Upload
hakhuong
View
232
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Thn 2016
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi ii
KATA SAMBUTAN
Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah Allah Swt. Bidang Pendidikan
Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menyambut
baik dan memberikan apresiasi atas terselesaikannya penyusunan Panduan
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi.
Panduan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam rangka
penyaluran tunjangan profesi guru madrasah di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi bagi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, satuan kerja madrasah, pengawas dan guru madrasah.
Terima kasih bagi segenap pihak yang telah membantu penyusunan
Panduan ini khususnya kepada Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai
Project Leader dan seluruh Tim Efektif Proyek Perubahan Diklat Pimpinan IV
Angkatan XXVI dan semua pihak yang telah memberikan Kontribusinya.
Akhirnya, semoga buku panduan ini dapat menjadi pedoman dan bermanfaat
bagi kelancaran penyaluran tunjangan profesi guru madrasah di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
Jambi, Nopember 2016Kabid Pendidikan Madrasah,
Drs.H. Muhamad. M.Pd.INIP. 19621029 1987 03 1 001
iiiWindows User
TIM EFEKTIF PENYUSUNAN PANDUAN PENYALURANTUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI JAMBI TAHUN 2016
1. Penasehat : Drs.H.M. Thahir, M.HI.(Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJambi)
2. Pengarah : Drs.H. Muhamad, M.Pd.I(Kepala Bidang Pendidikan Madrasah)
3. Ketua : M. Yazid, S.Ag.
4. Couch : Etriyanto, M.Pd.I
5. Akademik : 1. Drs. Thoif, M.Pd.I2. Muzaiyyanah, A.Md
6. Administrasi : 1. Ahmad Juni, S.Pd.I2. Avrizal, SE.
7. Publikasi : 1. H. Wahyudi Abdul Wahab, S.Ag. M.Fil.I2. Yan Apriadi, S.Kom
Penyusunan Panduan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah diLingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi ini sekaligusmerupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV Akt. XXVI Tahun 2016
viiWindows User
DAFTAR 1SI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
KATA SAMBUTAN .......................................................................................... ii
TIM EFEKTIF PENYUSUNAN PANDUAN ................................................... iii
SK PENETAPAN PANDUAN PENYALURAN TPG ...................................... iv
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Pengertian Umum ........................................................................ 1
B. Landasan Hukum.......................................................................... 2
C. Tujuan........................................................................................... 4
D. Sasaran ......................................................................................... 5
BAB II TUNJANGAN PROFESI GURU ....................................................... 6
A. SIMPATIKA dan Tunjangan Profesi Guru.................................. 6
B. Kriteria Umum Tunjangan Profesi Guru...................................... 7
C. Kriteria Khusus Tunjangan Profesi Guru ..................................... 11
BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI ...................................... 16
A. Prinsip Pemabayaran ..................................................................... 16
B. Besaran Pembayaran .................................................................... 16
C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran .................................................. 17
D. Prosedur Pembayaran ................................................................... 17
E. Mekanisme Pembayaran................................................................ 18
F. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran .................................... 21
G. Perpajakan ..................................................................................... 22
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 30
A. Pengendalian ................................................................................. 30
B. Pelaporan dan Evaluasi ................................................................. 30
C. Pengawasan ................................................................................... 31
D. Sanksi ........................................................................................... 32
E. Lain-lain ....................................................................................... 32
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN UMUM
1. Panduan adalah penyajian informasi dan memandu atau memberikan
tuntunan penyaluran Tunjangan Profesi Guru kepada guru madrasah PNS
dan Non PNS di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Penyaluran adalah pendistribusian dan pembayaran Tunjangan Profesi
Guru yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
3. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru
yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas
profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inpassing adalah
proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan GBPNS dengan
pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS).
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.
5. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) yaitu satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat
sebagai basis data Nomor PTK Kemenag (NPK) dan/atau Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Nomor Registrasi Guru (NRG) merupakan Nomor resmi pendidik yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor
identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi
atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya. NRG
merupakan nomor yang bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor
sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga
menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain,
serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari
satu.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 2
7. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang
harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan
pendidikan formal di tempat penugasan.
8. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru sebagai tenaga profesional.
9. Guru Tetap adalah Guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh
Kepala Madrasah Negeri dan/atau Ketua Yayasan dengan rekomendasi
tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk
jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan
tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang
memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas
pokok sebagai Guru.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 3
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
20142019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2010 Tahun 2010
Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 Tahun 2016
Tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tabun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Agama;
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 4
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015
tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang
bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada
Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun. 2006 pada Semester Kedua
Tahun Pelajaran 2014/2015;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi
Kurikulum 2013 di Madrasah;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Madrasah;
22. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal
26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1952 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru
Madrasah Tahun 2016
C. TUJUAN
Secara umum pemberian tunjangan profesi guru bagi guru madrasah
diharapkan dapat meningkatkan:
1. kualitas proses belajar-mengajar pendidikan madrasah dan prestasi belajarpeserta didik;
2. kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru madrasah dalammelaksanakan tugasnya;
3. kesejahteraan guru madrasah; dan
4. mewujudkan guru madrasah yang profesional, berintegritas, tanggungjawab dan amanah.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 5
Sedangkan tujuan penyusunan Panduan ini adalah:
1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru padabinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bagistakeholder terkait yaitu: Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota, Satuan Pendidikan dan guru.;
2. Memudahkan bagi bagi stakeholder terkait yaitu: Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan dan guru untukmemahami tata laksana penyaluran tunjangan profesi guru madrasah.
3. Tercapainya pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yangsesuai dengan panduan ini.
D. SASARAN
Sasaran buku panduan penyaluran tunjangan profesi guru madrasah
adalah:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Seksi PendidikanMadrasah/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara.
2. Satuan Pendidikan; kepala madrasah negeri dan swasta, admin danbendahara satker.
3. Guru-guru madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapatmelaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 6
BAB II
TUNJANGAN PROFESI GURU
A. SIMPATIKA DAN TUNJANGAN PROFESI GURU
Sistem Aplikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)
merupakan basis data guru dan tenaga kependidikan di lingkungan
Kementerian Agama. Terkait aplikasi ini, maka beberapa hal yang harus
dilakukan, yaitu:
1. Setiap Satuan Kerja memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan
profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2015 (beban mengajar 24 JTM,
rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital
sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan.
2. Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri
sebagai persyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT melalui laman
http://simpatika.kemenag.go.id/
3. Bagi guru yang SKBK dan SKMTnya belum terbit karena datanya belum
memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui
operator madrasah paling lambat bulan Juni untuk semester I dan bulan
November untuk semester II.
4. Pengecualian poin 3 diatas bagi GBPNS yang sudah inpassing, SKBK dan
SKMTnya dapat dilakukan secara manual berdasarkan Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 6701/SJ/DJ.I/
KP.07.6/09/2016 tentang Percepatan Tunjangan Profesi Guru (Inpassing).
Perubahan data individu akan diketahui melalui program SIMPATIKA (Sistem
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). Jika ada perubahan
data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama
Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data
penerima tunjangan profesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data
individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau
berkurang), maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan
kewenangannya melaporkan perubahan data guru tersebut ke Kanwil
Kementerian Agama Provinsi sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 7
Pendidikan Islam up. Direktorat Pendidikan Madrasah selambat-lambatnya
bulan Juli tahun berjalan.
B. KRITERIA UMUM TUNJANGAN PROFESI GURU
Secara umum kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh guru madrasah
untuk mendapatkan tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut:
1. Guru yang mengajar di satuan pendidikan formal (RA, MI, MTs,
MA/MAK) pada binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jambi.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan
di satuan pendidikan pada binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jambi.
3. Memiliki sertifikat pendidik dan telah memiliki Nomor Registrasi Guru
(NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
sudah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru
yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
4. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian
Agama dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan
kewenangannya.
5. Bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap
guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
Dalam rangka melaksanakan kepentingan program pendidikan nasional,
bagi daerah yang mempunyai madrasah dengan kondisi rasio guru dan
peserta didik yang tidak mencukupi ketentuan tersebut diberikan dispensasi
tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal
tatap muka dan tugas tambahan pada satminkalnya. Guru tidak boleh
memangku lebih dari 1 (satu) tugas tambahan sebagai Kepala dan/atau
Wakil Kepala Madrasah.
7. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum
yang berlaku di rombongan belajarnya.
8. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap
muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 8
minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat
pendidik yang dimilikinya. Guru berkewajiban mengajar paling sedikit 6
(enam) jam tatap muka di satminkalnya.
9. Guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki
keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat
keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi yang mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih
dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
10. Belum usia pensiun.
11. Memiliki hasil nilai kumulatif Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan
"baik" pada tahun sebelumnya.
12. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah pada madrasah.
13. Tidak terikat sebagai tenaga pendidik tetap pada instansi selain satuan
pendidikan Kementerian Agama.
14. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
15. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status
kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan
profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan menjadi PNS
dan memenuhi persyaratan lainnya.
17. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, baik yang diangkat sebagai
pengawas satuan pendidikan, pengawas rumpun mata pelajaran/mata
pelajaran, pengawas pendidikan luar biasa maupun pengawas BK, berhak
mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di
bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal satuan pendidikan binaan, yaitu 10
(sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang RA dan MI, dan 7 (tujuh)
satuan pendidikan jenjang MTs, MA, dan MAK.
b. Memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah
minimal guru binaan, yaitu 60 (enam puluh) guru untuk satuan
pendidikan RA/MI dan 40 (empat puluh) guru untuk satuan pendidikan
MTs/MA/MAK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil
PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI
dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaannya untuk
jenjang MTs/MA/MAK.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 9
c. Apabila pengawas sekolah pada madrasah tersebut tidak dapat
memenuhi beban kerja sebagaimana huruf b, pengawas yang
bersangkutan dapat memenuhi jumlah guru binaannya dari satuan
pendidikan lain di luar satuan pendidikan binaannya.
d. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
1) Memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 5 (lima)
satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru lintas jenis dan
jenjang.
2) Memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah
minimal guru binaan, yaitu 15(lima belas) guru untuk satuan
pendidikan lintas jenis dan jenjang. Pengawas tersebut paling sedikit
menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada
madrasah binaannya.
e. Khusus Pengawas Bimbingan Konseling memenuhi jumlah minimal
guru binaan, yaitu 40 guru Bimbingan Konseling dan boleh antar lintas
jenjang. Dalam hal di daerah tertentu jumlah guru BK tidak mencukupi,
pengawas BK dapat memantau 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan
minimal 1 (satu) satuan pendidikan.
f. Guru yang menjadi binaan pengawas sekolah pada madrasah adalah
guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan Kementerian
Agama (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang —
undangan).
18. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006
dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan.
19. Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan
Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan
sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir
dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling
banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi
tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler
wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
1) Jumlah rombel 1 — 6 = 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7 — 12 = 2 pembina pramuka;
3) Jumlah rombel 13 — 18 = 3 pembina pramuka;
4) Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 10
b. Bagi guru MA dan MAK yang satuan pendidikannya
menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan
mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk
kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas
pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat
pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak
dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu
pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat
mengampu mata pelajaran prakarya di MTs.
2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran
prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan
di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang
diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata
pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu
mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran
prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan
pengolahan) di MAK.
5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka
dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan
kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan
kewirausahaan.
d. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan
menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri,
dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam
per minggu.
e. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memberikan layanan kepada
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau
lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan
kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal
paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
f. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan
sebagai kepala madrasah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 11
memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling
sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan
sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium/Kepala
Perpustakaan/ Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit
Produksi yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam
tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan
puluh) peserta didik di satminkalnya.
h. Bagi satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang
menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per
minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau
kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap
penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan
Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata
pelajaran Agama dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
i. Bagi Satuan pendidikan jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan
Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik danlatau kebutuhan akademik,
sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur
program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua)
jam/minggu.
C. KRITERIA KHUSUS TUNJANGAN PROFESI GURU
Kriteria khusus merupakan penjelasan kesesuaian mata pelajaran, pemenuhan
jam tatap muka (JTM) dan juga terkait perizinan dan cuti bagi guru dan
pengawas pada madrasah, sehingga dapat dihitung dan berhak mendapatkan
tunjangan profesi guru. Secara rinci sebagai berikut:
1. Kesesuaian Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik
Mata pelajaran yang diampu oleh guru bersertifikat pendidik harus sesuai
dengan sertifikat yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran dengan
setifikat pendidik dalam pedoman ini mencakup:
a. Guru Pendidikan Agama Islam mengajar mata pelajaran Al-Qur'an-
Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, atau Sejarah Kebudayaan Islam.
b. Guru Al-Qur'an-Hadis mengajar Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah
Kebudayaan Islam, Tafsir-llmu Tafsir, atau Hadis-Ilmu Hadis.
c. Guru Akidah-Akhlak mengajar Al-Qur'an-Hadis, Fikih, Sejarah
Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, atau Tasawuf.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 12
d. Guru Fikih mengajar Akidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadis, Sejarah
Kebudayaan Islam, Fikih-Ushul Fikih, Qawaid-Fiqhiyah, atau Tarikh-
Tasyri'.
e. Guru Sejarah Kebudayaan Islam mengajar Al-Qur'an-Hadis, Akidah-
Akhlak, atau Fikih;
f. Guru Bahasa Arab mengajar Nahwu, Shorof atau Balaghah; dan
g. Guru mata pelajaran muatan lokal tertentu dapat diajarkan atau diampu
oleh guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikatnya.
2. Pemenuhan Beban Kerja Guru
a. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah adalah sebagai
berikut:
1) Beban kerja guru kelas adalah 1 (satu) kelas yang menjadi tanggung
jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang. Dalam kondisi tertentu seorang guru kelas diperbolehkan
mengampu lebih dari 1 (satu) kelas
2) Beban kerja guru mata pelajaran pada MTs/MA/MAK yang tidak
dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan
melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan sebagai
berikut:
a) Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan
(madrasah negeri), mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat
pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh)
peserta didik di satminkal bagi kepala satuan pendidikan yang
bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan
konseling/konselor atau TIK.
b) Guru berstatus PNS DPK yang diberi tugas tambahan sebagai
kepala madrasah swasta ditetapkan melalui keputusan
ketua/pimpinan yayasan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam
tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat
pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh)
peserta didik di satminkal bagi kepala satuan pendidikan yang
bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/
konselor atau TIK.
c) Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 13
pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap
muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan
puluh) peserta didik paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik
di satminkalnya bagi wakil kepala satuan pendidikan yang
bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan
konseling/konselor atau TIK.
Jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang MTs/MA/MAK
sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
1) 1 — 3 rombel = 1 orang wakil kepala satuan pendidikan.
2) 4 — 5 rombel = 2 orang wakil kepala satuan pendidikan.
3) 6 — 8 rombel = 3 orang wakil kepala satuan pendidikan.
4) > 9 rombel = 4 orang wakil kepala satuan pendidikan.
d) Mendapat tugas tambahan di satminkalnya sebagai kepala
perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala
laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, pembina asrama
(khusus madrasah berasrama), ketua program keahlian/program
studi, pembimbing khusus (khusus madrasah yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi/terpadu), kepala bengkel,
kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12
(dua belas) jam tatap muka per minggu.
e) Perpustakaan, laboratorium, bengkel atau sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di satminkal
mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per
minggu.
g) Mendapat tugas tambahan sebagai guru piket di satminkal
mengajar paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per
minggu.
h) Kepala satuan pendidikan dapat mengangkat Kepala
Perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK atas
pertimbangan wakil kepala satuan pendidikan dan/atau guru
senior dengan memperhatikan kompetensi, kinerja dan
pangkat/golongan (khusus guru PNS).
i) Kepala satuan pendidikan dapat mengangkat Kepala
Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK atas pertimbangan
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 14
wakil kepala satuan pendidikan danlatau guru senior dengan
memperhatikan kompetensi, kinerja dan pangkat/golongan
(khusus guru PNS), dengan kondisi sebagai berikut:
1) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala
laboratorium yang membawahi semua pengelola
laboratorium.
2) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium/
bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program
keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
b. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK mengampu
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih
satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh)
orang peserta didik di satminkalnya.
c. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang
daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131
Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019.
(khusus bagi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden)
d. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta
didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
e. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan
kepentingan Nasional adalah:
1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar
kerjasama antar negara.
3. Izin dan Cuti
a. Tunjangan profesi tetap dapat dibayarkan bagi guru yang mengikuti
tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya
seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya.
Bagi guru PNS yang bersangkutan wajib melampirkan surat tugas dari
atasan langsung, sedangkan guru bukan PNS wajib melampirkan surat
tugas dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
b. Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan
biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 15
guru. Sakit maksimal 3 (tiga) hari dan/atau tidak lebih dari 1 pekan
dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Jika
harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari
rumah sakit.
c. Dalam hal guru sakit/izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan
profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban
kerja minimal 24 JTM per minggu yang diganti pada hari lain di bulan
yang sama dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Madrasah
Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta. Surat keterangan dari Kepala
Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.
Seluruh kriteria tersebut di atas, dibuktikan melalui dokumen atau pemberkasan
diverifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 16
BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
A. PRINSIP PEMBAYARAN
Prinsip pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah meliputi:
1. efisien, yaitu hams diusahakan dengan menggunakan dana dan Jaya yang
ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan;
3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai
pembayaran tunjangan profesi;
4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. kepatutan, yaitu penjabaran programlkegiatan harus dilaksanakan secara
realistis dan proporsional; dan manfaat, yaitu pelaksanaan
program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil
dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru madrasah dan
masyarakat.
B. BESARAN PEMBAYARAN
Guru madrasah yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkan
melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri. Besaran
tunjangan profesi bagi guru madrasah sebagai berikut:
1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan. (Pasal 16ayat (2) Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen);
2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah 1 (satu) kali
gaji pokok per bulan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat,
Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS
sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan
ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 17
3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik,
pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru PNS diberikan
tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri
Agama Nomor 43 Tahun 2014.
C. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pembayaran tunjangan profesi baru dapat dibayarkan terhitung efektif mulai
bulan Januari tahun berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan
Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan pembayarannya setelah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Tunjangan profesi guru disalurkan secara bertahap melalui rekening guru
madrasah yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang
Penerima Tunjangan Profesi Guru setiap bulan sesuai dengan kondisi masing-
masing satuan kerja.
D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Prosedur pembayaran tunjangan profesi guru madrasah adalah sebagai berikut:
1. Direktorat terkait pada Ditjen Pendidikan Islam menerbitkan Surat
Keputusan tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru (NRG) sesuai data
NRG yang disampaikan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pendidikan
Tinggi Islam selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sertifikasi guru pada
Kementerian Agama.
2. Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format
yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru.
3. Hasil penilaian kinerja guru sumatif menjadi bukti pelaksanaan penilaian
kinerja guru untuk pembayaran tunjangan profesi tahun berikutnya. Hasil
Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan
sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Tunjangan profesi diberikan kepada guru pada tahun berkenaan dengan hasil
penilaian kinerja guru minimal "baik" pada tahun sebelumnya. Oleh
karenanya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 18
a. Pengawas sekolah pada madrasah membantu pejabat penilai dalam
memverifikasi hasil penilaian kinerja guru terhadap guru yang menjadi
binaannya, hasil PKG didokumentasikan dalam bentuk portofolio
dokumen atau dientri ke dalam SIMPATIKA, dan melaporkannya
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya.
b. Guru yang memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, SKMT dan
SKBKnya akan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri dan/atau
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tunjangan
profesi guru dibayarkan setelah Kepala Madrasah Negeri dan/atau
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya memverifikasi keabsahan data dan hasil PK guru.
5. Bagi guru yang mengikuti program Guru Pembelajar (GP) dengan pola
pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 jam (14 hari
kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan tertulis
dari Kepala Madrasah Negeri (bagi GPNS), sedangkan guru bukan PNS dan
guru PNS DPK pada madrasah swasta mendapatkan izin/persetujuan tertulis
dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tunjangan
profesinya tetap dibayarkan.
6. Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi bukti
fisik ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang disampaikan oleh
Kepala Madrasah sesuai format bagi guru yang bertugas pada MTs/MA/MAK
yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama kemudian
melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.
7. Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh
tunjangan profesi.
E. MEKANISME PEMBAYARAN
1. Pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (satker) yang terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala
Madrasah Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan
kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi dengan
berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam
Panduan ini.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 19
3. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan
profesi guru pada tahun sebelumnya, pembayaran tunjangan profesi guru
dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada
APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.
4. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru madrasah
yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan/atau
inpassing, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan
tersedia.
5. Ketentuan pada nomor 3 dan 4 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran tunjangan profesi
yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait;
Mendapatkan surat rekomendasi dari tim Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama,
atau Lembaga Pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
Kekurangan pembayaran tunjangan profesi tahun-tahun sebelumnya
diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja kepada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dengan melengkapi dokumen yang
dibutuhkan dan akan diteruskan kepada Dirjen Pendidikan Islam.
6. Pembayaran tunjangan profesi guru madrasah diberikan secara bertahap
setiap 3 (tiga) bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
7. Pembayaran tunjangan profesi guru tidak menghalangi guru untuk
menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan
fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
8. Permohonan pembayaran tunjangan profesi disampaikan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
a) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala atau dokumen lain yang secara sah
menunjukkan gaji terakhir (bagi Guru PNS);
b) fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap yang
diketahui oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota (bagi Guru Bukan
PNS);
c) fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi Perguruan Tinggi yang
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 20
menerbitkannya (khusus untuk pembayaran pada tahun pertama);
d) fotokopi Nomor Registrasi Guru (NRG) yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
e) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh instansi
terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f) fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku;
g) surat pernyataan/daftar gaji/penghasilan lain untuk kepentingan
perpajakan (bagi Guru Bukan PNS);
h) asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK) dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Madrasah Negeri,
SKBK diterbitkan oleh Kepala Negeri yang bersangkutan.
2) Guru selain sebagaimana dimaksud pada huruf a SKBK diterbitkan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3) SKBK dan SKMT (Surat Keterangan Menjalankan Tugas)
diterbitkan setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan
kalender akademik yang berlaku.
4) Dalam hal guru mengajar di beberapa madrasah, SKBK diterbitkan
berdasarkan SKMT yang diterbitkan oleh Kepala Satuan
pendidikan Formal dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5) Pada tahun pelajaran 2016/2017, pencetakan SKBK dan SKMT
dilakukan secara digital melalui program SIMPATIKA setelah data
valid menurut sistem. Apabila terjadi kesulitan teknis dalam
pendataan SIMPATIKA, maka pencetakan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
Seluruh dokumen pengajuan tunjangan profesi disampaikan kepada Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Madrasah Negeri paling sedikit 1
(kali) dalam satu semester.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 21
F. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PENYALURAN
1. Pembatalan Pembayaran
Tunjangan profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber
dana yang sama atau berbeda maka guru yang bersangkutan hanya
dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran
tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas
negara. Penerima tunjangan profesi wajib mengembalikan tunjangan
profesi yang dibatalkan atau kelebihan penerimaan tunjangan profesi ke
kas negara melalui rekening kas satuan kerja terkait dengan
menggunakan SSBP (Surat Setor Bukan Pajak).
2. Penghentian Pembayaran
Pembayaran tunjangan profesi guru dihentikan apabila guru penerima
tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. genap berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
c. tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru madrasah;
d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru
pada satuan pendidikan;
e. sedang melaksanakan tugas belajar;
f. beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan
struktural atau jabatan fungsional lainnya;
g. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
h. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat
pendidik;
i. melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh
pengadilan;
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 22
j. tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan;
k. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam
Panduan ini.
l. kualifikasi akademik minimal, tidak terpenuhi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
m. diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon
peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah
dinyatakan lulus, pembayaran tunjangan profesinya diberhentikan sejak
bulan Januari 2016.
Kondisi atas penghentian pembayaran tunjangan profesi sebagaimana
tersebut di atas dinyatakan dengan surat keputusan atau keterangan resmi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala
Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan
profesi.
3. Tidak Dapat Dibayar
Tunjangan profesi juga tidak dapat dibayarkan bagi guru:
a. Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama dan anak
kedua) 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan setelah
persalinan.
b. Guru yang melaksanakan tugas non kependidikan seperti petugas haji
dan sejenisnya.
c. Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar)
menggunakan biaya dari pemerintah/ sponsor.
G. PERPAJAKAN
Terhadap tunjangan profesi guru bagi PNS dan GBPNS dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.
Secara detil dapat dijelaskan sebagai berkut:
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 23
1. Guru PNS
Guru PNS dikenakan Pajak sesuai dengan Golongan dan kepemilikan
NPWP sebagaimana tabel berikut:
No Golongan Memiliki NPWPTidak Memiliki
NPWP
1 I dan II 0% 0%
2 III 5% 6%
3 IV 15% 18%
Contoh:
1) Guru PNS yang Memiliki NPWP
Seorang guru PNS pada MTsN Model Kota Jambi penerima Tunjangan
Profesi Guru (TPG) golongan III/b dengan gaji pokok Rp. 3.200.000,-,
maka hitungan per bulan sebagai berikut:
TPG = Rp. 3.200.000,-
Pajak = 5% x Rp. 3.200.000,- = Rp. 160.000,-
Penghasilan bersih (1 bulan) = Rp.3.200.000,- – Rp.160.000,- =Rp.3.040.000,-
2) Guru PNS yang Tidak Memiliki NPWP
Seorang guru PNS pada MAN Model Kota Jambi penerima Tunjangan
Profesi Guru golongan III/b dengan gaji pokok Rp. 3.200.000 dan
Tidak Memiliki NPWP, maka hitungan per bulan sebagai berikut:
TPG = Rp. 3.200.000,-
Pajak = 6% x RP.3.200.000,- = Rp. 192.000
Penghasilan bersih (1 bulan) = Rp. 3.200.000 – Rp. 192.000 = Rp.3.008.000
2. Guru Non PNS
Status Guru Non PNS tidak dapat disamakan dengan Guru PNS meskipun
telah dilakukan Inpassing (penyetaraan dari sisi Pangkat, Golongan dan
Jabatan)
Guru Non PNS (baik sudah Inpassing maupun belum Inpassing) dikenakan
Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101-PMK.010-
2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
dengan tabel berikut:
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 24
1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)
Uraian Status PTKP
Wajib Pajak TK0 54.000.000,-
Tanggungan 1 TK1 58.500.000,-
Tanggungan 2 TK2 63.000.000,-
Tanggungan 3 TK3 67.500.000,-
2. Wajib Pajak Kawin
Uraian Status PTKP
WP Kawin K0 58.500.000,-
Tanggungan 1 K1 63.000.000,-
Tanggungan 2 K2 67.500.000,-
Tanggungan 3 K3 72.000.000,-
3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung
Uraian Status PTKP
WP Kawin K/I/0 112.500.000,-
Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,-
Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,-
Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,-
Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang TK : Tidak Kawin K : Kawin K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung
JIKA TERJADI PERUBAHAN TARIF PTKP OLEH MENTERIKEUANGAN, MAKA PENGHITUNGAN WAJIB
MENYESUAIKAN.
Dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dikarenakan sifat
imbalannya yang tidak teratur dan diberikan kepada pegawai tetap, maka
perhitungan atas pajak penghasilan tersebut mengacu pada Per-16/PJ/2016
tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 25
sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 14
Ayat 2 poin a dan b.
Contoh Kasus:
1) Non PNS dibawah PTKP
Pada bulan Maret 2016, seorang guru Non PNS pada MTsS AlKhairiyah Kota Jambi menerima Tunjangan Profesi Guru dan telahInpassing dengan golongan III/b:
a. Status Kawin dengan 3 anak (K/3);
b. TPG setara gaji pokok III/b Rp. 3.200.000 per bulan;
c. Gaji Yayasan Rp. 500.000,- per bulan;
d. Memiliki NPWP;
e. PTKP (K/0) = Rp.58.500.000;
maka hitungan per bulan sebagai berikut:
Gaji Yayasan = Rp. 500.000
Penghasilan Gaji Setahun (12 x 500.000,-) = Rp. 6.000.000TPG Bulan Maret = Rp. 3.200.000 +Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 9.200.000
Biaya jabatan (5% x 9.200.000) = Rp. 460.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp. 8.740.000PTKP (K/0) = Rp.58.500.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 0
Karena penghasilan neto setahun guru tersebut lebih kecil daripadaPTKP, maka guru tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21atas TPG Bulan Maret 2016.
2) Non PNS diatas PTKP
Pada bulan Juli 2016, seorang guru Non PNS pada MAS Al KhairiyahKota Jambi menerima Tunjangan Profesi Guru dan telah Inpassingdengan golongan III/b. Keterangan lainnya adalah sebagai berikut :
a. Status Tidak Kawin dan tanpa tanggungan (TK/0);
b. TPG setara gaji pokok III/b Rp. 3.200.000 per bulan;
c. Gaji Yayasan Rp.5.000.000,- per bulan;
d. Memiliki NPWP;
e. PTKP (TK) = 54.000.000;
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 26
maka hitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
i. Untuk Gaji dan TPG
Gaji Yayasan = Rp. 5.000.000
Penghasilan Gaji Setahun (12 x 5.000.000,-) = Rp.60.000.000TPG = Rp. 3.200.000 +Penghasilan Bruto Setahun = Rp.63.200.000
Biaya jabatan (5% x 63.200.000) = Rp. 1.896.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.61.304.000PTKP (TK/0) = Rp.54.000.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 7.304.000
PPh Pasal 21 Yang terutang5% x 7.304.000 = Rp. 365.200
ii. Untuk Gaji saja (Tanpa TPG)
Gaji Yayasan = Rp. 5.000.000Penghasilan Bruto Setahun (12 x 5.000.000,-) = Rp.60.000.000
Biaya jabatan (5% x 60.000.000) = Rp. 3.000.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.57.000.000PTKP (TK/0) = Rp.54.000.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 3.000.000
PPh Pasal 21 Yang terutang5% x 3.000.000 = Rp. 150.000
iii. Pajak Atas TPG Juli
Utang Pajak PPh 21 Gaji dan TPG = Rp. 365.200
Utang Pajak PPh 21 Gaji saja = Rp. 150.000 _
Utang Pajak PPh 21 atas TPG Juli = Rp. 215.200
Jika yang bersangkutan tidak atau belum memiliki NPWP, makapajak tersebut dikalikan 120%, sehingga Pajak atas TPG Juli 2016adalah:Rp.215.200 x 120% = Rp. 258.240
3) Non PNS yang dibayarkan secara rapel dibawah PTKP
Pada bulan Juli 2016, seorang guru Non PNS pada MTsS Al KhairiyahKota Jambi menerima Tunjangan Profesi Guru dan telah Inpassing
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 27
dengan golongan III/b. Tunjangan yang diterima tersebut adalahtunjangan bulan Januari – Juni 2016:
a. Status Kawin dan tanggungan 0 anak (K/0);
b. TPG setara gaji pokok III/b Rp. 3.200.000 per bulan;
c. Gaji Yayasan Rp.1.000.000,- per bulan;
d. PTKP (K/0) = 58.500.000;
maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:Gaji Yayasan = Rp. 1.000.000Penghasilan Gaji Setahun (12 x 1.000.000,-) = Rp.12.000.000TPG Rapel (6 x 3.200.000) = Rp.19.200.000 +Penghasilan Bruto Setahun = Rp.31.200.000
Biaya jabatan (5% x 31.200.000) = Rp. 1.560.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.29.640.000PTKP (K/1) = Rp.58.500.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 0
Karena penghasilan neto setahun guru tersebut lebih kecil daripadaPTKP, maka guru tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21atas TPG Bulan Juli 2016.
Namun, jika jumlah Rapelan TPG cukup besar sehingga membuatPenghasilan Neto setahun melebihi PTKP, walaupun penghasilan rutinpegawai tersebut lebih kecil daripada PTKP Per Bulan (sebesarRp.4.500.000), maka pajak terutang PPh Pasal 21 adalah sebesar pajakterutang tersebut. Misalnya pada contoh kasus ini, guru tersebutmenerima Rapelan bulan dari Januari – Juni 2016, tetapi sejak Januari2015 – Juni 2016 (18 bulan), sehingga perhitungannya menjadi :
Gaji Yayasan = Rp. 1.000.000Penghasilan Gaji Setahun (12 x 1.000.000,-) = Rp.12.000.000TPG Rapel (18 x 3.200.000) = Rp.57.600.000 +Penghasilan Bruto Setahun = Rp.69.600.000
Biaya jabatan (5% x 69.600.000) = Rp. 3.480.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.66.120.000PTKP (K/0) = Rp.58.500.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 7.620.000
PPh Pasal 21 Terutang (5% x 7.620.000) = Rp. 381.000
Maka, nilai Rp.381.000 ini adalah utang PPh Pasal 21 atas Rapel TPGJanuari 2015 – Juni 2016, tanpa perlu memperhitungkan PPh Pasal 21untuk gaji saja.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 28
4) Non PNS yang dibayarkan secara rapel diatas PTKP
Pada bulan Oktober 2016, seorang guru Non PNS pada MTsS AlKhairiyah Kota Jambi menerima Tunjangan Profesi Guru dan telahInpassing dengan golongan III/b. Tunjangan yang diterima tersebutadalah tunjangan bulan Januari – September 2016:
a. Status Tidak Kawin dan tanpa tanggungan (TK/0);
b. TPG setara gaji pokok III/b Rp. 3.200.000 per bulan;
c. Gaji Yayasan Rp.5.000.000,- per bulan;
d. Memiliki NPWP;
e. PTKP (TK/0) = 54.000.000;
maka hitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
i. Untuk Gaji dan TPG
Gaji Yayasan = Rp. 5.000.000
Penghasilan Gaji Setahun (12 x 5.000.000,-) = Rp.60.000.000TPG Rapel (9 x 3.200.000) = Rp.28.800.000 +Penghasilan Bruto Setahun = Rp.84.800.000
Biaya jabatan (5% x 84.800.000) = Rp. 4.240.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.80.560.000PTKP (TK/0) = Rp.54.000.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp.26.560.000
PPh Pasal 21 Yang terutang5% x 26.560.000 = Rp. 1.328.000
ii. Untuk Gaji saja (Tanpa TPG)
Gaji Yayasan = Rp. 5.000.000Penghasilan Bruto Setahun (12 x 5.000.000,-) = Rp.60.000.000
Biaya jabatan (5% x 60.000.000) = Rp. 3.000.000 -Penghasilan Neto Setahun = Rp.57.000.000PTKP (TK/0) = Rp.54.000.000 _Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 3.000.000
PPh Pasal 21 Yang terutang5% x 3.000.000 = Rp. 150.000
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 29
iii. Pajak Atas Rapel TPG Januari – September
Utang Pajak PPh 21 Gaji dan TPG = Rp. 1.328.000
Utang Pajak PPh 21 Gaji saja = Rp. 150.000 _
Utang Pajak PPh 21 atas TPG Januari – Sept = Rp. 1.178.000
Jika yang bersangkutan tidak atau belum memiliki NPWP, makapajak tersebut dikalikan 120%, sehingga Pajak atas TPG Januari –September 2016 adalah:Rp.1.178.000 x 120% = Rp. 1.413.600
Jika yang bersangkutan kemudian di bulan Desember 2016menerima lagi rapel TPG untuk bulan Oktober & November 2016,maka dilakukan lagi perhitungan seperti poin i, ii, dan iii untukrapel bulan Oktober – November 2016.
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 30
BAB IV
PENUTUP
A. PENGENDALIAN
Kegiatan pengendalian pembayaran tunjangan profesi guru ini
dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran tunjangan profesi guru oleh
pusat kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur
organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri melaksanakan sosialisasi program
yang terkait dengan penyaluran tunjangan profesi kepada seluruh guru.
3. Pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh
instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
4. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan
yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
5. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.
B. PELAPORAN DAN EVALUASI
1. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru hares dilakukan secara
transparan dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa
pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, junilah dan tepat penggunaan.
Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa tunjangan
profesi guru berdampak pada tercapainya tujuan tunjangan profesi guru.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya
yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru, melalui
koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua
guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima tunjangan profesi yang
menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru
sebagaimana diatur dalam panduan ini.
3. Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 31
dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran
tunjangan profesi guru setiap triwulan kepada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi setiap triwulan dengan format yang sudah ditetapkan yang
mencantumkan nama penerima dan nominal tunjangan profesi (data by
name);
4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya
menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru setiap
triwulan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah cq. Subdit Pendidik dan
Tenaga Kependidikan setiap triwulan dengan format yang sudah ditetapkan
yang mencantumkan nama penerima dan nominal tunjangan profesi (data
by name).
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya
yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru wajib membuat
laporan pelaksanaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April.
Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli.
Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober.
Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember.
Laporan tersebut akan diteruskan oleh Kanwil Kementerian Agama
Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat
Pendidikan Madrasah up. Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Pelaporan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah meliputi:
daftar penerima tunjangan profesi per individu (soft dan hardcopy);
rekapitulasi realisasi penyaluran per bulan (soft dan hardcopy).
C. PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.Pengawasan terhadap penyaluran
tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran
tunjangan profesi guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang
berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan,
dan pertanggung jawaban.
Sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran oleh
Kementerian Agama Provinsi Jambi berupa teguran tertulis apabila ditemukan
Panduan Penyaluran TPG Madrasah Provinsi Jambi 32
indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti,
Kementerian Agama Provinsi Jambi akan membantu Inspektorat Jenderal
Kementerian terkait/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan
penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi guru.
D. SANKSI
1. Guru madrasah wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang
pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi satuan kerja yang menyalurkan tidak sesuai dengan ketentuan, akan
diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F. LAIN-LAIN
1. Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus mempermudah
bagi seluruh Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota dan Kepala
Madrasah Negeri untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah .
2. Khusus untuk penghitungan perpajakan yaitu terkait besaran Tarif
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus disesuaikan dengan peraturan
Menteri Keuangan terbaru
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penyaluran tunjangan profesi guru bagi
guru madrasah yang belum dituangkan dalam panduan ini akan ditentukan
kemudian.
4. Panduan ini dapat dijadikan acuan pada tahun-tahun berikutnya selama
tidak ada perubahan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang
diatasnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PANDUAN PENYALURAN TUNJANGAN
PROFESI GURU
Lampiran panduan TPG 33
KOP
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGASPEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……………………………………………………NIP : ……………………………………………………PegID/NPK/NUPTK : ……………………………………………………Pangkat/Golongan ruang : ……………………………………………………TMT Pengangkatan Guru : ……………………………………………………Jabatan : ……………………………………………………Tempat Tugas : ……………………………………………………Unit Kerja : ……………………………………………………Menyatakan bahwa:
Nama : ……………………………………………………NIP : ……………………………………………………PegID/NPK/NUPTK : ……………………………………………………Pangkat/Golongan ruang : ……………………………………………………TMT Pengangkatan Guru : ……………………………………………………Jabatan : ……………………………………………………Tempat Tugas : ……………………………………………………Unit Kerja : ……………………………………………………Telah melaksanakan kegiatan pembelajaranlbimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:
NO. URAIANHASIL PENILAIAN
KINERJANILAI KATEGORI
A. Melaksanakan Proses Pembelajaran- Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi
dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran,melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.
1 . Tahun Pelajaran 2014/2015
2 . Tahun Pelajaran 2015/2016
B. Melaksanakan Proses Bimbingan
- Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi danmelakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, danmelaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.
C. Melaksanakan tugas lain (tambahan) yang relevan dengan fungsipendidikan madrasah
1 . Kepala Perpustakaan
2 . Wall Kelas
3 . Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum
… .. ... ....
Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masinguntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jambi, ...........................Mengetahui, Kepala Madrasah,Pengawas Sekolah pada Madrasah,
Nama Lengkap & NIP Nama Lengkap, NIP & Stempel
FORM 1
Format SKMT dibuat olehKepala Madrasah
Lampiran panduan TPG 34
KOP MADRASAH NEGERI
Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)Nomor: ......................................................
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Negeri………………
Menerangkan
Nama : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
PegID/NPK/NUPTK : ………………………………………………………………
Pangkat/Golongan ruang : ………………………………………………………………
TMT Pengangkatan Guru : ………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………
Tempat Tugas : ………………………………………………………………
Unit Kerja : ………………………………………………………………
Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada Semester Genap/Genap TahunPelajaran ……….. periode Januari — Juni secara kumulatif telah memenuhi BebanKerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian BebanKerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Madrasah………………………. sebagaimanaterlampir.
Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkansebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA *)MadrasahTsanawiyah/Aliyah Negeri………………………… Tahun Anggaran……… sesuai denganketentuan yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
Jambi, ......................................
Kepala MTsN/MAN…………..
Nama Lengkap
NIP.
FORM 2a
Format SKBK untuk GuruPNS di Madrasah Negeri
Lampiran panduan TPG 35
KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA
Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)Nomor: ......................................................
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota……………..
Menerangkan
Nama : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
PegID/NPK/NUPTK : ………………………………………………………………
Pangkat/Golongan ruang : ………………………………………………………………
TMT Pengangkatan Guru : ………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………
Tempat Tugas : ………………………………………………………………
Unit Kerja : ………………………………………………………………
Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada Semester Genap/Genap TahunPelajaran ……….. periode Januari — Juni secara kumulatif telah memenuhi BebanKerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian BebanKerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Madrasah………………………. sebagaimanaterlampir.
Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkansebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA *)Kantor KementerianAgama Kab/Kota………………………… Tahun Anggaran……… sesuai denganketentuan yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
Jambi, ………………………
Kepala Kemenag Kab/Kota….
Nama Lengkap
NIP.
FORM 2b
Format SKBK untuk GuruDPK dan Bukan PNS
Lampiran panduan TPG 36
KOP MADRASAH NEGERI
Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)Nomor: .....................................................
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Negeri……..…....(1)
dan
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Negeri………..... (2)
Menerangkan
Nama : ………………………………………………………………NIP : ………………………………………………………………PegID/NUPTK : ………………………………………………………………Pangkat/Golongan ruang : ………………………………………………………………TMT Pengangkatan Guru : ………………………………………………………………Jabatan : ………………………………………………………………Tempat Tugas : ………………………………………………………………Unit Kerja : ………………………………………………………………
Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada Semester Genap/Ganjil TahunPelajaran…………periode Januari — Juni secara kumulatif telah memenuhi BebanKerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian BebanKerja yang telah ditetapkan Kepala Madrasah (1) ........... dan Kepala Madrasah…….. (2)sebagaimana terlampir.Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkansebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA *)MadrasahTsanawiyah/Aliyah Negeri……….. Tahun Anggaran……. sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
Jambi, ............................Mengetahui
Kepala MTsN/MAN (1) Kepala MTsN/MAN (2),
ttd & stempel ttd & stempel
Nama Lengkap Nama LengkapNIP. NIP.
FORM 2c
Format SKBK untuk guru PNS mengajar pada 2(dua)/lebih madrasah negeri dikarenakantidak terpenuhi 24 JTM/minggu pada satumadrasah negeri.
Lampiran panduan TPG 37
KOP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)Nomor: .....................................................
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota ……..…....(1)
dan
Nama Lengkap : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota………..... (2)
Menerangkan
Nama : ………………………………………………………………NIP : ………………………………………………………………PegID/NUPTK : ………………………………………………………………Pangkat/Golongan ruang : ………………………………………………………………TMT Pengangkatan Guru : ………………………………………………………………Jabatan : ………………………………………………………………Tempat Tugas : ………………………………………………………………Unit Kerja : ………………………………………………………………
Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada Semester Genap/Ganjil TahunPelajaran …………. periode Januari — Juni secara kumulatif telah memenuhi Beban KerjaMengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian Beban Kerja yangtelah ditetapkan Kepala Madrasah (I)…………… dan Kepala Madrasah (2)………..sebagaimana terlampir.
Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagaipenerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA *)Kantor Kementerian AgamaKab/Kota……………. Tahun Anggaran………… sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
Jambi, ........................................Mengetahui
Kepala Kemenag Kab/Kota (1) Kepala Kemenag Kab/Kota (2),
ttd & stempel ttd & stempel
Nama Lengkap Nama LengkapNIP. NIP.
FORM 2d
Format SKBK untuk guru PNS DPK/Guru Bukan PNS
mengajar hanya pada 2 (dua)/lebih madrasahdikarenakan tidak terpenuhi 24 JTM/minggu padasatu madrasah.
Lampiran panduan TPG
38
KEPUTUSANKEPALA MADRASAH......................................
NOMOR : ……....TAHUN……..
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA TUNJANGAN PROFESI GURUPADA MADRASAH ..................................................................
TAHUN ANGGARAN.............
KEPALA MADRASAH ............................................................
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas guru pada Madrasah………………………., dipandang perlu menetapkan nama-nama penerimaTunjangan Profesi Guru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
b. bahwa nama dan Jabatan tersebut dalam lampiran Surat Keputusan inidipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai penerimatunjangan profesi guru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atasKeputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.06/2010, tentang Tata CaraTunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata CaraPembayaran dalam rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 12 Tahun 2007 tentang PedomanPembayaran dalam Pelakasanaan APBN dilingkungan Departemen Agama
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang ImplementasiKurikulum 2013 di Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang KurikulumMadrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam danBahasa Arab;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentangKurikulum Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang PedomanPemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1952 Tahun 2016tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi GuruMadrasah Tahun 2016
FORM 3a
FORMAT KEPUTUSAN KEPALAMADRASAH NEGERI (KPA)
Lampiran panduan TPG
39
Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah………………… TahunAnggaran............ Nomor : ………………tanggal...……………………
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ....................................TENTANGPENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PADA MADRASAH......................................... TAHUN ANGGARAN .................
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan inisebagai Penerima Tunjangan Profesi Guru (bulan/triwulan/semester…….disesuaikan) Tahun Anggaran…….....
KEDUA : Tunjangan Profesi Guru PNS dibayarkan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok untuksetiap guru per bulan sesuai daftar pada lampiran keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah………………. Tahun Anggaran..............Nomor : …………………………………;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapatkekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di : ……………………..Pada tanggal : ……………………..
Kepala,
Nama Kepala (KPA)Tembusan :
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi3. Ybs.
Lanjutan FORM 3a
FORMAT KEPUTUSAN KEPALAMADRASAH NEGERI (KPA)
Lampiran panduan TPG
40
Lampiran panduan TPG 41
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENKANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA ………..
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAHDI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN/KOTA……………….................................
TAHUN ANGGARAN.............
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutupendidikan di madrasah dan kelancaran pelaksanaan tugas guru;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dimadrasah diperlukan pembayaran tunjangan profesi guru madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmententang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian AgamaKabuapten/Kota………………………….. Tahun………….;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.06/2010, tentang Tata CaraTunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata CaraPembayaran dalam rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 12 Tahun 2007 tentang PedomanPembayaran dalam Pelakasanaan APBN dilingkungan Departemen Agama
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang ImplementasiKurikulum 2013 di Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang KurikulumMadrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam danBahasa Arab;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang KurikulumMadrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang PedomanPemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1952 Tahun 2016tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi GuruMadrasah Tahun 2016
Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ……………..Tahun………… Nomor .................. Tanggal ................;
FORM 3b
FORMAT KEPUTUSAN PEJABATPEMBUAT KOMITMEN UNTUKKEMENAG KABUPATEN/KOTA
Lampiran panduan TPG 42
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAHDI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN/KOTA……….……………………... TAHUN…………..
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan inisebagai Penerima Tunjangan Profesi Guru (bulan………..s/d ….…….disesuaikan) Tahun Anggaran…….....
KEDUA : Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS yang dibayarkan sebagai berikut:a. Bagi PNS sebesar 1 (satu) kali gaji pokok untuk setiap guru per bulanb. Bagi GBPNS yang sudah Inpassing sebesar 1 (satu) kali gaji pokok
sesuai pangkat dan golongan dan tanpa memperhitungkan masa kerjauntuk setiap guru per bulan
c. Bagi GBPNS yang tidak Inpassing sebesar Rp.1.500.000 per orang perbulan
d. Secara komulatif besaran sesuai yang tertera pada daftar lampirankeputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah………………. TahunAnggaran ..............Nomor : …………………………………;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapatkekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di .........................Pada tanggal ..........................
PEJABAT PEMBUAT KOMITMENKANTOR KEMENAG KAB./KOTA
......................................................NIP. ..............................................
Tembusan :
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi3. Ybs.
Lanjutan FORM 3b
FORMAT KEPUTUSAN PEJABATPEMBUAT KOMITMEN UNTUKKEMENAG KABUPATEN/KOTA
Lampiran panduan TPG 43
Lampiran panduan TPG 44
Lampiran panduan TPG 45
Lampiran panduan TPG 46
Lampiran panduan TPG 47
Lampiran panduan TPG 48
Lampiran panduan TPG 49
viiiWindows User
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Form 1 Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ................................................. 33
Form 2a Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Guru PNS ............................. 34
Form 2b SKBK Guru PNS DPK & Guru Bukan PNS........................................ 35
Form 2c SKBK Guru PNS yang Mengajar 2 (dua) Madrasah ........................... 36
Form 2d SKBK GPNS DPK & GBPNS yang Mengajar 2 (dua) Madrasah ...... 37
Form 3 Keputusan Kepala Madrasah Negeri ...................................................... 38
Form 3 Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ................................................. 41
Form Laporan Realisasi Satker Madrasah .......................................................... 46
Form Laporan Realisasi Satker Kemenag Kab/Kota .......................................... 48