Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggaiesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 12. 1. · kelemahan) dan ekseternal (peluang dan tantangan) terkait Lembaga

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai

ii RencanaStrategis 2016-2021

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banggai merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan

hidup untuk periode 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai. Maksud dari

penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banggai adalah menentukan kebijakan, program, strategi, yang diemban.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banggai dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan

kelemahan) dan ekseternal (peluang dan tantangan) terkait Lembaga Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, dan isu strategis yang berkembang.

Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai ditetapkan

dengan pertimbangan meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai agar dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai ini disusun

berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan dan target

capaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai diharapkan dapat

bersinergi dengan program pembangunan secara menyeluruh untuk periode

Tahun 2016-2021.

Akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan setiap rahmat NYA

kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah

dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

Luwuk, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGGAI

MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19710506 199603 1 004


ii RencanaStrategis 2016-2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ ...... i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ...... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... ...... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... ...... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................... ...... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................. ...... 7

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. ...... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .......... ...... 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH............................ ...... 12

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup ................................... ...... 45 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ............................ ...... 47

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ......................................................... ...... 51

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ............................... ...... 54

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ........................................ ...... 54

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ..................................................................................... ...... 55

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .......................................... ...... 57

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..................................................... ...... 60

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..................................................... ...... 60

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN ..................................................... ...... 63

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan

Hidup ....................................................................................... ...... 63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... ...... 66

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup ..................... ...... 66

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ................................................................................ ...... 70

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................. ...... 84

BAB VIII PENUTUP ............................................................................ ...... 87


1 Rencana Strategis 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima)

tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta

program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra

merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan

organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu

tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah,

sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi

pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini

dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif

dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan

daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal

daninternal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk

memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang

sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk

mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai

sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan

pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau

media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk

mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber

daya yangada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan,PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai adalah dengan

mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran

yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah,

sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada

dimasing-masinglingkup/tingkat.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunanadalah merupakan sebuah proses yang

sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-

dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang

erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan

dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen

perencanaanpembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi

keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang

ingindicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan

kegiatan sebagaimana tertuangdalam Renstra Perangkat Daerah

harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum

dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu

prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan

Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini adalah

sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun

2016 – 2021 dibidang lingkungan hidup yangselaras dengan isu dan

permasalahan nasional dibidang lingkungan hidup sebagaimana

tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015 –2019.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung

pencapaian misidaerah yang keempat sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan

penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Sebagai

upaya untuk mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai

menetapkan tujuh strategi umum daerah dan arah kebijakan yaitu:

(1) Meningkatkan penyediaan airbaku untuk kebutuhanmasyarakat

khususnya untukair minum dan pertanianrakyat pada sistem irigasi yang



sudah ada sesuai kewenangan Kabupaten Banggai; (2) Meningkatkan

Jaringan Jalan dan jembatan; (3) Meningkatkan Pelayanan pengurusan izin

pemanfaatan ruang; (4) Meningkatkan layanan Perumahan dan

permukiman bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat; (5) Peningkatan Fungsi dan

layanan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan

koneksivitas wilayah; (6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency; dan (7)

Kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan masih

rendah. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banggai, merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Bidang

Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada

dokumen perencanaan daerah Kabupaten Banggai, tentunya juga

tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi

vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut gambaran sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional:

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka dilakukan penyesuaian

pada dokumen perencanaan yang telah ada dengan disusunnya

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. Pemerintah Kabupaten

Banggai telah melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten

Banggai Tahun 2016- 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas

Perangkat Daerah. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup perlu

menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 dengan mengacu kepada Perubahan



RPJMD KabupatenBanggai. Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banggai merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021. Perubahan terdiri dari hal-hal sebagai

berikut:

1. Penyesuaian tugas pokok danfungsi;

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkatdaerah;

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;dan

5. Penyederhanaan kegiatan.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan

dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau

tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat

Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu)

tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus

dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran,

program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada

penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada

indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan,

serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra DinasLingkungan Hidup Kabupaten Banggai,

adalah:

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);



3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;


tentang Pengelolaan Kualitas Udara;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian

Kerusakan Tanah untuk ProduksiBiomassa;


tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


tentang Rencana Kerja Pemerintah;




tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga;

14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);

15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006

tentang Program Adipura;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota;


Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;


Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;

21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang

Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah

Daerah;


Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen

Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan

Lingkungan di Daerah;


Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun;


Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;



24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

28) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskannya Renstra, Dinas Lingkungan Hidup mengatur

arah perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat

direspon oleh semua pemangku kepentingan. Renstra ini akan dapat

berdaya guna dan berhasil guna apabila disertai dengan komitmen penuh

dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan baik dengan

pendekatan top down maupun bottom up.

Renstra ini yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan,

merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banggai dalam melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya Renstra ini setiap

pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai

harus lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi



Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Renstra juga berfungsi sebagai

evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sebagai

bahan perbaikan pada Renstra mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 terdiri dari 8 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas antara lain mengenai renstra

secara umum dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah danketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

serta garis besarisi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya

yangdimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaran

pelaksanaan tugas danfungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDinas

Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan



melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini. Bab ini

terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan

Hidup

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, struktur organisasi,

serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasdan

fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas

Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target renstra

periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Sub bab ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

Kementerian/Lembaga (K/L) danRenstra Dinas Lingkungan

Hidup yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada lima

tahun mendatang.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan ProgramBupati dan Wakil Bupati

terpilih.

Subbab ini memuat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupatidan wakil

Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dipaparkan

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup yang mempengaruhi pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra DLH Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis pada bagian ini dikemukakan apa

saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi

RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada sub bab ini dievaluasi kembali faktor-faktor dari

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau

dari gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan

sasaran pada RPJMD Kabupaten Banggai.



BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan

Hidup Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan

Hidup dan dikemukakan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi

dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan.

Indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB VII. KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Lingkungan Hidup dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab terakhir ini dimuat kesimpulan dari keseluruhan

dokumen.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada dasarnya untuk mencegah dampak yang ditimbulkan akibat

kegiatan atau usaha setiap pemrakarsa kegiatan perlu melakukan

penyusunan dokumen lingkungan.Sampai tahun 2016, Dinas Lingkungan

Hidup telah menilai dan menyetujui 526 dokumen lingkungan (AMDAL,

UKL-UPL/SPPL) yang harus menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan setiap kegiatan usaha, namun implementasinya

masih rendah.

Kondisi tersebut secara umum disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi

pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan

sumber daya alam;

2. Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ditingkat pusat dan daerah yang menyulitkan implementasi

pembinaan dan pengawasan dilapangan;

3. Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku

kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang

komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

5. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

6. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup

meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, tata

lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas



lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Adapun fungsinya adalah:

a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup

b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang lingkungan hidup

d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup

diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja yaitu:

A. KEPALA DINAS

1.1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang lingkungan hidup meliputi perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan

dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, tata lingkungan,

pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala

Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan


1.2 Uraian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan umum daerah dan

ketentuan yang berlaku;

b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan

Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan;



c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang

sesuai ketentuan dan rencana kerja;

e. melaksanakan perumusan kebijakan lingkungan hidup sesuai


f. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis tata lingkungan,

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta

penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai


g. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian tata lingkungan,

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta

penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai


h. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan

teknis pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan


i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan


j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang

sesuai program yang telah ditetapkan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian target/kinerja;

dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

1.1 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi

penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dan

pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan



ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas

Lingkungan Hidup;

b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup;

c. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan

Hidup;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait

dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Uraian tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas Lingkungan

Hidup berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang

berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian lingkup sekretariat

berdasarkan rencana kerja;

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup sekretariat

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional

kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis data danketentuan

yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol,

kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban

lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan

prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan,

penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan

penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja;



g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan

dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan

pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan

penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan

laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan

informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan

barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup

sekretariat berdasarkan capaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup sekretariat

sesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkanpelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Lingkungan

Hidupsesuai pencapaian/target kinerja; dan



Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian

meliputi pelayanan kearsipan, tatalaksana, rumah tangga, kehumasan,

administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Uraian tugas KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan program operasional sekretariat;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikantugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi;



d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi

umum dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan

yang berlaku;

e. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat

dinas, pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan

kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala,

pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin,

pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta

peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas, yang

meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan

Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi

Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) serta sistem pengendalian internal

dinasberdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan



D. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

1.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi

meliputi penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan informasi

penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan



dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan


1.2 Uraian tugas KepalaSub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

berdasarkan program operasional sekretariat;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan

dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi

perencanaan dan evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan

yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi

penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja dinas sesuai dengan


f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan

Anggaran (RKPA) dinas sesuai dengan ketentuan indikator kinerja;

g. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP),Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)

dinasberdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi

penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup


i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai dengan


j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan

dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasisesuai pencapaian/targetkinerja; dan



E. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

1.1 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan kegiatan keuangan dan aset meliputi kegiatan

penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan,

verifikasi, akuntansi, pembukuan, pelaporan, pengelolaan aset dinas

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asetberdasarkan

program operasional sekretariat;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan

Aset berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan administrasi

keuangan dan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan

dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran

(DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan;

f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan

pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak

langsung serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan

berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah;

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset dinas berdasarkan


h. melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan

dan gedung kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan





kegiatan pelayanan administrasikeuangan dan aset sesuai dengan


j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Keuangan

dan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan

Asetsesuai pencapaian/target kinerja; dan



F. BIDANG TATA LINGKUNGAN

1.1 Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan operasional tata lingkungan meliputi penyiapan

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas

inventarisasi,RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),

kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan

hidupberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Dalam

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Tata

Lingkunganmempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan tata lingkungan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan tata lingkungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata lingkungan;

d. pelaksanaan administrasi bidang tata lingkungan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


1.2 Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. merencanakan operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan

rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Tata Lingkungan

berdasarkan rencana kerja;

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tata

Lingkungan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tata lingkungan

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;



e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Komisi Penilaian

Amdal (KPA) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan

pedoman yang ditetapkan;

g. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatanyang

belum memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan proses izin lingkungan sesuai ketentuan yang

berlaku;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tata

Lingkunganberdasarkan capaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tata

Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai

pencapaian/target kinerja; dan



Kepala Bidang Tata Lingkunganmembawahi:

a) Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

b) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

c) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

G. KEPALA SEKSI INVENTARISASI, RPPLH DAN KLHS

1.1 Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH (Rencana Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup

Strategis) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan

inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi penyiapan bahan perumusan

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas

inventarisasi, rencana pengelolaan dan perlindungan hidup dan kajian

lingkungan hidup strategis berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.



1.2 Uraian Tugas Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH (Rencana Pengelolaan

dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan

Hidup Strategis) adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

berdasarkan program operasional bidang;

b. memberi petunjuk kepada bawahan seksi Inventarisasi, RPPLH dan

KLHS sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi Inventarisasi, RPPLH

dan KLHS berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Inventarisasi,

RPPLH dan KLHS sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi data dan informasi

sumber daya alam, bahan penyusunan dokumen Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), bahan

penyusunan dokumen KLHS sesuai potensi daerah;

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan

inventarisasi, RPPLH dan KLHS sesuai ketentun yang berlaku;

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan Sinkronisasi RPPLH Nasional,

Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, Penyusunan Status Lingkungan

Hidup Daerah, Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,

Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian

Inventarisasi, RPPLH dan KLHS sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Inventarisasi,

RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)

dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sesuai dengan




k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi, RPPLH

(Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)sesuai pencapaian/target

kinerja; dan



H. KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1.1 Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan kegiatan kajian dampak lingkungan meliputi

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan

administrasi tugas kajian dampak lingkungan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kajian Dampak

Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kajian Dampak

Lingkungan berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kajian

dampak lingkungan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan tugas

Komisi Penilaian Amdal, pemberian rekomendasi persetujuan sarana

pengendalian dampak lingkungan (Amdal, UKL-UPL, dan SPPL)

sesuai dengan juklak/juknis yang berlaku dan penilaian Amdal bagi

kegiatan yang potensial berdampak penting terhadap lingkungan

dan masyarakat luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH)




g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian terhadap dokumen

lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tim kajian dokumen

lingkungan hidup yang transparan (Komisi penilai, tim pakar dan

konsultan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


kegiatan kajian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kajian Dampak

Lingkungansesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kajian Dampak

Lingkungan sesuai pencapaian/target kinerja; dan



I. KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan administrasi tugas pemeliharaan lingkungan hidup


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Hidup sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

pemeliharaan lingkungan hidup sesuai hasil analisis data dan




e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan

penyusunan profilemisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan


f. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan konservasi

keanekaragaman hayati, penyiapan bahan penetapan kebijakan dan

pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, penyiapan bahan

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati, penyiapan bahan penyelesaian konflik

dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai dengan


g. melaksanakan dan menyusun bahan pengembangan manajemen

sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

skala kabupaten sesuai hasil pendataan dan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian

pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup sesuai pencapaian/target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


J. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH B3

1.1 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan operasional pengelolaan sampah dan

limbah B3meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi

tugas pengurangan sampah, penanganan sampah serta limbah B3

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah

B3;



b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah

B3;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah dan

limbah B3;

d. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan sampah dan limbah

B3; dan



1.2 Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

adalah sebagai berikut:

a. merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

B3 berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang

berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan Sampah

dan Limbah B3 berdasarkan rencana kerja;

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3sesuai dengan tanggungjawab yang

diberikan;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan sampah

dan limbah B3 sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan

pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST,

penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, koordinasi

pelaksanaan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang,

pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampahdi

TPA/TPST Regional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan bagi

pengumpul limbah B3, penyiapan bahan pelaksanaan perizinan

penimbunan limbah B3dilakukan kabupaten dan kebijakan

perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan,perubahan dan pencabutan), pengelolaan perizinan

pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak

pelumas/oli bekas, perizinan lokasi pengelolaan limbah B3 serta



perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha

serta penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah

B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas

kabupaten/kota dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan

terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan

limbah B3, menyusun bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan

limbah B3 dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan sistem

tanggap darurat terhadap pencemaran limbah B3 sesuai dengan


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 berdasarkan capaian/target kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 sesuai pencapaian/target kinerja; dan



Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,membawahi:

a) Kepala Seksi Pengurangan Sampah

b) Kepala Seksi Penanganan Sampah

c) Kepala Seksi Limbah B3

K. KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH

1.1 Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan kegiatan pengurangan sampah meliputi penyiapan

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,


tugas pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Perundang-


1.2 Uraian tugas KepalaSeksi Pengurangan Sampah adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengurangan Sampah berdasarkan

program operasional bidang;



b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengurangan Sampah


c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengurangan

Sampah berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengurangan

sampah sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyusunan bahan informasi pengelolaan sampah

tingkat kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan target pengurangan

sampah, prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan

sampah kepada produsen/industri sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan fasilitas

pendaurulangan sampah dan menyiapkan bahan pembinaan

pendaurulangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


kegiatan pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengurangan

Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengurangan Sampah

sesuaipencapaian/target kinerja; dan



L. KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH

1.1 Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan kegiatan penanganan sampah meliputi penyiapan bahan

perumusan kebijakan, penyiapan bahanpelaksanaan kebijakan,


tugas penanganan sampah berdasarkan Peraturan Perundang-


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Penanganan Sampah adalah sebagai berikut:



a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Sampah berdasarkan


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penanganan Sampah


c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penanganan Sampah

berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

penanganan sampah sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan

TPA/TPST Kabupaten, penyiapan bahan penetapan lokasi tempat

TPS, TPST dan TPA sampahdan koordinasi pelaksanaan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten


g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi

pengelolaan sampah dan penyiapan bahan pengembangan investasi

dalam usaha pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perizinan

pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir

sampah yang diselenggarakan oleh swastasesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

i. melaksanakan bahan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh

pihak lain (badan usaha) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penanganan

Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Sampah

sesuai pencapaian/target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan




M. KEPALA SEKSI LIMBAH B3

1.1 Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan kegiatan limbah B3 meliputi penyiapan bahan

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaa kebijakan,


tugas limbah B3 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Limbah B3 adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Limbah B3 berdasarkan program

operasional bidang;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Limbah B3 sesuai dengan

ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikantugas kepada bawahan Seksi Limbah B3


d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan limbah B3

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan bagi

pengumpul limbah B3, penyiapan bahanpelaksanaan perizinan

penimbunan limbah B3 dilakukan kabupaten dan kebijakan

perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

f. melaksanakan pengelolaan perizinan pengumpulan limbah B3 pada

skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, perizinan lokasi

pengelolaan limbah B3 serta perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan sesuai dengan


g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan pengangkutan

limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas

kabupaten/kota dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

standar kompetensi pengelolaan lingkungan sesuai dengan



kegiatan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Limbah B3 sesuai


k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Limbah B3 sesuai




N. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional

pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup meliputi

penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan adminsitrasi

tugas pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan serta

kerusakan lingkungan berdasarakan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan


c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran dan


d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


1.2 Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. merencanakan operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis dinas

dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan

rencana kerja;



c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidupsesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai hasil analisis

data dan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dampak perubahan

iklim dan perlindungan atmosfir, penetapan kriteria teknis baku

kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran

hutan dan/atau lahan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman,

pencegahan, pengendalian dan pengawasan kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa (kegiatan pertanian,

perkebunan dan hutan tanaman) skala kabupaten, pemantauan

kualitas air, tanah, laut, udara, limbah padat dan limbah bahan

berbahaya dan beracun, pelaksanaan pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan pesisir, laut, dan kerusakan tanah akibat

kebakaran hutan atau lahan, penetapan kebijakan pelaksanaan

pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan

ozon sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan,

penanggulangan atas kerusakan, pencemaran dan kebakaran hutan

dan/atau lahan skala kabupaten, penanggulangan kerusakan

lingkungan akibat bencana skala kabupaten, pencegahan,

pengendalian dan pemantauan kerusakan lingkungan wilayah

pesisir dan laut sesuai ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dampak pencemaran

lingkungan oleh masyarakat perkotaan melalui program ADIPURA

sesuai tanggungjawab yang diberikan;

h. melaksanakan dan menyusun bahan koordinasi penanggulangan

kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten dan

menyusun bahan koordinasi pencegahan, pengendalian dan

pemantauan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut sesuai


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

berdasarkan capaian kinerja;



j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan

yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai pencapaian/target kinerja;

dan



Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup,membawahi:

a) Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan

b) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan

c) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan

O. KEPALA SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1.1 Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan meliputi



administrasi tugas pemantauan lingkungan berdasarkan Peraturan


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan berdasarkan


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemantauan Lingkungan


c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemantauan


d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan

lingkungan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahanpemantauan kualitas air, udara,

tanah, pesisir dan laut, limbah padat dan limbah B3 serta penyiapan

bahan untuk menyusun pengendalian dampak perubahan iklim dan

perlindungan atmosfir sesuai ketentuan yang berlaku;



f. melaksanakan penyiapan bahan dan menentukan baku mutu

lingkungan sesuai dengan ketentaun yang berlaku;

g. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan

lingkungan (laboratorium lingkungan) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan pembinaan dan pemantauan peringkat kinerja

perusahaan (Proper)sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan


j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemantauan

Lingkungansesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan

Lingkungansesuai pencapaian/target kinerja; dan



P. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan

1.1 Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan kegiatan pencemaran lingkungan meliputi



administrasi tugas pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan adalah sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan berdasarkan


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pencemaran Lingkungan


c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pencemaran


d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian

pencemaran lingkungan sesuai hasil analisis data dan ketentuan

yang berlaku;



e. melaksanakan dan menyusun bahan koordinasi pengawasan,

penanggulangan atas pencemaran lingkungan dan pengendalian

pencemaran air permukaan dan program kali bersih skala

kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan pemantauan sumber pencemar, penangggulangan

dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pembersihan,

remediasi, rehabilitasi, restorasi, pengisolasian serta penghentian)

sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai dengan


g. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar,

mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan dan menyusun kebijakan pembinaan, tindaklanjut

rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non

institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


kegiatan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pencemaran

Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Lingkungan



sesuai tugas dan fungsinya

Q. KEPALA SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN

1.1 Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan kegiatan kerusakan lingkungan meliputi penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pelaksanaa


administrasi tugas kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan adalah sebagai

berikut:



a. merencanakan kegiatan Seksi Kerusakan Lingkungan berdasarkan


b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kerusakan Lingkungan


c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kerusakan


d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kerusakan

lingkungan hidup sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan

pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan serta untuk produksi biomassa

(kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman) dan

menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan


f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan

kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten dan

melaksanakan penyiapan bahan pencegahan, pengendalian dan

pemantauan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut sesuai


g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi menuju Indonesia Hijau


h. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian

serta penghentian) dan melaksanakan pemulihan (pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan sesuai



kegiatan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kerusakan

Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan






R. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

HIDUP

1.1 Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

administrasi tugas pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

hidup dan kehutanan, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan

serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan penataan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan


c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penataan dan peningkatan


d. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup; dan



1.2 Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. merencanakan operasional Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis dinas

dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana

kerja;

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidupsesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan;



d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penataan

dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai hasil analisis


e. melaksanakan penyusunan bahan produk hukum daerah dan

bahan perumusan tindak lanjut penegakan hukum klasifikasi kasus

administrasi, perdata, pidana dan penyelesaian sengketa hukum

lingkungandi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

f. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan lingkungan hidup serta pelaksanaan diklat

dan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan


g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan ketentuan dokumen

kelayakan lingkungan serta koordinasi penerapan sanksi hukum

dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan

penilaian penghargaan Kota Sehat/Adipura, pembinaan adiwiyata

dan program Indonesia Hijau yang kompeten serta mendukung

program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penataan

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan capaian

kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang

berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai pencapaian/target kinerja; dan



Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

LH,membawahi:

a) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

b) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan



c) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

X. KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1.1 Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan

kehutanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan administrasi tugas pengaduan dan penyelesaian sengketa

lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Peraturan Perundang-


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan program

operasional bidang;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengaduan dan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai

dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengaduan dan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan


d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengaduan

dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dankehutanan sesuai

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan koordinasi laporan kejadian dan penanganan serta

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan sesuai


f. melaksanakan, mengklasifikasi dan memverifikasi data pengawasan

dan pengendalian untuk pelaksanaan penegakan hukum sesuai


g. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan sistem

operasional pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa

lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;



h. melaksanakanpenyusunan bahan perumusan tindak lanjut

penegakan hukum klasifikasi kasus administrasi, perdata, pidana

dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan;


kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan SeksiPengaduan dan



k. membuat laporan pelaksanaan tugas SeksiPengaduan dan





T. KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN

KEHUTANAN

1.1 Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penegakan

hukum lingkungan dan kehutanan meliputi penyiapan bahan

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,


tugas penegakan hukum lingkungan dan kehutanan berdasarkan


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan

Kehutanan adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan

Kehutanan berdasarkan program operasional bidang;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penegakan Hukum

Lingkungan dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan dan rencana

kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penegakan Hukum

Lingkungan dan Kehutanan berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan

hukum lingkungan dan kehutanan sesuai hasil analisis data dan




e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan

pelaksanaan teknis Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan

Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penerapan sanksi hukum yang sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap pencemaran

lingkungan dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya serta

pembinaan, monitoring, penegakan hukumdan penyuluhan kepada

masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai


g. melaksanakan pengembangan informasi lingkungan secara internal

dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta koordinasi

pelaporan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan



kegiatan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sesuai


j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penegakan Hukum

Lingkungan dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum

Lingkungan dan Kehutanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan



U. KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

1.1 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan meliputi penyiapan bahan

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,


tugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan


1.2 Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup

dan Kehutanan adalah sebagai berikut:



a. merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan berdasarkan program operasional bidang;

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan dan

rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tugas

dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan sesuai hasil analisis


e. melaksanakan penyiapan data administrasi usulan penggunaan

kawasan hutan dan penyusunan rencana Taman Hutan Rakyat

(Tahura) serta pemeliharaan dan pengembangannya sesuai dengan


f. melaksanakan kegiatan serta menyiapkan sarana dan

prasaranayang berhubungan dengan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan operasional dan

pengembangan kemitraan komunikasi lingkungan dan peran serta

masyarakat dalam lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan

penilaian penghargaan Kota Sehat/Adipura, pembinaan adiwiyata

dan program Indonesia Hijau yang kompeten serta mendukung

program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

sesuai dengan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan

kehutanan;


kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan


j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan




k. membuat laporan pelaksanaan tugas SeksiPeningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai pencapaian/target kinerja;

dan



V. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam

Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan.

Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional tersebut diatur dengan

Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI

SESUAI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016

UPT PERSAMPAHAN UPT LABORATORIUM

SEKRETARIS

Kasie. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS LH DAN KEHUTANAN

Kasie. Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Kasie. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Subbag. Keuangan dan AsetSubbag. Umum dan Kepegawaian

Kasie. Pemantauan Lingkungan

Kasie. Pencemaran Lingkungan

Kasie. Kerusakan Lingkungan

Subbag. Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LH

KEPALA DINAS

Kasie. Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Kasie. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Kasie. Pengurangan Sampah

Kasie. Penanganan SampahKasie. Kajian Dampak Lingkungan

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN

LIMBAH B3

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasie. Limbah B3

BIDANG TATA LINGKUNGAN



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup

memiliki potensi:

a) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia sejumlah 54 (lima puluh empat) orang, dari jumlah

tersebut terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam kegiatan

pendidikan dan pelatihan (diklat)baik diklat struktural maupun

fungsionalsebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini.

Tabel Data SDM dalam Keikutsertaan Diklat

NO. NAMA/JENIS PELATIHAN JUMLAH (ORANG)

1 Amdal A 3

2 Amdal B 1

3 Amdal C 3

4 Diklat Penjenjangan:

Diklatpim II 2

Diklatpim III 1

Diklatpim IV 10

b) Sarana Prasarana Pokok

DinasLingkungan Hidup Kabupaten Banggai memiliki 2 (dua) gedung

kantor termasuk didalamnya terdapat sarana prasarana laboratorium

pengujiankualitas lingkungan (untuk pengujian kualitas air).

Laboratorium Lingkungan merupakan laboratorium pengujian yang

kompeten dalam pengujian kualitas air. Untuk menunjang operasional

kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, sampai dengan tahun 2016telah

memiliki 2 (dua) unit kendaraan roda empat serta 14 (empat belas) unit

kendaraan roda dua.



JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP - PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA

SATUAN JUMLAH GOLONGAN

KERJA PEGAWAI GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e SD SLTP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 PRIA WANITA ISLAM KRISTEN HINDU BUDHA

1

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP

21 - - - - - - - - - 1 6 9 3 2 - - - - - 2 - - - - 14 5 - 15 6 15 6 - -

NO.PENDIDIKAN JENIS KELAMIN AGAMA

TAHUN 2019

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP - PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI


TAHUN 2019




1

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP - PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI





1

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP

54 - - 1 - 1 2 2 1 6 16 9 11 3 2 - - - - 1 11 - 1 4 - 31 7 - 35 19 39 14 1 -


TAHUN 2019



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat, berusaha

untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat dengan upaya

memberikan pelayanan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yangtelah ditetapkan.

Penekanan pelayanan bidang lingkungan hidup adalah pada upaya

pencegahan pencemaran lingkungan dari sumbernya (parsial), dan

kabupaten/kota wajibmemberikan/menyediakan informasi tentang adanya

kasus-kasus yang berkenaan dengan perusakan lingkungan/lahan.

Kabupaten Banggai memiliki sumberdaya air yang cukup banyak,

yang tidak mungkin semuanya dapat ditetapkan sebagai target. Apalagi

dengan keterbatasan dana dan SDM maka perlu penetapan skala prioritas

tetapi tetap mewakili permasalahan dan kualitas lingkungan. Demikian

pula yang menyangkut pelayanan Status Mutu Udara Ambien dan tindak

lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup. Terkait dengan pengelolaan persampahan,

perlu dikembangkan sarana prasarana persampahan agar kinerja

pengelolaan persampahan maksimal. Oleh karena itu perlu disusun

rencana pencapaian SPM agar tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat

waktunya.



TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI

TARGET TARGET TARGETSPM IKK INDIKATOR(%) (%) LAINNYA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SPM*

1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 100 20 40 60 80 100

2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara

dari Sumber Tidak Bergerak

100 20 40 60 80 100

3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan

dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa

100 20 40 60 80 100

4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Hidup

90 60 70 80 90 90

IKK**

1 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

AMDAL

100 50 60 70 80 90

2 Penegakan Hukum Lingkungan 90

INDIKATOR LAINNYA***

1 Pelayanan Penilaian dan Persetujuan

Dokumen Lingkungan

90 80 80 80 80 80

2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan

Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

100 20 40 60 80 90

3 Penataan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan

- Air

Administrasi 60 40 45 50 55 60

Teknis 80 75 75 78 78 80

- Udara


Teknis 70 50 55 60 65 70

- B3


Teknis 70 50 55 58 60 70

4 Masuknya Pendidikan Lingkungan Hidup ke

Tingkat Dasar dan Menengah

5 Pelayanan Pengujian Laboratorium 100 100 100 100 100 100

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

NO.INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI SKPD



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai (perubahan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SPM*

1

Cakupan Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan

AMDAL

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2Pelayanan Pengujian

Laboratorium100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3Penegakkan Hukum

Lingkungan100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

IKK**

1 Indeks Kualitas Air 68.60 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 0.00 70.00 0.00 105.26

2 Indeks Kualitas Udara 68.60 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 0.00 94.40 0.00 141.95

3Indeks Kualitas Tutupan

Hutan/Vegetasi68.60 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 0.00 84.40 0.00 126.92

4 Penanganan Sampah 100 83.75 73.00 80.00 75.00 74.00 0.00 36.98 0.00 50.66

5 Pengurangan Sampah 100 0.00 18.00 20.00 22.00 24.00 0.00 5.46 0.00 30.33


1 Tingkat Penghargaan Adipura 86.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 81.00 81.00 98.78 97.59

2 Capaian Nilai 90.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 - 78.60 - 131

SAKIP AA C B BB A AA - BB

3Persentase Aset dalam

kondisi baik100 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 80.00 88.89 89

Rasio Capaian Pada Tahun ke…Target

SPM

(%)

Target

IKK

(%)

Target

Indikator

Lainnya 2017 2018 2019 20212017 2018 2019 2020

No.Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target RENSTRA SKPD Tahun ke… Realisasi Capaian Tahun ke…

2019 2020 2021 2017 2018 2020 2021



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Tidak Langsung 1,479,929,669 1,651,937,475 1,861,646,368 1,903,024,989 2,052,912,940 1,443,778,178 1,598,857,022 1,819,758,423 1,805,352,266 1,903,024,989 97.56 96.79 97.75 94.87 92.70 572,983,271 459,246,811

Belanja Langsung: 2,328,148,950 2,517,218,234 2,950,000,000 2,329,995,729 3,346,235,000 2,195,938,216 2,461,323,831 2,846,104,078 2,321,683,670 3,335,370,230 94.32 97.78 96.48 99.64 99.68 1,018,086,050 (1,139,432,014)

JUMLAH 3,808,078,619 4,169,155,709 4,811,646,368 4,233,020,718 5,399,147,940 3,639,716,394 4,060,180,853 4,665,862,501 4,127,035,936 5,238,395,219 95.58 97.39 96.97 97.50 97.02 1,591,069,321 (680,185,203)

-

`

URAIANANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN

TAHUN KE-RATA-RATA PERTUMBUHAN



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai

periode tahun 2016–2021, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tantangan

untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui

pemulihan keseimbangan lingkungan dan penerapan pembangunan

berkelanjutan. Tujuannya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup

untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun

sasarannya adalah sebagai berikut:

Pertama : meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan strategi:

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

termasuk isu lingkungan hidup global;

2. Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan

lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang

efektif;

3. Peningkatan penegakan hukum lingkungan;

4. Optimalisasi upaya konservasi, rehabilitasi, dan penghematan

sumberdaya alam;

5. Tingkat penghargaan Adipura.

Kedua : meningkatknya pengelolaan persampahan, dengan strategi:

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui pengelolaan

persampahan melalui mekanisme 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan

meningkatkan peran serta masyrakat.

Adapun arah kebijakan adalah pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup yang serasi dan seimbang menuju pembangunan

berkelanjutan.Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

pembangunan Kabupaten Banggai selama 5 (lima) tahun kedepan,

terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagaiberikut;

2.4.1 Tantangan

a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

yang sudah dimiliki;

b) Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur sesuai dengan tugas

yang diemban;



c) Belum lengkapnya basis data yang tersedia;

d) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme

pelayanan administrasi perkantoran.

e) Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan

serta eksploitasi SDA;

f) Makin kompleksnya isu lingkungan global;

g) Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang;

h) Alih fungsi lahan yang meningkat;

i) Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan;

j) Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan

permasalahan lingkungan;

k) Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan

lingkungan;

l) Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang komprehensif;

m) Belum adanya PPLHD dan PPNS;

n) Rendahnya komitmen dari penanggung jawab usaha/kegiatan;

o) Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi

dalam pembangunan infrasruktur bidang lingkungan hidup;

p) Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundang-undangan;

q) Belum adanya TAHURA dan Hutan Kota.

r) Masih kurangnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah;

s) Kurangnya sarana dan prasarana persampahan;

t) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparat pengelolaan

persampahan;

u) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan.

v) Masih kurangnya koordinasi pengelolaan lingkungan dengan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten

lain yang berbatasan dan SKPD lain dalam lingkup pemerintah

Kabupaten Banggai;

w) Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan;

2.4.2 Peluang

a) Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Dinas yang terstruktur dan

representatif;



b) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar dalam

menciptakan profesionalisme;

c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja;

d) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan

informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

e) Adanya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan

hidup;

f) Adanya laboratorium lingkungan;

g) Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;

h) Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang

sudah berjalan dilakukan;

i) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;

j) Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;

k) Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan TAHURA dan Hutan

Kota;

l) Adanya peluang pendanaan dari sumber lain.

m) Adanya Perda Retribusi Persampahan;

n) Meningkatnya jumlah penduduk wilayah perkotaan;

o) Tersedianya sarana dan prasarana persampahan;

p) Adanya peluang kerjasama antar instansi teknis;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat

dipertanggung jawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan

identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam

Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai

NO. ASPEK KAJIAN

CAPAIAN

KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG

DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN

PELAYANAN INTERNAL EKSTERNAL

SPM*

1 Cakupan

Pengawasan

Terhadap

Pelaksanaan

AMDAL

Belum

optimal

Terhadap

pelaksanaan

Amdal belum

optimal

dokumen AMDAL

yang sudah

disetujui

SDM,

anggaran

Terlambatnya

proses

persetujuan

dokumen

2 Pelayanan

Pengujian

Laboratorium

Masih dalam

pemenuhan

target

Permen LH No.

19 dan 20 Tahun

2008

SDM, sarana

dan

prasarana

Kesadaran

penanggung

jawab kegiatan

usaha masih

rendah

3 Penegakkan

Hukum

Lingkungan

Belum efektif Peraturan

perundang-

undangan bidang

lingkungan hidup

PPLHD,

PPNS,

anggaran

Tumpang tindih

kewenangan

penyidikan,

kewenangan

terbatas

IKK**

1 Indeks Kualitas

Air

Sudah

berjalan

namun belum

optimal

SDM, sarana

dan

prasarana

Sulitnya

mendapatkan

bahan kimia dan

alat dengan

segera

2 Indeks Kualitas

Udara

Masih dalam

pemenuhan

target

SDM, sarana

dan

prasarana

Kesadaran

penanggung

jawab kegiatan

usaha masih



rendah

3 Indeks Kualitas

Tutupan

Hutan/Vegetasi

Masih dalam

pemenuhan

target

SDM, sarana

dan

prasarana

Luasnya wilayah

tutupan hutan /

vegetasi

4 Penanganan

Sampah

Masih dalam

pemenuhan

target

Sudah berjalan

namun belum

optimal

SDM, sarana dan

prasarana

5 Pengurangan

Sampah

Masih dalam

pemenuhan

target

Sudah berjalan

namun belum

optimal

SDM, sarana dan

prasarana


1 Tingkat

Penghargaan

Adipura

Sudah

berjalan

SDM, sarana

dan

prasarana

Kurangnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

kebersihan

lingkungan

2 Capaian nilai

SAKIP

Sudah

berjalan

Dokumen

Perencanaan

Sarana dan

prasarana,

anggaran

Perubahan RPJMD

Kabupaten

3 Persentase Aset

dalam kondisi

baik

Sudah

berjalan

SDM, sarana

dan

prasarana

Masih kurangnya

sarana dan

prasarana

operasional

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih periode tahun 2016-2021

adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan

Budaya ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun 6 (enam) misi, sebagai berikut:

1. Meciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju

pemerintahan yang beriwibawa;

2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;

5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan

budaya;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Adapun strategi yang akan diterapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk

mencapai misi Bupati dan Wakil Bupati Banggaiadalah degan

mengambil peran dan fokus pada misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai



yang sesuai atau relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banggai sebagai berikut:

a) Misi ke-1: Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju

pemerintahan yang berwibawa

Strategi;

1. Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dan bersih kepada

masyarakat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan maupun

penerbitan dokumen lingkungan;

2. Meningkatkan disiplin aparatur Dinas Lingkungan Hidup;

3. Menerapkan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan

keuangan yang baik pada Dinas Lingkungan Hidup;

4. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur Dinas Lingkungan

Hidup.

b) Misi ke-4: Infrastruktur

Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Strategi;

1. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran air, tanah dan

udara;

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang

hijau, bersih dan sehat melalui program Pinasa.

c) Misi ke-6: Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing

daerah

Strategi;

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan aparatur Dinas

Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan dan

persampahan maupun penerbitan dokumen lingkungan sehingga

dapat meningkatkan daya saing daerah;

2. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan dan persampahan sehingga dapat

meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi

pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh

kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi

yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai Negara maritim;

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan

Tahun 2015-2019, yang didalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang

hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam: prioritas

nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan

langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang

memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam

dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan



lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas

kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan

pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan

berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia

dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara

paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk

memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun

2015-2019 yang akan diusung, adalah:

1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian

pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta

pengendalian perubahan iklim;

2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan,

menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan

menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;

3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan

merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2015-2019 adalah:

1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,

dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada

pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan

ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan

kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik

kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan

eksport; dan,



3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja

derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini

merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot

kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam

punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh

para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-

lain).

Sasaran strategis tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan

mengurai langkah-langkah pencapaiannya disetiap program yang relevan,

sebagai sasaran program, sedemikian rupa sehingga seluruh program

memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, adalah:

1) Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;

2) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;

3) Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan;

4) Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

5) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia;

6) Program Pengendalian Perubahan Iklim;

7) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8) Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

9) Program Planologi dan Tata Lingkungan;

10) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

11) Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun

Berbahaya;

12) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Kementerian LHK.

Berdasarkan uraian program Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia, tersebut dapat dilihat bahwa program

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai memiliki kaitan erat dengan



program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana semua

program memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran

strategis yang didalamnya memiliki peningkatan tata kelola pengurusan

lingkungan hidup dan kehutanan yang merupakan komponen penting

dalam pencapaian sasaran dan kinerja pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah,

termasuk pemerintah daerah, untuk dilaksanakan dalam rangka

menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang

(RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan hidup.

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi

Tengah yang sedang melakukan proses penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Banggai terdapat dalam Program Perencanaan Pembangunan

Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Banggai.

Penyusunan KLHS Kabupaten Banggai bertujuan untuk mengkaji

daya dukung dan daya tampung Kabupaten Banggai terhadap kebijakan,

rencana dan/atau program dalam Rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan terkait

tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan

isu lingkungan hidup Kabupaten Banggai, serta hasil telaahan

terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra dan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka dapat dirumuskan isu-

isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka

mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup



serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, dan Threat) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan

berdasarkan Tabel 3.1 maka disusun isu-isu strategis, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis SWOT

INTERNAL EKSTERNAL

Kekuatan:

1. Luasnya wilayah Kabupaten

Banggai;

2. Memadainya keanekaragaman

hayati dan sumberdaya alam;

3. Adanya struktur organisasi DLH;

4. Adanya laboratorium lingkungan;

5. Adanya jejaring kerjasama dengan

pihak lain (Perguruan Tinggi,

Lembaga Penelitian);

6. Jumlah penduduk Kabupaten

Banggai;

7. Adanya program dan kegiatan

pengelolaan lingkungan yang rutin

(sosialisasi, pemantauan,

pengawasan, monev).

Peluang:

1. Adanya LSM lingkungan hidup

dan masyarakat pemerhati

lingkungan;

2. Berkembangnya teknologi

pengelolaan lingkungan;

3. Adanya penyelenggaraan diklat

pengelolaan lingkungan hidup

yang intensif dari KLH dan LP

lainnya;

4. Berkembangnya pemahaman

tentang isu lingkungan;

5. Adanya peluang pendanaan dari

sumber lain;

6. Adanya peraturan perundang-

undangan bidang lingkungan

hidup;

Kelemahan:

1. Terbatasnya kualitas dan

kuantitas SDM;

2. Terbatasnya sarana dan

prasarana pengawasan;

3. Tidak sebandingnya pendanaan

dengan peningkatan

permasalahan lingkungan hidup;

4. Terbatasnya data dan informasi

sumberdaya alam dan lingkungan

hidup;

5. Belum adanya perencanaan

perlindungan dan pengelolaan LH

yang komprehensif;

6. Belum adanya PPLHD dan PPNS;

7. Belum tersedianya petunjuk

pelaksanaan perda;

8. Belum efektinya penerapan sanksi

Ancaman:

1. Makin kompleksnya isu

lingkungan global;

2. Alih fungsi lahan yang

meningkat;

3. Belum optimalnya koordinasi;

4. Rendahnya komitmen dari

penanggungjawab

kegiatan/usaha;

5. Tidak sesuainya kegiatan-

kegiatan dengan tata ruang;

6. Adanya kondisi eksisting

pencemaran dan kerusakan

lingkungan serta eksploitasi SDA;

7. Disharmoni peraturan,

perencanaan, dan pelaksanaan;

8. Belum lengkapnya peraturan

pelaksanaan perundang-



hukum lingkungan.

9. Masih kurangnya partisipasi

masyarakat dalam penanganan

persampahan.

10. Kurangnya sarana prasarana

pengelolaan persampahan

undangan bidang lingkungan

hidup;

9. Masih rendahnya partisipasi

pihak swasta untuk berinvestasi

dalampembangunan infrastruktur

bidang lingkungan hidup

Melalui metode SWOT sebagaimana dalam Tabel 3.2, maka disusun isu-isu

strategis DLH sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan

penegakan hukum;

2) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;

3) Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4) Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan;

5) Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan program;

6) Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan persampahan;

7) Optimalisasi penegakan hukum;

8) Pencarian dana dari sumber lain secara aktif;

9) Koordinasi dan kemitraan yang intensif;

10) Penyusunan produk hukum dibidang lingkungan hidup;

11) Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi.

12) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebersihan

dan persampahan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi

hak dan kesempatan generasi mendatang. Tantangan model pembangunan

berkelanjutan adalah mengembangkan pembangunan ekonomi yang tidak

menghancurkan lingkungan dan sistem sosial kemasyarakatan. Kini

tantangan yang ada adalah pembangunan ekologis yang mengharuskan

pembangunan menghasilkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik,

termasuk dilakukan kegiatan urban bio-diversity. Pada era otonomi daerah,

pemerintah daerah menjadi leading dalam pembangunan dengan

kekuasaan dan kewenangan besar dalam kehidupan ekonomi lokal.

Pembangunan berkelanjutan dan ekologis menuntut kerjasama sektor

swasta dan masyarakat untuk mereformasi produk-produk dan pendekatan

manajemen mereka, juga menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah

cara kerja agar kerjasama mereka lebih terkelola baik. Reformasi ini harus

menjamin bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah dapat

berkelanjutan dan terdistribusi merata pada generasi yang akan datang.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Banggai, maka disusun tujuan dan sasaransebagai berikut:

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani;

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

KabupatenBanggai

2. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Berikut target kinerja sasaran pada

periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai

KONDISI

AWAL

2017 2018 2019 2020 2021

LTH

LWK

Tingkat

Penghargaan

Adipura

82 83 84 85 86

NO. SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

FORMULASISASARAN

RPJMDMISI RPJMD

TUJUAN

RPJMD

Indeks Kualitas

Tutupan

Hutan/Vegetasi

ITH =

Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Tingkat

penanganan

sampah yang

dikelola secara

terpadu

Jumlah Sampah Yang Dikelola

Jumlah Produksi Sampah

(IPAx30%) +( IPUx30%) + (ITHx40%)

Indeks Kualitas

AirPIj =

Indeks Kualitas

UdaraIPU =

IPɴ02 + IPs02

2

Misi 4 :

Mewujudkan

Penyediaan

Infrastruktur

yang

Berkualitas

dan Merata

1.

Meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

dasar dan

infrastruktur

wilayah yang

berwawasan

lingkungan;

Meningkatnya

cakupan dan

kualitas

layanan

infrastruktur

yang

berwawasan

lingkungan

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

TUJUANINDIKATOR

TUJUAN

65.00 66.50 67.00

INDIKATOR KINERJA

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan

Hidup

x 100

68.60

65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

68.00

83,75 86,53 91,35 95,85 100

65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

Dimana :IPU = Indeks Pencemaran UdaraIPɴ02 = Indeks Pencemar ɴ02

IPs02 = Indeks Pencemar s02

Dimana :ITH = Indeks Tutupan HutanLTH = Luas Tutupan ber-Hutan

LWK = Luas Wilayah Kabupaten

Dimana :(Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij(Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/LijEvaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut :1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0

Pij 1,02. Tercemar ringan jika 1,0 ‹ Pij 5,03. Tercemar Sedang jika 5,0 ‹ Pij 10,04. Tercemar berat jika Pij › 10,02

)/()/(

22

RM

LijCiLijCi +



Table 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Lingkungan HidupKab. Banggai (perubahan)

NO. MISI RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

FORMULA/

RUMUS

KONDISI

AWAL INDIKATOR KINERJA

2017 2018 2019 2020 2021

1 Misi 4 :

Mewujudkan

Penyediaan

Infrastruktur

yang

Berkualitas

dan Merata

Meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

dasardan

infrastruktur

wilayah yang

berwawasan

lingkungan;

Meningkatnya

cakupan dan

kualitas layanan

infrastruktur

yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Tingkat

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

IKLH =

(IPAx30%) +

(IPUx30%) +

(ITHx40%)

65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

Persentase

Pengelolaan

Sampah

Secara

Terpadu

% 83.75 91 100 97 98



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategi

dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan

awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan

Hidup menunjukan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai

tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra

Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai

tujuan dan sasaran dengan efektif dan effisien. Dengan pendekatan yang

komprehensif, strategi juga dapaat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi yang

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai untuk mendukung

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang

dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;

b) Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;

c) Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;

d) Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan

hidup;

e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi

usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan;

f) Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian

lingkungan;

g) Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota

bersih, hijau dan teduh (Adipura);



h) Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program

sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);

i) Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;

j) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam

pelestarian lingkungan hidup;

k) Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

l) Menindaklanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan

pencemaran;

m) Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;

n) Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian

lingkungan;

o) Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi

koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh

(Adipura);

p) Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan

berbudaya lingkungan (Adiwiyata);

q) Melaksanakan penghijauan disekitar sumber air;

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Strategi

dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai yang

dilaksanakan secara lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 5.1 Strategi dan

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.



Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Target Per Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) Peningkatan

Kualitas

Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

Indeks Kualitas Udara 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

Indeks Kualitas

Tutupan

Hutan/Vegetasi

65.00 66.50 67.00 68.00 68.60

Tingkat Penghargaan

Adipura 82 83 84 85 86

Meningkatnya

Pengelolaan Persampahan

Tingkat penanganan

sampah yang dikelola secara terpadu

83.75 73.00 80.00 75.00 74.00



Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai(perubahan)

VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

MISI : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

No. Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Strategi Kebijakan Program Prioritas

1 Meningkatnya

cakupan dan

kualitas layanan infrastruktur yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatnya

Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Kualitas

ingkungan

hidupyang baik, sehat

danberkelanjutan

masih rendah

Ancaman kerusakan

lingkunganhidup oleh

berbagai aktivitas masihcukup tinggi

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan

Konservasi SDA Rendahnya kesadaran

masyarakatterhadap perlindungan dan

pelestarian

lingkungan hidup

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase

Pengelolaan

Sampah Secara

Terpadu

Tingginya jumlah

sampah yang belum

dapat ditangani

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peran serta

masyarakat dalampengelolaan

sampah

perluditingkatkan


Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mempunyai tanggung

jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketiga dengan

tujuan mengelola pengendalian lingkungan hidup. Sasaran pada misi

tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan

hidup, Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan

lingkungan hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta

dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta

Menguatnya system pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan

terintegrasi antar sector dalam pelestarian lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan

Hidup menetapkan beberapa program yang masing-masing terdiri dari

beberapa kegiatan. Program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah juncto No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-

2021diuraikan pada Tabel 6.1 Rencana Program dan KegiatanDinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.



TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGGAI

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)

2.05 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060

Mewujudkan Tata

Kelola Dinas

Lingkungan Hidup

yang baik, bersih

dan akuntable

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

Meningkatnya Tata

Kelola Dinas

Lingkungan Hidup

yang baik, bersih

dan akuntable

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

2.05.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,457,448,020 1,369,118,740 1,665,443,451 2,026,982,000 2,229,680,200 8,748,672,411

- Jumlah meterai 3000 300 400 lembar 400 lembar 200 lembar 200 lembar 200 lembar 1,400 lembar

- Jumlah meterai 6000 500 600 lembar 633 lembar 800 lembar 900 lembar 1,000 lembar 3,933 lembar

- Jumlah jaringan air 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 10 jaringan

- Jumlah jaringan listrik 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 10 jaringan

- Jumlah jaringan internet 2 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 10 jaringan

- Jumlah tenaga kebersihan 2 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 15 orang

-Jumlah alat kebersihan

dan bahan pembersih 10 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 50 jenis

2.05.01.01.10Penyediaan Alat Tulis

Kantor- Jumlah alat tulis kantor 30 30 jenis 40,000,000 30 jenis 20,000,000 30 jenis 22,000,000 30 jenis 24,200,000 30 jenis 26,620,000 150 jenis 132,820,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

-Jumlah

penggandaan/foto copy 10,000 10,000 lembar 18,500,000 12,000 lembar 3,689,400 14,000 lembar 4,875,000 14,000 lembar 5,362,000 14,000 lembar 5,898,200 64,000 lembar 38,324,600 DLH Luwuk

- Jumlah komponen listrik 120 180 buah 184 buah 200 buah 200 buah 200 buah 964 buah

-Jumlah instalasi jaringan

listrik dan tambah daya 1 unit 2 unit 1 unit unit unit 4 unit

2.05.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

- Jumlah surat kabar 1 1 terbitan 3,000,000 1 terbitan 3,500,000 1 terbitan 3,850,000 1 terbitan 4,235,000 1 terbitan 4,658,500 5 terbitan 19,243,500 DLH Luwuk

- Jumlah makanan 200 150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

- Jumlah minuman 150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

2.05.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

-

Jumlah pertemuan

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

17 28 kali 364,000,000 20 kali 249,713,600 25 kali 316,686,081 27 kali 348,350,000 30 kali 383,185,000 130 kali 1,661,934,681 DLH Luar Daerah

2.05.01.01.19


dan Konsultasi Dalam

Daerah

-

Jumlah pertemuan

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

30 70 kali 123,250,000 80 kali 155,200,000 100 kali 200,000,000 110 kali 220,000,000 120 kali 242,000,000 480 kali 940,450,000 DLH Kab. Banggai

- Jumlah tenaga honorer 20 30 orang 30 orang 31 orang 31 orang 31 orang 153 orang

-Jumlah petugas

keamanan1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 9 orang

2.05.01.01.21Penguatan Kelembagaan

UPTD- Jumlah UPTD - - - 2 unit 34,261,040 2 unit 50,000,000 2 unit 250,000,000 2 unit 275,000,000 2 unit 609,261,040 DLH Luwuk

2.05.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

382,845,000 269,950,000 906,945,000 997,637,000 1,097,400,700 3,654,777,700

2.05.01.02.05Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional -

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

1 1 unit 20,000,000 - unit - 2 unit 50,000,000 2 unit 55,000,000 2 unit 60,500,000 7 unit 185,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor -

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

2 2 jenis 196,020,000 4 jenis 75,000,000 4 jenis 292,500,000 4 jenis 321,750,000 4 jenis 353,925,000 18 jenis 1,239,195,000 DLH Luwuk

TUJUAN SASARAN KODE

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN,

SASARAN, PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA

SKPD

PENANGGUN

G-JAWAB

LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A A

A

Tingkat Pemanfaatan

Administrasi Perkantoran (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A

5,500,000 6,050,000 6,655,000 28,003,000 DLH Luwuk2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 4,800,000 4,998,000

182,972,370 201,269,000 221,395,900 793,491,990 DLH Luwuk2.05.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

89,698,020 98,156,700

55,000,000 60,500,000 66,550,000 278,020,000 DLH Luwuk2.05.01.01.08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor45,970,000 50,000,000

121,000,000 133,100,000 146,410,000 567,350,000 DLH Luwuk2.05.01.01.12

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

56,840,000 110,000,000

16,500,000 18,150,000 19,965,000 97,815,000 DLH Luwuk2.05.01.01.17Penyediaan Makanan dan

Minuman28,200,000 15,000,000

687,060,000 755,766,000 831,342,600 3,581,958,600 DLH Luwuk2.05.01.01.20Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran683,190,000 624,600,000

100.00

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur Dalam

Kondisi Baik (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor-

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan

3 3 jenis 81,500,000 4 jenis 86,500,000 4 jenis 95,150,000 4 jenis 104,665,000 4 jenis 115,131,500 19 jenis 482,946,500 DLH Luwuk

- Jumlah meja kerja 10 1 buah - - - - 1 buah

- Jumlah kursi kerja 40 1 buah - - - - 1 buah

2.05.01.02.11

Pengadaan

Bangunan/Sarana dan

Prasarana Pelengkap

Gedung Kantor

-

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung

gedung kantor

- - - - - 3 jenis 350,000,000 3 jenis 385,000,000 3 jenis 423,500,000 9 jenis 1,158,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

-Jumlah gedung kantor

yang dipelihara 1 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 44,000,000 1 unit 48,400,000 1 unit 53,240,000 5 unit 205,640,000 DLH Luwuk

-Jumlah kendaraan dinas

roda dua yang dipelihara 12 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 75 unit

-

Jumlah kendaraan dinas

roda empat yang

dipelihara

3 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 15 unit

-Jumlah pengurusan STNK

roda dua 15 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 75 unit

-Jumlah pengurusan STNK

roda empat3 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 15 unit

2.05.01.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

-Jumlah perlengkapan

kantor yang dipelihara 10 10 jenis 3,360,000 20 jenis 4,200,000 20 jenis 4,620,000 20 jenis 5,082,000 20 jenis 5,590,200 90 jenis 22,852,200 DLH Luwuk

2.05.01.02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

-Jumlah peralatan kantor

yang dipelihara10 10 jenis 5,000,000 10 jenis 10,250,000 15 jenis 11,275,000 15 jenis 12,400,000 15 jenis 13,640,000 65 jenis 52,565,000 DLH Luwuk

2.05.01.03. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur161,700,000 95,500,000 178,350,000 226,685,000 249,353,500 911,588,500

2.05.01.03.02Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya-

Jumlah pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

- 147 pasang 88,200,000 - pasang - 61 pasang 82,350,000 61 pasang 90,585,000 61 pasang 99,643,500 330 pasang 360,778,500 DLH Luwuk

2.05.01.03.04Pengadaan Pakaian

KORPRI-

Jumlah pengadaan

pakaian KORPRI - - - - - - - 61 lembar 30,500,000 61 lembar 33,550,000 122 lembar 64,050,000 DLH Luwuk

2.05.01.03.05

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

-

Jumlah pengadaan

pakaian khusus hari-hari

tertentu

37 147 pasang 73,500,000 193 pasang 95,500,000 131 pasang 96,000,000 131 pasang 105,600,000 131 pasang 116,160,000 733 pasang 486,760,000 DLH Luwuk

2.05.01.04. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS- - - - - -

2.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun-

Jumlah pegawai yang

purna tugas- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.04.02

Pemulangan pegawai

yang tewas dalam

melaksanakan tugas

-

Jumlah pegawai yang

tewas dalam

melaksanakan tugas

- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

166,973,000 64,640,000 92,500,000 101,750,000 111,925,000 537,788,000

2.05.01.05.01Pendidikan dan Pelatihan

Formal-

Jumlah aparatur yang

terlatih, lulus dan

bersertifikat

4 10 orang 75,000,000 10 orang 45,000,000 11 orang 60,500,000 10 orang 66,550,000 10 orang 73,205,000 51 orang 320,255,000 DLH Luwuk

2.05.01.05.02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan-

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

- 100 orang 47,805,000 - - - - - - - - 100 orang 47,805,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.05.04

Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

- Jumlah ASN yang dibina 37 147 orang 44,168,000 132 orang 19,640,000 147 orang 32,000,000 147 orang 35,200,000 147 orang 38,720,000 720 orang 169,728,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

138,803,000 138,519,000 409,153,500 450,157,000 495,172,700 1,631,805,200

2.05.01.02.10 Pengadaan Meubeleur 6,565,000 - - - - 6,565,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

50,400,000 54,000,000 59,400,000 65,340,000 71,874,000 301,014,000 DLH Luwuk

Tingkat Kepatuhan Disiplin

ASN (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Presentase ASN Purna Tugas

yang terfasilitasi sesuai

ketentuan

Persentase Peningkatan

Kapasitas Aparatur (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja

dan Keuangan (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

-

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- 3 laporan 12,040,000 3 laporan 9,614,000 3 laporan 15,000,000 3 laporan 16,500,000 3 laporan 18,150,000 15 laporan 71,304,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.02Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran-

Jumlah laporan keuangan

semesteran 2 2 laporan 13,290,000 2 laporan 15,128,000 2 laporan 16,640,800 2 laporan 18,304,000 2 laporan 20,134,400 10 laporan 83,497,200 DLH Luwuk

2.05.01.06.03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

-Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran - - - 1 laporan 10,760,000 1 laporan 11,836,000 1 laporan 13,000,000 1 laporan 14,300,000 4 laporan 49,896,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.05

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

-Jumlah dokumen

perencanaan 7 7 dokumen 113,473,000 7 dokumen 50,085,000 7 dokumen 70,093,500 7 dokumen 77,100,000 7 dokumen 84,810,000 35 dokumen 395,561,500 DLH Luwuk

2.05.01.06.06Publikasi Kinerja

Perangkat Daerah-

Jumlah kegiatan publikasi

kinerja perangkat daerah - - - 1 kali 34,220,000 3 kali 275,000,000 3 kali 302,500,000 3 kali 332,750,000 10 kali 944,470,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.06.07Penyusunan Dokumen

RKBU Perangkat Daerah - Jumlah dokumen RKBU - - - 1 dokumen 9,300,000 1 dokumen 10,230,000 1 dokumen 11,253,000 1 dokumen 12,378,300 4 dokumen 43,161,300 DLH Luwuk

2.05.01.06.09

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD)

-

Jumlah laporan

inventarisasi aset


Banggai

- - - 1 laporan 9,412,000 1 laporan 10,353,200 1 laporan 11,500,000 1 laporan 12,650,000 4 laporan 43,915,200 DLH Luwuk

2.05.01.07. Program Pengembangan

Sistem Informasi/Data- 44,026,000 65,828,000 73,110,800 80,400,000 88,440,000 351,804,800

2.05.01.07.01 Pemutakhiran Sistem

Informasi Data Base-

Jumlah informasi data

base - 1 unit 13,000,000 1 unit 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 4 unit 62,650,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.04 Penyusunan Profil

Perangkat Daerah-

Jumlah profil perangkat

daerah yang disusun - 1 buku 25,025,000 1 buku 40,000,000 1 buku 44,000,000 1 buku 48,400,000 1 buku 53,240,000 5 buku 210,665,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.06 Pemutakhiran Data

Kepegawaian-

Jumlah dokumen

kepegawaian yang

tersusun

1 1 dokumen 19,001,000 3 dokumen 12,828,000 3 dokumen 14,110,800 3 dokumen 15,500,000 3 dokumen 17,050,000 13 dokumen 78,489,800 DLH Luwuk

2.05.01.08.

Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

- - - 158,550,000 164,405,000 180,845,000 198,929,500 702,729,500

2.05.01.08.01

Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

-

Jumlah tenaga

administrasi pengadaan

barang dan jasa

- - - - - 7 orang 10,000,000 7 orang 11,000,000 7 orang 12,100,000 24 orang 33,100,000 DLH Luwuk

2.05.01.08.02

Pembinaan dan

Pengendalian

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

-

Jumlah dokumen evaluasi

perencanaan dan

pengendalian

pelaksanaan program dan

kegiatan

- - - 12 dokumen 158,550,000 12 dokumen 124,405,000 12 dokumen 136,845,000 12 dokumen 150,529,500 48 dokumen 570,329,500 DLH Luwuk

2.05.01.08.03

Penyelenggaraan

Penilaian Hasil

Pelaksanaan Kontrak

(PHO/FHO)

-Jumlah tenaga penilai

PHO/FHO - - - - - 5 orang 30,000,000 5 orang 33,000,000 5 orang 36,300,000 15 orang 99,300,000 DLH Luwuk

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan Hidup

11,616,555,300 11,731,202,000 12,510,092,249 14,245,944,000 18,622,174,400 68,725,967,949

Indeks Kualitas Air 786,925,000 522,995,500 1,132,081,500 1,245,276,000 1,369,803,600 5,057,081,600

Indeks Kualitas Udara 185,354,000 211,184,500 251,920,000 277,112,000 304,823,200 1,230,393,700

Indeks Kualitas Tutupan

Hutan/Vegetasi1,189,606,300 2,148,399,000 1,140,127,000 1,254,135,000 1,379,548,500 7,111,815,800

Tingkat Penghargaan

Adipura422,810,000 306,172,500 281,000,000 309,100,000 340,010,000 1,659,092,500

Indeks Kualitas Air 786,925,000 522,995,500 1,132,081,500 1,245,276,000 1,369,803,600 5,057,081,600

2.05.01.16.


Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

655,610,000 325,271,000 532,524,000 585,776,000 644,353,600 2,743,534,600

2.05.01.16.18 Pemantauan Kualitas Air -Jumlah dokumen

pemantauan kualitas air 1 1 dokumen 367,260,000 1 dokumen 127,450,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 220,000,000 1 dokumen 242,000,000 5 dokumen 1,156,710,000 DLH Kab. Banggai

Persentase Perencanaan dan

Pengendalian Kegiatan (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Informasi SKPD

(%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan Hidup

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

68.60

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 86.00

100.00

Persentase Upaya

Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan

Hidup (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.16.24

Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

-Jumlah dokumen

kegiatan PPSP1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 29,985,000 1 dokumen 65,000,000 1 dokumen 71,500,000 1 dokumen 78,650,000 5 dokumen 285,135,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.30

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan

Non Institusi

-

Jumlah dokumen

kegiatan penanggulangan

pencemaran sumber

pencemar institusi dan

non institusi

- - - 1 dokumen 20,240,000 1 dokumen 22,264,000 1 dokumen 24,490,000 1 dokumen 26,939,000 4 dokumen 93,933,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.06Pengelolaan B3 dan

Limbah B3-

Jumlah laporan

pengelolaan B3 dan

limbah B3

- - - 1 laporan 43,000,000 1 laporan 45,000,000 1 laporan 49,500,000 1 laporan 54,450,000 4 laporan 191,950,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.07Pengkajian Dampak

Lingkungan-

Jumlah dokumen

pengkajian dampak

lingkungan

- 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 17,475,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000 1 dokumen 24,200,000 5 dokumen 158,675,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.13Koordinasi Penyusunan

AMDAL-

Jumlah dokumen

kegiatan koordinasi

penyusunan AMDAL

1 1 dokumen 74,000,000 1 dokumen 56,150,000 1 dokumen 57,500,000 1 dokumen 63,250,000 1 dokumen 69,575,000 5 dokumen 320,475,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.09

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan

(PROPER)

-

Jumlah kegiatan/usaha

yang dilakukan penilaian

proper

6 8 perusahaan 50,760,000 10 perusahaan 11,896,000 20 perusahaan 50,760,000 20 perusahaan 55,836,000 20 perusahaan 61,419,600 78 perusahaan 230,671,600 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.17

Pembinaan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pada

Pemrakarsa

Kegiatan/Usaha

-

Jumlah pemrakarsa

kegiatan/usaha yang

dilakukan pembinaan

50 100 pemrakarsa 48,590,000 100 pemrakarsa 19,075,000 25 pemrakarsa 22,000,000 25 pemrakarsa 24,200,000 25 pemrakarsa 26,620,000 275 pemrakarsa 140,485,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.05

Koordinasi Penertiban

Kegiatan Pertambangan

Tanpa Izin (PETI)

-Jumlah laporan kegiatan

PETI - - - - - - - 1 laporan 50,000,000 1 laporan 55,000,000 1 laporan 60,500,000 3 laporan 165,500,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya


131,315,000 197,724,500 599,557,500 659,500,000 725,450,000 2,313,547,000

2.05.01.19.01

Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat

Bidang Lingkungan Hidup

-

Jumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan


150 200 orang 75,140,000 50 orang 25,910,500 200 orang 50,000,000 200 orang 55,000,000 200 orang 60,500,000 850 orang 266,550,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.06

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

-

Jumlah dokumen

SLHD/IKPLHD, RPPLH,

D3TLH yang tersusun

1 1 dokumen 56,175,000 1 dokumen 171,814,000 3 dokumen 549,557,500 2 dokumen 604,500,000 2 dokumen 664,950,000 9 dokumen 2,046,996,500 DLH Luwuk

185,354,000 211,184,500 251,920,000 277,112,000 304,823,200 1,230,393,700


Pengendalian Polusi40,000,000 22,096,000 25,000,000 27,500,000 30,250,000 144,846,000

2.05.01.20.02Pengujian Emisi Udara

Akibat Aktivitas Industri-

Jumlah kegiatan industri

yang dilakukan pengujian

emisi udara

- 10 industri 40,000,000 10 industri 22,096,000 2 industri 25,000,000 2 industri 27,500,000 2 industri 30,250,000 26 industri 144,846,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

145,354,000 76,373,500 88,000,000 96,800,000 106,480,000 513,007,500

2.05.01.16.19

Pengawasan dan

Penanggulangan Bahan

Perusak Ozon (BPO)

-

Jumlah dokumen

pengawasan dan


Perusak Ozon (BPO)


2.05.01.16.22 Gas Rumah Kaca (GRK) -

Jumlah dokumen

inventarisasi gas rumah

kaca


2.05.01.16.04

Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

-

Jumlah pelaku

kegiatan/usaha yang

dilakukan pengawasan

8 23 pelaku

usaha65,354,000 23

pelaku

usaha37,292,500 25

pelaku

usaha38,000,000 25

pelaku

usaha41,800,000 25

pelaku

usaha45,980,000 121

pelaku

usaha228,426,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17. Program Perlindungan

dan Konservasi SDA- 79,005,000 103,920,000 114,312,000 125,743,200 422,980,200


Dokumen Informasi

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

68.60


Pengendalian Polusi (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Indeks Kualitas Udara 65.00 65.50 67.00 68.00 68.60

100.00

Persentase Perlindungan

dan Konservasi SDA (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Presentase Upaya

Pengelolaan dan


Hidup (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.17.05Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim-

Jumlah peserta sosialisasi

kegiatan pengendalian

dampak perubahan iklim

- - - 100 orang 67,200,000 120 orang 73,920,000 120 orang 81,312,000 120 orang 89,443,200 460 orang 311,875,200 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.19

Peningkatan Pelayanan

Sengketa Lingkungan

Hidup

-Jumlah kasus lingkungan

yang diselesaikan- - - 10 kasus 11,805,000 15 kasus 30,000,000 15 kasus 33,000,000 15 kasus 36,300,000 55 kasus 111,105,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses



- 33,710,000 35,000,000 38,500,000 42,350,000 149,560,000

2.05.01.19.10

Identifikasi

Penanggulangan Masalah

Lingkungan

-

Jumlah lokasi kegiatan

penanggulangan masalah

lingkungan yang

diidentifikasi

- - - 6 kecamatan 33,710,000 2 kecamatan 35,000,000 2 kecamatan 38,500,000 2 kecamatan 42,350,000 12 kecamatan 149,560,000 DLH Kab. Banggai

1,189,606,300 2,148,399,000 1,140,127,000 1,254,135,000 1,379,548,500 7,111,815,800

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 75,400,000 228,822,000 251,700,000 276,870,000 832,792,000

2.05.01.16.29

Inventarisasi Kerusakan

Lingkungan Hidup pada

Pesisir Pantai dan Hutan

Mangrove

-

Jumlah lokasi kerusakan

pesisir pantai dan hutan

mangrove yang

diinventarisasi


2.05.01.16.31Pemeliharaan

Penghijauan Lingkungan-

Jumlah pohon yang

ditanam - - - 1,200 pohon 58,822,000 4,000 pohon 198,822,000 4,000 pohon 218,700,000 4,000 pohon 240,570,000 13,200 pohon 716,914,000 DLH Kab. Banggai



2.05.01.17.01

Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-

Sumber Air

-Jumlah pohon yang


2.05.01.17.06Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan-



kerusakan hutan dan

lahan


2.05.01.18. Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA102,500,000 780,936,000 334,305,000 367,735,000 404,508,500 1,989,984,500

2.05.01.18.03Rehabilitasi Hutan dan

Lahan-

Jumlah pohon yang

ditanam - - - 86,200 pohon 723,584,000 16,000 pohon 274,305,000 14,000 pohon 301,735,000 12,000 pohon 331,908,500 128,200 pohon 1,631,532,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.18.09Penanggulangan dan

Rehabilitasi Mangrove-

Jumlah pohon yang

ditanam 2,000 5,000 pohon 102,500,000 2,000 pohon 57,352,000 3,000 pohon 60,000,000 3,000 pohon 66,000,000 3,000 pohon 72,600,000 16,000 pohon 358,452,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.23.


Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

100.00 68,893,000 100.00 48,740,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 66,550,000 100.00 299,683,000

2.05.01.23.01

Pengelolaan dan


Pesisir dan Laut

-Jumlah pohon yang

ditanam - 2,000 pohon 68,893,000 2,000 pohon 48,740,000 3,000 pohon 55,000,000 4,000 pohon 60,500,000 5,000 pohon 66,550,000 16,000 pohon 299,683,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 100.00 845,297,000 100.00 50,000,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 1,010,797,000

2.05.01.16.32

Koordinasi dan Fasilitasi

Pembangunan Disektor

Kehutanan

-

Jumlah dokumen

kegiatan koordinasi dan

fasilitasi pembangunan

sektor kehutanan

- - - 3 dokumen 845,297,000 2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 55,000,000 2 dokumen 60,500,000 9 dokumen 1,010,797,000 DLH Kab. Banggai


dan Konservasi SDA


dan Konservasi SDA (%)80,000,000 16,675,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 162,875,000

100.00

Indeks Kualitas Tutupan

Hutan/Vegetasi65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60


Dokumen Informasi

Perlindungan dan


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


dan Konservasi SDA (%)100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Upaya

Pengelolaan dan


Hidup (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Persentase Pengelolaan, dan

Rehabilitasi Eksistem Pesisir

dan Laut (%)

Persentase Upaya

Pengelolaan dan


Hidup (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Meningkatnya

Upaya Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.17.08

Pengendalian dan

Pengawasan

Pemanfaatan SDA

-

Jumlah kegiatan

pengendalian dan

pengawasan

pemanfaatan SDA yang

dilakukan

- 5 kecamatan 30,000,000 - - - - - - - - 23 kecamatan 30,000,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.10

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati

dan Ekosistem

-

Jumlah dokumen

kegiatan pengelolaan

keanekaragaman hayati

- 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 16,675,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000 1 dokumen 24,200,000 5 dokumen 132,875,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan530,613,300 224,515,000 257,000,000 282,700,000 310,970,000 1,605,798,300

3.02.2.05.01.16.02Pembuatan Bibit/Benih

Tanaman Kehutanan-

Jumlah bibit/benih

tanaman kehutanan - 50,000 pohon 128,719,800 - - - - - - - - 50,000 pohon 128,719,800 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.08Pembangunan Taman

Hutan Raya (TAHURA)-

Luas TAHURA yang

terbangun- - - 20,818 Ha 184,785,000 20,818 Ha 157,000,000 20,818 Ha 172,700,000 20,818 Ha 189,970,000 20,818 Ha 704,455,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.09 Pengelolaan Hutan Kota -Luas hutan kota yang

dikelola - - - 30 Ha 39,730,000 30 Ha 100,000,000 30 Ha 110,000,000 30 Ha 121,000,000 30 Ha 370,730,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.11Unit Percontohan Usaha

Pelestarian SDA-

Jumlah UPSA yang

diserahkan kepada

masyarakat

- 1 unit 72,924,500 - - - - - - - - 1 unit 72,924,500 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.35 Penghijauan Lingkungan -Jumlah penanaman

penghijauan lingkungan - 4,400 pohon 180,232,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 180,232,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.46Penanaman di Areal

Konservasi-

Jumlah penanaman

diareal konservasi- 4,400 pohon 76,684,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 76,684,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.49Penanggulangan Abrasi

Pantai- Jumlah Bibit Penghijauan - 2,100 pohon 72,053,000 - - - - - - - - 2,100 pohon 72,053,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses



407,600,000 - - - - 407,600,000

2.05.01.19.02Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan-

Jumlah papan informasi

lingkungan yang dibuat- 23 buah 407,600,000 - - - - - - - - 23 buah 407,600,000 DLH Kab. Banggai

422,810,000 306,172,500 281,000,000 309,100,000 340,010,000 1,659,092,500

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

92,445,000 215,300,000 190,000,000 209,000,000 229,900,000 936,645,000

2.05.01.16.01Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura-

Jumlah dokumen

penilaian Kota

Sehat/Adipura


2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses



330,365,000 90,872,500 91,000,000 100,100,000 110,110,000 722,447,500

2.05.01.19.07Sosialisasi Program

Sekolah Adiwiyata-

Jumlah sekolah peserta

program adiwiyata 10 5 sekolah 330,365,000 5 sekolah 90,872,500 8 sekolah 91,000,000 8 sekolah 100,100,000 8 sekolah 110,110,000 34 sekolah 722,447,500 DLH Kab. Banggai

Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

9,031,860,000 8,542,450,500 9,704,963,749 11,160,321,000 15,227,989,100 53,667,584,349

2.05.01.15.


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

9,031,860,000 8,542,450,500 9,704,963,749 11,160,321,000 15,227,989,100 53,667,584,349

2.05.01.15.01

Penyusunan Kebijakan

Manajemen Pengelolaan

Sampah

-

Jumlah produk hukum

pengelolaan

persampahan yang

tersusun

- 1 perda/

perbub48,760,000 1

perda/

perbub71,629,000 2

perda/

perbub67,650,000 2

perda/

perbub74,415,000 2

perda/

perbub81,856,500 8

perda/

perbub344,310,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.02

Penyediaan Prasarana

dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

-

Jumlah prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan yang

diadakan

- 30 unit 1,094,000,000 130 unit 523,500,000 200 unit 1,303,983,100 200 unit 1,631,406,000 200 unit 3,845,832,600 760 unit 8,398,721,700 DLH Kab. Banggai

Persentase Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (%)100.00 100.00


Kualitas dan Akses Informasi

SDA dan LH (%)

100.00 100.00

86.00

Persentase Upaya

Pengelolaan dan


Hidup (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tingkat Penghargaan Adipura 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00

100.00

Persentase Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan (%)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Tingkat Penanganan Sampah

Yang Dikelola Secara

Terpadu

83.75 73.00 80.00 75.00 74.00 74.00


Dokumen Informasi

Perlindungan dan


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.15.04

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan

-

Jumlah kendaraan

operasional pengangkut

sampah yang dipelihara

- 50 unit 3,268,740,000 50 unit 2,390,087,000 50 unit 2,623,330,649 50 unit 3,173,500,000 50 unit 3,808,200,000 250 unit 15,263,857,649 DLH Luwuk

2.05.01.15.06Bimbingan Teknis

Persampahan-

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimtek - - - 150 orang 80,060,000 50 orang 30,000,000 50 orang 33,000,000 50 orang 36,300,000 300 orang 179,360,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.07

Peningkatan Kemampuan

Aparat Pengelolaan

Persampahan

-

Jumlah aparat

pengelolaan

persampahan

150 329 orang 4,268,600,000 326 orang 5,161,418,000 337 orang 5,300,000,000 337 orang 5,830,000,000 337 orang 6,996,000,000 1,666 orang 27,556,018,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.11

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Persampahan

-


pengelolaan

persampahan

- 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.13Inventarisasi Potensi

Retribusi Persampahan-

Jumlah Potensi Retribusi

Persampahan - - - 1,000 KK 31,745,000 1,000 KK 30,000,000 1,000 KK 33,000,000 1,000 KK 36,300,000 4,000 KK 131,045,000 DLH Luwuk

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060



TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI (perubahan)

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)

2.05 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan

yang baik, bersih

dan melayani

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Kabupaten

Banggai

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

2.05.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,457,448,020 1,369,118,740 1,665,443,451 2,026,982,000 2,229,680,200 8,748,672,411

300 400 lembar 400 lembar

500 600 lembar 633 lembar

2 2 jaringan 2 jaringan



2 3 orang 3 orang

10 10 jenis 10 jenis

2.05.01.01.10Penyediaan Alat Tulis

Kantor-

Jumlah jenis ATK yang

dipergunakan 30 30 jenis 40,000,000 30 jenis 20,000,000 30 jenis 22,000,000 30 jenis 24,200,000 30 jenis 26,620,000 150 jenis 132,820,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

-Jumlah barang cetakan

dan penggandaan 10,000 10,000 lembar 18,500,000 12,000 lembar 3,689,400 14,000 lembar 4,875,000 14,000 lembar 5,362,000 14,000 lembar 5,898,200 64,000 lembar 38,324,600 DLH Luwuk

120 180 buah 184 buah

Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan yang

diadakan

1 unit 2 unit

2.05.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

-

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

1 1 terbitan 3,000,000 1 terbitan 3,500,000 1 terbitan 3,850,000 1 terbitan 4,235,000 1 terbitan 4,658,500 5 terbitan 19,243,500 DLH Luwuk

200 150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

2.05.01.01.18


dan Konsultasi Keluar

Daerah

-Jumlah perjalanan dinas

keluar daerah17 28 kali 364,000,000 20 kali 249,713,600 25 kali 316,686,081 27 kali 348,350,000 30 kali 383,185,000 130 kali 1,661,934,681 DLH Luar Daerah

2.05.01.01.19


dan Konsultasi Dalam

Daerah

-Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah30 70 kali 123,250,000 80 kali 155,200,000 100 kali 200,000,000 110 kali 220,000,000 120 kali 242,000,000 480 kali 940,450,000 DLH Kab. Banggai

20 30 orang 30 orang

1 orang 2 orang

2.05.01.01.21Penguatan Kelembagaan

UPTD- Jumlah pengujian sampel - - - 2 unit 34,261,040 9 Sampel 50,000,000 9 Sampel 250,000,000 9 Sampel 275,000,000 9 Sampel 609,261,040 DLH Luwuk

2.05.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

382,845,000 269,950,000 906,945,000 997,637,000 1,097,400,700 3,654,777,700

2.05.01.02.05Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional -

Jumlah kendaraan dinas

yang diadakan1 1 unit 20,000,000 - unit - 2 unit 50,000,000 2 unit 55,000,000 2 unit 60,500,000 7 unit 185,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor -

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

2 2 jenis 196,020,000 4 jenis 75,000,000 4 jenis 292,500,000 4 jenis 321,750,000 4 jenis 353,925,000 18 jenis 1,239,195,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor-

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan


Luwuk

Sarana dan Prasarana yang

layak fungsi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

orang 831,342,600 33 orang 3,581,958,600 DLHorang 687,060,000 33 orang 755,766,000 33 2.05.01.01.20Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran-

Jumlah tenaga honorer

dan petugas keamanan 683,190,000 624,600,000 33

200 buah110,000,000 200 buah 121,000,000 200 buah

Luwuk15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 97,815,000 DLH2.05.01.01.17Penyediaan Makanan dan

Minuman-

Jumlah makanan dan

minuman28,200,000

133,100,000 200

Luwuk

2.05.01.01.12

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- 56,840,000

orang 60,500,000 5 orang 66,550,000 15 45,970,000 50,000,000 5 orang 55,000,000 5

567,350,000 DLH Luwukbuah 146,410,000

793,491,990 DLH Luwuk

2.05.01.01.08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor-

Jumlah petugas

kebersihan

Rekening 201,269,000 3 Rekening 221,395,900 3 89,698,020 98,156,700 3 Rekening 182,972,370 3

orang 278,020,000 DLH

28,003,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

-Jumlah rekening yang

dibayarkan

Surat 6,050,000 2,000 Surat 6,655,000 6,000 4,800,000 4,998,000 2,000 Surat 5,500,000 2,000

Rekening

2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat -

Jumlah surat yang

diproses/diagenda

A

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A

Surat

(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A A

TUJUAN SASARAN KODEPROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN,

SASARAN PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA

SKPD

PENANGGUN

G-JAWAB

LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET



10 1 buah - - - - 1 buah

40 1 buah - - - - 1 buah

2.05.01.02.11

Pengadaan

Bangunan/Sarana dan

Prasarana Pelengkap

Gedung Kantor

-

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung

gedung kantor yang

diadakan

- - - - - 3 jenis 350,000,000 3 jenis 385,000,000 3 jenis 423,500,000 9 jenis 1,158,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

-Jumlah gedung kantor

yang dipelihara 1 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 44,000,000 1 unit 48,400,000 1 unit 53,240,000 5 unit 205,640,000 DLH Luwuk





2.05.01.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

-

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara


2.05.01.02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

-Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara10 10 jenis 5,000,000 10 jenis 10,250,000 15 jenis 11,275,000 15 jenis 12,400,000 15 jenis 13,640,000 65 jenis 52,565,000 DLH Luwuk


Disiplin Aparatur161,700,000 95,500,000 178,350,000 226,685,000 249,353,500 911,588,500

2.05.01.03.02Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya-

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapannya

yang diadakan

- 147 pasang 88,200,000 - pasang - 61 pasang 82,350,000 61 pasang 90,585,000 61 pasang 99,643,500 330 pasang 360,778,500 DLH Luwuk

2.05.01.03.04Pengadaan Pakaian

KORPRI-

Jumlah pakaian KORPRI

yang diadakan- - - - - - - 61 lembar 30,500,000 61 lembar 33,550,000 122 lembar 64,050,000 DLH Luwuk

2.05.01.03.05

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

-

Jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu yang

diadakan

37 147 pasang 73,500,000 193 pasang 95,500,000 131 pasang 96,000,000 131 pasang 105,600,000 131 pasang 116,160,000 733 pasang 486,760,000 DLH Luwuk

2.05.01.04. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS- - - - - -

2.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun-

Jumlah pegawai yang

pensiun- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.04.02

Pemulangan pegawai

yang tewas dalam

melaksanakan tugas

-

Jumlah pegawai yang

tewas dalam

melaksanakan tugas

- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

166,973,000 64,640,000 92,500,000 101,750,000 111,925,000 537,788,000

2.05.01.05.01Pendidikan dan Pelatihan

Formal-

Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat formal4 10 orang 75,000,000 10 orang 45,000,000 11 orang 60,500,000 10 orang 66,550,000 10 orang 73,205,000 51 orang 320,255,000 DLH Luwuk

2.05.01.05.02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan- Jumlah peserta sosialisasi - 100 orang 47,805,000 - - - - - - - - 100 orang 47,805,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.05.04

Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

- Jumlah ASN yang dibina 37 147 orang 44,168,000 132 orang 19,640,000 147 orang 32,000,000 147 orang 35,200,000 147 orang 38,720,000 720 orang 169,728,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

138,803,000 138,519,000 409,153,500 450,157,000 495,172,700 1,631,805,200

2.05.01.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

-

Jumlah laporan realisasi

keuangan semesteran

yang tepat waktu

- 3 laporan 12,040,000 3 laporan 9,614,000 3 laporan 15,000,000 3 laporan 16,500,000 3 laporan 18,150,000 15 laporan 71,304,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.02Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran-

Jumlah laporan realisasi

keuangan semesteran

yang tepat waktu

2 2 laporan 13,290,000 2 laporan 15,128,000 2 laporan 16,640,800 2 laporan 18,304,000 2 laporan 20,134,400 10 laporan 83,497,200 DLH Luwuk

2.05.01.06.03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

-

Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran yang

tepat waktu


2.05.01.06.05

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

-

Jumlah dokumen RENJA,

RKA, DPA, RKPA, DPPA

dan LKPJ PD


100.00

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja

dan Keuangan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00


Kepatuhan Disiplin Aparatur



Aparatur

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Kepatuhan Disiplin Aparatur100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

59,400,000 65,340,000 71,874,000 301,014,000 DLH Luwuk

DLH Luwuk

2.05.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

-

Jumlah kendaraan roda

empat dan roda dua yang

dipelihara

50,400,000 54,000,000

6,565,000 - - - - 6,565,000 2.05.01.02.10 Pengadaan Meubeleur -Jumlah meubelair yang

diadakan



2.05.01.06.06Publikasi Kinerja

Perangkat Daerah-

Jumlah kegiatan publikasi

kinerja perangkat daerah - - - 1 kali 34,220,000 3 kali 275,000,000 3 kali 302,500,000 3 kali 332,750,000 10 kali 944,470,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.06.07Penyusunan Dokumen

RKBU Perangkat Daerah - Jumlah dokumen RKBU - - - 1 dokumen 9,300,000 1 dokumen 10,230,000 1 dokumen 11,253,000 1 dokumen 12,378,300 4 dokumen 43,161,300 DLH Luwuk

2.05.01.06.09

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset


Banggai (OPD)

-

Jumlah laporan

inventarisasi aset


Banggai


2.05.01.07. Program Pengembangan

Sistem Informasi/Data- 44,026,000 65,828,000 73,110,800 80,400,000 88,440,000 351,804,800

2.05.01.07.01 Pemutakhiran Sistem

Informasi Data Base-

Jumlah informasi data

base - 1 unit 13,000,000 1 unit 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 4 unit 62,650,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.04 Penyusunan Profil

Perangkat Daerah-

Jumlah profil perangkat

daerah yang disusun - 1 buku 25,025,000 1 buku 40,000,000 1 buku 44,000,000 1 buku 48,400,000 1 buku 53,240,000 5 buku 210,665,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.06 Pemutakhiran Data

Kepegawaian-

Jumlah dokumen

kepegawaian yang

tersusun


2.05.01.08.

Program Perencanaan



- - - 158,550,000 164,405,000 180,845,000 198,929,500 702,729,500

2.05.01.08.01

Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

-

Jumlah tenaga

administrasi pengadaan

barang dan jasa

- - - - - 7 orang 10,000,000 7 orang 11,000,000 7 orang 12,100,000 24 orang 33,100,000 DLH Luwuk

2.05.01.08.02

Pembinaan dan

Pengendalian

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

-

Jumlah dokumen evaluasi

perencanaan dan

pengendalian

pelaksanaan program dan

kegiatan

- - - 12 dokumen 158,550,000 12 dokumen 124,405,000 12 dokumen 136,845,000 12 dokumen 150,529,500 48 dokumen 570,329,500 DLH Luwuk

2.05.01.08.03

Penyelenggaraan

Penilaian Hasil

Pelaksanaan Kontrak

(PHO/FHO)

-Jumlah tenaga penilai

PHO/FHO - - - - - 5 orang 30,000,000 5 orang 33,000,000 5 orang 36,300,000 15 orang 99,300,000 DLH Luwuk

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan Hidup

11,968,315,300 12,015,213,500 12,860,092,249 14,630,944,000 19,045,674,400 70,520,239,449

- Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup2,584,695,300 3,145,751,500 2,760,128,500 3,036,123,000 3,339,735,300 14,866,433,600

- Persentase Pengelolaan

Sampah Secara Terpadu83.75 9,383,620,000 73.00 8,869,462,000 100.00 10,099,963,749 100.00 11,594,821,000 100.00 15,705,939,100 100.00 55,653,805,849

407,260,000 65.50 157,435,000 67.00 265,000,000 68.00 291,500,000 68.60 320,650,000 68.60 1,441,845,000

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

407,260,000 157,435,000 265,000,000 291,500,000 320,650,000 1,441,845,000

2.05.01.16.18 Pemantauan Kualitas Air -Persentase pemenuhan

kualitas air sungai1 1 dokumen 367,260,000 1 dokumen 127,450,000 80 % 200,000,000 80 % 220,000,000 80 % 242,000,000 80 % 1,156,710,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.24

Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

-

Persentase rumah yang

telah memiliki fasilitas

sanitasi dasar

1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 29,985,000 70 % 65,000,000 70 % 71,500,000 70 % 78,650,000 70 % 285,135,000 DLH Kab. Banggai

120,000,000 81,417,000 97,264,000 106,990,000 117,689,000 523,360,000


Pengendalian Polusi40,000,000 22,096,000 25,000,000 27,500,000 30,250,000 144,846,000

2.05.01.20.02Pengujian Emisi Udara

Akibat Aktivitas Industri-

Persentase lokasi yang

diukur udara ambien- 10 industri 40,000,000 10 industri 22,096,000 80 % 25,000,000 80 % 27,500,000 80 % 30,250,000 80 % 144,846,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

80,000,000 59,321,000 72,264,000 79,490,000 87,439,000 378,514,000

2.05.01.16.19

Pengawasan dan


Perusak Ozon (BPO)

-

Persentase pelaku usaha

yang menggunakan atau

menghasilkan BPO

1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 17,060,000 60 % 25,000,000 60 % 27,500,000 60 % 30,250,000 60 % 139,810,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.22 Gas Rumah Kaca (GRK) -Jumlah dokumen gas

rumah kaca yang disusun1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 22,021,000 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 27,500,000 1 dokumen 30,250,000 5 dokumen 144,771,000 DLH Kab. Banggai

Persentase Perencanaan



100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase pengembangan

Informasi SKPD100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hidup65.00


Kualitas Air Baik100.00 100.00 100.00

68.60

Meningkatnya

Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

Tingkat Kualitas Lingkungan

Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60

100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

100.00


Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



2.05.01.16.30

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan

Non Institusi

-

Presentase sumber

pencemar pada institusi

dan non institusi

- - - 1 dokumen 20,240,000 60 % 22,264,000 60 % 24,490,000 60 % 26,939,000 60 % 93,933,000 DLH Kab. Banggai

1,189,606,300 2,148,399,000 1,140,127,000 1,254,135,000 1,379,548,500 7,111,815,800

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 75,400,000 228,822,000 251,700,000 276,870,000 832,792,000

2.05.01.16.29

Inventarisasi Kerusakan

Lingkungan Hidup pada

Pesisir Pantai dan Hutan

Mangrove

-

Jumlah lokasi kerusakan

pesisir pantai dan hutan

mangrove yang

diinventarisasi


2.05.01.16.31Pemeliharaan

Penghijauan Lingkungan-

Luas areal penghijauan

yang ditanami- - - 1,200 pohon 58,822,000 6,59 Ha 198,822,000 6,59 Ha 218,700,000 6,59 Ha 240,570,000 6,59 Ha 716,914,000 DLH Kab. Banggai



2.05.01.17.01

Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-

Sumber Air

-Jumlah pohon yang


2.05.01.17.06Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan-



kerusakan hutan dan

lahan


2.05.01.18. Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA102,500,000 780,936,000 334,305,000 367,735,000 404,508,500 1,989,984,500

2.05.01.18.03Rehabilitasi Hutan dan

Lahan-

Luas kawasan hutan dan

lahan yang ditanami - - - 86,200 pohon 723,584,000 72 Ha 274,305,000 72 Ha 301,735,000 72 Ha 331,908,500 72 Ha 1,631,532,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.18.09Penanggulangan dan

Rehabilitasi Mangrove-

Luas lahan mangrove

yang ditanami 2,000 5,000 pohon 102,500,000 2,000 pohon 57,352,000 2 Ha 60,000,000 2 Ha 66,000,000 2 Ha 72,600,000 2 Ha 358,452,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.23.



Pesisir dan Laut

100.00 68,893,000 100.00 48,740,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 66,550,000 100.00 299,683,000

2.05.01.23.01

Pengelolaan dan


Pesisir dan Laut

-Jumlah pohon yang

ditanam - 2,000 pohon 68,893,000 2,000 pohon 48,740,000 3,000 pohon 55,000,000 4,000 pohon 60,500,000 5,000 pohon 66,550,000 16,000 pohon 299,683,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 100.00 845,297,000 100.00 50,000,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 1,010,797,000

2.05.01.16.25

Koordinasi dan Fasilitasi

Pembangunan Disektor

Kehutanan

-

Jumlah urusan bidang

kehutanan yang

dikoordinasikan

- - - 3 dokumen 845,297,000 2 Urusan 50,000,000 2 Urusan 55,000,000 2 Urusan 60,500,000 9 Urusan 1,010,797,000 DLH Kab. Banggai


dan Konservasi SDA80,000,000 16,675,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 162,875,000

2.05.01.17.08

Pengendalian dan

Pengawasan

Pemanfaatan SDA

-

Jumlah kegiatan

pengendalian dan

pengawasan

pemanfaatan SDA yang

dilakukan

- 5 kecamatan 30,000,000 - - - - - - - - 23 kecamatan 30,000,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.10

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati

dan Ekosistem

-Jumlah jenis flora dan

fauna - 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 16,675,000 23 Jenis 20,000,000 23 Jenis 22,000,000 23 Jenis 24,200,000 23 Jenis 132,875,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan530,613,300 224,515,000 257,000,000 282,700,000 310,970,000 1,605,798,300

3.02.2.05.01.16.02Pembuatan Bibit/Benih

Tanaman Kehutanan-

Jumlah bibit/benih

tanaman kehutanan - 50,000 pohon 128,719,800 - - - - - - - - 50,000 pohon 128,719,800 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.08Pembangunan Taman

Hutan Raya (TAHURA)-

Luas TAHURA yang

terbangun- - - 20,818 Ha 184,785,000 20,818 Ha 157,000,000 20,818 Ha 172,700,000 20,818 Ha 189,970,000 20,818 Ha 704,455,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.09 Pengelolaan Hutan Kota -Luas lokasi yang

diidentifikasi- - - 30 Ha 39,730,000 197 Ha 100,000,000 197 Ha 110,000,000 197 Ha 121,000,000 197 Ha 370,730,000 DLH Kab. Banggai

Persentase Luas Tutupan

Hutan100.00 100.00

100.00


Hutan


Hutan


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

68.60


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60



3.02.2.05.01.16.11Unit Percontohan Usaha

Pelestarian SDA-

Jumlah UPSA yang

diserahkan kepada

masyarakat

- 1 unit 72,924,500 - - - - - - - - 1 unit 72,924,500 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.35 Penghijauan Lingkungan -Jumlah penanaman

penghijauan lingkungan - 4,400 pohon 180,232,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 180,232,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.46Penanaman di Areal

Konservasi-

Jumlah penanaman

diareal konservasi- 4,400 pohon 76,684,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 76,684,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.49Penanggulangan Abrasi

Pantai- Jumlah Bibit Penghijauan - 2,100 pohon 72,053,000 - - - - - - - - 2,100 pohon 72,053,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses



407,600,000 - - - - 407,600,000

2.05.01.19.02Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan-

Jumlah papan informasi

lingkungan yang dibuat- 23 buah 407,600,000 - - - - - - - - 23 buah 407,600,000 DLH Kab. Banggai

867,829,000 758,500,500 1,257,737,500 1,383,498,000 1,521,847,800 5,789,412,800

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

406,149,000 357,188,500 428,260,000 471,086,000 518,194,600 2,180,878,100

2.05.01.16.01Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura-

Jumlah titik pantau

adipura yang dinilai2 1 dokumen 92,445,000 1 dokumen 215,300,000 28 Titik 190,000,000 28 Titik 209,000,000 28 Titik 229,900,000 28 Titik 936,645,000 DLH Luwuk

2.05.01.16.04

Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

-

Jumlah pelaku usaha

yang taat aturan bidang

lingkungan hidup

8 23 pelaku

usaha65,354,000 23

pelaku

usaha37,292,500 25

pelaku

usaha38,000,000 25

pelaku

usaha41,800,000 25

pelaku

usaha45,980,000 121

pelaku

usaha228,426,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.05

Koordinasi Penertiban

Kegiatan Pertambangan

Tanpa Izin (PETI)

-Jumlah laporan kegiatan

PETI - - - - - - - 1 laporan 50,000,000 1 laporan 55,000,000 1 laporan 60,500,000 3 laporan 165,500,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.07Pengkajian Dampak

Lingkungan-

Jumlah rekomendasi ijin

lingkungan yang

dikeluarkan

- 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 17,475,000 30 Rekomen

dasi20,000,000 30

Rekomen

dasi22,000,000 30

Rekomen

dasi24,200,000 30

Rekomen

dasi158,675,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.09

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan

(PROPER)

-

Presentase perusahaan

yang dinilai pengelolaan

lingkungannya

6 8 perusahaan 50,760,000 10 perusahaan 11,896,000 100 % 50,760,000 100 % 55,836,000 100 % 61,419,600 100 % 230,671,600 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.13Koordinasi Penyusunan

AMDAL-

Jumlah koordinasi

penyusunan rekomendasi

ijin lingkungan yang

dilaksanakan

1 1 dokumen 74,000,000 1 dokumen 56,150,000 6 Kali 57,500,000 6 Kali 63,250,000 6 Kali 69,575,000 6 Kali 320,475,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.17

Pembinaan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pada

Pemrakarsa

Kegiatan/Usaha

-

Jumlah pemrakarsa

kegiatan/usaha yang

dilakukan pembinaan

50 100 pemrakarsa 48,590,000 100 pemrakarsa 19,075,000 25 pemrakarsa 22,000,000 25 pemrakarsa 24,200,000 25 pemrakarsa 26,620,000 275 pemrakarsa 140,485,000 DLH Kab. Banggai



2.05.01.17.05Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim-



dampak perubahan iklim


2.05.01.17.19

Peningkatan Pelayanan

Sengketa Lingkungan

Hidup

-Jumlah pengaduan kasus

yang diselesaikan- - - 10 kasus 11,805,000 15 kasus 30,000,000 15 kasus 33,000,000 15 kasus 36,300,000 55 kasus 111,105,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses



461,680,000 322,307,000 725,557,500 798,100,000 877,910,000 3,185,554,500

2.05.01.19.01

Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat

Bidang Lingkungan Hidup

-

Jumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan


150 200 orang 75,140,000 50 orang 25,910,500 200 orang 50,000,000 200 orang 55,000,000 200 orang 60,500,000 850 orang 266,550,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.06

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

-

Jumlah dokumen

SLHD/IKPLHD, RPPLH,

D3TLH yang tersusun

1 1 dokumen 56,175,000 1 dokumen 171,814,000 3 dokumen 549,557,500 2 dokumen 604,500,000 2 dokumen 664,950,000 9 dokumen 2,046,996,500 DLH Luwuk

2.05.01.19.07Sosialisasi Program

Sekolah Adiwiyata-

Jumlah sekolah peserta

program adiwiyata 10 5 sekolah 330,365,000 5 sekolah 90,872,500 8 sekolah 91,000,000 8 sekolah 100,100,000 8 sekolah 110,110,000 34 sekolah 722,447,500 DLH Kab. Banggai

100.00

Persentase Pelaku Usaha

yang Memenuhi Ketentuan


Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00




Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00

68.60




Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60


Hutan100.00 100.00



2.05.01.19.10

Identifikasi

Penanggulangan Masalah

Lingkungan

-

Jumlah lokasi kegiatan

penanggulangan masalah

lingkungan yang

diidentifikasi


9,383,620,000 8,869,462,000 10,099,963,749 11,594,821,000 15,705,939,100 55,653,805,849

2.05.01.15.


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

351,760,000 284,011,500 350,000,000 385,000,000 423,500,000 1,794,271,500

2.05.01.15.11


Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Persampahan

- Jumlah peserta sosialisasi - 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

9,031,860,000 8,542,450,500 9,704,963,749 11,160,321,000 15,227,989,100 53,667,584,349

2.05.01.15.01

Penyusunan Kebijakan

Manajemen Pengelolaan

Sampah

-

Jumlah produk hukum

pengelolaan

persampahan yang

tersusun

- 1 perda/

perbub48,760,000 1

perda/

perbub71,629,000 2

perda/

perbub67,650,000 2

perda/

perbub74,415,000 2

perda/

perbub81,856,500 8

perda/

perbub344,310,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.02

Penyediaan Prasarana

dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

-

Jumlah sarana

persampahan yang

diadakan

- 30 unit 1,094,000,000 130 unit 523,500,000 200 unit 1,303,983,100 200 unit 1,631,406,000 200 unit 3,845,832,600 760 unit 8,398,721,700 DLH Kab. Banggai

2.05.01.15.04

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan

-

Jumlah sarana yang

dioperasionalkan dan

dilakukan pemeliharaan

- 50 unit 3,268,740,000 50 unit 2,390,087,000 50 unit 2,623,330,649 50 unit 3,173,500,000 50 unit 3,808,200,000 250 unit 15,263,857,649 DLH Luwuk

2.05.01.15.06Bimbingan Teknis

Persampahan-

Jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

teknis

- - - 150 orang 80,060,000 50 orang 30,000,000 50 orang 33,000,000 50 orang 36,300,000 300 orang 179,360,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.07

Peningkatan Kemampuan

Aparat Pengelolaan

Persampahan

-Jumlah aparat

pengelolaan sampah 150 329 orang 4,268,600,000 326 orang 5,161,418,000 337 orang 5,300,000,000 337 orang 5,830,000,000 337 orang 6,996,000,000 1,666 orang 27,556,018,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.11


Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Persampahan

-


pengelolaan

persampahan

- 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.13Inventarisasi Potensi

Retribusi Persampahan-

Jumlah potensi retribusi

yang diinventarisasi - - - 1,000 KK 31,745,000 1,000 KK 30,000,000 1,000 KK 33,000,000 1,000 KK 36,300,000 4,000 KK 131,045,000 DLH Luwuk

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 43,000,000 45,000,000 49,500,000 54,450,000 191,950,000

2.05.01.16.06Pengelolaan B3 dan

Limbah B3-

Jumlah pelaku usaha

penghasil limbah B3- - - 1 laporan 43,000,000 88

Pelaku

Usaha45,000,000 88

Pelaku

Usaha49,500,000 88

Pelaku

Usaha54,450,000 88

Pelaku

Usaha191,950,000 DLH Kab. Banggai

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060

100.00

Persentase Penanganan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Penanganan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Persentase Pengurangan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Pengelolaan

Sampah Secara Terpadu83.75 73.00 100.00 100.00 100.00



BAB VII

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD tujuan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, adalah

Tujuan;

1) Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan;

2) Mengelola pengendalian lingkungan hidup

Sasarannya;

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

2) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

3) Menguatnya system pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan

terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan

permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih,

persampahan serta pengendalian banjir

Strateginya;

1) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

2) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

4) Memperkuat system pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan

terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup

5) Meningkatkan kualitas dan fasilitas dasar perumahan

Indikator kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud

ditampilkan dalam Tabel 7.1.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidupyang Mendukung

Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO. Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada

akhir Periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Indeks Kualitas Air 0.00% 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 68.60

2 Indeks Kualitas

Udara 0.00% 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 68.60

3

Indeks Kualitas

Tutupan

Hutan/Vegetasi

0.00% 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 68.60

4 Tingkat Penghargaan

Adipura 0% 82 83 84 85 86 82

5

Tingkat penanganan

sampah yang

dikelola secara

terpadu

0% 83.75 73.00 80.00 75.00 74.00 83.75

6 Nilai Akuntabilitas

Kinerja C C B BB A A A



Tabel 7.2 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mendukung

Tujuan dan Sasaran RPJMD(perubahan)

NO. INDIKATOR

Kondisi

Kinerja

pada awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir

Periode

RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup 0.00 65.00 66.50 67.00 68.00 68.60 68.60

2

Persentase

Pengelolaan

Sampah Secara

Terpadu

0.00% 83.75 91 100 97 98 100

3 Nilai Akuntabilitas

Kinerja 0.00 C B BB A A A



BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 merupakan salah

satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat

daerah dan pembangunan daerah yang dituangkan dalam program dan

kegiatan yang akan dicapai pada periode 5 tahun. Perubahan pada Rencana

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini dalam

implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan perangkat daerah yang pada akhirnya dapat mendukung

terwujudnya tujuan utama daerah yakni mengembangkan infrastruktur dasar

dan kewilayahan serta mengelola pengendalian lingkungan hidup disusun

berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun2016-2021 serta

memperhatikan perkembangan isu lingkungan hidup terkini, termasuk

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah diharapkan adanya

perubahan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana

program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas,

akuntabilitas, dan efisiensi kinerja baik dari segi fisik maupun

penganggarannya. Apabila dikemudia hari ternyata ada perubahan situasi

internal maupun ekternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat

signifikan atau terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta

ketidaksesuain skenario dari dokumen perencanaan induk daerah yang

berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini maka akan

dilakukan evaluasi penyesuaian sebagaimana mestinya.

Luwuk, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGGAI

MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si NIP. 19710506 199603 1 004

Documents

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggaiesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 12. 1. · kelemahan) dan ekseternal (peluang dan tantangan) terkait Lembaga