DIALOG STRATEGIS PEMUDA DAN PEMBANGUNAN

“Mempertegas Kepeloporan Pemuda Dalam Mewujudkan Cita-cita

Pembangunan”

Ir. E. Herman Khaeron M,Si, Anggota DPR RI

Di Sampaikan dalam Seminar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)Hotal Apita Green, Cirebon Senin 21 Desember 2009

PENDAHULUAN Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan PANCASILA

dan UUD 1945 serta berazaskan Demokrasi Perwujudan dari azas Demokrasi adalah paham kedaulatan

rakyat, yang bersumber dari nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan

Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita‐cita perjuangan bangsa

Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa

Negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara

Negara wajib melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda

UNDANG-UNDANGPasal 28c UUD Tahun 1945 “Menjamin hak warga negara untuk mengembangkan dan memajukan dirinya”

Undang-undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

POTENSI PEMUDA1. Jumlah pemuda ± 80 juta jiwa, merupakan

potensi strategis dalam pembangunan2. Jumlah organisasi kepemudaan terus meningkat3. Posisi dan peran pemuda sebagai agen

perubahan (agent of change)4. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu

masa depan bangsa5. Terdapat peluang pemuda sebagai kekuatan

sosial ekonomi bangsa6. Pengemban misi meningkatkan harkat dan

martabat bangsa

MASALAH/KENDALA YANG DIHADAPI PEMUDARendahnya tingkat pendidikan dan keterampila

pemudaRendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemudaRendahnya kesempatan dan semangat kewirausahaan

pemudaTingginya penyakit sosial, kriminalitas dan narkoba

dikalangan pemudaMeredupnya rasa kebangsaan, nilai budaya dan

bahasa, solidaritas dan empati sosial dikalangan pemuda

Minimnya semangat kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda.

UU No 40 Tahun 2009Tentang Kepemudaan

1. Pemuda adalah warga negara indonesia yang berusia 16 – 30 tahun

2. Memberikan jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing

3. Inti UU Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda

4. UU Kepemudaan menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan

5. Sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, kelompok dan lembaga

6. UU Kepemudaan menjamin posisi pemuda lebih kepada subjek pembangunan, bukan semata-mata objek, sebab pemuda adalah potensi dan kader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakal menjadi pemimpin di masa datang. Sehingga pemuda mempunyai masa depan yang jelas.

a. Ketuhanan yang Maha Esab. Kemanusiaanc. Kebangsaand. Kebhinekaane. Demokratisf. Keadilang. Partisipasih. Kebersamaani. Kesetaraanj. Kemandirian

TUJUAN Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk

terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat,cerdas,kreatif,inofatif,mandiri,demokratis,bertanggung jawab,berdaya saing serta meniliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Replublik Indoneisa Tahun 1945 dalam rangka NKRI

PENGEMBANGAN KEPELOPORAN Pengembangan Kepeloporan melalui :

1. Pelatihan2. Pendampingan, dan 3. Forum kepemimpinan pemuda

PolaPembangunan Kepemudaan1. Dilakukan secarasistemik, komprehensif,

akseleratif, sinergis, dan integratif2.Meliputi ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan3.Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi4.Menyediakan wahana aktualisasi diri yang

positif dan konstruktif, serta mudah diakses oleh pemuda

12

ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN

KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)

SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)

PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN

PEMERINTAHPEMERINTAH

DAERAHMASYARAKAT

INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA

PEMUDA MAJUPEMUDA MAJU

SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

POTENSI KEPEMUDAANPOTENSI KEPEMUDAAN

PELAYANAN PELAYANAN

PEN

YAD

ARA

N

Penataan Organisasi Kepemudaan1. Penguatan dan perlindungan hak,konstitusional

pemuda dalam berserikat dan berkumpul2. Perlunya regulasi untuk memperkuat

keberadaan organisasi kepemudaan dalam wilayah/kepentingan kokohnya NKRI

3. Perlunya pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang mandiri,profesional dan modern

4. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan1

SUMBER DANA ORGANISASI PEMUDA

AKSES PERMODALAN PEMUDA

Peran dan Fungsi DPR Dalam Mendorong Pembangunan Di Bidang

Kepemudaan

A. Peran dan Fungsi Legislasi DPR. Fungsi dalam pembuatan undang-undang. Fungsi ini merupakan perwujudan dari kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

B. Peran dan Fungsi Anggaran DPR. Fungsi ini dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan APBN yang diajukan Presiden.

C. Peran dan Fungsi Pengawasan DPR. Fungsi ini dilaksanakan sebagai upaya bersama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan Serta upaya merespons atas problem-problem yang berkembang di masyarakat

Dasar Hukum Fungsi-Fungsi DPRA. Di Bidang Legislasi :

UUD 1945 : 1. Pasal 20 Ayat (1) DPR memegang Kekuasaan Membentuk UU

2. Pasal 21 Ayat (1) Anggota DPR berhak mengajukan RUU

B. DI Bidang Anggaran:

UUD 1945 : 1. Pasal 23 Ayat (2) RUU APBN diajukan oleh Pemerintah untuk

dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan

DPD 2. Pasal 23 Ayat (3) Apabila DPR tidak menyetujui,

pemerintah

menjalankan APBN tahun lalu. DPR berperan aktif sejak

perencanaan sampai dengan perhitungan anggaran

C. Di Bidang Pengawasan :

UUD 1945 : 1. Pasal 20 A. DPR memiliki Fungsi Pengawasan, melalui

pelaksanaan Hal Angket, hak Interpelasi dan Hak

Menyatakan Pendapat. Pengawasan terhadap pelaksanaan

UU, APBN dan Kebijakan Pemerintah

Pengawasan Anggaran

FRAMEWORK TOGETHERNESS DALAM PEMBANGUNAN PEMUDA

PEMERINTAH

DPR

Legislasi Masyarakat dan Swasta

Pemuda Yang Berkualitas

HARAPAN BANGSA KEPADA PEMUDA INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DPR RI KEPADA PEMUDA

GRAND STRATEGI DPR RI 2009-2014