB dan

IMP terhadap program dan kegiatan di lapangan;

h. Memfasilitasi peningkatan SDM Penyuluh KB dan IMP;

i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pendayagunaan tenaga penyuluh

(PKB/TPD) dan IMP di tingkat Pusat dan Provinsi;

j. Melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga penyuluh KB /TPD dan IMP;

k. Menyiapkan laporan hasil pelaksaaan tugas pada kepala bidang;

l. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan Kebijakan

Teknis dibidang Pelaksanaan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Keluarga

Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.


16

c. Pelaksanaan penyelenggaraaan norma, standar prosedur dan kreteria dibidang

keluarga berencana.

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat

kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur.

e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Kutai Timur.

f. Pelaksaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten Kutai Timur.

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana.

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Adapun Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi di bidang keluarga

berencana;

b. Menyusun pedoman, petunjuk pelaksana tehnis pelaksanaan program keluarga

berencana;

c. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan konsultasi dalam luar dinas pengendalian

penduduk dan KB;

d. Melaksanakan upaya upaya pengembangan pelaksanaan program keluarga

berencana;

e. Melaksanakan Pembinaan dan monitoring evaluasi wilayah terhadap pelaksanaan

keluarga berencana;

f. Melaksanakan pembimbingan teknis pada tenaga lapangan KB dan kader KB;

g. Melakukan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

h. Menyampaikan laporan atas hasil pekerjaan yang di lakukan pada kepala dinas;

i. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh 3

(tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

4.1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi pengendalian dan distribusi alat obat Kontrasepsi di kabupaten Kutai

Timur.


Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi mempunyai Fungsi :


17

a. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan

pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala

Daerah.

b. Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi

bagi peserta mandiri skala Daerah.

c. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan

evaluasi ketersedian alat/obat kontrasepsi.

Adapun Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi


a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan tentang pengendalian dan

distribusi alat obat kontrasepsi;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengendalian

pendistribusian alat obat kontrasepsi;

c. Melaksanakan NSPK pengengalian dan distribusi alat obat kontrasepsi;

d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian

pendistribusian alat obat kontrasepsi;

e. Menyiapkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan

pendistribusaian alat obat kontrasepsi di kabupaten Kutai Timur;

f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kontrasepsi

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

g. Melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pengendalian

distribusi alat obat kontrasepsi;

h. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan alat

obat kontrasepsi di Kabupaten;

i. Melakukan peningkatan SDM bagi pengelola alat obat kontrasepsi;

j. Memfasilitasi alat obat kontrasepsi pada pelayanan KB dari LOSM dan mitra

kerja;

k. Membuat dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi pada kepala bidang

(stock opname, FV/gudang Kab);

l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan yang diberikan atasan.

4.2. Seksi Jaminan Pelayanan KB

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan


18

bahan pembinaan dan pelaksanaaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,

kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminanan pelayanan KB di Kabupaten

Kutai Timur.


Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan rencana kerja dan rencana kegiatan bahan pelaksanaan jaminan

pelayanan Keluarga Berencana;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian kegiatan di Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Adapun uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan daerah tentang jaminan pelayanan KB;

b. Melaksanakan NSPK jaminan pelayanan KB;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana kegiatan bahan

pelaksanaan jaminan pelayanan KB;

d. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian penduduk dan

KB;

e. Melaksanakakn pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan pelayanan KB di

fasilitas kesehatan dan tempat pelayanan KB lainnya kebutuhan sarana

prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan;

f. Menyiapkan peningkatan dan penyempurnaan mutu pelayanan KB di fasilitas

kesehatan;

g. Melaksanakan identifikasi sasaran, menganalisa dan mengevaluasi jaminan

pelayanan KB;

h. Melaksanakan dukungan terhadap pelayanan rujukan KB, operasional

jaminan dan pelayanan KB;

i. Memyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;

j. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan

4.3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dalan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB di kabupaten Kutai Timur.


Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi :


19

a. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pembinaan dan

peningkatan kesertaan KB.

b. Melaksanakan identifikasi, analisa dan evaluasi monitoring pembinaan dan

peningkatan kesertaan ber KB pada tingkatan wilayah.

Adapun uraian tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB adalah

sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan pembinaan

dan peningkatan kesertaan ber-KB;

b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;

c. Melaksanakan NSPK pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;

d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan

kesertaan KB di Kabupaten Kutai Timur;

e. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk dan KB;

f. Melaksanakan pembinaan KB melalui KB lestari melalui pembinaan pada

PUS;

g. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi dalam upaya penurunan angka kematian

ibu;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pencapaian KB di Kabupaten

Kutai Timur;

i. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan mengevaluasi pasangan usia subur

pra dan pasca pelayanan KB;

j. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB bagi pria/suami;

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana di bawahnya;

l. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;

m. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan atasan.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.


Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Adapun uraian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai

berikut:


20

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB) dan

Bina Keluarga Lansia (BKL);

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan

Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/ M) dan Saka Kencana;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

melalui usaha mikro keluarga;

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan

Keluarga;

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

5.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok pengendalian

kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, menyusun bahan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian aspek Kesejahteraan Keluarga

serta membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

melaksanakan dan memfasilitasi aspek Keluarga Sejahtera


Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian aspek Keluarga Sejahtera;

b. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

c. Pelaksanaan dan fasilitasi aspek Keluarga Sejahtera; dan

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera

Adapun uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah sebagai

berikut:

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS;

c. Lomba UPPKS, Keluarga Harmonis;


21

d. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader Kelompok UPPKS;

e. Pengadaan Sarana dan Operasional bagi Kelompok UPPKS;

f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.

5.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas

pokok menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi

dibidang Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Bina

Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan monitoring kegiatan pelaksanaan program seksi bina ketahanan

keluarga, balita, anak dan lansia;

b. Pelaksanaan evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia.

Adapun Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia


a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Ketahanan Keluarga, Balita,

Anak dan Lansia (BKB dan BKL);

c. Lomba Pemilihan Kelompok BKB dan BKL Terbaik;

d. Peningkatan Kapasitas/Orientasi Kader BKB, Pengelola BKB HI dan BKL;

e. Pengadaan Sarana dan Operasional Kelompok BKB dan BKL;

f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan

5.3. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok menyiapkan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pembinaan

Ketahanan Remaja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Bina

Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis

dalam bidang bina ketahanan remaja;

b. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di seksi bina ketahanan remaja.


22

Adapun uraian tugas seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia


a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan Remaja;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Remaja (BKR,

PIK Remaja/ Mahasiswa, Saka Kencana);

c. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader BKR dan Pendidik Sebaya, Konselor

Sebaya PIK Remaja/ Mahasiswa dan Saka Kencana;

d. Fasilitasi/ Sosialisasi PKBR bagi Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling;

e. Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional;

f. Lomba Duta Remaja/ Mahasiswa GenRe Tk. Kabupaten, Propinsi dan

Nasional;

g. Lomba PIK Remaja/ Mahasiswa;

h. Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);

i. Pengadaan Sarana Penunjang dan Operasional PIK Remaja/ Mahasiswa dan

Saka Kencana;

j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.

6. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis

dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten.


Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan bidang pengendalian

penduduk;

b. Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang Pengendalian Penduduk.

Uraian tugas untuk Bidang Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem

Informasi Keluarga;

b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang Pengendalian Penduduk

dan Sistem Informasi Keluarga;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem

Informasi Keluarga;

d. Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;

e. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk;


23

f. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk;

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk;

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh

3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:

6.1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah,

Pemantauan dan Evaluasi dibidang Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemda dalam

rangka Pengendalian Penduduk.


Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai

fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan dalam bidang

pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan program

pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

Adapun uraian Tugas Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan pelaksanaan bahan-bahan kebijakan daerah tentang pemaduan dan

sinkronisasi kebijakan penduduk;

b. Menyiapkan pemantauan pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian penduduk;

c. Menyiapkan evaluasi pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian penduduk dalam rangka pengendalian penduduk;

d. Menyiapkan pembimbingan tehnis dalam pelaksanaan pengendalian penduduk

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.

6.2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok

menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi dibidang

Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk


Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :


24

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk;

b. Penyiapan bahan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Adapun uraian Tugas Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk


a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Perencanaan dan

Perkiraan Pengendalian Penduduk;

b. Menyiapkan Pelaksanaan Pemantauan Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian

Penduduk;

c. Menyiapakan Pelaksanan Evaluasi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian

Penduduk/ Parameter Penduduk;

d. Menyiapkan dan Menyajikan Parameter Kependudukan;

e. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.

6.3. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan Pelaksanaan

Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Data

dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam bidang data dan informasi;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang data dan informasi;

c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian, dan pengauran teknis

dalam bidang data dan informasi.

Uraian Tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Informasi Keluarga;

b. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi

Keluarga;

c. Menyiapkan Laporan Dallap Bulanan (Online);

d. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan


25

D. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional.

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kab. Kutai Timur dan Sumber Daya Manusia/Personal yang tersedia


1. PNS dengan Jabatan Eselon II sebanyak 1 orang

2. PNS dengan Jabatan Eselon III sebanyak 5 orang

3. PNS dengan Jabatan Eselon IV sebanyak 15 orang

4. PNS Non Esselon sebanyak 30 orang

5. Non PNS sebanyak 84 orang

Pegawai PNS yang ada pada Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur yang ada pada

Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur sebanyak 51 orang, terdiri dari 10 orang pria (23,40 %)

dan 41 orang Perempuan (76,60%), yang dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat

pendidikan formal sebagaimana tergambar dalam grafik 1 dibawah ini.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur PNS DPPKB Kutim Menurut Pendidikan.

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas PP & KB

Kabupaten Kutai Timur sebagian besar adalah setingkat sarjana yaitu 28 orang (53,19

%) dan baru 9 orang (14,89 %) berpendidikan setingkat S2, dan sisanya adalah setingkat

D3/D4 dan SLTA.

PENDIDIKAN GENDER

PRIA WANITA JUMLAH

1 2 3 4

S.3 0 0 0

S.2 1 8 9

S1. 7 21 28

D.IV 0 0 0

SM 0 0 0

D.III 0 9 9

D.II 0 0 0

D.I 0 0 0

SLTA 2 3 5

SLTP 0 0 0

SD 0 0 0

JUMLAH 10 41 51


26

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur DPPKB Kutim Menurut Usia

USIA GENDER

PRIA WANITA JUMLAH

1 2 3 4

> 55 0 3 3

51-55 3 3 6

46-50 1 3 4

41-45 2 7 9

36-40 1 13 14

31-35 3 7 10

26-30 0 5 5

21-25 0 0 0

<20 0 0 0

JUMLAH 10 41 51

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa usia pegawai Dinas PP & KB Kabupaten Kutai

Timur rata-rata usia masih produktif yakni pegawai dengan usia 31-40 yang

mendominasi. Dan usia 55 tahun keatas hanya 3 orang saja, hal ini menunjukkan bahwa

kondisi pegawai di lingkup Dinas PP & KB di isi dengan orang-orang yang produktif.

Tabel 3. Sumber Daya Aparatur DPPKB Kutim Menurut Gender.

GOL

GENDER

PRIA WANITA JUMLAH

1 2 3 4

I 0 0 0

II 2 6 8

III 7 28 35

IV 1 7 8

JUMLAH 10 41 51

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana didominasi oleh pegawai Wanita dengan jumlah keseluruhan

sebanyak 41 Orang, sedangkan untuk pegawai pria hanya 10 orang.


27

Tabel 4. Sumber Daya Aparatur DPPKB Kutim Menurut Esselon.

ESELON GENDER

PRIA WANITA JUMLAH

1 2 3 4

IV 6 9 15

III 0 5 5

II 0 1 1

I 0 0 0

Esselon 6 15 21

Non Esselon 4 26 30

JUMLAH 10 41 51

Berdasarkan tabel 4 diatas bahwa pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana pembagian telah sesuai dan proposional, dimana jumlah esselon I-

IV sebanyak 21 Orang sedangkan yang Non Esselon sebanyak 29 orang.


28

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Dengan berpedoman pada Visi Bupati Kutai Timur, maka dirumuskan Visi Dinas

Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sejahtera melalui pertumbuhan

penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas“.

Visi tersebut mengandung 3 elemen utama yaitu : 1) Keluarga Sejahtera, 2)

Pertumbuhan Penduduk Seimbang, dan 3) Keluarga Berkualitas.

Hubungan antara 3 elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan main goal dari seluruh upaya yang

dijawantahkan dalam bentuk program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun

mendatang.

Keluarga menurut undang-undang No. 01 Tahun 1992 adalah merupakan unit

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari : 1). 1) Suami dan istri, atau

2) Suami, istri dan anak, atau, 3) ibu dan anaknya, atau, 4) ayah dan anaknya.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup dan spiritual serta

material yang layak , bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan

yang serasi, selaras dan seimbang atar anggota dan atar keluarga dengan

masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang

disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk

Keluarga

Sejahtera

Keluarga

Berkualitas

Gambar 2.1. Hubungan Antar Elemen

Pertumbuhan

Penduduk

Seimbang


29

memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka

program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun pentahapan

keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan

spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan

pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah.

2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,

bekerja/sekolah, dan bepergian.

4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan

modern.

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial

psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya.

Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator

Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut:

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur teratur menurut agama

yang dianutnya masing-masing.

7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai

lauk pauk.

8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru

setahun terakhir.

9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah.

10. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga

dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.

11. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki

pekerjaan tetap.


30

12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca

tulisan latin.

13. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini.

14. Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga

yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan

kontrasepsi saat ini.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga

dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam

usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun

indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II

serta ditambah indikator sebagai berikut:

15. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.

16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.

18. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat

tinggal.

19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam

tiga bulan.

20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.

21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan

kondisi daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera II (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan

pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam

kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar

dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi

indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut:

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi

kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi

23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan,

yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

2. Keluarga Berkualitas

Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan

perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki


31

jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 52 Tahun

2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga).

Keluarga Berkualitas menurut definisi versi baru BKKBN, ialah keluarga yang

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke

depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

Sejahtera berarti sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sehat mencakup sehat jasmani, rohani, dan sosial. Maju bermakna memiliki

keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dan

keluarganya guna meningkatkan kualitasnya. Berjiwa mandiri diartikan memiliki

wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku tidak tergantung pada orang lain.

Kemudian jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang

diinginkan dan dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga, namun tetap

memperhatikan kepentingan sosial. Berwawasan berarti memiliki pengetahuan

dan pandangan yang luas, sehingga mampu, peduli, dan kreatif dalam upaya

pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat secara sosial. Harmonis

mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi

di antara semua anggota keluarga. Yang terakhir, bertakwa berarti taat beribadah

dan melaksanakan ajaran agamanya.

Keluarga berkualitas tidak akan terbentuk begitu saja tanpa adanya

usaha/proses untuk membentuknya. Pembentukan keluarga yang berkualitas

memerlukan peran delapan fungsi keluarga secara utuh. Delapan fungsi keluarga

besutan BKKBN adalah (1) fungsi agama yang mengajarkan nilai ketuhanan untuk

membentuk generasi yang agamis, beriman dan percaya adanya Tuhan Yang

Maha Esa; (2) fungsi sosial budaya, mengajarkan nilai gotong royong,

kebersamaan, sopan santun, kepedulian dan toleransi untuk mewujudkan

hubungan yang harmonis dalam masyarakat; (3) fungsi cinta kasih, mengajarkan

tentang cinta kasih dan kasih sayang antarsesama, empati, pengorbanan,

tanggung jawab, keadilan dan kesetiaan; (4) fungsi perlindungan, mengajarkan

tentang rasa aman, pemaaf, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup; (5)

fungsi ekonomi, mengajarkan tentang hemat, ketelitian, kedisiplinan, dan

keuletan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga; (6) fungsi

pendidikan, mengajarkan tentang penyiapan sumber daya manusia yang

berkualitas; (7) fungsi pelestarian lingkungan, mengajarkan tentang upaya untuk


32

mewujudkan kelestarian lingkungan ditengah kepadatan jumlah penduduk yang

makin tinggi; dan (8) fungsi reproduksi, mengajarkan tentang upaya keluarga

untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas.

3. Pertumbuhan Penduduk Seimbang

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi

setiap bangsadan negara, karena dengan kemampuannya, penduduk dapat

mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi

kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan, di samping

pengaturan hubungan sosial di antara mereka sehingga mampu berkehidupan

kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan sejahtera.

Bentuk hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan

ekonomi adalah positif di negara maju, tetapi di negara yang sedang berkembang

hubungan tersebut masih negatif. Dalam upaya menanggulangi kelaparan,

kemiskinan dan peningkatan pendidikan, akan sangat diuntungkan jika angka

pertumbuhan penduduk dapat diturunkan, karena jika tidak diturunkan, maka

kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan, seiring

dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data BKKBN menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami

bonus demografi pada tahun 2025-2030 dimana jumlah penduduk usia produktif

(15-64 tahun) lebih mendominasi dari warga tidak produktif (balita dan lansia)

yakni jumlahnya 50 persen labih dari jumlah penduduk usia lainnya. Bonus

demografi bisa menjadi anugrah apabila penduduknya

berkualitas dan sebaliknya bisa juga menjadi bencana

apabila penduduknya tidak berkualitas.

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yangs seimbang, maka harus

dicapai angka kelahiran total (Total Fertelity Rate/TFR) 2,1. Oleh karena itu

program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mencapai

kondisi tersebut.

B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-

cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri

dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap

stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Dinas

Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana yaitu :


33

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan

meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga

berencana

3. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga.

4. Meningkatkan kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga

C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya

mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah . Berdasarkan Misi

pertama RPJMD Kabupaten Kutai Timur yaitu :“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya

Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk & keluarga

Berencana, tujuan, sasaran dan kebijakan yang disusun sebagai berikut :


34

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)

Rumus Satuan Kondisi Saat Ini

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021

1 Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk

Menurunnya angka laju pertumbuhan

penduduk

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)

ln(

) Persen

1,25 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17

Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

per WUS 15 – 49 Tahun

Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) TFR = 5 ∑

Rate 2,13 2,33 2,31 2,28 2,25 2,24

2 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi

Cakupan penggunaan kontrasepsi (CPR) (IKU)

∑

∑ X 100 %

Persen 54,34 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4

Persentase Peserta KB Aktif MKJP ∑

∑ X 100 %

Persen 12,98 21,7 22,3 23,5 24,5 25,5

Persentase penurunan angka ketidaklangsungan pemakaian

(tingkat putus pakai) kontrasepsi

∑

∑ X 100 %

Persen 29 27 25 20 15 12

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet

need) (IKU)

∑

∑ x 100

%

Persen 19,09 10,26 10,14 9,91 9,79 9,67

Menurunnya angka kelahiran pada remaja

usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

tahun)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

tahun) (IKU) ASFR(15-19) =

X 1000

PER 1000 kelahiran

hidup 41,31 42 40 38 36 34


35

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)

Rumus Satuan Kondisi Saat Ini

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021

3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta

sarana prasarana pelayanan KB

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta

Sarana dan Prasarana BPPKB

Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

∑

∑ Rasio 1,33 1,33 3,78 3,78 3,78 3,78

Rasio Balai Penyuluh KB 1 unit setiap kecamatan

∑

∑ Rasio 0,11 0,11 0,22 0,67 1 1

Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap

desa/kelurahan 1 PPKBD ∑

∑

Rasio 0,67 0,67 1 1 1 1

4 Mengembangkan jejaring kemitraan dalam

pengelolaan Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga

Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina

(BKB, BKR, BKL) dan kelompok UPPKS

Meningkatnya kemandirian keluarga dalam ber – KB UPPKS

∑

∑ x 100 % Persen 6,36 6,50 7,20 7,50 8,50 90

Meningkatnya kualitas (keaktifan)

kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

∑

∑ x 100 persen 38,33 38,33 53 67 82,5 95

5 Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi

Keluarga

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang

ber-KB mandiri

∑

∑ x 100 Persen 86,22 87,61 88 89 90 95


36

D. Strategi Dan Kebijakan OPD

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Kesehatan 2010-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang

terencana,terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan

strategis. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang

secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi,

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016 – 2021 yaitu : “peningkatan struktur keluarga sejahtera”.

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Visi

dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten

Kutai Timur, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program

dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI TIMUR YANG SEJAHTERA MELALUI PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS

MISI I : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menurunnya Laju Pertumbuhan

Penduduk

1 Menurunnya angka laju

pertumbuhan penduduk

1.1. Meningkatnya penyediaan

informasi dan data mikro

Keluarga

1.1.1 Penyediaan data kependudukan yang

akurat dan tepat waktu

2 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per

WUS 15 – 49 Tahun

2.1 Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan

Kesehatan reproduksi di

seluruh wilayah

2.2.1 Mengintensifkan promosi keluarga

berencana dan peningkatan kuantitas

dan kualitas akses pelayanan keluarga

berencana

Meningkatnya Pelayanan Keluarga

Berencana dan Kesehatan

Reproduksi

3 Terkendalinya pertumbuhan

penduduk melalui

pengaturan kelahiran, jarak

usia ideal melahirkan,

3.1 Meningkatkan keterjangkauan sarana

dan prasarana pelayanan KB kepada

masyarakat

3.1.1 Mendorong terbentuknya kampung

KB


37

pengaturan kehamilan,

promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak

reproduksi

3.1.2 Penguatan kapasitas kelembagaan program

kependudukan dan Keluarga Berencana

3.2 Meningkatkan ketersediaan sarana

dan prasarana KB

3.2.2 Pemenuhan kebutuhan ALOKON khususnya kepada masyarakat

tidak mampu

MISI II : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana

Meningkatkan kuantitas dan

kualitas SDM serta sarana prasarana

pelayanan keluarga berencana

4. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi dan kapasitas sarana

& prasarana pelayanan KB

4.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.1.1 Meningkatkan kualitas manajemen dan

kapasitas kelembagaan serta meningkatkan

pembiayaan dan pengelolaan keuangan

secara efektif dan efisien

4.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana pelayanan KB

4.2.1 Peningkatan kuantitas Balai Penyuluh KB

ditingkat Kecamatan

5. Meningkatkatnya kapasitas pengelola program

pelayanan KB

5.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana pelayanan KB

5.1.1 Meningkatkan kuantitas pendidikan pelatihan teknis bagi pengelola

program pelayanan KB

5.1.2 Mendorong terciptanya formasi kepegawaian yang maksimal terkait tenaga penyuluh KB

MISI III Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Meningkatkan jejaring kemitraan

dalam pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

6 Meningkatnya jejaring

kemitraan dalam pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

Meningkatnya jejaring kemitraan dalam

pengendalian penduduk dan keluarga

berencana

6.1.1 Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga

pemerintah dan non pemerintah dalam

pengendalian penduduk dan keluarga berencana

6.1.2 Memantapkan peran serta institusi

masyarakat pedesaan dalam

pelaksanaan program KB dan Keluarga

Sejahtera


38

MISI IV Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga

Meningkatnya keluarga

kecil bahagia

dan sejahtera

Meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang pentingnya

keluarga berencana dalam

peningkatan kesejahteraan

keluarga

Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi,

komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan

kualitas keluarga

Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di

seluruh wilayah

Peningkatan penyuluhan tentang

pemahaman keluarga/orangtua

mengenai pentingnya keluarga dalam peran

dan fungsi tribina (BKB,BKR, BKL), serta

penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga

Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga

Peningkatan efektifitas lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga


39

E. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja DPPKB KAB.Kutim

Tahun Anggaran 2017

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGE

T PROGRAM KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7

1

Terpenuhinya sumber daya air dan listrik di lingkungan SKPD

Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani

12 Bulan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listik

33,062,250

2

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pembayaran Administrasi Keuangan

12 Bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

37,700,000

3

Terpenuhinya Kebutuhan Akan Kebersihan Kantor

tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih

12 Bulan

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

169,610,400

4

Terpenuhinya Kebutuhan Akan Alat Tulis Kantor di Lingkungan SKPD

Jumlah ATK yang disediakan

12 Bulan

penyediaan alat tulis kantor

60,000,100


40

5

Terpenuhinya Kebutuhan Maan dan minum Rapat di Lingkungan SKPD

Tersedianya makanan dan minum rapat

342

penyediaan makanan dan minuman

47,650,000

6

Terlaksannaya Rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Jumlah Koordinasi kedalam dan luar daerah yang dilakukan

15 Kali

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah

439,563,500

7

Tersedianya Penunjang Kinerja Aparatur

Jumlah Peralatan yang diadakan

6 Unit pengadaan peralatan kantor

149,245,750

8

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentasi perbaikan suku cadang kendaraan Dinas dan jumlah STNK yang di perpanjang.

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas

53,643,000

9

Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala

Jumlah gedung kantor terpelihara

12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

66,560,000


41

10

Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu

3 Dokum

en

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

50,000,000

11

Tersedianya Laporan Kinerja instansi pemerintah

Jumlah Dokumen yang di hasilkan

1 Dokum

en

penyusunan LAKIP SKPD

75,000,000

12

Terlaksannya Penyusunan Renstra 2016-2020 BPPKB

Jumlah Program dan Kegiatan yang di hasilkan

1 Dokum

en

Penyusunan RENSTRA SKPD

100,000,000

13

Terlaksananya Penyususnan Renja BPPKB

Jumlah Dokumen yang di hasilkan

1 Dokum

en

Penyusunan RENJA SKPD

75,000,000

14

Terlaksananya RAKORDA Pengendalian Penduduk

Jumlah Rakor Pengendalian Penduduk yang di laksanakan

2 Kali

Program Keluarga

Berencana

Rakorda pengendalian penduduk

50,000,000

15

Terpenuhnya Kebutuhan Akan Alat Kontrasepsi

Jumlah Alokon yang di distribusikan

32 Faskes

Distribusi Alat Kontrasepsi (ALOKON) ke Tingkat Lini Lapangan ( DAK)

46,620,000


42

16

Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasespsi KB di Setiap Kecamatan

Jumlah PUS Yang Terlayani

200 PUS

Program Pelayanan

Kontrasepsi

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

300,000,000

17

Terlaksananya sosialisasi dan Monev di Kampung KB

Jumlah Lokasi Kampung KB yang di Monev

18 Kecamatan

Program Kependudukan Keluarga berencana

dan Pembangunan keluarga

(KKBPK)

Kegiatan sosialisasi dan monev kampung KB

100,000,000

18 Terlaksananya Harganas dan pameran

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Harganas, Rakernas, Pameran HUT RI Kutim

3 Kali

Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS), Rakernas, Pameran HUT RI/ KUTIM

100,000,000

19 Terdapatnya Data Individu Keluarga

Jumlah Data Akseptor Keluarga Berencana yang terkait dengan Tingkat kesejahteraan keluarga

10.000 KK

Pendataan keluarga dan Individu Dalam Keluarga

100,000,000

20 Tersedianya Balai PKB di Kecamatan

Tersedianya Balai PKB di Kecamatan

1 unit

Program Orientasi

Lini Lapangan

Terlaksananya Operasional Di balai PKB

45,000,000


43

21

Tersedianya Balai PKB di Kecamatan Kongbeng

Tersedianya Balai PKB di Kecamatan Kongbeng

1 unit

Terlaksananya Operasional Di balai Kec. Kongbeng

45,000,000

22

Terintegrasinya Program KKBPK di Kampung KB

Terintegrasinya Program KKBPK di Kampung KB

1 Kecamatan

Program Meningkatk

an Dukungan

Operasional Program

KKBPK Lini Lapangan

(DAK)

Operasional Intergrasi Program KKBPK dan Program Lainya di Kampung KB (DAK)

102,000,000

23

Terlaksananya Pembinaan Terhadap Kelompok GenRe di Kecamatan

Jumlah Kelompok Genre yang terbina

5 Kecamatan

Program pelaksanaan

Model - Model

kegiatan Ketahanan

dan Pemberdaya

an Perempuan

Pembinaan Gendre Terpadu

100,000,000

TOTAL ANGGARAN 2,395,655,000

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana LKJ-IP 2018

39

BAB III

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

Tabel 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO INDIKATOR

KINERJA SATUAN

CAPAIAN Th. 2017

TAHUN 2018

TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN KATEGORI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 7 Keluarga Pra Sejahter Dan Keluarga Sejahtera I

% 68,85 18,38 15,0 122,5 AA

Indikator Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I pada tahun 2018 Realisasi

Capaian sebesar 15,0%. Capain realisasi tersebut telah melampaui Target yang di tetapkan

yakni sebesar 18,38% pada tahun 2018, hal ini menunjukkan satu capian yang positif dan

sangat baik dalam pencapian suatu indicator, kalau di bandingkan dengan capaian tahun 2018

dengan capaian tahun 2017 presentase capain jauh berdeda atau dengan kata lain pencapain

presentase 2018 sebesar 122,5% lebih baik atau mengalami kenaikan dengan capain tahun

2017 yang hanya 68,85%, ini menunjukan bahwa Capain Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga

Sejahtera I Masih baik atau tingka kelurga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I semakin

berkurang.

Realisasi dari indicator diatas merupakan hasil dari Pendataan Keluarga Pra Sejahtera Dan

Keluarga Sejahtera I yang dilaksanakan di 18 Kecamatan tahun 2018 di bandingkan pada tahun

2017 hanya di lakuakan di 4 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten kutai timur.

Pendataan yang dilakukan di 4 kecamatan belum mampu menunjukkan kondisi ataupun

keadaan keseluruhan keluarga yang ada dilapangan.

Hal tersebut disebabkan dari jumlah keseluruhan KK yang ada di 4 Kecamatan yakni

59.930 KK yang di data hanya 10.129 KK dari ketetapan yang harus dilakukan pendataan di 4

kecamatan tersebut seharusnya 5000 KK perkecamatan dengan total jumlah 20.000 KK yang

seharusnya terdata namun yang terealisasi hanya 10.129 KK sedangkan pada tahun 2018 data

dan informasi tentang Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera telah terdata di 18 Kecamatan

dengan Capaian Realisasi keseluruhan sebesar 15,0% hal ini menunjukkan kondisi yang baik

bagi keluarga-keluarga di Kab. Kutai Timur.


40

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO. INDIKATOR

KINERJA SATUAN

REALISASI Th. 2018

REALISASI TAHUN LALU

PRESENTASE KENAIKAN/PENURUNAN

REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -

2016 2017 2016

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


% 15,0 31,00 28,44 -51,6 - 47,25

Realisasi Indikator kinerja Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun

2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017) mengalami penurunan dimana pada tahun

2017 realisasinya 28,44% pada tahun 2018 menjadi 15,0% dengan tingkat penurunan presentase

sebesar -47,25% ini bermakna bahwa tingkat kesejahteraan keluarga semakin membaik yang

artinya bahwa Ini menandakan semakin kecil presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I semakin baik maknanya bahwa semakin kecil presentase tersebut semakin sedikit

Keluarga yang tidak sejahtera dan semakin banyak atau bertambah keluarga yang sejahtera

dengan kata lain untuk presentase capain sebelumnya, capain tahun 2018 lebih baik

dibandingkan tahun 2017.

Sedangkan dibandingkan dua tahun lalu yakni tahun 2018 dan 2016 makan dilihat dari

prsentase penurunannya sangat signifikan atau sangat baik yakni -51,6% yang artinya bahwa

semakin banyak keluarga yang sejahtera atau beranjak dari keluarga yang pra sejahtera menjadi

keluarga sejahtera atau tingkatan yang lebih baik, angkat capainya 51,6% menunjukkan

penurunan yang sangat signifikan terhadap pencapain penurunan keluarga yang pra sejahtera

dan sejahtera I dan meningkatkan keluarga pada kondisi keluarga yang lebih sejahtera. Kalau

dibandingkan Realisasi tahun 2018 dengan tahun 2016 ini hampir mencapain keberhasilan 100%

hal ini dapat terlihat dari table diatas dimana tahun 2016 realisasinya sebesar 31,00% dan di

tahun 2018 realisasinya sebesar 15,0% ini menunjukan satu kondisi kinerja yang sangat baik.


41

Tabel 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO INDIKATOR

KINERJA SATUAN

REALISASI Th. 2018

TARGET RPJMD TAHUN-

PRESENTASE KENAIKAN/PENURUNAN

REALISASI TAHUN 2017 VS TAHUN -

2018 2021 2018

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


% 15,0 18,38 16,87 122,5 112,4

Tabel diatas menyatakan bahwa dalam realisasi kinerja tahun 2018 dengan target

RPJMD Kab Kutai Timur Tahun 2016-2021 yang tertuang atau terdapat dalam dokumen Renstra

DPPKB untuk indikator tersebut mengalami pencapaian yang sangat baik dimana target tahun

2018 sebesar 18,38% berhasil di lampaui atau berhasil di capai dengan melewati dari target yang

ditetapkan dengan capain atau reasilasi sebesar 15,0%, sehingga ketika penghitungan

pencapaian presentase capaian mencapai angka 122,5% yang mmenandakan keberhasilan lebih

dari target sebesar 22,5% artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab. Kutai Timur Semakin

Membaik.

Dan dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Kab Kutai

Timur sampai Tahun 2021 telah mencapai target, dimana yang di harapkan pada tahun 2021 tingkat

capainya indicator Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 mencapai angka 16,87% tetapi pada tahun

2018 target tersebut telah berhasil dicapai dengan realisasi capaian sebesar 15,0% atau dengan

tingkat capain presentase sebesar 112,4% artinya bahwa target yang telah ditetapkan di tahun 2021

telah berhasil di capai dan bahkan terlewati pada tahun 2018, kesimpulan secara umum adalah

semakin tahun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab. Kutai Timur Semakin Membaik.

Tabel 4

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

NO SASARAN % CAPAIAN

KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFESIENSI

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Meningkanya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

122,5% 87% 1.4%


42

Adapun persentase capaian sasaran yaitu Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan

Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 tingkat efesiensi penggunaan

sumber daya sebesar 1,4% serapan atau penggunaan yang sangat baik dengan capaian kinerja

sebesar 122,5% yang artinya capaian kinerja telah melampaui target dan sukses mencapainya dan

penyerapan anggaran sebesar 87% serapan anggaran yang baik dalam pencapaian tujuan.

Analisa atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya

tidak terlepas dari semua kerjasama yang baik dan kerja keras yang dilakukan, dari segi efektifitas

atau keberhasilan pencapaian tujuan telah berhasil dicapai untuk indicator Keluarga Pra Sejahtera

dan Sejahtera 1 hal ini tidak terlepas dari bebera poin sebagai berikut:

1. Penyluhan dan Pembinaan yang dilakukan oleh PLKB/PKB/TPD yang ada dilapangan sebagai

ujung tombak keberhasilan dari Program Keluarga Berencana dan kerjasama dan koordinasi

yang dilakukan dengan berbagai Mitra Kerja yang terkait.

2. Dukungan dan Perhatian Serius Pemerintah Daerah Terhadap Program Keluarga Berencana

ini dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Timur.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat efesiensinya sendiri dalam pencapaian Indikator

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 yang artinya bahwa penggunaan segala sumberdaya

yang ada seminimal mungkin untuk mencapai tujuan di tahun 2018 ini lebih efesien program-

program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan bukti bahwa pencapaian target yang

ditetapkan telah mampu di capai dengan kondisi keuangan dan ketersediaan sarana dan

prasarana yang terbatasa atau deficit anggran, namun atas segala keberhasilan yang telah dicapai

dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan keberhasilan yang ada maka ada beberapa

hal yang harus diperhatikan dan menjadi masalah dilapangan, yang jika tidak ditangani akan bisa

menurunkan atau bahkan membuat kondisi yang buruk, diantara kendala tersebut atau

permasalah tersebut adalah :

1. Keterlambatan Jadwal Pendataan yang dijadwalkan pertengahan tahun menjadi akhir tahun.

2. Kurangnya alokasi Anggaran khususnya untuk pendataan dan pengembangan dan

pembinaan Kampung KB sehingga dampak yang dapat ditimbulkan capain kinerja tidak

mencapai target dan ketidat akuratan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.

3. Kurangnya pelatihan secara kontinue sehingga PKB dan PLKB tidak memiliki kemampuan

menyuluruh serta kurang memahami pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, Hal

ini sangat mendasar sebab segala data yang dihasilkan didapatkan dari tenaga PKB/PLKB.

dan PKB/PLKB adalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan TRIBINA (Bina Balita,

Remaja, dan Lansia) yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan Indikator Keluarga Pra


43

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di mana suatu laporan menentukan keberhasilan maupun

kegagalan.

4. Selain itu juga pendataan dan pelaporan secara berkala sangat dibutuhkan untuk melihat

kondisi kesejahteraan keluarga dilapangan secara menyeluruh, maka hal tersebut harus di

dukung dengan Prioritas Anggaran yang konsisten sehingga data yang dihasilkan Valid. dapat

dilakukan dengan benar, serta penambahan anggaran keuangan sebagai penunjang kegiatan.

5. Masih rendahnya keterlibatan lintas sector dalam pengembangan program KKBPK

6. Belum Tersedianya Sarana Penerangan/ Advokasi yang sampai pada pelosok desa

7. Kelompok-kelompok Tri Bina dan UPPKS yang banyak dan belum mampu secara keseluruhan

diberi pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

8. Letak geografis yang kurang memungkinkan untuk diberi pelayanan, penyuluhan dalam rangka

Program keluarga berencana.

Maka solusi yang dapat diberikan adalah :

1. Pelatihan secara berkala dan sistematis kepada tenaga PKB/PLKB di lapangan

2. Pendataan yang menyeluruh secara berkala dan dukung Prioritas Anggaran yang konsisten.

3. Pelatihan dan pembinaan terhadapat kelompok-kelompok keluarga serta sosialisasi

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut program Keluarga Berencana dalam rangka

mencapai keluarga yang sejahtera.

4. Pengadaan sarana & Prasarana Pendukung Bagi PKB/PLKB di Lapangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk Sasaran Tercapainya Peningkatan Kontribusi Program KB Dalam Kesejahteraan

Keluarga Pada Tahun 2018, Capaian ini merupakan kinerja dari Program:

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Orientasi Lini Lapangan

3. Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

4. Program Kependudukan Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

5. Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

6. Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader ( PPKBD & Sub

PPKB)

7. Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera


44

Dengan 14 kegiatan yang dilakukan dalam Program-program Tersebut dan yang menjadi

perhatian khusus yang belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga Sebagai Basis utama Pengambilan Keputusan.

2. Pembinaan & Penyuluhan Terhadap Tri Bina (Balita, Remaja, & Lansia).

3. Integrasi segala Kegiatan yang bersangkutan di Kampung Keluarga Berencana.

4. Penyuluhan Tentang Program KB ke pelosok Desa Terpencil.

Sangatta, 21 Januari 2019 Kepala Dinas PP & KB, Dra. Hj. Aisyah HD

NIP : 19591220 198002 2 001

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK &

KELUARGA BERENCANA

No. Sasaran Indikator Satuan Program Prioritas

Tahun 2018

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

1

Kelurga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

%

Program Keluarga Berencana

104.000.000 88.102.950 84,9

Program Orientasi Lini Lapangan

75.000.000 68.200.000 90,93

Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

1.917.390.000 1.490.870.150 90,8

Program Kependudukan Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

200.000.000 196.780.000 98,39

Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

1.907.894.000 68.200.000 72,94


46

%

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader ( PPKBD & Sub PPKB)

810.000.000 726.000.000 89,63

Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera

175.000.000 169.311.600 96,75

Sangatta, 21 Januari 2019 Kepala Dinas PP & KB, Dra. Hj. Aisyah HD NIP : 19591220 198002 2 001


47

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2018 merupakan salah satu

bentuk media pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan DPP & KB Kutai Timur di

tahun 2017. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut di Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kutai Timur Tahun 2018 ini diharapkan dapat memacu

pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan

tercipta sistem pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sangatta, 21 Januari 2019

Kepala Dinas,

Dra.Hj.Aisyah HD

NIP : 19591220 198002 2 001

Documents

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana