SAMBUTAN PEMERINTAH . DI HADAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - RI

BERKENAAN OENGAN DISETUJUINYA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN

TANGGAL 27 SEPTEMBER 1990

SAMBUTAN PEMERINTAH DI HADAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - RI

BERKENAAN OENGAN OISETUJUINYA RANCANGAN UNDANG-UNOANG TENTANG KEPARIWISATAAN

TANGGAL 27 SEPTEMBER 1990

YTH. SOR KETUA SIDANG, . YTH. PARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR-RI, PARA HADIRIN DAN HADIRAT, SERTA SIDANG YANG KAMI MULYAKAN.

ASSALAMUALAIKUM, WR.WB.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHAOAPAN TUHAN YANG MAHA ESA, YANG HANYA KARENA BERKAT DAN RAHKMAT-NYA JUALAH KITA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI OAPAT BERSAMA-SAMA BERKUMPUL DI RUANGAN INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT LAHIR DAN Bf1TIN.

HAR! INI ADALAH HARI YANG MEMPUNYAI ARTI TERSENDIRI BAGI KITA SEBAGAI BANGSA INDONESIA, KARENA PAOA TANGGAL 27 SEPTEMBER 1990 INI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERSAMA-SAMA PEMERINTAH TELAH MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT IV MENGENAI RANCANGAN UNOANG-UNOANG TENT ANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH MELALUI AMANAT PRESIDEN NOMOR R.09/PU/XII/1989 TANGGAL 29 OESEMBER 1989 YANG LALU.

2

BAGI JAJARAN KELUARGA BESAR DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI, HAR! INI JUGA MEMPUNYAI NILA! TAMBAH, KARENA DI SAMPING TANGGAL 27 SEPTEMBER ADALAH HAR! BHAKTI PARPOSTEL YANG DI­PERINGATI SETIAP TAHUN, PADA TAHUN 1990 INI PERINGATAN TERSEBUT AKAN DITANDAI OLEH SUATU PERISTIWA YANG BELUM PERNAH TERJAOT, BAHKAN TIDAK AKAN TERULANG LAGI, KARENA TEPAT PADA HARI YANG BERSEJARAH BAGI JAJARAN KEl_UARGA BESAR PARPOSTEL TERSEBUT, DPR-RI MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS RUU TENTANG KEPARIWISATAAN. DETIK PERSETUJUAN ITULAH YANG MEMBER! NILA! TAMBAH TERHADAP HARI BHAKTI PARPOSTEL TAHUN 1990 INI.

KAMI MERASA PERLU MENYAMPAIKAN BAHWA DIPILIHNYA TANGGAL 27 SEPTEMBER SEBAGAI HART BHAKTI PERPOSTEL ADALAH BERDASARKAN ALASAN HISTORIS YANG ERAT HUBUNGANNYA DENGAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN. PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 1945, DITENGAH-TENGAH BERKECAMUKNYA PER­JUANGAN BANGSA INDONESIA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKA­AN, DI KOTA BANDUNG, TEPATNYA DIKANTOR PUSAT JAWATAN P.T.T DI TEMPAT YANG DIKENAL DENGAN SEBUTAN GEDUNG SATE, PEMUDA PEMUOI INDONESIA YANG TERGABUNG DALAM ANGKATAN MUDA P.T.T TELAH DENGAN GAGAH BERANI MENENTANG PENJAJAHAN MEREBUT DAN MEM­PERTAHANKAN GEDUNG KANTOR PUSAT P.T.T DARI TANGAN PENJAJAH. TERJADILAH PERTUMPAHAN DARAH YANG MENYEBABKAN GUGURNYA PEMUDA-PEMUDI INDONESIA YANG TERGABUNG DI DALAM ANGKATAN MUDA P.T.T. SAAT !NI KITA MASIH DAPAT MEMBACA NAMA-NAMA PAHLAWAN KITA TERSEBUT YANG TERTEMPEL PADA TUGU YANG BERDIRI TEGAK DILINGKUNGAN HALAMAN GEDUNG YANG BERSEJARAH TERSEOUT.

3

PERISTIWA HEROlK ITU TERJADI 45 TAHUN YANG LALlJ. JIKA 45 TAHUN YANG LALU PERISTIWA BERSEJARAH TERSEBUT TERJADI UNTUK MEREBUT DAN MEMPERTAHANKAN KEMEROEKAAN, MAKA HARI INI 27 SEPTEMBER 1990 KITA UKIR OENGAN MENGISI KEMERDEKAAN MELALUI PEMBERIAN LANDASAN YANG LEBIH KUKUH UNTUK MEMBANGUN DUNIA KEPARIWISATAAN NASIONAL.

SOR. KETUA SIDANG YANG KAMI HORMATI, PARA ANGGOTA DEWAN SERTA SIDANG YANG KAMI MULYAKAN.

BERBICARA TENTANG KEPARIWISATAAN NASIONAL DALAM KAITAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, MENG­HARUSKAN KITA UNTUK MELIHAT .MASALAH TERSEBUT DALAM OIMENSI WAKTU YANG TERBAGI DALAM 3 KURUN WAKTU, MASA LALU, DEWASA INI DAN KEPARIWISATAAN DI MASA YANG AKAN DATANG.

TELAH ME"NJADI PENGF:TAHUAN UMUM BAHWA AGAR PE­NYELENGGARAAN KEPARIWISATAA~ DAPAT BERHASIL DENGAN BAIK, PERLU DIMANFAATKAN SECARA TEPAT KOMPONEN YANG MENJADI PENOUKUNGNYA. DIANTARA KOMPONEN­KOMPONEN TERSEBUT YANG SEJAK BERABAD AEJAD TELAH DIMILIKI BANGSA INDONESIA, BAHKAN MERUPAKAN MODAL DASAR BAGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN ADALAH KEADAAN ALAM, FLORA DAN FAUNA, SERTA BUDAYA BANGSA.

TUHAN YANG MAHA ESA TELAH MENGANUGERAHKAN KEPADA BANGSA KITA SEBUAH TANAH AIR YANG BERUPA SUATU KE­PULAUAN YANG TERBESAR DIDUNIA YANG TERDIRI ATAS 17.058 PULAU BESAR DAN KECIL YANG DISATUKAN OLEH LAUTAN NUSANTARA. LAUT YANG LUAS ITU BUKAN SAJA !NOAH, TETAPI SEKALIGUS ADALAH POTENSI PARIWISATA BAHAR! YANG SUKAR DIC~RI TANQINGANNYA DI DUNIA.

4

DI SAMPING ITU BANGSA INDONESIA YANG MERUPAKAN KE­SATUAN DARI BERBAGAI SUKU BANGSA, MEMELUK BERBAGAI MACAM AGAMA DAN KEPERCAYAAN, BERBICARA DI DALAM BERBAGAI MACAM BAHASA DAERAH, MEMPUNYAI ADAT­ISTIADAT DAE11AH, PENOUKUNG SUO KULTUR DAERAH YANG BERANEKA RAGAM, TETAP1 BERADA DALAM SATU !KATAN KEJIWAAN, MEMILIKI SATU PANDANGAN HIDUP SEBAGAI SUATU BANGSA B~RDASAR PANCASILA. TERNYATA BANGSA YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA TERSEBUT JUGA MERUPA­KAN MODAL YANG BESAR UNTUK MEMBANGUN KEPARIWISATA­AN NASIONAL. BAHKAN .. JIKA KITA MENGAMATI SEJARAH, BUOAYA BANGSA TERSEAUT 8UKAN SEKEDAH AA .. JU YANG MEMBER! WARNA KHAS KEPADA BANGSA INDONESIA, TETAPI KEOUDAYAAN YANG OERSEMAYAM DI DALAM JIWA RAKYAT ITU, TERNYATA TELAH MEM8UKTIKAN DIRTNYA SEAAGAI KEKUATAN OAHSYAT YANG MAMPU BERDIRI TEGAR DI BAWAH PENJAJAHAN POLITIK AANGSA LAIN.

MODAL-MODAL DASAR YANG MERUPAKAN POT~NSI BESAR TERSEOUT PERLlJ Dil1UAT EFEKT!P AGAR MEMBER! MANFAAT SECARA LANGSUt~G PAOA KEH I DU PAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. DIMASA-MASA LAMPAU, KHUSUSNYA PADA DASA WARSA PERTAMA DAN KEDlJA DALAM KEHIDUPAN KITA SE­BAGAI BANGSA YANG NERDEKA, WALAUPUN PEMERINTAH TELAH MAMPU MELIHAT MODAL OASAR ALAM, FLORA DAN FAUNA SERTA 13UDAYA SEBAGAI POTENSI KEPARIWISATAAN, NAMUN SECARA NASIONAL KITA SEMUA MEMAKLUMI BAHWA ADA MASALAH-MASALAH YANG JAUH LEBIH BESAR YANG MENYANGKUT EKSISTENSI BANGSA YANG PERLU DIBERI PRIORITAS UTAMA.

DENGAN KONDISI NASIONAL DEMIKIAN, TENTU DAPAT OIPAHAMI BAHWA KEGIATAN KEPARIWISATAAN MEMANG BELUM DAPAT MEMBERI WARNA KEPADA KEHIOUPAN BANGSA, OAN KARENA ITU PlJLA OAPAT OTMFNGERTI OILA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TERSEBUT PUN BELUM BANYAK DITERBITKAN.

5

BERBEDA DENGAN KURUN WAKTU TERSEBUT, PADA DASA WARSA TUJUH PULUHAN DI MANA SITUASI NASIONAL SUDAH BERKEMBANG KEARAH PEMBANGUNAN EKONOMI, BERKEMBANG PULA KESEMPATAN UNTUK MEMBANGUN DAN MENATA BER­BAGAI SARANA DAN PRASARANA YANG DIPERLUKAN AGAR PEMBANGUNAN EKONOMI ITU SENDIRI DAPAT BERLANGSUNG DENGAN BAIK SECARA BERTAHAP DAN MANTAP, TERSEDIA FASILITAS TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI INFORMASI DAN LAIN-LAIN, YANG MEMPENGARUHI BAHKAN MENENTUKAN ASPEK AKSESIBILITAS. FAKTOR TERSEBUT ADALAH PEN­TING BAGI KEPARIWtSATAAN. BERSAMAAN DENGAN ITUPUN PEMERINTAH BERUSAHA MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA STABILITAS YANG DINAMIS, BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK MAUPUN PERTAHANAN DAN KE­AMANAN, YANG TERNYATA SANGAT PENTING DALAM UPAYA PENCIPTAAN IKLIM BERUSAHA. KONDISI AMAN DAN STABIL TERSEBUT JUGA MERUPAKAN SATU FAKTOR LAIN LAG! YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

DUA FAKTOR YANG TELAH DISEBUTKAN DI ATAS DITAMBAH OENGAN NAIKNYA PENDAPATAN PER-KAPITA SEBAGAI AKIBAT LANGSUNG BERHASILNYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, TELAH MENINGKATKAN MOBILITAS MANUSIA DARI SATU OAERAH KE DAERAH LAIN YANG DIDASARKAN OLEH BERBAGAI MOTIVASI. KEAOAAN INI SECARA TIDAK SADAR TELAH MENDORONG MAJUNYA KEPARIWISATAAN DENGAN ME­NINGKATNYA SECARA DRASTIS KEBlJTUHAN AKAN TRAN­SPORTASI, AKOMODASI, RESTORAN, DAN LAIN-LAIN USAHA YANG TERKAIT SEPERTI BIRO PERJALANAN, INFORMASI TENTANG DAERAH TUJUAN WISATA, OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA, DAN LAIN-LAIN.

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DIBARENGI DENGAN TERBUKANYA KESEMPATAN KERJA SAMA INTER­NAS IONAL DI BERBAGAI BIDANG TELAH MEMUNGKINKAN DATANGNYA PENGUSAHA, ATAU TENAGA ASING LAIN BER­SAMA DENGAN KELUARGANYA DARI BERBAGAI MANCANEGARA KE INDONESIA.

6

PENGENALAN DAN PENGETAHUAN MEREKA TENTANG NEGARA KITA TELAH MENJADI MODAL AWAL MEMBANGKITKAN KE­INGINAN LEBIH BANYAK ORANG DARI BERBAGAI LAPISAN ITU MEMILIH DATANG BEKERJA, MELIHAT DAN MENIKMATI KEINDAHAN ALAM 1 YANG BERUPA IKLIM TROPIS, PANTAI YANG INDAH, GUNUNG-GUNUNG BERAPI, FLORA DAN FAUNA YANG KITA MILIKI.

FAKTOR-FAKTOR AKSF.SIBILITAS, KEAMANAN, DAN SITUASI EKONOMI TERSEBUT MERUPAKAN PRA-KONDISI YANG MUTLAK HARUS ADA BIL.A KITA INGIN MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

MENYAOAAI KONDISI YANG SEMAKIN MAJU DEMIKIAN ITU, PFMFRINTAH MULAI SECARA LEBIH SISTIMATIS DAN INTF.NSIP MENANGANI KEGIATAN KEPARIWISATAAN DENGAN MEMPERHATIKAN TIDAK SAJA HAL-HAL YANG BERSIFAT TEKNIS, TETAPI JUGA ASPEK KEBIJAKSANAAN .. TERMASUK DI DALAM tJSAHA INT ADALAH MERUBAH CITRA MASYARAKAT KITA KEPADA PARIWISATA YANG KURANG POSITIP KEARAH YANG U:BIH POSITIP. HAL INI PENTING AGAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.DAPAT DITERIMA DAN DIDUKUNG MASYARAKAT.

SEPERTI DI DEPAN TELAH DISAMPAIKAN, KEPARIWISATAAN NASIONAL TIDAK DAPAT OIPISAHKAN DENGAN SITUASI DUNIA PADA UMUMNYA, MAKA PERKEMBANGAN POLITIK OUNIA DARI PERANG DINGIN KEARAH DETENTE, KEMUDIAN MFNGARAH KEPADA KER.JA SAMA INTERNASIONAL YANG LEBIH AKRAB ANTARA BERBAGAI PIHAK. KONDISI EKONOMI DUNIA SEMAKIN MEMBAIK DAN SUASANA PERSAHABATAN YANG LEBIH AKRAB, TELAH MENOORONG KEMAJUAN BIDANG KEPARIWISATAAN SECARA GLOBAL.

7

PERKEMBANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERSEBUT TELAH MEMACU LAJUNYA KEGJATAN USAHA DI BIOANG KEPARIWISATAAN NASIONAL YANG PADA KURUN WAKTU TERTENTU, BERAOA DI LUAR PERKIRAAN. SUNGGUH SUATU KEADAAN YANG MENGEMBIRAKAN DAN MEMBERI HARAPAN, TETAPI DISISI LAIN JUGA MENIMBULKAN TUNTUTAN BUKAN SAJA MENGENAI PERAt~GKAT KERASNYA TETAPI JUGA MENGENAI PERANGKAT LUNAKf..JYA, TERMASUK DI DALAMNYA ADALAH MASALAH-MASALAH DI BIDANG PENGATURAN.

TUNTUTAN KEBUTUHAN YANG MENINGKAT SECARA DRASTIS TERSEBUT TIDAK DAPAT MENUNGGU, DAN TIDAK OAPAT DI­RIARKAN BERJALAN TANPA ADA UNDANG-UNDANG SEBAGAI DASAR HUKUMNYA YAt~G KUKUH. MENGHADAPI SITUASI DEMIKIAN PEMERINTAH MENGATASI SECARA KASUISTIS, SESUAI DENGAN MASALAH YANG TIMBUL ATAU BERSIFAT SEKTORAL TERGANTUNG DARI SEKTOR PERMASALAHAN YANG DIHADAPI, BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YAt~G ADA. OLEH KARENANYA MAKA PRODUK HU KUM YANG DI LAHIHKAN Ut~TUK MENGENDAL I KAN DERASNYA ,\RUS KE­G IATAN KEPARIWISATAAN NASIONAL SAMPAI hARI INI, MASIH BERPERINGKAT DI BAWAH UNDANG-UNDANG, SEPERTI INPRES 1 KEPPRES, KEPMEN, KEP DIRJEN DAN LAIN-LAIN. HAL DEMIKIAN TENTU SAJA KUl1ANG MEMADAI, SEBAB TIDAK BERSIFAT MENDASAR, KURANG KONPREHENSIP DAN KURANG KUKUH, TERUTAMA AILA KEGIATAN TFRSEOUT ME­NGENAI KEGIATAN YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOHAL, DI MANA TERSENTUH KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA LAIN YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG. KEADAAN DEMIKIAN TENTU TIDAK SELALU DAPAT MEMECAH­KAN MASALAH YANG OIHADAPI DI DALAM MEMENUHI KE­INGINAN BANGSA UNTUK MEMAJUKAN KEPARIWISATAAN NASIONAL. DI SINILAH TERASA MENDESAKNYA KEBUTUHAN AKAN ADANYA SEBUAH UNDANG-UNDANG NASIONAL TENTANG KEPARIWISATAAN. APALAGI BILA DIINGAT BAHWA KEPARI­WISATAAN TIDAK DAPAT DILEPASKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI INTERNASIONAL YANG SECARA NYATA BERGERAK

8

KE ARAH. IKLIM YANG MENGUNTUNGKAN KEHIDUPAN KEPARI­WISATAAN NASIONAL DAN MEMBERIKAN PROSPEK YANG CERAH, MAKA KEHADIRAN SEBUAH UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KEPARIWISATAAN NASIONAL SUDAH TIDAK DAPAT DITUNDA.

BERDASARKAN ATAS PENGAMATAN PERKEMBANGAN NASIONAL SEJAK DASAWARSA KE TUJUH SEBAGAIMANA DIURAIKAN, SERTA KESADARAN DAN PANDANGAN JAUH KE DEPAN, MAKA OLEH PEMERINTAH SEJAK LAMA, TEPATNYA TAHUN 1971, TELAH DIMULAI KERJA PERSIAPAN MERANCANG UNDANG­UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN MELAKUKAN RINTISAN KEGIATAN-KEGIATAN PENELITIAN, BEKERJA SAMA DENGAN BEBERAPA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI. BEBERAPA KALI UPAYA TERSEBUT DILANJUTKAN PADA KURlJN WAKTU BERIKUTNYA. TETAPI HARUSLAH DIAKUI BAHWA UPAYA TERSEBUT TIDAK SEMPAT TUNTAS OLEH KARENA BEBERAPA SEBAB.

SALAH SATU SEBAB YANG JUSTRU MENJADI MOTIVASI TER­KUAT UNTUK MENGGARAP UNDANG-UNDANG TERSEBUT LEBIH INTENSIP ADALAH OESAKAN KEBUTUHAN YANG DISEBABKAN OLEH PERKEMBANGAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN ITU SENDIRI YANG MEMBERIKAN TANTANGAN YANG HARUS OIATASI.

KARENA ITU SEJAK TAHUN LALU, SECARA LEBIH INTENSIP PENANGANAN PENYUSUNAN RANCANGAN INI DILAKSANAKAN DENGAN BERBAGAI CARA SEPERTI: MENGADAKAN STUDY PF.RBANDINGAN KE BEBERAPA NEGARA YANG DINILAI POTENSIAL BAGI KEPARIWISATAAN, BAIK POTENSI PASAR~

NYA MAUPUN POTENSI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATANYA, BEGITU PULA KEBERHASILAN PENANGANANNYA, SETELAH HASTL STUDI PERBANDINGAN OIOLAH DAN DIKAJI DAPAT DITEMUKAN BAHAN-BAHAN YANG BERGUNA, TETAPI JUGA OIJUMPAI SUATU KENYATAAN TIOAK ADA SATUPUN NEGARA YANG MEMILIKI KESAMAAN TENTANG BAGAIMANA SUATU

9

BANGSA MELIHAT PERANAN DAN FUNGSI KEPARIWISATAAN BAGI KEHIDUPAN BANGSA YANG BERSANGKUTAN. DENGAN KATA LAIN SECARA SINGKAT DAPAT DIKATAKAN BAHWA MASING-MASING NEGARA MEMPUNYAI CIRI SENDIRI DI DALAM MENANGANI KEPARIWISATAAN NASIONALNYA.

AGAR UNOANG-UNDANG YANG AKAN DIBUAT DAPAT DISERAP OLEH MASYARAKAT INDONESIA, BAHAN-BAHAN YANG TER­KlJMPUL DITANGAN PEMERINTAH TERSEBUT DIPERKAYA DENGAN MENYERAP ASPIRASI YANG TIMBUL DI DALAM MASYARAKAT. DIADAKANLAH PERTEMUAN DAN DISKUSI DENGAN BERBAGAI PIHAK BAIK PARA CENDEKIAWAN DAN PARA AHLI DI BERBAGAI BIDANG SEPERTI: EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM. DI SAMPING ITU JUGA DENGAN MASYARAKAT PENGUSAHA SEPERTI: ASITA, PHRI, INACA, PUTRI, GAHAWISRI, OLL SEBAGAI PIHAK YANG MENANGANI KEGIATAN KEPARIWISATAAN LANGSUNG DI LAPANGAN SESUAI OENGAN BIDANG MASING-MASING. PEMERINTAH OALAM HAL INI OEP.PARPOSTEL MENYADARI BAHWA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN MEMERLUKAN OUKUNGAN DARI SEKTOR-SEKTOR LAIN. MASALAH LINTAS SEKTORAL INIPUN MENJADI SALAH SATU PUSAT PERHATIAN OALAM PENYIAPAN NASKAH RUU !NI SEHINGGA DIAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENSINKRONKAN PERSEPSI MELALUI RAPAT-RAPAT INTER-DEPARTEMENTAL YANG MEM­BAHAS ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT ANTARA OEPPARPOSTEL OENGAN DEPOAGRI, DEP. KEHAKIMAN, DEP. HANKAM, DEP. PERHUBUNGAN, DAN DEPDIKBUD, JUGA DENGAN PIHAK POLRI, DEP KEHUTANAN, DAN DEP. PERTANIAN.

SEBAGAIMANA TELAH DISINGGUNG DI DEPAN BAHWA LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN KEPARIWISATAAN NASIONAL SELAMA INI OERPEDOMAN DAN BEROASAR PADA KETENTUAN HUKUM YANG PERINGKATNYA BERADA DI BAWAH UNDANG­UNDANG, MAKA PRODUK-PRODUK TERSEBUT PERLU JUGA DITELAAH SECARA KONPREHENSIP. JUGA SEBAGAI ACUAN PENYIAPAN NASKAH RUU.

10

SELURUH PERS!APAN YANG DIMULAI HAMPIR 20 TAHUN YANG LALU ITU DIPERKAYA DENGAN BERBAGAI PEMIKIRAN, DIAMBIL DARI BERBAGAI STUDY SERTA DILENGKAPI OENGAN PENYERAPAN ASPIRASI YANG TIMBUL DI DALAM MASYARAKAT DARI TAHUN KE TAHUN, BARULAH PEMERINTAH MERASA SIAP UNTUK MENYAMPAIKAN RUU TENTANG KEPARIWISATAAN TERSEBUT MELALUI AMANAT PRESIOEN NOMOR R.09/PU/XII/1989 TANGGAL 29 DESEMBER 1989 KEPADA DPR-RI YANG TERHORMAT.

OEMIKIANLAH GAMBARAN SEKILAS TENTANG BAGAIMANA UPAYA YANG TELAH DITEMPUH OLEH PEMERTNTAH DALAM MEMPERSlAPKAN DAN MENGGARAP RUU KEPARIWISATAAN. SEBELUM HAL ITU MEMASUKI PEMBAHASAN OENGAN DPR-RI.

SAlJOARA PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, DAN PARA HADIRIN SEKALIAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN BAGAIMANA PROSES PENGGARAPAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN DPR-RI DI DALAM SID~NG PLENO, PANSUS, PANJA, TIMUS SAMPAI KEMBALI LAGI KE PLENO HAR! INI.

TERLEBIH DAHULU PATUTLAH DIKEMUKAKAN TENTANG SITUASI DAN KONO IS I Y1\NG MEL INClKARI PADA SAAT DI­A.JUKANNYA RlJU KEPARIWISATAAN TF.RSEBUT KEPADA DEWAN. DATA STATISTIK TENTAt~G KUNJUNGAN WISATAWAN DAN PE­MASUKAN UNTUK NEGARA YANG BERUPA DEVISA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR SECARA DRASTIS ME­NUNJUKAN ANGKA KENAIKAN SEBAGAI BERIKUT: PADA TAHUN 19R5 TERDAPAT 749.351 WISMAN DENGAN PENERI­MAAN OEVlSA $ 525,3 JUTA 1 MENJADI 1.625.965 WISMAN SERTA MENGHASILKAN PENERIMAAN DEVISA SEBESAR $ 1.284,5 JUTA PADA TAHUN 1989. ANGKA TERSEBUT BUKAN SAJA MENGEMBIRAKAN TAPI SEKALIGUS MERUBAH CITRA NEGATIF TENTANG KEPARIWISATAAN SEBELUMNYA MENJAOI LEBIH POSITIF BAHKAN MEMBER! HARAPAN.

1 1

APALAGI PENGALAMAN TENTANG KRISIS ENERGI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DEVISA YANG BERASAL DARI MINYAK MENURUN SECARA DRASTIS, MENGHARUSKAN BANGSA KITA HARUS BERFIKIR UNTUK MENGGALI SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG BERASAL DARI SEKTOR NON­MIGAS.

DALAM DERETAN ALTERNATIF IN!, TERNYATA PARIWISATA MAMPU MENJADI SALAH SATU ANDALAN YANG MEMBUKA PE­LUANG UNTUK BERlJSAHA DAN SEKALIGUS MEMBUKA LAPANGAN KERJA. BANYAK PIHAK YANG SECARA TIBA-TIBA MENJAOI TERTARIK UNTUK BERGERAK DI BIDANG KEPARI­WI SATAAN ATAU BERTAMBAH MENINGKAT PERHATIANNYA. TENTU KEADAAN !NI MERUPAKAN SATU ·HAL YANG ME­NGEMBIRAKAN, TETAPI SEKALIGUS JUGA TIMBUL PER­MASALAHAN DAN TANTANGAN YANG HARUS SEGERA DI ATASI. DALAM KONOISI PENYELENGGARAAN KEPARIWISATA­AN NASIONAL YANG MAJU DEMIKIAN ITU DIMULAI PEMBAHASAN TENTANG RUU DI DPR-RI ..

TIDAKLAH MENGHERANKAN KETIKA DPR-RI MENGADAKAN DENGAR PENDAPAT OENGAN MASYARAKAT MENOAPAT PERHATIAN, BAHKAN DI BEBERAPA DAERAH DIADAKAN SEMINAR YANG SECARA LANGSUNG MENJADIKAN RUU KEPARIWISATAAN SEBAGAI THEMA SENTUHANNYA, YANG INTINYA !NGIN MENITIPKAN PESAN AGAR ASPIRASINYA TIOAK DIABAIKAN, SEBALIKNYA DAPAT DITAMPUNG DI DALAM RUU YANG AKAN DIBAHAS.

KONDISI DI DALAM MASYARAKAT SEPERTI TERGAMBAR DEMIKIAN ITU BUKAN SAJA MENGHANGATKAN PEMBICARAAN TENTANG RUU KEPARIWISATAAN DI LUAR GEDUNG DPR-RI, TETAPI JUGA MEMPERTAJAM PEMBAHASAN DI DALAM SIDANG-SIDANG PLENO, PANSUS DAN PANJA ANTARA PEMERINTAH DENGAN DPR-RI.

12

HAL YANG BUKAN SAJA MEMPERTAJAM PEMBAHASAN, TETAPI MEMBUAT ALOT DAN SERETNYA AWAL PEMBAHASAN ADALAH: BELUM ADA SATUPUN UNDANG-UNDANG NASIONAL YANG DAPAT DIJAOIKAN RUJUKAN SEBELUMNYA, DAN BELUM ADA ISTILAH YANG BAKU TENTANG PARIWISATAJ YANG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI PEDOMAN DAN TITIK TOLAK BERFIKIR BERSAMA.

SEMUA PIHAK, BAIK PEMERINTAH MAUPUN DEWAN MERASA BENAR, MERASA TEPAT, MERASA TAHU APA ITU PARIWISATA, TETAPI SEMUA JUGA MENGAKUI BAHWA PEGANGAN DAN UKURANNYA MASING-MASING BERBEDA. JUSTRU DISINILAH LETAKNYA KESEMPATAN BAGI KITA SEMUA UNTUK MENEMUKAN SESUATU YANG BARU, YANG KEMUDIAN TERNYATA MENJAOI KUNC! PEMBUKA UNTUK PEMBAHASAN-PEMBAHASAN SELANJUTNYA.

SITUASI ·PEMBAHASAN DEMIKIAN INGIN KAMI IBARATKAN SEBAGAI ORANG-ORANG YANG BERADA DALAM KEGELAPAN DIMINTA UNTUK MEMBER! GAMBARAN TENTANG SEEKOR GAJAH·. OAPATLAH DIMENGERTI BILA MASING-MASING AKAN MENGATAKAN SECARA YAKIN TENTANG GAJAH BERDASAR VERSI MASING-MASING TETAPI SEMUA PADA AKHIRNYA SADAR BAHWA YANG DIPEGANG DAN DIANGGAP PALING BENAR ADALAH BAGIAN-BAGIAN DARI TUBUH GAJAH, BUKAN GAMBARAN GAJAH YANG UTUH DAN MENYELURUH.

KESULITAN AWAL TERNYATA MEMANG TELAH DIHADAPI KETIKA MULA! MEMBAHAS UNSUR YANG MENYANGKUT BUTIR­BUTIR RUMUSAN-RUMUSAN MENGENAI APA YANG DIMAKSUD DENGAN WISATA, WISATAWAN, PARIWISATA, KEPARI­WISATAAN, USAHA KEPARIWISATAAN, OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA, KAWASAN PARIWISATA~ BAHKAN SEMPAT TIMBUL PERTANYAAN APAKAH PARIWISATA ITU INDUSTRI ATAU BUKAN, YANG AKHIRNYA DISEPAKATI SEBAGAI USAHA.

. 13

SELANJUTNYA PEMBAHASAN DILAKUKAN TERHADAP USAHA PARIWISATA, YANG KEMUDIAN DISEPAKATI DIADAKAN PENGELOMPOKKAN KE DALAM:

A. USAHA JASA PARIWISATA (DI DALAMNYA TERMASUK USAHA JASA.WISATA);

B. PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA; C. USAHA SARANA PARIWISATA.

YANG TERPENTING DAN PERLU DISAMPAIKAN PADA INI ADALAH PEMBERIAN KESEMPATAN USAHA KOPERASI SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN NASIONAL.

TE LAH

FORUM KE PA DA

EKONOMI

MASALAH LAIN YANG CUKUP MENARIK AOALAH DITERIMANYA PRINSIP BAHWA SEMUA PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA MEMPUNYAI KEDUDUKAN SAMA) YANG SATU TIDAK LEBIH PENTING DARI YANG LAIN. KONSEKUENSINYA MEM­PENGARUHI SUSUNAN DAN PENEMPATAN PASAL-PASAL YANG ADA DI OALAM RUU 1 TETAPI TIQAK MEMPENGARUHI BAB­BAB YANG TELAH ADA. TETAPI RUU YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH TETAP SEBAGAI ACUAN.

APA YANG MENARIK DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KITA BEf{SAMA AOALAH SUASANA KFRJA DAL.AM PEMBAHASAN DALAM SIDANG-SIDANG. YANG PADA TIAP TAHAP SELALU AKRAB DAN MESRA, TETAPI TETAP LUGAS. DEMIKIAN LUGAS SEHINGGA PAOA HAL-HAL YANG BERSIFAT PRINSIPIL SERING TERJADI LOBBY DAN MEMAKAN WAKTU CUKUP LAMA lJNTUK SATU MASALAH SAJA. NAMUN KESAMAAN IKTIKAD ANTARA PEMERINTAH DAN DEWAN-LAH YANG SELALU MENJADI KUNCI PENYELESAIAN.

14

BAHWA PEMBAHASAN RUU IN! PADA AWALNYA OIRASA SANGAT ALOT, KHUSUSNYA BAB III DAN BAB IV, ADALAH KARENA BANYAKNYA REFERENSI YANG DIANGKAT DARI BERBAGAI LITERATUR, HASIL STUD! DENGAN NEGARA LAIN, DI SAMPING ITU JUGA BELUM ADA SATUPUN UNDANG-UNOANG NASIONAL·SEBAGAI HUKUM POSITlP YANG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI PEGANGAN DAN LANDASAN. OLEH KARENA ITU PERLU DIKETEMUKAN PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR YANG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MEMBAHAS BERBAGAI ASPEK KEGIATAN KEPARIWISATAAN YANG MENYANGKUT ASPEK KEAIJAKSANAAN PERENCANAAN. PENGATURAN, PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, PEMBANGUNAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

DI SAMPING ITU KIRANYA PATUT DICATAT KEBERHASILAN KITA MENYELESAIKAN BEBERAPA MATER! YANG CUKUP MENDASAR OILIHAT DARI SUDUT TEKNIS PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG 1 SEPERTI BAB PERALIHAN DAN BAB LAIN­LAIN TERNYATA DAPAT OISELESA~KAN DENGAN TUNTAS SETELAH ADA TUKAR PENOAPAT DALAM DISKUSI DAN LOBBY YANG CUKUP PANJANG DAN HANGAT. SATU MASALAH LAIN YANG PERLU DIKEMUKAKAN SEBAGAI HASIL BERSAMA YANG JUGA PERLU DIANGKAT ADALAH KEBERHASILAN MEMECAHKAN MASALAH "'OEWAN/BADAN .. YANG BERSIFAT EKSTRA STRUK­TURAL, UNTUK MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT DALAM KEIKUTSERTAANNYA DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN. SIOANG TELAH DENGAN ARIF OAPAT MELIHAT ESENSI PERBEDAAN ANTARA WADAH DAN ISI SEHINGGA DICAPAI KESEPAKATAN BAHWA YANG UTAMA BUKANLAH WADAH 1

TETAPI ISI. PANDANGAN YANG ARIF INILAH YANG BER­HASIL MENETAPKAN MATER! KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PEMERINTAH. .

15

APA YANG MEMBAHAGIAKAN KITA SEMUA 1 BAIK PEMERINTAH MAUPUN DPR-RI ADALAH SETELAH MELALUI PEMBAHASAN INTENSIP DENGAN MENAMPUNG ASPIRASI YANG TIMBUL, AKHIRNYA KITA TELAH MAMPU MENGHASILKAN RUMUSAN­RUMUSAN YANG MENCERMINKAN PEMIKIRAN YANG DALAM DAN WAWASAN YANG LUAS; SERTA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL. SALAH SATU RUMUSAN YANG MENURUT HEMAT PEMERINTAH MERUPAKAN MAHKOTA KEBERHASILAN KITA BERSAMA ADALAH PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT, BUKAN SAJA UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN, TETAPI JUGA YANG SANGAT PRINSIPIL ADALAH PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA RAKYAT SETEMPAT UNTUK IKUT SERTA MENJADI PEMILIK DALAM PENGUSAHAAN KAWASAN PARIWISATA.

KEPUTUSAN YANG DIAMBIL INI MERUPAKAN.SUATU GAGASAN YANG SANGAT CEMERLANG BAHKAN M~RUPAKAN . TINDAKAN KEPFLOPORAN BUKAN SA.JA DI BIDANG HUKUM. TETAPI '"JUGA TEROBOSAN DI DALAM UPAYA KITA BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN DI DA LAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DEMIKIANLAH GAMBARAN SEKILAS BAGAIMANA UPAYA PEMERINTAH MEMPERSIAPKAN RUU INI SEBELUM DISAMPAIKAN KEPADA DEWAN DAN BAGAIMANA PEMBAHASAN BERLANGSUNG SECARA AKRAB, HANGAT, TAJAM TETAPI TETAP OALAM SUASANA KEKELUARGAAN YANG MESRA.

SATU HAL YANG SANGAT FUNDAMENTAL DAN PERLU DIANGKAT KEPERMUKAAN OALAM KAITAN INI ADALAH BAHWA BETAPAPUN TAJAMNYA PERBEDAAN PENDAPAT TERJADI DALAM SIDANG~SIDANG MAUPUN DI DALAM FORUM LOBBY, BILA SATU SAAT KEPENTINGAN NASIONAL TERSENTUH MAKA SEMUA PIHAK BAIK FRAKSI-FRAKSI DI DALAM DPR-RI MAUPUN PEMERINTAH DENGAN !KLAS MAU MELEPASKAN KEPENTINGAN GOLONGAN UNTUK TUNOUK PAOA KEPENTINGAN NASIONAL YANG LEBIH BESAR.

16

KAMI MELHIAT HAL INI SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN YANG NYATA PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS DALAM HIDUP BEHM/\SYAR/\KAT, BEHBANGSA DAN BEHNEGARA. DAN SEKALIGUS PRAKf[K PENYELFNGGARAAN NEGARA SEBAGAI PENGEfERAPAN DEMOKRASI PANCASILA.

PIMPINAN SIDANG YANG TH~HOHMAT, PAHA ANGGOlA DEWAN Y/\NG TERllORMAT, SERTA SIDANG YANG KAMI MULY/\KAN.

BEIHHCAHA MENGENAI MASA OEPAN YANG DITANDAI OLEH KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHlUUPAN UMAT MANUSIA, MAKA DALAM KAlTAN DENGAN KEP/\HIWlSATAAN ADA 2 HAL YANG PEHLU MENDAPAT PEHllATl/\N, YAITU KEMAJUAN TEKNOLOGI DI BIDANG THANSPOJn/\SI O/\N TELEKOMUNIKASI.

KEMUIJAHAN YANt~ UIT1Ml3ULKAN OLEH BIDANG TRANSPOR­TASI MENYEBABKAN KECEPATAN, FREKUENSI DAN JUMLAH WISATAW/\N YANC DAPAT Dl/\NGKU.T O/\fH SATU DAERAH KE D/\EHAll LAIN, DAH l Sl\TU NEGAH/\ KE NEGAHA LAIN DAPAT MENINGKAT Sl::.CAHA TAJAM SEAKAN-AKAN JAHAK MENJAOI PENDEK. SEDANGKAN KEMUOAHAN YANG DITIMBULKAN OLEH KEMAJUAN Dl £HDANG TELEKOMUNIK/\SI MEMBUKA CAKRA­WALA UUNIA SEM/\KIN LEBAn DAN TH/\NSPAl1/\N, KAHENA lNfOHMASI TENTANG KEPAfHWISATAAN DARI BELAHAN UlltH A YANG SA ru OE NGAN MUUAH O/\PAT DI SEBARLUASKAN ~,EUL:LAllAN BUMI YANG LAIN. DAMPAK POSITIPNYA OAPAT OILlllAT PAD/\ GAMUArlAN TENTANG PROSPEK KEPARI­W T SA l A AN K I I" A , YA 11 U 01HA11 AP KAN A DANYA KUN JUN GAN W 1 SA TAWAN MANCJ\f~[GAllA OENGAN PERK IRAAN REND/\H St::JUML/\H 2.500.000, DAN PERKlHAAN TINGGI SEJUMLAH 3.000.000 Of<ANG PADA T/\HUN 1993 ..

17

JUMLAH kUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA TERSEBUT APABILA DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN DEVISA, MAKA DIHARAPKAN PADA TAHUN 1993 AKAN TERCAPAI ANGKA SE­BESAR $ 2.250.000.000,-.BILA DITILIK DARI PER­KEMBANGAN TAHUN 1990 INI SAJA YANG. TERNYATA ME­LAMPAUI PERKIRAAN, SEDANGKAN PROMOSI SERTA PEMASARAN DALAM RANGKA TAHUN KUNJUNGAN INDONESIA 1991 SUDAH MULAI DIGALAKKAN, PEMERINTAH YAKIN ANGKA-ANGKA TERSEBUT DAPAT DICAPAI BAHKAN MUNGKIN DILAMPAUI.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI KEDUA BIDANG YANG DISEBUT TADI MENTMBULKAN TUNTUTAN BARU DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN YANG PATUT MENJADI PERHATIAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH KARENA PERSAINGAN AKAN BERTAMBAH KETAT DAN PELAYANAN DITUNTUT LEBIH T1NGGI KUALITASNYA.

DI SISI LAIN WAJIB DIWASPADAI KEMUNGKINAN .TlMBUL­NYA DAMPAK NEGATIP TERHADAP KEHIDUPAN NASIONAL, TERUTAMA POLUSI BUDAYA DAN DAMPAK NEGATIP TERHAOAP KELESTARIAN DAN MUTU LINGKUNGAN HIOUP. UNTUNGLAH HAL-HAL OEMIKIAN TELAH TERCANTUM OALAM PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG YANG BARU MENDAPAT PERSETUJUAN INI. DI SAMPING ITU UNOANG-UNOANG SECARA JELAS MEMBERIKAN LANDASAN IDIIL, FILOSOFI DAN SEKALIGUS OPERASIONALNYA. SEDANGKAN ARAH DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TI OAK HANYA EKONOMIS SAJA SEBAGAI PELUANG UNTUK MEMPERLUAS KESEMPATAN BERUSAHA DAN LAPANGAN KERJA, TETAPI JUGA HARUS MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI AGAMA, KEBlJDAYAAN, AOAT-ISTIADAT YANG SECARA KESELURUHAN DIARAHKAN UNTUK MEMPERKUKUH JATI DIRI BANGSA. BAHKAN JUGA ADA ASPEK POLITIS YAITU MEMPERARAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM RANGKA PERWUJUOAN WAWASA~ NUSANTARA SERTA MEMPERERAT PERSAHABATAN DUNIA.

' . ·~.- ........ ,..- .- 41 • " .• -

. . . - ..... ····· ~. '"' ......... ,.._. -· - . .

18

SUNGGUH UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN NASIONAL INI MERUPAKAN HASIL KARYA BANGSA YANG TIDAK MENJIPLAK NEGARA LAIN, JUGA TIOAK SEKEDAR MENGADAKAN PENYEMPURNAAN ATAU PENYESUAIAN TERHADAP UNDANG­UNDANG YANG ADA, TETAPI BENAR-BENAR SATU PRODUK HUKUM NASIONAL YANG ASLI YANG DIDASARKAN PADA FALSAFAH YANG INTREGALISTIK SESUAI OENGAN DASAR NEGARA KITA PANCASILA.

DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN INI MENJADI LEBIH MANTAPLAH PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN NASIONAL, KARENA OASAR BERPIJAK LEBIH KUKUH, LANOASAN BERGERAKNYA LEBIH KUAT, BATAS-BATAS KEWENANGAN MENJADI LEBIH JELAS,. PENGELOMPOKAN USAHA MENJADI TEGAS, BEGITUPULA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENDAPAT TEMPAT SECARA PROPORSIONAL.

ADALAH MENJADI HARAPAN KITA SEMUA DENGAN : LAHIRNYA UNDANG-UNOANG !NI PEMBINAAN ~ DAN PENYELNGGARAAN KEPARIWISATAAN NASIONAL AKAN BERTAMBAH LUGAS, LEBIH MENYUBURKAN DAN MEMERATAKAN USAHA-USAHA DI BIOANG KEPARIWISATAAN, MENDORONG DAN MEMACU PEM­BINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL 1 MEMPERKUKUH JATI DIR! BANGSA·PAOA AKHIRNYA INDONESIA DAPAT MENJAOI SALAH SATU DAYA TARIK PARIWISATA DUNIA YANG ANDAL~ TETAPI YANG TERPENTING ADALAH MEMBERIKAN SUMBANGAN YANG NYATA KEPADA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

JIKA KEPARIWISATAAN NASIONAL YANG '· DEMIKIAN TERWUJUD, DITENGAH-TENGAH NEGARA LAIN BERLOMBA MENGEJAR KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG DAPAT MENGAKIBAT­KAN KEGERSANGAN KEHIOUPAN KULTURAL, MAKA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESUBURAN · BUDAYA NASIONAL, YANG M~RUPAKAN BUAH KEBERHASILAN PEMBINAAN KEPARIWISATAAN INDONESIA BERDASARKAN

19

UNf>ANG· UN DANG IN I, AKAN TLUWUJULH AH ll:NTANG KLMASYllUHAN INDONESIA Sl:UAGAI DI KHATULISTIWA, BAHKAN DAPAT MENJADI SARINYA OUNIA.

UNGKAPAN ZAM RUD

TAMAN

son PIMPINAtJ DAN PAHA ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HOHM/\TI,

PARA HAUIHIN DAN HADIHAT SEKALIAN YANG TERHORMAT.

DENGAN OISETU .. JUINYA HANCANGAN UNOANG-UNDANG !NI MENJAU l UNIJANG-Ur,JO/\NC~ OLlH OEWAN, MAKA UNTUK PEHl AMA KAL 11\JYA DAL AM SEJAHAH KEH I OU PAN BAN GSA, Kl r/\ MEMIL lKl SEBUAH UNOANG-UNDANG 8AFW TENTANG KE f>AH I W l SAT A/\N NASIONAL.

PEHKENANKANU\11 KAMI ATAS NAMA PEMEHINTAH MENYAMPAIKAN THUMA KASH~ DAN PENGHAHGAAN YANG SET I NCG t--l J. NGGI NY I\ KL PA DA DEWAN YANG TERHOnMA r A f /\ ~) S U.t /\ I A PEW I A I I At~ , SUM U AN CAN PL M 1 K I HAN , U/V.iASAN, PLNYALUl~AN /\~)PlJ~ASl UAN KEIUA KD~AS

SElllNGGA MCMUNGKlNKAN TEHWUJUONY/\ UNDAIJU-UNDANG YANG PADA HAl<I INI DIBE:HIKAN PEHSETUJUANNYA.

P/\DA Kl:::~>L.MPA.l /\N lNJ. f>Ll~KFNANKANLAll KAMI JUGA UNTUK MLNYATAKAN lt..:KAO PlMUUNTAH GUN/\ MELAKSANAKAN UIJU/\NG··-Ut·JDAr~c UH SEl"\AJK-BAlKNYA, SEH/\GAIMANA YANG DI HAHAPK/\N Ol. Ell t< I TA ~>EMU/\. PEMt:I~ I NT AH DA l..AM WAKT U Y J\fJG SES I NGK/\T MU NGK IN AKAN SEGEf~A MEMPEHSIAPKAN U/\N MENYLL ESAlKAN SJ.:Ctd.A KLJ"LNI UAN T.INL>AK LANJUT Y/\NG UJ.PLIH.UK/\f·~ BAJK DI B.LDAt~G PEHATUF<AN PLF<UNUANG-UNUANGAN, Pl:::.NATAAN OHG/\tH SASl, PEMBI NAAN SUMnEH OAYA MANUSIA, /\UMINISTHASI MAUPUN HAL-HAL L/\1N YANU ML:.NJADl KOLN~LKUL:NSI PtLAKSANAAN UNOANG­Uf~OANG IN I •

20

PARA ·AHLI TELAH MENGANTISIPASI BAHWA ABAD KE-21 ADALAH EHA ATAU ZAMAN PASIFIK, YAITU ZAMANNYA KEKUATAN OUNIA UEHGESl:.:H KEAHAH NEGAHA-NEGARA YANG TERLETAK DI SAMUDERA PASIFIK DAN KEPENTINGAN DUNIA BANYAK BERBICARA DI BELAHAN BUMI IN!. KARENA ITU SUDAH SEPANTASNYALAH KITA MEMPEHSIAPKAN DIRI, MENA lA DlfU LEBIH BAIK LAG!, BILA Kl TA !NGIN BER­PER/\N LEOIH BAIK PADA ZAMAN ITU.

SEBELUM MENGAKHHH SAMBUTAN PADA KESEMPAlAN YANG PENTING IN!, INGIN SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA MENDENGAR UEHSAMA-S/\MA SEOUJ\H KAHYA PUJANGGA INDONESIA YANG TERTULIS DI ATAS PRASASTI DI SALAH S/\lU suour HOTEL INDONESIA SEBAGAI BERIKUT:

"MEGA·-MEGA YANG DISENTUH PUOAR KARENA KEAGUNGAN KEHJA, BAOAI-UAOAI YANG DISENTUH NYISIH KARENA KEAGUNGAN JIWA, TI/\DALAH KEl3AHAGIAAN SEBESAR KEBAHAGIAAN SELESAI KEfUA, TIADALAH KELAPANGAN SEBESAR KELAPANGAN KEMENANGAN JIWA, 01\tJ SEMUA PENGABDIAN DIUNTUKKAN BAGI KEAGUNGAN l1ANGSA, DAN SEMUA KELELAHAN DIUNTUKKAN BAGI KEMULIAAN MANUSIA".

SEMOGA KATA-KATA MUTIARA TERSEBUT MAMPU MENYIRAM DAN MEt~YEG/\flKAN KfMB/\LI SEMANGAT KITA YANG TELAH D l PEIV\S UN ruK MENG! IA~il LKAN PROIJUK LEGI SLAT IF YANG PENTING !NI.

SEBAGAI PENUTUP, PEMEHINTAH SEKALI MENYAMPAIKAN TEHIM/\ KASIH. SEMOGA TUHAN YANG KUASA MEMLJERKAHI TEKAD DAN USAHA KITA MENSUKSESKAN PEMUANGUNAN BANGSA DAN NEGARA KITA CINTAI !NI ..

LAG! MAHA

DAL AM YANG

21

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM, WR. WB.

JAKARTA, 27 SEPTEMBER 1990

A.N. PEMERINTAH

SO[DAnMAN

. ; '