perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Kajian... · penangkapan yang tidak diberikan secara langsung karena kasus tertangkap tangan, jangka waktu penangkapan dan penahanan yang sesuai,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user


commit to user

K

(TEL

TE

Melengk

dalam I

KAJIAN PEM

DAL

LAAH STU

RHADAP U

T

DAN UNDA

TEN

kapi Sebagi

Ilmu Hukum

U

MENUHAN

LAM PROSE

UDI KASUS

UNDANG-U

ENTANG P

ANG-UNDA

NTANG PE

Penu

Disusun d

ian Persyar

m Pada Fak

NIM

FAKU

UNIVERSITA

SU

N PERLIND

ES BERAC

NOMOR 9

UNDANG N

PENGADIL

ANG NOM

ERLINDUN

ulisan Huku

(Skripsi)

dan Diajuka

atan guna M

kultas Huku

Surakarta

Oleh:

Fatimah

M. E000712

ULTAS HUK

AS SEBELA

URAKARTA

2011

DUNGAN H

CARA PIDA

91/PID.SUS

NOMOR 3 T

LAN ANAK

MOR 23 TAH

NGAN ANAK

um

an untuk

Memperoleh

um Universi

27

KUM

AS MARET

A

HAK ANAK

ANA

/2010/PN.SK

TAHUN 199

K

HUN 2002

K)

h Derajat S

tas Sebelas

T

K

KA

97

arjana

Maret


commit to user


commit to user

ii


commit to user


commit to user

iii


commit to user


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : FATIMAH

NIM : E0007127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KAJIAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES

BERACARA PIDANA (TELAAH STUDI KASUS NOMOR

91/PID.SUS/2010/PN.SKA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3

TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang

saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 Maret 2011

Yang membuat pernyataan

FATIMAH

NIM. E0007127


commit to user


commit to user

v

ABSTRAK

FATIMAH, E0007127, KAJIAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES BERACARA PIDANA (TELAAH STUDI KASUS NOMOR 91/PID.SUS/2010/PN.SKA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2011.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai bentuk perlindungan hak anak dalam proses beracara pidana di dalam kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA, serta untuk mengetahui secara jelas keharusan pemenuhan hak anak dalam kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, untuk menemukan bentuk pemenuhan hak anak dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska dan keharusan pemenuhan hak anak dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa bentuk pemenuhan hak anak dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska yaitu proses penyidikan yang meminta pertimbangan BAPAS, surat perintah penangkapan yang tidak diberikan secara langsung karena kasus tertangkap tangan, jangka waktu penangkapan dan penahanan yang sesuai, alasan penangkapan dan penahanan yang telah disebutkan dalam surat perintah penangkapan atau penahanan, pemberitahuan akan hak untuk memperoleh bantuan hukum, proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara tertutup dengan Hakim tunggal, pembacaan putusan dengan sidang terbuka untuk umum, dan penjatuhan pidana penjara yang tidak lebih dari satu perdua ancaman pidana untuk orang dewasa. Sedangkan keharusan pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pertimbangan dari BAPAS seharusnya dilakukan dari awal proses penyidikan, alasan penangkapan dan penahanan seharusnya mempertimbangkan kepentingan anak, proses penangkapan dan penahanan haruslah mementingkan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak, petugas BAPAS seharusnya membacakan hasil laporan penelitiannya dalam persidangan, adanya alternatif pidana yang lebih baik untuk terdakwa, proses beracara pidana seharusnya sesuai dengan prinsip dan tujuan perlindungan anak, keharusan pemenuhan hak anak lebih ditekankan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kata Kunci : Pemenuhan, Perlindungan Hak Anak


commit to user


commit to user

vi

ABSTRACT

Fatimah, E0007127, STUDY MEETING THE PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN CRIMINAL proceedings (review 91/PID.SUS/2010/PN.SKA CASE STUDY ON THE NUMBER OF LAW NUMBER 3 OF 1997 ON CHILDREN AND THE COURTS OF LAW NUMBER 23 OF 2002 ON PROTECTION CHILDREN). Law Faculty of Sebelas Maret University.

The writing of this law is clearly aimed to find out about other types of children's rights protection in criminal proceedings in case No. 91/PID.SUS/2010/PN.SKA, and to know clearly the fulfillment of child rights imperative in the case of No. 91/PID.SUS / 2010/PN.SKA according to Law No. 3 / 1997 on Juvenile Court and Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. Research is research that is perskriptif normative law, to find form in the case of fulfillment of children's rights and obligation fulfillment 91/PID.SUS/2010/PN.Ska number of children's rights in case 91/PID.SUS/2010/PN.Ska numbers according to Law No. 3 / 1997 on Juvenile Court and Law Number 23 Year 2002 on Child Protection.

Types and sources of legal materials research is the primary law materials and secondary legal materials. Data collection techniques used were the identification of the contents or literature study. Data analysis performed using deductive logic.

Based on the results of research and discussion of the resulting conclusion, that the shape of the fulfillment of child rights in the case 91/PID.SUS/2010/PN.Ska number of processes requesting consideration BAPAS investigation, arrest warrants are not given directly because cases caught red-handed, with a term arrest and detention are appropriate, the reason for arrest and detention that have been mentioned in the warrant of arrest or detention, a notification of their rights to obtain legal assistance, the examination process conducted in a closed trial by a single judge, reading the verdict in the trial open to the public, and the imposition of criminal imprisonment of not more than one half of criminal threat to adults. While the mandatory compliance with the rights of children under Juvenile Court Act and the Child Protection Act is a consideration of BAPAS should be done from the beginning of the investigation, the reason for arrest and detention should consider the interests of the child, the process of arrest and detention should be concerned with physical needs, spiritual and social development , BAPAS officer should read the results of his research report at trial, a better alternative to criminal defendants, criminal proceedings should be in accordance with the principles and goals of child protection, mandatory fulfillment of child rights is emphasized in order to reach the desired destination. Keywords: Compliance, Protection of Rights of the Child


commit to user


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang

telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan hukum ini serta

dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul

“KAJIAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES

BERACARA PIDANA (TELAAH STUDI KASUS NOMOR

91/PID.SUS/2010/PN.SKA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3

TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)” dapat

Penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini

tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non materiil yang

diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberi dukungan, semangat, doa, saran dan kritik serta sarana dan prasarana

bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan

segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp.Kj (K) selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara

sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan

selama menjalankan penulisan hukum sehingga mempermudah penulis

untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Muhammad Rustamaji, SH., M.H. selaku Dosen Hukum Acara

Pidana dan pembimbing II yang telah berbagi ilmu, memberikan masukan,

kemudahan dan semangat serta mengajarkan penulis akan ketelitian,

kesabaran sampai terselesaikanya penulisan hukum ini.


commit to user


commit to user

viii

5. Ibu Siti Warsini, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademis, yang telah

memberikan nasehat, motivasi dan ilmu yang berguna bagi penulis selama

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

6. Ibu Th.Kussunaryatun, S.H.,M.H. dan Bapak Hendra Baju Broto K.,S.H.,

selaku Dosen Pembimbing Magang dan Pembimbing Institusi Mitra, yang

telah memberikan pengarahan dan pembinaan dalam Kegiatan Magang

Mahasiswa sebagai acuan penulis dalam mengerjakan penulisan hukum.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan dibidang ilmu hukum

kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan

hukum (skripsi) ini dan semoga dapat segera penulis amalkan.

8. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Mama, atas segala nasihat, cinta kasih,

semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta tak lupa doa yang

begitu besar dan tanpa henti yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih

apapun, sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan

di dalam hidup dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan hukum ini yang juga bertujuan untuk membahagiakan mereka

berdua.

9. Adik-adikku tercinta Annisa, Muhammad dan Abdurahman yang selalu

ada untuk memberi doa, semangat dan menghibur penulis ketika penulis

mengalami kejenuhan, semangat sekolahnya ya supaya dapat

membahagiakan mama dan ayah serta memperoleh segala hal yang kalian

inginkan.

10. Calon suamiku yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, nasehat,

semangat, doa dan juga mendorong penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan hukum ini dengan baik, menjadi tempat curahan keluh kesah

selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini dan juga terima kasih

pengertiannya yang setia menunggu penulis sampai menyelesaikan

penulisan hukum ini.


commit to user


commit to user

ix

11. Calon keluargaku, mama dan kakak-kakak yang telah membantu doa

supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat

waktu.

12. Alm abah,atas doa yang tak kunjung henti sampai beliau menutup mata,

berharap dapat melihat calon mantunya sarjana dan menikah dengan

anaknya, tapi sayang hal tersebut tidak dapat saya wujudkan, terima kasih

doanya bah, saya janji akan mewujudkan keinginan abah dan dapat

mewujudkan keinginan abah untuk menjadi seorang sarjana yang

bermanfaat.

13. Teman-teman kepimping Hage, Rini dan Dian yang telah setia selama 4

tahun dalam suka dan duka bersama-sama menjalani perkuliahan, teman

menggila bersama, teman pelipur lara, teman senasib seperjuangan selama

kuliah, ayoo cepetan selesaiin skripsinya jadi cepet lulus.

14. Temen-temen seperjuangan skripsi Lina, Shinta dan Luris yang selalu

bersama-sama memberikan info, dan semangatnya selama ini.

15. Temen-temen angkatan 07 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima

kasih atas bantuannya selama menjalani perkuliahan bersama.

16. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu baik moril maupun materiil dalam Penulisan Hukum ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa

penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya

saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat

diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak

menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Surakarta, 17 Maret 2011

Penulis


commit to user


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.……………………………………………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.………………………… ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………………... iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………… iv

ABSTRAK……………………………………………………………….. v

ABSTRACT……………………………………………………………… vi

KATA PENGANTAR.…………………………………………………… vii

DAFTAR ISI.…………………………………………………………….. x

DAFTAR TABEL.……………………………………………………….. xii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………… xiii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………. xiv

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………. 1

A. Latar Belakang Masalah…….……………………… 1

B. Perumusan Masalah.……………………………….. 6

C. Tujuan Penelitian.………………………………….. 7

D. Manfaat Penelitian….……………………….……… 8

E. Metode Penelitian…….…………………………...... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ...…………………… 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA…………………………………. 15

A. Kerangka Teori………………………………………. 15

1. Tinjauan Umum tentang Anak dan Kenakalan Anak.. 15

a. Definisi Anak...................................................... 15

b. Definisi Kenakalan Anak.................................... 16

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak…. 25

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak…………… 25


commit to user


commit to user

xi

b. Perlindungan Hak Anak di Indonesia…………. 28

3. Tinjauan Umum tentang Beracara Pidana……….… 30

B. Kerangka Pemikiran…..…………………………… 35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……… 37

A. Hasil Penelitian…………………………………… 37

1. Deskripsi Kasus………………………………….. 37

2. Penangkapan……………………………………... 38

3. Penahanan……………………………………….. 39

4. Keterangan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)…… 39

5. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum………………… 40

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum………………… 40

7. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim…………….. 43

8. Putusan………………………………………….. 49

B Pembahasan…………………………………….... 50

1. Bentuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak di

dalam Proses Beracara Pidana Pada Kasus Nomor

91/PID.SUS/2010/PN.SKA……………………… 50

2. Keharusan Pemenuhan Hak Anak dalam Kasus

Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak….….. 62

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan…………………………………………. 89

B. Saran……………………………………………... 93 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


commit to user


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

Tabel I. Bentuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak di dalam Proses

Beracara Pidana Pada Kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA…52

Tabel II. Keharusan Pemenuhan Hak Anak dalam Kasus

Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak……………………66

Tabel III. Keharusan Pemenuhan Hak Anak dalam Kasus

Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak………………..67


commit to user


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran………………………………………… 35


commit to user


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Laporan Penelitian BAPAS Surakarta.

Lampiran II Berita Acara Persidangan No. 91/PID.SUS/2010/PN.Ska.

Lampiran III Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta

Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska


commit to user

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pemimpin masa depan. Siapapun yang berbicara tentang

masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Menyiapkan

Indonesia ke depan, tidak cukup jika hanya berbicara soal income per capita,

pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu yang

paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat

dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan

ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat

perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan,

pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan

yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara.

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan, anak adalah

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Persoalan

tersisihnya rasa keadilan dalam masyarakat kita, khususnya yang berkaitan

dengan anak, memang selalu muncul ke permukaan dengan jenis dan pelaku yang

berbeda. Namun, substansinya tetap sama, yakni negara belum mempunyai sikap

yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan

dan diskriminasi.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak,disebutkan, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak

lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan : a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;


commit to user

2

c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan,

dan f. Perlakuan salah lainnya. Orangtua, keluarga dan masyarakat

bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai

dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraaan perlindungan anak, negara

dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan

sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18

tahun. Dalam melakukan pembinaan,pengembangan dan perlindungan anak, juga

perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi

sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Di Indonesia lebih dari sepuluh tahun berlalu sejak pemerintah

memutuskan untuk mengakui Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), tetapi secara

mengejutkan sejumlah besar anak masih kehilangan hak-hak mereka. Akibat

kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh

karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai

bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum, seperti pencurian,

perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena

mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki

(http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp).

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut

akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

Tetapi karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat

pembedaan sehingga dirumuskanlah yang dinamakan sidang anak, sebagaimana

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sidang anak ini berbeda

dengan sidang dewasa. Proses hukum acara dan hukuman yang dijatuhkan,

kemudian bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada si anak serta perlakuan

ketika dia menjalani masa pidananya selaku anak didik di lembaga

permasyarakatan. UU Nomor 3 Tahun 1997 juga menentukan jenis tindak pidana


commit to user

3

serta tindak pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan

lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan perlakuan

atau treatment tertentu kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus

kejahatan. Undang-Undang Pengadilan Anak, dapat dikemukakan merupakan

perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai

peradilan khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum atau children in

conflict with law (M. Joni & Zulchaina, 1999:74).

Dalam hal lain, keberadaan Pengadilan Anak saat ini masih dalam lingkup

Peradilan Umum, jadi bukan merupakan suatu pengadilan khusus. Hal ini

tentunya berpengaruh terhadap cara penanganan terhadap kasus anak karena para

petugas peradilan yang ada di dalam Peradilan Anak belum sepenuhnya memiliki

perspektif anak. Lain halnya apabila Pengadilan Anak merupakan suatu

pengadilan khusus, maka tentunya pihak-pihak yang terlibat tentunya adalah

orang-orang yang berdedikasi penuh atas anak serta memiliki perspektif anak.

Data yang diperoleh oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, terdapat

suatu fakta yang mencengangkan,lebih dari 90% kasus pidana anak yang

disidik,dijatuhi pidana oleh hakim(http://www.pemantauperadilan.com). Padahal

hakim mempunyai tiga kemungkinan, yaitu mengembalikan kepada orang tua,

menyerahkan kepada pemerintah atau dikembalikan kepada pemerintah atau

dijadikan anak negara. Dari data tersebut terlihat bahwa pilihan untuk

mengembalikan anak kepada orang tua, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh

hakim.

Secara normatif, apabila seorang anak dimasukkan ke dalam penjara maka

anak tersebut akan mendapatkan pendidikan, latihan kerja dan keterampilan.

Tetapi secara faktual hal tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik. Berbagai

laporan penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga universitas maupun lembaga

penelitian lain juga telah mempertegas keadaan lembaga pemasyarakatan anak

sehubungan dengan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan serta

pelatihan. Fenomena ini perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah karena hal ini

berkaitan dengan masa depan si anak sebagai generasi penerus bangsa.


commit to user

4

Pada tahun 2009 menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

Republik Indonesia yang ke-64, anak-anak Indonesia mendapatkan kado

istimewa. Sebanyak 10 anak Tangerang, yang biasa bekerja sebagai tukang semir

sepatu setelah jam sekolah, ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Bandara

Soekarno-Hatta, dengan tuduhan melanggar Pasal 303 KUHP, yakni tentang

perjudian.

Menurut pengakuan kesepuluh anak tersebut, mereka sedang bermain

sejenis permainan tradisional yang oleh masyarakat sekitar diberi nama “macan

buram”, permainan tebak-tebakan menggunakan koin. Kadangkala permainan ini

juga menggunakan hadiah uang bagi yang tebakannya tepat atas gambar koin

yang muncul. Inilah alasan polis menetapkan permainan tersebut sebagai tindak

perjudian.masih menurut keterangan anak-anak kepada Tim Penasehat Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, mereka juga heran mengapa ada

uang di tengah permainan mereka, padahal mereka merasa belum memperoleh

uang dari menyemir sepatu hari itu, tidak pernah ada yang mencari tahu dari mana

uang tersebut. Bagi polisi, hal itu tetap merupakan judi dan uang menjadi barang

bukti.

Sepuluh anak tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi Mapolres Metro

Bandara Soekarno-Hatta, diinterogasi dengan penuh bentakan dan kalimat-kalimat

yang tidak layak disampaikan kepada seorang anak. Di tengah terik matahari yang

sudah mulai tergelincir ke arah barat, kesepuluh anak tersebut dibawa ke

lapangan rumput dekat Mapolres, kemudian diminta terlentang berjejer beralas

rumput selama lebih dari 30 menit.

Dalam rangka penyidikan, anak-anak tetap ditahan di Mapolres tanpa

memberitahu orangtua mereka, tanpa mencarikan pengacara. Setelah dua hari

menginap di Mapolres, esoknya anak-anak malang ini dititipkan di Lembaga

Pemasyarakatan Tangerang. Dan sekali lagi, polisi tidak memberitahu orangtua

anak-anak tersebut, sampai para orangtua mencari-cari dengan penuh rasa

khawatir. Selama 29 hari anak-anak berada di Lapas Tangerang. Baru setelah

Kepala Lapas Anak berinisiatif menghubungi pihak terkait dan mempertemukan

mereka dengan pengacara dari LBH Masyarakat, mereka kemudian dipulangkan.


commit to user

5

Selanjutnya LBH Masyarakat bersama lembaga negara independen Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membebaskan mereka sebagai tahanan luar.

Selain itu juga terdapat kasus tiga tahun lalu ketika Raju, seorang anak

berusia 8 tahun di Pematang Siantar ditangkap, ditahan, dan diadili hanya karena

berkelahi dengan teman sebayanya. Dia memang akhirnya juga dikembalikan

kepada orangtuanya tetapi setelah publik melalui media massa gegap gempita

mempersoalkannya. Sedangkan di Pengadilan Surakarta sendiri juga banyak kasus

dimana terdakwanya adalah anak di bawah umur. Dari kasus-kasus yang ada

masih banyak beberapa kasus yang dijatuhkan pemidanaan kepada anak walaupun

ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan anak tersebut, seperti

misalnya dalam kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska dimana terdakwanya

adalah anak di bawah umur yang telah melakukan perbuatan pidana pencurian.

Perspektif perlindungan anak adalah satu nilai baru yang masih harus

diperjuangkan untuk dimengerti, dipahami, dan diimplementasikan dalam

penyusunan instrument regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak

maupun dalam aras kehidupan nyata. Komitmen negara terhadap perlindungan

anak relatif sudah memadai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA),

dimasukkannya ketentuan hak anak dalam Pasal 28 UUD 1945, diintrodusinya

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-

unangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk dibentuknya Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diberi mandat untuk meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Persoalannya, pada tingkatan

implementasinya masih terdapat ketimpangan yang sangat jauh antara kehendak

konstitusi, kebijakan regulasi, dan fakta di lapangan, termasuk implementasi

perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan

hukum. Faktanya, masih ribuan anak berkonflik dengan hukum, sebagian besar

berada di dalam Lapas anak, sebagian lainnya di lapas dewasa dan rumah tahanan

lainnya. Tentu bunyi Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menjadi sia-sia manakala saat

ini saja disaksikan anak-anak berada dalam penjara, yang idem ditto dengan

membiarkan anak hidup dalam kekerasan dan ancaman masa depan lainnya.


commit to user

6

Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama ditemukan para

ahli. Negara telah bertindak salah dalam menangani anak yang berkonflik dengan

hukum. Begitu banyak kasus bermunculan yang selalu diakhiri dengan

pemidanaan anak dan aparat penegak hukum baru memberikan hukuman “bijak”

apabila sudah diributkan media massa. A major failure of juvenile justice

authorities is the failure to provide youth with career preparation programs.

Many youth paroled back to the community without an employable skill and many

will never return to school and receive a high school diploma (Journal of

Knowledge and Best Practices in Juvenile Justice and Psychology. 2009:15).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka menjadi

penting untuk dilakukan kajian lebih jauh sehingga dalam penelitian ini penulis

memilih judul : KAJIAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

DALAM PROSES BERACARA PIDANA (TELAAH STUDI KASUS

NOMOR 91/PID.SUS/2010/PN.SKA TERHADAP UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK).

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan

konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka

diperlukan suatu pembatasan masalah. Dan untuk memudahkan dalam

penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik

dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka

perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan

pembatasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses

beracara pidana pada kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA?


commit to user

7

2. Bagaimana seharusnya pemenuhan hak anak dalam kasus Nomor

91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai

secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti

explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu

memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan

arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berpijak dari hal

tersebut, maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok

tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai bentuk perlindungan hak

anak dalam proses beracara pidana di dalam kasus Nomor

91/PID.SUS/2010/PN.SKA.

b. Untuk mengetahui secara jelas keharusan pemenuhan hak anak dalam

kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA menurut Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama

penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi

setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan,

pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam

teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.


commit to user

8

c. Untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori hukum yang telah

penulis peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut

memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari

tulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

a. Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara

Pidana pada khususnya.

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di

bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam

menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan,

pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-

penelitian lain yang serupa pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem

peradilan pidana khususnya dalam pengadilan anak dalam

menjalankan proses beracara pidana, sehingga hak-hak anak dapat

dilindungi dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan

penelitian ini, dan

d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.


commit to user

9

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan

menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum adalah

untuk mengembangkan disiplin ilmu dan ilmu hukum sebagai salah satu tridarma

perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan

keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan

kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematik (Hilman Hadikusuma,

1995: 8).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung

kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji

kebenarannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang

dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut

masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya

metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan

penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pengertian hukum

normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal, yaitu

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca

dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulis

memilih penelitian hukum yang normatif karena menurut penulis, sumber

penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder terdiri dari


commit to user

10

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

perskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang

digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat perskriptif. Dijelaskan bahwa

ilmu yang bersifat perskriptif adalah ilmu hukum mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum

dan norma-norma hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial

yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga

hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Dalam penelitian ini, penulis

akan memberikan perskriptif mengenai pemenuhan perlindungan hak-hak

anak dalam beracara pidana di dalam Putusan Nomor

91/PID.SUS/2010/PN. Ska terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun


2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan

memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan

ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis

serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai

ilmu normatif. Sehubungan dengan tipe penelitian yang penulis gunakan

adalah penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian

yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,

2005:93).

Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu

penelitian hukum normatif bisa saja menggunakan dua pendekatan atau

lebih. Dari beberapa pendekatan tersebut, penulis menggunakan


commit to user

11

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan

(statute approach). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena kajian

penelitian yang bersifat yuridis-normatif, sedangkan pendekatan kasus

karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki

mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal

adanya data tetapi yang digunakan adalah bahan hukum. Oleh karena itu,

sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang dinamakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan

bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penelitian ini, meliputi :

a. Bahan hukum primer, berupa putusan hakim yaitu Putusan nomor

91/PID.SUS/2010/PN.Ska dan juga peraturan perundang-undangan

yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

b. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan

digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis

para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet dan sumber

lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian doktrinal,

maka dalam pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi


commit to user

12

kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan bahan hukum

dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat

catatan dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku literatur,

dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan

logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat

Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang

bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari

aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang

dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Sedangkan Peter Mahmud

Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode

deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum

tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :

47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan

hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat

umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara

menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang

diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber

hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang

pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses beracara pidana (telaah

studi kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska terhadap undang-Undang


commit to user

13

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini untuk memberikan gambaran secara

menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan

penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang

terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan

hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan

hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memberikan landasan teori

atau memberikan penjelasan secara teoritik yang

bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan dan

doktrin ilmu yang dianut secara universal mengenai

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang

sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi

tinjauan umum tentang anak dan kenakalan anak,

tinjauan umum tentang perlindungan hak anak, dan

tinjauan umum tentang beracara pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan bab pembahasan adalah titik

temu dari suatu kesenjangan antara permasalahan

penelitian dengan kaidah yang berlaku, maka bab hasil

penelitian dan pembahasan ini meliputi :


commit to user

14

a) Penjelasan mengenai bentuk pemenuhan perlindungan

hak anak di dalam proses beracara pidana pada kasus

Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA.

b) Penjelasan mengenai keharusan pemenuhan hak anak

dalam kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian

dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai

sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama

penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Anak dan Kenakalan Anak

a. Definisi Anak

Perihal definisi tentang anak, dapat ditinjau dari berbagai ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan.Adapun pengertian anak tersebut

antara lain meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.”

2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

pernah kawin.”

3) Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah “Anak adalah setiap

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

4) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu “Anak adalah orang yang

dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum

pernah kawin.”

Di dalam pengertian anak Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal.


commit to user

16

Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2

mempunyai dua pengertian, yaitu :

a) Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan

oleh anak tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar

peraturan KUHP saja tetapi juga melanggar peraturan di luar

KUHP.

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan (tertulis maupun tidak tertulis).

b. Definisi Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing Juvenile Delinquency,

tetapi kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud dalam Pasal

489 KUHP. Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik

pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan

Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan

Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu

Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dasar pengertian

kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Definisi tentang juvenile delinquency dikemukakan oleh para ilmuwan

seperti diuraikan di bawah ini, yaitu :

1) Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita 1983:22) memberikan

perumusan, mengenai pengertian Juvenile Delinquency, yaitu

sebagai berikut :

a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan

suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi

semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti

mencuri, menganiaya membunuh dan sebagainya.


commit to user

17

b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok

tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat

misalnya seperti memakai celana jangki tidak sopan, mode

you can see dan sebagainya.

c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan

bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

2) Kartini Kartono (1992:7) yang dikatakan Juvenile Delinquency

adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak

muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian

tingkah laku yang menyimpang.

3) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah

a) Anak yang melakukan tindakan pidana, atau

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah

suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum

maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak-anak usia muda.

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak

daripada kejahatan anak. Terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya

adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami

kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Pada dasarnya taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan

dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja,

dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Kehidupan psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak puber,


commit to user

18

sedang anak puber berbeda jasmaniah dan kehidupan psikisnya dengan

orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang masih sangat muda itupun

berbeda dengan kondisi orang dewasa setengah tua. Orang setengah tua

berbeda pula kehidupan psikis dan fisiknya dengan orang tua lanjut usia,

sedangkan karakteristik individu yang dibawa anak sejak lahir, cenderung

akan kuat bertahan sampai usia dewasa. Sistem penilaian anak-anak ini

dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan

dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah

apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat pula ketika anak

bersinggungan dengan hukum maka tidak dapat disamakan dengan orang

dewasa yang bersinggungan dengan hukum. Ketika anak melakukan

perbuatan pidana atau perbuuatan yang dilarang dilakukan oleh anak, maka

hal tersebut pasti ada penyebabnya karena anak mempunyai jiwa yang labil.

Pada usia-usia tertentu anak mempunyai jiwa atau mental yang berbeda-

beda. Kenakalan anak biasanya dapat dilihat menurut usianya. Oleh karena

itu, untuk mengetahui jiwa atau mental anak serta kemungkinan terjadinya

kenakalan anak dapat dilihat melalui berbagai faktor dalam usia anak

sebagai berikut (Wagiati Soetodjo, 2006:7) :

1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai

dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil

dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan

fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa

bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama

dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut

sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2

periode, yaitu :


commit to user

19

a) Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun

adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai

dengam memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu

lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan

hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam

berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau

masa latensi (masa tersembunyi).

b) Masa remaja/pra-pubertas yang dikenal dengan sebutan

periode pueral.

Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah

ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-

limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar,

canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan

dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan

intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada

pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat

besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber

disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil dimana minatnya

terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang

dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas

dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa

peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa

pubertas bisa dibagi ke dalam 4 (empat) fase, yaitu :

a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-

pubertas.

b) Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode

verneinung.


commit to user

20

c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa

pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih

awal daripada masa pubertas anak laki-laki.

d) Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai

sekitar 19 hingga 21 tahun.

Fase ketiga di atas mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini

terjadi perubahan-peubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak

membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga

pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke

dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

Dalam memutus perkara anak nakal, sebelumnya harus mengetahui

terlebih dahulu sebenarnya faktor-faktor apa saja yang membuat anak

melakukan delinquent dan mengakibatkan mereka bersinggungan dengan

hukum. Ketika seorang aparat penegak hukum mengetahui hal tersebut

maka akan mudah mengetahui cara penyelesaian yang tepat dilakukan

terhadap anak dan tidak melupakan pula mengenai hak-hak yang dimiliki

oleh anak. Adapun gejala kenakalan anak akan terungkap apabila meneliti

bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol adalah :

1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu

besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara

lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana

orang mendewa-dewakan kehidupan kemewahan, sehingga anak-

anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta

dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu

serakah dunia materiil. Apabila anak tidak mampu mengendalikan

emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan

pendidikan dari orangtua kurang, maka akan mudah sekali anak

muda atau remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal

demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak

tenaga dan cucuran keringat.


commit to user

21

2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk

keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri

sendiri misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-

kebutan di jalan raya.

3) Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri misalnya

dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.

4) Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar daripada dunia

objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada

kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan

lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian

mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang

dalam melakukan eksplorasi dan eskperimen hidup dalam dunianya

yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang

mempunyai geng-geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan,

perkelahian antar geng di mana-mana.

5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri

dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal”

sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut di atas bisa dimengerti, fase-fase remaja dan

adolescent adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang

potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak

remaja atau adolesens kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup

menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan

pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala

kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada

tindakan yang bersifat kriminalitas.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dipicu

oleh penyebabnya. Hal tersebut dikarenakan kehidupan mental yang belum

menentu serta juga pemikiran yang terkadang belum dapat menerobos jauh

ke depan. Dalam setiap tindakan terkadang anak tidak memikirkan

akibatnya. Perbuatan terlarang yang dilakukan terkadang tidak dianggap


commit to user

22

sebagai perbuatan yang salah. Sehingga ketika kenakalan anak terjadi maka

yang harus dilihat adalah penyebab yang menjadikan hal tersebut supaya

dapat menjadikan si anak tidak melakukan hal tersebut dan memperkecil

terjadinya kenakalan anak yang lainnya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua)

macam penyebab atau motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik

(Romli Atmasasmita, 1983:46). Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik

adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai

perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang

datang dari luar diri seseorang.

1) Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

a) Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat

Wundt dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita, 1983:46) adalah

kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi

keputusan. Anak-anak delinquent ini pada umumnya

mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan

dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah),

sehingga mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi

delikuen jahat.

b) Faktor Usia

Usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-

musabab timbulnya kenakalan. Melihat dari fakta-fakta yang

ada bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan

atau kejahatan adalah berkisar di antara usia 15 sampai 18 tahun.

c) Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya

perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalannya.

Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media bahwa

perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti

pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan

dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak


commit to user

23

dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap

ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan

persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan

bebas.

d) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap

delinquency dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah

mengemukakan pendapat bahwa kebanyakan delinquency dan

kejahatan yang dilakukan oleh anak pertama dan atau anak

tunggal atau oleh anak wanita atau satu-satunya di antara sekian

saudara-saudaranya (Romli Atmasasmita, 1983:51). Hal ini

dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat

dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar

biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala

permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak

akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan

masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila

suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota

masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan

cenderung mudah berbuat jahat.

2) Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi

merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan

anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga

yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak,

sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya

delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken

home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang

menguntungkan. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan


commit to user

24

hanya pada broken home saja tetapi dalam masyarakat modern

sering terjadi suatu gejala adanya broken home semu ialah kedua

orangtuanya masih utuh tetapi karena masing-masing anggota

keluarga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga

orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap

pendidikan anak-anaknya (Bimo Walgito, 1982:11). Pada

dasarnya hal tersebut dapat ditanggulangi. Dalam broken home

agar anak tidak menjadi delikuen dengan orangtua yang

bertanggungjawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah

mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak

tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan

ibunya.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan

jiwa anak-anak, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan

anak-anak baik pendidikan keilmuwan maupun pendidikan

tingkah laku. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang

pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.

Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan

akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak

sehingga anak menjadi delikuen dikarenakan anak-anak yang

memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Proses

pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan

jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak

langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat

menimbulkan kenakalan anak.

c) Faktor Pergaulan Anak

Anak menjadi delikuen karena banyak dipengarhi oleh berbagai

tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang

menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk,

sebagai produknya anak-anak yang suka melanggar peraturan,


commit to user

25

norma sosial dan hukum formal. Anak-anak menjadi delikuen

sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi

terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa

sifatnya. Orangtua perlu mendidik anak agar bersikap formal

dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang

datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d) Pengaruh Mass-media

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk

berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan,

gambar-gambar dan film. Mengenai hiburan film ada kalanya

memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan

tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan

bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi

kekerasan dan kriminalitas.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Anak

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada

empat prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi

setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Prinsip umum

perlindungan anak tersebut adalah :

1) Prinsip nondiskriminasi

Prinsip ini artinya adalah semua hak yang diakui dan terkandung

dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa

pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 KHA

ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 KHA ayat (1) berbunyi “Negara-

Negara Pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang

diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam

wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun,

tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,


commit to user

26

pandangan politik atau pandangan-andangan lain, asal-usul

kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak,

kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau

orangtua walinya yang sah.” Sedangkan bunyi Pasal 2 KHA ayat

(2) adalah “Negara-Negara Pihak akan mengambil semua langkah

yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua

diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan,

pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua ana,

walinya yang sah, atau anggota keluarganya.” Dengan demikian,

siapa pun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan

memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk

dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Pasal 3 Ayat (1) KHA mengingatkan kepada semua

penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-

pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa

depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat

kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang

dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan

anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan

menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran

masa depan anak. Sangat mungkin terjadi, tujuan pemidanaan

anak yang dimaksudkan untuk memperbaiki tabiat dan perilaku

anak demi masa depan mereka, adalah penghancuran masa depan

karena anak menjadi trauma dengan kekerasan dan penyiksaan

yang dirasakan, perlakuan keras, dan stigmasi masyarakat yang

menghambat bahkan mematikan pergaulan sosialnya.

3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) KHA.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus

memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya


commit to user

27

karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya,

bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk

menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan

lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang

memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-

kebutuhan dasar. Dengan kata lain, negara tidak boleh

membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok

masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak.

Termasuk pemidanaan pada anak-anak yang berkonflik dengan

hukum, sangat terang bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak

hidup, tumbuh dan berkembang karena akan merendahkan harga

diri, perasaan inferior, nyala dendam makin berkobar dan sangat

mungkin menimbulkan penularan perilaku vandalis dan kriminal

dari penjahat-penjahat kelas kakap yang berinteraksi dengan

anak-anak yang dipenjara. Ironisnya penularan perilaku vandalis

dan kriminal itu atas nama dan sepenuhnya dengan biaya negara.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini mendasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) KHA. Point

terpenting dalam prinsip ini, anak adalah subyek yang memiliki

otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya

dipandang dalam posisi lemah, menerima dan pasif tetapi

sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman,

keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama

dengan orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi

sentrifugal sekaligus sentripetal adalah prinsip kelangsungan hidup, tumbuh,

dan perkembangannya. Artinya demi kelangsungan hidup dan tumbuh

kembang anak, setiap anak perlu dilakukan nondiskriminasi di segala

lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk

kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisispasi. Hanya


commit to user

28

dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup,

pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.

b. Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Berbicara soal perlindungan anak bukan sekedar berbicara anak

dalam kajian psikologis, pedagogis atau sosiologis, lebih dari semua itu.

Bicara soal perlindungan anak berarti bicara soal kelangsungan hidup

sebuah komunitas. Berbicara tentang rancang bangun sosial masa depan.

Tidak ada pihak mana pun di dunia sekarang ini yng tidak bersentuhan

dengan persoalan perlindungan anak.

Seorang expert tentang perlindungan anak, Peter Newel,

mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak

sehingga anak membutuhkan perlindungan (Hadi Supeno, 2010:30) :

1) Biaya pemulihan akibat kegagalan dalam memberikan

perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya

yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.

2) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang

atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari

pemerintah ataupun kelompok lainnya.

3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam

pemberian pelayanan publik.

4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai

kekuatan lobi untuk memenuhi agenda kebijakan pemerintah.

5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses

perlindungan dan penataan hak-hak anak.

6) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak pun sesungguhnya

telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi

dasar kita. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan

didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan


commit to user

29

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui

proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-

anak dalm segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34

pada bagian batang tubuh yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar

dipelihara oleh negara.” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari

pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya

ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu

dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak bersamaan dengan penetapan tahun 1979

sebagai Tahun Anak Internasional; dalam bidang hukum dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; satu tahun sejak

ditetapkannya Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Kepres Nomor 36

tanggal 25 Agustus 1990; pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yang di dalamnya menyebutkan tentang anak; pada tahun 2002

Indonesia melakukan amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal

tambahan tentang anak, yakni pada Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Sebagai

hak dasar adalah “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang”, sedangkan “perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

merupakan perlindungan khusus; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor

23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.


commit to user

30

3. Tinjauan Umum tentang Beracara Pidana

Beracara pidana berlandaskan pada hukum acara pidana. Untuk

mempelajari proses beracara pidana, maka harus mempelajari hukum acara

pidana pula. Hukum acara pidana dapat disebut dengan hukum pidana formal.

Hukum acara pidana (hukum pidana formal) mengatur tentang bagaimana

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan

menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 2001:4). KUHP tidak memberikan definisi

tentang hukum acara pidana, tetapi memberikan definisi tehadap bagian-

bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan

pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan,

penahanan, dan lain-lain.

Dalam proses beracara pidana, mengenal istilah penyelidikan,

penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan,

surat dakwaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian, putusan hakim

dan upaya hukum. Untuk mengetahui istilah-istilah tersebut maka dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Di dalam KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

b. Penyidikan

KUHAP memberikan definisi penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut yang

diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bagian-bagian hukum

acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan

tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,

pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau


commit to user

31

terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan,

berita acara, penyitaan, penyampingan perkara dan pelipahan

perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada

penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik

Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan

penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah

yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat

oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan

tersebut. Upaya paksa dalam penyidikan adalah :

1) Penangkapan

Di dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi

penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan

terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh

karena itu tindakan penangkapan anak nakal berlaku

ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (Lex

generalis derogat lex spesialis).

2) Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan

kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat pertentangan

antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang

merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu

pihak da kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang

harus dipertahankan untuk orang banyak dari perbuatan jahat

tersangka. Terhadap seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-


commit to user

32

Undang Pengadilan Anak memberikan syarat agar penahanan

itu dilakukan setelah dengan sungguh-sunguh

mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan

masyarakat.

3) Penggeledahan

Dalam penggeledahan dikenal dua macam penggeledahan,

yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk

memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya

untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau

penangkapan. Sedangkan penggeledahan badan adalah

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan

dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga

keras ada pada badannya atau dibawa olehnya untuk disita.

4) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih

dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya berupa benda

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan

dan peradilan. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan

surat ijin ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda sitaan

disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara

(Rubasam).

5) Pemeriksaan Surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat

yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi jika

surat tersebut dicurigai ada hubungannya dengan tindak

pidana yang sedang diperiksa. Di dalam membuka,

memeriksa surat seperti yang disebutkan di atas, penyidik

harus dengan ijin yang diberikan ketua Pengadilan Negeri.


commit to user

33

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara sidang ke Pengadilan Negeri yang

berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh

hakim di sidang pengadilan. Dikenal pula dengan prapenuntutan,

yaitu wewenang penuntut umum untuk mengembalikan berkas

perkara kepada penyidik agar diadakan penyidikan tambahan

karena dianggap belum lengkap. Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP

disebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP ini dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Terdapat tiga acara pemeriksaan perkara pidana, yaitu

perkara dengan acara pemeriksaan biasa, perkara dengan acara

pemeriksaan singkat dan perkara dengan acara pemeriksaan cepat.

Perkara dengan acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152-

202 KUHAP, sedangkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat

diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP. Perkara dengan

acara pemeriksaan cepat ada dua yaitu acara pemeriksaan tindak

pidana ringan (diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP) dan acara

pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan (diatur dalam Pasal 211-

216 KUHAP).

e. Upaya Hukum

Terdapat dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum

biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah

banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah

kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Banding

adalah alat hukum yang merupakan hak terdakwa atau juga

penuntut umum untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri


commit to user

34

diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Kasasi adalah suatu alat

hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk

memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan

terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir.

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh

Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum secara formal

didasarkan pada Pasal 259 KUHAP. Di dalam upaya hukum luar

biasa dikenal dengan peninjauan kembali, yaitu kepada terpidana

atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali

dapat dimintakan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap tetapi dalam Pasal 263 ayat (1) putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan

peninjauan kembali.


commit to user

35

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

ANAK

MOTIVASI INTRINSIK MOTIVASI EKSTRINSIK

KENAKALAN ANAK

TINDAK PIDANA PELANGGARAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANAK NAKAL

PROSES PERADILAN

UU PENGADILAN ANAK UU PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK


commit to user

36

Keterangan :

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam

mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan

jawaban atas permasalahan hukum. Dalam hal ini permasalahan hukumnya

mengenai pentaacuhan atas perlindungan hak anak dalam proses beracara pidana

di dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA terhadap Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa anak

pada dasarnya bertingkah laku sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya, apa yang

dilihatnya dalam keseharian. Keadaan di sekitar anak yang positif dapat

berdampak positif pula pada tingkah laku anak tetapi jika anak dihadapkan dengan

lingkungan yang negatif maka akan menimbulkan tingkah laku yang negatif bagi

anak. Oleh karena itu dikenal adanya dorongan atau motivasi intrinsik (dari dalam

diri anak) dan juga dorongan atau motivasi ekstrinsik (dari luar diri anak) yang

dapat menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Kenakalan anak mempunyai

banyak pengertian, tetapi pada dasarnya dikatakan kenakalan anak karena anak

melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Anak yang melakukan tindak pidana dan melanggar peraturan perundang-

undangan disebut dengan anak nakal. Sesuai dengan Pasal 1 UU Pengadilan Anak

bahwa anak nakal yang memenuhi syarat dalam undang-undang tersebut dapat

diselesaikan dengan proses peradilan. Proses peradilan anak berbeda dengan

proses peradilan orang dewasa, maka proses peradilan anak diatur tersendiri

dalam UU Nomor 3 Tahun 1997. Di dalam melaksanakan proses peradilan

tersebut tidak boleh mengacuhkan hak-hak anak yang diatur secara khusus dalam

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu untuk

menyelesaikan sebuah perkara yang dilakukan oleh anak, kita harus mengacu

terhadap kedua undang-undang tersebut sehingga proses peradilan tetap berjalan

sesuai ketentuan tetapi tidak melupakan hak-hak anak yang dilindungi oleh

negara.


commit to user

37

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi Putusan Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska, Identitas Terdakwa :

a. Nama Lengkap : HENDRIYANTO.

b. Tempat Lahir : Surakarta.

c. Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun 7 Bulan/02 Nopember 1994.

d. Jenis Kelamin : Laki-laki.

e. Kebangsaan : Indonesia.

f. Tempat Tinggal : Ds. Asem Brendel Rt.02 Rw.10

Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Karanganyar

g. Agama : Kristen.

h. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Bahwa Terdakwa HENDRIYANTO pada hari Kamis tanggal 10 Juni

2010, sekitar pukul 17.30 WIB di Stadion Manahan Jalan Adi Sucipto

Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tanpa seijin pemiliknya telah

mengambil sesuatu barang berupa 1 buah Hand Phone merek Nokia 5310,

yang mana barang tersebut kepunyaan atau milik orang lain (milik saksi

korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN) selain diri Terdakwa dengan maksud

untuk dimiliki, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu Terdakwa berada di lingkungan Stadion Manahan

Surakarta telah melihat tas warna abu-abu milik saksi korban FAKHRUDIN

NUR GOFIRIN diletakkan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Secara

tiba-tiba Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil sesuatu barang

berharga yang ada di dalam tas milik saksi korban FAKHRUDIN NUR

GOFIRIN. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban FAKHRUDIN

NUR GOFIRIN dengan berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan


commit to user

38

dipakai sebentar, dan oleh saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN

dijawab bahwa kunci kontak sepeda motor tersimpan/ada di dalam tas, dan

Terdakwa disuruh mengambil sendiri. Kemudian Terdakwa menuju k etas

milik saksi korban dan membuka tas tersebut mencari kunci kontak sepeda

motor.

Pada saat membuka tas milik saksi korban FAKHRUDIN NUR

GOFIRIN, ternyata di dalamnya terdapat 1 buah Hand phone Nokia tipe

5310, yang kemudian oleh Terdakwa diambil dan langsung dimasukkan ke

dalam saku celana bagian samping. Selanjutnya Terdakwa mengendarai

sepeda motor milik saksi korban menuju ke arah Gilingan dengan maksud

untuk menitipkan sementara Hand Phone Nokia 5310 kepada saksi

KRISYANTO, yang nantinya akan dijual kepada orang lain. Bahwa

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN selaku pemilik barang dan akibat

perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Penangkapan

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh pelapor setelah sesaat

melakukan tindak pidana pencurian (tertangkap tangan) karena pengakuan

Terdakwa sendiri. Selanjutnya dari penangkapan yang dilakukan oleh

pelapor, terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik, sebagaimana

dibuatkan Berita Acara Serah Terima tersangka tertanggal 10 Juni 2010.

Kemudian sebagai kelengkapan formil, dikeluarkan surat perintah

penangkapan untuk ditembuskan kepada masing-masing keluarga terdakwa

yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/92/VI/2010/Reskrim

tanggal 10 Juni 2010, untuk penangkapan terhadap Terdakwa

HENDRIYANTO. Surat Perintah tersebut berlaku dari tanggal 10 Juni 2010

sampai dengan 11 Juni 2010 dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Penangkapan pada tanggal 10 Juni 2010.


commit to user

39

3. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

Han/176/VI/2010/Reskrim tanggal 10 Juni 2010, telah dilakukan penahanan

terhadap Terdakwa HENDRIYANTO dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Penahanan pada tanggal 10 Juni 2010. Terdapat pula perpanjangan penahanan

dengan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor :

B/176.B/VI/2010/Reskrim tanggal 21 Juni 2010 telah dimintakan

perpanjangan penahanan atas nama Terdakwa HENDRIYANTO ke

Kejaksaan Negeri Surakarta dan selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara

Perpanjangan Penahanan tanggal 01 Juli 2010. Adapun rincian mengenai

penahanan dan perpanjangan penahanan sebagai berikut :

- Penyidik : 11 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2010

- Perpanjangan P.U : 01 Juli 2010 sampai dengan 10 Juli 2010

- Penuntut Umum : 08 Juli 2010 sampai dengan 17 Juli 2010

- Hakim Pemeriksa : 15 Juli 2010 sampai dengan 29 Juli 2010

- Perpanjangan Ketua PN: 30 Juli 2010 sampai dengan 28 Agustus 2010

4. Keterangan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta

Dibuatnya keterangan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta

bertujuan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan dalam mengadili

perkara dari terdakwa yang masih dibawah umur, dalam hal ini adalah

Terdakwa HENDRIYANTO. Dalam keterangan tersebut bukan hanya

menyebutkan identitas terdakwa tetapi juga orang tua terdakwa karena dalam

hal ini terdakwa masih dibawah umur dan masih berada dalam pengasuhan

orang tua. Selain itu juga menggambarkan mengenai kehidupan terdakwa

mulai dari dalam kandungan sampai sekarang, kesehatan dan juga

pendidikannya. Menggambarkan pula keadaan kehidupan keluarga dan

lingkungan masyarakat terdakwa. Kemudian keadaan terdakwa, keluarga dan

lingkungan masyarakat tersebut dihubungkan dengan masalah yang dihadapi

oleh terdakwa.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga meminta pendapat keluarga,

korban, pihak masyarakat, dan pihak sekolah mengenai masalah tersebut. dari


commit to user

40

kesemua hal tersebut akan ditarik kesimpulan yang tepat untuk dijadikan

pertimbangan dalam mengadili kasus itu. Jadi dalam pertimbangan yang

diajukan tersebut tidak hanya mengacu pada individu pelaku saja tetapi juga

melihat faktor lingkungan dan keluarga.

Pada saat kejadian, klien masih berumur 15 tahun 7 bulan sehingga

masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan bimbingan dan

pengawasan dari orang tua. Klien belum pernah dihukum dan baru pertama

kali berurusan dengan pihak yang berwajib, dimana klien menjadi tersangka

melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut didasari karena klien

membutuhkan uang untuk makan.

Adanya kesempatan klien mengambil Hand Phone di dalam tas

korban dan pribadi klien yang masih tergolong labil sehingga dalam

melakukan tindakannya tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Klien

telah menyadari dan menyesali atas kesalahannya serta berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatan serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.

5. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh

rupiah.

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan

diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu

barang siapa dengan sengaja dan melawam hukum telah mengambil sesuatu

barang yang sebagian ataupun keseluruhan kepunyaan atau milik orang lain

dengan maksud untuk dimiliki, melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-

unsur sebagai berikut :


commit to user

41

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa di sini adalah setiap orang atau siapa

saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya yang melanggar hukum dan diancam pidana, jelas di sini

yang dimaksud adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana

pencurian atas dasar keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti petunjuk,

dan juga keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatan yang

dilakukannya tersebut.

Selain itu, Terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani sehingga mampu mengikuti jalannya persidangan

serta mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar,

dengan demikian pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan

pemaaf dan pembenar.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud untuk memiliki dengan sengaja secara

melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan

dengan kehendak orang lain. Berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh

fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka

tas lalu Terdakwa mengambil 1 Unit Hand Phone merek Nokia tipe 5310

milik saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN tanpa seijin/tanpa

sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian Hand Phone tersebut diambil

dibawa pergi ke Gilingan untuk dijual.

3. Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian ataupun keseluruhan

milik orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan

para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa

pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 17.30 WIB tanpa

seijin maupun sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 unit Hand

Pone merek Nokia tipe 5310 milik orang lain yaitu saksi korban

FAKHRUDIN NUR GOFIRIN dan pada waktu itu HP tersebut disimpan


commit to user

42

oleh pemiliknya yaitu saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN di

dalam tas abu-abu merek ELEMENT SKATEBOARD yang diletakkan

disekitar lingkungan Stadion Manahan Surakarta.

4. Dengan maksud untuk dimiliki.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan

para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakawa

pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 17.30 WIB tanpa

seijin maupun sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 unit Hand

Pone merek Nokia tipe 5310 milik orang lain yaitu saksi korban

FAKHRUDIN NUR GOFIRIN dan pada waktu itu HP tersebut disimpan

oleh pemiliknya yaitu saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN di

dalam tas abu-abu merek ELEMENT SKATEBOARD yang diletakkan

disekitar lingkungan Stadion Manahan Surakarta. Bahwa menurut

pengakuan Terdakwa Hand Phone mirek Nokia Tipe 5310 milik saksi

korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN tersebut telah akan dijual kepada

orang di daerah Gilingan dan rencananya uang hasil penjualan HP

tersebut akan dibuat membeli sepatu basket.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian (melanggar

Pasal 362 KUHP) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya

Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan

mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

1) Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi

korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN.

2) Hal yang meringankan :

a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.

b) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

c) Terdakwa masih berusia muda dan masih berusia sekolah serta

Terdakwa berprestasi dibidang olah raga karateka, sehingga masih

bisa dilakukan pembinaan.


commit to user

43

d) Terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi.

e) Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mengasuh

dan membina Terdakwa.

Berdasarkan uraian dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara

ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan

menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang

memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa HENDRIYANTO, bersalah melakukan tindak

pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM –

127/0.3.11/Ep.1/07/2010/ tanggal 14 Juli 2010.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIYANTO berupa pidana

penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 5310 dan 1 (satu) tas ransel warna

abu-abu merek ELEMENT SKATEBOARD, agar dikembalikan kepada

pemiliknya yaitu Saksi korban FAKHRUDIN NUR GOFIRIN.

4) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00

(Seribu Rupiah).

Atas Tuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Terdakwa yang menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum

dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini akan didampingi oleh petugas

Balai Pemasyarakatan Surakarta dan orang tua, tidak keberatan dan tidak

akan mengajukan pembelaan. Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman

karena Terdakwa masih sekolah dan terdakwa menyatakan sangat menyesal

atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

7. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan

dengan keterangan/pengakuan para terdakwa sendiri, setelah dihubungkan


commit to user

44

antara satu dan lainnya dengan adanya barang bukti yang diajukan di

persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin

pemiliknya dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni

2010 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Stadion Manahan, Kelurahan

Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 buah Hand

Phone merek Nokia tipe 5310 warna hitam biru.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian tanpa dibantu oleh

orang lain.

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa berhasil mengambil sebuah

Hand Phone merek Nokia tipe 5310 warna hitam biru akan dimiliki

sendiri.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebjut

jika berhasil diambil rencananya akan dijual dan hasil penjualan yang

nantinya akan digunakan makan dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya sebelum

mengambil barang tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang

diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa

melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara

dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa;

2) Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

3) Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Ataupun

Keseluruhan Milik Orang Lain;

4) Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan satu persatu dari seluruh unsur yang terkandung dalam

Pasal 362 KUHP di atas.


commit to user

45

a) Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah

semua orang/badan hukum yang melakukan sesuatu perbuatan dan

perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa/anak yang berumur 8 tahun

atau lebih yang kurang dari 18 tahun, yang sehat jasmani dan rohani dan

si pembuat dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum

pidana (anak).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah

menghadapkan terdakwa bernama HENDRIYANTO yang dengan jalan

mengamati sikap dan tingkah laku, keterangan dan tanggapan terdakwa

di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan mengenai identitasnya, ternyata sesuai dengan identitas yang

dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan

perkara tersebutm, terdakwa membenarkan sehingga terdakwalah orang

yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menibang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang sesuai

dengan identitas terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan perkara dan yang

dicantumkan dalam Surat Dakwaan Terdakwa pada saat melakukan

perbuatan tersebut berumur 15 tahun, maka Hakim berpendapat terdakwa

masih berstatus Anak.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak

diketemukan adanya kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah

seorang anak, sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat bahwa

terdakwa dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum

pidana (anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti.

b) Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud untuk memiliki dengan sengaja secara

melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan


commit to user

46

dengan kehendak orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan pada saat

terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone merek Nokia tipe 5310 warna

hitam biru milik saksi korban Fakhrudin Nur Gofirin dengan cara

membuka tas kemudian Hand Phone tersebut diambil dibawa pergi ke

Gilingan untuk dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone merek

Nokia tipe 5310 warna hitam biru tersebut tanpa seijin/tanpa

sepengetahuan dari pemiliknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur

“Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti adanya.

c) Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Ataupun

Keseluruhan Milik Orang Lain

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di

depan persidangan serta adanya barang bukti uang diajukan di depan

persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa mengambil barang berupa

sebuah Hand Phone merek Nokia tipe 5310 warna hitam biru. Barang

tersebut bukan kepunyaan terdakwa tetapi milik saksi korban

FAKHRUDIN NUR GOFIRIN. Hal ini berdasarkan keterangan para

saksi yang dibenarkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Telah Mengambil

Sesuatu Barang Yang Sebagian Ataupun Keseluruhan Milik Orang Lain”

telah terbukti adanya.

d) Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan

penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang

lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap

selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat aslinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu

benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau

segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan

seseorang.


commit to user

47

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan dan dikuatkan

keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dijukan di depan

persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010

sekitar pukul 17.30, bertepat di Stadion Manahan Kelurahan Manahan

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa HENDRIYANTO telah

mengambil tanpa ijin sebuah Hand Phone merek Nokia tipe 5310 warna

hitam biru, seharga Rp. 1.950.000,0 (satu juta Sembilan ratus lima puluh

ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual, hasilnya akan digunakan untuk

makan dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Berdasarkan uraian

tersebut di atas unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terbukti

adanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa terbukti masih

dibawah umur sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut karena

pengaruh pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua dan kepribadiannya

masih labil terjerumus ajakan teman-temannya dalam perbuatan melanggar

hukum.

Menimbang, bahwa anak adalah salah satu generasi muda sebagai

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-

cita perjuangan bangsa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan

anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat

hukum yang memadai dan mantap.

Menimbang, bahwa orang tua terdakwa telah mengemukakan segala

hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Mohon keringanan atas vonis yang akan dilimpahkan kepada anak kami

sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

- Saya masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak saya yang

bernama Hendriyanto ke jalan yang benar,

- Saya memohon putusan hukuman untuk Hendriyanto seringan-

ringannya agar bisa melanjutkan sekolahnya,

- Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perilaku Hendriyanto.


commit to user

48

Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang bermanfaat bagi

terdakwa yang disampaikan orang tua terdakwa dipersidangan, Hakim

sependapat yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa diringankan.

Menimbang, bahwa dari keadaan sosial ekonomi keluarga terdakwa

cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan laporan Pembimbing

Kemasyarakatan menyarankan dari kesimpulan di atas dan rekomendasi

sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Surakarta, tanggal 29 Juni 2010

merekomendasikan sebaiknya klien (terdakwa) “DIPIDANA PENJARA”

dengan harapan agar klien (terdakwa) menyesali perbuuatannya dan

mendapatkan Pembinaan dan Pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan

Surakarta (BAPAS) atau dapat memperbaiki perilakunya sehingga

dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur pasal 362

KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis berpendapat

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pasal

362 KUHP.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti bersalah

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum namun apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pada

diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sehingga terdakwa dapat dijatuhi

pidana.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim

dipersidangan terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ada

alasan-alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan

pembenar dan oleh karenanya maka dalam melakukan perbuatannya terdakwa

dapat dipertanggung jawabkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah

dan harus dijauhi pidana/hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan

sesuai dengan tujuan pemidanaannya.


commit to user

49

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini

dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan maka Majelis akan

menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa

ditangkap dan atau ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat perbuatan yang terbukti

dilakukan oleh terdakwa maka Majelis berpendapat agar terdakwa tidak

melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka penahanan terdakwa

harus tetap dipertahankan/terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di

persidangan yaitu berupa 1 buah Hand Phone merek Nokia tipe 5310 warna

hitam biru akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah nanti

kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, namun

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan disekitar diri

terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :

1) Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

2) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2) Terdakwa belum menikmati hasilnya.

3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi perbuatannya.

4) Terdakwa belum pernah dihukum.

8. Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan

diatas, Majelis Hakim memutuskan:


commit to user

50

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa HENDRIYANTO tersebut di atas telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCURIAN”.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIYANTO tersebut

dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek

Nokia tipe 5310 warna hitam biru dan 1 (satu) tas ransel warna abu-abu

merek Element Skateboard dikembalikan kepada saksi korban

FAKHRUDIN NUR GOFIRIN.

6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Bentuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak di dalam Proses Beracara

Pidana Pada Kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, hukum

ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat

dan pembelaan di mana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu

motivasi tertentu. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan

pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan

mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas,

dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses

peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara

berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.


commit to user

51

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial,

ekonomi serta dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu

permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu

yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh

petugas Balai Bispa sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan

ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian

dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap

anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi

terhadap anak agar dapat menginterprestasikan kepribadiannya.

Jika akhirnya melalui putusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan

pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai

dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Dengan

demikian, penanggulangan yang diberikan mampu dipertanggungjawabkan

karena bersikap atau bertindak secara tepat guna, interdisipliner, intersektoral

dan interdepartemental. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi

anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial

dan kemampuannya pada usia tertentu. Wujud dari suatu keadilan adalah di

mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Oleh karena itu, dalam

melihat berbagai hal tersebut pada kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska

diperlukan landasan hukum yang tepat untuk mendasarinya. Berdasarkan sub

bab hasil penelitian dapat diketahui hak-hak tedakwa HENDRIYANTO yang

telah terpenuhi adalah sebagai berikut :


commit to user

52

Sumber : BAP, Laporan BAPAS dan Putusan Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska

Tab

el

I.B

entu

k P

em

en

uh

an

Per

lin

du

nga

n H

ak

An

ak

Pad

a K

asu

s N

om

or

91/P

ID.S

US

/20

10/P

N.S

KA

8.

Melihat

ata

s p

ert

imbangan p

utu

san y

ang

dik

elu

ark

an,

Hak

im t

ela

h m

em

pert

imbang

kan lapo

ran p

eneliti

an

kem

asy

ara

kata

n d

ari

BA

PA

S (

Pasa

l 5

9 a

yat

(2)

Und

ang

-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

7.

Sebelu

m H

akim

mem

bacak

an p

utu

san,

Hak

im

mem

beri

kan k

ese

mp

ata

n k

epada o

rang t

ua t

erd

ak

wa

untu

k m

engem

uk

ak

an h

al

ikhw

al

berk

enaan d

eng

an

terd

ak

wa (

Pasa

l 5

9 a

yat

(1)

Und

ang

-Und

ang

No

mo

r 3

T

ahu

n 1

99

7).

9.

Pid

ana p

enja

ra y

ang

dijatu

hk

an k

ep

ad

a t

erd

ak

wa

HE

ND

RIY

AN

TO

sela

ma 3

bu

lan.

Hal te

rsebu

t ti

dak

le

bih

dari

satu

perd

ua d

ari

ancam

an p

idana p

enja

ra

pencu

rian b

ag

i o

rang d

ew

asa

(P

asa

l 26

ayat

(1)

Und

ang

-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

2.

Pro

ses

pem

eri

ksa

an t

erd

ak

wa H

EN

DR

IYA

NT

O y

ang

d

ilak

uk

an o

leh H

ak

im d

i pers

dang

an d

ala

m s

idang

te

rtu

tup

(P

asa

l 8

ayat

(1)

Und

ang

-Und

ang

No

mo

r 3

T

ahu

n 1

99

7).

3.

Hak

im d

ala

m m

em

bacakan p

utu

san a

tas

perk

ara

te

rdak

wa H

EN

DR

IYA

NT

O d

ala

m s

idang

terb

uk

a u

ntu

k

um

um

(P

asa

l 8

ayat

(6)

dan P

asa

l 5

9 a

yat

(3)

Undang-

Undang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

4.

Hak

im d

ala

m m

em

eri

ksa

dan m

em

utu

s p

erk

ara

te

rdak

wa H

EN

DR

IYA

NT

O p

ad

a t

ing

kat

pert

am

a

sebagai

hak

im t

ung

gal

(Pasa

l 1

1 a

yat

(1)

Und

ang

-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

6.

Sela

ma d

ala

m p

ers

idangan,

terd

akw

a

HE

ND

RIY

AN

TO

did

am

pin

gi o

leh o

rang

tua d

an

petu

gas

BA

PA

S S

ura

kart

a (

Pasa

l 5

7 a

yat

(2)

Und

ang

-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

5.

Di d

ala

m p

em

eri

ksa

an t

erh

adap t

erd

ak

wa

HE

ND

RIY

AN

TO

terd

apat

Penuntu

t U

mum

, o

rang t

ua

terd

ak

wa d

an p

etu

gas

BA

PA

S y

ang

ik

ut

hadir

dala

m

Sid

ang A

nak t

ers

ebut

(Pasa

l 5

5 U

nd

ang

-Und

ang

No

mo

r 3

Tahun 1

99

7).

6.

Pada s

aat

penangk

ap

an,

ters

ang

ka

HE

ND

RIY

AN

TO

tela

h d

iberi

kan h

aknya u

ntu

k

mend

ap

atk

an b

antu

an h

uku

m t

eta

pi

ole

h t

ers

ang

ka

hak i

tu d

ito

lak

deng

an s

ura

t peno

lak

an (

Pasa

l 5

1

ayat

(1)

Undang-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

997

dan

Pasa

l 1

8 U

ndang-U

ndang N

om

or

23

tahu

n 2

002

).

3.

Penahanan d

ilak

uk

an t

erh

adap t

ers

angk

a

HE

ND

RIY

AN

TO

keti

ka t

ela

h d

item

ukan b

ebera

pa

bu

kti

perm

ula

an y

ang

cu

ku

p (

Pasa

l 4

4 a

yat

(1)

Und

ang

-Und

ang

No

mo

r 3

Tahun 1

99

7).

1.

Masa

penahanan y

ang

dilaku

kan k

ep

enti

ng

an

pem

eri

ksa

an y

ang

dilak

ukan P

enu

ntu

t U

mu

m t

erh

adap

ters

angka H

EN

DR

IYA

NT

O s

esu

ai

dengan k

ete

ntu

an

yang

ad

a y

ait

u 1

0 h

ari

deng

an p

erp

anja

ngan p

enahanan

sela

ma 1

5 h

ari

(P

asa

l 4

4 U

ndang-U

ndang N

om

or

3

tahu

n 1

997

).

1.

Dala

m m

ela

ku

kan p

enyid

ikan t

erh

ad

ap t

ers

angk

a

HE

ND

RIY

AN

TO

, p

enyid

ik t

ela

h m

em

inta

p

ert

imbang

an a

tau s

ara

n d

ari

Pem

bim

bin

g

Kem

asy

ara

kata

n (

Pasa

l 4

2 a

yat

(2)

Und

ang

-Und

ang

N

om

or

3 T

ahun 1

99

7).

2.

Ala

san m

eng

enai p

enahanan y

ang

dilaku

kan o

leh

Penuntu

t U

mum

terh

ad

ap

ters

ang

kan

HE

ND

RIY

AN

TO

dijela

skan d

ala

m s

ura

t peri

nta

h

penahanan (

Pasa

l 4

5 a

yat

(2)

Undang-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).

5.

Ala

san p

enahanan t

erh

ad

ap

ters

ang

ka

HE

ND

RIY

AN

TO

tela

h d

isebu

tkan d

i d

ala

m s

ura

t p

eri

nta

h p

enahanan (

Pasa

l 4

5 a

yat

(2)

Und

ang

-U

nd

ang

No

mo

r 3

Tahun 1

99

7).

2.

Penang

kapan y

ang d

ilak

uk

an t

erh

ad

ap t

ers

angk

a

HE

ND

RIY

AN

TO

sesu

ai deng

an K

itab U

ndang-

Und

ang

Hu

kum

Acara

Pid

ana d

an d

ilaku

kan s

ela

ma

1 (

satu

) hari

(P

asa

l 4

3 U

ndang-U

ndang N

om

or

3

Tahun 1

99

7).

4.

Penahanan g

una k

epenti

ngan p

em

eri

ksa

an o

leh

penyid

ik d

ilak

ukan s

ela

ma 2

0 h

ari

dan d

eng

an

perp

anja

ng

an p

enahanan s

ela

ma 1

0 h

ari

. T

ers

ang

ka

HE

ND

RIY

AN

TO

dilaku

kan p

enahanan s

ela

ma 2

0

hari

dan p

erp

anja

ngan p

enahanan s

ela

ma 1

0 h

ari

(P

asa

l 44

Und

ang

-Und

ang

No

mo

r 3

Tahu

n 1

99

7).

PR

OS

ES

PE

NY

IDIK

AN

PR

OS

ES

PE

NU

NT

UT

AN

PR

OS

ES

PE

ME

RIK

SA

AN

DI

MU

KA

SID

AN

G

1.

Bata

s u

sia a

nak

nakal yang

dap

at

dia

jukan k

e s

idang

anak a

dala

h 8

tahu

n s

am

pai 1

8 t

ahu

n a

tau

belu

m p

ern

ah

kaw

in d

an d

ala

m h

al

ini te

rdak

wa H

EN

DR

IYA

NT

O

masi

h b

eru

sia 1

5 t

ahu

n 7

bu

lan (

Pasa

l 4

ayat

(1)

Und

ang

-U

ndang N

om

or

3 T

ahu

n 1

99

7).


commit to user

53

Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan

ketentuan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal

wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan

apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,

ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka HENDRIYANTO memang

telah meminta pertimbangan dari BAPAS Surakarta untuk membantu proses

penyidikan dan juga untuk menjalankan ketentuan yang ada di dalam Undang-

Undang Pengadilan Anak. Akan tetapi, mengenai permohonan yang diajukan

oleh penyidik kepada BAPAS Surakarta beberapa hari setelah proses

penyidikan berlangsung. Diketahui ketika proses penahanan untuk pemeriksaan

penyidik telah berlangsung sejak tanggal 11 Juni 2010 sedangkan penyidik

mengajukan surat permohonanan kepada BAPAS mengenai permintaan

pertimbangan BAPAS yaitu pada tanggal 15 Juni 2010. Selain itu, jawaban

mengenai surat yang diajukan penyidik kepada BAPAS Surakarta dterima pada

tanggal 29 Juni 2010. Jelas jika selama tenggang waktu 11 juni 2010 sampai 15

juni 2010, penyidikan terhadap tersangka HENDRIYANTO tidak didampingi

dan diawasi sejak awal oleh BAPAS.

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa

penangkapan anak nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan Kitab

Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, yang patut

diperhatikan dalam masalah penangkapan anak nakal adalah kapan dan

bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal

ini terdapat dua hal, yaitu dalam hal tertangkap tangan dan dalam hal bukan

tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan

penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara

tertulis. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP mngatur dalam hal

tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan

harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. Penyidik harus segera mengadakan


commit to user

54

pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi

dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada

alasan yang jelas dan pasti, maka tersangka harus segera dibebaskan karena

penangkapan yang salah berarti “merampas kemerdekaan seseorang”. Dengan

demikian diperlukan ketelitian dan kesadaran akan tanggung jawab bagi

pejabat yang berwenang dalam memeriksa perkaranya agar tidak timbul

kekeliruan yang berakibat fatal bagi yang ditangkap.

Di dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska, tersangka yang

bernama HENDRIYANTO termasuk dalam hal tertangkap tangan karena

perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka diketahui oleh

saksi korban sesaat setelah kejadian tersebut dilakukan. Pada saat proses

penangkapannyapun tidak memakai surat perintah terlebih dahulu dan dalam

proses penangkapan tersebut telah disertai dengan barang bukti yang ada pada

saat kejadian tersebut yaitu berupa sebuah tas ransel merek Element Sake

Board warna abu-abu, dimana tas tersebut adalah tempat Hand phone merek

Nokia tipe 5310 berada dan dari tempat itulah terdakwa mengambil Hand

Phone tersebut tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya. Setelah penyidik

benar-benar meyakini bahwa penangkapan tersebut telah memenuhi syarat

maka pada hari itu juga dibuatlah surat perintah penangkapan dengan

memberikan tembusan kepada keluarga tersangka HENDRIYANTO.

Perlu diingat pada Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang

cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini

menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan

sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan

tindak pidana. Di kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska surat perintah

dikeluarkan ketika telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga

terjadinya pencurian yang dilakukan oleh tersangka HENDRIYANTO. Tas

ransel merek Element Sake Board warna abu-abu adalah tempat dimana

tersangka mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, jadi jelas dengan adanya


commit to user

55

tas tersebut dapat diduga bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan melalui

tas tersebut.

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 44 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penyidik berwenang melakukan

penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika melihat dari bunyi pasal

tersebut, maka kasus tersangka HENDRIYANTO memang dapat dilakukan

penahanan karena bukti yang didapat sudah cukup untuk membuktikan telah

terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini,

penyidik tepat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka

HENDRIYANTO.

Di dalam Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan pula

bahwa penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 hari dan jika

pemeriksaan penyidikan belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat

diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 hari.

Dalam jangka waktu 30 hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas

perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila selama 30 hari

penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka

tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Mengenai waktu

penahanan yang dilakukan terhadap tersangka HENDRIYANTO telah sesuai

dengan bunyi Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak. Tersangka telah

ditahan satu hari setelah dilakukan penangkapan, yaitu tanggal 11 Juni 2010.

Penahanan dilaksanakan tepat selama 20 hari yaitu, mulai dari tanggal 11 Juni

2010 sampai dengan 30 Juni 2010. Dalam tenggang waktu 20 hari tersebut

ternyata pemeriksaan terhadap tersangka dan atau penyidikan perkaranya

belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan penyidik memohon

perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum yang berwenang selama 10

hari, dimulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 10 Juli 2010. Waktu

tenggang pemeriksaan perkara oleh penyidik yang diberikan Undang-Undang

Pengadilan Anak untuk melakukan penahanan adalah 30 hari dan tersangka

HENDRIYANTO telah ditahan pula selama 30 hari untuk proses pemeriksaan


commit to user

56

oleh penyidik, maka dalam hal ini kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska

telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur

mengenai masa penahanan atau penahanan lanjutan bagi kepentingan Penuntut

Umum yang berwenang. Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 10 hari

dan jika pemeriksaan tersebut belum selesai, maka atas permintaan Penuntut

Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang

untuk paling lama 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari, Penuntut Umum harus

sudah menyerahkan berkas perkara anak yang bersangkutan kepada Pengadilan

Negeri. Apabila selama 25 hari Penuntut Umum belum menyerahkan berkas

perkara kepada Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari

tahanan demi hukum. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa

kasus terdakwa HENDRIYANTO, telah sesuai dengan Pasal 46 Undang-

Undang Pengadilan Anak. Dilakukannya penahanan oleh Penuntut Umum

terhadap terdakwa selama 10 hari, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai

dengan 17 Juli 2010. Tidak dilakukan perpanjangan penahanan karena pada

tanggal 15 juli 2010 telah dilakukan pelimpahan perkara acara pemeriksaan

biasa atas terdakwa HENDRIYANTO ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 47 telah dijelaskan

bahwa Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah

penahanan anak yang sedang diperiksa untuk kepentingan pemeriksaan dalam

waktu 15 hari. Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling

lama 30 hari. Dalam masa 45 hari tersebut, hakim belum memberikan

putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan

demi hukum. Hakim dalam kasus terdakwa HENDRIYANTO telah

mengeluarkan surat perintah penahanan anak selama 15 hari, dimulai tanggal

15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 juli 2010. Dalam jangka waktu 15 hari

tersebut ternyata pemeriksaan belum selesai sehingga dilakukan perpanjangan

penahanan oleh ketua Pengadilan yaitu pada tanggal 30 Juli 2010 sampai


commit to user

57

dengan 28 Agustus 2010. Dari waktu 30 hari tersebut ternyata pada tanggal 5

Agustus 2010, Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa

HENDRIYANTO sehingga tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan.

Dari kenyataan di atas, pemeriksaan terhadap tersangka yang masih

dibawah umur seharusnya mempertimbangkan waktu yang singkat. Walaupun

telah ada aturan mengenai ketentuan penahanan lanjutan tetapi setidaknya hal

tersebut diminimalisir karena semakin lama proses pemeriksaan maka semakin

lama pula penyelesaian tersebut. oleh karena itu, semakin panjaang pula hak-

hak terdakwa HENDRIYANTO yang tidak terpenuhi dan semakin lama

panjang pula keterpurukan yang dirasakan oleh terdakwa HENDRIYANTO.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang

Pengadilan Anak bahwa di dalam surat perintah penahanan yang dilakukan

terhadap tersangka HENDRIYANTO dijelaskan dalam hal pertimbangan

bahwa penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tersangka akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi

tindak pidana. Jika melihat dari kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska jelas

sekali bahwa barang yang diajukan alat bukti telah dilakukan penyitaan oleh

penyidik jadi tidak mungkin tersangka yang masih dibawah umur tersebut

merusak atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, tidaklah masuk

akal jika alasan tersebut dijadikan dasar dalam proses penahanan. Mengenai

alasan tersangka yang akan melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana,

jelas jika dalam kasus ini tersangka HENDRIYANTO adalah tersangka yang

tertangkap tangan atas perbuatan tindak pidana pencurian. Selain itu, kesaksian

yang diterima dari tersangka sendiri bahwa tersangka mengakui dan menyesali

perbuatannya tersebut. Tersangka juga merupakan anak dibawah umur yang

masih berada dalam jangkauan dan pengasuhan orang tua sehingga mengenai

alasan tersebut untuk diberlakukannya penahanan dapat dipikirkan secara

seksama karena penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih

lebih menekankan pada aspek yuridis formal dan belum menekankan pada

tujuan untuk kepentingan dan melindungi anak.


commit to user

58

Terdapat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang

menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam kasus

terdakwa HENDRIYANTO, penyidik telah mengajukan permohonan

mengenai penunjukan seorang pengacara atau penasehat hukum untuk

membela terdakwa dalam proses penyidikan sampai dengan proses

persidangan. Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya mengenai batuan

hukum yang akan diterimanya tetapi terdakwa menolak pemberian tersebut dan

tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum atau Pengacara dengan alasan

bahwa perkara yang terjadi padanya akan dihadapi sendiri.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak dijelaskan

mengenai umur anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 8 tahun

sampai 18 tahun atau belum pernah kawin. Terdakwa HENDRIYANTO masih

berusia 15 tahun 7 bulan dan belum pernah kawin. Terdakwa melakukan

perbuatan pidana dengan usia yang masih di bawah umur. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, maka terdakwa dapat diajukan ke dalam Sidang Anak.

Di dalam pemeriksaan Sidang Anak, Hakim yang memeriksa anak

tersebut dalam sidang tertutup, sedangkan pembacaan putusannya dalam

sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 8

Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain itu Hakim yang memeriksa terdakwa

HENDRIYANTO adalah hakim tunggal yang bernama M.Najib Sholeh, SH.

Dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska, Hakim memeriksa terdakwa

dalam sidang tertutup. Pada dasarnya ketika sidang berlangsung secara

tertutup, terdakwa yang masih di bawah umur tetap akan mengalami tekanan

mental. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa mendengar keterangan saksi yang

memberatkan terdakwa HENDRIYANTO. Selain itu, dakwaan dan tuntutan

dari Penuntut Umum yang dibacakan ketika sidang berlangsung akan membuat

mental terdakwa semakin memburuk karena di dalam tuntutan dan dakwaan

tersebut terdapat pasal dan hukuman yang akan dijerat oleh Penuntut Umum

kepada terdakwa.


commit to user

59

Pembacaan putusan terhadap terdakwa HENDRIYANTO juga dalam

sidang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal 5 Agustus 2010. Ketika Hakim

membacakan putusan yang berupa pidana penjara bagi terdakwa

HENDRIYANTO yang masih dibawah umur, dapat disaksikan oleh

masyarakat umum. Maka hal tersebut dapat menjadikan dirinya semakin buruk

karena pidana penjara yang dijatuhkan padanya didengar dan disaksikan oleh

orang lain. Status narapidanapun akan disandangkan oleh orang lain yang

menyaksikan pembacaan putusan tersebut kepada terdakwa HENDRIYANTO

sedangkan pada saat pemeriksaan di muka sidang orang tersebut tidak melihat

proses kejadian dan pembuktian yang diajukan. Bahkan orang tersebut tidak

akan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pidana pencurian dalam

keadaan tertangkap tangan dan terdakwa mengakui serta menyesali

perbuatannya, yang orang lain saksikan adalah hanya putusan yang dijatuhkan

kepada terdakwa HENDRIYANTO yang masih dibawah umur berupa pidana

penjara selama 3 bulan.

Undang-Undang Pengadilan Anak di Pasal 26 telah mengatur besarnya

pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan perbuatan pidana,

yaitu satu perdua dari ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa HENDRIYANTO adalah pidana

penjara selama 3 bulan, hal tersebut memang sesuai dengan ketentuan di Pasal

26 tersebut. Akan tetapi, proses penjatuhan yang dilakukan terhadap terdakwa

yang masih di bawah umur ini bukan hanya sekedar menghukum. Hukuman

yang dijatuhkan harus lebih bersifat mendidik karena terdakwa masih dalam

proses mengembangkan dan menemukan jati dirinya.

Penjatuhan hukuman berupa pemenjaraan terhadap anak di bawah

umur, yang dalam hal ini adalah terdakwa HENDRIYANTO harus lebih

dipikirkan lebih dalam karena pemenjaraan bukan hanya menjadikan terdakwa

menyesali perbuatannya tapi akan memberikan efek buruk terhadap diri

terdakwa misalnya minder bergaul dan berteman dengan teman sebayanya

karena status narapidana yang pernah disandangnya. Selain itu, faktor niat yang

terkandung ketika terdakwa HENDRIYANTO melakukan perbuatan pidana


commit to user

60

tersebut. telah dijelaskan bahwa terdakwa tidak sama sekali merencanakan

untuk melakukan pencurian sebelumnya, niat itu muncul seketika ketika

melihat sebuah Hand Phone di dalam tas. Masih banyak hukuman lainnya yang

diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang dirasa lebih tepat untuk

dijatuhkan kepada terdakwa HENDRIYANTO.

Dalam proses persidangan yang berlangsung secara tertutup juga

dihadiri oleh orang tua terdakwa dan petugas BAPAS Surakarta. Orang tua

terdakwa dan petugas BAPAS diperbolehkan dan bahkan diwajibkan untuk

hadir dalam sidang seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-

Undang Pengadilan Anak. Orang tua atau petugas BAPAS dihadirkan karena

untuk mendampingi terdakwa HENDRIYANTO dalam menjalani sidangnya,

sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain

itu, sebelum pembacaan putusan juga terdapat ketentuan di dalam Pasal 59 ayat

(1) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa rang tua terdalwa memberikan

hal ikhwal yang bermanfaat mengenai terdakwa, yang merupakan anaknya.

Sehingga hal ikhwal tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam

memutus perkara terdakwa HENDRIYANTO. Pada kenyataan hal ikhwal

tersebut juga tidak digunakan sebaik mungkin oleh Hakim karena terdakwa

HENDRIYANTO justru tetap dijatuhkan pidana penjara walaupun orang tua

terdakwa telah sanggup mengasuh dan bertanggung jawab agar anaknya yaitu

terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak

menyebutkan bahwa putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sejak diadakan penyidikan

sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus

didampingi oleh petugas sosial yang membuat Case Study tentang anak dalam

sidang. Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak

di kemudian hari karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat

Case Study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi).

Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan

pembuatan Case Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan


commit to user

61

sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang

sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam

Case Study petugas menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang

sebaiknya diambil oleh para Hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi

kebutuhan anak. Walaupun Case Study ini tidak mengikat Hakim, namun ia

merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh

Hakim sehingga menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana

anak di muka sidang pengadilan.

Selain dalam proses penyidikan, pertimbangan tersebut dapat pula

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus terdakwa HENDRIYANTO.

Pertimbangan BAPAS melihat akan kehidupan sehari-hari, keluarga dan

lingkungan terdakwa jadi Hakim memperoleh gambaran mengenai kenyataan

dalam kehidupan terdakwa HENDRIYANTO, sehingga putusan yang akan

dikeluarkan tidak hanya mengacu pada faktor yuridis tetapi juga dapat melihat

dari faktor sosiologisnya. BAPAS telah menggambarkan kehidupan

HENDRIYANTO secara mendalam dan laporan BAPAS telah menyimpulkan

bahwasanya perbuatan yang dilakukan tersebut didasari karena terdakwa

membutuhkan uang untuk makan. BAPAS melihat adanya kesempatan

terdakwa mengambil Hand Phone di dalam tas korban dan pribadi terdakwa

masih tergolong labil sehingga pada saat melakukannya tidak memikirkan

akibat yang akan terjadi. Yang terpenting bahwa terdakwa telah mengakui dan

juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan

yang salah serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa terdakwa telah mengetahui akibat yang

dideritanya jika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sebelum

dijatuhkan putusan oleh Hakim kepadanya.


commit to user

62

2. Keharusan Pemenuhan Hak Anak dalam Kasus Nomor



2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak

yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU Pengadilan Anak disebut anak

nakal, sementara dalam UU Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni

anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan

hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangan kepentingan

terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ada beberapa

hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan

kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pertama usia pertanggunjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak

sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang

sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses

peradilan mulai dari usia delapan tahun. Kedua proses hukum dan sistem

administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan

pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap

awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan

mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya.

Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk

proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya

yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami

anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki

kemampuan hukum (consent) untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu,

anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun

pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang memiliki

consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses

pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti


commit to user

63

dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak,

dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus

diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privacy

terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Ketiga mengenai

kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi

perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan.

Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang

dilakukan oleh aparat negara, maupun 63esame tahanan/narapidana lainnya.

Keempat mengenai pendidikan, John Stuart Mill dalam karyanya

“Principles of Political Economy and Liberty” mengemukakan bahwa

pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal

kehidupannya kelak. Pendidikan sangat penting bagi anggota masyarakat

secara umum di mana mereka akan memperoleh penderitaan yang cukup serius

bilamana tidak terdapat kesadaran sesama anggota masyarakat akan arti

penting sebuah pendidikan (Pan Mohammad Faiz. 2006). Anak yang

melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, sedangkan belum

ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak,

sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan

hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaran hanya menghilangkan

hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan.

Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib

diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak

kekerasan dan sebagainya.

Anak dengan kondisi belum matangnya fisik dan psikologisnya,

menyebabkan mereka membutuhkan perlindungan khusus. Pada dasarnya,

apapun kondisinya, anak adalah korban, walaupun anak adalah pelaku

kejahatan. Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah korban, korban kerasnya

kehidupan, korban dari kehidupan keluarga yang kurang beruntung dan korban

tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap anak. Sebagai korban,

mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan hak-haknya.


commit to user

64

Berbicara masalah pengadilan merujuk pada proses penyelesaian

perkara yang meliputi proses penyidikan , penangkapan, penahanan sampai

dengan proses persidangan. Proses penyelesaian ini sangat berkaitan satu sama

lain yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Dalam hal ini, khusus menangani perkara yang dilakukan

oleh anak dibawah umur telah diatur secara khusus dalam Undang Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak lebih berdasar pada anak nakal yaitu anak yang melakukan

tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang

bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Jadi pengertian anak dalam undang-undang tersebut adalah

khusus bagi anak yang tergolong dalam perkara anak nakal.

Sedangkan berbicara masalah perlindungan terhadap anak terutama

hak-hak anak, telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Timbulnya undang-undang tersebut

dikarenakan masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan

anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

tentang hak anak, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hal tersebut seperti hak anak,

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Jadi

pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada

pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan

bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibentuknya Undang-Undang Pengadilan

Anak ini, bukan hanya berlaku untuk anak sebagai korban dari kejahatan tetapi

juga bagi anak yang berkedudukan sebagai pelaku kejahatan akan tetap

mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam undang-undang ini lebih jelas

mengatur mengenai hak-hak anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum.


commit to user

65

Di Pasal 1 ayat (1) diatur mengenai batas usia anak, yaitu dari umur 8

tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) diatur mengenai batas usia anak, yaitu dari

masih dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Kasus Nomor

91/PID.SUS/2010/PN.Ska menyangkut mengenai anak yang melakukan tindak

pidana, dimana terdakwa HENDRIYANTO masih berusia 15 tahun 7 bulan.

Jadi dalam hal ini kasus tersebut tergolong dalam anak nakal yang

dimaksudkan Undang-Undang Pengadilan Anak dan masih tergolong anak

dibawah umur dan tergolong kategori anak menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Undang-Undang

Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan

sebagai landasan untuk proses penyelesaian perkara tersebut. Oleh karena itu,

kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat mendasari hak-hak

terdakwa dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN. Ska yang masih banyak

belum terpenuhi. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :


commit to user

66

Sumber : BAP, Laporan BAPAS dan Putusan Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O ha

nya m

eliha

t kep

entin

gan m

asya

rakat.

pena

hana

n men

gilan

gkan

kebu

tuha

n sos

ial te

rdak

wa

HEND

RIYA

NTO.

-

Hakim

tida

k mem

erinta

hkan

petu

gas B

APAS

untu

k me

nyam

paika

n lap

oran

hasil

pene

litian

nya t

erhad

ap

terda

kwa H

ENDR

IYAN

TO

Tabe

l II.

Keha

rusan

Peme

nuha

n Hak

Ana

k dala

m Ka

sus N

omor

91/PI

D.SU

S/201

0/PN.

SKA

menu

rut U

ndan

g-Und

ang N

omor

3 Ta

hun 1

997 t

entan

g Pen

gadil

an A

nak

--

Terd

akwa

HEN

DRIY

ANTO

dijat

uhka

n huk

uman

beru

pa

pidan

a pen

jara s

elama

3 bu

lan w

alaup

un te

rdak

wa

memp

unya

i hak

untu

k men

dapa

tkan

huku

man t

indak

an.

- -

Pros

es pe

nyidi

kan y

ang b

erlan

gsun

g terh

adap

HE

NDRI

YANT

O pa

da aw

alnya

tida

k men

ggun

akan

ba

ntuan

dari

BAPA

S Su

rakart

a.

- - -

Hakim

tida

k men

jatuh

kan p

idana

bersy

arat k

epad

a ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

wala

upun

pida

na ya

ng

di jatu

hkan

kuran

g dari

dua t

ahun

.

5. Pe

naha

nan d

ilaku

kan s

etelah

deng

an su

nggu

h-su

nggu

h me

mpert

imba

ngka

n kep

entin

gan a

nak d

an at

au ke

penti

ngan

ma

syara

kat (

Pasa

l 45 a

yat (

1)).

6. Se

lama a

nak d

itaha

n, ke

butu

han j

asma

ni, ro

hani,

dan

sosia

l ana

k haru

s teta

p dipe

nuhi

(Pas

al 45

ayat

(4)).

4. Pe

mbim

bing K

emas

yarak

atan b

ertug

as m

emba

ntu

memp

erlan

car t

ugas

Pen

yidik,

Pen

untu

t Umu

m, da

n Hak

im

dalam

perk

ara A

nak N

akal,

baik

di da

lam m

aupu

n di lu

ar Sid

ang A

nak d

enga

n mem

buat

lapor

an ha

sil pe

neliti

an

kema

syara

katan

(Pas

al 34

ayat

(1)).

7. Da

lam ha

l Pen

untu

t Umu

m be

rpen

dapa

t bah

wa da

ri ha

sil

peny

idika

n dap

at dil

akuk

an pe

nuntu

tan, m

aka P

enun

tut

Umum

waji

b dala

m wa

ktu s

ecep

atnya

mem

buat

surat

da

kwaa

n ses

uai d

enga

n kete

ntuan

dalam

Kita

b Und

ang-

Unda

ng H

ukum

Aca

ra Pi

dana

(Pas

al 54

).

8. Se

belum

sida

ng di

buka

, Hak

im m

emeri

ntahk

an ag

ar Pe

mbim

bing K

emas

yarak

atan m

enya

mpaik

an la

poran

hasil

pe

neliti

an ke

masy

araka

tan m

enge

nai a

nak y

ang b

ersan

gkuta

n (P

asal

56 ay

at (1

)).

Unda

ng-U

ndan

g Nom

or 3

Tahu

n 199

7

1. Te

rhad

ap A

nak N

akal

yang

mela

kuka

n perb

uatan

pida

na,

Hakim

men

jatuh

kan p

idana

atau

tind

akan

(Pas

al 25

ayat

(1)).

2. Pid

ana b

ersya

rat da

pat d

ijatu

hkan

oleh

Hak

im, a

pabil

a pid

ana p

enjar

a yan

g dija

tuhk

an pa

ling l

ama 2

tahu

n (Pa

sal 2

9 a y

at (1

)).3.

Pidan

a pen

gawa

san

dapa

t dija

tuhk

an ke

pada

Ana

k Nak

al ya

ng m

elaku

kan p

erbua

tan ti

ndak

pida

na, p

aling

sing

kat t

iga

bulan

dan p

aling

lama

2 tah

un (P

asal

30 ay

at (1

))

- -

Surat

dakw

aan t

idak s

egera

dibu

at se

telah

pros

es

peny

idika

n sele

sai.

-

Pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

tersa

ngka

HE

NDRI

YANT

O ha

nya m

eliha

t kep

entin

gan

masy

araka

t.pe

naha

nan m

engil

angk

an ke

butu

han s

osial

tersa

ngka

HE

NDRI

YANT

O.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O ha

nya m

eliha

t kep

entin

gan

masy

araka

t.Pe

naha

nan m

engil

angk

an ke

butu

han s

osial

ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

.

tidak

dijat

uhka

nnya

putu

san b

erupa

pida

na pe

ngaw

asan

ter

hada

p terd

akwa

HEN

DRIY

ANTO

.

-

PROS

ES PE

NYID

IKAN

PROS

ES PE

NUNT

UTAN

PROS

ES PE

MER

IKSA

AN D

I MUK

A SI

DANG


commit to user

67


Keha

rusan

Peme

nuha

n Hak

Ana

k dala

m Ka

sus N

omor

91/PI

D.SU

S/201

0/PN.

SKA

menu

rut U

ndan

g-Und

ang N

omor

23 T

ahun

2002

tenta

ng Pe

rlind

unga

n Ana

kTa

bel II

I.

2. Pe

rlind

unga

n ana

k bert

ujuan

untu

k men

jamin

terpe

nuhin

ya ha

k-ha

k ana

k aga

r dap

at hid

up, t

umbu

h, be

rkem

bang

, dan

berp

artisi

pasi

seca

ra op

timal

sesu

ai de

ngan

hark

at da

n mart

abat

kema

nusia

an, s

erta

mend

apat

perli

ndun

gan d

ari ke

keras

an da

n disk

rimina

si, de

mi

terwu

judny

a ana

k Ind

ones

ia ya

ng be

rkua

litas,

berak

hlak m

ulia d

an

sejah

tera (

Pasa

l 3).

tujua

n yan

g hen

dak d

icapa

i oleh

Und

ang-

Unda

ng

Perli

ndun

gan A

nak t

idak d

apat

diras

akan

oleh

ter

sang

ka H

ENDR

IYAN

TO, d

iman

a terd

akwa

ad

alah a

nak d

i baw

ah um

ur ya

ng di

lindu

ngi o

leh

unda

ng-u

ndan

g ters

ebut

.

tujua

n yan

g hen

dak d

icapa

i oleh

Und

ang-

Unda

ng

Perli

ndun

gan A

nak t

idak d

apat

diras

akan

oleh

ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

, dim

ana t

erdak

wa

adala

h ana

k di b

awah

umur

yang

dilin

dung

i oleh

un

dang

-und

ang t

erseb

ut.

tujua

n yan

g hen

dak d

icapa

i oleh

Und

ang-

Unda

ng

Perli

ndun

gan A

nak t

idak d

apat

diras

akan

oleh

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O, di

mana

terd

akwa

adala

h ana

k di

bawa

h umu

r yan

g dilin

dung

i oleh

unda

ng-u

ndan

g ter

sebu

t.

6. Se

tiap a

nak y

ang d

iramp

as ke

beba

sann

ya be

rhak

untu

k mem

bela

diri d

an m

empe

roleh

kead

ilan d

i dep

an pe

ngad

ilan a

nak y

ang o

bjekt

if da

n tida

k mem

ihak d

alam

sidan

g tert

utup

untu

k umu

m (P

asal

17 ay

at (1

)).7.

Nega

ra, P

emeri

ntah,

masy

araka

t, ke

luarg

a dan

oran

g tua

be

rkew

ajiba

n dan

berta

nggu

ng ja

wab t

erhad

ap pe

nyele

ngga

raan

perli

ndun

gan a

nak

(Pas

al 20

).

pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

tersa

ngka

HE

NDRI

YANT

O me

njadik

an pe

nyele

ngga

raan

perli

ndun

gan a

nak t

idak t

ereali

sasik

an.

pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O me

njadik

an pe

nyele

ngga

raan

perli

ndun

gan a

nak t

idak t

ereali

sasik

an.

pena

hana

n dan

huku

man y

ang d

ijatu

hkan

kepa

da

terda

kwa H

ENDR

IYAN

TO m

enjad

ikan

peny

eleng

garaa

n perl

indun

gan a

nak t

idak t

ereali

sasik

an.

Terd

akwa

HEN

DRIY

ANTO

tida

k men

dapa

tkan

ke

adila

n pad

a saa

t sida

ng be

rlang

sung

.

4. Se

tiap a

nak b

erhak

untu

k beri

stirah

at da

n mem

anfaa

tkan

wak

tu

luang

, berg

aul d

enga

n ana

k yan

g seb

aya,

berm

ain, b

erekr

easi

dan

berk

reasi

sesu

ai de

ngan

mina

t, ba

kat,

dan t

ingka

t kec

erdas

anny

a de

mi pe

rkem

bang

an di

ri (P

asal

11).

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

kepa

da te

rsang

ka

HEND

RIYA

NTO

akan

mere

nggu

t hak

tersa

ngka

un

tuk b

ergau

l dan

berm

ain de

ngan

tema

n seb

ayan

ya.Pe

naha

nan y

ang d

iberik

an ke

pada

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O ak

an m

ereng

gut h

ak te

rdak

wa

untu

k berg

aul d

an be

rmain

deng

an te

man

seba

yany

a.

Pena

hana

n dan

huku

man y

ang d

iberik

an ke

pada

ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

akan

mere

nggu

t hak

ter

dakw

a untu

k berg

aul d

an be

rmain

deng

an te

man

seba

yany

a.

5. Pe

nang

kapa

n, pe

naha

nan,

atau t

indak

pida

na pe

njara

anak

hany

a dil

akuk

an ap

abila

sesu

ai de

ngan

huku

m ya

ng be

rlaku

dan h

anya

da

pat d

ilaku

kan s

ebag

ai up

aya h

ukum

terak

hir (P

asal

16).

Pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

tersa

ngka

HE

NDRI

YANT

O tid

ak di

lakuk

an se

baga

i upa

ya

huku

m ter

akhir

.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhk

an ke

pada

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O tid

ak di

lakuk

an se

baga

i upa

ya

huku

m ter

akhir

.

Pena

hana

n dan

huku

man y

ang d

ijatu

hkan

kepa

da

terda

kwa H

ENDR

IYAN

TO ti

dak d

ilaku

kan s

ebag

ai up

aya h

ukum

terak

hir.

3. Se

tiap a

nak b

erhak

mem

pero

leh pe

ndidi

kan d

an pe

ngaja

ran da

lam

rangk

a pen

gemb

anga

n prib

adiny

a dan

ting

kat k

ecerd

asan

nya s

esua

i de

ngan

mina

t dan

baka

tnya (

Pasa

l 9 ay

at (1

)).

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

kepa

da te

rsang

ka

HEND

RIYA

NTO

akan

mere

nggu

t hak

tersa

ngka

un

tuk m

enda

patk

an pe

ndidi

kan.

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

kepa

da te

rdak

wa

HEND

RIYA

NTO

akan

mere

nggu

t hak

terd

akwa

un

tuk m

enda

patk

an pe

ndidi

kan.

Pena

hana

n dan

huku

man y

ang d

iberik

an ke

pada

ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

akan

mere

nggu

t hak

ter

dakw

a untu

k men

dapa

tkan

pend

idika

n.

Unda

ng-U

ndan

g Nom

or 23

Tah

un 20

02PR

OSES

PENY

IDIK

ANPR

OSES

PENU

NTUT

ANPR

OSES

PEM

ERIK

SAAN

DI M

UKA

SIDA

NG

1. Pe

nyele

ngga

raan p

erlind

unga

n ana

k bera

sask

an P

anca

sila d

an

berla

ndas

kan U

ndan

g-Un

dang

Das

ar Ne

gara

Repu

blik I

ndon

esia

1945

serta

prins

ip-pr

insip

dasa

r Kon

vens

i Hak

-Hak

Ana

k meli

puti

nond

iskrim

inasi,

kepe

nting

an ya

ng te

rbaik

bagi

anak

, hak

hidu

p, ke

langs

unga

n hidu

p dan

perk

emba

ngan

, sert

a pen

gharg

aan t

erhad

ap

pend

apat

anak

(Pas

al 2)

.

Prins

ip-pr

insip

dasa

r tida

k dibe

rlaku

kan b

agi

tersa

ngka

HEN

DRIY

ANTO

Prins

ip-pr

insip

dasa

r tida

k dibe

rlaku

kan b

agi

terda

kwa H

ENDR

IYAN

TOPr

insip-

prins

ip da

sar t

idak d

iberla

kuka

n bag

i terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O


commit to user

68


Keha

rusan

Peme

nuha

n Hak

Ana

k dala

m Ka

sus N

omor

91/PI

D.SU

S/201

0/PN.

SKA

menu

rut U

ndan

g-Und

ang N

omor

23 Ta

hun 2

002 t

entan

g Perl

indun

gan A

nak

Tabe

l III.

Tida

k dite

riman

ya pe

rlind

unga

n khu

sus o

leh

tersa

ngka

HEN

DRIY

ANTO

mak

a pem

erinta

h tida

k me

njalan

kan k

ewaji

ban d

an ta

nggu

ng ja

wabn

ya.

Tida

k dite

riman

ya pe

rlindu

ngan

khus

us ol

eh

terda

kwa H

ENDR

IYAN

TO m

aka p

emeri

ntah t

idak

menja

lanka

n kew

ajiba

n dan

tang

gung

jawa

bnya

.

Tida

k dite

riman

ya pe

rlindu

ngan

khus

us ol

eh te

rdak

wa

HEND

RIYA

NTO

maka

peme

rintah

tidak

men

jalan

kan

kewa

jiban

dan t

angg

ung j

awab

nya.

11. P

erlind

unga

n khu

sus b

agi a

nak y

ang b

erhad

apan

deng

an hu

kum

dilak

sana

kan m

elalui

:a.

Perla

kuan

atas

anak

seca

ra ma

nusia

wi se

suai

deng

an m

artab

at da

n ha

k-ha

k ana

k;b.

Peny

ediaa

n petu

gas p

enda

mping

khus

us ba

gi an

ak se

jak di

ni;c.

Peny

ediaa

n sara

na da

n pras

arana

khus

us;

d. Pe

njatuh

an sa

nksi

yang

tepa

t untu

k kep

entin

gan y

ang t

erbaik

bagi

anak

;e.

Pema

ntaua

n dan

penc

atatan

teru

s-men

erus t

erhad

ap

perk

emba

ngan

anak

yang

berh

adap

an de

ngan

huku

m;f. P

embe

rian j

amina

n untu

k mem

perta

hank

an hu

bung

an de

ngan

or

ang t

ua at

au ke

luarg

a;g.

Perli

ndun

gan d

ari pe

mberi

taan i

denti

tas m

elalui

med

ia ma

ssa da

n un

tuk m

engh

indari

labe

lisas

i.

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

men

gakib

atkan

hak-

hak

anak

tidak

dapa

t dira

saka

n oleh

tersa

ngka

HE

NDRI

YANT

O.

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

men

gakib

atkan

hak-

hak

anak

tidak

dapa

t dira

saka

n oleh

terd

akwa

HE

NDRI

YANT

O.

Pena

hana

n yan

g dibe

rikan

men

gakib

atkan

hak-

hak a

nak

tidak

dapa

t dira

saka

n oleh

terd

akwa

HEN

DRIY

ANTO

. Hu

kuma

n yan

g dija

tuhka

n tida

k mem

entin

gkan

ke

penti

ngan

terd

akwa

HEN

DRIY

ANTO

seba

gai a

nak.

9. Pe

merin

tah da

n lem

baga

nega

ra lai

nnya

berk

ewaji

ban d

an

berta

nggu

ng ja

wab u

ntuk m

embe

rikan

perli

ndun

gan k

husu

s kep

ada

anak

dalam

situa

si da

rurat

, ana

k yan

g berh

adap

an de

ngan

huku

m,

anak

dari

kelom

pok m

inorit

as da

n teri

solas

i, ana

k tere

ksplo

itasi

secara

ekon

omi d

an/at

au se

ksua

l, ana

k yan

g dipe

rdag

angk

an, a

nak

yang

men

jadi k

orba

n pen

yalah

guna

an na

rkot

ika, a

lcoho

l, ps

ikotro

pika d

an za

t adik

tif la

innya

(nap

za),

anak

korb

an pe

nculi

kan,

penju

alan d

an pe

rdag

anga

n, an

ak ko

rban

keke

rasan

baik

fisik

dan/a

tau m

ental

, ana

k yan

g men

yand

ang c

acat,

dan a

nak k

orba

n pe

rlaku

an sa

lah da

n pen

elanta

ran (P

asal

59).

Perli

ndun

gan k

husu

s tida

k dibe

rikan

sepe

nuhn

ya

kepa

da te

rsang

ka H

ENDR

IYAN

TO ya

ng te

rmas

uk

anak

yang

berh

adap

an de

ngan

huku

m.

Perlin

dung

an kh

usus

tidak

dibe

rikan

sepe

nuhn

ya

kepa

da te

rdak

wa H

ENDR

IYAN

TO ya

ng te

rmas

uk

anak

yang

berh

adap

an de

ngan

huku

m.

Perlin

dung

an kh

usus

tidak

dibe

rikan

sepe

nuhn

ya ke

pada

ter

dakw

a HEN

DRIY

ANTO

yang

term

asuk

anak

yang

be

rhada

pan d

enga

n huk

um.

10. P

erlind

unga

n khu

sus b

agi a

nak y

ang b

erhad

apan

deng

an hu

kum

melip

uti an

ak ya

ng be

rkon

flik de

ngan

huku

m da

n ana

k kor

ban t

indak

pid

ana,

meru

paka

n kew

ajiba

n dan

tang

gung

jawa

b pem

erinta

h dan

ma

syara

kat (

Pasal

64 ay

at (1

)).

8. Ne

gara,

Pem

erinta

h, ke

luarg

a dan

oran

g tua

waji

b mem

berik

an

kese

mpata

n yan

g selu

as-lua

snya

kepa

da an

ak un

tuk m

empe

roleh

pe

ndidi

kan (

Pasa

l 49)

.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhka

n kep

ada t

ersan

gka

menu

njukk

an ba

hwa n

egara

dan p

emeri

ntah t

idak

memb

erika

n kese

mpata

n kep

ada t

ersan

gka u

ntuk

memp

eroleh

pend

idika

n.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhka

n kep

ada t

erdak

wa

menu

njukk

an ba

hwa n

egara

dan p

emeri

ntah t

idak

memb

erika

n kes

empa

tan ke

pada

terd

akwa

untuk

me

mpero

leh pe

ndidi

kan.

Pena

hana

n yan

g dija

tuhka

n kep

ada t

erdak

wa

menu

njukk

an ba

hwa n

egara

dan p

emeri

ntah t

idak

memb

erika

n kes

empa

tan ke

pada

terd

akwa

untuk

me

mpero

leh pe

ndidi

kan.

Unda

ng-U

ndan

g Nom

or 23

Tahu

n 200

2PR

OSES

PENY

IDIK

ANPR

OSES

PENU

NTUT

ANPR

OSES

PEM

ERIK

SAAN

DI M

UKA

SIDA

NG


commit to user

69

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat dua

alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu

untuk kepentingan anak dan untuk kepentingan masyarakat. Kedua alasan

tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada

dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun

penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang

menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun

sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, kedua alasan penahanan yang tercantum dalam Undang-

Undang Pengadilan Anak tidak disebutkan secara spesifik. Bukan berarti yang

terbaik untuk kepentingan masyarakat itu terbaik pula untuk kepentingan anak.

Misalnya di dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, penahanan dapat

dilakukan untuk kepentingan masyarakat karena dengan dilakukan penahanan

maka masyarakat tidak akan resah atau takut akan adanya pencurian yang

terjadi di sekitarnya yang dilakukan oleh anak. Tetapi bagi si anak, dengan

adanya penahanan maka akan membuat mereka tidak dapat meneruskan

pendidikan, juga akan memisahkan mereka dari keluarga dan kehidupan luar

atau terasingkan, belum lagi pendapat masyarakat akan dirinya.

Di dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak telah

disebutkan bahwa proses penyidikan terhadap anak nakal harus dirahasiakan

tetapi tidak dapat dipungkiri dalam kenyataan di kehidupan masyarakat pasti

suatu kasus yang terjadi akan terdengar walaupun hal tersebut disembunyikan.

Kasus pencurian akan menyebabkan sekitar lokasi pencurian, atau korban

pencurian akan mengetahui kemudian masyarakat disekitarnyapun akan

mengetahui hal tersebut untuk berwaspada agar perbuatan tersebut tidak terjadi

padanya. Seperti halnya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah

umur dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska, dalam kasus ini

merupakan kasus tertangkap tangan. Oleh sebab itu tidak mungkin akan

terhindar dari pembicaraan masyarakat yang berada di sekitar terdakwa karena

secara jelas bahwa tertangkapnya terdakwa ketika terdakwa sedang melakukan

perbuatan pidana yaitu pencurian. Jika terdakwa tetap dilakukan penahanan


commit to user

70

dengan alasan kepentingan masyarakat maka tidak akan sejalan dengan

kepentingan anak. Memang kepentingan masyarakat terpenuhi dengan

menghilangkan rasa takut mereka akan terjadinya pencurian tetapi bagi si anak

yaitu terdakwa, hal tersebut akan menekan psikis atau mentalnya. Terdakwa

akan kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan dan juga akan

mengalami guncangan yang hebat dalam dirinya atas pembicaraan masyarakat

di sekitar kehidupan terdakwa dan juga atas lingkup ruang tahanan yang

ditempati. Memang ruang tahanan yang digunakan oleh anak di bawah umur

adalah ruang tahanan khusus anak tetapi status tahanan yang diberikan padanya

dan jauh dari kehidupan masyarakat itulah yang akan menjadikan dirinya

merasa terguncang dan terasingkan.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih

dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum

tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan

serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar

pihak penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak.

Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan

suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain untuk

mendapat jalan keluarnya. Hal tersebut dikarenakan keputusan akan penahanan

terhadap anak sangat berdampak negatif bagi anak dalam segi mental dan juga

menghambat anak untuk memperoleh haknya sebagai anak.

Dalam praktek di pengadilan, seorang anak yang dikenal identitas

keluarganya karena suatu keadaan diluar keinginannya si anak terlanjur

melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan kondisi demikian, lalu

apakah bijaksana jika melakukan penahanan atas dirinya seandainya ia

membantu dan tidak mempersulit kelancaran pemeriksaan, tidak akan

melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan lagi disertai jaminan

pribadi atas sejumlah uang dari keluarganya. Pertimbangan pengaruh

penahanan terhadap perkembangan jiwa anak perlu diperhatikan, maka

jawabnya adalah tidak bijaksana jika menahan si anak. Lain halnya jika pelaku

tindak pidana adalah seseorang gelandangan yang tidak dikenal tempat


commit to user

71

tinggalnya dan orang tuanya, maka hal tersebut di atas tidak berlaku baginya

karena siapa yang akan menjamin ia tidak akan melarikan diri dan melakukan

tindak pidana lagi. Namun, upaya mempersingkat penahanan patut

diperhatikan dengan menyelesaikan pemeriksaan sedini mungkin.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa terdakwa HENDRIYANTO bukan

seorang anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan orang tua. Terdakwa

mempunyai orang tua yang masih mengasuhnya dan juga mempunyai tempat

tinggal yang jelas. Sehingga masih ada yang menjamin atas terdakwa dan

perkembangan mental terdakwapun akan tetap terjaga serta hak-hak terdakwa

sebagai anak tetap dapat terjamin dan terpenuhi. Selain itu, waktu penahanan

yang diterima oleh Terdakwa bukanlah waktu yang singkat. Terdakwa

HENDRIYANTO ditahan selama kurang lebih 2 bulan. Dalam kurun waktu 2

bulan banyak sekali hak-hak terdakwa yang tidak bisa terpenuhi seperti haknya

untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang telah diterima terdakwapun

akan tertinggal jauh dari teman-teman sebayanya sehingga diperlukan

pemeriksaan yang sedini mungkin agar hak-hak terdakwa tidak terabaikan

begitu lama. Terdakwa HENDRIYANTO pada saat pemeriksaan juga tidak

mempersulit jalannya persidangan dengan mengakui dan membenarkan tindak

pidana yang dilakukannya. Jadi dalam hal ini, alasan mengenai penahanan

yang diajukan dasar untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa

HENDRIYANTO tidak dapat mengutamakan kepentingan anak seutuhnya

walaupun. Dari masalah tersebut, maka hendaknya perlu kita letakkan proporsi

hukum yang sesuai dengan fungsinya sehingga nyatalah peranan penahanan.

Jadi tidak ada hanya berdasarkan peraturan hukum semata tetapi juga

berdasarkan perasaan hukum dan keadilan.

Selain itu, proses penahanan yang dijatuhkan terhadap tersangka

HENDRIYANTO juga akan menghilangkan haknya untuk tetap mendapatkan

kebutuhan jasmani, rohani serta sosialnya. Mengenai kebutuhan rohani akan

sulit didapat oleh terdakwa yang masih di bawah umur karena seusia terdakwa

tidak mungkin akan timbul sifat rohaninya jika tidak dibantu oleh oang tua atau

keluarganya. Proses penahanan akan menjadikan terdakwa jauh dari orang tua


commit to user

72

sehingga kebutuhan rohaninya akan sulit untuk diperoleh. Terdapat pula

kebutuhan sosial yang sangat penting bagi terdakwa. Seusia terdakwa sangat

diperlukan masa-masa bergaul dan mengenal kehidupan sosialnya sehingga

dapat menjadikan manusia yang berjiwa sosial tinggi ke depannya. Kehidupan

sosial sangat berarti karena secara tidak langsung akan membentu diri terdakwa

dan hal tersebut tidak dapat diperoleh pada saat terdakwa ditahan.

Proses penahanan yang dilakukan Penuntut Umum berlangsung lama

dengan menggunakan penahanan lanjutan sehingga menjadikan dakwaan yang

diajukan semakin lama pusa. Sedangkan di dalam Pasal 54 Undang-Undang

Pengadilan Anak memerintahkan untuk mempercepat proses pemeriksaan

sehingga dakwaan juga dapat cepat terselesaikan. Oleh karena itu terdakwa

tidak semakin lama terkurung dalam tahanan dan hak-hak terdakwa dapat cepat

terpenuhi.

Dalam hal penuntutan, anak di atas usia 12 tahun dapat diproses pidana

tetapi Restorative Justice harus tetap menjadi pertimbangan pertama untuk

melihat apakah sebuah pelanggaran hukum dapat diatasi dengan baik tanpa

penuntutan. Restorative Justice bisa disebut pula dengan keadilan restoratif,

dimana menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban dan

masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kalau anak mengakui

perbuatannya dan menyesalinya, maka ini adalah sebuah pertimbangan yang

positif untuk Restorative Justice. Restorative Justice tidak dapat

dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya. Di dalam kasus

terdakwa HENDRIYANTO, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya

jadi hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan positif untuk memperoleh

keadilan restoratif sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa

dapat di atasi dengan baik tanpa adanya penuntutan.

Tetapi pada kenyataannya kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska tetap

dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ada beberapa ketentuan pula

mengenai penuntutan yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak,

dimana terdapat ketentuan Pasal 54 yang telah dijelaskan sebelumnya Hal

tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan harus dilakukan secara cepat


commit to user

73

guna mempersingkat proses pemeriksaan di pengadilan sehingga terdakwa

yang masih di bawah umur tersebut tidak terlalu lama menjalani penahanan.

Terdapat ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan

Anak bahwa sebelum dimulainya sidang, petugas lembaga kemasyarakatan

harus membacakan isi laporan yang telah dibuatnya mengenai terdakwa. Tetapi

pada kenyataan dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska hal tersebut

tidak dilakukan. Petugas BAPAS Surakarta tidak pernah diperintahkan oleh

Hakim untuk membacakan laporan penelitian atas terdakwa HENDRIYANTO.

Mengenai hukuman, hukum dan menghukum merupakan dua

pengertian yang satu sama lain kontradiktif. Semua orang merindukan hukum

tetapi tidak seorangpun yang merindukan hukuman. Meskipun hal itu sangat

kontradiktif satu sama lain tetapi antara keduanya tidak dapat dipisahkan

karena hukum tanpa sanksi tidak ada artinya. Pengertian menghukum secara

formal adalah menerapkan hukum menurut bunyi harfiahnya tentu tidak sama

dengan menghukum dengan memperhatikan dan mengindahkan berbagai segi

dari hukum itu sendiri. Selain itu juga penting pula memikirkan mengenai

kepentingan bersama. Invent options for mutual gain. Before attempting to

reach agreement, disputants should brainstorm to consider a wide range of

options that advance shared interests and reconcile differing interests. In this

process, disputing youth should strive to avoid four major obstacles: "(1)

premature judgment, (2) searching for the single answer, (3) the assumptions

of a fixed pie, and (4) thinking that 'solving their problem is their problem

(Conflict Resolution Education: Preparing Youth for the Future by Donna K.

Crawford and Richard J. Bodine).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga

mengatur mengenai hukuman dan ditentukan mengenai penjatuhan pidana atau

tindakan terhadap anak nakal. Di dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa pidana yang

dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri akan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah

berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.


commit to user

74

Untuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, seperti yang

disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah

mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, selain itu dengan

menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan

latihan kerja, atau dapat pula tindakan menyerahkan kepada Departemen

Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan-tindakan itu dapat disertai

dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat

dijatuhkan pidana oleh Hakim berupa pidana atau tindakan. Sedangkan

terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,

maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan terhadap anak nakal tersebut.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan

Anak.

Mengenai jenis pidana yang diatur dalam undang-Undang Pengadilan

Anak tersebut di atas diketahui bahwa kasus pencurian dengan terdakwa

HENDRIYANTO dapat dijatuhkan pidana atau tindakan oleh Hakim.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIYANTO sehingga

berhadapan dengan hukum adalah perbuatan tindak pidana yaitu pencurian,

sehingga terdakwa tergolong anak nakal yang melakukan perbuatan tindak

pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a). Menurut Pasal 25 Undang-Undang

Pengadilan Anak, HENDRIYANTO dapat dijatuhkan pidana atau tindakan

oleh Hakim. Dalam hal ini, putusan yang di dapat oleh terdakwa

HENDRIYANTO adalah pidana berupa pidana penjara selama 3 bulan.

Apabila memuaskan masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara

kepada terdakwa HENDRIYANTO mungkin tepat tetapi dalam hal ini Hakim

dihadapkan pada dua kepentingan yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan

masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak

mengingat masa depan serta kepentingan si terdakwa yang masih di bawah


commit to user

75

umur dan jiwanya belum matang maka kembali harus ditinjau dari diadakannya

tujuan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan tetapi bertujuan

menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang

bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari

berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan, apakah

karena kelalaian atau sengaja, apakah dilakukan untuk pertama kali atau

kesekian kalinya.

Hakim dalam memutuskan perkara terdakwa HENDRIYANTO juga

harus melihat persoalan tersebut di atas. Di dalam laporan BAPAS dijelaskan

bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan labil

sehingga tidak memikirkan akibat yang akan timbul. Dari laporan itulah dapat

dinyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana itu tidak

dengan sengaja, karena jika secara sengaja pasti telah direncanakan secara

matang sebelumnya tetapi pada kenyataannya terdakwa ingin meminjam motor

milik korban dan korban meminta terdakwa untuk mengambil kunci motornya

sendiri di dalam tas korban. Pada saat mengambil kunci motor di tas korban

ternyata terdakwa melihat Hand Phone didalamnya dan tanpa berfikir panjang

terdakwa mengambil Hand Phone tersebut. Jadi terdakwa pada awalnya tidak

merencanakan akan mengambil Hand Phone milik korban tanpa sepengetahuan

pemiliknya yaitu korban. Dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan pidana

untuk pertama kalinya dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Hukum pengadilan tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot tetapi

sebagai lembaga lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat.

Tugas tersebut dapat dilaksanakan bila hukum diberi kebebasan untuk memberi

tafsiran. Menafsirkan adalah bagian dari tugas memandu dan melayani

tersebut. saatnya pemikiran hukum dan doktrin masyarakat bahwa anak yang

melanggar hukum harus dipidanakan dibuang jauh, dan digantikan dengan

pemikiran yang lebih ramah dan manusiawi, yaitu cukup dengan tindakan

sebagai jalan penghukuman. Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi

abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak


commit to user

76

sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di

tengah masyarakat.

Kecenderungan penjatuhan pidana daripada tindakan memang sering

ditemukan. Paradigma hukum formal sudah berakar dalam praktik peradilan di

Indonesia. Tak pelak bila aparat penegak hukum di lapangan juga lebih

memilih hukum formal daripada memilih penyelesaian informal dengan

mengedepankan rasa keadilan publik, walaupun kadang-kadang terkesan

dipaksakan. Kecenderungan tersebut berlagsung pula terhadap anak-anak.

Tidak benar bila anak dikenakan sangkaan/tuduhan dan tindakan pidana

(diperiksa, disidik, ditahan, sampai disidangkan, apalagi divonis masuk

penjara). Kepadanya hanya pantas dilakukan tindakan, yaitu penghukuman

yang tidak memiliki potensi perlakuan kekerasan, stigmasi/labelisasi, sampai

penyiksaan yang akan mempengaruhi proses belajar menuju pendewasaan diri.

Hukuman bukan bertujuan membalas dendam dan mencari penjeraan dari

pelaku tetapi menemukan kesadaran diri anak bahwa yang dilakukan adalah

sebuah kesalahan. Karena itu, anak tersebut harus memperbaiki diri. Proses

perbaikan diri itu tetap di tengah masyarakat secara normal, tidak dialienasikan

ke dalam tempat khusus, tahanan, atau penjara yang akan menimbulkan gegar

karakter. Akibatnya, tujuan penghukuman tersebut tidak pernah tercapai

kecuali penuhnya sel-sel pada Lapas Anak.

Dari ketentuan pasal dan golongan yang dijabarkan sebelumnya dan

juga penjelasan di atas, dapat melihat bahwasanya terdakwa HENDRIYANTO

memiliki hak untuk mendapatkan hukuman berupa tindakan oleh Hakim.

Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam

proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif

hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada

orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang

tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan

diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti

pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan

terbaik bagi mereka (http://www.harian-global.com). Pertimbangan pidana dan


commit to user

77

perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu

mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim

tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap

anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Oleh karena itu, dapat diulas satu per satu mengenai tindakan yang

sebaiknya diberlakukan bagi terdakwa. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada

anak nakal dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,

dapat dipertimbangkan apabila di lingkungan keluarga itu dapat membantu si

anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Dalam laporan BAPAS

mengenai terdakwa dijelaskan jika kehidupan di lingkungan keluarga terdakwa

berjalan baik dan harmonis. Sedangkan keadaan lingkungan masyarakat

terdakwa sangat heterogen dan dinamis, pada umumnya mata pencaharian

masyarakat disekitarnya sebagai buruh bangunan dan anak-anak yang sebaya

dengan terdakwa masih bersekolah. Mayoritas penduduknya beragama islam

dan sudah tersedia sarana peribadatan yang memadai. Dari gambaran tersebut,

menunjukkan bahwa kehidupan di keluarga dan di lingkungan masyarakatnya

tidak buruk dan justru dapat membantu terdakwa supaya tidak terjerumus

dalam perbuatan tindak pidana lagi. Kondisi anak-anak disekitar lingkungan

yang masih bersekolah dapat mendorong terdakwa untuk bersekolah, terutama

lingkungan keluarga terdakwa yang saling menghormati dan menyanyangi

menjadikan terdakwa tidak kurang kasih sayang dan akan tetap mendapatkan

perhatian agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi.

Selain tindakan tersebut di atas, ada pula tindakan berupa penyerahan

kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal

tersebut diputuskan bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberi

jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan pembinaannya. Jika

menelaah dalam kasus terdakwa HENDRIYANTO, hubungan orang tua

terdakwa harmonis dan mereka saling menghormati dan bekerja sama menjaga

keutuhan rumah tangga dan hubungan terdakwa dengan saudara-saudaranya

saling menyayangi dan membantu. Sedangkan hubungan orang tua dengan

anak-anaknya berjalan baik, mereka memberikan perhatian dan kasih sayang


commit to user

78

yang sama, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain

dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi dapat

disimpulkan bahwa lingkuangan keluarga terdakwa memberikan jaminan dan

juga orang tua dapat memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya

termasuk terdakwa.

Terdapat pula tindakan berupa penyerahan anak nakal kepada

Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di

bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja jika keluarga sudah tidak

sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik

sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Di dalam proses

persidangan, orang tua terdakwa memberikan hal ikhwal bahwa mereka masih

sanggup untuk merawat dan mendidik terdakwa ke jalan yang benar, mereka

menginginkan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa agar

terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Dari keterangan orang tua

terdakwa di persidangan tersebut menunjukkan bahwa orang tua bertanggung

jawab atas perbuatan terdakwa dengan meminta maaf atas perbuatan pidana

yang dilakukan terdakwa. Selain itu, orang tua terdakwa masih sanggup untuk

mendidik dan membina terdakwa ke arah yang lebih baik jadi terdakwa tidak

melakukan perbuatan pidana itu lagi.

Dari ketiga penjelasan tindakan yang diuraikan tersebut, jelas bahwa

tindakan dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tua lebih tepat

diberikan kepada terdakwa. Dari Laporan BAPAS yang menggambarkan

kondisi keluarga terdakwa yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan laporan

tersebut sama dengan hal ihkhwal yang dikemukakan orang tua terdakwa

bahwa orang tua terdakwa sanggup untuk membina dan mendidik anaknya

sehingga tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Jadi pernyataan yang

dikeluarkan orang tua terdakwa tidak diragukan lagi dan dapat dipertanggung

jawabkan selain itu hak terdakwa untuk tetap mendapatkan dan meneruskan

pendidikannyapun dapat terwujud.

Selain hal tersebut di atas mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan

kepada terdakwa, terdapat pula alternatif pidana bersyarat. Pidana Bersyarat


commit to user

79

adalah suatu sistem pidana, dimana terhadap pidana dijatuhi pidana penjara,

akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila dalam

masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran

terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pidana bersyarat dan pidana pengawasan juga dapat menjadikan

hukuman bagi terdakwa dengan tidak mengindahkan hak-hak terdakwa sebagai

anak daripada proses pemenjaraan yang mengacuhkan hak-hak terdakwa

sebagai anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah

disebutkan ketentuan mengenai pidana bersyarat tanpa membedakan antara

kejahatan dan pelanggaran. Dijelaskan bahwa pidana bersyarat dapat

dijatuhkan kepada anak nakal apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling

lama 2 tahun. Dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska terdakwa

dijatuhkan adalah 3 bulan penjara, dimana kurang dari 2 tahun. Pidana

bersyarat memiliki syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah

bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani

masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan

atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan

tetap memperhatikan kebebasan anak. Walaupun dikenakan pidana bersyarat

tetapi tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan oleh Jaksa agar anak nakal

menepati persyaratan yang telah ditentukan, dan juga dibimbing oleh Balai

Pemasyarakatan. Jika putusan yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah

pidana bersyarat maka anak nakal tersebut tetap dapat mengikuti pendidikan

sekolah walaupun berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

Selain itu, pidana pengawasan juga dianggap lebih baik dijatuhkan

darpada pemenjaraan terhadap terdakwa HENDRIYANTO. Pidana

pengawasan akan lebih efektif dapat menjadikan terdakwa jera akan perbuatan

pidana yang dilakukan bila diyakini oleh hakim bahwa terdakwa belum

mendapatkan efek jera selam proses persidangan berlangsung. Jika hal tersebut

dijatuhkan, maka pengawasan akan dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum atau

lembaga kemasyarakatan terhadap terdakwa selama kurang lebih 3 bulan dan

paling lama selama 2 tahun. Dengan pidana pengawasan, dianggap lebih


commit to user

80

bersifat mendidik dan mengajarkan terdakwa karena terdakwa akan diawasi

dengan baik sehingga terdakwa selalu lebih berhati-hati dan berpikir matang

sebelum bertindak.

Terdakwa HENDRIYANTO yang telah melakukan tindak pidana

pencurian sebenarnya juga memperoleh hak untuk mendapatkan pidana

bersyarat. Pidana bersyarat lebih baik diputuskan jika tindakan dianggap tidak

dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Pidana bersyarat dijatuhkan pada

anak nakal, dalam hal ini HENDRIYANTO, dengan tanpa merasakan

pemenjaraan atau merasakan jauh dari keluarga dan lingkungan masyarakat.

Terdakwa tetap dapat menjalankan haknya sebagai anak yaitu bermain dan

belajar seperti biasa tetapi tidak melupakan hukuman bagi perbuatan pidana

yang dilakukannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menetapkan waktu

untuk terdakwa untuk masa percobaan, dalam hal ini masa percobaan adalah

selama waktu yang ditentukan tersebut terdakwa tidak boleh malakukan

perbuatan pidana yang serupa atau yang lain. Apabila hal tersebut dilangar

maka terdakwa baru akan dijatuhkan pidana penjara. Jadi penghukuman

tersebut tetap dapat memberikan efek jera kepada terdakwa HENDRIYANTO

dan dapat melihat apakah terdakwa benar-benar menyesali dan tidak akan

melakukan perbuatan pidana lagi seperti yang diakatakannya selama proses

penyidikan dan persidangan.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyebutkan

mengenai tujuan dari perlindungan anak itu sendiri. Adapun tujuannya adalah

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak

mulia dan sejahtera. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa adanya undang-

undang tersebut semata-mata untuk menjamin dan melindungi hak anak.

Bahwa terpenuhinya hak-hak terdakwa HENDRIYANTO pada dasarnya bukan

untuk terdakwa sendiri tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan Negara

Indonesia. Anak merupakan aset negara, seperti yang dijelaskan sebelumnya


commit to user

81

sehingga menjamin kehidupan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang

merupakan suatu cara untuk mensejahterakan dan membangun Indonesia di

masa yang akan datang.

Dalam kehidupan kanak-kanak setiap tindakan atau perbuatan yang

dilakukan adalah dalam taraf belajar sehingga mengenal dan mengerti mana

yang baik dan mana yang buruk. Dengan mengetahui perbuatan positif dan

negatif itu menjadikan mereka manusia yang berakhlak mulia dan mempunyai

kehidupan sejahtera kelak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan kepada

anak agar dalam proses belajar tersebut, mereka tetap dapat dilindungi dan

kehidupan mereka di masa sekarang akan menjadikan bekal yang positif untuk

kehidupan mereka di masa datang dan secara otomatis juga memberi dampak

yang positif pula bagi Negara Indonesia di masa yang akan datang.

Salah satu hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak adalah mengenai hak anak menperoleh pendidikan. Pasal 9 Undang-

Undang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu setiap

anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Pendidikan sangat penting untuk masa anak-anak, tanpa pendidikan

mereka tidak akan memberikan kemanfaatan bagi diri, keluarga, masyarakat

dan negaranya.

Dalam hal ini, masa kanak-kanak adalah masa ketika seorang pribadi

tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri. Dalam proses tumbuh

kembang tersebut seorang anak melewati peristiwa-peristiwa yang positif dan

negatif tetapi semuanya akan membekali seorang anak untuk menjadi dewasa.

Sebagai suatu proses, anak tidak selayaknya menanggung hukuman berat

sampai pemenjaraan karena efeknya adalah pematian masa depan anak.

Pada masa ini anak sedang memenuhi kewajiban dan memperoleh

haknya untuk belajar. Pemenjaraan akan merampas hak belajar anak karena

selama proses peradilan menuju pemenjaraan dapat dipastikan anak mengalami

gangguan dalam belajar. Walaupun kelak di Lapas Anak diadakan kegiatan

belajar-mengajar, hal itu lebih kepada pengajaran ilmu pengetahuan semata.


commit to user

82

Belajar yang sesungguhnya yakni berinteraksi dan berkomunikasi dengan

teman sebaya dalam suasana kegembiraan untuk saling berimajinasi dan

berobsesi merajut bangunan masa depan, tidak ada lagi. Pengajaran yang ada

sangatlah kering karena semuanya berada dalam suasana pengurungan dalam

arti lahir dan batin.

Perwujudan perlindungan anak dalam bidang pendidikan yang ada di

dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya secara

akademis saja tetapi juga mengacu pada pendidikan yang sesuai dengan minat

dan bakat anak tersebut. Di dalam Kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska

diketahui bahwa terdakwa bukan hanya bersekolah dalam bidang akademis

tetapi terdakwa juga sangat berbakat dalam bidang bela diri yaitu karate. Bakat

karate tersebut juga bukan hanya sekedar hobi, bakatnya tersebut menghasilkan

beberapa prestasi dan penghargaan, bahkan terdakwa juga pernah mendapat

beasiswa dari PT.Djarum. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa

memang benar-benar berbakat. Selain itu, menunjukkan pula bahwa selama ini

kehidupan pendidikan terdakwa ditekuni dengan baik oleh terdakwa karena

terbukti dengan hasil prestasi yang didapatnya.

Kemampuan pendidikan dan bakat terdakwa dalam hal ini tidak

diragukan lagi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini jelas bahwa

terdakwa mempunyai hak untuk tetap dapat meneruskan pendidikan baik

secara akademis yaitu di sekolah dan juga kemampuan bakatnya yang luar

biasa itu dengan baik. Terdakwa mempunyai prestasi-prestasi yang bagus

sehingga jika terdakwa dikenakan penahanan dan dijerat dengan pidana penjara

maka haknya untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dipenuhi dan akan

dikhawatirkan memutuskan kecerdasan akademis dan bakatnya yang telah

mendapakan banyak prestasi tersebut.

Mengenai penyelenggaraan perlindungan pendidikan kepada anak

diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Perlindungan

Anak. Di dalam kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan akan hak

anak untuk mendapatkan pendidikan tersebut bukan hanya pada orang tua atau

keluarganya saja tetapi negara dan pemerintah juga memberikan kesempatan


commit to user

83

seluas-luasnya kepana anak untuk memperoleh pendidikan. Bahkan di dalam

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pemerintah

harus menyelenggarakan pendidikan dasar selama 9 tahun kepada semua anak.

Dari pasal tersebut jelas bahwasanya negara juga sangat mengerti dan

mengakui pentingnya pendidikan untuk anak dan negara pada umumnya.

Pendidikan bukan hanya secara akademis, di Undang-Undang Perlindungan

mengerti dan memahami hal tersebut sehingga di dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak dijelaskan mengenai macam pendidikan yang dimaksud

dalam undang-undang tersebut, yaitu :

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang

optimal.

b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa

dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat

tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-

beda dari peradaban sendiri.

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Dari penjelasan tersebut di atas, negara wajib memberi kesempatan

seluas-luasnya kepada pendidikan anak. Pendidikan yang diberikan

kesempatan tersebut bukan hanya menjamin hak anak untuk pendidikan

akademis dan bakatnya tetapi juga sampai pendidikan terhadap akhlak dan

kepribadiannya, baik kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat dan

lingkungannya. Jadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu sangat luas

cakupannya. Dalam hal ini terdakwa HENDRIYANTO mempunyai hak untuk

mendapatkan pendidikan secara luas dan juga negara wajib menyediakannya.

Jika terdakwa dihadapkan dengan proses hukum sampai dilakukan penahanan

dan pemenjaraan maka hak pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 49 dan

Pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak dapat dipenuhi.


commit to user

84

Seperti contohnya, disebutkan pengembangan sikap, kemampuan

mental dan kepribadian itu bertujuan untuk mencapai potensi yang optimal.

Jika dilakukan penahanan dan pemenjaraan kepada anak, maka secara otomatis

mental terdakwa akan jatuh karena menghadapi kehidupan yang terisolir dan

jauh dari keluarga serta teman. Jika seperti itu maka tujuan mendapatkan

potensi yang optimal akan sulit diwujudkan.

Selain itu, terdapat pula hak anak yang diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk

dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman

sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan

tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. Dari ketentuan di pasal

tersebut, maka terdakwa HENDRIYANTO mempunyai hak untuk dapat

bermain dan bergaul dengan teman sebayanyanya. Jika terjadi penahanan dan

pemenjaraan terhadap terdakwa maka terdakwa tidak akan bisa menggunakan

haknya itu. Terdakwa akan terisolir dari kehidupan luar dan di lingkungan baru

yang dapat menekan jiwa dan batinnya walaupun pemisahan tempat penahanan

dan pemenjaraannya berbeda dengan tempat orang dewasa. Oleh sebab itu,

masa kanak-kanak terdakwa tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai

dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Penahanan dan pemenjaraan

terhadap terdakwa telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan

Anak karena akan mematikan cita-cita dan menghentikan proses belajar,

bergaul dan pengembangan bakat yang dimiliki oleh terdakwa.

Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak juga mengenai perlindungan atas penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Bahkan di Pasal

16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan jika proses

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir. Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur

dan menjamin hak-hak anak dalam proses penyidikan dan bahkan sampai

putusan. Disebutkan di pasal di atas bahwa proses-proses berupa penangkapan,


commit to user

85

penahanan dan tindak pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir dengan

maksud agar anak tersebut tetap dapat menjalankan haknya sebagai anak yang

masih dalam taraf beajar segala hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di

sekitar lingkungannya. Upaya terakhir tersebut dimaksudkan jika terdakwa

yang masih dibawah umur memang benar-benar tidak dapat diampuni lagi

kesalahannya dan memang harus dengan cara-cara penangkapan, penahanan

dan pemenjaraan.

Dalam kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska, terdakwa baru pertama

kali melakukan perbuatan pidana, terdakwa belum pernah dihukum,

terdakwapun menyesali dan mengakui kesalahannya. Selain itu, dari pihak

keluargapun menyesali, meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan

yang dilakukan terdakwa dengan bersedia merawat dan mengawasi terdakwa

sehingga tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Jelas bahwa proses

penahanan dan pemenjaraan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah upaya

terakhir. Sehingga jelas bahwa penahanan dan putusann yang dijatuhkan

kepada terdakwa HENDRIYANTO melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat

(3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mengenai perlindungan khusus yang diberikan, dijelaskan dalam Pasal

59 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pemerintah dan lembaga negara

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan

khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan

anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini, terdakwa

HENDRIYANTO mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus

dari negara dan pemerintah karena terdakwa adalah termasuk anak yang

berhadapan dengan hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 Undang-


commit to user

86

Undang Perlindungan Anak. Tetapi hak tersebut tidak dapat direalisasikan oleh

negara atau pemerintah terhadap terdakwa HENDRIYANTO.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lebih rinci

di dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis anak yang

berhadapan dengan hukum tersebut, meliputi anak yang berkonflik dengan

hukum dan anak korban tindak pidana. Kedua anak tersebut merupakan

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terdakwa

HENDRIYANTO tergolong anak yang berkonflik dengan hukum karena

terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian. Pasal 64 ayat

(2) lebih dalam mengenai jenis-jenis perlindungan khusus terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum, sebagai berikut :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak

anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak

yang berhadapan dengan hukum

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

atau keluarga.

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara

manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Hak-hak anak yang

dimaksud adalah hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang

Perlindungan Anak yang tercsantum di pasal sebelumnya. Jika melihat

beberapa hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ada

beberapa hak yang tidak dipenuhi terhadap terdakwa HENDRIYANTO.

Seperti halnya hak terdakwa untuk memperoleh pendidikan, bergaul dengan

teman sebaya dan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat


commit to user

87

terpenuhi jika terjadi penahanan terhadap terdakwa sampai kurang lebih 2

bulan.

Mengenai penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak, hal ini dirasa belum sesuai karena sanksi yang dijatuhkan kepada

terdakwa yang masih di bawah umur, mempunyai prestasi dan masih labil

tersebut bukanlah suatu sanksi yang tepat. Sanksi tersebut justru tidak sesuai

dengan kepentingan terbaik untuk terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahan,

terdakwa juga menyesali perbuatan pidana yang dilakukan, maka pemenjaraan

yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak mengutamakan kepentingan

terdakwa sebagai anak yang masih belajar dalam segala hal dan memperoleh

bimbingan dari orang tua.

Dengan pemenjaraan yang dijatuhkan kepada terdakwa maka secara

otomatis terdakwa akan hidup jauh dengan orang tua, keluarga dan teman

walaupun terdakwa dipenjarakan ke dalam tempat khusus yang terpisah dari

tempat orang dewasa. Kasih sayang orang tua kandung sangat diperlukan oleh

anak-anak yang masih di bawah umur seperti terdakwa. Dengan pemenjaraan

yang berbeda lokasi dengan orang tua maka tidak akan mungkin hubungan

akan tetap terjalin dengan baik seperti biasa. Hubungan orang tua terhadap

terdakwa pasti akan berkurang dan terdakwapun tidak akan merasakan kasih

sayang serta perhatian orang tua setiap saat. Jadi dengan pemenjaraan yang

dijatuhkan kepada terdakwa maka tidak akan menjamin untuk tetap

mempertahankan hubungan orang tua dengan terdakwa seperti sebelumnya.

Dalam hal ini, aparat hukum menjaga kasus terdakwa

HENDRIYANTO sehingga tidak ada pemberitaan media masa. Tetapi pada

saat proses penahanan terhadap terdakwa HENDRIYANTO saja sudah dapat

memberikan labelisasi masyarakat kepada terdakwa walaupun tidak

diberitahukan melalui media massa. Labelisasi dalam masyarakat akan mudah

muncul karena pada kenyataannya masyarakat sekarang lebih pandai dengan

tanpa melalui media massa. Misalnya di dalam lingkungan sekitar terdakwa,

labelisasi akan tetap muncul apalagi ketika dijatuhkan pidana penjara terhadap

terdakwa. Jika terdakwa memang benar-benar merencanakan perbuatan pidana


commit to user

88

tersebut maka wajarlah jika harus dilakukan pemenjaraan karena telah berniat

tetapi dalam kasus ini terdakwa tidak merencanakan dan tidak memikirkan

akibat yang akan terjadi pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut.

Labelisasi dimana terdakwa adalah narapidana tetap tidak dapat dihapuskan

jika terdakwa dijatuhkan pidana penjara, pidana penjara bukan hanya

memberikan efek jera saja tetapi juga akan memberikan dampak negatif bagi

pertumbuhan dan perkembangan mental terdakwa dengan adanya pemenjaraan

yang telah dialaminya.


commit to user

89

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Bentuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak di dalam Proses Beracara

Pidana Pada Kasus Nomor 91/PID.SUS/2010/PN.SKA

a. Dalam penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari

Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam perkara ini, penyidik telah

meminta pertimbangan dari BAPAS Surakarta untuk membantu

jalannya penyidikan.

b. Pengambilan keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap

terdakwa juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penangkapan terhadap kasus terdakwa yang tertangkap tangan memang

tidak menggunakan surat perintah penangkapan karena barang bukti

telah disertakan dengan pelaku yaitu HENDRIYANTO kepada yang

berwenang. Setelah proses penangkapan sesuai dengan syarat yang ada,

lalu pada hari itu juga dibuat surat perintah penangkapan dan

memberikan tembusan kepada keluarga korban.

c. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang diterima oleh terdakwa

sesuai dengan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang telah

ditentukan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak.

d. Alasan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka

HENDRIYANTO telah disebutkan di dalam surat perintah

penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

e. Penyidik telah memberikan hak terdakwa untuk memperoleh bantuan

hukum tetapi terdakwa telah meberikan pernyataan penolakan atas


commit to user

90

bantuan hukum tersebut karena terdakwa akan menjalani proses

penyidikan sampai dengan proses persidangan akan menghadapi dan

menjalani sendiri.

f. Persidangan terhadap terdakwa HENDRIYANTO dilakukan dalam

sidang tertutup dengan hakim tunggal dan ketika pembacaan

putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

g. Selama proses persidangan, terdakwa HENDRIYANTO didampingi

oleh petugas BAPAS dan orang tua terdakwa, sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

h. Terdakwa mendapatkan putusan berupa pidana penjara sesuai dengan

ketentuan bahwa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak di

bawah umur yang melakukan perbuatan tindak pidana paling lama satu

perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam hal ini terdakwa mendapat putusan pidana penjara selama 3

bulan.

2. Keharusan Pemenuhan Hak Anak dalam Kasus Nomor



2002 tentang Perlindungan Anak

a. Dari awal proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka

seharusnya menggunakan pertimbangan BAPAS tetapi hal tersebut

tidak dilakukan terhadap proses penyidikan tersangka

HENDRIYANTO.

b. Mengenai alasan penahanan untuk anak yang di bawah umur, dimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak adalah untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, kasus nomor 91/PID.SUS/2010/PN.Ska tidak sesuai

dengan ketentuan tersebut di atas karena penahanan yang dilakukan

kepada terdakwa hanya mementingkan kepentingan masyarakat tetapi

tidak sesuai dengan kepentingan anak.


commit to user

91

c. Proses penahanan yang dilakukan terhadap tersangka HENDRIYANTO

tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak karena kebutuhan akan jasmani, rohani dan sosialnya

tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang dikehendaki selama proses

penahanan.

d. Pada saat awal persidangan seharusnya Hakim memerintahkan kepada

petugas BAPAS untuk membacakan laporan penelitiannya terhadap

terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini, Hakim tidak memerintahkan

petugas BAPAS untuk menyampaikan atau membacakan laporan hasil

penelitiannya terhadap terdakwa HENDRIYANTO.

e. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak hanya mengatur hukuman

pidana saja tetapi juga mengatur mengenai hukuman berupa tindakan,

pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Dari fakta-fakta yang

diajukan dalam ersidangan, maka menujukkan bahwa seharusnya

terdakwa HENDRIYANTO mempunyai hak untuk memperoleh

hukuman berupa tindakan, pidana bersyarat dan pidana pengawasan,

bukan pidana penjara.

f. Seharusnya proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan

putusan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang

terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,

serta penghargaan terhadap pendapat anak.

g. Tujuan dari perlindungan anak yang berlandaskan pada Undang-

Undang Perlindungan Anak, tidak dapat diwujudkan dalam kasus

terdakwa HENDRIYANTO karena hak-hak yang seharusnya dipenuhi

kepada terdakwa justru tidak dipenuhi dalam proses beracara

pidananya.

h. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak diatur mengenai hak-hak anak secara umum yaitu berhak untuk

mendapatkan pendidikan dan bahkan negara atau pemerintah menjamin

kebebasan anak seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan.


commit to user

92

Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan selama proses

penyidikan dan persidangan berjalan terdakwa ditahan. Maka selama

itulah terdakwa tidak mempunya hak untuk mendapatkan pendidikan

seperti teman-teman sebayanya. Sedangkan pendidikan sangat

diperlukan untuk perkembangan jati diri terdakwa di masa yang akan

datang. Negarapun tidak memberikan kebebasan yang luas kepada

terdakwa, yang merupakan anak di bawah umur untuk mendapatkan

pendidikan.

i. Terdakwa kehilangan haknya untuk merasakan bermain bersama teman

sebayanya. Dengan proses penahanan dan pemenjaraan mengakibatkan

terdakwa terasingkan dengan kehidupan di sekelilingnya sehingga hak

tersebut tidak dapat dirasakan oleh terdakwa.

j. Proses penangkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara seharusnya

hanya dijatuhkan jika tidak terdapat upaya lain yang dapat dikenakan

terhadap terdakwa HENDRIYANTO dan memang hanya satu-satunya

jalan yang terbaik untuk terdakwa yang masih di bawah umur tersebut.

k. Dengan tidak dipenuhinya hak-hak anak dalam proses beracara di kasus

terdakwa HENDRIYANTO maka jelas bahwa negara ata pemerintah

tidak dapat menyelenggarakan perlindungan anak seperti yang

diwajibkan oleh negara di dalam ketentuan Undang-Undang

Perlindungan Anak.

l. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berkonflik

dengan hukum juga telah disebutkan dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak. Adapun beberapa hak-hak yang diatur tersebut juga

tidak dapat dipenuhi kepada terdakwa karena proses penahanan dan

pemenjaraan yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan terdakwa telah

menyadari dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah

perbuatan yang salah. Terdakwa belum pernah dihukum dan juga yang

lebih penting bahwa terdakwa menyadari dan tidak akan

mengulanginya.


commit to user

93

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah

sebagai berikut :

Melihat pentingnya anak dalam kehidupan bernegara maka seharusnya

perlindungan terhadap hak-hak anak lebih ditekankan lagi oleh Negara Indonesia.

Peraturan mengenai hak-hak anak sebaiknya lebih dikenalkan kepada masarakat

luas sehingga masyarakat mengetahui hak-hak anak yang harus dipenuhi. Jadi

anak di Indonesia tetap dapat merasakan haknya dan kelak anak Indonesia akan

menjadi anak yang dibanggakan dan dicita-citakan oleh Indonesia.

Dalam hal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tetap harus

mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Bahkan di Indonesia telah memiliki

pengaturan yang jelas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik pada

saat proses pemeriksaan sampai dengan persidangan dan hak-hak secara umum

yang memang tetap harus dipenuhi. Aparat penegak hukumlah yang sangat

berperan dalam mewujudkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum

tersebut. aparat penegak hukum harus mengerti benar mengenai tujuan fungsi

aparat penegak hukum yang sedang menyelesaikan perkara anak di bawah umur.

Di dalam menyelesaikan perkara anak di bawah umur seharusnya yang

dilihat bukan hanya makna menerapkan hukum menurut bunyi harfiahnya saja

tetapi dengan memperhatikan dan mengindahkan berbagai segi dari hukum itu

sendiri. Melihat dari lingkungan sekitar terdakwa, kehidupan sehari-hari terdakwa,

perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan

tersebut. Aparat penegak hukum harus jeli mengenai hal tersebut karena

pnyelesaian hukum yang salah kepada anak akan berakibat fatal bagi kehidupan

masa depan anak yang juga masa depan bangsa Indonesia.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Kajian... · penangkapan yang tidak diberikan secara langsung karena kasus tertangkap tangan, jangka waktu penangkapan dan penahanan yang sesuai,