DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN SEKJEN, IRJEN, KA. LITBANG PDT, DIRJEN PKPPM, DIRJEN PKT, DIRJEN, PPMD, DIJEN PKPDAN DAN DIRJEN

PDT. KEMEN DPDTT

Tahun Sidang : 2017 – 2018

Masa Sidang : V

Rapat : Ke -

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal : Selasa, 17Juli 2018

Sifat : Terbuka

Pukul : 20.40 WIB s.d 22.30 WIB

Tempat : Ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien - Jakarta.

Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan Mei 2018.

2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2019 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Ketua Rapat : Drs. Anton Sukartono Suratto, MSi

Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi

Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra : Sekjen dan para pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajaran.

Jalannya rapat: KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si) Yang terhormat bapak saudara sekjen dan para Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran, Para hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan berkahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam sehat wal’afiat.

Berdasarkan informasi dari Kesekretariatan, Bahwa daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI (...) sebanyak 25 dari 52 anggota yang terdiri dari 7 fraksi maka ini sudah lebih dari separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi kourum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 251 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka izinkan saya membuka rapat pada hari ini berdasarkan ketentuan Pasal 246 Ayat (1) Rapat Komisi V DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA)

Baik kita langsung saja. Tolong dipaparkan sebagaimana.

Saudara-saudara Pejabat Eselon I dan anggota dewan yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan para Menteri Mitra Kerja Komisi V DPR RI pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 yang lalu telah disepakati ada beberapa hal diantaranya :

1. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang “penyesuaian (..),

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi masing-masing sesuai dengan C surat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bapennas Nomor (..) tanggal 14 Mei 2018 hal penyampaian usulan perubahan atau pergeseran (..) Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tahun 2019 sebagai berikut. a. Kementerian Desa PDT dan transmigrasi (...) Rp. 4.545.623.104,-.

Penyesuaian baku yudikatif sebesar sama. Tidak ada yang berubah Rp. 4.545.623.104,-.

b. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk (...) penyesuaian program-program prioritas. Dalam RPJPN 2014, 2019 dan terus juga menyiapkan (..) untuk program infrastruktur buat masyarakat antara lain pisau, (...),(..), kotaku, tpst, 3r. (...) dan perhubungan antara lain

ras, (...), (..), pengadaan bus sekolah, dan kapal rakyat. (...) disektor desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

c. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran. Berdasarkan usulan Rapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI Komisi V sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Demikianlah pengantar dari kami selanjutnya kami berikan kesempatan

kepada saudara Pejabat Eselon I, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasannya lebih spesifik mengenai rencana kerja anggaran masing-masing unit (...) pada tahun Anggaran 2019.

Waktu dan tempat saya persilakan, SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI): Terima kasih bapak pimpinan.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejatera untuk kita sekalian, Shalom Om Swastyastu. Nammo Buddhaya. (...) Dan salam Pancasila. Bapak Pimpinan Komisi V yang saya hormati, Dan juga para Anggota Komisi V, Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang saya muliakan.

Izinkan kami memberikan satu pengantar terkait dengan rincian pelaksanaan tugas yang kami laksanakan di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sesuai dengan undangan yang kami terima, kami diminta untuk memberikan semacam penjelasan terkait dengan serapan anggaran dan juga kinerja anggaran ditahun 2018 dan juga rencana alokasi anggaran untuk kegiatan di tahun 2019 sesuai dengan (...) yang kemarin sudah ditetapkan sekitar Rp 4.5 trilliun. Bapak ibu sekalian yang saya hormati.

Sebagaimana yang kita ketahui dalam slide ke 3, jadi Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan slide ke 3, next slide ya. Ini kita memiliki 3 hal yang menjadi sasaran utama dalam rangka pelaksanaan RPJN 2015-2019. Jadi 3 hal tersebut adalah :

1. Terkait dengan desa dan kawasan pedesaan itu tercantum bahwa kita

diberikan target untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan juga

meningkatkan 2.000 desa mandiri. Jadi didalam hal ini ada 2 indikator atau index yang kita digunakan : a. IPT, yakni indeks pembangunan desa yang dikeluarkan oleh Bappenas,

dan juga kita sendiri mengembangkan index yakni adalah index desa membangun. Kedua index tersebut mendiskriminasi kondisi desa kedalam 3 kelompok : 1. Desa Mandiri. Itu adalah tujuan utama atau ultimed go dari

pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. 2. Ada Desa Berkembang 3. Desa tertinggal. (..) adalah mencoba untuk lebih menajamkan kembali yakni ada sebelum setelah berkembang itu ada desa maju, dan yang paling bawah itu adalah desa tertinggal. Beberapa waktu yang lalu pada saat Raker dengan Pak Menteri, dengan

Pimpinan dan Anggota Komisi V. Pak Menteri sudah memaparkan pencapaian hingga akhir 2017. Dan kemarin kami minta kepada Tim untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kinerja pencapaian, terkait tentang intervensi tentang desa. Memang dalam hal ini kita tidak semata-mata istilahnya adalah dari dana Kementerian tetapi juga dipengaruhi oleh adanya dana desa.

2. Urusan yang terkait dengan daerah tertinggal. Jadi, didalam hal ini

sebagaimana yang kita ketahui masih ada 122 Kabupaten masuk kedalam kelompok daerah tertinggal dan sesuai amanat dan target pembangunan di akhir 2019 ini kita harus bisa menyelesaikan 80 daerah bisa dientaskan dari ketertinggalannya. Sebagaimana yang kami juga sudah publish itu bahwa ada 59 daerah potensi untuk bisa kita entaskan.

3. Kemudian yang ke 3 terkait dengan urusan yang terkait dengan kawasan transmigrasi ini kami mendapatkan 2 mandat :

a. Membangun 144 kawasan yang berfokus kepada 72 satuan pemukiman/ SP.

b. Berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru, kami melakukan assessment hingga akhir 2017 ini sudah ada 14 kawasan perkotaan baru yang bisa kita bangun.

Kemudian yang terkait dengan alokasi anggaran ini adalah ada dinamika atau postur dari anggaran yang dikelola oleh Kementerian Desa PDT sejak dibentuk tahun 2015. Memang yang paling tinggi adalah pada saat tahun 2015, Rp8.9 trilliun. Tahun Ini kita mengelola anggaran sekitar Rp5.1 trilliun dan sebagaimana kemarin pada saat Raker kita ini adalah mendapatkan alokasi anggaran Rp4.5 trilliun. sedikit kami sampaikan terkait sebagaimana yang terkait dengan serapan anggaran berprogram secara rata-rata kami pada hari ini adalah serapan 30.31 %.

Jadi kalau kami coba untuk melihat perbandingan memang tidak terlalu berbeda

dengan yang lalu dan kami sudah melakukan semacam assessment untuk mencari aspek-aspek terutama kita mengawal bahwa sampai akhir tahun anggaran. Kita akan memiliki target serapan anggaran paling tidak adalah diatas 95 %. Ini yang kami lihat yang seperti Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan serapan yang kami

lakukan slide sebelumnya adalah masing-masing unit kerja Eselon I yang memang masing-masing mengelola program secara spesifik.

Kemudian perkiraan kami yang mulia,

Kami mencoba ingin menyampaikan yang terkait dengan satu program yang memang disini dikawal artinya menjadi bidang dari program di Kesekretaritan Jendral. Kami sepintas yang Kesekretaritan Jendral memang saat ini sekitar 22,7 %. Kami sudah melakukan estimasi tidak akhir Juli 20,50%, Agustus 45 % dan seterusnya kami akan kita kawal sampai akhir tahun anggaran ini bisa mencapai mendekati adalah 100 %. kemudian Bapak Ibu sekalian, Sedikit kami sampaikan terkait dengan usulan kegiatan untuk di tahun 2019 ini terkait dengan Kesekretariatan Jendral. Nah, jadi didalam hal ini sebagaimana program yang menjadi flaksid dari yang namanya Kesekretaritan jendral kita mengawal adalah untuk dukungan manajemen. Jadi dukungan manajemen ini adalah mulai dari aspek dimensi manajemen seperti hukum, organisasi tata laksana ,kehumasan kemudian sumber daya manusia dan juga keuangan kita juga mengawal terkait dengan proses manajemen yakni perencanaan.

Sedangkan yang terkait dengan evaluasi dan akuntabilitas ada di Inspektorat Jendral. Kami anggaran yang dikelola pada tahun ini adalah Rp257 milliar. Dari anggaran tersebut, kami bagi kedalam kegiatan-kegiatan yang kita alokasikan kedalam masing-masing biro seperti misalnya adalah biro hukum organisasi ini adalah Rp15 milliar, humas adalah Rp60 milliar, kemudian penyelenggaraan perencanaan itu ada Rp32 milliar, kemudian penyelenggaraan sumber daya manusia Rp79,9 milliar,barang milik negara adalah Rp Rp70 milliar. Sehingga totalnya adalah Rp257.439.343.000.

Kami ingin menyampaikan sedikit beberapa point-point penting yang terkait

misalnya adalah terkait dengan layanan masing-masing misalnya perencanaan. Kita ingin mengawal terutama adalah terkait dengan pengawalan untuk penyusunan rencana kegiatan program dan RKLL yang setiap tahun kita laksanaka kemudian kita juga melakukan terkait dengan pemantauan untuk pelaksanaan program Kementerian, kemudian juga kehumasan, yakni terkait dengan hubungan antar lembaga, kemudian bagaimana terkait dengan pemberitaan dan publikasi, kemudian informasi dan layanan pengaduan terutama adalah pengaduan-pengaduan yang terkait dengan dana desa, kemudian adalah kita juga fasilitasi untuk kerja sama internasional baik bilateral ataupun multiteral.

Nah, mungkin kami sedikit sampaikan terkait dengan kerja sama internasional kita sebagaimana konsekuensi dari kita adalah masuk dalam legal income country. Kita ingin memberikan kontribusi bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan desa itu juga bisa dipelajari oleh negara-negara lainnya. Kemudian juga ada layanan yang terkait dengan SDM, kemudian layanan yang terkait dengan barang milik Negara, dan juga layanan yang terkait dengan bidang hukum dan organisasi.

Inilah secara umum yang terkait dengan Kesekretaritan Jendral selanjutnya mohon berkenan, mohon izin kami ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing unit kerja Eselon I bapak pimpinan. Tapi saya ingin batasi. Mudah-mudahan aspek makro karena memang secara detail kami juga sudah mencoba membagikan. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kami nanti siap untuk memberikan klarifikasi dan memberika respon. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik terima kasih. Saya serahkan kepada ketua komisi dahulu baru nanti kita bicara. Silakan Pak Ketua. KETUA KOMISI V F-GERINDRA ( Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) : Terima kasih. Pak Anton sebagai Pimpinan Rapat, Pak Sekjen dan Para Dirjen. Yang pertama mungkin kita atur mekanismenya pak. Ini Rapat Dengar Pendapat kita dengan para Eselon I Kementerian Desa Tertinggal ini adalah yang pertama dalam pembahasan kita untuk di 2018. Untuk malam ini posisinya nanti kita minta supaya Pak Dirjen dan seluruh Jajarannya mendengarkan, mencatat bahkan juga kalau ada usulan-usulan tertulis ditampung pak.

Dan kemudian Rapat Dengar Pendapat berikutnya itu kita akan langsung

membahas usulan-usulan terhadap para anggota sudah harus bisa di sinkronisasikan pak. Mana yang bisa didorong dan mana yang tidak bisa. Kita dengan para Eselon I di mitra-mitra lain juga seperti itu sehingga saya kira dari para Dirjen sudah menyampaikan secara tertulis walaupun memang tidak dibaca secara langsung Pak. Yang penting sebenarnya dalam kesimpulan kita adalah pada saat Rapat Kerja dengan pak menteri baik dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Desa bisa memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan program-program berbasis kepada masyarakat pak.

Program-program berbasis masyarakat yang dipercayakan dan dikelola oleh masyarakat apa saja itu diberikan gambaran kepada kita dan kemudian nanti lokasi daripada program-program tersebut itu akan diusulkan oleh para Anggota Komisi V sesuai dengan prioritas didaerahnya. Untuk itu maka sebaiknya kita harapkan pada malam ini dapatkan gambaran kira-kira masyarakat seperti apa artinya konsepnya masyarakat yang perlu di gambarkan kepada kita yang dikelola oleh masyarakat dan kemudian nanti kita bersama-sama dengan Kementerian Desa untuk melakukan sosialisasi bahkan kalau ada MOU itu kita lakukan bersama dihadapan Anggota Komisi V DPR RI.

Nah, ini sebenarnya yang ingin mau kita dapatkan gambaran karena kita tidak tahu ini sekarang programnya mana yang konsepnya pemberian masyarakat, mana yang ingin ditenderkan. Kita mau dapatkan sekarang ini pak. Kita tidak mau repot-repot, mana program pemberian masyarakat, ini. Seperti dulu itu program jalan

desa ya. Yang seperti-seperti itu mana pak. Tolong ditulis saja. Disampaikan kepada anggota. Dan kemudian Anggota nanti memberikan kesempatan bisa mengusulkan berdasarkan kebutuhan dari kunjungan kerja Komisi didaerah pemilihan untuk bisa disampaikan kepada Kementerian Desa tertinggal. Supaya cepat Pak. Karena banyak sekali. Itu saja pak mungkin seperti itu tadi kita panjang juga dengan sumber daya air dan yang paling banyak dibahas adalah program (...). Nah, ini kita mau mendapatkan gambaran. Yang lain-lain saya kira silakan. Kita mau yang berbasis masyarakat ini. itu mungkin yang kita ingin mendapatkan gambaran. Setelah itu pak sekjen dan pak dirjen catat saja masukan dari para anggota, pertemuan berikutnya baru dipresentasikan, disinkronisasi usulan anggota seperti apa. Terima kasih pak. Saya kembalikan pak KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Terima kasih Ketua.

Baik Anggota tadi saya usulkan kepada Pak Bahrum maupun ke Pak Rendy untuk memberikan pertanyaan tertulis tetapi apabila teman-teman ingin bertanya langsung kami persilakan. Tapi kalau tertulis silakan.

Silakan ada yang bertanya langsung atau tertulis saja. Ditulis saja ya. Baik pertanyaan ditulis. Jadi begini pak, kami di Komisi V meminta kepada bapak, list yang sudah

bapak alokan didaerah kami di 55 Anggota DPR RI di Komisi V itu apa saja. Misalnya saya di Kabupaten Bogor, kecematan mana yang bapak pernah kasih. F- DEMOKRAT (Dr. Ir. BAHRUN DAIDO, M.Si):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Sebentar pimpinan saya bicara dulu baru ke Pak Bahrun. Tadi saya kasih tidak mau. Baik. Saya minta di list semua yang sudah dari tahun 2014-2018 apa saja yang

telah dilakukan dan yang akan dilakukan dari tahun 2018-2019 ini didaerah pemilihan kita. Adapun usulan dari teman-teman seperti Bungdes atau apapun yang bisa diberikan Kementerian Desa. Mohon diperhatikan.

Silakan Pak Bahrum Daido.

F- DEMOKRAT (Dr. Ir. BAHRUN DAIDO, M.Si): Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Sekretaris Dirjen, Sekretaris Menteri Desa PDT dan Transigrasi,

Yang saya hormati para dirjen dan para direktur beserta seluruh jajarannya, Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V. Pimpinan, Beberapa waktu yang lalu ada informasi dari tenaga ahli kita tentang bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2019 yang mana tenaga ahli kami sudah dipanggil oleh Kementerian PDT. Pada saat ini saat kemukakan beberapa kegiatan akan didelegasikan oleh teman-teman dari Komisi V.

a. Dari PKPI itu ada 90 lokasi tetapi ini belum fix. Ada keterangan belum fix, dimana satu orang anggota bisa mengusulkan 5 usulan lokasi. Kalau 90x50 berarti sekitar 5x50 berarti 250. Kalau 90 tidak cukup untuk satu anggota mengumpulkan 5 lokasi. Nah, memang keterangan disini belum fix. Untuk itu barangkali dari PKPI menjelaskan kepada kami tentang ini.

b. E, itu masalah yang nanti rencana program unggulan kawasan pedesaan. Untuk usulan tahun 2019, 1. Masalah pertanian usulan anggota kita untuk 20 desa. 2. Ikan air tawar usulan anggota 10 lokasi. 3. Budidaya kepiting usulan anggota ± 20 lokasi. 4. Pengembangan sosial usulan 7 lokasi.

Jadi saya tidak mengerti pertanian itu apa. Kalau ikan tawar jelas. Kepititng

juga jelas. Pengembangan sosial juga belum jelas. Tolong nanti kepada PKPI bisa menjelaskan kepada kami. Kemudian dari PPMD Bumdes usulan 1 anggota itu 5 usulan. Kemudian B, bantuan modal UEM (Usaha Ekonomi Masyarakat) dan Pemdes satu usulan. Kemudian C, pembangunan pasar desa 1 usulan dengan ketentuan bahwa tanah itu milik daripada desa. Kemudian pengelolaannya nanti oleh Bungdes

Kemudian D, bantuan pengembangan modal usaha Bumdes 1 usulan. Ini yang pada pihak kami. Kemudian dari dirjen yang lain, mana. Transmigasi juga hampir anggota disini mempunyai daerah transmigrasi. Barangkali juga bisa dijelaskan kepada kami apa yang kami bisa bantu alokasikan ditempat-transmigrasi. Kemudian juga seperti dirjen-dirjen lain.

Demikianlah pimpinan. Mohon tanggapan dari desa PDT dan transmigrasi.

Demikian pimpinan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalammualaikum WR WB.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Waalaikumsalam.

Ada yang lain. Apa tertulis saja yang lain. Baik silakan pak.

F- NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Iya. Hanya kaitan dengan ini. Saya pikir saya tidak mengulang lagi begini dengan

teman-teman berkaitan dengan ini. Memang hanya ada beberapa yang perlu saya tanyakan pada waktu yang lalu. Itu sudah ada program yang sudah bolak balik DA dipanggil berkaitan dengan ini ternyata bahwa program itu tidak ada seperti ada bantuan Lumbung di Kabupaten Sintang, di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau tengah dan Ketungau hilir. Bahkan sudah tertera didalam anggaran 2018 tetapi kenyataannya kok hilang itu. Saya nanti mohon penjelasan itu. Soalnya saya dengar dari Tenaga Ahli terakhir bahwa itu tidak jadi. Hilang, tidak mengetahui lokasinya di pindah kemana. Saya kira Itu saja. Kalau yang lain mungkin sama dengan teman-teman.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Terima kasih Pak Syarif. Ada yang lain? Atau jawaban dan pertanyaan terus saja?

F- GOLKAR (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):

Sini. Bisa dibelakang?

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Hamka ya?

F- GOLKAR (DRS. HAMKA BACO KADY, MS): Ya. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Tidak kelihatan mukanya. Oke silakan Pak.

F- GOLKAR (DRS. HAMKA BACO KADY, MS): Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Anggota DPR yang lain.

Pak sekjen dan pak dirjen barangkali kalau kita berdebat dan berdiskusi disini tidak usahlah. karena sudah terlalu banyak PHP yang lalu. Lebih baik kita serahkan kepada pak dirjen, pak sekjen apa yang bisa kami bantukan. Kita kembalikan polanya ke Bapak. Itu tadi permintaan pimpinan sidang seperti itu daripada kita berdialog disini tidak ada gunanya Pak. Bapak sendirian yang putuskan untuk apa. Sampai tengah malam lagi kita diskusi disini. Jadi saya berharap sebenarnya ada juga proposal tetapi saya tidak mau lagi masukan dan sudah capek karena sudah tidak ada kejadiaanya. Nah saya kira begitu saja, saya setuju. Kalau saya mau buat secara tertulis. Bagi saya sendiri, saya tidak mengajukan tertulis dan saya tidak mengajukan secara lisan. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Terima kasih Pak Hamka. F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I): Pimpinan tambahan. F-GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) : Pimpinan Ridwan Bae pimpinan. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Namanya siapa itu? F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I): Nurhasan Pimpinan KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Sebutkan dulu namanya,

Nurhasan pimpinan ingin berbicara. Silakan Pak Nurhasan.

F-GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) : Setelah itu Ridwan Bae pimpinan. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Ridwan Bae setelah Pak Nurhasan ya. F-GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) : Siap. F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I): Assalammualaikum WR WB. Pimpinan, teman-teman komisi, serta dari Kementerian Desa yang saya hormati. Sebetulnya sudah terwakili oleh teman-teman. Hanya sekedar bahwa ini aspirasi dari Anggota Komisi, aspirasinya sama keseluruhan harapan kepada Kementerian Desa ini. Jadi, kita sudah 4 tahun sudah diskusi panjang tentang program. Kita percayalah ditahun politik ini tentunya kita harus punya kerja sama,

rasa ta’awun diantara kita. Ini teman-teman tenaga ahli kita juga menyampaikan melelahkan berdiskusi dengan Kementerian Desa ini.

Jadi, tolong toh kami ini salah satu fungsi wakil rakyat menyampaikan aspirasi keinginan dari bawah. Sebetulnya kita membantu program bapak juga dalam melakukan pengawasan. Jadi kalau sinergi dengan kami bantuan itu, kita juga membantu memastikan program-program bapak didesa itu berjalan dengan baik. Lahirnya Kementerian Desa ini maksudnya untuk maju tiap desa ini. Jadi bapak tidak perlu mengeluarkan anggaran pendampingan. Wakil rakyat langsung mendampingi pengawasan program desa ini. Kalau bapak bisa di ajak kerja sama. Kalau tidak ya terserah anda. Terima kasih Wassalammualaikum WR WB. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Terserah anda kayak iklan saja. Pak Ridwan Bae.

Siap-siap bang Jhoni Allen terakhir ya. Tidak ada lagi ya. Pak Gatot mau narik-narik, apa ini. Mau bertanya. Ya sudah terakhir Pak Jhony Allen terakhir Pak Gatot. Silakan. F-GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) :

Terima kasih pimpinan.

Dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Pak sekjen dan seluruh dirjen selamat datang.

Akhirnya kita bertemu pak dirjen dan pak sekjen. Saya hanya tadi sedikit ingin memberikan dukungan kepada Pak Hamka, juga

Pak Nurhasan. Ini memang sama saja. Memang dengan PDT ini agak berat. Padahal kalau kita kerja sama dengan PDT sebenarnya adalah kita tidak perlu kampanye. Kita langsung jadi, kalau PDT bekerja sama dengan kita secara sempurna. Ini kita clearin smp 500 titik Pak. Ini 500 titik kita kalikan dengan 30 juta per 1 titik pak sampai Rp15 milliar itu habis pak. Anda duduk-duduk saja. Kecuali kalau para PDT bisa bekerja sama dengan baik bahwa kita terlibat dalam penyusunan itu dan masuk dalam anggaran desa. Kita tidak bermaksud minta uang kepada desanya dan masyarakat yang disana diberitahui bahwa kerja sama Anggota DPR dengan Komisi V. Cukup itu. Kita tidak minta dengan yang lain. Kalau itu terjadi kita tidak perlu kampanye Pak. kepala desa yang kampanyekan kami secara menyeluruh. Itu kira-kira.

Lalu tadi Pak Syarif sempat berbicara, bahwa ada staff yang pernah turun dipanggil oleh tim yang ada di PDT itu. Begitu dipanggil tahap pertama sudah sepakat lokasi dan seterusnya. Yang kedua tidak pernah di panggil lagi. lokasi yang disepakati awal tidak sama. Yang kita tidak tahu pindah lokasi pak tidak tahu. Nanti kita sudah tahu dilapangan pindah lokasi rupanya. Tadi sudah disepakati, pindah ke Z pak. Jadi seperti kalau bahasa kasarnya ketipu politik. Akhirnya kita kehilangan

arah. Kita bukan cari uang tapi yang mau kita cari nama Pak. Bahwa di Sulawesi Tenggara itu ridho memperjuangkan desanya Pak, rakyatnya Pak. Hanya itu saja yang kita butuh. Saya tidak pernah mengejar uang desa untuk mengambil uangnya untuk saya. Saya hanya butuh bahwa kami mempunyai nama menjadi bermanfaat. Janji kami kepada masyarakat pak, ingat. Bapak mungkin belum pernah menjadi Anggota DPR. Kita dicaci maki dua hal Pak. Kalau kita tidak pernah muncul ditelevisi, kita dicaci maki, kita tidur saja anggota DPR tidak ada kerjanya di Jakarta. Kalau kita tidak ada proyek maka diwilayahnya kita mau kerja apa tuh orang katanya. Tidak ada gunanya dia menjadi anggota DPR. Itu bahasanya Pedih sekali. Kita sudah bekerja setengah mati sampai tengah malam seperti ini, tapi tidak diperhatikan kami sedikitpun. Itu kita perjuangkan, padahal itu sudah diatur dalam Undang-undang. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan Pak. Saya terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Terima kasih Pak Ridwan Bae. Pak Jhonny Allen Marhun. Siap-siap Pak Gatot.

F- PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM): Terima kasih pimpinan dan Anggota Komisi V dan para Dirjen dari Kementerian Desa tertinggal,

Pertama-tama dari beberapa RDP dengan kementerian ini sedikit berbeda

bunyinya. makannya saya kembali saya katakan pak menteri. Kita ini menggalangkan tupoksi masing-masing. Seperti sekjen. Apalagi Menteri bapak saya kira juga awalnya dari saya tidak mau berbicara komisi, dari anggota dewan. Dan iya atau betul fungsi sebagai anggota legislatif, fungsi sebagai eksekutif dan itu Undang-undang. Dan hak budgeting didalam anggota dewan.

Bapak, ibu sekalian Anggota Komisi V,

Inilah sebenarnya kalau begini ini sebenarnya ini bukan soal pendek atau panjang. kalau saya lihat agak berbeda dalam melihat tupoksi masing-masing. Karena kedua belah pihak tidak bisa melotot kepada tupoksi masing-masing. Dia harus bertemu dalam konteks hak budgeting kita dan hak pelaksanaan mereka didalam melaksanakan tugasnya sebagai ekskutif. Kita bisa lihat dari evaluasinya tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bisa lihat forecasting programnya pada tahun berikutnya. Ini sebetulnya yang penting. Bahwa yang menjadi sasaran program,target program, lokasi program diseluruh Indonesia yang memang harus begitu.

Sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dari Sabang sampai Merauke apalagi Kementerian Desa Tertinggal. Rata-rata khususnya dikota-kota besar adalah dari Sabang sampai Merauke. Dan saya tadi mendengarkan pertanyaan dari teman-teman, saya melihatnya ini tidak cocok dalam konteks tupoksi. Jadi, DPR melaksanakan tupoksinya. Jadi betul apa yang dilakukan teman-teman. Mungkin cara penyampaiannya berbeda. Kalau saya kembali kepada tupoksi kita masing-masing. Kalau misalnya kita beda. Saya sampai pagipun oke.

Kita lihat evaluasinya, kita lihat sasaran target di tahun 2019. Ini kita bisa membuat catatan. Kalau mau. Tetapi itu bukan pilihannya. Pilihannya adalah bagaimana membangun desa tertinggal. Oleh karena itu harus satu visi, persepsi didalam melaksanakan bahkan sampai unit kegiatannya kalau kita mau lihat dievaluasi berapa. Memang kalau program tahun 2014 hanya untuk sampai program, dulu sampai satuan tiga. MK membuat satuan dua program. Dulu sampai jenis kegiatan. Bisa. Katakanlah kalau saya berbicara Dapil Sumatra Utara. Saya punya hak dan kewenangan di daerah ini, saya lihat programnya. Misalkan tidak ada disitu. Kenapa. Apakah daerah Sumatra Utara bukan bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga daerah Sulawesi dan seterusnya dan seterusnya. Baru tersedia anggaran nya atau bagaimana. Memang tidak bisa terpenuhi semuanya. Nah oleh karena itu yang sudah punya janjinya semuanya sudah disini, tentu dia memperjuangkan janjinya dalam konteks aturan dan peraturan sesuai dengan pelaksanaan. Demikian Pimpinan, sehingga kontennya adalah kesimpulan saya dan semua pembicara agak berbeda dengan katakanlah pembahasan-pembahasan sebelumnya ini harus yang baru kita sepakati adalah konten daripada program umumnya belum masuk kepada program alokasi-alokasi anggarannya.

Demikian Pimpinan mohon maaf pak sekjen dan pak dirjen karena saya betul-betul pak menteri kalian yang betul-betul paham itu. Karena saya dan beliau selalu membahas hal ini. Terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Terima kasih Bang Jhoni Allen Marbun. Catat itu Pak Sekjen. Selanjutnya Pak Gatot yang gagah total. Bukan gagal total tapi gagah total.

F-PG (Drs. GATOT SUDJITO, M.Si): Assalammualaikum Wr. Wb.

Pimpinan, ada 3 pimpinan disini. Pak ketua dan 2 wakil ketua. Dan Anggota Komisi V yang sangat kami hormati, Pak sekjen dan pak dirjen yang sangat kami hormati, Dan seluruh jajaran Kementerian Desa yang hadir pada kesempatan ini. Saya pikir apresiasi saya kepada kawan-kawan tadi banyak dari luar jawa menyampaikan beberapa keluhan-keluhan terkait dengan masalah program-program desa tertinggal yang dirasakan manfaat dan barokahnya ini kurang Pak. Itu tidak hanya diluar jawa saja, dijawa juga begitu. Saya melihat bahwa program yang kalau TA nya bingung TA nya Pak Fahri ini. TA nya kalau Pak Fahri TA nya bingung menghadapi Kementerian Desa Tertinggal saya pikir yang namanya TA nya Pak Fahri ini jago-jago. Apalagi tim TA saya juga tambah bingung. Oleh karena itu semestinya adalah program-program kemitraan ini jelas.

Kalau kita lihat pak sekjen dan pak dirjen kalau Kementerian Desa itu berjalan efektif, tepat pada sasaran dan kemitraan ini berjalan saya pikir itu luar biasa. Karena dengan Kementerian Desa ini diharapkan desa ini lebih baik, lebih makmur dan lebih sejahtera. Tentunya adalah tidak meninggalkan. Dan pada hari ini posting anggaran, evaluasi sejauh mana kinerja apakah kinerja yang disediakan untuk

membangun desa ini prestasinya bagaimana. Terus bagaimana program ini dalam sinergisitas kalau misalkan dalam program kementerian ini kayak seperti didalam sebuah kristal nya luar biasa dan disentuh saja tidak bisa oleh anggota komisi.

Saya yakin program Kementerian Desa banyak sekali mulai pasar desa kemudian Bumdes, lumbung, kemudian permodalan, perikanan itu urusan permodalan juga. Terus kemudian jalan-jalan desa. Banyak itu. Kalau itu sinergitas ini memang perlu Pak Ketua Komisi V perlu ada penataan hubungan harmonisasi antara Komisi V dengan Kementerian Desa. Mungkin direktur-direktur lebih apresiatif kemudian lebih respon terhadap Anggota Komisi V. Kita ini bermitra.

Tetapi kalau mitra ini disentuh saja programnya ini memang banyak,disentuh saja tidak bisa. Kalau saya kebetulan di DAPIL daerah pemilihan karena sub pada jabatan dari anggota dpr itu adalah memperjuangkan aspirasi daerah pemilhan ini jelas. Ini otomatis karena yang berhubungan dengan salah satu hak budgeting itu juga adalah fungsi angggota dpr maka tidak mungkin fungsi-fungsi itu keluar daripada kemitraan. hari ini kita berhadapan, bertemu dengan mitra, harapan kita kita dudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Bahwa esensi, subtansi komitmen mitra itu apa. Kalau komitmen mitra itu juga tidak didasari begitu selesai postinged hilang begitu saja. Itu tidak fair namanya. Kita pasti mendukung program Kemendes. Tetapi Apresiasi anggota ini juga harus sejalan. Kita ini bermitra, tetapi bermitra tidak hanya disampaikan didalam rapat itu setelah itu selesai. Itu tidak begitu esensinya. Ini barangkali penataan hubungan kordinasi antara Komisi V dengan Kemendes ini perlu ditata ulang. Apakah ini persoalan hubungan silaturahminya yang tidak jalan. Ini yang perlu di evaluasi.

Sehingga saya melihat kawan-kawan merasa menjerit. Bahwa Kemendes itu bermitra tetapi seakan-akan tidak pernah dapat disentuh programnya. Ini yang luar biasa, oleh karena itu saya ingatkan bagaimana karena kami ini punya komandan. Komandan ini adalah pimpinan komisi. Itulah yang mengatur barangkali, mengurai, mencairkan tentang kebekuan yang disampaikan oleh kawan-kawan saja. Persoalan saya sampaikan tidak hanya diluar jawa, tetapi dijawa pun juga mengalami begitu. Program Kementerian Desa ini luar biasa, termasuk jalan-jalan desa itu ada. Tetapi ya itu tadi kita tidak pernah berjalan seiring, tetapi kita kebetulan agak tertinggal atau ditinggal. Jadi, persoalan desa tertinggal ini jangan sampai mitranya ditinggal. Ini yang perlu diurai kembali banyak programnya. Kami merasakan bahwa Bumdes itu yang bisa kami rasakan itu saja. Kira-kira kami di respon itu ada 10 program Bumdes, tapi yang lain barangkali belum pernah disentuh, sulit untuk disentuh. Apalagi pasar-pasar desa. Pasar desa ini efektif. Sangat dibutuhkan dalam rangka anggota dpr di akui eksistensi dan legistimasinya kepada konstituen atau daerah pemilihan. Saya pikir respon-respon inilah yang paling penting, jadi kalau ada peresmian apa saya pikir kalau Anggota Komisi V ini di Undang. Syukur-syukur diberikan kesempatan untuk berkenalan di masyarakat. Saya pikir ini juga baik-baik saja.

Saya pikir pak ketua persoalan koordinasi maupun hubungan silaturahmi ini perlu di cairkan atau diurai lagi antara Komisi V dengan Kemendes bahkan bagaimana komitmen Kementerian itu kepada direktur dan dibawahnya untuk bisa bersinergi dengan Anggota Komisi V. Terima kasih. Wassalammualaikum Wr. Wb. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Pak Gatot.

Sebelum saya ke Pemerintah, Pak Ketua Komisi silakan mengambil kesimpulan dari teman-teman anggota. Terima kasih.

KETUA KOMISI V F-GERINDRA ( Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) :

Terima kasih.

(...) :

Sedikit dulu sebelum kekesimpulan. Intrupsi sedikit sebelum kesimpulan.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Ini juga baru dari anggota sama. Sabar. Sabar.

KETUA KOMISI V F-GERINDRA ( Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) : Jadi, begini Pak ini rapat dengar pendapat Eselon I ini, adalah tindak lanjut

dengan kita rapat kerja dengan pak menteri. Saya kira pada saat rapat kerja dengan pak menteri kita mendengarkan penjelasan dari pak menteri berkaitan dengan program-program, pencapaian-pencapaian yang kita anggap sebenarnya luar biasa pak. Bahkan banyak anggota-anggota juga kaget itu bisa karena tidak tahu pak dan pada saat anggota mendalami itu ada beberapa catatan sebenarnya dari anggota pak.

1. Banyak anggota terutama didaerah pemilihannya itu tidak tahu sama sekali dengan program itu. Kadang dengar dari orang, kadang dengar dari Pemda dan sebagainya dimana semua Anggota DPR Komisi V yang memberikan persetujuan merencanakan bahkan semestinya mengawasi itu tidak tahu sama sekali. Itu saya kira yang perlu kita carikan solusinya. Kalau solusi itu kita bisa cari itu Pak. Anggota mengetahui kalau ada kegiatan tapi kok tidak dilibatkan tidak semua tetapi di Dapil-dapil tertentu banyak merasakan itu.

2. Tadi disampaikan bahwa ada banyak usulan-usulan dari para anggota-anggota baik yang diminta maupun melalui TA dan sebagainya. Berkaitan dengan prioritas pembangunan didaerah pemilihannya. Sudah diusulkan terus kemudian memang ada yang jalan. Tapi jalan nya juga tidak tahu anggota ini jalannya seperti apa. Atau jalan tetapi lokasinya itu tidak seperti yang diusulkan atau memang tidak ada itu hanya usul saja terus kemudian. Nah 2 ini yang sebaiknya coba kita cari.

3. Hampir semua anggota mengatakan bahwa memang komunikasi kita dengan tentu bukan dengan pak menteri tetapi dengan jajaran dibawahnya itu yang tidak terjadi. Bahkan kemarin waktu rapat kerja dengan pak menteri. Pak menteri mengatakan kalau ada anggota yang

terhadap usulan dan sebagainya dan kemudian tidak jalan yang sudah disepakati itu bisa langsung kepada pak menteri. Itu bisa saja kita lakukan Pak. Tapi untuk apa kita dengan pak menteri terus kontak-kontak dan sebagainya kalau 52 anggota itu bisa diganggu. Tapi kalau ini sudah jalan, komunikasi dengan yang dibawah tidak perlu dengan pak menteri lagi. Nah, untuk itu maka saya kira begini pak. Tadi anggota bisa tambahkan silakan saja seperti tahun-tahun dulu sebelumnya. a. Pak sekjen dan seluruh dirjen itu membuat list program kegiatan

perdaerah saja Pak. Sudah kita serahkan saja. Silakan saja dana yang sudah ada, silakan buat programnya, memang disini ada tapi kita belum tahu programnya dimana dan sebagainya. Kita tidak bicara tentang satuan tingkat. Tapi paling tidak kita tahu daerah pemilihan kita itu dibuat apa dan berapa sampai kegiatannya. Tidak usah detail pak, mau kegiatan ini, sudah dilist ini daerah-daerahnya. Misalnya saya contoh NTT ini. Semua Dirjen-dirjen itu programnya apa. Tinggal diberikan kepada kita. Dan kemudian nanti hasil itu diberikan kepada kami untuk kita didiskusikan kepada anggota, supaya anggota tahu.

b. Kalau ada anggota yang mau menentukan lokasinya silakan diterima.

c. Kita minta untuk tahun 2019 ini tapi 2018 juga ini. itu dikumpulkan setiap kabupaten untuk para Anggota-anggotanya Komisi V bersama-sama dengan Kementerian Desa Tertinggal itu di Pemerintah daerahnya, mengundang para penerima-penerima manfaat untuk memberitahu bahwa kegiatan 2019 dari Kementerian Desa dan Tertinggal yang di dukung disetujui oleh Komisi V ide ini dihadapan (..) didaerahnya.

Nah, saya kira itu mungkin salah satu jalan keluar Pak. Kalau tidak maka ini yang terjadi seperti tadi, (..), tidak mendapatkan penjelasan dengan jelas. Jadi, sekarang sudah. Ini data ini masih kita belum tahu Pak ini mau dibuat apa dan sebagainya. Itu dibuat saja seperti dulu, daerah ini buat apa dan sebagainya, diberikan kepada kita, terus nanti kita list. Nah, kalau ada anggota yang mau menentukan lokasi desanya tolong dinantikan untuk itu. Sebetulnya itu saja intinya Pak. Kementrian Desa Tertinggal ini kita tidak terlalu banyak kompleks sekali. Tapi kalau itu bisa dilakukan maka komunikasi antara kita ini, bisa jalan baik proses perencanaannya maupun proses kita melakukan pengawasannya.

Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Anggota bisa tambahkan, kalau memang disetujui supaya kita tidak panjang-panjang. Tugasnya pak sekjen dan seluruh para dirjen dibuat perdaerah diberikan kekita seluruh program-program ini. ini seperti ini ada beberapa program. Mau dibawa kemana ini. Kita tidak mau terlalu banyak diskusi tentang ini. Terlalu banyak yang kecil-kecil Pak. Saya kira itu saya pak ketua. Silakan nanti kalau anggota berbicara persetujuan, berarti kita bisa cepat selesainya. Silakan. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Baik, terima kasih. Pak Jhoni ingin menambahkan? Tapi saya berikan kepada yang belum berbicara dulu saja ya.

Kasihan yang lain belum berbicara. Tadi Pak Jhoni sudah. Nanti tetap saya berikan. Izinkan yang lain dulu. Pak Muhidin silakan pak.

F-GOLKAR (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.): Terima kasih pimpinan. Bapak-bapak sekalian, pak sekjen, pak dirjen yang saya hormati, dengan seluruh jajarannya.

Jadi saya kira apa yang disampaikan pak ketua tadi, Pak Fary sangat bagus pak. Hari ini kita ini masih membicarakan pendahuluan dan sekaligus mengevaluasi pekerjaan tahun 2018. Kita belum mulai, sudah banyak interupsi. Berarti ini ada permasalahan. Oleh karena itu, karena APBN kita nanti baru dibaca tanggal 16 Agustus. Bagaimana saya ini saran, kita bersepakat, baru hari ini sekarang kita terima ini. Kita baru terima ini begitu banyaknya. Tidak mungkin kita bisa membahas. Sehingga saya usulkan supaya lebih konkrit, hari ini kita ambil, kita baca nanti pada saat pembahasan yang akan datang. Kita memasukkan apa yang sesuai dengan temuan-temuan kita dilapangan. Oleh karena itu disamping usul pada saat kita melakukan kunjungan kerja ke daerah masing-masing maupun kedaerah-daerah lain sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun aspirasi dari daerah-daerah pemilihan melalui bupatinya dan lain-lain. Kita catat kemudian nanti pada saat pembahasan kita serahkan.

Saya mohon betul-betul artinya jangan sampai kalau kita selama ini rapat dengan kementerian ini seperti kucing dengan tikus. Ini jujur Pak, main petak umpet, ada proyek didaerah datang Bapak punya dirjen, direktur, biasanya kita tidak tahu didaerah kita. Ini Jujur saja dan ini banyak kejadian seperti ini. Hanya kementerian ini yang begini Pak. Kalau kementerian lain, mitra kita datang kedaerah kita, kita diberitahu. Kadangkala kok ada, saya biasa tahu juga, sudah ada pelipil jagung. Sudah ada, ini darimana ini Pak. Ini dari Kementerian Desa. Sakit juga rasanya. Ini kebiasaan Pak, tolonglah kebiasan ini kita rubah pak. Sehingga timbul kemitraan yang bagus antara bapak, kami karena semua mempunyai tanggung jawab. Kami adalah fungsi pengawasannya, kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah. Oleh karena itu dilaksanakan konkrit. Kalau memang ini bisa diterima. Hari ini kita baru terima. Kita berdebat hari ini sulit. Supaya tidak terjadi petak umpet seperti yang lama ini. Datang kadangkala, saya biasanya bertemu Pak. Oh ada acara kita disini. Loe kok kita tidak diberitahu, ini kan daerah pemilihan saya. Ini kejadian Pak.

Jadi saya mohon, pak sekjen dibawah kordinasi bapak. Supaya lebih bagus

kedepan ini. kita tinggal tahun ini membahas anggaran untuk tahun 2019, selanjutnya tahun 2019 nanti kita bahas. Tapi kita-kita semua sudah tentu, kalau terpilih, mungkin ada yang masih disini atau ada juga ditempat lain. Bapak-bapak sudah ada yang pensiun. Oleh karena itu kedepan ini marilah kita semua memperbaiki hubungan kemitraan kita ini supaya bisa berjalan dengan bagus. Jadi kalau hari ini kita rapat, saya kira belum tentu efektif. Hari ini baru kita terima, kita evaluasi sulit. Paling-paling kita evaluasi tahun 2018. Tahun 2019 saya kira sulit. Oleh karena itu, kita catat semua dan nanti kita serahkan pada saat pembahasan kedepan. Kita minta dengan jujur, kita bersama-sama supaya betul-betul bisa saling memperhatikan, kemudian menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang

didaerah. Karena ini terkait dengan daerah yang miskin lagi. karena ini daerah tertinggal dan desa tertinggal. saya kira ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Wabillahitaufiqhidayah. Wassalammualaikum Wr. Wb. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Waalaikumussalam. Pak Yoseph, Pak Suhartono kok jadi banyak.

Pak siapa lagi. Satu lagi, Pak Anton. Anton Sihombing. Mau bertanya juga. Terakhir Pak Jhoni Allen ya. Oke sepakat ya tidak ada yang bertanya lagi. Terakhir Pak Jhoni dan Pak Anton Sihombing.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si,): Terima kasih Pak Ketua. Bapak, ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sekjen, pak dirjen. Saya terus terang sedikit agak prihatin dengan apa yang sekarang sedang terjadi dimana seyogyanya dan seharusnya kita didalam tahapan waktu kemitraan perjalanan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Transmigrasi dengan Komisi V. Ini sebenarnya sudah harus take off nya dari kemarin-kemarin. Tapi sampai sekarang pun kita belum take off apalagi kalau kita menginginkan soft landing dan happy landing. Saya dapat memahami sekali apa yang dirasakan oleh teman-teman. Kalau mereka, barangkali tidak tertahankan lagi ungkapan-ungkapan dan curhatan-curhatan hati sering muncul di hati atau di pembicaraan pada malam hari ini. Saya kira pak ketua mungkin malam ini, kita yang penting kita kembali menyadarkan kesepakatan kita, kemitraan kita dengan lebih baik.

Masih ada waktu, waktu itu sekali lagi ditahun 2019 saja. Artinya saya yakin dan saya optimis bahwa hubungan kita masih bisa diperbaiki dan bisa saling kita menguntungkan satu sama lain dan menguntungkan pula untuk rakyat tentunya. Jadi saya yakin karena saya melihat niat baik dari pak sekjen dan bapak-bapak dirjen itu sudah betul-betul diupayakan untuk sebaik-baiknya bisa melayani atau membantu atau bersinergi dengan Komisi V sudah sangat baik. Barangkali mungkin dilevel ke 2 dan 3 belum bisa menerjemahkan atau mungkin kondisi saat itu tidak terlalu kondusif artinya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman.

Jadi begini pak ketua, pak ketua tahun 2019 ini ada program 17.000 desa

yang diprioritaskan. 17.000 desa untuk tahun 2019 ini tentu akan ada macam-macam program yang akan dimasukkan didesa-desa. Sudah kita sepakati saja untuk teman-teman di Komisi V berapa ribu desa yang bisa kita bagikan. Kita usulkan desa itu masing-masing untuk di isi dengan program apa saja disitu apakah pasar desa, apakah lumbung, apakah bumdes, apakah, apa saja. Jadi, kalau itu disepakati. Sudah selesai urusan, saya kira. Ini akan sangat-sangat membantu bagi

kita semua, bagi rekan-rekan untuk di injury time ini 2019 bisa paling tidak menambahkan dukungan politik dan mereka semua akhirnya bisa kembali ke Senayan lagi. Tidak ada waktu lagi kecuali di 2019 ini dan sekarang ini. kalau itu disepakati, saya kira itu sudah selesai. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Pak Yoseph, coba diulang pak usulannya bagaimana. F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si,): 17.000 desa yang akan mendapatkan program prioritas. Nah dari 17.000 itu nanti berapa ribu untuk Komisi V, lalu kita masing-masing anggota berapa, usulkan kedesa masing-masing, di isi program apa saja baik dari PPMD, apalagi direktorat lain. Kalau itu sudah selesai Pak. lalu itu, kami sangat memahami apa, saya sendiri juga merasakan itu. Saya sendiri merasakan apa yang dirasakan teman-teman karena mengalami hal yang sama dan mengalami nasib yang sama. Hanya begini pak sekjen, pak dirjen,pak ketua Kementerian Desa Daerah Tertinggal ini terus terang merupakan salah satu anak kandung dari Komisi V. Bukan politik kepada Kemendes ini luar biasa. Dulu masih bersifat Kementerian polusional.

Kemudian bahkan diberikan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 berdasarkan aspirasi dan inisiatif dari DPR khususnya untuk menjaga dan memperkuat eksistensi kinerja kementerian ini. Bahkan dari Kementerian kelas c berubah menjadi kementerian kelas b karena dukungan DPR. Dan Komisi V saya kira tidak tanpa rasa tidak ada kecuali betul-betul karena Kementerian ini betul-betul merupakan wajahnya Pemerintah dan wajahnya DPR saya kira dalam berhubungan dengan masyarakat dengan program-program kerakyatan itu sehingga kami yakin tidak hanya saya tetapi seluruh anggota, dukungan politik,mandat politik kepada kementerian ini tidak akan dicabut. Pokok persoalannya lebih kepada komunikasi,masalah kita bagaimana saling mendukung dan saling menguntungkan. Karena ini kerja politik sebenarnya. kementerian ini kementerian politik. Kalau dari anggaran pun tidak seberapa. Hanya Rp5.1 trilliun saja. jauh dari Kementerian PUPR, jauh daripada yang lain.

Tetapi, ini karena memiliki muatan politik dan manfaat politik yang luar biasa

karena langsung dengan rakyat sekecil apapun pasti akan bermanfaat bagi kita dan bagi pemerintah juga. Kita bisa saling mempererat dan saling mendukung. Saya kira itu Pak kalau kesepakatan ini kita sudah selesai pak. Tinggal nanti kita baca saja seperti kata Pak Muhidin. Itu sudah oke. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik terima kasih Pak Yosep Umar Hadi, selanjutnya Pak Soehartono. Siap-siap Bang Anton Sihombing. F-NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO): Terima kasih Ketua.

Yang kami hormati pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi V, Yang kami hormati dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Dan para hadirin sekalian terutama dari kementerian.

Saya mengingatkan orang dan fungsi pembahasan ini Pak. Kita ini mitra antara Pemerintah dan DPR. Saya melihat ketidakkeharmonisan ini karena ada hal yang tidak wajar pembahasan ini bersama tetapi dalam hal penyatuan program yang tidak dibahas. Ternyata kita sama sekali tidak ada ruang untuk memberikan semacam kepentingan politik anggota. Contoh saja program lumbung. Daerah kami, 4 Anggota DPR di Komisi V ini di satu Dapil dan daerahnya Surabaya Sidoarjo. Disana kita tidak ada program yang berkaitan dengan lumbung. Tapi ingat kami ini fraksi Pak, bukan anggota Komisi V sendiri. Kami pasti punya kepentingan fraksi kami dimana anggota fraksi komisi lain juga memerlukan itu. Contoh saja, kami dapat program berupa traktor dari Komisi IV. Padahal itu program Komisi IV tapi kami bisa menerima itu. Sebaliknya kami juga diminta program apa yang kami bisa bawa dikomisi yang lain dan anggota kami dilain komisi.

Ini adalah bagian perjuangan bersama-sama tapi ternyata apa yang ada

diprogram itu tidak akan bisa bergeser karena kepentingan dari kementerian ini sama sekali tidak bisa digeser. Umpama digeser pun rasanya kita pasti sulit. Karena masalah teknis kami tidak akan mampu, karena mereka punya karakter tidak bisa toleransi. Tidak bisa memahami kepentingan kami. Contoh kami mengusulkan embung di Kabupaten Lamongan. Saat kemarau Lamongan tidak ada air. Tapi disana embung itu adalah fungsinya untuk menampung air. Bukan ada sumbernya disana. Tapi didalam anggota kami menyampaikan kepada kami sumber embung itu harus ada airnya. Kalau ada airnya tidak perlu embung. Pakai irigasi lainnya saja. Padahal Lamongan daerah tertentu yang tidak ada air, sesungguhnya membutuhkan.

Contoh itulah yang menurut saya perlu pemahaman bersama. Supaya apa yang menjadi program ini kami tahu dan kita bisa mengembalikan kepada anggota kami yang lain yang ada komisi. Inilah yang saya maksud kemitraan yang sesungguhnya. Barangkali kalau ini terus terjadi seperti ini saya rasa kami tidak perlu membawakannya pak ketua. bila perlu kami tidak setuju programnya terlepas dari komisi ini setuju atau tidak. Karena saya merasa kecewa seperti itu. Banyak anggota kami didatangkan di kementerian dalam rangka sosialisasi. Mungkin itu di anggap legitimasi saja. Dianggap Komisi V sudah memahami program di Komisi V. Ini saya memahami sendiri dari laporan anggota yang kami kirim kesana. Inilah yang saya maksud, Kemitraan harus dibahas sungguh-sungguh. Jangan sampai kemitraan ini hanya semu saja. barangkali pak ketua. Terima kasih. Wassalammualaikum Wr Wb. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Sudah Pak Suhartono. Silakan Pak Anton Sihombing. Terakhir Bapak Jhoni Allen. F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING) :

Bapak, ibu anggota DPR yang saya hormati, Bapak sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Sebenarnya saya kembali ke Komisi V, menjadi anggota terhina. Jujur tolong dicatat ya. kalau mau jelek-jelekkan, buka-bukaan boleh.

Siapa yang namanya Pak Siswa. Siwa atau siswa. Siapa yang namanya Pak Ridho. Ini jujur. Saya telpon menteri langsung. Yang saya minta tidak diberikan. Tapi

diberikan kecamatan yang lain. Mungkin lebih penting dari kabupaten daripada anggota DPR. Saya telpon menteri diberikan. Seperti semula. Kecamatan Bandar. Pak Sekjen kalau ngomong enak seperti dulu. Di hati bapak-bapak ini, saya terus terang. Oke kata pak Menteri. Terima kasih Pak. Diminta buat surat, dibuat surat dari pemberdayaan masyarakat. Sudah keluar. Masuk kawasan dari bupati. Kok giliran yang kepentingan saya begitu. Tidak mau berikan silakan. Soalna kami sudah pesta di 3 desa. Sudah pesta pak sekjen. Sudah makan-makan, kenduri, syukuran. Sampai sekarang tidak jadi jalannya. Giliran yang saya butuh, tidak dikasih. Tapi kalau kecamatan lain sudah lelang. Jangan pada saat rapat ini pada ramah-ramah. Kalau mau buka-bukaan boleh. Anggaran kita bisa kita audit. Dari BPK boleh. Cobalah.

Saya, catat pak sekjen sudah ada surat dari Kepala penambahan masyarakat. rapat lagi kalian harus dengan bupati. Yang lain tidak pakai surat, giliran DPR pakai surat. Tolong pak.

Terus yang kedua, kawan-kawan bermitra. Tidak usah bermitra. Saling menghargai. Satu periode ini saja. Untuk pembahasan anggaran ini. Saling menghargai. Saya terus terang saja Pak Ketua, Departemen ini kita iya-iyakan anggarannya. Anggota DPR saja minta biaya lift sampai sekarang tidak keluar. Ini jujur sakit sebenarnya. Giliran orang-orang ini, memang orang-orang ini tidak gratis. Jujur tidak ada yang gratis. (..). Maaf mau blak-blakan. Mana yang miskin kalian Eselon I. Coba. Mana yang miskin pensiunan Eselon II. Tadi giliran Anggota DPR kalau disini rapat, (...). Sampai sekarang tidak dibuat suratnya. Orang disana, giliran di kecamatan seloka yang surat dari (..) tidak bisa. Kok ini memberikan surat pembebasan dari bupati itu kan. Kalau gampang dipersulit.

Jadi tolong Sekjen, besok saya membuat tertulis atau (...). saya pernah berbicara. Kementeri saya pernah telepon. Menteri sudah oke. Dipersulit dibawah. Karena memang Komisi V kalau dikatakan tadi, Komisi V mempunyai sejarah untuk pembentukan departemen ini. Ya sejarah ini tinggal history, tinggal sejarah. Coba kesaya kejadian, saya pikir apa karena saya dipindahkan dari Komisi II satu bulan ya. Jadi, tolong terima kasih pak dirjen, maaf saya terlalu keras. Maaf pimpinan. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Maafkanlah.

Pak Jhoni Allen. F- PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM): Pimpinan saya tegaskan sedikit. Hubungan eksekutif dan legislatif equal, harmonis dan bersinergi. Tidak ada yang marah-marah. Equal, sinergi dan para

dirjen sebetulnya ditugaskan. Menteri pembantu Presiden. Bapak ditugaskan untuk melakukan itu. Ini Undang-undang. Tidak ada istilah minta. Kita terima atau tolak. Pimpinan. Saya pelajari bahan ini tidak memenuhi syarat untuk dibahas baik secara evaluasi 2018 maupun program. Saya buktikan. 2018 disebutkan disini angka-angka dan daerah dan anggarannya 16. Di 10 kabupaten karena itu sudah berjalan. Karena tidak ada yang mengatakan, Kabupaten mana saja harus Pak evaluasi. Dan 10 ini sudah tercapai atau belum. Kabupaten apa saja yang sudah tercapai dalam konteks realisasi. Itulah konteks kita mengevaluasi anggaran 2018 dan seterusnya sehingga saya katakan dan saya tolak dengan Undang-undang. Bahan ini tidak memenuhi syarat untuk di evaluasi. Karena tidak memberikan informasi yang bisa kita mengevaluasi. Itu satu, atur semua.

Kalau kita misalnya belum ada yang ingin dibahas, mau membahas apa. Informasinya tidak lengkap dan seterusnya. Ada 16 kabupaten. Nah, saya menyimak tadi Walaupun saya di Komisi V ini baru. Tapi saya paham betul kode anggaran karena saya 10 tahun Pimpinan anggaran. Sekali lagi bahan ini tidak memenuhi syarat untuk bahan evaluasi. Diperbaiki ini, baru kita bahas lagi. Demikian juga, program 2019 sama 59 kabupaten tertinggal berpotensi di kabupaten mana. Sehingga disinilah (...) untuk melihat kabupaten ini. Jadi, sekali lagi tidak meminta. Kalau kita melihat dilapangan tidak mau. Anggarannya kita tolak kalau tidak sesuai dengan sasarannya di lapangan.

Saya tidak kaget juga kok bisa pindah lokasi. Ini bahaya Pak. Segala sesuatu yang kita sepakati tidak boleh berpindah lokasi. Karena kita sudah sepakat. Makannya ada perubahan anggaran. Tidak boleh ada perubahan lokasi Pak. Karena kita sudah sepakat. Tetapi bagaimana kita menyepakatinya. Oh tidak ada, hanya jumlah dan kabupaten mana. Ini adalah bahan ini tidak memenuhi syarat (..). Usul konkrit saja hanya menambah daripada teman saya tadi. Ini diperbaiki kita bahas (...). Ini kesimpulannya. Bahan ini supaya dilengkapi sesuai Undang-undang. Bukan kata saya, bukan kata bapak, bukan kata-kata teman. Sesuai dengan format yang memenuhi syarat untuk bahan evaluasi dan untuk bahan program. Itu usul konkrit saya bahan itu semua diperbaiki baru tentukan lagi untuk program RKKL evaluasinya 2018 (...). Itu kesimpulan saya untuk menambahkan dan memfokuskan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik. Pak Bambang Haryo. Silakan pak. F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO): Assalammualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, Salam om swastiastu namo buddhaya. Yang terhormat pak ketua juga seluruh Anggota Komisi V, dan juga pak sekjen, pak dirjen beserta jajarannya.

Mungkin kita perlu dudukkan dulu pak. pada posisi kita masing-masing yang dimana sesuai dengan hirarki daripada kedudukan antara DPR (Ekskutif) dengan legislatif. Itu kami-kami ini sejajar dengan presiden. Ini kita dudukkan dulu pak ya. Biasanya Presiden ini mempunyai yang dinamakan direktif Presiden. Ini di Kementerian Desa juga adakan ya Pak. saya pikir kami ini sebagai legislatif yang tentu sejajar dengan Presiden sebagai eksekutifnya. Dan kalau di Amerika itu menteri itu sejajar dengan staff ahli kami pak. Jadi staff ahli yang ada dibelakang itu kalau yang di Amerika itu sejajar. Jadi menteri itu kalau di Amerika yang memilih Presiden, fit and propper dari (..). ini mungkin kita dudukkan seperti itu.

Saya setelah ada di Komisi V, baru beberapa bulan, baru 2 bulan. Saya agak heran apa yang dicapai oleh Kementerian Desa itu tidak mencerminkan target dari pada apa yang diinginkan oleh Pemerintah, dalam arti disini pimpinan pemerintah adalah presiden yaitu presiden menjanjikan kepada rakyat Indonesia, kita harus swasembada pangan. Kalau swasembada pangan tentu inti utamanya adalah Kementerian Desa yang bisa menjadikan Indonesia swasembada pangan. Tapi coba dilihat, 3.2 juta kedelai impor, 2,2 juta gula, dan lain-lain. Garam 2.7 juta, ikan 1.8 juta.

Ini mungkin karena kami-kami ini begitu saya lihat dari teman-teman ini rupanya teman-teman ini tidak banyak dilibatkan didalam program-program yang ada di Kementerian Desa. Nah ini yang kami dengar tadi setelah kita bicarakan. Mungkin Ini yang perlu kami sangat mengharapkan adanya suatu kerja sama yang baik. Mohon maaf pak saya baru dari Komisi VI. Di Komisi VI itu ada, kami bermitra dengan Kementerian Koperasi UKM. Kementerian Koperasi UKM itu anggarannya hanya sekitar 900 milliar tapi setiap anggota. Ada yang namanya pembangunan pasar sebesar 6 milliar setiap anggota. Masa di Kementerian Desa tidak ada program-program yang bisa dan yang mengerti-mengerti semua yang ada didaerahnya karena beliau ini punya mesin dari pada ini yang melihat angsung dilapangan, ikut turun ke lapangan langsung. Saya pikir kami-kami ini juga sangat mengerti tentang kondisi desa-desa yang ada di wilayah atau daerah kami.

Jadi ini saya pikir kita mencari titik temu, agar yang terbaik kita bisa bermitra sehingga ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, Pak Sekjen. Jadi ini yang saya sampaikan mungkin nanti bisa kita bicarakan bersama. Terima kasih. Wassalammualaikum Wr Wb. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Waalaikumsalam. Baik Pemerintah, pak sekjen tolong silakan dijawab.

Dan nanti yang permintaan kami tolong dijawab tertulis. Yang list itu dan permintaan dari Pak Ketua tolong diperhatikan. Silakan. SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI): Iya terima kasih bapak pimpinan dan juga Anggota Komisi V yang saya hormati.

Pertama tentunya mungkin saya tidak bosen kalau dari permohonan kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf terutama dari para anggota yang mungkin kami dalam melakukan komunikasi ada beberapa hal yang tadi dalam bahasa yang kami memang, saya sendiri merasa bersalah. Oleh karena itu, bapak-bapak, para anggota dan pimpinan dibelakang saya ini penuh pak. semua adalah para direktur, dan juga sebagian adalah Eselon 3.

Jadi, dengan demikian komunikasi tentunya tidak terdistorsi kembali. Jadi

dengan demikian saya misalnya ini yang didepan ini semua dirjen, kalau kontak misalnya nanti tidak bisa, kontak saya pribadi, akan langsung share untuk men follow up dari apa-apa masukan dari yang bapak-bapak dan ibu sampaikan kepada kami. Ini yang pertama Pak. Jadi, kami pun tentunya sebagai Kementerian yang mengawal terkait dengan desa tertinggal dan transmigrasi ingin juga berbuat maksimal Pak. Sehingga kalau tadi ada hal-hal yang harus kita perbaiki, jelas akan kita perbaiki, komunikasi jelas akan kita perbaiki pak. Nah, jadi memang betul pak, full days ini dibelakang ini adalah semua adalah para Eselon 3 dan Eselon 2 kami yang memang mengawal kegiatan ini.

Yang kedua, Saya setuju bapak artinya kalau memang nanti kami harus melengkapi tentunya sebagaimana mungkin dulu juga pernah kami lakukan, kami akan mencluster dari rencana kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ditahun 2019. Disitu akan ada peta, wilayah-wilayah dan kegiatan-kegiatan yang nanti akan diintervensi. Mohon mungkin nanti bisa dikomunikasikan dan disitu kami yakin pak karena kami memang juga dipersyaratkan untuk lelang per awal Pak. Sehingga mudah-mudahan diawal Januari itu manakala sudah ditetapkan sudah bisa kita eksekusi dan kegiatan-kegiatan mungkin sampai bulan april sebagian sudah bisa terlaksanakan. Kemudian yang terkait dengan data-data. Tadi Pak Jhony kami siap pak. Nanti kami terkait dengan informasi detail akan kami sampaikan sehingga mudah-mudahan kami bisa nanti memberikan istilahnya informasi yang lengkap dan bapak bisa memberikan masukan kepada kami dan tentunya karena kami tadi sangat merasa terutama dukungan dari bapak-bapak yang tadi juga salah satunya disampaikan oleh Pak Yoseph. Memang istilahnya inti utama salah satu kementerian ini adalah Kementerian Desa Pak. Jadi kami ingin bersama-sama pak disisa dalam waktu 1 tahun ini bisa memberikan nilai lebih, nilai manfaat kepada bapak-bapak dan ibu sekalian Anggota Komisi V yang kami hormati.

Demikian sebagai gambaran respon dari kami. Kami akan melengkapi secara tertulis tadi baik masukan-masukan dan juga bahan-bahan dan nanti kami akan meminta kepada para TA berkomunikasi dengan para direktur jendral kami yang nanti dikoordinir di Biro Perencanaan. Saya rasa itu sebagai tanggapan kami. Terima kasih. Wassalammualaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Waalaikumsalam.

Sebelum kesimpulan, saya minta Pak Ibnu untuk menyampaikan masukannya. F-PG (Drs. H. IBNU MUNZIR) :

Sebenarnya saya hanya ingin berkomentar. Tadi dengan Dirjen SDA, saya menyampaikan hal ini bahwa ketika bapak-bapak itu memberikan program yang mungkin dikomunikasikan yang baik dengan kawan-kawan Anggota DPR semua wilayah, bapak-bapak dari Kementerian Desa Dan Transmigrasi sudah turut serta atau punya andil untuk membangun budaya politik yang positif dan konstruktif. Kenapa saya katakan membangun budaya politik yang positif dan konstruktif. Karena setiap Anggota DPR yang terpilih kedepan pasti berkeinginan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya membangun bangsa di wilayah dimana mereka di utus. Sementara Bapak-bapak juga melakukan ataupun membuat program-program dan mengarahkan program itu untuk kepentingan seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia.

Karena bukan rahasia umum, dalam Pilkada maupun Pileg nanti kedepan ini berlaku teori untuk berhasil dalam Pilkada maupun Pileg itu diawali dulu dengan doa. Baru kemudian berjuang. Komunikasi yang baik dan ketiga berdoa lagi. apa maksudnya ya Pak. Berdoa itu berikan dana operasional awal. Sesudah itu berjuang ; beras, maju dan uang. Berikan itu. Lalu komunikasi ; komu dan nikasi, jadi angin berbicara lalu berikan. Lalu kemudian berdoa lagi yang akhir ; berikan dana operasional akhir. Barulah ini terpilih. Ini pola-pola dari proses keberhasilan seseorang dalam Pilkada maupun Pileg kedepan. Nah ini yang saya kira di bahasakan dalam istilah money politik. Dan inilah yang saya kira, lingkaran syaitan bagi munculnya yang namanya upaya korupsi dan segala macam.

Karena kepentingan dari bawah meminta, di atas mencari lalu memberikan. Tapi kalau dalam bentuk program, itu memang untuk kepentingan masyarakat, bapak berikan itu lalu kawan-kawan komunikasikan kebawah. Disini lah sinergi dan itu kita bersama membangun peradaban atau budaya politik yang positif dan konstruktif. Kalau bapak-bapak sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri, kawan-kawan kita. Ini tidak akan terjadi hal positif seperti itu. Berarti bapak juga ikut memelihara terjadi situasi yang seperti sekarang ini. Nah, ini saya kira jangan sampai itu terjadi. Kita keluar secara bersama-sama dari masalah yang kita hadapi. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena saya juga pernah merasakan Pak. Di Dapil saya dari dulu di 2014, ketika di Komisi V ini sama juga saya mengalami. Tapi untung, ada beberapa individu yang bisa ajak komunikasi untuk menjelaskan ini ada program yang seperti ini. Sebenarnya sisi itu yang di inginkan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pak sekjen tadi,ini sesuatu yang baru yang bisa kita rasakan secara bersama-sama. Mari kita bangun bangsa ini dengan cara yang benar dan baik kedepan. Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Terima kasih tolong ditampilkan kesimpulan. Mohon nanti dimasukkan anggota. Iya ini agak kurang jelas. Tapi saya bacakan saja ya.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan para pejabat Eselon I Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 17 Juli tahun 2018. Komisi V DPR RI sepakat dengan masing-masing unit Eselon I Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk “menyusun kembali” materi paparan evaluasi dan rincian rencana program

serta menyempurnakan RKKL masing-masing Eselon I dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019 sesuai dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019 mengenai program keuangan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat di provinsi, kabupaten, kota tertentu dan disajikan dalam format kasta program berdasarkan masing-masing daerah pemilihan. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan dalam rapat kerja atau rapat dengat pendapat mendatang, setelah pembacaan nota keuangan RAPBN.

Mohon anggota masih banyak penambahan kata atau pengurangan kata

dipersilakan. KETUA KOMISI V F-GERINDRA ( Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) : Jadi, pak sekjen ini yang penting subtansinya pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak (...) dan teman-teman anggota, kita minta untuk bahan materi yang disampaikan kepada kita itu diperbaiki sesuai dengan tadi mekanisme dan Undang-undang Pak. Dan yang kedua berkaitan itu juga kita meminta supaya ada kerja rumah khusus sebelum kita ketemu nanti pak sekjen dan para dirjen memuat list program di daerah-daerah pak yang sudah ada. Dari situ kita akan mulai dan kita akan memberi masukan. Dan yang ketiga, tadi diusulkan oleh Pak Yoseph diberikan catatan itu yang 17.000 desa itu mau dibuat apa. Itu saja kita mau dapat gambaran. Itu mau dibuat apa 17.000 desa itu dan desa ini dimana saja. Kalau anggota ada yang mengusulkan desa yang masuk untuk diusulkan dalam program 17.000 desa itu disinkronisasikan. Jadi ini intinya, kita minta diperbaiki dengan sasaran yang pendapat itu. Yang kedua, saya untuk memperbaiki komunikasi kita pak, kami ini minggu depan itu ada kunjungan kerja spesifik ini kita khususkan untuk Kementerian Desa dan Tertinggal dan Transmigrasi. Itu Pak. Kita akan tentukan lokasinya. Yang satu lokasi itu khusus kita kunjungi berkaitan dengan program-program (..). Dan kita minta Eselon I nya mendampingi dan para direktur-direktur yang berkaitan dengan program kita itu bisa mendampingi. Itu mungkin dalam perjalanan kunjungan spesifik itu bisa saja malam kita bisa rapat kerja sehingga kita bisa paham betul tentang program-program (...) dan bisa kita silaturahmi disitu Pak. Yang kedua, program yang berkaitan dengan pengembangan daerah tertentu dan daerah tertinggal. Satu lokasi kita akan tentukan, kita jalan sama-sama. Wajib dirjennya hadir. Kunjungan kerja spesifik Itu tidak pernah, pak dirjen tidak pernah temani kita. Usulan untuk didampingi direktur. Kadang-kadang direkturnya tidak muncul. Karena mungkin melihat agendanya kita lebih banyak lihat program-program Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (...). Kementerian Desa di anggap tidak begitu, kecil saja. Sehingga Kadang-kadang di rapat tidak ada lagi dari Kementerian Desa Tertinggal. Dan yang ketiga nanti kita ada kelompok lagi, khusus pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada 3 cluster kita akan kunjungi, dan kita harapkan dirjen mendampingi pak. Walaupun sekjen juga mendampingi. Untuk kita memperbaiki komunikasi pak. Kalau tidak pak sekjen memperkenalkan ini para direktur-direkturnya pak. Kalau kita mau bangun komunikasi, silaturrahmi kita harus kenal. Ini para dirjen-dirjen juga masih belum banyak dikenal oleh anggota-anggota baru ini. Sebentar pak dirjen sebelum kita tutup, tolong perkenalkan pak. Iya, itu saja mungkin dari saya pak ketua.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik terima kasih. Pak Yoseph Umar Hadi. F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si,): Pada umumnya kesimpulan ini dapat kita terima. Namun perlu ada penyempurnaan pak secara reduksional maupun juga subtansi. Mungkin secara reduksional itu kata-kata daerah pemilihan itu tidak terlalu lazim ya pada kesimpulan itu karena daerah pemilihan lebih cenderung kepada persoalan pemilu jadi saya kira mungkin ebih tepatnya kepada kabupaten. Jadi setiap masing-masing kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian secara subtansi, itu bahwa hari ini sebenarnya adalah pemerintah menyampaikan sesuatu gagasan atau konsep atau sebuah perencanaan yang akan dimatangkan untuk memasuki nota keuangan sebenarnya. Kaitannya demikian. Jadi pada kesempatan ini, sebenarnya Pemerintah mendengarkan masukan dari kita lalu nanti menyempurnakan ketika bapak presiden menyampaikan tentang keuangan. Jadi ketika nanti itu dilanjutkan pembahasan setelah nota keuangan. Ceritanya jadi lain sebenarnya. Itu nanti ada waktu sendiri juga. Tapi kalau memang dianggap sudah selesai, dan sudah diterima apa yang disampaikan pemerintah tetap tidak masalah. Hanya saya ingin memasukkan satu subtansi dimana tadi kita lebih banyak terkait persoalan perlunya kita sebagai sebuah lembaga yang seimbang dan bermitra. Tentu pembahasan ini tidak saja bagaimana rencana konsep pemerintah atau direksi Presiden, direksi menteri dan sebagainya. Tetapi juga hasil kunjungan, hasil masukan dan pendapat bahwa itu menjadi pertimbangan yang tidak kalah pentingnya didalam menyempurnakan RAPBN tadi 2019. Dan itu tidak termuat didalamnya. Bagaimana memasukan masukan dari rekan-rekan anggota yang sesuai dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI. Itu sudah dimasukkan pak. Oke Pak KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik saya pastikan kalau ada kata pengurangan atau penambahan. Silakan. SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI): Mohon izin pimpinan.

Karena ada mungkin ini perlu kita diskusikan terkait Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ini, kebetulan tidak membawahi kota pak. Jadi, kita tidak ada kota yang masuk dalam. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Setuju dihapus itu kota.

Yang lain pak sekjen.

SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI):

Oke pimpinan. F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si,): Sedikit lagi KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Silakan Pak Yoseph. F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si,):

Terkait dengan 17.000 tadi, ini sudah masuk didalam keputusan menteri ya pak kalau tidak salah. Ini tolong dijelaskan peluang atau kondisi atau posisinya sebenarnya seperti apa. Apakah masih bisa diperbaiki atau bisa juga mendengarkan saran dan masukan dari Komisi V apa iya atau tidak. Terima kasih

SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI): Pimpinan.

Sedikit kami sampaikan bahwa memang ada peraturan menteri terkait dengan penetapan 17.000 desa-desa yang menjadi prioritas. Dan prioritas itu sebetulnya bukan hanya intervensi dana yang dikelola dari kementerian tetapi dari dana desa. Jadi kita ingin artinya mengarahkan kepada desa itu juga bisa untuk mendorong terkait dengan tadi untuk 5.000 desa segera terentaskan dari daerah tertinggal dan 2.000 desa bisa menjadi mandiri. Namun demikian kalau seandainya dari penetapan itu ada beberapa masukan kami juga nanti mungkin akan mencoba untuk mendiskusikan untuk melakukan perubahan dari sisi terkait dengan perubahan peraturan menteri itu KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik omongan ini terekam. Jadi jaminannya pak sekjen pak.

17.000 itu bisa dapat mendapat masukan dari Komisi V. Pak Jhoni. F- PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM): Ini pak sekjen ya. Saya kira peraturan menteri dijalankan setelah adanya kesepakatan dan bahkan sudah dirapat paripurnakan. Ini tolong pak ya, itu kira-kira. Saya agak heran, dibahas juga belum, apalagi diputuskan dalam Rapat Paripurna APBN 2019. Baru ada peraturan yang mendukung itu. Kalau itu yang terjadi tidak perlu kita rapat. Menerima atau menolak. Menerima berarti satu visi memandang untuk program pembangunan itu. Menolak, karena tidak satu visi, ini aneh. Jadi tolong pak menteri, semua yang setelah diputuskan melalui mekanisme itu Undang-undang pak. Bukan Jhoni Allen bukan kata Komisi V. Undang-undang belum ditetapkan juga belum kok. Tetapi kok sudah ada keputusan menteri. Saya barangkali tahun 2018 sudah. 2019 belum.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Baik, yang penting-penting tolong diperhatikan ya pak sekjen. Bai kesimpulan ini bisa diterima ya. saya ketok ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

(RAPAT : SETUJU)

Baik sebelum rangkaian acara hari ini ditutup. Kita berikan kesempatan kepada pak sekjen untuk memberikan kata akhir

atau kata penutup.

KETUA KOMISI V F-GERINDRA ( Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) : Sebelum pak dirjen ya. Pak dirjen, kita minggu depan ini tadi sudah sampaikan, kita sudah agendakan untuk kunjungan kerja pak khusus hanya Kementerian Desa dan Tertinggal. Yang sudah kita tentukan itu unit program transmigrasi pak. Ini nanti 2 program khusus untuk dirjen pemberdayaan masyarakat, dengan daerah tertentu dan daerah khusus. Pemberdayaan masyarakat sendiri pak 1 lokasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu 1 lokasi. Biasanya itu kami yang tentukan lokasinya pak. Sekarang kami minta bapak yang tentukan lokasinya. Kami yang kesana sama-sama. Nanti tolong koordinasikan dengan kesekretaritan kita. Lokasinya dimana. Kita akan pergi minggu depan. Kita akan bagi 3 shift. Dalam rangka kita mau dengarkan langsung dalam perjalanan. 2 malam bersama-sama berharap kordinasi dan komunikasi kita bisa lancar. Silakan pak sekjen. SEKJEN PDTT (ANWAR SANUSI): Terima kasih bapak pimpinan. Langsung, kalau dibolehkan kami langsung respon dan tadi ada permintaan untuk memperkenalkan sedikit pak dengan tim kami. Yang paling kiri adalah Pak Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Pak Ypsuha Mowuntu. Namun demikian, hingga akhir bulan ini beliau akan memasuki purna tugas Pak. Nah, jadi tanggal 01 Agustus 2018 beliau akan menjalani kehidupan lain. Kemudian yang samping kirinya ini adalah Plt pak sementara yakni Ibu Herlina Sulistyorini, beliau adalah pelaksana tugas untuk Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan yang memang kami sedang memproses sesuai dengan Undang-undang ASN seleksi terbuka untuk penentuan dirjen. Kemudian samping kiri ini adalah Bapak Staff Ahli Bidang Pembangunan yang juga sebagai Plt Inspektur Jendral yakni adalah namanya Pak Dr. Anshar Husein.

Kemudian samping kiri saya ini adalah Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Mohammad Taufik Madjid. Kemudian samping kanan saya, sebagai Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Syamsul Widodo. Nah saya mungkin biar tadi agak kenal mulai dari PDT Umum Eselon 2, tadi dari sana dulu saya kelupaan yang Eselon 2 dan 3 nya tolong berdiri

pak yang dari PDTU. PDTU disana tolong berdiri pak. Para Eselon 2 nya pak, kemudian dari PKP silakan. PKP itu Pembangunan Kawasan Pedesaan. Kemudian dari Irjen. Silakan pak irjen. Eselon 2 nya inspektur. Kemudian dari Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa para Eselon 2 nya .

Kemudian dari Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian samping kanan

dari Pak Dodo Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Dr. Ir. M. Nurdin beliau adalah direktur Jendral Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, silakan para Eselon 2 nya.

Kemudian yang terakhir ini adalah Dirjen PKP 2 Trans yaitu Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, silakan para Eselon 2 nya namanya adalah Bapak Hari Pramudiono

. Nah, dengan demikian kami nanti pak yang terkait dengan kunjungan

spesifik transmigrasi nanti Pak Nurdin dan Pak Hari akan mengatur tempatnya dan akan kami beritahukan kepada kesekretariat. Berikut juga kunjungan-kunjungan yang lain. Nah, yang terakhir bapak pimpinan kami tentunya menyampaikan terima kasih dari keputusan rapat kali ini, kami akan segera tindak lanjuti dan akan kami komunikasikan dengan pimpinan melalui ke Sekretariat Komisi V. Terima kasih. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Terima pak dirjen. Maka dengan demikian, Rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kami tutup. F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos): Instruksi pak ketua. Instruksi. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Ya siapa itu. F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Ya, sedikit saja 1 detik. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Mau berbicara apalagi ini Pak Willem Wandik. 1 menit. F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos): Ya. Baik ini usul saja kalau memang sejumlah program (...) yang masuk dalam 1000 an desa yang disampaikan tadi kalau memang itu sesuai dengan Instruksi

Menteri dan kalau bisa pasti akan kebingungan saat kami arahkan staff kami untuk datang ke kantor para dirjen masing-masing. Oleh karena itu, kalau bisa masing-masing nomor telepon masing-masing dirjen dimuat langsung dilist masing-masing. KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si): Baik Pak Willem, nomor teleponnya di list nanti diberikan Pak Willem begitu ya pak. Dirjennya semuanya dikasih nomor teleponnya ke Pak Willem ya.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Maksud saya kalau sesuai instruksi menteri (...) kabupaten mana, desa mana,

distrik mana atau kecamatan mana akan masuk dirjen mana (...) sesuai dengan kebutuhan disana kita tidak tahu. Oleh karena itu, mempermudah staff kami untuk langsung hubungi dirjen masing-masing adalah kalau jelas ada nomor teleponnya, siapa dirjennya disitu. Kalau tidak nanti seperti ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si):

Baik Pak Willem. Tadi kalau Pak Willem mendengar kesimpulan kita, tadi sudah dibahas

semua dan diterangkan oleh semuanya. Ini hanya penegasan saja. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih, maka rapat pada hari ini kita

tutup. Wassalammualaikum Wr. Wb.

(RAPAT DITUTUP)

Jakarta. 17 Juli 2018 KETUA RAPAT,

H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M. Si