1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang : 2018-2019 Masa Persidangan : V

Jenis Rapat : Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022/hari ke-2 (Sesi V)

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019 Pukul : 14.00 WIB – 23.00 WIB Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Ir. H. Satya Widya Yudha, S.E., M.Sc., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Acara :

:: 1. Penyampaian visi dan misi oleh Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 2. Tanya jawab 3. Penutup

Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S. 8. Charles Honoris

9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 10. Andreas Hugo Pareira 11. Junico BP Siahaan, S.E. 12. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. 13. Risa Mariska, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 14. Meutya Viada Hafid 15. Dra. Wenny Haryanto, S.H. 16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. 17. Drs. K.H. Nawafie Saleh, S.E., M.M. 18. Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum. 19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. 20. Adi Putra Darmawan Tahir

2

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 21. H. Ahmad Muzani 22. Ir. Endro Hermono, MBA. 23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 24. Rachel Maryam Sayidina 25. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. 26. Andika Pandu Puragabaya, S.Ps.i, M.Si., M.Sc. 27. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 28. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. 29. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. 30. H. Darizal Basir 31. Ir. Hari Kartana, M.M. 32. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 33. M. Irwan Zulfikar, MBA. 34. H. Muslim Ayub, S.H., M.M. 35. Budi Youyastri 36. Eko Hendro Purnomo, S.Sos. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 37. Drs. H. Ibnu Multazam 38. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori 39. Arvin Hakim Thoha 40. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 41. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. 42. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. 43. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 44. Dra. Hj. Lena Maryana 45. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. 46. K.H. Muslich Za 47. Hj. Kasriyah

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 48. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. 49. Prananda Surya Paloh 50. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 51. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 52. Drs. Timbul P. Manurung

Anggota yang Izin :

Undangan

: 1. Calon Anggota KPI Pusat, Mochammad Dawud. 2. Calon Anggota KPI Pusat, Mohamad Reza. 3. Calon Anggota KPI Pusat, Mohammad Zamroni. 4. Calon Anggota KPI Pusat, Mohammad Khoirul Anwar. 5. Calon Anggota KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo.

3

Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Saya cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.00 WIB) (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oom swastiastu, nama budaya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Anggota Komisi I. Kita masuk di dalam babak kedua, sesi kedua dari acara Uji Kepatutan dan Kelayakan

Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2019-2022, dengan calon, 1. Muhammad Dawud, 2. Saudara Muhammad Desa, 3. Saudara Muhammad Zamroni, 4. Saudara Muhammad Khoirul Anwar, dan 5. Saudara Mulyo Hadi Purnomo.

Sebelum saya melanjutkan mengenai dasar-dasar kita melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan, perkenankan saya untuk berbicara dengan Anggota Komisi I Pak. Ini kesepakatan saja.

Jadi Bapak-Ibu anggota Komisi I, mohon disepakati, ya, karena ini mengingat waktu, sekarang sudah pukul 7. Nanti di dalam sesi tanya jawab, memang di dalam aturan yang kita sampaikan pertama, adalah, 1 sesi tanya jawab yang diwakili oleh masing-masing Fraksi dengan durasi 3 menit per Fraksi. Lantas dijawab oleh Calon itu 10 menit. Ada kemudian, sesi kedua di mana diberikan juga kesempatan bagi Anggota untuk ikut mendalami.

Nah saya mohon kesepakatannya, bahwa sesi untuk anggota bisa ditiadakan, ya, jadi kita serahkan kepada Fraksi masing-masing, jadi kalau anggota ada yang ingin ditanyakan, dititipkan saja kepada juru bicara Fraksi. Bisa kita sepakati nggak?.

Sepakat ya.

(RAPAT : SETUJU) Nah kalau sudah disepakati, saya minta supaya nanti kalau ada yang hadir, yang

menyusul hadir, yang mungkin tidak, tidak mengerti, mohon supaya bisa disampaikan, tidak mesti harus masing-masing Fraksi Pak, yang duduk di sebelahnya mungkin, bisa langsung disampaikan. Ya, saya tidak akan membuka, namun demikian mohon Bapak-Ibu tidak gaduh, disampaikan bahwa ini kesepakatan awal, ya, mengingat waktu, kita masih ada lagi 1 sesi malam ini, sehingga bisa kita laksanakan, baik, tanpa mengurangi kualitas dari pada uji kelayakan dan kepatutan.

Itu, mohon maaf, ini waktu yang saya minta untuk para anggota. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada para Calon Anggota KPI Pusat, bahwa uji

kepatutan dan kelayakan ini terdiri dari 34 Anggota, Calon Anggota, yang dilaksanakan secara terbuka, sebagaimana amanat daripada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Selanjutnya saya ingin sampaikan, bahwa penjabaran dari pada masing-masing calon itu dengan lamat, masing-masing 7 menit.

Jadi Bapak-Bapak semuanya menyampaikan visi-misi dan semuanya, untuk meyakinkan kami semua, itu selama 7 menit dan ini betul-betul fanctio Pak ya, jadi kita tepat waktu, saya akan stop. Nanti Anggota akan diberi waktu masing-masing, yang mewakili Fraksi, 3 menit. Bapak sekalian menjawabnya itu maksimum 10 menit. Jadi kalau nanti didalam presentasi yang 7 menit dirasa kurang, itu bisa juga nanti dimasukkan di dalam apa, jawaban yang 10 menit tadi, supaya apa, semua bisa disampaikan. Namun kalau bisa di tepati secara 7 menit akan lebih baik lagi.

4

Untuk itu saya persilakan dari sebelah kiri, dari Pak Muhammad Dawud, yang pertama untuk memberikan presentasinya.

Silakan.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOCHAMMAD DAWUD):

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua sidang, Pimpinan Komisi I. yang terhormat Para anggota Komisi I DPR ini yang pada malam hari ini berada di ruangan

ini. Pertama, saya bersyukur sekali akhirnya bisa duduk disini dan senang sekali berada disini

untuk mengikuti fit and proper tas ini. Baik, saya langsung memulai. Pada presentasi saya yang pertama, adalah tujuan dan

asas, saya bertitik tolak pada 2 hal ini. Ada 3 poin yang tertera disitu. Yang pertama, bahwa penyiaran ini bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,

terbinanya terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia.

Yang kedua, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Yang ketiga, penyiaran memiliki asas manfaat adil dan merata, bahwa asas dan tujuan ini, adalah rel atau pondasi yang nantinya akan dijadikan arah kebijakan dalam pelaksanaan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen, merupakan peran serta masyarakat dibidang penyiaran, dan penyiaran harus memberikan asas manfaat adil dan merata. Next.

Nah, saya mengutip apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa Indonesia ada karena keberagaman. Langsung. Nah apa yang dimaksud keberagaman itu?, keberagaman itu adalah, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah memiliki sumber daya yang namanya adalah frekuensi. Frekuensi ini melekat di masing-masing daerah, dan tujuan pemanfaatannya harus memberikan kemakmuran yang besar-sebesarnya kepada publik. Oleh karena itu penyelenggaraan penyiaran tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, termasuk pengembangan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu KPI memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang.

Kita lihat dari Aceh sampai Papua, banyak sekali potensi-potensi, baik itu potensi sumberdaya alam maupun potensi-potensi geografis dan sebagainya, termasuk demografis, budaya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk penyiaran kita, penyiaran Indonesia. Next.

Nah menuju pada industri penyiaran, ada trend yang bagus. Saya melihat, bahwa televisi masih menjadi saluran utama untuk beriklan di Indonesia. Ada data yang saya kutip, bahwa iklan atau advertising expenditure dari tahun ke tahun itu naik secara significant, dan pada tahun 2018 lalu, bisa sampai mencapai 110 triliun lebih, yang itu tumbuh lebih dari 13% dibandingkan tahun 2017. Dan ini sebagian besar masuk ke dalam televisi, ini yang menggembirakan. Ada juga data yang dari Radio, tapi tidak seberapa bagus perkembangannya, karena dalam 10 tahun terakhir iklan di radio itu naik turun, baru kemudian naik secara konstan itu dalam 3 tahun terakhir.

Nah yang berikutnya, adalah bahwa ternyata perusahaan media yang ada sekarang, dimiliki oleh beberapa orang saja. Ini jelas berdampak pada kurangnya diversity of ownership, atau keberagaman kepemilikan dan diversity of content, atau keragaman dari konten atau isi siaran. Lanjut. Nah, apa yang menjadi tantangan KPI ke depan, diantaranya yang paling mendasar adalah korporasi media, seperti saya sampaikan tadi, di slide sebelumnya, ada beberapa orang saja yang memiliki media, puluhan-ratusan media di Indonesia ini.

Yang kedua, adalah terbatasnya kewenangan KPI, sampai saat ini Undang-Undang 32

5

tahun 2002, masih berlaku dan KPI tidak memiliki kewenangan yang lebih dari dari menghentikan acara, atau diluar itu tidak lebih dari itu tidak sampai bisa melakukannya, misalnya kewenangan-kewenangan yang lain.

Yang berikutnya, adalah perkembangan teknologi komunikasi dan konvergensi media, era industri revolusi industri 4.0 sekarang mengharuskan semua media ini untuk melakukan konvergensi. Media online, terus kemudian media televisi terestrial, itu juga makan konvergensi, yang ini dituntut juga semuanya untuk meraup pasar yang lebih banyak.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Waktunya tinggal 2 menit ya, waktunya tinggal 2 menit.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOCHAMMAD DAWUD): Tinggal 2 menit, baik. Kemudian adalah penyiaran digital, sebenar lagi penyiaran digital akan segera

dilaksanakan, yang terakhir adalah tidak meratanya SDM dibidang penyiaran didaerah-daerah. Next.

Nah apa yang bisa dilakukan?, adalah yang pertama adalah penguatan kelembagaan KPI. Penguatan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam upaya untuk menguatkan posisi KPI.

Yang kedua adalah pemberdayaan SDM bidang penyiaran, khususnya di daerah-daerah. Kalau kita melihat di Jakarta, SDM penyiaran sudah banyak yang bagus, nggak tahu, tapi kalau kita di coba lihat di daerah-daerah, apalagi di radio-radio itu yang perlu sangat, perlu sekali untuk kemudian di apa, disentuh lebih sering.

Kemudian masyarakat harus makin kuat dan ikut mengembangkan penyiaran. Masyarakat ikut berperan serta melalui banyak hal di bidang penyiaran ini, kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi pengarahan dan monitoring. Next.

Nah dengan fenomena itu, saya kemudian menyusun sebuah visi, yakni KPI yang kuat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, demokratis dan bermartabat. Kemudian misi saya nanti adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KPI dan memperkuat dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap penyiaran, kemudian mengembangkan isi siaran dan penyelenggaraan siaran yang sehat dan berpihak pada kepentingan publik. Ketiga melaksanakan pengaturan dan pengembangan struktur siaran dan keempat meningkatkan profesionalisme penyelenggara penyiaran demi tercapainya prinsip-prinsip dan azas penyiaran yang mencerdaskan. Next. Nah dengan hal semua itu yang sudah kami paparkan, saya berkomitmen nantinya untuk tetap menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan, dan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya akan mengembangkan penyiaran di Indonesia agar mampu mencerdaskan masyarakat, membangun sistem penyiaran yang demokratis dan menjaga martabat bangsa Indonesia. KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Iya, waktunya habis ya. Silakan Saudara Mohammad Reza.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMAD REZA):

Baik terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pimpinan Komisi I DPR RI dan para anggota Komisi I yang saya hormati.

Visi saya dalam, untuk menjadi calon Komisioner KPI kali ini adalah mewujudkan penyiaran yang adil dan berperikemanusiaan untuk persatuan Indonesia.

6

Ada kata adil dan berperikemanusiaan yang menjadi stressing saya. Adil dalam artian bukan hanya soal ada lembaga penyiaran di 1 daerah, bukan hanya soal itu. Tapi merujuk pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan kelembagaan atau lembaga penyiaran, bukan hanya soal kepemilikan saja, tapi juga harus benar-benar dimiliki oleh orang-orang yang ada di daerah, sehingga semangat Undang-Undang 30, sorry, semangat Undang-Undang Penyiaran tentang diversity of ownership itu bisa benar-benar tergambar.

Berperikemanusiaan bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa lembaga penyiaran sekarang tidak berperikemanusiaan, tidak. Bukan itu maksudnya. Berperikemanusiaan dalam artian, bahwa manusia itu masyarakat harus dijadikan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek iklan semata.

Saya yakin semangat Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, itu mempunyai semangat agar yang tadinya tersentralisasi, kemudian menjadi di desentralisasi. Untuk itu, maka mewujudkan visi ini, saya ada 3 program yang akan saya lakukan. Next.

3 program ini, yang pertama adalah penegakan pengawasan dan pengembangan aturan. Benar bahwa sebenarnya ada beberapa kali pendekatan persuasif KPI terhadap lembaga penyiaran. Tapi KPI harus betul-betul tegas untuk menegakkan aturan. Pengawasan harus terus dilakukan, pengembangan aturan itu penting untuk dilakukan, contohnya dalam PPP SPS misalnya, dalam pedoman perilaku siaran standar program siaran, itu dalam kajian-kajian kami, itu beberapa hal soal perempuan itu tidak secara detail disampaikan dalam PPP SPS.

Kemudian yang kedua, tentang pengawasan, pengawasan struktur sistem siaran. Di beberapa kasus di daerah misalnya Gorontalo, untuk lembaga-lembaga penyiaran, kami itu mempunyai lembaga penyiaran hampir 15 stasiun siaran nasional, hampir semua ada di daerah, khususnya daerah kami di Indonesia Timur. Itu hampir semua ada di sana. Tapi pada suatu ketika saya masih ada di KPID, di periode 2014-2017, kami pernah mengundang, kebetulan Pimpinan, Pimpinan perusahaan lokal itu adalah kami kenal, begitu kami undang, ternyata pada waktu itu pengajuan izin, dia itu hanya dititipkan nama saja, dan ternyata kepemilikan lembaga tetap kembali ke Pusat atau ke Jakarta.

Kemudian kerja sama dan kelembagaan. Kerjasama dan kelembagaan ini menurut kami KPI punya tantangan untuk bekerja sama dengan banyak lembaga. Kerja sama dengan perguruan tinggi misalnya, itu masih dibatasi pada beberapa lembaga perguruan tinggi. Padahal kerjasama kelembagaan ini oleh perguruan tinggi itu dibutuhkan, sehingga sebenarnya kerja sama kelembagaan antara KPI dan perguruan tinggi itu bisa dilakukan secara di setiap provinsi, bukan hanya di 7 provinsi saja seperti yang dilakukan KPI baru-baru ini. Dia harus bisa kesemua provinsi. Perguruan tinggi membutuhkan kerja sama kelembagaan untuk akreditasi universitasnya atau perguruan tinggi, sementara KPI membutuhkan perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan bantuan agen-agen pengawasan dari dosen ataupun mahasiswa, untuk membantu penyiaran agar tidak, lembaga penyiaran agar tidak melakukan kesalahan, semakin banyak yang mengawasi, agen-agen pengawasan semakin banyak, maka kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu akan semakin kecil karena diketahui mereka diawasi oleh banyak orang. Kerja sama kelembagaan juga untuk menangkal siaran-siaran yang sering kali mendapatkan teguran KPI, misalnya siaran-siaran religi, kerja sama kelembagaan bisa dilakukan, di Gorontalo kami pernah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama, Departemen Agama, dan kemudian dengan MUI. Sehingga ketika mengambil keputusan, kami akan banyak berdiskusi, kita akan banyak berdiskusi dengan kelembagaan-kelembagaan terkait, sehingga pengambilan keputusan itu akan berdampak lebih baik. Next.

Digitalisasi. Digitalisasi merupakan keniscayaan, bahwa ini pasti terjadi, hanya sejak kapan, ini yang masih menjadi pertanyaan. Digitalisasi mempunyai banyak tantangan di Indonesia, kesiapan infrastruktur, aturan main perundang-undangan yang juga belum, yang belum disiap, belum, belum siap maksud kami, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara digitalisasi tidak bisa serempak dilaksanakan, karena beberapa wilayah seperti wilayah kami di Indonesia Timur misalnya, itu masih banyak masyarakat yang belum siap untuk perangkat penerimaan. Sehingganya pemikiran kami, bahwa pelaksanaan digitalisasi itu dilaksanakan secara simulitas sebelum total analog switch off. Meski begitu, KPI sepantasnya akan melaksanakan digitalisasi sesuai mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang akan berlaku. Next.

7

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Kurang 1 menit ya!.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMAD REZA): Iya. Di Indonesia, itu total media ada 3000, ada 3065 lembaga penyiaran, radio ada 1962,

sementara TV ada 1103. Ada pelaksanaan konten lokal yang sampai hari ini, menurut kami tidak efektif dan tidak benar-benar dilakukan. Kami di daerah Indonesia Timur misalnya disuguhi banyak tontonan, yang tontonan itu menurut kami yang seharusnya 10% lembaga stasiun siaran jaringan melaksanakan di daerah, itu tidak benar-benar dilakukan. Kami disuguhi dengan tontonan-tontonan berita-berita yang kadang-kadang ada baik untuk siaran nasional, tapi tidak bermanfaat untuk kami. Contoh saja seperti demonstrasi yang ada di Jakarta, seperti jalanan macet, kenaikan dasar tol, kami tidak butuh Pak. next.

Karena di kami, jalan itu tidak banyak, beda antara Jakarta dengan Indonesia Timur. Jalan kami cuma 1 Pak, di kiri gunung-kanan laut, kalau nggak kiri gunung-kanan jurang. Kami nggak perlu butuh berita informasi kenaikan, nggak butuh kami Pak. Di kami mana jalan ada seperti ini, jadi tempat wisata. Ada jalan dan orang bisa berfoto di tengah-tengahmya. Jadi, next. Bukan hanya milenial yang berfoto, emak-emak juga ada berfoto di situ. Jadi sebenarnya informasi ini, informasi kemacetan yang ada di Jakarta, kami tidak butuhkan di Gorontalo misalnya, kami tidak membutuhkan informasi tersebut. sehingganya… KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Sudah habis ya, waktunya sudah habis.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMAD REZA): Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Selanjutnya Saudara Muhammad Zamroni.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI):

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang mulia Pimpinan Komisi I. Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi I. Terima kasih atas waktunya diberikan. Mohon izin menyampaikan poin-poin penting yang menjadi pokok-pokok pikiran saya. Ini

berangkat dari fenomena faktual yang terjadi di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia tentunya. Bapak-Ibu yang terhormat. Bahwa Komisi Penyiaran sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 32/2002,

sesungguhnya berangkat dari peran, sebagai wujud peran serta masyarakat tentu kita bisa melihat dinamika yang sekarang terjadi, problematikanya cukup tinggi. Kalau kita petakan, maka penyiaran nasional kita, berbagai persoalan atau problem yang muncul adalah misalnya alokasi frekuensi yang terbatas, terutama di daerah-daerah pelayanan terpinggir ataupun tertinggal. Kemudian wilayah geografis yang memang sangat beragam di Indonesia, yang tentu itu terkait juga dengan daerah-daerah perbatasan yang kemudian tidak menerima siaran terestrial. Kemudian besarnya animo untuk mendirikan lembaga penyiaran secara baik itu berkepentingan secara ekonomis maupun berkepentingan secara politis.

8

Kemudian juga terkait dengan kurang sinkronnya produk hukum yang tentu menyebabkan arah kebijakan dari pemangku kepentingan yang berbeda. Sementara itu juga problem yang lain terkait dengan sumber daya manusia dan juga transfer knowledge teknologi yang sangat terbatas, kemudian kita menyadari bahwa TV swasta sangat dominan ketimbang TV-TV publik, maupun TV komunitas. Juga kepemilikan Televisi yang itu kentara berafiliasi pada kepentingan politik. Itu yang perlu penting juga adalah konten siaran yang kalau kita lihat semakin membahayakan di dalam konstruksi realitas sosial ekonomi budaya dan juga pendidikan kita.

Oleh sebab itu landasan hukum secara yuridis tentu kita sudah memiliki Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran juga peraturan-peraturan dibawahnya. Nah kalau kita meruntut pada visi-misi pembangunan nasional sebagaimana di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJM tahun 2005-2025, maka visi pembangunan nasional kita, 20 tahun ke depan tentu adalah Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur. Yang mana visi ini kemudian ditempuh melalui 9 misi pembangunan nasional. Salah 1 misinya adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan, sehingga visi kedepan tentu adalah bagaimana menciptakan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga terdepan dalam menjadikan penyiaran Indonesia yang cerdas, independen, maju, adil, demokratis dan bermartabat.

Oleh sebab itu maka misi kedepan yang bisa dilakukan dengan cara, yang pertama, meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan kepadanya pencerdasan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Yang kedua, mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga, serta menjamin hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi berpendapat dan mengontrol jalannya pemerintahan negara secara cerdas dan demokratis. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen. Dan yang keempat, terakhir adalah mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran, sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional tentu.

Nah oleh sebab itu Bapak-Ibu yang terhormat, kalau dalam dunia akademik, maka saya coba menggunakan analis Swatch untuk memetakan apa yang sesungguhnya terjadi di lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia itu.

Tentu ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, juga ada tantangan yang akan dihadapi. Kekuatan yang menonjol didalam masa depan komisi penyiaran kita adalah wacana public yang begitu kuat dan sikap politik masyarakat kita tentang pemerintah terkait dengan demokratisasi, desentralisasi, dan juga debirokratisasi lembaga dan kegiatan penyiaran di Indonesia yang cukup massif. Ini tersirat dan juga tersurat di dalam Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran.

Yang kedua, kita bisa melihat, bagaimana kekuatan KPI yang mampu melakukan tindakan konkrit dan kratif, yang mampu mengurangi dan meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran. Baik itu tentu dibutuhkan yang namanya empati antara lembaga penyiaran dengan komisi penyiaran, demikian pula sebaliknya. Nah di antara langkah konkrit yang bisa dilakukan, adalah misalnya dengan melakukan registrasi lembaga penyiaran, kemudian perlu penjelasan atau sosialisasi tentang penggunaan spektrum siaran.

Namun demikian, Bapak-Ibu yang terhormat. Kelemahan yang tentu kita miliki…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Waktu kurang 2 menit.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI): Intervensi dominasi pemerintah terhadap PP 44, 49 50, 51 dan seterusnya, ini juga

mencatat yang penting, kemudian tidak mampu mengatasi sejumlah persoalan karena persoalan-persoalan klasik, misalnya persoalan kepemilikan media, kemudian secara finansial juga tergantung pada anggaran. Peluang tentu ada dan tantangan ke depan juga sangat berat

9

dirasakan oleh KPI, maka kedepan nanti yang harus dilakukan oleh komisi penyiaran adalah, yang pertama, membangun komunikasi secara dialogis antara media-pemerintah dan juga publik, yang harus dilakukan secara terus-menerus serta menguatkan bagaimana terciptanya penyiaran pro-publik. Yang kedua, bagaimana kita menyatukan budaya media dengan budaya lokal, secara pola yang terinteraksi, karena media punya budaya sendiri, masyarakat juga punya budaya sendiri. Kemudian menciptakan model jurnalism yang bercorak lokal, ini menjadi penting, kemudian memprioritaskan kepentingan publik di dunia penyiaran dan mendorong lembaga penyiaran radio dan televisi agar memiliki self-regulation, bagaimana mereka bisa mengatur diri mereka sendiri tanpa harus menunggu warning dari lembaga penyiaran, dari komisi penyiaran maksudnya. Kemudian advokasi percepatan revisi Undang-Undang menjadi penting, dan ini yang kita inginkan adalah bagaimana ada sinergi antara Undang-Undang ITE, Undang-Undang, Undang-Undang Pers 49 dan juga Undang-Undang, Undang-Undang Telekomunikasi, 36/99, sehingga ada, ada integrasi diantara beberapa Undang-Undang itu.

Dan yang paling penting lagi, adalah bagaimana teman-teman di komisi penyiaran juga harus tetap kuat melakukan yang namanya literasi media, karena bagaimanapun publik menanti, apa sih sesungguhnya kelebihan dan kekurangan lembaga penyiaran?, dan apa yang harus dipahami oleh teman-teman masyarakat terkait dengan isi siaran.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Waktunya habis.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI): Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Walaikum salam. Saya mohon untuk calon yang lain, kalau bisa, kalau ada gadget, punya handphone di

press saja Pak 7 menit, jadi supaya nanti bisa persentasenya bisa betul-betul mengcover semuanya, tapi waktu yang dialokasikan bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya juga menggunakan itu soalnya, supaya lebih apa koordinasinya enak.

Silakan Pak Khoirul Anwar.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR): Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pimpinan Sidang, Pimpinan Komisi I. Yang terhormat para Anggota Komisi I. Alhamdulillah puji syukur atas rahmat Allah, sehingga kita bisa, pada malam hari ini kita

bisa, saya sangat senang bisa hadir disini untuk menyampaikan makalah saya ini, moga-moga ini menjadi bagian dari pengabdian saya kepada bangsa dan negara, dan kita semua kepada bangsa dan negara.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Visi saya sebagai anggota KPI adalah terwujudnya sistem penyiaran nasional yang

kredibel, bermartabat, dan terpercaya di era revolusi industri 4.0, mewujudkan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Revolusi industri, kondisi terkini penyiaran di Indonesia, ini kondisi yang memang tidak bisa tidak harus dihadapi. Konteksnya, khusus misalnya kita, kita internet of things misalnya,

10

semuanya internet. Jadi kalau kemudian penyiaran tidak mempersiapkan diri ke sana, tentu akan menjadi masalah tersendiri. Lanjut.

Permasalahan yang, dan tantangan, permasalahan yang ada di dalam dunia penyiaran saat ini, kepatuhan lembaga penyiaran terhadap kewajiban dalam Undang-Undang 32. Itu sangat memprihatinkan, masih sangat memprihatinkan, ini-ini-ini perlu-perlu force yang sangat kuat untuk mereka patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengaruh globalisasi, kemudian Jakarta sentris. Kemudian pemusatan kepemilikan, hubungan KPI Pusat dan daerah, kapasitas kelembagaan, penegakan hukum penyiaran, ini juga masih menjadi permasalahan juga.

Tantangan tentu kita hadapi, digitalisasi bahkan jadi tantangan yang akan kita hadapi. Digitalisasi itu maksimal harus kita sudah lakukan pada 15 Juni 2020. Nah saat ini kita sedang itu waktu, mau, mau kapan kita, kita tidak siap?. Pasti jawabannya harus siap.

Tantangan dan peluang pasar yang sangat terbuka. Tentu akan ada peningkatan kualitas siaran, promosi bagi Indonesia, kekayaan akan kekayaan kehidupan sosial budaya, akselerasi, demokratisasi dan literasi media. Kemudian penyerapan SDM bidang kreatif yang sangat besar, pertumbuhan industri siaran yang stabil, tadi disebutkan oleh teman kami, juga disebutkan jumlah ternyata stasiun TV juga sangat banyak, radio juga sangat banyak, ini tentu menandakan bahwa industri siaran stabil. Optimalisasi tupoksi KPI, tentu dikaitkan dengan jatidiri KPI sebagai peran serta masyarakat, kemudian kewenangan tugas. Kewenangan dimiliki KPI, saya, apakah itu cukup apa tidak cukup?, tidak ada kata tidak cukup, Undang-Undang sudah menggariskan seperti itu, persoalannya di manusianya, pelaksananya, jadi kewenangan yang diberikan seberapapun mungkin nggak cukup. Kewenangan yang paling besar ada di lembaga KPK, ya nggak cukup juga. Artinya kalau kemudian kita bikin kewenangan seberapa pun, nggak akan cukup kalau kita tidak optimal didalam melaksanakan kewenangan itu. Apa yang dilakukan?, seharusnya memperkuat kredibilitas. Kredibilitas itu yang harus diperkuat. Baik orang-orangnya maupun kelembagaannya. Jadi kredibilitas itu apa?. Entensitasnya komunikasi persuasif, kemudian intensitas dukungannya kuat, kemudian intensitas tindakan, jadi nyata, semua bija ditunjukkan. Apa yang dilakukan dengan konteks ini?, adalah kolaborasi, prinsip dasar kolaborasi adalah saling menghormati, saling menghargai, saling kerja sama, saling memberi manfaat, saling asah-asih dan asuh, dan saling mempercayai, ini adalah prinsip kolaborasi. Sehingga kalau tidak berkolaborasi, ya kita tamat, siapapun. Jadi tanpa kolaborasi, kita akan ditinggal oleh zaman.

Untuk KPI dan KPID tentu bersama pemerintah, menjadi motor gerakan untuk melakukan apa yang disebut dengan penegakan hukum penyiaran. Melakukan audit penyiaran, ini penting, kemudian memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam penyiaran. Membangun pojok-pojok KPI, ini untuk meningkatkan literasi media, kemudian mengajak sungguh-sungguh ormas keagamaan dalam rangka peningkatan literasi media, sangat kuat menjaga integritas bagi insan penyiaran, fokus dan prioritas KPI yang kita bisa berikutnya adalah, next.

Fokus dan prioritas KPI. Penegakan hukum penyiaran, secara adil, transparan dan partisipatif, membangun kredibilitas kelembagaan, kejujuran, profesionalisme dan memberikan inspirasi, itu adalah prinsip dasar dari kredibilitas. Bersama pemerintah dan pemangku kepentingan membuat pedoman standar pelayanan perizinan, ini juga menjadi persoalan yang mungkin harus kita publish dengan kuat, sehingga standarisasi ini menjadi sangat penting, pengalaman kami di Ombusdman adalah terkait dengan standarisasi pelayanan-pelayanan publik, saya yakin dengan pengalaman kami, kami bisa mendorong untuk semua itu.

Bersama Pemerintah memandu kepentingan standar untuk pengawasan PPP SPS, ini juga menjadi harus kita kuatkan, mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU atau revisi Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran, ini adalah dasar hukum bagi penyiaran untuk maju atau akan seperti ini terus. Mengembangkan komunikasi dan sekaligus membuat komitmen bersama di dalam rangka akselerasi literasi pada situasi masyarakat dalam menyelenggarakan penyiaran, membangun pojok KPID.

Untuk itu yang terakhir, ini waktu mungkin sudah sedikit, komitmen saya sebagai anggota KPI, Calon Anggota KPI, bahwa saya akan memegang secara kuat amanah yang diberikan oleh bangsa Indonesia sebagai Komisioner KPI periode 2019-2022 dengan penuh tanggung jawab,

11

profesional dan integritas, memegang teguh nilai-nilai integritas, baik diri maupun kelembagaan. Saya bersiap, saya siap menerima sanksi atas pelanggaran terhadap komitmen yang saya buat, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Demikian Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih. Wa’alaikum salam. Waktunya 6 menit Pak, bagus sekali. Oke selanjutnya Saudara Mulyo Hadi Purnomo Silakan.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO): Terima kasih. Yang mulia Pimpinan Sidang, Pimpinan Komisi I, Anggota Komisi I. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Semoga kesejahteraan selalu menyertai kita semuanya. Bapak-Ibu yang terhormat. Pengalaman selama 2010 sampai 2017, ditambah kemudian diskusi-diskusi yang muncul

dari teman-teman alumni KPI, maupun KPID yang kemudian bergabung di dalam Indonesia broadcasting foundation, saya mencoba menemukan, ada beberapa persoalan, ada beberapa permasalahan, mohon maaf barangkali powerpoint presentasi saya bisa ditampilkan.

Jadi saya menangkap ada beberapa permasalahan, yang pertama, berkaitan dengan kelembagaan KPI yang belum jelas. Persoalan adanya KPI Pusat dan KPID selalu saja orang bertanya, mana kepala?, mana ekor?. Dan ini kemudian berimplikasi pada, bisa jadi adalah dobel penindakan. Maka kemudian, yang penting juga harus diperhatikan dan ini menjadi permasalahan, adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatur di dalam penindakan pelanggar.

Kemudian masalah lain, adalah persoalan nasionalisme dan bagaimana radikalisme yang kemudian sekarang ini menjadi marak. Tidak hanya bicara tentang Indonesia Raya, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengikat didalam diri setiap manusia Indonesia itu ada kebanggaan terhadap Indonesia. Hal yang lain yang menjadi permasalahan, adalah bicara tentang kualitas program dan minat masyarakat yang menurun. Memang ada data dari ADM Times, yang mengatakan bahwa 97% masyarakat kita masih nonton, tetapi sekali dalam sebulan. Faktanya saya pernah mencoba untuk melakukan survey, 50 orang yang saya tanya hanya 2 orang yang menonton Televisi. Ketika saya tanya, apakah ada yang menonton, ah mendengarkan Radio, bahkan kurang dari itu. Ini juga sebetulnya menjadi sebuah persoalan.

Kemudian, nah bicara tentang kualitas program, sebetulnya sudah banyak anak-anak milenial yang sekarang lebih kemudian memilih untuk, lebih memilih media sosial daripada menonton Televisi. Kemudian yang lain yang, bicara tentang konten lokal yang belum maksimal, didalam pikiran saya, bicara tentang konten lokal tidak hanya persoalan berita, tetapi bagaimana kemudian konten lokal itu bisa memberikan informasi kepada yang lain. Tidak semata-mata kepada daerahnya sendiri, tetapi bisa memberikan informasi, bisa memberikan apa, memberikan berita kepada orang-orang lain dan justru kemudian bisa memberikan dampak secara ekonomi.

Hal yang lain yang menjadi persoalan adalah pemerataan siaran. Bapak-Ibu, Nielsen itu tidak hanya bicara tentang, tidak hanya bicara tentang rating, tetapi

dampak dari Nielsen itu sudah membuat wilayah-wilayah yang dianggap tidak, tidak tercover oleh Nielsen, itu tidak diminati oleh teman-teman Televisi, oleh para, para industri. Contohnya, misalnya, kalau bicara Jawa Tengah, maka yang dibicarakan adalah Semarang, daerah Blora, daerah yang lain, dan kalau kita lihat dari keadilan, dari hak asasi untuk mendapatkan informasi, maka mereka sebetulnya tidak mendapatkan keadilan dari sisi penyebaran informasi.

12

Dan yang keempat, bicara tentang permasalahan yang lain, maaf, masalah yang lain adalah bicara tentang digitalisasi yang tak kunjung selesai.

Bapak-Ibu, Nielsen sebetulnya, kita hanya selalu mengatakan Nielsen menjadi sebab, Nielsen menjadi sebab, tetapi apa yang dilakukan mungkin kita sudah melakukan, KPI sudah melakukan dengan indeks, tetapi jika digital itu kemudian bisa direalisasikan, tidak hanya bicara soal efisiensi frekuensi, tidak hanya bicara persoalan kualitas gambar, tetapi bicara juga bagaimana kita bisa mendapatkan data, bagaimana perilaku penonton. Karena itu, ada beberapa hal, next, perlu langkah strategis.

Yang pertama, adalah menata kelembagaan KPI. Saya pikir hirarkis, desentralistik, sebagai pilihan terbaik, dan itu didalam Undang-Undang 32 Pasal 12 sudah dinyatakan, hal persoalan hirarki diatur oleh KPI Pusat. Kemauan dari teman-teman KPI, KPID dan KPI Pusat, dan perumusannya itu yang segera harus dilakukan. Nah disitu juga harus ditegaskan dalam persoalan pembagian tugas dan kewenangan. Dalam pikiran saya teman-teman KPID itu bisa mengawasi, bisa menindak. KPI Pusat justru yang kemudian menjadi pengawas, menjadi majelis banding, melakukan bimbingan, bimtek, lalu kemudian menyusun peraturan-peraturan, advokasi kepada KPID, terutama saat-saat ini, akhir-akhir ini yang begitu kesusahan dalam persoalan penganggaran dan juga memberikan support dalam Dewan Etik. Ini saya pikir persoalan Dewan Etik menjadi masalah dan kemudian dalam pengawasan kinerja, termasuk juga pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPID seringkali tidak bisa diselesaikan, karena memang tidak anggaran didalam pembentukan Dewan Etik.

Kemudian membuat hukum acara penindakan. PPP SPS sudah disusun 2012, terakhir, tetapi dicoret tentang hukum acara, belum bisa dirumuskan secara pasti. Karena ini memberikan kepastian hukum kepada teman-teman lembaga penyiaran. Prosedur bagaimana penindakan dan bagaimana kemudian mereka melakukan keberatan, mestinya diatur dalam hukum acara penindakan. PPP itu semestinya adalah menjadi panduan, sedang SPS, SPS ini…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

1 menit lagi Pak ya.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO): Iya. Masalahnya ada pada kerincian itu. Kemudian menata isi siaran. Muatan nasionalisme,

saya pikir mudahnya bicara tentang Indonesia Raya seperti tadi saya kemukakan, iklan layanan masyarakat harus lebih diberdayakan, bukan hanya untuk ketika izin itu di akan diperpanjang dan sebagainya.

Kemudian pengawasan KPI harus ditambahkan menjadi sebuah panduan menonton, selain juga pengawasan, next. Kemudian realisasi digitalisasi, ini saya rasa penting, seperti juga tadi sudah saya sampaikan, lebih bicara juga bagaimana pengawasan.

Dan terakhir saya ingin sampaikan, visi saya adalah bersama masyarakat membangun penyiaran yang bermaslahat untuk Indonesia yang bersatu dan maju.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Walaikumsalam. Sudah tepat 7 menit. Demikian Bapak-Ibu Anggota Komisi I yang saya hormati, paparan dari kelima calon. Untuk itu sebagaimana kesepakatan awal, bahwa kita hanya ada pertanyaan perwakilan

Fraksi, untuk itu apabila ada Anggota yang menginginkan bertanya, bisa dititipkan kedalam perwakilan Fraksi.

Bisa dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Silakan.

13

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.): Baik. Terima kasih Ketua. Kepada rekan-rekan yang sekarang mau menjadi Komisioner KPI, kami ada beberapa

pertanyaan, ini seputar apa yang sering kita lihat belakangan ini, bagaimana sikap KPI sebenarnya, maupun KPID, terhadap program-program yang memang sudah tidak sesuai dengan panduan yang kita punya, ya, PPP SPS itu.

Saya mau tanya dulu, yang pertama ini ada beberapa calon yang juga adalah sekarang sedang menjabat sebagai KPID di daerah ya?. Saya pengen tanya, apa yang sudah atau pernah dilakukan ketika menjadi KPID, memberikan teguran-teguran secara konkrit, karena beberapa kali kami hanya mendapatkan pernyataan, bahwa kami akan, kami akan, jadi normatif saja, begitu sudah menjadi, menjabat, tidak ada gebrakan-gebrakan baru. Kalaupun tidak ada peringatan-peringatan keras, tidak ada kegiatan-kegiatan yang secara signifikan, bisa dilakukan, menghasilkan sebuah langkah kecil untuk memperbaiki kualitas siaran kita, kira-kira begitu. Maksud saya, saya nggak pernah mendengar ada komitmen, bahwa kami sudah melakukan pembicaraan yang lebih komprehensif dengan para pelaku industri, misalnya, untuk mengurangi tayangan-tayangan yang tidak ramah anak, tidak ramah terhadap perbedaan gender, tidak ramah terhadap kebhinekaan, itu nggak pernah secara konkret disampaikan, luas saja, luas saja.

Nah kami pengen tahu apa yang sudah dikerjakan dan kemudian beberapa tayangan yang sering kita lihat sekarang ini, sering sekali mengganggu apa ya, buat beberapa orang itu banyak pemirsa disukai, tapi buat saya menggunakan frekuensi publik berjam-jam untuk tayangan yang menurut saya kurang ada faedah dan sayang sekali gitu, seperti misalnya tayangan-tayangan variety show yang 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 malam gitu. Padahal tayangan itu kalau mau dibuat sebagai sebuah kompetisi musik, paling lama 2 jam sudah selesai gitu. Nah bagaimana sikapnya?, apakah ada sebuah sikap dari sebuah Anggota Komisi untuk bisa…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Tinggal 1 menit pak ya.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.): Iya baik, untuk bisa menyampaikan kepada televisi, bagaimana memperbaiki kualitas

program-program seperti itu. Dan ada ketentuan pidana di Pasal 57, saya mau tanya, berani nggak?, dan bisa nggak

menerapkan apa namanya, sanksi-sanksi yang ada di Undang-Undang Penyiaran itu terhadap TV-TV yang merupakan pangsa pasar ekonomi di Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih Pak Nico. Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.):

Terima kasih Pimpinan. Ini untuk, untuk Calon Komisioner KPI. Pertanyaannya sama, jadi langsung saja. Saya hanya bertanya soal tentang indikator yang menunjukkan bahwa Bapak punya keberanian dalam memberikan sanksi nanti kepada industri media. Karena tidak semua anggota KPI itu punya, punya keberanian untuk menegur terhadap lembaga penyiaran. Maksud saya, apa Bapak ini punya keberanian untuk itu?.

Yang kedua, kita tahu bahwa KPI ini sangat tiba terkenal, padahal sama-sama juga dipilih

14

oleh DPR, sama-sama punya kekuatan hukum, seperti KPU ataupun KPK. Pertanyaan saya kenapa tidak terkenal?, apakah Bapak bisa membuat terkenal ini, KPI?.

Yang ketiga, indikator apa yang kira-kira yang tepat dan terukur untuk menilai atau keberhasilan daripada KPI ini?. Itu, terus selanjutnya pendapat Bapak soal tayangan terhadap iklan rokok, minuman keras, partai politik?, ataupun perilaku tentang LGBT?.

Sekian. Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih.

Selanjutnya perwakilan dari Fraksi Gerindra. Pak Biem, silakan.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.SC., M.M.): Iya terima kasih. Nanti kita akan ditambahkan oleh rekan saya Pak Elnino.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Waktunya 3 menit ya Pak.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.SC., M.M.): Iya?

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Waktunya 3 menit.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.SC., M.M.): Iya siap. Saya semenit dan tambahin 2 menit nanti. Bapak-Bapak Calon Anggota KPI, ya tentunya kita ingin mengetahui, dengan keterbatasan

KPI yang sekarang ada, secara organisasi, apa yang akan Bapak lakukan ya?, karena tidak bisa Bapak-Bapak nanti Anggota KPI itu melakukan diluar daripada ketentuan yang ada, diluar Undang-Undang Penyiaran, diluar PPP SPS ya. Jadi kita inginkan memangkan industri media inikan lebih baik lagi. Karena memang kita tahu, sekarang masyarakat melihat, menilai apa namanya, media sekarang, baik itu Radio. TV, itu kurang memberikan apa namanya, kebersamaan, sesuatu yang, iya diversity, lalu juga kalau kesempatan pada semua pihak, baik itu, taruhlah katakan, kemarin setelah apa, dalam rangka pemilu, kemarin kan, banyak pihak-pihak yang tidak, ya ada yang tidak merasa puas, karena memang ada media dikuasai oleh segelintir orang, oleh kekuatan politik tertentu, ya. Jadi memang kita menginginkan nantinya KPI ini lebih baik lagi, untuk memberikan penyiaran-penyiaran yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Nah 1 hal lagi, bahwa KPI itu jangan berpacu, apa namanya, berpatokan kepada survei SRI ya. Saya lihat KPI itu KPI-Award nya dipertahankan dan diberikan, inikan cerminan kepada media ya, media itu harus seperti apa?, media TV, Radio, karena jangan media itu mengejar orientasinya kepada profit saja, karena memang itu bukan tugas daripada KPI. KPI adalah bertugas untuk membangun karakter Indonesia, anak Indonesia lebih baik lagi.

15

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Kurang 1 menit Pak ya.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.SC., M.M.): Pak Elnino. Ada yang mau ditambahkan.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.): Iya terima kasih Pimpinan.

Saya tambahkan sedikit, pertama… KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Semenit Pak.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.):

Iya, saya mau terima kasih dulu Pak Muhamad Reza pakai kopiah dari Gorontalo, saya

tidak, iya Gorontalo dia pakai kopiah saya ini bu. Iya biasalah.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.): Bapak-Bapak…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Habis ini 1 menit ini.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SI.): Pertanyaannya cuma sederhana Pak, apakah kalau Bapak-Bapak berlima ini, jadi Anggota

KPI, berani nggak bikin PPP SPS yang mampu memaksa industri televisi itu memperkuat liputan lokal untuk di masing-masing daerah?, gitu loh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Cukup, bagus. Selanjutnya perwakilan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (DR. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Siap. Terima kasih Pak Ketua. Para Calon Anggota Komisioner KPU yang saya hormati, terima kasih anda sudah

memberikan visi-misi tentang bagaimana kalau sebagai calon untuk Anggota Komisioner. Dan pemaparannya cukup kami pahami. Namun untuk itu kami mengucapkan terima kasih, tapi terus terang saja kami, saya katakan bahwa kalau menyangkut masalah visi-misi, boleh saya katakan semua perfect lah, ya. Jadi kalau skalanya kalau boleh saya katakan kalau 1 sampai 10, itu kira-kira kurang lebih 6 ke atas lah ya. Belum ya.

Nah tetapi saya pikir menyangkut masalah kompetensi, visi-misi, itu menurut hemat saya, itu penting, tetapi ada 1 pasal, ada 1 alasan, hal yang tidak menjadi perhatian anda berlima, di sini,

16

yaitu menyangkut masalah integritas. Nah mengapa saya katakan integritas ini sangat penting sekali. Saya mendapatkan elaborasi dari anda berlima. Kira-kira integritas yang seperti apa dan bagaimana anda menterjemahkan di dalam KPI nanti?, untuk menunjukkan bahwa integritas itu menjadi prioritas?. Kedua, konsekuensinya apa bagi saudara sebagai, sebagai seorang Anggota Komisioner?, apabila integritas itu diragukan ataupun ada masukan, ataupun integritas anda itu terdegederasi ya, karena apa?, sebagai Anggota Komisioner itu anda sangat berada di posisi yang sangat luar biasa tantangannya. Di satu sisi anda akan melayani kepentingan rakyat, tapi disisi lain anda juga melayani industri, industri di dalam hal ini industri besar. Nah saya, saya sudah tidak usah membayangkan, tidak usah menjelaskan, bagaimana industri besar, tentu kepentingannya jauh lebih besar, ya. Dan untuk mewujudkan kepentingannya itu, segala macam cara yang akan dilakukan. Apakah itu godaan dari anda sendiri, atau pun juga karena mereka menggoda anda untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, sehingga integritas saudara tergerus. KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

1 menit Pak.

F-PD (DR. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Nah itu yang saya minta tolong di elaborasi sedikit. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih Pak Sjarif. Selanjutnya perwakilan dari Fraksi PAN.

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, MBA.): Baik. Mohon Mas Budi Yo ijin, kalau kami inika hanya sekedar BKO. Baik. Apa yang disampaikan oleh Calon Komisioner tadi cukup luar biasa, terutama dari

teman saya Muhammad Reza dan yang terakhir tadi dari siapa namanya?, iya, yang terakhir. Saya melihat begini Pimpinan, KPI ini saya anggap lembaga yang “Macan Ompong”, kewenangannya itu tidak ada. Hanya sekedar peringatan, hanya sekedar ancaman. Beda dengan lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, termasuk KY, Komnasham, kewenanganya itu memang luar biasa sekali. Kita berharap memang Undang-Undang Nomor 32 ini wajib direvisi. Karena kalau tidak direvisi, ini adalah kewenangan yang abstrak bagi saya.

Yang pertama, KPI selama ini hanya menjadi lembaga sekedar memberikan sanksi administrasi. Padahal pelanggaran yang dilakukan terus-menerus, shock-therapy ini memang harus kita lakukan, KPI sebagai lembaga negara yang berwibawa. Apa anda berani, saya tanya apa anda nanti berani seandainya terpilih, untuk berani merekomendasikan pencabutan izin kepada Menteri?. Ini perlu, selama ini kita tidak pernah dengar itu, adanya KPI memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkompeten untuk mencabut izin dari lembaga ini.

Yang kedua, penjelasan tadi saya nilai juga, semua terlalu abstrak. Saya ingin saudara-saudara menyampaikan 2 program konkrit untuk meningkatkan performa dan kredibilitas di mata publik, supaya jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada KPI. Pertanyaan ini saya mohon dijawab keseluruhan dari Calon Komisioner KPI.

Terima kasih.

17

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH): Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Pimpinan dan para Calon Komisioner. Dari presentasi anda semua, kalau Pak Sjarif Hasan memberikan nilai 6, mungkin saya 7

lah ya, karena menurut saya sebenarnya dari pemahaman mereka, yang dikemukakan tadi cukup memberikan informasi, bahwa mereka ini cukup menguasai soal-soal yang terkait dengan penyiaran ini.

Dan saya mungkin concern 1 hal yang, bahwa realita sekarang, Lembaga Penyiaran itu sangat kuat, sangat kuat posisinya, sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, dengan KPI barangkali, mereka tidak akan takut ya, karena itu maka diperlukan suatu upaya, bagaimana agar KPI ini berwibawa, kalau dari sisi regulasi, sisi aturan, sudah jelas itu, akan tetapi inikan perlu ada 1 kekuatan politis yang dimiliki oleh KPI. Bagaimana caranya?, saya senang 5 calon ini menyampaikan visi misinya itu, kira-kira adalah bagaimana memperkuat dukungan masyarakat terhadap KPI, hampir rata. Jadi bahkan ada yang spesifik itu bersama masyarakat membawa penyiaran yang maslahat dan seterusnya.

Akan tetapi mungkin ini perlu ada sebuah elaborasi yang meyakinkan kita, bahwa ketika anda memegang KPI ini, memang akan terjadi sebuah partisipasi masyarakat yang luar biasa, dan itu menjadi kekuatan politis tersendiri bagi KPI.

Nah saya paham bahwa anggarannya kecil, anggotanya juga sedikit. Artinya kemampuan anda untuk melibatkan masyarakat, seperti kemarin terlihat dari analisis salah 1 calon, bahwa kegiatan literasinya sangat kecil, kenapa?, karena anggarannya nggak ada. Nah belajar dari berbagai program masyarakat, program pemerintah, yang lain berhasil dengan gemilang, salah satunya adalah program Keluarga Berencana. Kenapa program Keluarga Berencana itu sangat sukses?, karena memang didukung oleh ormas. Tadi ada yang secara anu menyebut ormas ya, NU, Muhammadiyah, PGI, itu mendukng semua. Nah kan murah, karena itu tidak menjadi sebuah program saja, tapi gerakan. Nah saya ingin mendapatkan gambaran, kira-kira bagaimana pelibatan terhadap ormas-ormas itu, sehingga mereka kembali memiliki lira untuk mengkritisi, lalu itu menjadi energi bagi anda untuk melakukan upaya-upaya sebagai memperkuat eksistensi KPI.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Fraksi PKS.

F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.):

Okelah kalau gitu, saya harus bicara nih. Nggak ada lagi soalnya.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Turun gunung Pak.

F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.):

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat.

Bapak-Bapak Calon Anggota Komisioner KPI.

18

Kalau presentasinya dinilai Pak Syarif tadi ya 6 gitu, kalau saya sih nilai di atas 8 lah. Karena itu sudah dibuat dengan capek-capek, nggak tidur segala macam.

Cuma ada beberapa hal, saya tanya semua, mohon direspon oleh semuanya. Selama ini ada keluhan, bahwa ibaratnya tangannya KPI itu buntung sampai sini nih. Jadi

dia cuma ngacung-ngacung saja, nakut-nakutin begini, tapi tangannya nggak bisa megang gitu, kira-kira begitu, di undang-undang itu. Sekarang kalau dikasih tangannya lengkap itu, apa jaminan, kalau Bapak-Bapak ini jadi Anggota KPI, itu tidak dijadikan alat bargaining-power, bukan hanya tangan, dia bilang gua punya pisau nih, lu kurang ajar, gua gorok lu, gitu, kira-kira begitu. Apa jaminannya kalau itu digunakan dan disalahgunakan itu?.

Karena ada istilah, power-full itu selalu punya peluang untuk disalahgunakan, gitu loh, bagaimana caranya mengatasi itu?, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi disebut oleh sebagian teman, anggaran KPI ini kecil, kemauannya banyak, programnya setinggi langit kalau pengen puas. Kalau nanti anda jadi Anggota KPI, ditawari oleh industri itu, CSR nih Pak, pakai saja CSR nya Pak, Bapak kan banyak nih kerjaan-kerjaan, bukan untuk Bapak Pak, bukan, pakai saja Pak untuk mengembangkan literasi, kalau anda jadi Pimpinan atau jadi Anggota KPI, diterima nggak itu kira-kira tawaran itu?.

Kemudian yang ketiga, KPI ini sudah ada, tapi tayangan-tayangan, kemarin itu saya tertarik dengan Ibu-Ibu yang banyak mempresentasikan, banyak tayangan-tayangan itu yang mengeksploitasi bagian-bagian tertentu dari perempuan, yang tidak senonoh, yang secara moral tidak bagus. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota KPI itu bukan hakim moral, tetapi pengontrol industri untuk tidak menayangan yang hal-hal yang bertentangan dengan moral Pancasila, dengan moral ketimuran. Apa yang salah?, KPI-nya sudah ada, tayangan itu masih tetap terlihat. Padahal ada Undang-Undang Pornografi. Terima kasih. KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Mantap, tepat Pak. Luar biasa, hebat. Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, perwakilan Pak. Silakan.

F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA):

Terima kasih. Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Terlebih dahulu apresiasi saya yang tinggi untuk bapak-bapak yang sudah memberanikan

diri dan menyiapkan berbagai persiapan untuk bertemu dengan kami, menyampaikan gagasan-gagasan cerdasnya, nilai saya sih 9,8 untuk makalahnya. Terutama Pak, Pak siapa ini?, Pak Mulyo ya, modelnya kaya CEO ini, saya bilang. Terima kasih Pak Mulyo, memudahkan kami membaca makalahnya, bukan yang berarti yang lain tidak dibaca, makalahnya, tapi ini memudahkan kami. Semua bagus pemaparannya, tetapi hari-hari ini kita diperhadapkan oleh problem soal integritas. Bukan saja di KPI, bahkan di parlemen juga soal integrity ini menjadi pertanyaan yang, mereka yang mengabdi di ruang-ruang publik ini, yang dipersoalkan adalah soal integrity.

Saya ingin tahu, tapi sebelumnya Pak Reza ini ada keluarga dengan Pak Nino ya?, mukanya kok mirip ya Pak?, nggak itu becanda saja. Saya ingin tahu sejauh mana bapak-bapak bisa menjaga integritas?. Sebagaimana diketahui bahwa peran KPU ini adalah sebagai wasit ya, wasit lembaga penyiaran. Dan lembaga penyiaran ini sebagaimana disinggung oleh rekan kami itu, adalah apa, lembaga yang, yang ya kita tahu semua lah, kita tahu semua, kemampuannya, kapasitasnya dan segala macamnya. Bagaimana bisa menjaga hubungan antara wasit dengan yang diawasi?, karena dimungkinkan saja, lembaga penyiaran ini memberikan fasilitas macam-macam. Kalau ustadz Jazuli tadi menyinggung soal CSR, kalau saya melihat bahwa ada dimungkinkan mereka memberikan fasilitasi macam-macam, misalnya soal seminar, narasumber,

19

akomodasi, kemudian juga barangkali diajak keluar negeri Pak, diajak keluar negeri. Meskipun KPI yang sekarang ini, saya memberikan apresiasi dengan sikap tegas mereka ya, mempersoalkan iklan layanan tertentu, iklan politik partai, partai politik tertentu, walaupun kalah, kemudian, tapi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan.

Tetapi saya juga mendengar ada laporan, bahwa ketika jalan-jalan keluar negeri, bukan jalan-jalan, tugas keluar negeri, kemudian ada, ada persoalan yang disampaikan kepada kami, begitu.

Nah bagaimana Bapak bisa menjaga soal posisi sebagai pengawas, ya kalau soal tupoksinya KPI, saya sudah yakin lah bapak-bapak semua menguasai, tapi yang paling penting ini adalah soal integritas, menjaga independensi Bapak-Bapak ketika nanti bertindak sebagai wasit, dan ya saya ingin dengar, tolong dijawab pertanyaan saya kelima-limanya, bagaimana menjaga sikap?, menjaga integritas bapak-bapak semua?.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih. Wa’alaikum salam. Terakhir nanti Fraksi Hanura ada tidak ya?. Nggak ada ya, berarti terakhir Pak Supiadin,

Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas presentasinya. Saya 2 hal pertanyaan, pertama masalah pengawasan, yang kedua, terkait dengan konten

lokal, ya. Kita harus jujur, bahwa kita ini belum, budaya diawasi itu belum menjadi kultur. Kalau diawasi itu merasa di mata-matai, merasa dicari kesalahan, bahkan kita punya lembaga yang paling hebat, tukang ngawasi orang, tukang nangkapi orang, nggak mau diawasi. Itu bukti bahwa kita itu kultur diawasi itu belum.

Nah sekarang saya ingin tanya, kalau Bapak jadi Komisioner KPU, ini bagaimana melakukan pengawasan, kemudian yang diawasi itu merasa, dia membutuhkan itu. Bukan sesuatu yang di mata-matai, bukan sesuatu yang dia merasa dicurigai, tapi dia merasa memang kami butuh pengawasan, demi kualitas. Itu yang pertama.

Yang kedua, kaitan dengan konten lokal Pak. Kita bicara konten lokal, faktanya TV-TV lokal kita itu juga, kalau kita bicara sampai ke daerah, itu ternyata pemiliknya TV nasional. Begitu kita lihat iklan, iklannya itu iklan yang dipasang di nasional. Nah bagaimana ini?, gitu. Di Tasik saya lihat begitu, kalau di Garut sudah mati TV-nya, karena sudah nggak mampu hidup, mati, itu, nah ini-ini bagaimana padahal kita tujuannya ada TV lokal itu, konten lokal itu agar kita terhindar dari intervensi budaya asing. Sampai hari ini intervensi budaya itu sangat luar biasa, apalagi kalau kita kaitkan dengan yang namanya a-simetrik war-fare. Dengan ujung tombaknya itu adalah proxy-war. Itu luar biasa Pak. Intervensi budaya asing ya, melalui proxy-warn ini luar biasa, yang notabene memang dia tujuannya adalah mendegradasi moral generasi muda. Oleh karena itu saya ingin bagaimana konsep Bapak ini ya, dalam rangka karena tadi saya banyak lihat bicara konten lokal, nah ini bagaimana sekarang ini?. Kalau Bapak nanti terpilih jadi Komisioner KPI, bagaimana ini?, bersama yang lain untuk mengoptimalkan konten lokal dalam rangka kita membangun kultur bangsa yang betul-betul mempunyai nilai konten lokalnya itu tidak hilang.

Terima kasih Pimpinan.

20

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Terima kasih. Demikian Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan dari perwakilan fraksi-Fraksi. Untuk selanjutnya saya minta, kita mulai dari Pak Mulyo ya, nanti berurutan saja untuk

menjawab, Bapak mempunyai waktu 10 menit, bisa dimanfaatkan maksimal ataupun kurang dari 10 menit.

Silakan.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO): Baik. Terima kasih Pimpinan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut, karena Pimpinan tidak menyebut, saya menyebut

Fraksi. Terima kasih dari PDI-P, apa yang pernah dilakukan selama saya menjabat sebagai Komisioner KPID. Bapak, saya adalah Tim Penyusun PPP SPS 2012, Tim Kecil yang dibentuk oleh KPI Pusat dan secara intensif kami menyusun itu. Harapan kami memang kami menganggap, bahwa memang masih ada beberapa celah yang mesti diperbaiki. Salah satu yang usulan yang alhamdulillah di, di, diterima itu adalah adzan, adzan yang disisipi dengan iklan, terutama untuk pada waktu bulan Ramadan, dan Alhamdulillah kemudian itu tidak dilakukan. Kemudian pada tahun 2011, saya melakukan ada pelarangan dan pembatasan, tetapi dengan pemberian penjelasan, kenapa lagu itu dibatasi, kenapa lagu itu dilarang, sehingga masyarakat kemudian menjadi tahu, bahwa sebetulnya yang demikian itu dilarang, yang demikian itu dibatasi.

Dan yang ketiga, ini juga sekaligus menjawab beberapa yang lain tadi, persoalan literasi media, itu memang selama ini dilakukan agak kurang kreatif Bapak. Bapak tadi dari, ada yang menyampaikan bahwa mengikuti program KB, saya pernah membuat sebuah media peraga pengawasan isi siaran, yang kami sebut dengan Megawasis. Meniru apa yang kesuksesan yang dilakukan oleh KB pada waktu itu, dan kami sebar, karena di setiap kabupaten-kota ada, ada kelompok pemantau, kami sebar, harapan kami mereka itu adalah menjadi agen.

Kemudian juga ada sertifikasi pelaku penyiaraan, terutama adalah teman-teman radio itu yang perlu di upgrade memang. Kemudian tanggapan terhadap tayangan yang berjam-jam. Ini memang sulit, karena sebagian, justru kita meninginkan ada segmentasi yang jelas, tetapi terhadap Televisi yang tidak memiliki kejelasan didalam, maaf, mohon maaf, format siarannya itu memang patut untuk kemudian menjadi perhatian. Selama ini saya juga penggemar sepak bola, kadang-kadang juga kami mendapatkan keluhan soal itu, kalau kami sepak bola mulai sore sampai pukul 12, kami fine-fine saja, tapi ketika Dangdut, kami tidak mau terima, karena saya tidak suka Dangdut, sementara kalau kita bicara tentang publik, ada sebagian yang menyukai itu. Jadi untuk ini memang perlu ada aturan secara khusus, bilamana tidak ada aturan, kita tidak mungkin bisa bertindak. Persoalan pencabutan izin, saya membaca di dalam perubahan Undang-Undang tahun 2016 yang sempat draft-nya saya baca, sebetulnya itu sangat-sangat, sudah sangat bagus. Bahkan termasuk adalah pemberian sanksi denda. Karena selama ini yang dikejar oleh Televisi, oleh Radio, itu adalah iklan. Ketika kemudian harus membayar denda, barangkali besok-besok itu akan berpikir. Persoalan pencabutan memang prosedurnya agak rumit, apa yang dilakukan KPI itu hanya bisa merekomendasi, lalu kemudian harus ada apa tindakan, harus ada proses hukum yang harus dijalani, sehingga tidak bisa kami ini serta-merta, karena kalau kami melakukan itu secara serta merta, tentu ada ancaman PTUN.

Dari Fraksi Golkar, indikator punya keberanian menegur. Sepanjang memang didalam aturan sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang, maupun dalam turunannya PPP SPS itu semuanya jelas. Kita semua harus berani untuk melakukan teguran. Nah hanya, kalau saya, selama saya 2000, saya jujur akui, bahwa sanksi administratif tidak kemudian kami sampaikan sanksi saja, tetapi kami tunjukkan bagaimana kemudian harus memperbaiki, kesalahannya dimana, dan kami benar-benar melakukan apa yang dilakukan, apa, semacam diskusi, untuk

21

kemudian di berikutnya tidak jadi kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian tidak, sangat tidak terkenal, iya, barangkali perlu ada sosialisasi yang masif,

dan literasi media adalah salah satu upaya untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa KPID, KPI Pusat, KPI itu ada. Kemudian indikator untuk menilai keberhasilan. Kalau tayangan itu sudah sangat minim pelanggaran, saya pikir itu menjadi salah 1 indikator, dan masyarakat sadar bahwa mau melaporkan itu juga merupakan indikator, melaporkan terhadap pelanggaran-pelanggaran, iklan rokok, minuman keras, saya pikir ini harus disesuaikan, karena di dalam PPP SPS selalu mengikuti apa yang ada undang, kalau berkaitan dengan rokok, minuman keras ada Undang-Undang Kesehatan, ada etika Pariwara, dan itu selalu kami rujuk didalam penyusunan PPP SPS. Dari Fraksi Gerindra, keterbatasan KPI, saya pikir ini memang bicara tentang perubahan Undang-Undang yang harus segera disahkan, dan kami, saya pribadi dan teman-teman Indonesia broadcasting foundation berharap Undang-Undang perubahan Undang-Undang segera disahkan Bapak. Kemudian ketidak-puasan persoalan adanya keberpihakan itu. Jika memang ada laporan mestinya harus ditindaklanjuti, kalau memang itu terbukti ada keberpihakan dari Televisi, berkaitan dengan persoalan kemudian keberanian untuk menindak, itu harus dibuktikan oleh kapi, dan saya pikir aturan didalam kampanye, iklan kampanye sudah jelas, dan itu juga dirujuk di dalam PPP SPS. Jadi aturan jelas, putusan juga jelas, sanksi juga harus jelas.

Kemudian PPP SPS harus memaksa liputan lokal. Ya, ini harus berani merumuskan kembali persoalan konten lokal, kalau konten lokal hanya di mencakup wilayah layanan dan hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah layanan itu, saya pikir tidak akan berdampak secara ekonomi, maupun tidak akan berdampak dalam persaingan wilayah untuk memberikan contoh-contoh yang baik.

Jadi, kemudian dari Demokrat, persoalan integritas, kalau dalam bahasa Jawa itu kalau KPI melempem, pecut, pecut itu dicambuk, Bapak, Bapak-Ibu, kalau kami tidak, kami menyeleweng, kami melakukan pelanggaran, iya pecat. Tetapi sebelum itu, bagi saya, kalau memang ada pelanggaran, ada penyelewengan, ada indikasi itu, Insya Allah saya berani mengatakan saya akan mengundurkan diri.

PAN, dari Fraksi PAN, “macan ompong”, peringatan-peringatan saja, sanksi administratif, ini persoalannya memang di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas. Jadi yang di ada di dalam Pasal didalam Undang-Undang itu, adalah sanksi administratif, lalu kemudian penghentian sementara, penghentian selamanya, lalu kemudian adalah pencabutan izin, kami tidak bisa bergerak diluar itu. Biar program konkrit untuk mendapatkan muka survei publik, kalau kita bicara, tadi saya sampaikan Nielsen selalu harus menjadi kambing hitam, tetapi KPI belum melakukan sesuatu, digital itu adalah alternatif, karena didalam setup-box dimungkinkan untuk kemudian, apalagi sekarang semuanya pakai smart-TV, bisa kemudian di-connect-kan dengan server KPI, yang kemudian bisa kita mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam menonton televisi.

Yang kedua, adalah literasi media yang sangat masif, dan itu harus bekerja sama dengan Kominfo. Bapak-Ibu di setiap kabupaten-kota, pengalaman karena perpisahan antara Dishub dengan Kominfo, itu membuat teman-teman Kominfo agak kebingungan untuk mendapatkan kegiatan apa yang mesti dilakukan, dan kami berikan adalah literasi media, dan cara yang kami lakukan itu, kami membuat Megiwasis, kami bagikan dan itu bisa menjadi agen.

Kemudian yang ketiga, persoalan penataan kelembagaan. Saya pikir ini hal yang sangat krusial untuk dilakukan oleh KPI.

Dari Fraksi PKB, LP sangat kuat, sehingga tidak, tidak akan takut terhadap KPI. Kalau Undang-Undang, kalau bicara tentang sanksi denda, saya pikir tidak ada lagi keberanian lembaga penyiaran terhadap KPI.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Tinggal 1 menit.

22

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO): Iya, baik. Kemudian dari Fraksi PKS, cuma menakut-nakuti apa jaminan jika diberi senjata, kalau

memang sanksi yang dimungkinkan itu jelas, ada sanksi administratif dan sebagainya, tentu saja itu harus di bisa ditegakkan dan harus bisa dijalankan. Kemudian soal eksploitasi bagian-bagian tubuh, maka itu didalam PPP SPS harus lebih detail. Kemudian dari PPP, integritas sejauh mana bisa menjaga integritas, seperti tadi saya sampaikan Ibu, saya siap dipecat, saya siap mengundurkan diri, dan kami juga harus siap untuk dipecut, kalau memang kami tidak bisa bekerja secara baik. Dari Nasdem, bagaimana menumbuhkan perasaan dibutuhkan oleh industri, ya literasi media, itu menjadi hal yang penting. Kemudian TV lokal itu, TV lokal sebetulnya permasalahannya ada TV lokal tapi dipenuhi dengan Lejel, jualan home-shopping itu, sehingga kemudian tidak memberikan dampak yang maksimal, maka formula yang menurut saya, adalah lebih baik, adalah menggabungkan sebagian saham TV nasional, tapi sebagian TV lokal dan TV lokal itu kemudian diberikan waktu, dan itu saya pikir jauh lebih rasional daripada dapat izin, lalu kemudian dijual.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Waktunya habis Pak. Iya terima kasih, selanjutnya Saudara Khoirul Anwar.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR): Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat para Anggota Komisi I.

Terima kasih, sama seperti Mas Mulyo tadi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ada beberapa yang saya kenal, juga ada bang Nico Siahaan, ada Pak Ustadz Jazuli, Pak Saefudin, juga Pak Husein, kemudian ada Pak Syarif, dan yang lain-lain, saya mohon maaf, dari Fraksi-Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP dan Nasdem.

Dari semua yang disampaikan oleh Bapak-Ibu yang terhormat, ada beberapa catatan saya yang ini, ini saya hanya kata kuncinya saja. Pertama, saya relatif, kalau orang mengatakan, saya bukan komunitasnya KPI saat ini, jadi saya agak lebih bebas.

Saya dari Ombusdman, pengalaman saya di Jawa Timur saat sebagai Ketua Komisi Pelayanan Publik, kemudian masuk ke Ombusdman dan kemudian saya kembali menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta sekarang. Saya agak bebas, jadi saya akan lebih leluasa, saya mengatakan penegakkan hukum penyiaran itu adalah yang harus kita lakukan, saat ini kayanya, kemudian itu menjadi agak wilayah abu-abu. Saya di Ombusdman dalam kontek ini, bagaimana kami juga waktu itu mengalami hal yang sama dengan KPI, baik popularitas, baik dibutuhkan, kemudian kami, saya sebagai Ketua Tim, waktu itu sebagai pengarah, untuk melakukan apa yang disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap standar. Saya sebutkan tadi, kepatuhan lembaga penyiaran terhadap kewajibannya dalam Undang-Undang 32, ini, ini yang nggak pernah dicoba, di explore, saya pikir kalau itu dilakukan, maka itu menjadi bagian sekaligus memantek kebutuhan, yang saya lakukan waktu di Ombusdman, itu kemudian di, dipublish. Kemudian apa yang terjadi?, banyak yang protes, akhirnya apa yang dilakukan?, memperbaiki diri, maka kemudian zonasi hijau-kuning-merah, ketika mereka merah, kemudian blow up, wah begini merah-merah-merah, dimarahi Pak Menteri, dimarahi Pak Presiden, kemudian akhirnya apa yang dilakukan, iya harus memperbaiki diri. Disempurnakan standarnya.

Jadi, jadi kalau, kalau konteksnya seperti itu, maka posisinya, Insya Allah saya tidak, tidak dalam kapasitas untuk tidak berani. Saya akan, akan lakukan itu, dengan sungguh-sungguh, terkait dengan background, background saya juga tidak, tidak pernah main-main Pak, jadi Ibu sekalian, jadi posisi saya akan firm, melakukan ini, termasuk seandainya seperti disampaikan, kalau anda gagal, saya mundur.

23

Pengalaman di Ombusdman, seorang Wakil Ketua melakukan tindakan ethics sedikit, langsung lakukan apa?, sidang etik, Dewan Etik Kehormatan dan diberhentikan. Waktu itu posisi sebelum diberhentikan, beliau dalam proses Presiden, beliau mengundurkan diri, ya. Harus tegas, diantara kita pun harus tegas, menjaga etik. Kalau kemudian diantara kita saling mengunci, saling kenal, saling menjaga, oh jangan gitu, jangan gitu, ya nggak akan jadi. Kredibilitas itu hanya bisa dibuktikan dengan intensitas kata-perbuatan. Jadi kalau, kalau kata-perbuatannya berbeda, katanya akan lantang-lantang, tapi perbuatanya lembek-lembek, iya orang lha gitu saja. Itu posisinya ditunjukkan betul, kalau, kalau berani, iya berani betul. Alhamdulillah saya dilahirkan di Surabaya, jadi Arek Suroboyo ya Insya Allah iya posisinya seperti itulah, ayo, ayo aja, gitukan. Itu, mohon maaf Ibu, jadi ini Suroboyo itu, iya kalau ditantang, diladeni semua Ibu posisinya, apa, anak Suroboyo gitu loh. Bahasanya anda beli, ya, kita, kita kaih, mau, mau lebih, ya kita kasih juga, seperti itu. Insya Allah saya akan, akan lakukan apa yang seharusnya saya lakukan dalam rangka penegakkan hukum. Itu hanya bisa dilakukan Pak, dengan, dengan kontek kredibilitas, kredibilitas itu ya konteknya sama dengan integritas, integritas kalau kita kemudian di, ada, ada fungsinya, integritas itu sama dengan akuntabilitas, kompetensi dan etik, begitu juga korupsi. Jadi kalau kemudian ada, ada akuntabilitas jelas, ya akuntabilitas jelas, iya audit. Siapa yang diaudit?, iya KPI diaudit, lembaga penyiaran diaudit, harus mau diaudit. Bagaimana mengaudit?, ya mari kita kemudian datangkan ahli dan kita share bersama, kita duduk bersama, kolaborasi sifatnya, kata kunci berikutnya. Nggak ada yang tidak, nggak ada yang tidak bisa dengan kolaborasi, demikian juga sebaliknya. Anda nggak akan bisa melakukan apapun tanpa kolaborasi saat ini, karena apa?, semua terbatas, KPI angarannya terbatas, yang itu terbatas, ini terbatas, mana yang nggak terbatas sekarang, wong memang anggarannya cuma segitu-gitu juga, dibagi se-Indonesia, ya mau nggak mau kebagian juga segitu, tapi kemudian kalau kita berkeluh pada keterbatasan, ya kita nggak berbuat apa-apa, apa yang dilakukan Indonesia, Indonesia nggak minta keterbatasan itu, Indonesia memberikan anda cukup dengan apa yang dipunyai oleh Indonesia itu, anda berbuat maksimal demi Indonesian kan. Bahasanya disana katanya, ya jangan, jangan tanya apa yang kamu apa, diberikan oleh bangsa, tapi apa yang kamu berikan ke bangsa, meskipun tidak kemudian harus, karena ini rezim-rezim keuangan, apa, APBN, jadi kita nggak bisa main-main juga, tapi posisinya memang harus dilakukan dengan kontek kolaborasi yang clear, yang transparan, akuntabilitasnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, jadi dengan kuat etik, memegang etik yang sangat kuat, jadi siapapun yang bersalah, kemudian ada laporan, ya kita protes sungguh-sungguh, tidak lagi salah oh ini teman. Jadi ya ini profesional adil. Jadi kalau anda salah, ya salah saja, saya salah, ya saya salah saja. Jadi, jadi tidak akan kemudian, saya akui, karena fakta-fakta menunjukkan saya salah, saya akan mundur dengan sukarela. Itu yang, kalau kemudian saya ditanya terkait dengan program.

Jadi kalau kemudian tadi iklan, saya alhamdulillah, mohon maaf Bapak, rokok, minuman keras, Alhamdulillah saya nggak merokok, nanti kalau ditanya Anggota KPI yang merokok, ya, ya memang, memang harus, harus, harus, harus agak lihai menjawabnya Pak, Alhamdulillah saya nggak merokok, saya, Alhamdulillah saya juga nggak minum minuman keras gitu, Alhamdulillah saya juga masih diberikan kontek seperti itu.

Jadi posisinya, saya harus ada pegangan bersama, iya yang disepakati apa?. PPP SPS, iya, tadi Mas Mulyo sebut dengan hukum acara. Memang itu yang perlu, perlu harus kita real kan. Sehingga posisi kemudian, kita, kalau perlu ada ajudikasi, katakanlah kita bersidang, iya mari, gitulah, artinya posisinya fair. Yang salah, dibuktikan kesalahannya, yang tidak salah, ya jangan disalah-salahkan. Jadi kalau kemudian iklan rokok dengan ketentuan yang sudah ada itu, mereka juga sudah menjerit, gitukan, dengan ketentuan yang ada Undang-Undang Kesehatan, dengan keterbatasan-keterbatasan itu, dia juga sudah menjerit, tapi kenyataannya rokok ya laku-laku juga, setiap tahun peningkatan pengguna rokok juga tinggi juga, APBN dari rokok, cukai juga, 120 triliun yang masuk, jadikan iya tinggi juga Pak itu. Jadi posisinya seperti itu.

Jadi kalau kemudian kaitan dengan, apa yang dilakukan?, pertama, tentu kalau disebutkan, kita akan bangun pojok KPI Pak, KPI Corner, KPI Corner ini tentu dengan segala, apakah harus dengan CSR, nggak lah Pak, seperti saya sebutkan tadi, saya, saya bisa mengutip Mas Reza, perguruan tinggi itu tersebar di seluruh Indonesia, mau swasta mau negeri, mereka semuanya, bahkan rata-rata punya fakultas mau Prodi Komunikasi maupun fakultas komunikasi,

24

yang dengan sangat siap untuk bekerja sama dengan KPI, persoalannya hanya KPI mau nggak sekarang kerja sama dengan teman-teman di sana?, 1 sisi Perguruan Tinggi, sekian banyak, kalau kemudian di tiap Perguruan Tinggi ada pojok KPI gitu, kenapa nggak, mereka akan dengan sukarela kemudian hanya proses, kan teman-teman KPI Daerah juga ada, bagaimana ceritanya KPI Daerah nggak berfungsi, kita kayaknya terpisah saja, ini rumah tangga sendiri-sendiri, KPI Pusat sendiri, KPI Daerah sendiri, nggak ada kolaborasinya antara Pusat sama daerah, iya karena itu, itu prosesnya keterkenalan KPI bukan tangung-jawab KPI Pusat saja, keterkenalan KPI ya KPI seluruh Indonesia, iya, KPI-KPI Daerah punya tanggung jawab yang sama untuk itu. Saya pikir ini yang harus dilakukan.

Yang kedua, berikutnya adalah audit. Mengaudit diri dan mengaudit, dan kemudian mem-publish. Jadi kalau kemudian kita tidak mau mengaudit diri, nggak mau kinerjanya nggak mau dinilai, sama seperti Pak Supiadin tadi, jadi kalau mengawasi itu, kayaknya mengawasi itu enteng, diawasi jadi berat. Itu, itu, itu bawaan orok Pak, biasanya, itu orang begitu. Tapi posisinya kaya yang diawasi untuk memberikan korektif, perbaikan, yang diawasi itu …

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Tinggal 1 menit Pak, ya.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR): Siap. Jadi, jadi posisi, solusi seperti itu. Jadi kata kunci, kata kuncinya adalah penegakkan hukum secara adil, transparan, Siapa

yang bisa?, hanya orang-orang yang punya kredibilitas yang ditopang dengan integritas, integritas adalah akuntabilitas, kompetensi dan etik tanpa korupsi.

Saya pikir demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Terima kasih. Selanjutnya Saudara Muhammad Zamroni.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI): Terima kasih yang mulia. Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi I yang terhormat. Beberapa pertanyaan penting yang sampaikan oleh, yang pertama dari PDI-P, terkait

dengan sikap KPI atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Bapak-Ibu selain akademisi, saya kebetulan pernah jadi komisioner di KPID DIY selama 1

periode, periode kedua saya tidak maju lagi, tetapi 1 periode cukup memberikan pengalaman yang sangat berarti.

Yang pertama, ketika ada pelanggaran lembaga penyiaran, itu kami secara tegas, kebetulan saya waktu itu, 1 periode tapi 2 bidang sekaligus, Ketua Bidang Kelembagaan 1 tahun, dan selanjutnya Ketua Bidang Perizinan. Ketika ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, maka secara tegas kita melakukan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Hanya saja tentu Bapak-Ibu, kita bisa pahami, kenapa sanksi-sanksi yang diberikan terhadap lembaga penyiaran itu, tidak bisa memberikan efek jera terhadap lembaga penyiaran. Tentu karena sanksi yang ada didalam Undang-Undang kita cukup ringan, sehingga tidak bisa memberikan efek jera yang berarti terhadap teman-teman lembaga penyiaran. Saya kira yang kemudian nanti harus kita lebih perdalam lagi dan perlu ditingkatkan.

Kemudian bagaimana menyikapi tayangan-tayangan yang, saya kira betul, ada program-

25

program acara yang memakan waktu durasi yang cukup panjang, tetapi tidak mempunyai edukasi, tidak juga mempunyai nilai informatif. Apa itu?, misalnya variety show, kemudian talkshow-talkshow yang entertaint, juga termasuk infotainment yang luar biasa di beberapa lembaga penyiaran itu menjadi ikon, karena jumlah iklannya sangat tinggi, Bapak-Ibu.

Nah bagaimana sikap kita?, saya kira dan saya pikir ini menjadi penting, perlu diatur secara maksimal durasi untuk program-program acara ini, terhadap lembaga penyiaran, sehingga selama ini, kesannya mereka bisa melakukan dalam 1 hari, bisa beberapa infotainment, bisa beberapa kali variety show dan lain-lain, yaitu kemudian tidak ada nilai edukasi dan juga tidak ada nilai informasinya.

Terhadap masyarakat, kita juga harus memberikan sosialisasi dan juga literasi, Bapak-Ibu, karena ternyata kalau kita lihat, program-program acara yang digemari oleh, oleh masyarakat kita, itu adalah program-program acara yang mempunyai nilai entertaint, tidak memiliki nilai edukasi, dan juga tidak memiliki nilai informasi, tetapi nilai hiburannya sangat tinggi, itu yang paling disukai. Infotaniment misalnya, Bapak-Ibu, itu banyak sekali rating-nya, tinggi sekali rating-nya. Nah itu perlu diberikan literasi terhadap masyarakat kita. Jadi tidak hanya lembaga penyiarannya, tetapi juga masyarakatnya.

Kemudian beralihkah kita?, saya kira Pasal 50 di Undang-Undang Penyiaran, itu perlu ditingkatkan sanksi-sanksinya, tidak hanya pada sanksi administrasi, tetapi juga pada sampai pada sanksi pidana. Sehingga efek jera semakin kuat kalau itu kita lakukan. Menyambung kalau tadi KPI selama ini dibilang sebagai “macan ompong”, saya pikir KPI justru Polisi yang hanya diberikan peluit, sempritan, tapi tidak berikan pentung, apalagi pistol, sehingga KPI kesannya hanya menyemprit ketika ada pelanggaran, tapi tidak bisa bertindak apa-apa, karena memang kewenangan penindakan tidak dimiliki oleh KPI, itu perlu kita pikirkan Bapak-Ibu.

Kemudian dari Fraksi Golkar, pertanyaannya menarik, terkait indikator keberanian dalam apa menegur lembaga penyiaran. Bapak-Ibu, saya punya pengalaman ketika di KPID DIY, malam hari ditelepon oleh salah 1 ormas, ketika ada stasiun Televisi, ini sungguh terjadi Bapak-Ibu, 1 stasiun televisi menyiarkan Adzan, tapi kemudian diselipi dengan iklan fashion. Kemudian ormas itu telepon ke saya, jika dalam 3 x 24 jam program itu tidak dihentikan, iklan itu tidak dihentikan, maka akan kami serang lembaga penyiaran itu. Pagi-nya langsung kami undang Direksinya, kami sampaikan apa adanya, dan kami minta saat itu dihentikan, hari itu juga, program itu sudah tidak tayang, iklan itu sudah tidak tayang, Bapak-Ibu. Karena memang, ini sebenarnya butuh keberanian terhadap lembaga penyiaran, ketika ada kasus-kasus yang memang itu sangat sensitif di masyarakat kita. Kemudian Bapak-Ibu, bagaimana kalau KPI itu tidak terkenal?. Saya kira sebenarnya problematika yang sangat mendasar, adalah bahwa KPI, selama ini kesannya dia hanya menjadi apa wasit, sekali lagi wasit yang hanya memediasi antara ketika lembaga penyiaran itu melanggar, maka kemudian dia hanya meluruskan dan seterusnya. Tetapi tidak memberikan efek jera yang berarti, sehingga lembaga penyiaran toh akhirnya kembali juga melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Nah ini di mata masyarakat kemudian menjadi tidak menarik, bahkan masyarakat enggan untuk melaporkan ketika ada, ada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Maka saya kira ini yang kemudian KPI berbeda jauh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya. Begitu melakukan tindakan, sampai kemudian penyelesaiannya, penindakannya, sehingga itu terpublish luar biasa, masyarakat pun tahu, bahwa ketika ada pelanggaran, maka segera laporkan kepada KPK. Tetapi ketika di lembaga penyiaran melakukan pelanggaran, masyarakat cukup enggan untuk melakukan apa laporan terhadap lembaga, terhadap komisi penyiaran.

Nah indikator menilai keberhasilan, Bapak-Ibu, sebenarnya indikator menilai keberhasilan program KPI itu, karena fungsi utama adalah melakukan pengawasan salah satunya, maka yang penting adalah hal ketika pelanggaran itu semakin minimalis, maka itu adalah indikasi keberhasilan KPI. Tetapi kalau pengaduannya semakin banyak, tentu dipertanyakan, bagaimana apa, efektifitas KPI terhadap lembaga penyiaran, bagaimana sosialisasi dan juga literasi terhadap masyarakat ini kepada lembaga, kepada KPI terhadap masyarakat, ini menjadi pertanyaan.

Nah sehingga semakin minimal pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, dan semakin sedikit laporan yang diberikan masyarakat kepada komisi penyiaran, maka itu adalah

26

indikator keberhasilan KPI. Kemudian pertanyaan dari Bapak-Ibu Fraksi Gerindra, keterbatasan KPI?, iya. Jogja itu

KPID pertama yang berdiri se-Indonesia. Kami waktu itu tidak berani menyebutkan anggaran, tetapi justru ketika anggarannya itu sedikit, maka kreativitas komisioner itu makin tinggi, sehingga mohon maaf, KPI DIY selalu menjadi kunjungan teman-teman dari berbagai daerah se-Indonesia. Kami bisa punya buletin, semua proses kegiatan kami bisa publish kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan kami bisa Rp0,- kita lakukan dengan kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan NGO, dan lain sebagainya. Kami menggandeng teman-teman civil-society yang lain, teman-teman pegiat media yang lain, sehingga program-program itu bisa terlaksana, karena kami sampaikan, bahwa KPI DIY sangat minim anggaran, anda punya apa, kami punya apa, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Dan itu sangat, sangat efektif dilakukan oleh teman-teman KPI DIY. Dan kami sudah membuktikan semuanya dan itu yang kemudian menjadi rujukan oleh teman-teman daerah-daerah yang lain. Kemudian Bapak-Ibu, bagaimana dengan media penyiaran atau lembaga penyiaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu?.

Bapak-Ibu, media dan politik itu sebuah entitas yang berbeda, tetapi di 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Maka kalau belajar teorinya Filsun Moskwa, maka itu tidak akan, media dan politik akan selalu menyatu. Nah kepentingan media adalah kepentingan ekonomi, tetapi juga sekaligus kepentingan politik ketika owner-owner atau para pemilik media itu juga bagian yang punya hasrat terhadap kekuasaan, sehingga kepentingan dan politik itu tidak pernah akan pernah dipisahkan.

Tetapi justru yang harus dilakukan oleh KPI kedepan, salah satunya adalah bagaimana melakukan pembatasan terhadap kepemilikan media. Memang korporasi media tidak dilarang, Undang-Undang pun juga di situ tidak ada yang melarang, tetapi pembatasan itu yang harus dilakukan, sehingga tidak ada monopoli terhadap kepemilikan media, tidak ada yang diinginkan dalam roh demokrasi penyiaran itu adalah diversity of ownership, maka keberagaman kepemilikan itu menjadi wajib dilakukan.

Kemudian Bapak-Ibu, terkait dengan keberanian untuk membuat SPS konten lokal, Bapak-Ibu, kami waktu itu di lembaga penyiaran, yang alhamdulillah menginisiasi Perda, Raperda yang itu bersama-sama dengan Bapak-Ibu di Komisi A untuk membuat Perda tentang konten lokal, dan itu sudah disahkan sejak tahun 2016 kalau tidak salah.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Tinggal 1 menit, selesai ya.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI):

Dan itu Alhamdulillah bisa berhasil, Bapak-Ibu. Kemudian pertanyaan dari Bapak, dari Fraksi PAN, bagaimana dengan, tadi sudah saya

sampaikan, bahwa KPI bukan hanya semacam “macan ompong”, KPI Polisi yang hanya diberikan peluit tapi tidak diberikan pentung, apalagi senjata. Kemudian program konkrit, Bapak-Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya salah satunya adalah bagaimana sinergisitas antara media lembaga penyiaran, kemudian masyarakat dan Pemerintah juga KPI ini menjadi penting. Kalau ini bisa melakukan, kesan selama ini, bahwa ketika urusan dengan KPI, lembaga penyiaran menjadi malas, karena ada yang lembga, ada yang KPI Daerah yang sangat idealis, ada juga yang kemudian mudah dan seterusnya, fleksibel, sehingga ketika urusan-urusan perijinan misalnya, mereka sepertinya agak sungkan, atau mungkin agak berat berurusan dengan teman-teman di KPID.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Waktunya habis Pak ya.

27

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMMAD ZAMRONI): Baik, terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Selanjutnya Saudara Mohamad Reza.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMAD REZA): Baik. Terima kasih Pimpinan. Sepantasnya bahwa arah penyiaran Indonesia disesuaikan dengan Pasal 5 Undang-

Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingganya tadi ada pertanyan dari Pak Nico, saya juga mau menjawab soal, kalau saya di KPID sampai 2017, kemudian saya kembali ke kampus dan kemudian ikut lagi Komisi Penyiaran Indonesia.

Di pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, tadi soal keberanian. Dan selama saya jadi KPI di Gorontalo, ketika di awal-awal ini juga berhubungan dengan konten lokal, ini yang sebenarnya juga menjadi keprihatinan saya, ketika itu di 2014, seingat saya, kami adzan-nya di Televisi masih menggunakan adzan dari Jakarta. Nanti kemudian kami marah di 2015, saya ingat sekali di Rakornas di Jambi, baru kemudian adzan-nya menggunakan adzan Gorontalo, bedanya 1 jam Pak. kebayang kalau buka puasa. Dan akhirnya dibikin. Lucunya adzan itu dihitung konten lokal. Adzan Pak, kalau 5 menit, hitungnya konten lokal, itu masuk 5 menit siaran lokal. Saya bilang ini gimana, kok Adzan dihitung konten lokal, harusnya dia menjadi pengingat waktu. Sama seperti yang terjadi di Bali. Saya pada waktu diskusi dengan KPI Pusat, pada waktu di jaman Pak Yudha, ternyata di Bali juga di awal-awal dihitung sebagai konten lokal. Padahal sebenarnya yang konten lokal bukan itu, it’s time remainder, begitu.

Makanya soal keberanian kami banyak sekali berdiskusi dan tegas soal konten lokal. Kemudian, apa yang dilakukan?. Saya juga pernah, ini gara-gara Partainya Pak Gubernur,

saya tidak mau menyebut partainya, mohon maaf Pak Nico. Kami pernah menegur juga LPP TVRI soal penyiaran yang terlalu didominasi. Kami pernah menegur itu ke TVRI. Alhamdulillah gara-gara hal itu, kemudian akhirnya TVRI dan KPID di Gorontalo berkolaborasi banyak diskusi tayangan seperti apa yang sepantasnya dan yang tidak bisa melanggar.

Kemudian yang berikut soal keberanian. Ini tidak perlu tanya berani atau tidak, akan tetapi jika itu terbukti melanggar, ada aturannya, iya kita harus menindak dengan tegas. Bahwa pendekan persuasif itu harus dilakukan, benar, tapi ketika ada yang melanggar, harus tegas untuk di, harus tegas untuk ditindak, demikian.

Pernah ada kejadian di salah satu kabupaten, ada salah satu Radio yang tidak memiliki ijin. Kami datang dan memberikan penjelasan, dan akhirnya mereka tidak bersiaran, dan menunggu proses perijinan dan kemudian mereka mau melakuan. Ini soal mau atau tidak, ini soal mau atau tidak saja.

Kemudian memperbaiki isi siaran, ini siaran yang entah siaran musik, entah siaran itu, memang menjadi siaran yang mengganggu di rumah, karena mertua saya hobi sekali nonton siaran dangdut, entah dangdut atau cerita itu, yang kemudian ini juga aturan, aturan perundang-undangan perlu untuk kita, makanya di program saya yang pertama adalah pengawasan dan pengembangan aturan. Hemat saya, ada 1 cara yang mungkin ini jarang sekali diingat oleh teman-teman, kita kembali ke proposal awal, bukankan perubahan-perubahan isi siaran, itu juga haru diketahui, setelah IPP diterbitkan, itu juga harus diketahui oleh KPI, jika ada perubahan isi siaran dilakukan. Jangan nanti setelah viral, baru kita menegur. Harusnya di awal ketika siaran program baru mau dilaksanakan, KPI juga harus dikasih tahu, kami akan ada program seperti ini, sehingga KPI bisa memberikan masukkan-masukkan, programnya seperti apa, dan memberikan pandangan-pandangan, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan.

Integritas, ada pertanyaan tadi tentang integritas. Integritas bagi saya, ini soal transparansi. Kita ini jika nanti menjadi komisioner KPI Pusat, mewakili publik, maka kita harus

28

transparan terhadap publik. Penting agar publik mengetahui, bukan menunggu publik bertanya, tapi menyampaikan kepada publik, ini loh yang sedang kami lakukan. Kerjasama kelembagaan seperti yang saya sampaikan diawal, bahwa kerjasama kelembagaan dengan kampus itu penting sekali. Bukan karena repot, tidak, banyak kampus menantikan kerjasama dengan KPI Pusat, ini berhubungan dengan akreditasi. Akreditasi Perguruan Tinggi yang mereka butuhkan. Kita punya banyak agen disana, kita punya banyak mahasiswa, kita punya banyak dosen, mereka mau melakukan. Persoalannya, mau tidak KPI bicara dengan mereka?. Kami pernah melakukan di kampus kami. Melakukan literasi. Agen-agen literasi di Gorontalo sekarang banyak mahasiswa, bukan lagi, tidak harus KPI. Tapi banyak mahasiswa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang literasi media.

Kemudian, dari, iya ini soal pornografi. Terus terang ini pornografi bukan bagi, bagi saya bukan hanya soal, bukan hanya soal gambar saja, tapi kata juga menjadi urusan yang pornografi. Ke ingat kalau misalnya saya menyebutkan 87 juta, maka asosiatifnya, asosiatif orang-orang akan kemana?. Saya kaget ketika ada ponakan saya yang bertanya soal itu kepada saya, gara-gara sempat melihat tayangan di salah satu TV. Asosiatif kata itu yang kemudian membuat orang mencari tahu, ada apa sebenarnya?, ada apa sebenarnya? … diulang-ulang, dan kadang-kadang tidak pentig untuk publik. Padahal kalau kasus hukumnya disampaikan silakan, tapi kemudian tayangannya yang kadang-kadang terlalu di eksploitasi, ini kadang-kadang, budayanya, itu menjadi tidak baik. bukankah Pasal 5 Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa sepantasnya penyiaran itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Kemudian berikutnya, soal bagaimana kewenangan?. Saya kira dengan transparansi tadi, otomatis kita akan menjadi orang yang bisa diawasi. Kita tidak boleh bekerja sembunyi-sembunyi, kita harus menyampaikan kepada publik apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Tidak boleh nanti kemudian, oh ternyata KPI kemudian begini, baru kemudian diketahui, nggak boleh, kita harus ada inisiatif dari KPI Pusat untuk menyampaikan. Sehingga itu, kemarin saya mendengar, di KPI Pusat ternyata tidak ada pejabat PPID nya, kemungkinan itu akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Indikator berhasil?. KPI akan berhasil jika lembaga penyiaran, sekali lagi jika lembaga penyiaran minim terhadap pelanggaran. Saya di, membaca beberapa rilis KPI Pusat baru-baru ini tentang kabarnya lembaga penyiaran kali ini minim, minim melaksanakan pelanggaran. Yang saya ingin tanya, tapi tidak sempat, disebutkan adalah apakah pelanggaran yang terjadi, terjadi pada saat regular time atau terjadi saat prime-time?. Jangan-jangan pelanggarannya terjadi pada saat prime time.

Kemudian soal konten lokal, siaran lokal. Di Gorontalo pernah ada kasus menarik. Ada salah seorang Kepala Dinas di siaran lokal begitu di, di apa, diliput menjadi berita. Yang kemudian ditampilkan lagi, lucunya Kepala Dinas ini sudah 3 kali pindah dinas Pak. Dan itu masih ditayangkan berulang-ulang, saya sampai pernah bilang kepada TV nya, sudah pisah, sudah ganti, jangan sampai Kepala Dinas-nya meninggal, tayangannya masih ada. Saya sangat berharap, jika meskipun saya, bahwa lembaga penyiaran benar-benar akan serius terhadap konten lokal, kita harus menghargai. Ada 1-2 lembaga penyiaran yang betul-betul melaksanakan konten lokal. Mereka melaksanakan 10% konten lokal di daerah, ada Pak. Di daerah kami ada 3 lembaga penyiaran melaksanakan itu. bahkan di beberapa ada mahasiswa-mahasiswa komunikasi yang menjadi pekerja disitu. Kebayang kalau konten lokal memang betul-betul diseriusi, ada berapa banyak sumber daya manusia yang betul-betul berdaya di daerah, peningkatan ekonomi. Belum lagi industri-industri yang berkaitan, seperti apa, tempat-tempat rekaman misalnya, atau tempat-tempat produksi internal di lokal misalnya, itu akan sangat berhubungan. Tapi sekali lagi…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :

Waktunya tinggal 1 menit Pak ya.

29

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOHAMAD REZA): Baik. Sekali lagi untuk mendesak pelaksanaan konten lokal di daerah memang butuh, butuh

benar-benar, butuh perhatian bersama. Saya beberapa kali meminta ber-audience dengan Pak Gubernur ketika di KPID, untuk meminta pelaksanaan, untuk membuat Perda khusus konten lokal. Sebenarnya itu sudah disetujui, cuma memang pada waktu itu belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa dan lain hal.

Bagi kami bahwa untuk mendapatkan input masyarakat agar menjadi lebih baik, atau output masyarakat menjadi lebih baik, inputnya harus benar-benar kita berikan masukkan yang bagus, sehingganya nanti masyarakat Indonesia betul-betul menjadi masyarakat yang mandiri dan lebih baik dalam kompetisi kualitas informasinya akan lebih baik lagi.

Terima kasih. Allahuma wafik illakum mintorik. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Wa'alaikum salam. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Muhammad Dawud.

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOCHAMMAD DAWUD): Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Anggota Dewan yang kami hormati. Yang pertama, pada Pak Nico dari Fraksi PDI-P. Saya punya cerita Pak, jadi di Jawa Timur

itukan gudangnya musisi-musisi lokal. Ada New Palapa, ada Sagita, Monata, pernah mendengar lagu ini Pak, watu cilik aranya kerikil, sendok cilik jenengnya sotil, mentol neng dodo jeneng ne kutil. Itukan orang sudah punya asosiasi, punya persepsi sendiri. Ini kemudian kami larang lagu ini untuk masuk ke Televisi. Nah watu cilik, batu kecil, namanya kerikil, sendok kecil namanya sotil, mentol di dada itu namanya kutil. Nah itu, itukan sudah punya asosiasi yang macam-macam, karena mentul, mentil apa di dada itukan sudah orang punya asosiasi yang macam-macam.

Nah ada juga musisi-musisi dari Banyuwangi yang sangat kreatif sekali, punya lagu namanya roti kempit, kita membayangkan saja sudah ngeri, ada lagu namanya ketandok susu, jadi ketandok itu nyeruduk, nyeruduk susu, padahal itu gabungan dari ketan, ndok atau telor, dan susu. Nah gara-gara lagu ini, saya menemui Pak Bupati Banyuwangi, Pak Azwar Anas, yang kemarin baru terpilih sebagai Ketua Apkasi. Saya sampaikan, Pak Bupati ini adalah rakyat panjenengan semua. Pak Bupati belu tahu waktu itu. Akhirnya baik, saya besok akan kumpulkan semua musisi di Banyuwangi, akan sampaikan materi-materi Undang-Undang Penyiaran dan PPP SPS. Seketika itu dapat kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan sampai sekarang, itu lagu-lagu yang keluar dari lagu-lagu Osing, itu lagu-lagu yang indah sekali sekarang. Ndak ada yang berasosiasi dengan apa, negatif, dengan ke apa, kekisruhan hubungan percintaan yang kelewatan dan sebagainya, itu sampai sekarang seperti itu.

Nah itu yang terkait dengan PPP SPS, kalau kami di Jawa Timur, sering sekali kami memanggil, ada namanya Televisi itu JTV, di Jawa Timur, itu tag-line 100% Jawa Timur. Sering kita panggil karena dia mencoba-coba, ini melanggar atau tidak, konten ini melangar atau tidak. Jadi sering kita panggil, sampai kemudian kita beri sanksi. Nah kemudian terkait dengan berani nggak KPI kemudian menerapkan Pasal 57. Saya pernah 3 kali dipanggil Kepolisian, dan Kejaksaan, sampai ke Pengadilan, menjadi saksi ahli terkait dengan pelanggaran pidana penyiaran, di Banyuwangi, kemudian di Polda Jatim, dan di Surabaya. Dan itu tiga-tiganya kasus pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran, itu.

Konten lokal, kami senang sekali kalau konten lokal itu kemudian bisa maksimal. Jawa Timur itu adalah KPID yang pertama kali mewajibkan semua TV-TV berjaringan di daerah untuk

30

memiliki stasiun di masing-masing daerah dan punya konten lokal 10%, itu diawali dengan Metro TV, terus kemudian diikuti dengan RCTI, dan semuanya, sampai sekarang 10%. Jadi ada yang siaran 1 jam, 2 jam, dan kami mintanya di jam hantu Pak. kalau di Jawa Timur jam hantu itukan jam 2, 3 pagi, kami mintanya di prime time, jam 7, jam 8, ada yang sore jam 4 begitu. Dan kami kasih penghargaan, itu mereka yang sudah kemudian me apa, memberi konten sampai 10%. Itu bisa di cek dengan teman-teman yang media konten 10% di Jawa Timur bisa pasti sudah dilaksanakan di Jawa Timur.

Selanjutnya, adalah terkait dengan apa sih indikator keberhasilan KPI?. Kalau dulu Walisongo itu membuat wayang itu tontonan dan tuntunan. Jadi kami ini ingin seperti itu lembaga penyiaran ini, iya tontonan yang sehat, mencerdaskan, dan juga tuntunan. Ada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia ini, yang kemudian bisa dimuat dalam tayangan itu, kemudian bisa menjadi tontonan yang menarik. Jadi tidak hanya tayangan itu bermakna penuh dengan pengetahuan, keilmuan dan sebagainya, mencerdaskan, tapi juga menarik. Ini yang selalu kami sampaikan kepada lembaga penyiaran.

Lalu bagaimana dengan integritas?. Saya kira, saya di KPID Jawa Timur sudah 2 periode, dan periode yang kedua saya Ketua bidang perijinan. Saya kira persoalan integritas bagi saya sudah selesai, saya tidak ada masalah dengan integritas, bahkan saya berani mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Dur, kalau saya melanggar integritas, saya pasti akan malu. Jadi itu, itu bagi saya adalah taruhan, ketika saya mengutip-mengutip pendapat apa, tokoh.

Kemudian iklan rokok, miras, parpol dan sebagainya, bagaimana?. Ini semua mengacu pada PPP SPS, itu iklan dibatasi, iklan miras juga tidak diperbolehkan, LGBT juga tidak diperbolehkan, jadi ada apa, yang di PPP SPS semuanya, kebetulan saya dengan Pak Mulyohadi, waktu penyusunan PPP SPS, kami dari Jawa Timur juga 1 tim waktu itu bersama-sama.

Lalu terkait dengan apakah, terkait dengan survey, saya senang sekali KPI bisa bikin survey indeks kualitas siaran, dan itu akan tetap kita laksanakan dan yang lebih ini adalah terkait dengan media literasi. Saya kira literasi media ini sesuatu yang sangat, harus dilakukan secara masif. Di kampus, saya mengajar mata kuliah komunikasi dan penyiaran, dan seringkali saya menugaskan kepada mahasiswa, untuk membuat vlog, terkait dengan literasi media. Dan juga kami di Jawa Timur, di KPID juga bekerjasama dengan hampir semua kampus-kampus yang punya jurusan komunikasi, program studi komunikasi untuk melakukan literasi media. Kami juga nitip ke mahasiswa-mahasiswa yang KKN, juga untuk melakukan literasi media di desa-desa. Kami bikin modul literasi media, kami bikin alat bantu untuk melaksanakan literasi media. Seringkali kita laksanakan trainning of trainner, kemudian ke apa, literasi media terhadap kelompok-kelompok, mulai dari bunda PAUD, terus kemudian dari ormas, jaringan IPNU, IPPNU dengan Muhammadiyah, IPM dan sebagainya, itu kita rangkul semuanya, sehingga kalau kami yakin, kami ini KPID, KPID itu kalau tidak merangkul elemen-elemen masyarakat, kami tidak akan berhasil, termasuk kami butuh dukungan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat Anggota DPR RI ini, Komisi I, supaya kami tetap kuat. Untuk itulah kami salah satu programnya adalah menguatkan kelembagaan KPI, KPI ini harus bisa hadir di masyarakat. Jadi saya ini menyaksikan fenomena kemarin, ketika Humas BNPB Bapak Sutopo Purwo, Sutopo itu meninggal, itu trending topiknya se Indonesia itu adalah RIP Sutopo. RIP Sutopo, jadi itu seorang Sutopo yang hanya Humas, bukan sebagai Kepala BNPB. Saya membayangkan KPI itu bisa seperti itu. Jadi orang kalau kemudian nonton televisi atau mendengarkan Radio, kemudian ada sesuatu yang, langsung kemudian di tweet, kemudian disampaikan di medsos dan sebagainya, ini kekuatan rakyat ini tidak bisa dibendung lagi, kalau KPI yang berkoar-koar saja kepada media atau kepada pihak-pihak yang lain, tanpa didukung rakyat. Apalagi tanpa didukung apa, masyarakat lebih besar lagi, saya kira suara itu tidak akan nyaring dibunyikannya.

Nah ini kemudian yang bisa dilakukan untuk…

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Tinggal 1 menit Pak ya.

31

CALON ANGGOTA KPI PUSAT (MOCHAMMAD DAWUD): Baik. Nah ada hal-hal lain lagi yang kira-kira bagaimana supaya penyiaran-penyiaran di daerah

ini yang menjadi fokus saya, supaya bisa kuat, bahwa di daerah-daerah itu beda sekali kualitasnya dengan di Jakarta. Radio-Radio di daerah itu honornya kecil sekali penyiar-penyiar itu, kalau honornya kecil, mereka tidak konsentrasi siarannya. Kalau tidak konsentrasi, kontennya juga jelek. Oleh karena itu penyiaran sebagai sebuah entitas industri, perlu juga dikembangkan. Nah caranya bagaimana?. Iya kita bikin pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM bidang penyiaran dan sebagainya, sampai ke daerah-daerah dan perbatasan.

Saya kira dengan apa yang saya paparkan tadi, dengan waktu yang terbatas, tujuan atau kemudian cita-cita untuk memunculkan masyarakat Indonesia yang cerdas, demokratis dan bermartabat bisa terlaksana, tentunya dengan dukungan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat dari Komisi I dan masyarakat secara umum.

Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) : Wa'alaikum salam. Demikian Bapak-Ibu Anggota Komisi I yang terhormat, paparan dari para calon yang

meliputi dari penyampaian visi dan juga menjawab pertanyaan semuanya. Sebagaimana kesepakatan, maka kita bisa akhiri sesi ini, jadi kami atas nama Pimpinan

dan Anggota mengucapkan terima kasih kepada para calon atas kesedian waktunya untuk memenuhi undangan kami, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memberikan hasil apapun nanti yang akan kita putuskan, dan akan kami sampaikan secara publik.

Terima kasih. Wabilahit taufik walhidayah. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Sidang saya skors ya.

(KETUK PALU : 3X) (RAPAT DISKORS PUKUL 20.50 WIB)

Jakarta, 9 Juli 2019

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si. NIP. 19710106 199003 2 001