DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA …dinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...i KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KEPUTUSAN KEPALA

i

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2013-2015

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Disusun oleh: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi

Jl. HOS. Cokroaminoto no. 109 Banyuwangi

i

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG


NOMOR 188/050/429.105/2012 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)


KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN

BANYUWANGI

i

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program

pembangunan guna terwujudnya tujuan pembanguan daerah yang

merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten

Banyuwangi, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-

2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Pasal 97 ayat 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD menetapkan Renstra

SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun

rancangan Renja SKPD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

i

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik


Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan




Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



i

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4833);


Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5107);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor

0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009

seri E);

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor

38 Tahun 2009 seri E).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D)

28. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 -

2015.

i

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia;

5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen

perencanaan untuk periode lima tahun;

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan;

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi;

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi;

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan;

10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015ini, dimaksudkan untuk memberikan arah

terhadap kebijakan, strategi dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan

kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama

3 (tiga) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Daerah.

i

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015 ini, sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RENSTRA terjadi perubahan nomenklatur SKPD dan/atau

terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian

sasaran akhir RENSTRA, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan

Kepala SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal September 2012,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI Ir. H. MUJIONO, Msi Pembina

NIP. 19660915199602 1 002

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang 2011-2015 disusun sesuai dengan undang- Undang nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi

perencanaan satuan kerja/ dinas selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banyuwangi 2011 - 2015

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mencakup:

1) Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi.

2) Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.

3) Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program

kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman

dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum.

Selanjutanya, dengan memohon ridho Tuhan, kami berharap program dan

kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat berjalan dengan baik.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG


Ir. H. MUJIONO, Msi

Pembina

NIP. 19660915199602 1 002

ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ......................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ......................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 5

BAB II GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA

KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi

......................................................... 7

2.2 Sumberdaya Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang


......................................................... 28

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten

Banyuwangi

......................................................... 31

2.4 Kekuatan dan Kelemahan ......................................................... 33

2.5 Tantangan dan Peluang ......................................................... 33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

......................................................... 36

3.2 Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

......................................................... 38

iii

3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten

Banyuwangi dan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten

Banyuwangi

......................................................... 41

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................... 42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi ......................................................... 44

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah

......................................................... 45

4.3 Strategi dan Kebijakan ......................................................... 47

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Lokalitas Kewenangan

......................................................... 50

5.2 Program dan Kegiatan Lintas

SKPD

......................................................... 56

5.3 Program dan Kegiatan

Kewilayahan

......................................................... 57

5.4 Indikator Kinerja ......................................................... 57

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Misi I ......................................................... 67

6.2 Misi II ......................................................... 67

6.3 Misi III ......................................................... 67

6.4 Misi IV ......................................................... 68

6.5 Misi V ......................................................... 68

6.6 Misi VI ......................................................... 68

BAB VII PENUTUP

Penutup ......................................................... 70

Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2013-2015

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang 2013 –2015disusun sesuai dengan undang-

Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/ dinas selama lima

tahunyang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banyuwangi 2011 - 2015.

Sebagai bentuk implikasi dari penerapan susunan organisasi

perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Banyuwangi maka dinas Pekerjaan umum dipisah menjadi tiga

Dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan. Dengan perubahan organisasi perangkat daerah ini maka Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang harus kembali

menyusun Rencana Strategis yang sesuai dengan mandat dan

kewenangannya yakni melaksanakan sebagian tugas di bidang Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Penyusunan Renstra 2013 - 2015 ini, disamping berdasarkan pada

tugas dan kewenangan SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi

lingkungan dan isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada

arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka


Tahun 2013-2015


Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2015.Susunan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2013 - 2015 dimulai

dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan

dibidang pekerjaan umum dan permukiman; visi, misi, tujuan dan sasaran

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; strategi

penyelenggaraan infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;

serta program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari

pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan

Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di

daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RENSTRA Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi 2013 - 2015 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasar penyusunan RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi 2013 - 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang;


Tahun 2013-2015


4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.


Tahun 2013-2015


16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013 – 2015 merupakan

dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima)

tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan,

program dan kegiatanstrategis yang akan dicapai dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dibidang

pelayanan teknis kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.


Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 –

2015 ditetapkandenganmaksud :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi;

b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan

prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah;

c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara

lain adalah :


Tahun 2013-2015


a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran

selama 5 (lima)tahun yang akan datang;

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien

dan berkelanjutan;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Sistematika Penulisan


Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 –

2015 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi; sumber

daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, kinerja pelayanan sampai saat ini,

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten

Banyuwangi.

Bab III Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan


Kabupaten Banyuwangi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan


Tahun 2013-2015


wakil kepala daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW

Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu - isu strategis dibidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas


Banyuwangi Tahun 2013 – 2015, serta strategi dan kebijakan dalam

menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyaratan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi selama 5

(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.Memuat indikator kinerja


Kabupaten Banyuwangi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, disertai dengan harapan

bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun

kedepan oleh unit kerja didalam Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.


Tahun 2013-2015


BAB II

GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA

KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi


mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga,

cipta karya dan tata ruang.

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahana dan pelayanan umum di

bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina

marga, cipta karya dan tata ruang

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuklah

susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang yang terdiri dari;

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi tiga sub

bagian yaitu :

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

• Sub Bagian Penyusunan Program

c) Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga

dan membawahi tiga seksi yaitu:

• Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan


Tahun 2013-2015


• Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

• Seksi Laborat dan Leger Jalan

d) Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala

Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang yang membawahi dua seksi

yaitu :

• Seksi Tata Bangunan

• Seksi Tata Ruang

e) Bidang Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Bidang

Permukiman yang membawahi dua seksi yaitu:

• Seksi Penyehatan lingkungan Permukiman

• Seksi Air Bersih

f) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang.

g) Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dinas.

Uraian Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta

karya dan tata ruang;

b) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya

dan tata ruang;

c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina

marga, cipta karya dan tata ruang;

d) Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

bina marga, cipta karya dan tata ruang;

e) Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan bina marga, cipta

karya dan tata ruang;

f) Menetapkan dan mengelola bidang bina marga, cipta karya dan tata

ruang;


Tahun 2013-2015


g) Mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem

kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang;

h) Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana bina

marga, cipta karya dan tata ruang;

i) Menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan

sarana prasarana bina marga, cipta karya dan tata ruang;

j) Menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada

bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;

k) Merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan

pengusahaan bina marga, cipta karya dan tata ruang;

l) Merekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau

pembongkaran bina marga, cipta karya dan tata ruang;

m) Memberdayakan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam

pengelolaan kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang;

n) Menyelenggarakan sistem informasi bina marga, cipta karya dan tata

ruang;

o) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;

p) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana

teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;

q) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang

berlaku;

r) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

t) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Tahun 2013-2015


Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan

program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi dinas;

b) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas;

c) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan

kerja perangkat daerah terkait;

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

b) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas;

c) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas;

d) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait;

e) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

f) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya;

h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


Tahun 2013-2015


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

rencana kerja dinas;

b) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan

surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

d) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

e) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai

dengan rencana kerja dinas;

b) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan dinas;

c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan dinas;

d) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;

e) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

f) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

g) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


Tahun 2013-2015


Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan

rencana kerja dinas;

b) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan

anggaran dinas;

c) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;

d) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

e) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

f) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis

pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis

pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga

mempunyai fungsi :

a) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga;

b) Pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa

konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga;

c) Pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga;

d) Pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan

rehabilitasi sarana bina marga;

f) Perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan,

rekomendasi utilitas, leger, laboratorium, pembangunan, pemeliharaan

jalan dan jembatan;


Tahun 2013-2015


g) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan

dan jembatan;

h) Pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis

pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan;

i) Pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan, leger,

laboratorium jalan dan jembatan;

j) Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan

jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas;

k) Penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian perizinan utilitas pada

badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

l) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Bidang Bina Marga sesuai dengan rencana kerja

dinas;

b) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana

bina marga;

c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan

pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga;

d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian serta

pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga;

e) Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga;

f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan

rehabilitasi sarana bina marga;

g) Merumuskan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan,

rekomendasi utilitas, leger, laboratorium, pembangunan, pemeliharaan

jalan dan jembatan;

h) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan

dan jembatan;


Tahun 2013-2015


i) Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan

pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium

jalan dan jembatan;

j) Melaksanakan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan, leger,

laboratorium jalan dan jembatan;

k) Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan

jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas;

l) Melaksanakan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian

perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

m) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

n) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

o) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


p) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai

dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada

pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;

c) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan

sarana jalan dan jembatan;

d) Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta

pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana

jalan dan jembatan;

e) Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

konstruksi jalan dan Jembatan;

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi

prasarana dan sarana jalan dan Jembatan;


Tahun 2013-2015


h) Melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian,

melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan,

dinding penahan dan drainase;

i) Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya

terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan

dinding penahan jalan;

j) Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis, estimasi

biaya pembangunan jalan, jembatan, drainase, dinding penahan jalan;

k) Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, drainase,

dinding penahan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana

alam;

l) Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian

dan pelaporan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding

penahan jalan;


saling mendukung;





Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai


b) Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada

pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

c) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan

jembatan;

d) Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta

pengawasan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan;

e) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;


Tahun 2013-2015


f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi

sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan jembatan;

h) Melakukan survey struktur, analisis, penelitian serta melakukan

rencana dan gambar pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan

penahan badan jalan;

i) Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya

pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan;

j) Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis, estimasi

biaya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan

jalan;

k) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan

penahan badan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana

alam;

l) Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian

dan pelaporan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan

badan jalan;

m) Menyiapkan kebutuhan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan,

jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

n) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

o) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

p) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


q) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Laborat dan Leger Jalan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Laborat dan Leger Jalan sesuai dengan

rencana kerja Dinas;

b) Melaksanakan kegiatan pengujian laboratorium;


Tahun 2013-2015


c) Menyiapkan rekomendasi terhadap hasil pengujian laboratorium;

d) Menyetorkan pendapatan dari penggunaan alat-alat laboratorium sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

e) Melaksanakan program–program, spesifikasi, pembinaan, bantuan

teknis, dan pengendalian laboratorium;

f) Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, inventarisasi dan kebutuhan

pengadaan peralatan laboratorium;

g) Melaksanakan penyusunan program-program, pengolahan,

menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan

pemutakhiran database jalan, jembatan, drainase dan penahan badan

jalan;

h) Melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status,

fungsi, peta jalan dan jembatan;

i) Melakukan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan jalan

dan manfaat jalan serta jembatan;

j) Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas

umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

k) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

l) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

m) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyusun

pedoman, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan

yang efisien serta penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Tata

Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:


Tahun 2013-2015


a) Penyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan

pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan

ruang;

b) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan


ruang;

c) Perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan


ruang;

d) Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung,

perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah;

e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan

perumahan dan permukiman;

f) Perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan

perbaikan bangunan gedung dan kelengkapannya;

g) Pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

h) Pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan

gedung;

i) Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung negara/daerah;

j) Pelaksanaan tugas penataan ruang;

k) Perencanaan, evaluasi dan pengawasan penataan ruang kota;

l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang sesuai

dengan rencana kerja dinas;

b) Menyusun pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan


ruang;


Tahun 2013-2015


c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan

pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien

serta penataan ruang;

d) Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan operasional dan

pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien

serta penataan ruang;

e) Melaksanakan dan memberikan bantuan teknis perencanaan

pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah;

f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

pengembangan perumahan dan permukiman;

g) Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan,

perawatan dan perbaikan bangunan gedung dan kelengkapannya;

h) Melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi


i) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan

gedung;

j) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran


k) Melaksanakan tugas penataan ruang;

l) Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pengawasan penataan ruang

kota;


saling mendukung;





Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Tata Bangunan sesuai dengan rencana kerja

Dinas;


Tahun 2013-2015


b) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung,

perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah;

c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

pengembangan perumahan dan permukiman;

d) Merencanakan, mengatur, mengadakan, memelihara, merawat dan

memperbaiki bangunan gedung dan kelengkapannya;

e) Melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi


f) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan

gedung;

g) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran


h) Melakukan pemeriksaan dalam rangka penyiapan dan pemberian

rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung;

i) Melaksanakan pengelolaan dan bimbingan teknis, inventarisasi dan

evaluasi pada pelaksanaan jasa konsultansi maupun jasa konstruksi

dalam tugas-tugas keciptakaryaan;

j) Menentukan penilaian penafsiran harga bangunan gedung dan

merumuskan kekuatan bangunan untuk perkantoran serta bangunan-

bangunan tempat umum lainnya dan menyediakan pedoman harga

standard bangunan gedung negara di kabupaten;

k) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pengaturan dan pemberian

rekomendasi pemberian izin kelayakan bangunan kawasan perumahan

dan permukiman;

l) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

m) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

n) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


Tahun 2013-2015


Kepala Seksi Tata Ruang mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Tata Ruang sesuai dengan rencana kerja

Dinas;

b) Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan penataan ruang;

c) Melakukan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) setiap 5

(lima) tahun sekali;

d) Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan

mengenai perkembangan tata ruang;

e) Mengumpulkan data, informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang,

peninjauan kembali rencana tata ruang dan penyusunan tata cara serta

prosedur perizinan tata ruang;

f) Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey penataan bangunan

dan lingkungan dalam rangka penataan bangunan;

g) Menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data serta informasi

tentang pengembangan tata ruang;

h) Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey pemetaan dan

pengukuran dalam rangka Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTTRK);

i) Mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan

prasarana dasar dalam rangka peremajaan kota;

j) Menentukan garis sempadan bangunan;

k) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

rencana tata ruang;

l) Melaksanakan pemetaan, evaluasi dan pengendalian terhadap

perkembangan tata ruang serta terhadap permohonan izin prinsip tata

ruang;

m) Melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan dan pengawasan

pemanfaatan bangunan;

n) Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan;

o) Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan-bangunan

liar;

p) Memberikan pertimbangan teknis dan penolakan permohonan izin

mendirikan bangunan;


Tahun 2013-2015


q) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

r) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

s) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


t) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan penyehatan

lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang

Permukiman mempunyai fungsi:

a) Penyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan

penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air

bersih;

b) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan


bersih;

c) Perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan penyehatan

lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

d) Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan penyehatan lingkungan

permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan

penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

f) Perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan

perbaikan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

g) Pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

kehandalan teknis dan konstruksi bangunan penyehatan lingkungan

permukiman dan sarana air bersih;

h) Pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan



Tahun 2013-2015


i) Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman dan

pembangunan sarana air bersih;

j) Perencanaan, evaluasi dan pengawasan penyehatan lingkungan

permukiman dan sarana air bersih;

k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Bidang Permukiman sesuai dengan rencana kerja

dinas;

b) Menyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan


bersih;

c) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan

pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan

sarana air bersih;

d) Melakukan perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan


bersih;

e) Melaksanakan dan bantuan teknis perencanaan penyehatan lingkungan

permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air

bersih;

g) Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan,

perawatan dan perbaikan penyehatan lingkungan permukiman dan

sarana air bersih;

h) Melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan penyehatan

lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

i) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan



Tahun 2013-2015


j) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman dan

pembangunan sarana air bersih;

k) Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan penyehatan

lingkungan permukiman dan sarana air bersih;


saling mendukung;





Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman sesuai


b) Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional penyehatan

lingkungan permukiman;

c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional

pemanfaatan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan

sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak

terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2

kali setahun;

d) Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan

pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;

e) Mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana penyehatan


f) Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan

operasional, pemeliharaan sistem penyehatan lingkungan permukiman;

g) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan pengelolaan sistem

penyehatan lingkungan permukiman;

h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan dan

penggunaan penyehatan lingkungan permukiman;


Tahun 2013-2015


i) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian

penyehatan lingkungan permukiman;

j) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyehatan


k) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;


saling mendukung;





Kepala Seksi Air Bersih mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana Seksi Air Bersih sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional air bersih;

c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional

pemanfaatan air bersih;

d) Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan

pengawasan dan pengendalian air bersih;

e) Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasional

dan pemeliharaan sistem air bersih;

f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan dan

penggunaan air bersih;

g) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian air bersih;

h) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan air bersih;

i) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

terhadap penyelenggaraan air bersih;

j) Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan air bersih;

k) Menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air

bersih;


Tahun 2013-2015


l) Menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi

tentang pengembangan air bersih;

m) Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih;

n) Melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana

air bersih;

o) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

rencana air bersih;

p) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

dalam penyelenggarakan perencanaan pengawasan dan pengendalian

maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih pemerintah atau

milik pihak lain;

q) Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan sarana air bersih;

r) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

s) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

t) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


u) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


Tahun 2013-2015


GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG BINA

MARGA

KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN

DAN TATA RUANG

KEPALA BIDANG

PERMUKIMAN

SEKSI PEMBANGUNAN

JALAN DAN JEMBATAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SEKSI PENYEHATAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI TATA BANGUNAN

SEKSI AIR BERSIH SEKSI TATA RUANG SEKSI PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI LABORAT DAN

LEGER JALAN

SEKSI LABORAT

DAN LEGER JALAN

SEKSI LABORAT

DAN LEGER JALAN

SEKSI LABORAT

DAN LEGER JALAN

SEKSI LABORAT

DAN LEGER JALAN

SEKSI LABORAT

DAN LEGER JALAN


Tahun 2013-2015


2.2. Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang


Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam satu

institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan

misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor

strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat

dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif

sumberdaya manusia yang dimilikinya. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berjumlah 80 orang, terdiri dari 80 orang

atau seluruh pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selengkapnya

keadaan pegawai dapat digambarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana gambar dibawah ini.

Tabel : 1. Keadaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Saat ini berdasarkan tingkat Pendidikan

Formal

No

Status Kepegawaian

Pendidikan Difinitif TKK TKS Ket.

Jml % Jml % Jml %

1. S3 0 0 0 0 0 0

2. S2 4 5,00

0 0 0 0

3. S1 20 25,00

0 0 0 0

4. D3 3 3,75

0 0 0 0

5. SLTA 42 52,50

0 0 0 0

6. SLTP 8 10,00

0 0 0 0

7. SD 3 3,75

0 0 0 0

Jumlah 80 100,00 0 0 0 0 80

Tabel : 2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural

No. Jabatan Eselon Jumlah

1. Kepala Dinas IV.a 1 orang

2. Sekretaris IV.a 1 orang


Tahun 2013-2015


3. Kepala Bidang III.d 3 orang

4. Kepala Sub Bag III.d 3 orang

3. Kepala Seksi III.c 7 orang

4. Staf - 65 orang

Jumlah 80 orang

Tabel : 3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan

Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional

No. Jenis Pendidikan dan Latihan Jumlah / Orang

1. Spamen/ Diklatpim II 0

2. Spama/ Diklatpim III 4

3. Spada/Adum/Diklatpim IV 7

4. Kursus Manajemen Proyek 1

5. Pelatihan Analisis Jabatan 1

6. Kursus Bendaharawan 2

7. Kursus Pelatihan Pelayanan Prima 1

8. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa -

9. Pelatihan Administrasi Kepegawaian 2

Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup

penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini merupakan

salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan

yang mendukung kinerja pegawai :

a) Ruangan Kantor ukuran ± 12 x 40 m dan ukuran ± 10 x 25 m serta aula

ukuran ± 8 x 12 m.

b) Sarana perkantoran yang terdiri dari :

- Lemari Kayu : 1 unit

- Lemari Besi Besar : 1 unit

- Filling Cabinet Besar : 3 unit

- Filling Cabinet Kecil : 1 unit

- Sofa/ Kursi Tamu : 1 set

- Meja Kepala Kantor : 1 set

- Meja ½ biro + kursi : 15 unit


Tahun 2013-2015


- Kulkas : 1 unit

- Dispenser : 1 unit

- Brankas : 1 unit

- Rak Buku ( Besi ) : 1 unit

- Komputer : 6 unit

- Lap Top : 5 unit

- Kamera Digital : 1 unit

- LCD Proyektor : 1 unit

- Air Conditioner (AC) : 5 unit

- Mesin Ketik : 1 unit

- Telepon : 1 unit

- Kursi Tamu : 12 unit

- Printer : 4 unit

- Meja : 20 unit

- Kursi : 25 unit

- Layar Infocus : 1 unit

Untuk menunjang operasional kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi memiliki

alat dan kendaraan sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH

1 Mobil Mini Bus 1 Buah

2 Mobil Pick UP 10 Buah

3 Mobil Rescue 1 Buah

4 Sepeda Motor 22 Buah

5 Kendaraan dinas (Kijang) 3 buah

6 kendaraan dinas kepala dinas 1 buah

7 Mobil Dump Truck 31 Buah

8 Mobil Arm Roll Truck 6 m3 16 Buah

9 Mobil Arm Roll Truck 10 m3 5 Buah

10 Wheel Loader 2 Buah

11 Bulldozer 2 Buah

12 Excavator 1 Buah

13 Kontainer 32 Buah


Tahun 2013-2015


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas


Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun yang lalu, terdiri dari :

2.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-

menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

2.3.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Melaksanakan pelayanan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan dinas.

2.3.3. Sub Bagian Penyusunan Program

Melaksanakan pelayanan menghimpun bahan dalam rangka perencanaan

program, kegiatan dan anggaran dinas.

2.3.4. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Melaksanakan pelayanan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

2.3.5. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Melaksanakan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan

jembatan.

2.3.6. Seksi Laborat dan Leger Jalan

Melakukan pelayanan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan

jalan dan manfaat jalan serta jembatan serta menyiapkan rekomendasi teknis

terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan

manfaat jalan serta jembatan.


Tahun 2013-2015


2.3.7. Seksi Tata Bangunan

Melaksanakan pelayanan perencanaan, pengaturan,pengadaan,

pemeliharaan, perawatan dan perbaikan bangunan gedung dan

kelengkapannya; melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung

yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari

segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; melaksanakan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung; penyiapan

bahan dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian izin

kelayakan bangunan kawasan perumahan dan permukiman.

2.3.8. Seksi Tata Ruang

Melakukan pelayanan pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar

dalam rangka peremajaan kota; menentukan garis sempadan bangunan;

melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata

ruang; melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan

danpengawasan pemanfaatan bangunan; memberikan teguran terhadap

pendirian bangunan;melakukan pengusutan dan usulan

pembongkaranbangunan-bangunan liar;memberikan pertimbangan teknis

dan penolakanpermohonan izin mendirikan bangunan.

2.3.9. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional

pemanfaatan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sistem

jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

2.3.10. Seksi Air Bersih

Melaksanakan pelayanan perencanaan, pembangunan, evaluasi dan

pengawasan air bersih serta menyusun rencana survey dan pemetaan

mengenai perkembangan air bersih.


Tahun 2013-2015


2.4. Kekuatan dan Kelemahan

2.4.1. Kekuatan

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi

internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan

(Strength) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang adalah :

a) Adanya tupoksi;

b) Adanya program kerja kantor;

c) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran kantor;

d) Tersedianya anggaran yang memadai.

2.4.2. Kelemahan

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang

dianggap merupakan Kelemahan (Weakness) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah :

a) Belum memadainya kualitas sumber daya manusia;

b) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang;

c) Data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan dan politik masih

terbatas;

d) Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.

2.5. Peluang dan Tantangan

2.5.1. Peluang

a) Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen Pekerjaan Umum.

b) Peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan (dalam bentuk

program P2JD).


Tahun 2013-2015


c) Melimpahnya bahan bangun konstruksi jalan dan jembatan.

d) Peran serta usaha property/developer permukiman dalam membangun

permukiman sehat.

e) Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan

masyarakat karena menyangkut lingkungannya.

f) Semakin berkembangnya industri sehingga memungkinkan adanya

community development (perbaikan lingkungan/ komunitas di sekitar

wilayah industri)

2.5.2. Tantangan

a) Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.

b) Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.

c) Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan

penyelenggaraan sarana dan prasarana.

d) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama banyuwangi bagian selatan)

berdampak pada kekuatan konstruksi utamanya konstruksi jalan.

e) Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi

dana pemeliharaan

f) Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana

alam

g) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sanitasi sehat.

h) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penataan dan

pemanfaatan ruang kawasan.

Dengan memahami kondisi diatas, maka strategi yang telah disusun

Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1) Mengembangkan sistem perencanaan design dan pelaksanaan fisik dari

hasil perencanaan infrastruktur pengairan, jalan, jembatan, bangunan

gedung pemerintahan, sarana air minum dan teknik lingkungan

termasuk juga pemeliharaannya yang sesuai dengan ketentuan teknis

yang dipersyaratkan serta pemanfaatan ruang kewilayahan yang dapat

dipertanggungjawabkan


Tahun 2013-2015


2) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan pedoman/ petunjuk

pelasanaan dan petunjuk teknis sehingga terwujud pembangunan

bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman serta

berwawasan lingkungan.

3) Mengoptimalkan potensi daerah kewilayahan dan lingkungan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur.

4) Mencermati tantangan yang terjadi sebagai bagian dari control atas

pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

dan pemeliharaan infrastruktur

6) Melakukan pembinaan pemanfaatan kawasan dan tata ruang.

7) Mengendalikan proses pembangunan jika dalam perkembangan

menemui hambatan, kendala dan permasalahan.


Tahun 2013-2015


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka

mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 2011-

2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 45

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah dapat

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari :

3.1.2. Permasalahan Bidang Bina Marga

a) Keadaan alam dan lingkungan yang unik

b) Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata

c) Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu

d) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi

e) Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal,

perbatasan dan pulau terluar.

f) Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet

g) Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama

h) Kebutuhan aksesibilitas domestic connectivity dan mendukung pusat

kegiatan ekonomi kreatif

i) Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai

j) Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai

k) Keterbatasan Pendanaan

l) Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang

Efektif dan Optimal

m) Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah

n) Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas


Tahun 2013-2015


o) Pelaksanaan di lapangan yang kompleks, kinerja P2T kurang optimal,

dan konsinyasi yang berjalan lambat (termasuk proses perijinan dan

pemanfaatan tanah milik instansi Pemerintah)

p) Permasalahan Eksternal Lainnya: overloading; penggunaan Rumija

tidak semestinya seperti untuk pasar tumpah maupun lahan parkir

kendaraan; atau perubahan iklim.

3.1.3. Permasalahan Bidang Permukiman

Masalah penyediaan air bersih, di Kab Banyuwangi dilakukan oleh PDAM

dan Dinas Pekerjaan Umum BMCKTR Bidang Permukiman, masih belum

menjangkau keseluruhan desa/kota, karena kinerja air bersih masih

mempunyai faktor penghambat teknis anggran dan peran serta masyarkat.

Dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Cakupan Layanan Air Bersih

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011

1 Rumah tangga pengguna air

bersih

28,490 29,565 30,625 31,620

Masalah sanitasi perumahan dan pemukiman, atau akses perumahan yang

mempunyai fasilitas pembuangan air besar tinja di Kab Banyuwangi

mempunyai capaian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rumah Tinggal Bersanitasi

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011

1 Rumah tangga ber-Sanitasi 423.121 435.815 448.890 462.356

3.1.4. Permasalahan Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang

Persentase luas permukiman tertata, yang menunjukan progress dari tahun

2008 sampai 2011 luas permukiman yang tertata baru 25.490,84 ha dari

total 127.454,22 ha, atau baru mencapai 20,00 % dari total luas permukiman

di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut :


Tahun 2013-2015


Tabel 3.1 Luas Permukiman Tertata

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011

1 Luas Area Permukiman

Tertata

(ha)

15.294,51 17.843,59 25.490,84 25.490,84

2 Total Luas Area permukiman

(ha)

127.454,22 127.454,22 127.454,22 127.454,22

3 Persentase Luas Permukiman (%)

12,00 14,00 20,00 20,00

Tabel 3.2 Rumah Layak Huni

NO URAIAN 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah rumah layak huni

(unit)

585.016 713.720 870.739 1.062.301

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang

disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuwangi 2011-2015.

Pasangan H. Abdullah Azwar Anas—Yusuf Widyatmoko telah

membuat visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER

DAYA MANUSIA”.


Tahun 2013-2015


Penjelasan Visi :

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh

agar secara setahap demi setahap misa mengurangi ketergantungan

terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama

dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan

adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok

manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan

lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya

ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih

difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara

simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang

sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan

di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar

kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuankemajuan itu juga

berkaitan dengan dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan

dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan

batin serta berakhlakul mulia.

3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh

simpulsimpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan

dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang

didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai.

4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan

pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah

Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Penjelasan Misi :


Tahun 2013-2015


Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak

lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan

langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan

misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai

berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif

dan transparan;

2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku

usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada

pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian

lingkungan;

4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi

investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah,

khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kearifan lokal;

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan;

9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan

daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.


Tahun 2013-2015


Program Prioritas

1. Proses Pembuatan dan Implementasi Keputusan yang Efektif;

2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi;

3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelompok;

4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas;

5. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas

6. Revitalisasi Pertanian;

7. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

8. Pembentukan Daerah Tujuan Wisata yang Kompetitif melalui

Pengembangan Budaya Daerah;

9. Peningkatan Investasi;

10. Penanggulangan Kemiskinan dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan,

dan;

11. Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

3.3. Telaahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang


Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, maka Dinas


Banyuwangi menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, antara lain

sebagai berikut :

1) Pembangunan infrastruktur kebinamargaan, hotmixisasi untuk ruas-

ruas utama jalan kabupaten (jalan poros kecamatan, jalan poros antar

desa) pavingisasi untuk jalan sirip (jalan lingkungan) serta

meningkatkan kualitas sarana pendukung jalan agar lebih mantap dan

memiliki daya dukung yang tinggi terhadap jalan

2) Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, diantaranya meningkatkan

ketersediaan air bersih untuk masyarakat perdesaan yang kesulitan


Tahun 2013-2015


mendapatkan pasokan air bersih, meningkatkan kualitas dan kuantitas

fasilitas pelayanan publik, dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang

agar lebih tertib sesuai kedah yang berlaku.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka

Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu

dan berkelanjutan

2) Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang

pelayanan kepada masyarakat

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain sebagai berikut

:

1) Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Banyuwangi tergolong masih

belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat,

khususnya kegiatan ekonomi. Tingkat kerusakan jalan, mencapai 40%.

2) Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam

kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi.

3) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim

kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber

air.

4) Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak

yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan

berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk

dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.

5) Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase

yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan

keamanan warga.


Tahun 2013-2015


6) Fasilitas sanitasi masih belum merata terutama pada kawasan-kawasan

perdesaan. Terjadi pula kesulitan penentuan lokasi pembangunan

fasilitas MCK umum dikarenakan kesulitan menemukan lahan yang

jelas statusnya dan memenuhi kriteria untuk dibangun fasilitas sanitasi.

7) Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah.

Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih

belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan juga didukung

dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundangan

terbaru yang berlaku.


Tahun 2013-2015


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah gambaran yang akan

diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi, dimana infrastruktur kebinamargaan dan

keciptakaryaan yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai

perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal

seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan kondisi umum dan infrastruktur serta dengan

menyelaraskan visi pemerintah daerah maka Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah membuat visi satuan kerjatahun

2011-2015 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL

DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT "

Penjelasan Visi :

1. Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan adalah infrastruktur

pekerjaan umum yang terdiri infrastruktur kebinamargaan yaitu jalan,

jembatan dan bangunan pendukungnya untuk mendukung fungsi jalan

sebagai prasarana transportasi. Infrastruktur keciptakaryaan meliputi

bangunan gedung, permukiman, perumahan dan lingkungan termasuk

didalamnya adalah air bersih dan sanitasi dasar.

2. Andal diindikasikan dengan kualitas yang baik, aman dan dapat

diandalkan. Berkelanjutanmengandung maksud dapat memenuhi

kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini, tanpa mengurangi potensi

pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa mendatang.


Tahun 2013-2015


3. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan

pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah

Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini

tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan

menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dua misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu

dan berkelanjutan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang

pelayanan kepada masyarakat

4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2013-2015

dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga

tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan

2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan

3. Meningkatnya kualitas jembatan

4. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat perdesaan

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB


Tahun 2013-2015


Selanjutnya rumusan sasaran yang hendak diraih sesuai dengan visi,

misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

2. Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik

3. Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

4. Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air

bersih sesuai target MDGs

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik


4.3.Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis

(Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan

program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis

lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

Strategi : Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan

pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan

berkala serta bantuan material aspal dan alat berat (three

wheels loader)

Kebijakan : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan

secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala

prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan

antar kecamatan.


Tahun 2013-2015


2) Sasaran 2 : Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan

baik.

Strategi : Meningkatkan pembangunan penahan badan jalan untuk

menunjang jalan dalam keadaan baik terutama pada ruas

jalan yang mengalami penyempitan dan rawan longsor.

Kebijakan : Melaksanakan pembangunan penahan badan dengan

prioritas jalan poros kabupaten yang mengalami

penyempitan dan rawan longsor.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

Strategi : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan

secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas

daerah yang terisolir

Kebijakan : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan

pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan

gantung, jembatan bambu)

4) Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

Strategi : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaan untuk mencukupi target MDGs

(Millenium Development Goals)

Kebijakan : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

pada daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan

dan daerah dengan struktur tanah labil)

5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan

publik

Strategi : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan publik (fasilitas pendidikan,

kesehatan, sarana prasarana penunjang pariwisata, sarana

prasarana penunjang olahraga, sarana prasarana

penunjang perhubungan)


Tahun 2013-2015


Kebijakan : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan publik dengan prioritas

kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

6) Sasaran 6 : Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB

Strategi : Optimalisasi penyebarluasan informasi dan pengendalian

tata bangunan

Kebijakan : Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan

dan lintas sektor


Tahun 2013-2015


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan

Guna memudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas


Banyuwangi maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 – 2015 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Merupakan program untuk menyediakan dan meningkatkan

administrasi perkantoran yang terkait dalam proses pelayanan

masyarakat. Kegiatannya yaitu:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d) Penyediaan Jasa Perkantoran

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor.

h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

i) Penyediaan bahan logistik kantor


Tahun 2013-2015


j) Penyediaan Makanan dan Minuman.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas

pada aparatur sehingga diharapakan dapat meningkatkan kinerjanya

dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan meliputi:

a) Pembangunan Gedung Kantor

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c) Pengadaan Mebeleur

d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat

e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.

h) Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Intranet

i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk menunjang

kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran, terutama

untuk personel yang bertugas di lapangan, adapun kegiatannya adalah :

a) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.


Tahun 2013-2015


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem

pelaporan terhadap capaian kinerja SKPD seperti : Lakip, Renja, LPPD,

LKPJ, Renstra dll agar pelaporan lebih tertata dan sesuai dengan tata

peraturan yang telah ditentukan, juga untuk meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan SKPD seperti : CaLK, LRA, Neraca dll sehingga

lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program Pembangunan Jalan bertujuan untuk meningkatkan

kualitas jalan tanah menjadi jalan perkerasan baik itu pengaspalan,

beton maupun pavingisasi. Pembangunan Jembatan dimaksudkan

untuk menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terisolir sehingga

memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah:

a) Perencanaan Pembangunan Jalan.

b) Pembangunan Jalan.

c) Perencanaan Pembangunan Jembatan.

d) Pembangunan Jembatan.

e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

f) Pembangunan Penahan Badan Jalan


Tahun 2013-2015


6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program Pemeliharaan Jalan bertujuan untuk menjaga

berfungsinya jalan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pemeliharaan Jembatan dimaksudkan untuk berfungsinya

jembatan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

b) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

Program ini mempunyai multi benefit. Yang pertama untuk

meningkatkan ketahanan jalan dengan mengeliminir genangan air di

daerah milik jalan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan higienitas

permukiman dengan mengurangi genangan air di kawasan

permukiman.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

b) Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

Program ini bertujuan untuk menjaga berfungsinya saluran

drainase/gorong-gorong-gorong.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

9. Program Pembangunan Sistem Informasi / data base jalan dan

jembatan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

aset yang berupa jalan dan jembatan berikut sarana penunjangnya

seperti drainase dan penahan badan jalan.Kegiatan yang dilaksanakan

adalah:


Tahun 2013-2015


a) Penyusunan sistem informasi/ data base jalan

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

kebinargaan sehingga dapat mendukung proses pembangunan jalan dan

dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi kekayaan

daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pengadaan Alat – alat Berat.

b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat.

c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan.

d) Pengadaan Bahan Kebinamargaan.

11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan membangunan

infrastruktur pedesaan baik itu untuk kemudahan akses maupun dalam

upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.Kegiatan yang

dilaksanakan adalah:

a) Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan.

b) Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

d) Pembangunan pasar pedesaan.

e) Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar pedesaan.

f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Tahun 2013-2015


12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang

dianggap mempunyai potensi dan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi sekitarnya.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pembangunan Peningkatan Infrastruktur.

13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian

dan pengamanan lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pengadaan Marka Jalan

14. Program Pembangunan Fasilitas Publik.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana pelayanan publik.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pembangunan Fasilitas Publik

15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Program ini bertujuan untuk menjaga berfungsinyasarana dan

prasarana pelayanan publik.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan

sehat perumahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat yang

menempatinya.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Tahun 2013-2015


17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka

hijau sebagai kawasan penyangga lingkungan yang sekaligus menjadi

tempat berkumpul kelompok masyarakat untuk beraktifitas.Kegiatan

yang dilaksanakan adalah:

a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan untuk mengendalian pemanfaatan ruang

terutama yang berkaitan dengan sempadan bangunan. Melalui kegiatan

ini pula Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang memberikan rekomendasi teknis terhadap usulan pengajuan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.2.Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD

lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, program dan kegiatan tersebut

antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas.Dalam Penyusunan

Dokumen Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan (RKA atau

DPA) Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan BAPPEDA dan

BPKAD.


Tahun 2013-2015


2. Program Perencanaan Pengaturan Tata Ruang yang Terarah, Tertib,

Terpadu dan Terkendali. Sebagai bentuk kordinasi lintas SKPD,

program ini harusnya berkordinasi dengan BAPPEDA.

3. Program Pola Imbal Swadaya Masyarakat untuk Program Peduli Jalan

Desa (P2JD) Adanya pola imbal swadaya masyarakat untuk sarana

jalan desa dapat mempercepat terwujudnya keinginan masyarakat

untuk menikmati fasilitas prasarana jalan yang memadai. Dalam

perkembangannya tentunya butuh sosialisasi agar masyarakat

mengetahui program ini. Koordinasi dengan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan mempercepat sosialisasi ke

masyarakat.

4. Peningkatan Pelayanan IMB dan Konsultasi Konstruksi

Bangunan.Sebagai Dinas Teknis yang berkompeten dan mempunyai

Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Tata Bangunan, Dinas

Pekerjaan Umum siap memberikan Konsultasi Konstruksi

Bangunan.Ini dilakukan untuk memberikan kontrol mendirikan

bangunan di Wilayah Banyuwangi ketika mengurus IMB pada Kantor

Pelayanan Perizinan. Konsultasi konstruksi dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas bangunan sehingga memenuhi kualifikasi teknis

bangunan.Dinas Pekerjaan Umum siap menjadi Koordinator

pembangunan gedung yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan dan Dinas Lain yang melaksanakan pembangunan gedung

di instansinya.

5.3.Program dan Kegiatan Kewilayahan

Program-program yang membutuhkan kerjasama lintas wilayah

adalah :

1. Pemeliharaan prasarana jalan khusunya jalan propinsi dan jalan negara.

Program pemeliharaan ini diharus dilakukan oleh Bina Marga Propinsi

sebagai instansi yang memiliki otoritas tanggungjawab jalan propinsi


Tahun 2013-2015


dan jalan negara. Dinas Pekerjaan Umum hanya akan menjadi

penunjang kegiatan tersebut jika dibutuhkan.

5.4.Indikator Kinerja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan perkantoran.

Indikator kinerja: Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi

dan pelaporan kegiatan, Tertib administrasi

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,

Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan

kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur.

Indikator kinerja: Jumlah gedung daerah dalam kondisi baik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (Outcome): Kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja

perkantoran

Indikator kinerja: Terlaksananya kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan

dan kelengkapanya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan.

Hasil (Outcome): Kelancaran kinerja perkantoran

Indikator kinerja: Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan


Tahun 2013-2015


5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Hasil (Outcome): - Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan

baik.

- Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan

baik

- Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam

keadaan baik

Indikator kinerja: - Panjang jalan dalam kondisi baik

- Jumlah jembatan dalam kondisi baik

- Panjang penahan badan jalan dalam kondisi

baik

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.


baik.

- Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan

baik

Indikator kinerja: - Panjang jalan dalam kondisi baik

- Jumlah jembatan dalam kondisi baik

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

Hasil (Outcome): Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam

keadaan baik.

Indikator kinerja: Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik.


Tahun 2013-2015


8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

Hasil (Outcome): Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam

keadaan baik.

Indikator kinerja: Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik.

9. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan

Jembatan.

Hasil (Outcome): Meningkatnya sistem informasi / database jalan dan

jembatan yang terinventarisasi.

Indikator kinerja: Panjang jalan dalam kondisi baik

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Hasil (Outcome): Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana

kebinamargaan.

Indikator kinerja: Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki.

11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


baik

- Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan

yang memanfaatkan air bersih sesuai target

MDGs

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan

pelayanan publik

Indikator kinerja: - Panjangjalan dalam kondisi baik


Tahun 2013-2015


- Panjang saluran air bersih yang terbangun

berfungsi baik

- Jumlah fasilitas publik yang terbangun

berfungsi baik

- Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi

baik

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan

pelayanan publik

Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi

baik

13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Hasil (Outcome): Meningkatnya angka keamanan berlalu – lintas.

Indikator kinerja: Presentase angka keamanan berlalu – lintas.

14. Program Pembangunan Fasilitas Publik


pelayanan publik


baik

15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik


pelayanan publik

Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi baik


Tahun 2013-2015


16. Program Lingkungan Sehat Perumahan


pelayanan publik


baik



pelayanan publik


baik.



pelayanan publik.


baik.

62

MATRIKS RENSTRA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA

DAN TATA RUANG



Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :

Indikator Kinerja Tujuan :

2011 2012 2013 2014 2015

1 25 38 51 65 78

2011 2012 2013 2014 2015 program Indikator Program

(Eselon3)

kegiatan Indikator

Kegiatan

(Eselon4)

Meningkatnya kondisi jalan

dalam keadaan baik

Persentase panjang jalan dapat dilalui

dengan kecepatan > 40 KM

% 11% 25 38 51 65 78 1 Mempertahankan

kemantapan jalan

melalui

peningkatan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan

secara rutin dan

berkala serta

bantuan material

aspal dan alat

berat (three wheels

loader)

Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan

secara rutin dan

berkala dengan

hotmixisasi sesuai

skala prioritas

khususnya jalan poros

yang menghubungkan

antar kecamatan

Program

Pembangunan

Jalan Dan

Jembatan,

Program

rehabilitasi/peme

liharaan jalan

dan jembatan,

program

penyusunan

sistem

informasi/data

base jalan dan

jembatan,

program

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

Panjang jalan dalam

kondisi baik

Rehabilitasi/pem

eliharaan jalan

dan jembatan,

penyusunan

sistem

informasi/data

base jalan

Panjang jalan

yang dibangun,

panjang jalan

yang direhab

Kabid Bina Marga

2 Meningkatkan

pembangunan

jalan paving

melalui bantuan

material paving

Melaksanakan

pembangunan jalan

paving pada jalan

lingkungan perkotaan

dan perdesaan yang

memiliki lebar jalan <

3 meter

Program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

Panjang jalan paving

dalam kondisi baik

pembangunan

jalan dan

jembatan

perdesaan

Panjang jalan

paving yang

dibangun

Kabid Permukiman

1. Meningkatnya kualitas jalan

Satuan

Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik %

Strategi Kebijakan

V I S I TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

M I S I 1 Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan

Sasaran Satuan Thn Dsr

2010

Target Bidang pelaksana

Uraian Indikator Kinerja

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

MATRIK RENCANA STRATEGISTAHUN 2010- 2015


Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

2 1 3 4 5 7


(Eselon3)

kegiatan

Meningkatnya sarana

penunjang jalan dalam

keadaan baik

Persentase jalan yang memiliki sarana

penunjang jalan yang berfungsi baik

% 0,05 1 3 4 5 7 1 Meningkatkan

pembangunan

penahan badan

jalan untuk

menunjang jalan

dalam keadaan

baik terutama pada

ruas jalan yang

mengalami

penyempitan dan

rawan longsor

Melaksanakan

pembangunan

penahan badan

dengan prioritas jalan

poros kabupaten yang

mengalami

penyempitan dan

rawan longsor

Program

pembangunan

jalan dan

jembatan

Panjang penahan badan

jalan dalam kondisi baik

pembangunan

penahan badan

jalan

Panjang

penahan badan

jalan yang

dibangun

Kabid Bina Marga

2 Meningkatkan

pembangunan dan

pemeliharaan

saluran

drainase/gorong-

gorong untuk

menunjang jalan

dalam kondisi baik

Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan saluran

drainase/gorong-

gorong dengan

prioritas jalan poros

kabupaten yang

rawan banjir

Program

pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong, Program

rehabilitasi/peme

liharaan saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran

drainase/gorong-gorong

dalam kondisi baik

Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong,

pembangunan

bak penampung

ke saluran

drainase,

rehabilitasi/peme

liharaan saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran

drainase/gorong-

gorong yang

dibangun

Kabid Bina Marga

2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan

Satuan



Persentase kualitas sarana penunjang jalan dalam kondisi baik %


2010

Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang pelaksana

Uraian Indikator Kinerja Strategi Kebijakan

Indikator

Kegiatan

(Eselon4)




Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

3 18 31 44 57 70


(Eselon3)

kegiatan Indikator

Kegiatan

(Eselon4)

Meningkatnya kondisi

jembatan dalam keadaan

baik

Jumlah jembatan yang berfungsi baik Unit 6 18 31 44 57 70 1 Meningkatkan

pembangunan dan

pemeliharaan

jembatan secara

rutin dan berkala

untuk membuka

aksesibilitas

daerah yang

terisolir

Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan

jembatan pada daerah

yang sudah ada

embrio jembatan

(jembatan gantung,

jembatan bambu)

Program

pembangunan

jalan dan

jembatan,

program

rehabilitasi/peme

liharaan jalan

dan jembatan

Jumlah jembatan dalam

kondisi baik

pembangunan

jembatan,

rehabilitasi/peme

liharaan

jembatan

Jumlah

jembatan yang

dibangun, jumlah

jembatan yang

direhab

Kabid Bina Marga

70

3. Meningkatnya kualitas jembatan

Satuan



Jumlah jembatan dalam kondisi baik Unit


2010






Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

1 53% 65% 77% 89% 100%

2011 2012 2013 2014 2015 program Indikator

Program (Eselon

3)

kegiatan Indikator

Kegiatan (Eselon

4)

Meningkatnya jumlah

masyarakat perdesaan

yang memanfaatkan air


Persentase rumah tangga

perdesaan yang

memanfaatkan air bersih

sesuai target MDGs

% 41% 53% 65% 77% 89% 100% Meningkatkan

pembangunan

sarana dan

prasarana air

bersih perdesaan

untuk mencukupi

target MDGs

(Millenium

Development

Goals)

Meningkatkan

pembangunan sarana

dan prasarana air

bersih perdesaan

untuk mencukupi

kebutuhan

masyarakat pada

daerah rawan air

bersih (daerah kering,

pegunungan dan

daerah dengan

struktur tanah labil)

Pembangunan

infrastruktur

perdesaan

Panjang saluran

air bersih yang

terbangun

berfungsi baik

Pembangunan

sarana dan

prasarana air

bersih

perdesaan

Panjang saluran

air bersih yang

dibangun

Kabid Permukiman

Indikator Kinerja Strategi Kebijakan

Sasaran TargetSatuan Thn Dsr

2010


Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang pelaksana

Uraian

1. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat perdesaan

M I S I 2 Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat

Satuan

Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan

air bersih

%


MATRIK RENCANA STRATEGISTAHUN 2011 - 2015


Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

2 39 64 89 114 144


Program (Eselon

3)

kegiatan Indikator

Kegiatan (Eselon

4)

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas bangunan

pelayanan publik

Jumlah bangunan

pelayanan publik berfungsi

baik

Unit 14 39 64 89 114 144 Meningkatkan

pembangunan

dan pemeliharaan

bangunan/gedung

pelayanan publik

(fasilitas

pendidikan,

kesehatan,

sarana prasarana

penunjang

pariwisata, sarana

prasarana

penunjang

olahraga, sarana

prasarana

penunjang

perhubungan)

Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan

bangunan/gedung

pelayanan publik

dengan prioritas

kebutuhan

masyarakat yang

sangat mendesak

Program

pembangunan

fasilitas publik,

program

rehabilitasi/peme

liharaan fasilitas

publik, program

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh

Jumlah fasilitas

publik yang

terbangun

berfungsi baik,

Jumlah fasilitas

publik yang

direhab

berfungsi baik

Pembangunan

fasilitas publik,

rehabilitasi/peme

liharaan fasilitas

publik,

Jumlah fasilitas

publik yang

dibangun,

Jumlah fasilitas

publik yang

direhab

Tata Bangunan dan

Tata Ruang

Sasaran Strategi mencapai Tujuan dan SasaranThn Dsr

2010


Strategi

2. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Satuan

Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

Satuan

Kebijakan


Target Bidang pelaksana

Unit

Uraian Indikator Kinerja




Tahun 2013-2015


:

:

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

3 1000 1250 1500 1750 2000


Program (Eselon

3)

kegiatan Indikator

Kegiatan (Eselon

4)

Meningkatnya tertib

bangunan yang ber IMB

Peningkatan jumlah

bangunan ber IMB

Unit 33000 1000 1000 1000 1000 1000 Optimalisasi

penyebarluasan

informasi dan

pengendalian tata

bangunan

Meningkatkan

koordinasi para

pemangku

kepentingan dan lintas

sektor

Program

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Persentase

kelayakan

bangunan yang

dapat diberikan

rekomendasi

IMB

Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Jumlah

dokumen

pengajuan IMB

yang

direkomendasi

Tata Bangunan dan

Tata Ruang


Satuan



Peningkatan jumlah bangunan ber IMB Unit


2010






Tahun 2013-2015


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun

2011-2015 adalah sebagai berikut :

6.1.Misi I Tujuan I

”Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan

berkelanjutan”

Tujuan : Meningkatnya kualitas jalan

Sasaran : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik.

Indikator : Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan >

40 km.

6.2.Misi I Tujuan II

” Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan

berkelanjutan”

Tujuan :Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan.

Sasaran : Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik.

Indikator : Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan

yang berfungsi baik


Tahun 2013-2015


6.3.Misi I Tujuan III

”Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan

berkelanjutan”

Tujuan : Meningkatnya kualitas jembatan

Sasaran :Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

Indikator : Jumlah jembatan yang berfungsi baik

6.4.Misi II Tujuan I

”Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang

pelayanan kepada masyarakat”

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat

perdesaan

Sasaran : Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

Indikator : Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air


6.5.Misi II Tujuan II



Tujuan : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan

publik.

Indikator : Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik


Tahun 2013-2015


6.6.Misi II Tujuan III



Tujuan : Meningkatnya tertib bangunan sesuai pedoman tata ruang

Sasaran : Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB

Indikator : Peningkatan jumlah bangunan ber IMB


Tahun 2013-2015


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis yang telah tersusun memerlukan integrasi antara sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan zaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan

arah organisasi untuk berkarya dan berkembang. Dengan mengetahui kualitas dan

kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis /memperhitungkan

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan

tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur diatas

merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mencakup:

1. Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi.

2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.

3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam

program kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman

dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum.

Banyuwangi, September 2012

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG


Ir. H. MUJIONO, Msi

Pembina

NIP. 19660915 199602 1 002

Documents

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA …dinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...i KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KEPUTUSAN KEPALA