Digital Repository Universitas Jember JURNAL MAJELIS

JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi

Jumal Majelis, Edisi 01, Januari2019 1SSN: 2085-486

PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Khairul Fahmi | Hubungan Kekuasaan Presiden Dan Partai PolitikDalam Pembentukan Kabinet

hamdi Taufik | Peran Presiden Dalam Memegang Kekuasaan Pengelolaan Beni Kunia Illahi | Keuangan Negara Sebagai Bagian Dari Kekuasaan Pemerintahan

Charles Simabura 1 Meneguhkan Pancasila Sebagai Fondasi Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

Yuliandri | Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ari Wirya Dinata Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Fadli Ramadhani | Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Di Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Feri Amsari | Konstitusionalitas Kebijakan Hukum Terbuka Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Agus Riewanto Rekonstruksi Hukum Penguatan Posisi Wakil Presiden

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Bayu Dswi Anggono Peranan Presiden Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Oce Madril Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan

Refly Harun Tafsir Konstitusi Masa Jabatan Wakil Presiden

ESadan Pengkajian ais erecsyawarasan Rikyat Republik ndonesia

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id


DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi

III Pengantar

VII Sepatah Kata

IX Sambutan

Hubungan Kekuasaan Presiden Dan Partai Politik Dalam Pembentukan Kabinet - Khairul Fahmi

11 Peran Presiden Dalam Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Bagian Dari Kekuasaan Pemerintahan - Ilhamdi Taufik, Beni Kurnia Illahi

25 Meneguhkan Pancasila Sebagai Fondasi Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia - Charles Simabura

39 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia - Yuliandri, Ari Wirya Dinata

57 Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Di Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - Fadli Ramadhani

71 Konstitusionalitas Kebijakan Hukum Terbuka Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden - Feri Amsari

83 Rekonstruksi Hukum Penguatan Posisi Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia - Agus Riewanto

103 Peranan Presiden Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang - Bayu Dwi Anggono

113 Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan - Oce Madril

123 Tafsir Konstitusi Masa Jabatan Wakil Presiden - Refly Harun

131 Daftar Penulis




PERANAN PRESIDEN DALAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

Bayu Dwi Anggono

Abstrak

Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya dilakukan penataan peratu ran perundang-undangan. Melilat ke belakang Presiden sebelum-sebelumnya juga memiliki

niatan serupa. Menarik dibalhas bagaimana kewenangan Presiden melakukan penataan turan perundang-undangai, dan strategi seperti apakah yang dapat efektif

nIengatasi permasalalan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Presiden sebagai kepala pemerin tahan bertanggung jawab untuk memastikan hukum yang dibentuknya dan jajarannya yaitu Men teri, LPNK, Badan Hukum Negara dan Pemerin tahan Daerah memiliki daya laku dan daya guna. Selain belum terlembagakan, evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia juga belum memiliki model baku (mekanisme dan metode) yang didesain secara sistematis. Untuk itu kebijakan penataan peraturan perundang-undangan oleh Presiden sudah seharusnya diarahkan kepada tindakan 1telakukan evaluasi (executive review) secara rutin dengan model yang ditentukan terlebih dalhulu.

Kata Kunci: Presiden, Penataan, Peraturan Perundang-undangan

PENDAHULUAN peraturan di tingkat daerah. Lebih lanjut Presiden memerintahkan para

Presiden Republik Indonesia Joko menterinya memangkas 100 regulasi Widodo saat berpidato pada acara penghambat investasi setiap bulan Rapat Kerja Pemerintah yang dihadiri Bupati dan Walikota se Indonesia pada melakukan hal serupa. Maret 2018 menyatakan pentingnya dilakukan reformasi

dan meminta pemerintah daerah juga

Niatan Presiden Joko Widodo

untuk melakukan penataan peraturan- perundang-undangan bukan ini saja dilakukan, sebelumnya di

awal

regulasi atau

perundang-penataan undangan.2 Menurut Presiden saat ini masih ada 42.000 regulasi yang menghambat kemudahan investasi. Paket Reformasi Hukum Jilid I yang8 Sebagian besar aturan

peraturan kali

2017 Presiden meluncurkan

itu berupa salah satunya berisikan penataan

jr iimu Perundangund.ungan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan oistitus (Puskapsi) Takultas Hukuin Universilas Jeniber pas. om, "Jokowi Targetkan Seliap Menteri Pangkas 100 Aturan Penghambat Investasi Per Bulan ", https://nasional.

t .cOn/read/2018/03/28/15 165951/jokowi-targetk.an-setiap-menteri-pangk.as-100-aturan-penghambat-investasi-per iakses 19November 2018

103




104 Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari

2019

ini peraturan perundang-undangan

Penataan regulasi

yang regulasi.

untuk

dilakukan oleh Presider Republi menyelesaikan banyaknya untuk Republik dibahas Indonesia menarik

dan dikaji lebih lanjut, utamanua tumpang tindih,

regulasi tidak jelas kegunaan

yang manfaatnya,

bahkan saling bertentangan. Melalui Per

erihal bagaimana wenangan dan

ini diharapkan batas kewenangan Presiden until

penataan regulasi melakukan penataan

peraturan perundang-undangan yang

bermasalah ini segera ditata kembali

Per

peraturan Isu selanjutnya erundang-undangan.

dan dievaluasi sehingga regulasi adalah strategi penataan peraturan

seperti perundang-undangan

yang tidak perlu dapat dihapuskan,

sehingga jelas mana regulasi yang apakah yang dapat efektif menga

benar dan mana regulasi yang sudah permasalahan

peraturan perundano

tidak

ng-

sesuai dengan kehidupan undangan di Indonesia.

sekarang Melihat ke belakang

maka PEMBAHASAN

penataan regulasi

kebijakan bukan hanya

dilakukan Presiden

Joko Widodo, Presiden

sebelumnya juga melakukan dengan

berbagai cara. Beberapa kebijakan

vang terkait dengan penataan regulasi sistem presidensil dapat disimpulkan

A. Kewenangan Perundang- undangan Presiden

sebelum

Menurut Miriam Budiarjo Dalam

beberapa kewenangan Presiden yang

biasa dirumuskan dalam UUD yaitu: dilakukan di era Presiden

yang sebelumnya diantaranya

TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 Pertama, kewenangan yang bersifat

Peninjauan Kembali Produk-produk eksekutif

Legislatif Negara Diluar Produk pemerintahan berdasarkan UUD (to

MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 3 Tahun 2006 Paket Kebijakan atau untuk mengatur kepentingan

Perbaikan Iklim Investasi, Inpres umum atau publik (to regulate public

Nomor 6 Tahun 2007 Kebijakan untuk

Percepatan Pembangunan Sektor Riil Dalam sistem pemisahan kekuasaan

dan Pemberdayaan UMKM, Master (separation of power), kewenangan

Plan Percepatan

Pembangunan 2011-2025.

adalah

atau menyelenggarakan

govern based on the constitution). Kedua,

kewenangan yang bersifat legislatif

affair based on the law and the constitution).

dan Perluasan untuk mengatur ini dianggap ada di

Ekonomi Indonesia tangan lembaga perwakilan, bukan

di tangan eksekutif. Jika lembaga

penataan eksekutif merasa perlu mengaru Berbagai kebijakan

s laniy a dari l'aket Relor13si Hukum lilid Il adalah Perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarak.t Meiangun yasd aman di ingkungan. Konmpas.Con. "Reformasi lHukum Jilid IL, dari Penataan Aturan hingga bane ukun,hip://nas1onal kompas com/read/2017/01/17/19334601/reformasi.hukum.jilid.ii.dari.penataarn.atura

fvanluan.hukum, diakse 10 Novensber 2018

11»kumntine Com, "Ini 3Agonda Paket Reformasi Hukum Tahap 1", 1/ ww.huk unuiline.t om/berita/bax a/1t587e0tdbObea8/ ini-3-agend.a-paket-retormasi-hukum-jilha-i,

vEnir 701H

liakses 11




Peranan Presiden Dalam Penataan Peraturan | 105 Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

maka kewenangan mengatur di saat ini di akui di Indonesia yang adalah: tangan eksekutif itu bersifat derivatif

dari kewenangan legislatif." Ketiga,

bersifat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis

rangka Permusyawaratan Rakyat, Undang-

Dasar

Tahun kewenangan

judisial yang

dalam pemulihan keadilan

dengan putusan pengadilan, yaitu untuk

yang terkait Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),

mengurangi hukuman, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; memberikan pengampunan, ataupun

menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Keempat, kewenangan yang bersifat diplomatik, perhubungan dengan negara lain atau 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor subjek hukum internasional lainnya 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dalam konteks hubungan luar negeri. Peraturaan Kelima,

dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Selain itu terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebutkan dalam Pasal yaitu menjalankan

kewenangan yang bersifat

mengangkat

Perundang-undangan yaitu peraturan yang ditetapkan oleh

Rakyat, adminstratifuntuk dan memberhentikan orang dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan jabatan- jabatan-jabatan administrasi negara. Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Keenam, kewenangan dalam bidang Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, keamanan, yakni untuk mengatur Bank Indonesia, Menteri, badan, polisi dan angkatan bersenjata, lembaga, atau komisi yang setingkat

Majelis Permusyawaratan

jabatan kenegaraan dan Perwakilan Daerah, Mahkamah

polisi

menyelenggarakan pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

Untuk

dibentuk dengan Undang- yang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,

perang,

mengetahui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kewenangan mengatur kepentingan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, umum atau publik seperti apakah Kepala Desa atau yang setingkat. yang dimiliki oleh Presiden maka acuannya adalah dengan melihat peraturan

jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia dan jenis untuk membentuknya. Peraturan

peraturan

Pada dasarnya semua jenis perundang-undangan

tidak menjadi kewenangan Presiden

perundang-undangan perundang-undangan yang menjadi apakah yang menjadi kewenangan kewenangan Presiden adalah Undang- Presiden untuk membentuknya. Jenis Undang/Perpu, Peraturan Penmerintah peraturaan perundang-undangan (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres).

riam Budardjo, 2009, Dasar-Dasar Imu Politik, (Jakarta: Gramedia P'ustaka Utama,2009), hln. 297 7) Ibid B) Pas asal7 ayaf (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P'eraturan Perundang-undangan.




108 Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari 2019

intern penyelenggaraan urusan pemerintahan kontrol bersifat ekstern. Kontrolin oleh penerintah daerah dan

perwakilan rakyat daerah menurut asas itu dilakukan oleh disini diartikan bahwa pengawasan dewan

suatu badan

ktural ofonomi dan tugas pembantuan dengan yang secara organisatoris/strukto prinsip otonomi seluas-luasnya dalam masih termasuk dalam lingktin.

Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Pemerintah sendiri. Bentuk kon ntrol Republik Indonesia sebagaimana dimaksud semacam ini dapat digolongkan dalam Undang-LUndang Dnsar Negara dalam jenis teknis-administratif built-in control

ata Jenis

u Republik ndonesia hhun 195.

badan/pejabat masuk kriteria cabang

disebut pula kontrol yang kedua adalah kontrol vang bersifat eksternal yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung

Semua yang kekuasan

eksekutif dibawah Presiden ini dapat peraturan perundang-

undangan. Kewenangan membentuk bersumber

melalui

(judicial control) dalam hal terjadinya persengketaan atau perkara dengan pihak Pemerintah.18

Dalam

membentuk badan-badan peradilan ini pada dasarnya pada 2 (dua) kewenangan yaitu atribusi kewenangan atau delegasi konteks pengawasan kewenangan. Atribusi kewenangan atas pembentukan adalah pemberian

peraturan maka perundang-undangan kewenangan

membentuk peraturan perundang- oleh

teori intern dan eksterm pengawasan

tersebut diwujudkan bentuk executive review dan judicial

undangan yang diberikan dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada review. Executive review merupakan

suatulembaganegara/pemerintahan. adalah

kewenangan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementaraitujudicial review merupakan

Delegasi kewenangan pelimpahan kewenangan membentuk

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang kewenangan mengevaluasi peraturan undangan yang lebih tinggi kepada

peraturan perundang-undangan yang perundang-undangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (khusus untuk UU) atau Mahkamah Agung lebih rendah."

(khusus perundang peraturan undangan di bawah UU), dimana

kedua mekanisme ini dapat berujung pembatalan

C. Kewenangan Presiden Melakukan Penataan Peraturan Perundang-undangan di Lingkup pada Kekuasan Eksekutif

peraturan

perundang-undangan. Dalam konteks pengawasan

Secara teoritis jenis pengawasan

atau kontrol ini dapat dibedakan melalui mekanisme judicial review

atas kontrol yang bersifat intern dan (dalam hal ini MA dan MK) telan

peraturan perundang-undangan

1o) Ihid, hiin. 55

17) 1bid, him. 56 Pustaka Sutra

Widodo Ekäthahjana. PengujiaPeraturanPerundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia, Jakarta: 2008), hlm. 41




PerararePrestdet ularme Pereataat Peratturg 9 Peraemshaeg-lindangara De Banaht Limdarsg-LUmdarng

diatur dalam Pasai 24A avat (1) oleh MA dilaksanakan secara tidak dan Pasal 24C avat (1) UUD 1945. terbuka. sehingga pemerintah tidak

sedangkan untuk pengawasan melalui mengetahui secara pasti tahapan mekanisme eremtte retietr belum dan proses pengujian yang sedang

dilakukan oleh MA. Tidak adanya diatur dalam LUD 1945 maupun

Namun demikian

Fresiden untuk memerintahkan para tindakan gelar persidangan maka para pihak

termasuk pemerintah juga tidak dapat

menteri kepala LPNK Badan Hukum memberikan argumentasi secara

egara maupun Pemerintah Daerah terbuka untuk mempertahankan

membernahi

telah

De

regulasi vang peraturan perundang-undangan yang

dibentuknva. dibentuknva diperkenankan karena kualitas hukum baru

iapat diketahui setelah hukum itu D. Strategi Penataan Peraturan

diterapkan. Hukum vang buruk akan

elanirkan akibat-akibat buruk dan

Perundang-Undangan Oleh

Presiden

mukum vang baik akan melahirkan

akibat-akibat vang baik untuk itu Salah satu permasalahan dalam

pembentuknva wajib mengetahui manajemen pembentukan peraturan

perundang- perundang-undangan di Indonesia

belum terlembagakannya

sifatnva evaluasi oleh pembentuk terhadap perundang-undangan

dibawah yang telah dibentuknya sendiri

dampak peraturan undangan vang dibentuknva.

Sesuai

adalah

dengan pengawasan peraturan perundang-

undangan Cndang-Undang meialui mekanisme

i reier di MA mempunyai

peraturan

utamanya (executive review). Padahal Manfaat

dilakukannya erecutive review adalah

kecerbatasan yaitu pengujian oleh MA untuk: () Mewujudkan manajemen

dilakukan secara pasif, dalam arti M1A pembentukan peraturan perundang-

tidak bisa aktif (atas inisiatif sendiri undangan yang lebih baik; (ii) Hasil

menginformasikan

apakah tujuan dibentuknya suatu

perundang-undangan

juga

tanpa adanya permohonan dari evaluasi akan

KeompOk masyarakat atau perorangan

arga negara)

peraturan perundang-undangan

di telah tercapai, sekaligus peraturan

telah memeriksa semua

tercapai, sekaligus

bawah Lndang-Undang yang telah mengenai manfaat dan dampak dari

diundangkar, melainkan

Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang

oleh MA baru bisa dilaksanakan setelah undangan.

Informasi yang diperoleh

adanya permohonan dari pihak-pihak dari hasil evaluasi akan menjadi

dari hasil evaluasi akan menjadi

yarg keberatan atas berlakunya

suatu bahan yang sangat diperlukandalam

bahan yang sangat diperlukan dalam

proses perencanaan

berikutnya; dan

perundang-undangan

dibawah UU. Selain itu kelemahan (iii)

Konsekuensi terjadinya hubungan

ainnya adalah Proses pengujian antara hukum dan perubahan

sostal,

antara hukum dan perubahan

sosial, peraturan

ole MA berbeda dengan praktik maka untuk

sistem

mempertahankan

berlaku maka untuk yang

pengujian di MK. Proses pengujian koherensi

sistem yang berlaku




110 Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari 2019

Mengingat kondisi peraturan-peraturan yang lama punperlu disesuaikan dengan yang baru.

Evaluasitersebutmaka Kebijakan penataa

peraturan peraturan perundang- yang dilakukan sendiri

rundang-undangan Indonesia bisa yang ada

di dilakukan melalui undangan oleh pembentuk sudah dikenal luas

sejak lama di dunia internasional dengan aneka pola, model, metode dan

tindakan: pertan mengemban sistem evaluasi ex post

diundangkan) peraturan yang

dengan diperkenalkannya penilaian ex ante (sebelum peraturan

(pasca terhadap ada secara

peraturan stok berbeda- pendekatan yang

beda disesuaikan kondisi peraturan paralel perundang-undangan di masing

diundangkan). evaluasi

Kedua, masing negara. Adapun di Indonesia evaluasi struktur

perundang- undangan yang ada dilakukan dengan pihak yang terkena dampak, melibatkan tinjauan

kegiatan peraturan peraturan perundang-undangan selama ini lebih banyak dilakukan pada isu peraturan perundang-undangan tertentu dan

mengingat kebutuhan

bukan pada keseluruhan peraturan terhadap desain dan implementasi perundang-undangan secara rutin. Selain belum terlembagakan,

peraturan di Indonesia

tujuan, termasuk penentuan prioritas sebaiknya harus terjadwal rutin untuk menilai semua

peraturan perundang-undangan yang signifikan secara sistematis dari waktu ke waktu, meningkatkan konsistensi

Ketiga, evaluasi perundang-

juga yaitu

evaluasi

undangan menghadapi tantangan ketiadaan model baku (mekanisme dan metode) evaluasi peraturan dan koherensi persediaan regulasi, perundang-undangan yang didesain dan mengurangi beban regulasi yang

dan

secara sistematis. Apa yang dilakukan tidak perlu. selama ini dalam konteks evaluasi

perundang-undangan KESIMPULAN peraturan masih sebatas uji coba (trial error), menemukan metode yang sesuai 1. Berbagai dan tepat dengan kebutuhan. Tidak adanya tools evaluasi peraturan perundang-undangan yang sistematis mengakibatkan hasil dari evaluasi peraturan perundang-undangan tidak akan berkontribusi signifikan dalam menilai apakah peraturan perundang undangan diterinma oleh masyarakat, dapat dilaksanakan dan berdaya guna sehingga dapat dipertahankan atau perlu dilakukan perbaikan atau diganti dengan kebijakan yang baru.

kebijakan perundang-undangan

penataan

peraturan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dapat dilakukan mengingat Presiden

dan badan/ pejabat pemerintanat dalamlingkup kekuasaaneksekutit

juga memiliki kewenangan untuk

membentuk peraturan perundang

undangan berdasarkan

kewenangan atribusi dan delegas Mengingat memiliki kewenangan

mengatur maka Presiden yang




Peranan Presiden Dalanm Penataan Peraturan 111 Perundang-Undangan Di Bauwah Undang-Undang

sistem pemerintahan

bertindak baku (mekanisme dan metode)

peraturan perundang- undangan yang didesain secara

sistematis. Untuk itu kebijakan

penataan peraturan perundang- undangan oleh Presiden sudah

seharusnya diarahkan kepada

melakukan

menurut

Presidensial sebagai evaluasi

kepala pemerintahan tertinggi ikut bertanggung jawab untuk

hukum memastikan yang dibentuk jajarannya yaitu Menteri, LPNK, Badan Hukum Negara dan Pemerintahan Daerah memiliki tindakan evaluasi

daya laku dan daya guna yang baik bagi Masyarakat;

2. Evaluasi

(executive pembentuk peraturan terhadap peraturan sendiri melalui metode

ditentukan sebelumnya.

review) secara rutin

dibentuknya yang

peraturan perundang- undangan yang dilakukan sendiri oleh pembentuk sudah dikenal luas sejak lama di dunia internasional

dengan aneka pola, model, metode

dan pendekatan yang berbeda- beda, namun tidak demikian

yang

dengan di Indonesia.

belum Selain

terlembagakan, evaluasi

perundang-undangan di Indonesia juga menghadapi tantangan yaitu ketiadaan model

peraturan




MPR RI




Documents

Digital Repository Universitas Jember JURNAL MAJELIS