DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2019. 11. 4. · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI Tahun Sidang : 2018-2019 Masa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

KOMISI VI DPR RI

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juli 2019

Waktu : Pukul 10.33 s.d. 12.53 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : H. Dito Ganinduto, MBA

Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si. Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

Daftar Anggota : PIMPINAN : 1. Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. (Ketua/F-PAN) 2. MOHAMAD HEKAL, MBA. (Wakil Ketua/F-

P.Gerindra) 3. Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA (Wakil

Ketua/F-P.Demokrat) 4. H. DITO GANINDUTO, M.BA. (Wakil Ketua/F-

P.Golkar) 5. H. INAS NASRULLAH ZUBIR BE, SE (Wakil

Ketua/F-P.HANURA) ANGGOTA : FRAKSI PDI-P

6. NYOMAN DHAMANTRA,S.E.

7. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S

8. RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.

http://dpr.go.id/blog/index/id/1548

9. DRS. ERWIN TPL TOBING

10. ADISATRYA SURYO SULISTO

11. H. IRMADI LUBIS

12. M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm, ME.Con

13. JULIARI P. BATUBARA

14. DARMADI DURIANTO

15. DANIEL LUMBAN TOBING

FRAKSI PARTAI GOLKAR

16. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.

17. Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D.

18. HARDISOESILO

19. Ir. H.M. IDRIS LAENA

20. DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom.

21. EKA SASTRA, SE, M.Si.

22. BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.

FRAKSIP.GERINDRA

23. FADHLULLAH

24. H. NURZAHEDI, SE

25. KHILMI

26. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.

27. STEVEN ABRAHAM

28. ABDUL WACHID

FRAKSI P.DEMOKRAT

29. HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI

30. LINDA MEGAWATI, SE., M.Si.

31. H. WAHYU SANJAYA, S.E.

32. SARTONO, SE., MM.

FRAKSI PAN

33. PRIMUS YUSTISIO, S.E.

34. H. NASRIL BAHAR, S.E.

35. MOHAMMAD HATTA

36. DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si.

FRAKSI PKB

37. SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.

38. Ir. M. NASIM KHAN

39. H. YAQUT CHOLIL QOUMAS

40. H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.

FRAKSI PKS

41. Drs. H. ADANG DARADJATUN

42. H.M. MARTRI AGOENG, S.H.

43. drh. SLAMET

FRAKSI PPP

44. H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.

45. H. ISKANDAR DZULKARNAIN SYAICHU, S.E.

46. H. MUKHLISIN

47. H. ABDUL AZIZ, S.E.

FRAKSI P.NASDEM

48. AKBAR FAIZAL

49. Drs. H. NYAT KADIR

50. H. HAMDHANI, S.IP.

Hadir Undangan : 1. Menteri Perindustrian RI; 2. Menteri BUMN (Diwakili Menteri Perindustrian RI); 3. Kepala BKPM.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, MBA):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat anggota Komisi VI DPR RI.

Yang terhormat Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penunjukkan Sementara Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan terkait dengan BUMN beserta jajaran.

Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat Kepala..

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA):

Pak Ketua, ini jadwalnya perindustrian dulu bukan BUMN.

KETUA RAPAT:

Oh oke.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA):

Yang dibaca BUMN dulu. Sekretariat agak salah.

KETUA RAPAT:

Baik.

Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajaran.

Yang terhormat Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penunjukan Sementara Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan terkait dengan BUMN beserta jajaran.

Yang terhormat kepala BKPM beserta jajaran.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-44/Pres/09/2017 Menteri perindustrian dan Kepala BKPM pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, Rapat Kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 8 Anggota, 5 fraksi, jadi kita skors dulu 5 menit untuk memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam AD/ART. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini bahwa kita ada anggota baru, yaitu kami perkenalkan Pak dari PDIP Pak Erwin Tobing menggantikan Pak Arya Bima Pak ya? Baik jadi kita skors 5 menit.

RAPAT DISKORS

KETOK PALU 1 KALI

KETUA RAPAT:

.. kepada Saudara Menteri dan Saudara Kepala BKPM atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja pada hari ini guna membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standart akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 30 ayat 1 menentukan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bapak, ibu dan hadirin yang kami muliakan,

sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 huruf h dan i, Peraturan DPR tentang Tata Tertib adalah mengadakan pembahasan Laporan Keuangan Negara dan pelaksanaan APBN dan membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.

Sedangkan dalam Pasal 161 ayat 5 menentukan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan antara lain mempertimbangkan mempertimbangkan keputusan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Rapat Kerja komisi VI DPR RI pada hari ini dilaksanakan sesuai Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/09713/DPR RI/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, hal: Penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri dan Saudara Kepala BKPM untuk menyampaikan penjelasan mengenai LKPP Tahun 2018. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Perindustrian.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan pak Ketua, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPR RI, Pak Ketua Kepala BKPM.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Bapak, Ibu, Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat,

Berikut adalah jawaban atas 2 pertanyaan yang disampaikan dalam rapat kerja pada hari ini. Pertanyaan Nomor 1 terkait Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan program kegiatan dapat disimpul.. disampaikan bahwa rea realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai tanggal 31 Desember 2018 audited sebesar 2,62 triliun atau 92,28% dari pagu anggaran 2,84 triliun. Realisasi ini sudah melampui presentasi angka realisasi rata-rata nasional sebanyak 90 sebesar 91,68% dan sisa anggaran kementerian yang tidak terserap sebesar 219,81 miliar berasal dari:

1. Sisa anggaran belanja pegawai sebesar 24,11 miliar karena ada perubahan organisasi di Kementerian Perindustrian.

2. Kemudian sisa belanja modal yang disebabkan akibat penghematan lelang sebesar 21,35 miliar.

3. Anggaran yang diblokir atau tidak dicairkan sebesar, sebesar 78,92 miliar.

4. Penghematan kegiatan swakelola sebesar 60,15 miliar,

5. penghematan perjalanan dinas sebesar 35,26 miliar.

Bapak ibu anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat,

Untuk pertanyaan nomor 2 terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dapat disampaikan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, terdapat 6 temuan dan 15 rekomendasi dengan nilai rekomendasi 2,52 miliar dengan penjelasan sebagai berikut.

Terhadap sistem pengendalian internal, terdapat 2 temuan dengan rekomendasi 6, yaitu hibah atas persediaan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat yang belum selesai dilakukan dan pengelolaan persediaan yang belum sepenuhnya memadai. Kemudian penatausahaan aset tanah serta gedung yang tidak memadai. Yang b kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan berjumlah 4 temuan dengan rekomendasi berjumlah 9 rekomendasi dengan nilai 2,52 miliar terkait kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan atau jasa lain serta pemeliharaan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan diklat. Kemudian kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi mechanical, electrical, dan plumping, denda keterlambatan pekerjaan yang belum diterima.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK, Kementerian Perindustrian telah membuat rencana aksi atas rekomendasi dan akan diselesaikan pada bulan Desember 2019. Terkait dengan sistem pengendalian internal baik proses hibah maupun penataan aset telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan satuan kerja yang menetapkan target penyelesaian hibah di masing-masing satuan kerja. Demikian pula terkait dengan aset tanah dengan terkait dengan revaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja yang berkoordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setempat. Terkait dengan kepatuhan perundang-undangan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti dengan masing-masing kepala Satker, serta penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil

pemeriksaan. Sesuai dengan nilai yang direkomendasikan telah disetorkan kepada kas negara sebesar 313,56 miliar dan sisanya dalam proses penyelesaian.

Terkait dengan opini Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian 2014-2018, Kementerian Perindustrian telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan pada Tahun 2014 sampai dengan 2018. Bahkan dapat kami sampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun Anggaran 2018 merupakan yang ke-11 kali berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2008.

Demikian penjelasan kami pada rapat kerja ini atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahamtullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perindustrian yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri BUMN, Pak Erlangga lagi untuk..

MENTERI BUMN RI (DIWAKILI MENTERI PERINDUSTRIAN RI):

Ijin pak, borongan Pak.

Soalnya Pak Tom belum kebagian ini.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPR RI.


Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sesuai dengan agenda pada hari ini dapat kami sampaikan Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018, secara garis besar sebagai berikut:

Yang pertama, realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun 2018 sebesar Rp227.448.357.037,- atau 92,1% dari pagu sebesar Rp247.041.755.000,- yang terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang terealisasi sebesar Rp175.924.862.493,- atau 93,4% dari pagu sebesar Rp188.438.658.000,-.

Yang kedua Program Pembinaan BUMN yang terealisasi sebesar Rp51.523.494.544,- atau 87,9% dari pagu sebesar Rp 58.603.097.000,-. Realisasi Anggaran Tahun 2018, khususnya program pembinaan BUMN lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat beberapa tagihan yang tidak terbayar dan dibayar pada tahun berikutnya.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2018 per unit Eselon I adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Kementerian BUMN sebesar 93,4%;

- Deputi bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi 98,9%;

- Deputi bidang Usaha Energi Logistik Kawasan Pariwisata sebesar 95,6%;

- Deputi bidang usaha pertambangan, industri strategis dan manufaktur sebesar 92,9%;

- Deputi bidang usaha konstruksi sarana prasarana perhubungan sebesar 96,2%;

- Deputi bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, Konsultan, sebesar 91,1%;

- Deputi Restrukturisasi Pengembangan Usaha sebesar 92,3%;

- Deputi Infrastruktur Bisnis sebesar 81%.

Yang ketiga, sesuai Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP tersebut merupakan opini ke-12 yang didapatkan oleh Kementerian BUMN sejak Tahun 2017, 2007. Jadi ini bersaing nih, Kementerian BUMN dan Perindustrian 12, 11, 12.

Adapun penemuan pemeriksaan adalah sebagai berikut, 1) Temuan atas sistem pengendalian internal sebanyak 2 temuan, yaitu perjanjian kerjasama jasa pemeliharaan peralatan mesin belum termuat dalam service level agreement dan telah ditindaklanjuti dengan memasukkan service level agreement pada perjanjian jasa pemeliharaan. Yang kedua, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan secara administratif belum memadai dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan training atau refreshment terhadap pengelola keuangan.

Kemudian yang b, temuan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 temuan, yaitu: keterlambatan pembayaran sewa gedung oleh tenant tidak dikenakan denda. Telah ditindaklanjuti dengan menambah klausul denda keterlambatan dalam perjanjian sewa. Yang kedua kelebihan pembayaran pekerjaan jasa housekeeping, keamanan dan pengemudi. Ditindaklanjuti dengan penagihan kelebihan kepada rekanan PT. Provicess Indonesia dan tiga, terhadap pekerjaan pengadaan pemasangan alat penguat sinyal yang masih memerlukan proses perijinan dari Kemenkominfo dan telah ditindaklanjuti dengan menyurati CV. DAP untuk segera menyelesaikan perijinan dengan Kominfo.

Selanjutnya seluruh temuan di 2018 tersebut bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terimakasih kami sampaikan kepada bapak menteri BUMN yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepala BKPM untuk memberikan penjelasan.

KEPALA BKPM:

Terimakasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak-bapak Pimpinan serta Ibu Bapak Anggota Komisi VI DPR RI.

Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian,

Ibu Menteri BUMN, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga dan jajaran-jajaran kami, hadirin yang kami muliakan.


Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Terimakasih atas perkenannya Ibu Bapak Anggota dan Pimpinan Dewan terhormat. Terimakasih juga kepada rekan kami di kabinet Pak Menteri Perindustrian atas peluang untuk menyampaikan beberapa jawaban atas dialog terkait anggaran dalam hal ini BKPM.

Selanjutnya kami (berdeham) akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI yang terhormat sebagai berikut:

Pertama pertanyaan mengenai laporan realisasi anggaran dari Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 berdasarkan program dan kegiatan.

Anggota dewan yang terhormat,

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.863/MK.02/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 perihal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian negara dan lembaga tahun anggaran 2018 disebutkan bahwa anggaran BKPM untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp548.229.840.000.

Ibu, Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp480.686.624.859 atau mencapai 87,68% dari total anggaran BKPM di Tahun Anggaran 2018.

Realisasi anggaran berdasarkan program dan satuan kerja eselon I dapat terlihat pada tabel I dan II sebagai berikut. Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM, realisasinya pagu anggarannya adalah sekitar 233 miliar, sementara realisasinya mencapai 93,02%. Sementara untuk peningkatan untuk program peningkatan daya saing penanaman modal, pagu anggarannya adalah sekitar Rp315.208.000.000. Dimana realisasi mencapai 83,7%. Selanjutnya di tabel ke-II diuraikan realisasi anggaran BKPM menurut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2018, demi efisien waktu, ijinkan kami hanya membacakan nama satuan kerjanya beserta persentase realisasinya.

1. Sekretariat utama realisasi mencapai 93,02%;

2. Kedeputian bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi mencapai 77,92%;

3. Kedeputian bidang promosi penanaman modal realisasi mencapai 82,32%;

4. Kedeputian bidang kerja sama penanaman modal realisasi mencapai 85,28%;

5. Kedeputian bidang pelayanan penanaman modal realisasi mencapai 90,11%;

6. Kedeputian bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal realisasi adalah 80,60%;

7. Sementara kedeputian bidang perencanaan pelaksanaan modal realisasi mencapai 90,83%;

Sehingga secara keseluruhan BKPM mencapai realisasi anggaran sebesar 87,68%.

Kedua, mengenai pertanyaan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga 2014-2018. Jawaban kami adalah sebagai berikut.

Yang terhormat para Anggota Dewan,

BKPM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan BKPM Tahun Anggaran 2018 dari BPK RI. Adapun hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BKPM Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Pertama, sistem pengendalian intern tidak terdapat temuan yang dikategorikan sebagai kelemahan sistem pengendalian intern pada laporan keuangan BKPM Tahun Anggaran 2018.

Kedua, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan tidak terdapat temuan yang dikategorikan sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan BKPM di Tahun Anggaran 2018.

Ketiga, perkembangan opini laporan keuangan kementerian negara dan lembaga 2014 sampai 2018, dalam kurun waktu 2014 sampai 2018, BKPM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di tahun-tahun anggaran 2014 sampai 2018.

Jadi kita tahu apakah kita bisa menandingi Kementerian Perindustrian atau Kementerian BUMN tapi sekurang-kurangnya untuk periode yang jadi subyek pertanyaan alhamdulilah BKPM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. Atas perhatian Pimpinan serta Ibu Bapak Anggota Dewan yang terhormat kami sampaikan terimakasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BKPM yang telah menyampaikan penjelasan dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada (berdeham) yang terhormat Anggota dan Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Pak Darmadi? Pak Darian, monggo Pak silakan Pak. Pak Darmadi Darianto.

F. PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terimakasih pimpinan.

Yang terhormat, Bapak Menteri Perindustrian dan BUMN serta kepala BKPM dan jajarannya.

Mungkin yang pertama, ini kan realisasi lumayan bagus. Kalau bisa kami digambarkan juga dari program-program tersebut outcome atau output-nya seperti apa dari masing-masing program. Jadi kami tahu, ada dampak positifnya seperti apa. Contoh Menteri Perindustrian misalnya Kementerian Perindustrian, pengembangan IKM, outcome-nya apa yang telah dicapai selama 2018. Nah ini tentu kami dikasih juga laporannya sehingga kami bisa tahu bahwa dengan habisin program begitu banyak misalnya soal IKM 353 miliar, hasilnya apa sih? Nah ini tentu biar ada terukur. BKPM juga peningkatan daya saing, apa hasilnya? Kan ini kan Pak Presiden, investasi-investasinya jadi fokus kan Pak. Ya, masih masih kurang belum puas Pak Presiden. Ya, kan kita berdoa Pak Tom Lembong juga jadi lagi. Ya, walaupun di hoax yang terakhir itu nggak ada namanya. Pak Erlangga jadi Menko Perekonomian (tertawa). Tapi kemarin pak Erlangga sudah bisik-bisik dan Ibu Ketum kami kan disentuh.

Jadi output atau outcome mungkin lebih banyak outcome-nya karena output berhubungan dengan volume, nah outcome itu kan berhubungan dengan dampak manfaat. Nah ini tolong dikasih tahu ke kami hasilnya prestasinya, jangan hanya WTP saja tapi hasilnya seperti apa.

Yang kedua kepada Pak Kepala BKPM soal OSS Pak. Progressnya seperti apa? Ini kan akan di launching Agustus ya Pak 2019? Nah apa selama ini progress seperti apa? Kemudian apa yang bisa dilayani oleh OSS sekarang? Apa nggak bisa sama sekali gitu? Nah ini tentu kami juga pingin tahu karena progressnya kami perlu dapat laporan karena banyak keluhan juga di OSS ini untuk apa sampai saat ini begitu. Nah itu 2 pertanyaan kami.

Kalau Kementerian BUMN juga sama juga tadi outcome-nya seperti apa ya. Bagaimana dengan good governance-nya? Yang sekarang lagi banyak masalah juga kan. Jadi poin-poin itu termasuk Pak Gatot berapa poin soal Garuda, soal Jiwasraya, menyedot perhatian publik Pak. Nah hal-hal seperti ini mohon dijelaskan pada kami. Saya pikir itu pertanyaan dari kami, terimakasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih yang terhormat Pak Darmadi Durianto. Selanjutnya pak Lili silakan.

F. P GOLKAR (DR.IR. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., PH.D):

Terimakasih Pimpinan.

Pak menteri perindustrian, sekaligus juga Menteri BUMN dan BKPM yang saya hormati.

Saya tidak banyak yang disampaikan, hanya tadi yang disampaikan oleh Pak Darmadi, jadi seperti yang disampaikan tadi, Garuda, Krakatau Steel, banyak lagi BUMN yang menurut saya memerlukan perhatian. Jangan sampai barangkali, sedikit demi sedikit yang saya tahu pada waktu Tahun 2092 BUMN itu 90 buk eh 151 sekarang tinggal 111. Jadi sedikit demi sedikit barangkali hilang, juga barangkali (kaset terputus) eh BUMN.

Kemudian dari ketiga instansi ini saya kira Menteri Perindustrian realisasinya 92,28, kemudian BUMN juga 92%, BKPM realisasinya 87,68%. Saya kira kita tidak khawatir karena bagaimanapun ukuran dari keberhasilan ini juga salah satunya adalah anggaran yang memang apalagi Menteri Perindustrian 11 kali berturut-turut WTA eh WTP. Ya mudah-mudahan terus-terusan lah ya supaya nanti betul-betul apa namanya itu menjadi apa namanya tu tuntunan dari departemen-departemen lain. Karena saya dengar departemen lain ada yang di bawah apa namanya itu ketentuan di bawah 90 atau 87%. Saya kira selamat mudah-mudahan departemen yang meskipun Pak Erlangga ini udah ‘double gardan’ (tertawa) ‘doble gardan’ ya dia itu perindustrian sama BUMN alhamdulilah tetep bisa menjadi apa presentase yang paling ini dan 2 2 nya lagi 11 kali WTP. Nah kan hebat. Kenapa? Oh BUMN 12 tuh. 12, 11 12 itu. (rekaman tidak jelas) orang lain meminjam untuk mencari tap cash susah. Barangkali banyak sekali rekomendasi-rekomendasi ya.

Saya kira itu saja Pak ini, Pak Ketua mudah-mudahan apa namanya tu berjalan dengan lancar. Sekian terimakasih.


KETUA RAPAT:


Terimakasih yang terhormat Pak Lili. Selanjutnya, Pak Slamet silakan Pak Slamet.

F. PKS (DR. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.


Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI.

Para mitra kerja Pak Menteri Perindustrian dan BUMN serta BKPM yang saya hormati.

Penegasan dan penguatan yang pertama sama dengan yang disampaikan oleh Pak Darmadi kita ingin mendapatkan gambaran outcome dari seluruh anggaran yang sudah di keluarkan untuk belanja selama tahun 2018. Spesifiknya juga ingin ke Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pertama IKM. Ini masukan saja, beberapa bentuk pelatihan dari IKM itu kan ada yang memang menurut saya harus kemudian dirubah, misalnya yang saya catat itu ada pelatihan batu bata merah di

tahun 2018. Sementara sekarang apa pengrajin atau pemroduksi dari batu bata merah ini sudah semakin menipis karena pasarnya sudah tergerus dengan produk lain. Sehingga saya minta kepada kementerian kalau membuat program nanti memang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus juga memang bisa menggerakkan roda perekonomian. Ya jadi nanti sama dengan tadi yang disampaikan kalau kemudian kita tidak dibutuhkan, hanya sekedar program pelatihannya jalan tapi setelah itu tidak akan ada efek dari itu atau outcome-nya tidak akan kita dapatkan. Itu masukannya.

Yang berikutnya saya ingin men mendapatkan penjelasan saja terkait dengan jawaban nomor 1 yang nomor 5, penghematan perjalanan dinas sebesar 35,26 miliar. Maksudnya penghematan ini apakah memang perjalanan dinasnya dikurangi, atau hal-hal lain e sehingga memang penganggarannya bisa efisiensi besar, ini mungkin e apa ingin mendapatkan gambaran.

Yang berikutnya ke BKPM, itu terkait dengan Deputi Bidang Promosi yang serapannya hanya 82%. Nah apakah tidak terserapnya cukup tinggi ini nanti efeknya memang kepada penanaman modal yang ada di kita ya artinya kalau promosinya tidak gencar tidak terserap semuanya apakah nanti memang di outcome-nya wajar kalau kemudian investor kemudian tidak tertarik disini. Mungkin butuh saya perlu penjelasan dari itu.

Itu aja pimpinan terimakasih.


KETUA RAPAT


Terimakasih yang terhormat Pak Slamet.

Selanjutnya ada lagi, Pak Mukhlisin silakan. Di meja Pimpinan, Pak Azam, silakan pak Azam.

F. P DEMOKRAT/ WAKIL KETUA (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA)\

Terimakasih Pak Ketua.

Anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Tom, Pak Sesmen, BUMN, dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Terkait yang disampaikan oleh Pak Darmadi tadi, bahwa keluhan di perijinan terkait dengan sudah dilimpahkannya kepada BKPM lagi kan, OSS, Online Single Submission, tetapi tidak menjadi lebih baik. Apalagi dengan telah diterbitkannya ratusan ribu nomor induk berusaha. Kabinet hampir selesai pak, kabinet baru akan terbentuk lagi. Apakah ini akan menjadi ‘bom waktu’ nanti? Jadi apa yang dilakukan oleh BKPM. Apalagi anggaran sudah kita setujui ya kemarin Pak Darmadi ya, anggaran untuk OSS ini sudah kita setujui. Bagaimana kaitannya dengan implementasi PP 24 2018? Yang menurut kami DPR ini bermacam-macam versi pendapat terhadap itu, justru melemahkan juga tugas daripada BKPM. Oleh karena

itu apa yang diharapkan oleh OSS kemarin apakah menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih baik iklimnya? Padahal sudah didukung oleh anggaran.

Jadi ini tidak terlepas dari tanggungjawab Pak Kepala BKPM yang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan ini. Jadi ini waktu sudah tinggal 6 bulan Pak. Efektif 6 bulan kurang 2 bulan, Oktober, November, Desember, Oktober. Kabinet baru itu Oktober.

Oleh karena itu terkait dengan anggaran ini dan terkait dengan kinerja dari BKPM sendiri perlu.. sebab waktu kita rapat tidak ada lagi ya? Jadi walaupun agen agenda ini adalah agenda khusus tetapi perlu juga kita selipkan perlunya penjelasan dari BKPM. Sebab kita mungkin nggak sempat lagi rapat. Waktunya nggak ada. Sibuk dengan kabinet baru, walaupun kita dengan legislatif baru nanti. Ya, jadi perlu penjelasan Bapak terkait ini.

Terkait yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Slamet tadi, anggaran perumus ini penting pak. Sebab ini saling mengait dengan tugas-tugas Bapak. Jadi sejauh mana outcome yang sudah diberikan, dengan anggaran yang bapak capai? Jadi anggaran ini.. perumus ini sangat terkait dengan tugas-tugas bapak. Ini untuk BKPM.

Kemudian Pak, terkait dengan Perindustrian. Pak menteri saya membaca Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017. Ini jangan sampai Permen ini mendistorsi daripada industri gula berbasis tebu yang sudah ada. Juga ada peraturan tentang perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, tetapi ternyata di lapangan itu juga bermacam-macam distorsi Pak terhadap industri gula dalam negeri yang berbasis tebu, yang berbasis tebu.

Komisi VI memberikan persetujuan terhadap pembangunan revitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN agar yang berbasis tebu dan para kepala daerah, para bupati mendukung itu sebab petani-petani di daerah masih menginginkan adanya pabrik tersebut. Para bupati juga mendukung, dan kemarin sudah kemari juga beberapa tahun yang lalu sejak jaman Marie Pangestu juga demikian.

Oleh karena itu Pak Menteri, peraturan ini tentang fasilitas melalui bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula jangan sampai membunuh industri gula yang di dalem negeri yang berbasis tebu yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu Pak. Kementerian BUMN berusaha untuk merevitalisasi dan itu sudah contohnya sudah ada, dan kita mendukung itu. Mudah-mudahan yang di Asembagus ini menjadi pilot project, contoh yang bisa dipakai untuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula milik Badan Usaha Milik Negara yang lain. Kita tidak ingin pabrik gula milik badan usaha milik negara ini menjadi lumpuh Pak, menjadi hancur, sebab ada tenaga kerja di sana, ada pemerintah daerah di sana yang bertanggungjawab terhadap petani-petaninya.

Oleh karena itu Pak Menteri, Peraturan ini Permen Nomor 10 ini jangan sampai melemahkan industri gula dalam negeri baik milik BUMN maupun milik swasta yang berbasis tebu yang sudah ada. Sebab contohnya di beberapa tempat pabrik gula baru ini juga tidak lepas dari pengawasan BKPM. Pabrik gula baru minimum memiliki lahan tetapi faktanya di lapangan tidak memiliki lahan, mereka mengambil tebu-tebu milik BUMN. Dan ini Bapak tahu di dalam di Indonesia ini nggak jelas Pak, aturannya nggak jelas Pak. Oleh karena itu kita sebagai peng fungsi pengawasan DPR ingin baik pak. Industri gula milik BUMN diambil tebunya diambil dibeli oleh perusahaan yang tidak memiliki lahan tebu, nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Dimana fungsi pengawasan BKPM belum punya lahan sudah diijin

diberikan ijin untuk membuat pabrik sesuai peraturan yang berlaku, undang perundang-undangan yang berlaku.

Ini 2 hal yang terkait pak menteri perindustrian dan terkait BKPM. Terimakasih.


KETUA RAPAT:


Oh masih ada lagi satu Pak Steven Abraham, Pak Nasim Khan juga? Setelah itu Pak Nasim Khan. Silakan Pak Steven.

F. P GERINDRA (STEVEN ABRAHAM):

Ya, terimakasih Pimpinan.

Selamat siang semua.

Saya mau tanya satu saja mungkin ada yang mengganjal. Yang untuk ini perindustrian, yang masalah pertanyaan nomor 1, di jawaban poin 3 ini. Ini kan ada anggaran yang diblokir yang tidak dicairkan 78,92 miliar. Maksudnya ini, itu diblokir masalah apa ini masalah proyek macet atau masalah apa? Mungkin itu aja. Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik makasih pak Steven Abraham. Selanjutnya Pak Nasim Khan.

F. PKB (IR. M, NASIM KHAN):

Terimakasih Pimpinan.


Simple saja.

Pimpinan yang kami banggakan beserta kepala BKPM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN yang kami banggakan.

Yang pertama mungkin kepada BUMN, karena ini nggak ada kementeriannya, kementeriannya bayangan terus, diwakilin terus ini sama pak Erlangga juga. Jadi mungkin ada pak Imam dan Deputi, Pak Gatot dan Pak Hambra. Terimakasih. Yang pertama yang sekarang lagi ramai mungkin, Pak Aloysius nggak kelihatan sorry.

Saya pikir Hambra tadi Pak Hambra, iya iya. Oh ada di belakang pak Hambra, saya lihat Pak Hambra tadi Pak Aloysius di depan, oke.

Karena sekarang di BUMN ini pimpinan, kita bingung deputinya aja bisa loncat-loncat pak, iya kan. Deputi ini bisa ke sini, ke sini, ada yang sakit diwakilin ini. Jadi bingung kita kadang-kadang koordinasi ini Pak Imam. Iya bener stress, menterinya udah nggak pernah ketemu, iya. Menteri udah nggak pernah ketemu, deputi gonta-ganti ndak tahu saya bangsa negara kita mau diapakan kita ke depan ini ya kan. Capek kita, kita ini wakil rakyat Bapak-bapak Ibu-ibu. Terlalu banyak teoristis kita pikirkan, rakyat sekarang kita ini ke depan butuh kenyataan. Ayo berjalan bersama, ya kan. Diputer-puter urusan politik nggak beres-beres, ya kan dan itu kita harapkan nanti ke Kementerian juga khususnya BUMN ke depan ini satu-satunya harapan kita, BUMN kita ini. Jangan sampai satu yang pertama kepada kementerian, kita tu kalah dengan pihak-pihak swasta termasuk dalam Bapak Ketua BKPM juga itu termasuk tadi yang sampaikan Pak Azam ya kan. Banyak aset kita ya kan, banyak program kita di kementerian BUMN bisa kalah ke swasta. Mulai dari ke pertebuan dan lain-lain, lucu ini pak negara kita pak. Tengkulak aja bisa berdiri di depannya pabriknya PTPN. Jujur saya ini putra daerah, saya tahu dengan Pak Azam di dapil ya kan. Tengkulaknya dengan seenaknya masukkan kepada pabrik-pabrik swasta di depan pabrik-pabrik PTPN. Kita yang di Jakarta aja tahu gitu, apa yang harus kita tindak gitu loh ya kan. Di teken terus gitu masyarakat petani kita kasian, kita katanya mau apa namanya pengembangan ya kan ke depan. Kita mau swasembada pangan tapi impor nggak berhenti-berhenti, kita diteken supaya tidak hasil berlebih sukses daripada swasembada pangan sehingga impor kita terus-terusan ya kan. Impornya pun busuk semua jadinya, ya kan. Itu yang pertama kita harapkan kepada kementerian BUMN untuk lebih efektif memantau dari segalanya, termasuk contoh yang kedua juga kayak Garuda sudah jelas-jelas tidak usah dibahas semua udah tahu masalah Garuda. Belum satu masalah selesai, sudah buat peraturan dilarang potretlah, video, aneh-aneh kita-kita ini bangsa kita ini. Tolonglah kementerian ini, mungkin sementara diwakili Pak Gatot kayaknya nih, Garuda iya, kalau nggak salah ini. Nah ini coba tolong diperhatikan pada kementerian termasuk di Telkom, masak kita kalah ke provider lain Telkomsel. Iklannya di tengah laut kok pak, jangan sampai kita di darat saja nggak ada kita gitu. Nah itu yang kita harapkan termasuk dari semua Krakatau Steel dan semuanya pegawai-pegawai kita diperhatikan, PHK seenaknya atau apa semua itu harus diperhatikan. Pabrik-pabrik juga sampai jadi hoka-hoka semua jadi tempatnya film-film video hantu sekarang tempat PTPN aset kita.

Nah itu tolong dikelola, kementerian BUMN bekerjasama bersinergi diantara BUMN BUMN, lahan-lahan aset kita yang sementara ini banyak mangkrak ini pimpinan tolong diberdayakan. Koordinasi, kerjasama dengan pemerintahan daerah siap pemerintahan daerah siap. Termasuk saya di dapil saya, di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Itu siap mengelola bersama kementerian, lahan-lahan yang menjadi hoka-hoka tempat hantu itu. Itu bisa apa yang mau dikelola, termasuk FPG ini kita ada pabrik gula ada 5 sekarang kan 6 dulu, sekarang tinggal sisa 4 di Situbondo, Bondowoso. Yang 2 2 mangkrak sampai sekarang bertahun-tahun itu sebetulnya bisa dikelola itu. Kementerian saya harapkan dulu katanya dulu ada barata mau ada apaan itu katanya memproduksi bisa kerjasama dengan Kementerian lain mungkin atau apa itu sayang aset kita ribuan hektar, yang terdampar itu banyak betul itu. Itu kita harapkan di BUMN itu ke depan itu mulai ditata sekarang ini kan masa politik baru ni. Ayo kita tata bersama-sama supaya bisa berkembang terbaik ke depan.

Untuk itu Kementerian Perindustrian sudah bagus tinggal monitoring mungkin Kementerian Perindustrian lebih maksimal kepada masyarakat lebih tertuju mengena kepada bener-bener sektor-sektornya itu benar sehingga tidak bagaikan asap hilang begitu saja. Termasuk monitoring dari BKPM bisa lebih maksimal di daerah memantau apa yang bisa dikembangkan aset-aset daerah kita. Bangsa kita ini kaya sumber daya alam kita, masa kita kalah. Kita melakukan destinasi kunjungan kemana-mana itu ndak ada apa-apanya di negara lain itu. Masa kita kalah gitu lho, apa ayo kita kembangkan. Apalagi dana kita dari APBN kita sudah ada kita tujukan dengan bener-bener biaya itu. Itu kita harapkan dari Kementerian BUMN, Perindustrian, dan juga BKM, BKPM.

Saya kira itu terimakasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,


KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Makasih Pak Nasim Khan. Pak Darmadi ada lagi tambahan? Silakan Pak Darmadi.

F. PDIP (DARMADI DURIANTO):

Yah, mungkin ke Pak Tom Lembong aja.

Pak ini kan tadi banyak sorotan mengenai promosi. Ini kan memang pengaruh promosi terhadap investasi kan signifikan. Koefisien regresi dan korelasi itu kan tinggi pak, tapi di situlah ada ketidakberdayaan Bapak mengelola anggaran promosi sehingga realisasinya paling rendah. Tadi disinggung juga oleh Pak Slamet dan Pak Azam. Kemudian masih ada tersisa 36 M lebih dan paling besar daripada realisasi sisa realisasi Bapak. Nah, apa yang sudah bapak perbuat dengan program promosi yang mungkin perlu out of the box Pak. Apakah bapak hanya masuk ke metode-metode yang konvensional atau ada sesuatu yang Bapak ingin sudah buat yang lebih out of the box? Yang keluar dari kerumunan pak. Jadi getting out of the crowd.

Nah ini penting pak karena kalau nggak nanti investasi juga ada pengaruhnya dari sini sehingga tidak bisa maksimal Pak. Jadi saya berharap nanti coba dipaparkan apa sih ide Bapak untuk hal ini? Dan juga sebetulnya pembagiannya seperti apa sih dengan beban promosi Bapak? Beban promosi yang dikerjakan oleh ITPC pak. Mereka juga punya kan? Koordinasi ini sejauh mana? Apakah tidak terkoordinir atau masing-masing atau sudah terkoordinir satu sama lain? Ya, karena ITPC juga mengatakan ya kami kekurangan dana promosi, sementara Bapak nggak bisa membuang dana itu ya kan. Selalu kami kunjungan ke ITPC selalu keluhannya ya nggak ada kami dana promosi nggak cukup, tapi di sini ada kelebihan. Nah ini tentu perlu koordinasi juga satu sama lain. Nah ini yang penting.

Mengenai BUMN apa yang disampaiin Pak Nasim Khan juga memang perlu dipelajari juga Pak Sesmen pak gara-gara satu deputi nggak bisa berfungsi dengan

baik bapak bagi-bagi. Load-nya itu sudah tinggi bapak bagi-bagi sehingga klasifikasi pembagiannya jadi tidak jelas mungkin. Kenapa ini sampaikan Bu Menteri juga. Kenapa harus dipertahankan kalau memang kondisinya tu nggak bagus apa hanya efisiensi kemudian nggak mencari orang kemudian karena faktor efisiensi Bapak pertahankan orang tersebut. Sehingga kerjaannya dibagi-bagi menjadi tidak kadang tidak sesuai lagi, klasifikasi pembagiannya Pak Sesmen. Nah ketegasan seperti ini perlu karena babak belur juga nanti dibagi-bagi kayak gini ya.

Nah tentu Bapak harus jelaskan juga ke kita apa itu masalah efisiensi dari Bapak, program Bapak, sehingga bapak nggak mau tunjuk lagi satu deputi sehingga cenderung membagi-bagi sehingga Pak Gatot begitu banyak masalah menimpa Pak Gatot sekarang juga kalang kabut juga Pak. Apakah karena itu pengawasan Bapak yang menjadi karena overload tadi menjadi pengawasan Bapak menjadi tidak optimal. Jiwasraya misalnya, di bawah bapak kan? Itu kan luar biasa publik itu terganggu Pak Jiwasraya itu, 800 miliar, 802 miliar 802 miliar pak yang belum atau tidak bayar. Kemudian ditutup dengan MTN 500 miliar, MTN gali lobang tutup lobang nggak pak nanti pak? Ya, jadi hal-hal kayak gini.. MTN kan jangka pendek pak dan tidak diawasi OJK dan tidak dijamin oleh LPS.

Jadi hal-hal kayak gini jangan sampai fungsi pengawasannya berkurang hanya karena overload Pak. Pak Gatot sudah overload atau belum? Pak Aloy? Overstay? Kan ditambahin banyak Pak Aloy, Karya juga lari ke Pak Aloy sekarang, BUMN karya. Pak Sesmen sih enak nggak nambah kerjaan ya dan abadi lagi ya. Ya, 5 periode Menteri dia tidak bisa diganti itu he, sakti itu dia (berarti orang baik itu) orang baik ya. Jadi itu tolong dipikirkanlah untuk ke depan karena Pak Ahmad Bambang itu kan sakit pak. Ya, karena sakit justru tindakannya itu membagi bukannya mencari yang baru. Jadi ini permasalahan yang tadi diungkapkan Pak Nasim pak, saya pikir gitu. Terimakasih Pak pimpinan.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik makasih Pak Darmadi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Pimpinan, saya pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bentar-bentar Pak Khilmi dulu. Setelah pak Khilmi baru Pak Mukhlisin, silakan Pak Kilmi.

F. P GERINDRA (KHILMI):


Terimakasih Pak Ketua.

Yang saya hormati anggota komisi VI

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya, BKPM, Pak dari Kementerian BUMN.

Jadi saya sekedar mengingatkan yang ini mungkin di antara temen-temen kementerian ini ada yang masih duduk di kabinet yang akan datang, jadi saya sekedar mengingatkan karena sekarang ini banyak investasi yang didatangkan dari luar negeri tapi membunuh industri yang telah ada. Jadi saya berharap BKPM, kementerian perindustrian, kementerian mungkin nanti perdagangan dan kementerian BUMN ini bisa sinergi jangan sampai investasi-investasi yang datang ke Indonesia ini bisa mematikan industri-industri yang ada selama ini. Jadi ini banyak industri semen yang sampai sekarang kelebihan barang sebanyak 50 juta dan industri baja saya berharap ini ke depan kalau ada investasi-investasi baru yang akan masuk Indonesia ini harus memikirkan industri yang telah ada.

Jadi, kita udah ketemu beberapa kali ya Pak Tom ya. Dulu kita juga udah mengingatkan tapi sekarang ini kok tambah me merajalela peraturan-peraturan Menteri Perdagangan dimana Kementerian yang berhubungan dengan industri ini mungkin nggak diajak bicara atau BKPM sehingga banyak industri-industri yang telah ada ini mati.

Jadi ini dari saya, mudah-mudahan kalau Bapak-Bapak yang di depan ini diberi jabatan lagi oleh pemerintahan yang akan datang itu jangan sampai industri yang telah ada ini mati.

Itu aja dari saya Pak Ketua, sekian.


KETUA RAPAT:


Terimakasih yang terhormat Pak Khilmi. Selanjutnya yang terhormat Pak Mukhlisin.

F. PPP (H. MUKHLISIN):

Terimakasih pimpinan.

Pak Menteri Perindustrian, BKPM, semua jajaran yang saya hormati.

Kemarin tanggal 5 Juli 2019 Menkominfo bikin MoU digital kolaborasi Indonesia - Arab Saudi. Yang di dalamnya itu ada umroh dan haji. Ini memang bisnis saya umroh haji ini. Kenapa, BUMN, Garuda tidak ikut di dalamnya itu? Padahal padahal pasar pasar umroh itu 4 juta yang selama ini itu dikelola oleh 3 ribu perusahaan, nanti pada era digital itu yang dilibatkan cuman 2 perusahaan kalau gak salah Traveloka sama Tokopedia. Lah ini kan kenapa gak dikelola oleh Garuda yang di situ punya Garuda Aero apa apa itu kan ada travelnya itu. Kenapa gak ikut di dalam itu semua? Jadi saya minta Kementerian BUMN ini sesuai instruksi Pak Presiden kalau Anda-Anda itu nanti biar tidak diganti harus berinovasi jangan cuman duduk saja, kata pidatonya visi Presiden kemarin, saya ini meneruskan visi Presiden nih. Karena saya, partai saya kan partai saya kan anu yang paling pantas. Bukan seperti Cak Imin bilang yang paling pantas, partai saya tuh yang paling pantas.

Jadi saya mohon Kementerian BUMN itu segera menangkap ini semua terus nantinya bekerjasama dengan travel-travel yang ada. Jadi jangan dikuasai, mosok 4 juta orang ini Menteri Kominfo ini cuman dibikin kontrak dengan Traveloka dan Tokopedia. 3 ribu perusahaan umroh haji seperti Bu Al Amin ini, Bu Melani kasihan nanti, mati nanti. Ya Bu Al Amin?

Ini BKPM nya juga harus izinnya itu diselidiki jangan kemarin seperti (suara tidak jelas) umroh itu izinnya dia cuman travel atau apa gitu izinnya tapi dia di sini bisa orang Indonesia semua yang umroh harus lewat dia apa? Izin apa itu? Cap dulu itu apa namanya (suara tidak jelas) itu ya Pak? (suara tidak jelas) Untung itu sudah diadakan, artinya BKPM kalau ada investor datang seperti itu harus dikaji beneran karena jangan itu izinnya itu toko warung makan tapi dia bikin usaha travel yang di situ harus dikeluarkan izin dan lain sebagainya. Ini dari BPKM, apa Pak Kepala BKPM saya mohon untuk diselidiki semua apakah.. karena jujur saja travel umroh haji ini bisa mempunyai umroh itu izinnya macam-macam, persyaratannya macam-macam. Jangan cuman dikelola 2 travel nanti yang 3 ribu ini mati semua. Kalau memang mau dikelola, silakan dikelola BUMN yang baik nanti bekerjasama dengan travel-travel yang ada di sini. Jangan BUMN itu selalu terlambat, bikin link saja juga terlambat setelah vovo apa apa itu..vovo apa Pak itu? Oh Ovo ya. Jadi ini ya, kalau Darmadi saya panggilnya kokoh, koh Darmadi itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang terhormat Pak Mukhlisin. Sudah cocok jadi Dubes Saudi Arabia.

F- PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm,ME.Con):

Izin Pimpinan, daftar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh selanjutnya Pak Ihsan Yunus, ini Kapoksi yang baru, Pak Menteri, informasi. Kapoksi yang baru menggantikan Pak Aria Bima, menggeser Pak Aria Bima. Luar biasa.

Silakan Pak Ihsan Yunus.

F- PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA,B, Comm, ME.Con):


Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang saya hormati beserta kawan-kawan Komisi VI;

Yang saya hormati Ketua BKPM, Bapak Menteri Perindustrian, Pak Airlangga, kemudian Menteri BUMN atau yang mewakili Pak Sesmen yang mewakili dalam hal ini mungkin juga.

Pertama saya mohon saya karena mungkin agak terlambat.

Saya hanya minta waktu sedikit saja Pimpinan terutama kepada Kementerian BUMN. Selama kami di sini sudah hampir mau 5 tahun masa jabatan sebentar lagi mau berakhir. Dari awal kami masuk kami punya harapan besar terhadap BUMN dimana ditimbulkan jargon-jargon yang memang membuat kita semua semangat untuk mengimplementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. BUMN sebagai agent of development dan juga sinergi BUMN. Namun banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dan itu timbul pada masa akhir-akhir masa jabatan kita. Ini Pak Sesmen mungkin harus diperbaiki kembali dimana BUMN-BUMN ini banyak terjadi penyelewengan, banyak terjadi kebobrokan dan kebusukan di dalam BUMN dan ini merupakan ‘bom waktu’ yang sebentar lagi akan meledak. Saya rasa ini adalah tanggung jawab kita bersama dimana saya lihat anggaran BUMN memang masih sangat kecil Pak Ketua. Padahal seharusnya Kementerian BUMN ini bertanggung jawab untuk mengawasi baik itu keuangan maupun operasional BUMN.

Kemarin kita baru saja dengar permasalahan ada di Garuda. Kemudian kita dengar juga permasalahan di Krakatau Steel yang sebentar lagi juga pasti akan meledak. Belum lagi karya-karya yang sekarang masih dalam tahap penyidikan beberapa karya itu ada kontrak-kontrak fiktif. Ini adalah satu hal kita tidak bisa tutup mata nih Pak Sesmen. Artinya, saya paham dan sadar bahwa Kementerian pasti punya keterbatasan. Tapi ini adalah tanggung jawab kita. Maka saya mohon ke depannya apakah perlu dibentuk sebuah Deputi tersendiri yang berbicara atau yang betul-betul atau yang betul-betul serius menangani laporan keuangan karena itu semua pasti tergambar Pak dalam laporan keuangan. Kalau dia jeli sebagai seorang auditor pasti ketemu penyakitnya dan ini semua terjadi dari tahun ke tahun sama terus. Modusnya juga sama Pak.

Kita lihat Jiwasraya misalnya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Darmadi. Itu kan sebetulnya tidak sulit untuk apa namanya..men-trace gitu ya, “Oh ini ternyata JS Saving Plan ini too good to be true” misalnya. Dengan bunga 7% tidak biasa main di unit link kemudian memberikan asuransi plus investasi 7% yang dalam waktu satu tahun dapat di claim. Kan kelihatan sekali Pak Gatot, ini is too good too be true gitu, terlalu indah kedengarannya. Terus kemudian ditaruh dimana hasil dari ini? Itu kalau Bapak lihat ke underwriter itu kan kelihatan Pak, siapa yang jadi ini nya.. apa

namanya.. yang tempat apa orang naroh-naroh ini investasinya ini. Kan kelihatan Pak itu masuknya ke saham-saham gorengan itu Pak ya.

Nah ini harusnya kan tidak terjadi kalau kita mau serius sama-sama mengawasi BUMN. Apalagi sekarang sudah banyak holdingisasi saya rasa kenapa Pak Sesmen semakin agak tenang itu karena makin sedikit BUMN yang harus diawasi, kan gitu. Yang menjadi anak perusahaan, kan gitu. Nah harusnya kita mampu Pak untuk melakukan hal ini. Cuman saya gak tahu ada dimana permasalahannya, sehingga sepertinya kita tidak peduli dengan adanya pabrik blast furnace Krakatau Steel yang tidak efektif dan tidak efisien. Masa kita gak peduli Pak, waktu mereka mengambil keputusan itu? Atau mungkin dengan penyewaan Garuda yang pada zaman dahulu itu terlalu mahal, masa kita gak ngerti, ya.

Kemudian ada beberapa investasi yang memang dirasa tidak diperlukan. Belum lagi kemarin kita rapat dengan Pelindo banyak sekali anak perusahaan-anak perusahaan yang seharusnya melakukan hal-hal yang mendukung induk perusahaannya malah di subkon lagi. Ini gimana Pak? Mau diapakan? Kan gitu. Harus ada solusinya. Artinya kami dari Komisi VI pun siap mendukung anggarannya kalau memang diperlukan seorang Deputi yang memang ‘tangan besi’ gitu dan cekatan dan jeli sekali melihat laporan keuangan maupun operasionalnya.

Nah ini kita harapkan ke depannya, sama-sama kita lihat ke depannya Pimpinan, teman-teman semua.. kita harap ada perubahan reformasi juga lah dalam BUMN terutama dalam masalah internal audit.

Yang kedua mungkin juga kepada Pak Menteri, Pak Airlangga. Saya ini masih mengira-ngira walaupun pertanyaan ini harusnya saya lontarkan per tanggal Oktober tapi saya mau bertanya ini masalah industri 4.0 dan juga RIPIN dan juga ada Sisnas IPTEK yang baru dan seterusnya ini gimana kolaborasinya nih Pak Menteri ini. Kita masih bingung nih ke depannya mau dibawa kemana, apakah masih sama visinya nanti pada penekanan industri-industri yang berbasis sumber daya alam, visi Bapak saat ini? Apakah mulai bergeser? Dan bagaimana koordinasinya dengan Kementerian lain? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita perlu satu bayangan Pak. Ini sesi khusus kayanya Pak. Ini karena Undang-Undang nya di DPR banyak sekali ini Pak yang lagi dibahas dan ini bersangkutan satu sama lain. Kemarin design industri kita ada, kewirausahaan ada, dan ini tidak terlepas dari Kementerian Bapak dalam menetapkan kebijakan. Karena kalau Undang-Undang nya sudah dibuat semua tapi kemudian implementasinya gak ada ya percuma juga.

Saya rasa itu Pimpinan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ihsan.

F- PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Eh Bu Emah, eh Bu Emah sudah lama gak ngelihat. Silakan Bu Emah.

F- PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.):



Yang kami hormati Pimpinan Komisi VI beserta seluruh Anggota, Pak Menteri Perindustrian dan juga seluruh jajaran dari Kementerian BUMN, Pak Sesmen, Deputi dan seluruhnya;

Yang saya hormati Kepala BKPM dan seluruh jajarannya;

Terima kasih kesempatannya, saya juga mohon maaf agak terlambat masuk ke ruangan ini.

Beberapa hal yang ini saya sampaikan, pertama tentu saya juga ikut mengamini dari apa yang disampaikan Pak Ihsan Yunus tentang bagaimana peran BUMN. Saya pikir kita memang butuh untuk dibaca ulang bersama-sama bagaimana maksimalisasi peran BUMN untuk tingkat kesejahteraan dan juga untuk tingkat perekonomian dan juga pengembangan serta kemajuan bangsa Indonesia ini harus benar-benar kita baca bersama. Saya tidak banyak akan mengulas tentang itu tapi prinsipnya saya sepakat dengan hal itu.

Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan 2 hal kepada Pak Menteri dari Perindustrian. Pertama, saya ingin bertanya atau minta dijelaskan tentang Permen kontrol IMEI ya yang untuk ponsel yang akan diberlakukan pada tanggal 17 Agustrus 2019, dimana bahwa dengan alasan menertibkan hp ilegal, konsumen diminta untuk mendaftarkan hp nya. Nah kalau menurut saya hal ini saya pikir ini akan merugikan buat konsumennya. Karena gini Pak, konsumen ini kan menggunakan untuk membeli hp itu kan dengan uang sah mereka masing-masing tapi kemudian didalamnya apa namanya.. ketika legalitas itu posisinya lemah ketika barang itu diketahui bahwa barang itu adalah ilegal tapi justru yang kena justru adalah konsumennya. Kenapa justru tidak.. dalam hal ini justru tidak di optimalkan pada produsen atau distributornya. Saya ingin menyampaikan atau menanyakan hal itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian selama ini tentang bagaimana wirausaha industri baru untuk masyarakat kecil ya. Itu buat kami, saya, dan juga seluruh teman-teman yang ada di daerah pilihan saya khususnya, ini saya bermanfaat dan sangat menjadi sebuah hal terobosan yang mendorong adanya pengembangan ekonomi di masyarakat kecil. Nah saya pikir hal ini harus menjadi hal yang terus diperluas dan perlu adanya sebuah hal yang ditingkatkan lebih maksimal lagi. Jadi ini hanya kami ingin sampaikan kepada Kementerian Perindustrian bahwa program ini sangat strategis, sangat bagus bagaimana kita menginginkan bahwa ekonomi masyarakat kecil itu betul-betul bisa maksimal dan optimal untuk masyarakat sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan betul-betul bisa dicapai.

Yang selanjutnya Pak Lembong BKPM kami ingin menyampaikan atau menanyakan bagaimana tentang pelaksanaan OSS yang dilaksanakan BKPM saat ini. Sejauh mana pengintergrasiaannya dengan Pemerintah Daerah? Yang kedua, juga bagaimana dinamika investasi dalam negeri yang juga itu menunjukkan adanya keterlibatan UMKM. Karena bagaimanapun kami tentunya akan senantiasa memaksimalkan dan tentang mengedepankan bagaimana usaha mikro kecil menengah buat masyarakat kecil.

Saya pikir itu saja Pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih.

Wallahulmuafiq Illa Aqwam Thoriq. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Satu lagi terakhir Pak Erwin Tobing silakan. Setelah itu mungkin Pak Azam.

F- PDIP (DRS. ERWIN TPL. TOBING):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota DPR Komisi VI;

Yang terhormat Bapak Airlangga Menteri Perindustrian, Pak Imam selaku Sesmen, dan Pak Thomas BKPM.

Saya ingin tanyakan beberapa poin. Pertama adalah untuk Perindustrian, Pak Menteri. Disitu ada sisa belanja pegawai sekitar 24 miliar akibat reorganisasi. Saya ingin tanyakan apakah karena perubahan-perubahan ini sehingga terjadi penghematan? Atau data kita yang tidak sama? Menteri Keuangan dengan Menteri Perindustrian. Karena sampai 24 miliar. Apa ini karena tidak ada data yang akurat atas nama instansi? Atau memang perubahan itu menjadi menghemat Menteri..Kementerian Perindustrian.

Kemudian kepada Pak Thomas Lembong BKPM. Kalau kita dengar kemarin pidato politiknya Pak Jokowi mengatakan sampai 3 kali, investasi akan saya teruskan, investasi.. tentu ada sebab sampai dia menekankan sampai 3 kali. Karena sebelum-sebelumnya banyak berita-berita tentang investasi yang mengarah ke Cina. Mungkin salah infomasi, mungkin disini tidak tahu apakah BKPM harus berperan memberikan suatu masukan kepada masyarakat sehingga salah persepsi. Contohnya Bapak, macam kemarin ada kasus di Ketapang, setelah saya turun kesana, saya lihat dimana akibatnya Kapolresnya dicopot karena ada kerjasama itu sebenarnya karena masyarakat tidak suka dengan perusahaan.. 2 perusahaan Cina di sana, sehingga berita kecil dibesarkan. Kenapa tidak suka? Ini mungkin dari segi pengendalian, pengendalian BKPM. Karena.. Saya Erwin Tobing Pak dari Fraksi PDI Perjuangan. Karena apa? karena saya turun ke sana, itu situasi perusahaan sangat tertutup. Jangankan tertutup, membantu mobil jenazah saja, ambulance, perusahaan Cina nih tidak mau. Itu sangat penting. Jadi ini mungkin perlu dijelaskan

bagaimana kearifan lokal perlu diperhatikan. Coba kalau kita ke Ketapang mereka katakan Pak, jangankan ini Pak, gula saja mereka bawa sendiri, teh saja mereka bawa sendiri (rekaman tidak jelas), kenapa? Tahu darimana? Kami yang bongkar. Hal-hal demikian mungkin perlu dari BKPM bagaimana pengendaliannya? Karena persepsi negatif ke Cina ini tidak boleh semakin besar kalau memang kita ikut di obor ini.

Terima kasih Bapak Menteri Airlangga yang sudah mendengar dan Bapak BKPM dan Pak Imam. Dan saya kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang terhomat Pak Erwin Tobing. Selanjutnya Pak Azam silakan, terakhir ya? Pak Azam terakhir Pak.

F- P DEMOKRAT (Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA):

Iya terakhir, sedikit saja Pak Ketua.

Garda terakhir industri itu di Pak Menteri Perindustrian. Garda terkahir dan garda awal. Garda akhir dan garda awal tumbuhnya industri kita itu di Pak Menteri Perindustrian. Bagaimana pengawasan, dan ini harus ada Menteri Perdagangan di sini harusnya.. bagaimana pandangan Pak Menteri terkait dengan beredarnya baja non-standard yang masuk di Indonesia katanya melalui Morowali, katanya. Dan ini juga mempengaruhi hancurnya Krakatau Steel Pak, walaupun ada masalah di dalam. Dan ini masalah Krakatau ini sudah lama, masalah bahan baku. Tetapi dengan distorsinya ini mempercepat hancurnya Krakatau Steel. Dan ini terkait dengan juga pengawasan dari Perdagangan. Gak berfungsi.

Jadi saya melihat, ini koordinasi sebetulnya Pak dari masing-masing jajaran di bawah Pak Jokowi. Kabinet akan berakhir tetapi tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih baik. Oleh karena itu Pak Menteri apa yang Bapak tinggalkan nanti Pak? Legacy Bapak di situ apa? Saya ingat waktu saya sama Pak Menteri berkunjung ke Jawa Timur melihat pabrik keramik. Waktu itu harapan kita adalah harga gas menjadi lebih baik artinya menjadi lebih murah. Tapi sampai sekarang kan tidak, sekarang kan tidak.

Nah ini memang bukan hanya kewenangan Pak Menteri terkait dengan banyak Kementerian yang lain. Jadi menjadi satu Kementerian dengan Kementerian yang lain menjadi saling melumpuhkan, lumpuh gitu. Dan ujungnya pada beberapa waktu yang lalu saya juga terkejut bahwa Presiden mengatakan bahwa kita defisit. Kita tahu bahan baku dan Presiden harusnya tahu juga bahwa bahan baku kita tuh impor. Produksi dalam negeri juga tidak bisa bersaing dan itu juga harusnya diketahui jauh-jauh hari. Tidak bersaing kita. Bahan baku impor, produksi mahal, aturan semwarut, itu tahu, harusnya tahu, harusnya tahu dan tidak perlu di ekspos itu, harusnya tahu. Internal selesai itu, masalah itu. Tapi kan kenyataannya menjadi begitu.

Jadi ini akan membunuh industri-industri kita, membunuh industri kita dan tidak bersaing, saling tidak tumbuh dengan baik. Saya harapkan Pak Menteri Perindustrian punya legacy, jadi apa yang Bapak tinggalkan nanti. Jadi ini yang

menjadi sangat penting Pak sehingga apa yang Bapak harapkan itu, yang kita dengar, tapi tidak terlepas daripada Kementerian yang lain, tidak bisa. Dan ini ujungnya adalah koordinasi dan saling pemahaman terhadap bagaimana majunya Indonesia. Ini yang kita inginkan, ada hal-hal yang penting telah disampaikan rekan-rekan. Jadi semua kembali kesana.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Azam. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang telah mengajukan pendalaman. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Kepala BKPM untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari yang terhormat anggota VI DPR RI.

Silakan Pak.

MENTERI PERINDUSTRIAN:


Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Saya rekap penanyanya ada 10. 10 itu termasuk Pak Azam 2 kali. Jumlah pertanyaan seluruhnya 87. Oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang nanti kita masukkan secara tertulis namun secara garis besar saya ingin menjawab karena ada beberapa hal yang terkait agenda hari ini sebetulnya seluruhnya sudah menerima terhadap 2 pertanyaan. Tentu saya mohon izin sebagai Menteri Perindustrian saya mau bisa memberikan gambaran secara highlight tetapi sebagai Menteri BUMN, saya tidak bisa menjawab pertanyaan di luar yang 2, karena saya harus berkonsultasi dengan Kementerian BUMN. Nah jadi tentunya, tentunya nanti kita mintakan untuk dimasukkan secara tertulis, mungkin ada 1, 2 yang Pak Imam ingin meng highlight. Nah terkait tadi mengenai laporan terkait output dan outcome, Pak Darmadi nanti kami masukkan secara tertulis, juga Pak Slamet. Tetapi sebagai highlight misalkan itu Kementerian Perindustrian melalui IKM itu melakukan beberapa hal terkait dengan IKM.

Terima kasih Bu Emah, sebetulnya Ibu Emah menjawab Pak Darmadi dan Pak Slamet, jadi Ibu sudah sangat membantu dan ini ada beberapa kegiatan antara lain: penumbuhan wiraswasta yang jumlahnya lebih dari 5.000, 5.030. Kemudian pelatihan e-smart, bantuan peralatan kepada 1.100 IKM, kemudian pengembangan sentra-sentra yang juga dibantu oleh DAK sebanyak 1.174 sentra, dan kepada produk-produk. Dan tentu yang namanya industri itu tidak instan. Jadi ini membutuhkan waktu semua. Walaupun kita training hari ini kursus wiraswasta,

begitu selesai perlu waktu untuk menjadi wiraswasta tangguh. Jadi agregatnya butuh waktu semua.

Nah kemudian kalau pelatihan tadi Pak Slamet mengenai alat batu bata, semuanya permintaan, ada proposalnya dari daerah. Jadi misalnya yang masih minta batu bata itu Probolinggo, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Simeulue, Indragiri, Bengkulu, Lampung, dan lain-lain. Nah tentu ada berbagai macam variasi tergantung daripada daerah masing-masing. Jadi itu yang dikembangkan. Kalau mau contoh mungkin yang juga bisa terlihat, ini Ceper apa Tegal itu kita sudah dorong link and match dengan industri besar misalnya Toyota Astra ataupun Panasonic. Jadi industri kecil yang tadinya men-supply kereta api, sekarang sudah bergeser menjadi supply otomotif dan wujud pabriknya, IKM nya sudah berubah. Nah itu beberapa yang bisa dilihat salah satu dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Kemudian terkait dengan Permenperin 10. Nah itu sebetulnya ini merupakan insentif untuk revitalisasi pabrik gula dan juga untuk membangun pabrik gula terintegrasi baik diluar Jawa maupun di Jawa, tapi di Jawa dibatasi, tetapi di dorong keluar Jawa. Nah ini mengenai jumlah dan yang lain itu dirapatkan di Rapat Menko Perekonomian, dibahas dengan Menteri Pertanian, Ka Bulog, kemudian Menteri Perdagangan. Utamanya adalah melihat agregat daripada pertumbuhan pasar dimana itu pertumbuhan kebutuhan ada deltanya yang kita dorong dari pengembangan industri perkebunan diluar Jawa. Namun yang kita ketahu bahwa perkembunan itu juga memerlukan waktu untuk dibangunnya kebun tersebut. Nah itu secara teknis ide yang dilakukan. Kemudian terkait dengan..


Pak Menteri, Pak Menteri sedikit.

Pak Menteri ini yang perlu DPR sikapi, Komisi VI sikapi, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai ini mendistorsi apa yang sudah DPR setujui terhadap revitalisasi pabrik-pabrik yang milik Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana kita ketahui di lapangan itu kan ‘akrobat’nya banyak Pak. Pemerintah sendiri ndak punya neraca gula Pak, ndak punya neraca gula Pemerintah. Berkali kita tanyakan, berapa industri GKP? Berapa yang diperlukan untuk mengisi yang non GKP? Non GKP, Gula Konsumsi berapa? Pemerintah sampai sekarang, hari ini jam 12 tanggal 17, Pemerintah ndak punya gula. Ini yang kita lihat jangan sampai peraturan ini baik, tetapi dilapangan itu akrobatnya banyak. Itu yang kita sikapi. Ini saja Pak Menteri

Terima kasih Pak.


Terima kasih Pak Azam.

Jadi pembahasan ini baik gula maupun gula untuk industri selalu dibahas di Menko. Terkait revitalisasi memang kita tidak menganggarkan pabrik gula sejak 2012 2013 yang lalu karena ini seluruhnya akan diserahkan kepada korporasi di Kementerian BUMN juga kita ketahui ada pabrik gula baru juga milik BUMN di Dapilnya Bapak. Jadi itu salah satu yang dilakukan Kementerian BUMN untuk apa

namanya revitalisasi agar mampu bersaing. Jadi persaingan itu kami perhatikan terutama juga kepada masyarakat di sana dan memang kita tidak menginginkan adanya substitusi antara BUMN dengan swasta. Jadi itu sangat diperhatikan terutama juga di wilayah Jawa Timur, kami sangat memperhatikan aspirasi Pemerintahan di sana.

Nah kemudian terkait dengan industri Semen nih Pak Khilmi. Industri semen itu memang sekarang kita produksi 100 juta tetapi ekspor kita meningkat Pak, jadi sekarang China (rekaman terputus) itu ada beberapa pabrik juga yang mau expand. Nah kalau kita bandingkan, pabrik BUMN menguasai 55% pasar, pabrik yang asing hanya 5% pasar. Jadi masih jauh daripada mengganggu persaingan dengan perusahaan dalam tanda petik BUMN dan EBITDA masing-masing ini masih 30% jadi deltanya ini masih sangat jauh dan kami melihat ini masih sehat.

Terus kembali lagi tadi Pak Azam terkait dengan industri baja, kita lihat agregat industri baja keseluhuran bukan satu persatu. Jadi artinya kita tidak kita melihat industri baja secara keseluruhan dan dari Morowali tidak ada barang impor, Morowali ada pabrik baja baru yang dibangun yang namanya Dexin, dan itu rencana kapasitas 3 juta ton dan itu akan menjadi produk yang salah satunya bersaing karena dia cost nya rendah, karena terintegrasi tetapi merek produknya tidak directly kompetisi dengan Krakatau Steel. Karena mereka memproduksi long product ke depannya, saat sekarang masih dalam bentuk pilet sedangkan Krakatau Steel itu arahnya adalah flat product, slab hot rolled cool rolled. Jadi sebetulnya indirect competition dengan Krakatau Steel. Tetapi dengan anak-anak perusahaan Krakatau Steel, anak perusahaan Krakatau Steel juga punya long product nya sudah bekerjasama dengan Jepang dan mungkin kualitasnya juga sudah sangat bersaing.

Nah kemudian yang ditenggara mengganggu itu sebetulnya industri-industri yang berbasis induction furnace, nah industri iti kapasitas dan kualitasnya relatif kurang baik lah kurang memenuhi standar. Nah dari segi pemerintah kita menerapkan SNI, wajib, SNI wajib. Dan bagi industri ini kita sudah dorong mereka agar meningkatkan investasi karena sebetulnya tidak ada salah dengan induction furnace tetapi mereka membuat baja itu untuk pagar bukan untuk konstruksi tingkat II atau tingkat III. Namun ada kontaktor-kontraktor nakal yang menggunakan baja pagar dipakai untuk konstruksi dalam tanda petik ruko 2, 3 lantai. Nah ini yang tidak tepat dan ini kita terus dengan SNI kita tentu nanti dengan Kementerian Perdagangan melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang mengunakan baja tidak sesuai dengan spesifkasinya.

Nah terkait dengan barang alloy, alloy itu kan kemarin dipakai untuk barang konstruksi karena di dalam HS itu dibedakan antara alloy dengan baja biasa. Nah bukan Pak Aloysius nih walaupun dari tadi disebut Pak Aloy. Jadi alloy ini kita nanti diberikan sekarang perlu ada Pertek ya, rekomendasi teknis untuk impor alloy sehingga impor bahan alloy ini kita kurangi.


Pak Menteri, sebagaimana kita ketahui bahwa harusnya saya sampaikan tadi Menteri Perdagangan harus ada di sini sebenarnya. Penyelundupan HS ini kan luar biasa Pak, luar biasa penyelundupan HS. Jadi ini yang terjadi sekarang. Oleh karena itu tapi pengawasan, pengawalan, atau monitor dari jajaran Pak Menteri Perindustrian juga harus ada, sebab kita tidak berbicara hilir Pak, kita berbicara hulu

barusan. Pengawasannya di hulu, pengawasan, bukan pada hilir. Yang seperti contoh yang ditangkapi penjual hp, iya toh? Padahal yang impor ndak ditangkap tetapi yang memakai yang ditangkap, penjual hp dipasar-pasar ditanggap tapi yang impor nya gak ditangkapi. Jadi di hulu Pak, jadi pengawasan Pak Menteri, jajaran Pak Menteri, jajaran Menteri Perdagangan juga di hulu harusnya. Aturan sudah ada tapi ya itu bahwa republik ini banyak akrobat Pak, kita ingin tidak terjadi itu sebab merusak, membuhuh industri-industri kita.

Terima kasih Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI:

Baik, kita koordinasi dilakukan terus karena untuk HS number itu kita berkoordinasi dengan bea cukai. Jadi kita mulai dengan adanya restrikti di sana.

Kemudian ada juga yang terkait dengan anggaran yaitu blocking. Blocking itu biasanya dilakukan Kementerian Keuangan dengan alasan tertentu. Jadi mengenai.. tentu apa yang di blocking itu kaitan dengan mungkin penghematan anggaran, seperti itu dilakukan.

Nah terkait dengan sisa anggaran rutin untuk belanja pegawai itu karena perindustrian melakukan reorganisasi dan efektif per 1 Januari, maka praktis anggaran di dua bulan terakhir, November Desember terkait reorganisasi tidak bisa kita pakai karena itu organisasinya secara struktur sudah berubah. Nah itu yang membuat kita tidak bisa mencairkan itu dan itu baru dialokasikan di tahun 2019 ini.

Nah kemudian terkait regulasi, sekali lagi yang tadi terkait dengan masalah keramik. Ya memang keramik salah satunya industri yang kita sudah memberikan bea masuk anti dumping yang besarnya 3-20%, nah itu untuk mengkompensasi persaingan yang tidak sehat.

Kemudian terkait dengan Ibu Ema mengenai IMEI. IMEI itu nanti kita kerjasama dengan Kominfo. Artinya regulatory nya ada di Kominfo. Nah Kementerian Perindustrian kita menjadi pusat daripada database IMEI. Karena namanya industri berbasis telekomunikasi telefon, komunikasi itu bea masuknya nol. Jadi industri ini tidak ada perlindungannya apapun. Nah salah satu yang kita lakukan adalah IMEI ini supaya mendorong industri dalam negeri ini tumbuh karena dibanding sektor lain elekronik ini devisa nya negatif, jadi banyak. Dan kita sedang ingin membalik dari industri berbasis impor menjadi industri berbasis dalam negeri.

Jadi sektor elektronik ini sudah masuk investor misalnya di Batam, Megatron. Kemudian ada beberapa kemarin kami dari Taiwan sudah mau masuk. Megatron misalnya target tahun ini akan ekspor ke Amerikanya USD 1 miliar. Kemudian Compal, salah satu produsen Ipad dan Iphone Watch itu akan masuk ke Indonesia. Jadi beberapa akan masuk ke Indonesia mereka mempersyaratkan tentunya salah satunya adalah keberpihakan Pemerintah tidak dalam bentuk bea masuk tetapi recognition saja karena IMEI ini kan recognition. Bahwa mereka yang pakai handphone beli di luar negeri individu masih bisa registrasi, registrasi masih diberikan. Ini kan masalahnya registrasi saja dan ini di berbagai negara sudah di berlakukan. Jadi itu saja yang akan dilakukan dan tidak perlu ada kekhawatiran selama belinya satu kan penggunaan pribadi, tapi kalau belinya satu kontainer kan itu beda. Jadi inilah yang harus dibedakan antara penggunaan pribadi dan yang bisa mengganggu industri nasional yang mereka akan masuk asal regulatory kita jelas. Karena bea masuknya nol, bahan baku nol. Jadi ini 100% market base dan

kebetulan kita punya momentum untuk menarik indusri-industri ini masuk ke dalam negeri.

Nah kemudian yang lain Pak Azam, terkait legacy tentu masyarakat lah. Karena industri output nya outlook nya beberapa tahun, jadi beberapa kita dorong.

Kemudian tadi terkait dengan industri 4.0 karena itu menjadi bagian daripada blueprint pengembangan industri sampai 2030 dan itu menjadi bagian daripada visi Indonesia 2045 yang sudah ditetapkan BKPM.. eh Bappenas. Dan juga itu menjadi bagian daripada kebijakan Pemerintah jilid kedua dimana Pemerintah jilid kedua adalah melanjutkan infrakstruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga kebijakan industri, karena itu menjadi kunci daripada pertumbuhan program Bapak Presiden jilid kedua. Dan selanjutnya kami nanti akan melengkapi secara tertulis dan terkait dengan Kementerian BUMN tadi saya sampaikan, nanti kita sampaikan tertulis karena mandat nya hanya 2 pertanyaan ini.

Pak Imam ada yang ingin disampaikan atau tidak?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Imam kalau ada yang ingin disampaikan.

SESMEN KEMENTERIAN BUMN:



Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi VI yang kami hormati.

Pak Menteri dan Kepala BKPM serta seluruh jajaran.

Sebagaimana Pak Menteri Perindustrian sampaikan bahwa kami akan melengkapi jawaban tertulis sekalian nanti juga dengan kami koordinasi dengan Pak Sekjen Kemenperin.

Ada satu hal yang mungkin mau kami sampaikan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan Yunus dan mungkin juga Pak Darmadi terkait concern dengan pengawasan dari Badan Usaha Milik Negara. Memang dalam kurun waktu 5 tahun ini kami menyadari bahwa quality dan quantity sumber daya manusia di tempat kami terus kami tingkatkan. Dan quality ini kami dengan memberikan pemahaman koorporasi kepada aparat SDM di tempat kami, sehingga mereka tidak hanya membaca masalah keuangan tapi bisa menganalisis dan bisa mendalami laporan-laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMN yang pada intinya memang sudah melalu proses audit oleh audit independent. Dari segi quantity memang beberapa 2 atau 3 tahun terakhir ini kami terus mendapatkan tambahan pegawai yang bisa memperkuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk bisa meningkatkan pengawasan di tempat kami juga.

Di Badan Usaha Milik Negara kami juga lagi atau terus berusaha untuk mencoba meningkatkan peran dari Satuan Pengawasan Intern dan menjadikan satu kebanggaan bagi para pegawai di Satuan Pengawasan Intern yang pada dasarnya merupakan garda terkahir untuk bisa menghindari penyelewengan atau fraud yang

terjadi sehingga teman-teman di Satuan Pengawasan Intern itu bisa bangga bahwa mereka itu akan menjadi pegawai atau garda terakhir untuk bisa menjaga sustainabilitas dari perusahaan itu sendiri. Bisa jadi polisi yang bisa di berdiri di depan lampu merah tidak dibelakang sehingga hal-hal yang mungkin bisa terjadi di BUMN itu bisa diluruskan oleh teman-teman dari SPI.

Dan itu barangkali Bapak Pimpinan, Pak Menteri dan Pak Kepala BKPM tambahan dari kami. Sebagaimana tadi kami sampaikan kami akan melengkapi jawaban tertulis terkait dengan pertanyaan lisan dari Ibu Bapak sekalian yang telah disampaikan kepada kami.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Silakan Pak Azam ada?


Pak Sesmen, SPI itu tidak mengurusi itu Pak. SPI itu mengurusi tugas di Kementerian Bapak, bukan mengurusi cost korporasi di situ. SPI nya itu ngurusi yang Bapak lakukan, Kementerian Bapak ya, itu tugas SPI, Satuan Pengawasan Intern tersebut. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Ihsan ya? Pak Ihsan atau Bapak ya? bisa membaca tentang neraca keuangan itu di masing-masing Deputi Pak, bukan di SPI Pak. Jadi harusnya masing-masing Deputi itu punya kemampuan itu, membaca laporan keuangan di masing-masing korporasi. Bukan di SPI, SPI itu mengawasi tugas daripada Kementerian itu sendiri.

Terima kasih Pak.


Mohon Izin Pak.

Mohon maaf mungkin confused di tempat kami memang ada inspektorat Pak kalau di tempat kami, setingkat unit eselon II, ini Satuan Pengawasan Intern yang ada di BUMN Pak maksud saya, yang memang hari-hari harus menjaga operasional perusahaan untuk bisa jagain apabila ada hal-hal yang... Dan apa yang disampaikan memang kami sendiri punya pengawasan interen yang ada di tempat kami itu Inspektorat Kementerian yang memang setara atau setingkat dengan eselon II dan ini juga, kami juga akan kuatkan fungsi dan perannya terkait dengan perannya terkait dengan apa-apa yang ada di internal Kementerian. Memang ada 2 Pak, Pak Pimpinan mohon maaf, ada SPI yang di BUMN ada Inspektorat yang memang ada di Kementerian yang kira-kira tugasnya hampir-hampir mirip seperti itu.

Terima kasih.


Tapi yang ditanyakan rekan-rekan ini berbeda tadi, berbeda yang ditanyakan oleh rekan-rekan, sebab kita membaca, kita membaca laporan dari masing-masing korporasi tentang financial korporasi, itu yang dipertanyakan. Jadi Inspektorat itu internal Bapak kan ya, tidak terkait dengan masing-masing korporasi.

Terima kasih Pak.

F- PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Darmadi silakan.


Izin.

Pak Sesmen. Yang membaca gerakan dari karyawan-karyawan dari baik dari baik tingkat Direksi maupun Manajer sehubungan dengan aksi korporasi siapa? Bahwa aksi korporasi ini gak benar atau benar, siapa yang ngawasi?


Memang Kedeputian teknis Pak sesuai dengan tugas dan fungsinya memang di Kedeputian teknis. Tadi yang Pak Ihsan sampaikan tadi apakah kita perlu membentuk Deputi pengawasan yang bisa membaca laporan keuangan sendiri.


Bukan bukan laporan keuangan. Itu kan ending nya di laporan keuangan, tapi ini kan banyak faktor kasus aksi korporasi yang salah, corporate action yang salah. Itu yang bisa membaca yang biasa melakukan pendalaman terhadap aksi korporasi yang berpotensi masalah itu siapa? Seperti Jiwasraya misalnya.


Itu bagian tugas fungsi Kedeputian Pak.


Deputi ya? Deputi kan? Berarti pengawasan oleh Deputi gitu kan? Nah itu yang tadi saya tanya Pak. Ini kan menjadi ada missed ini kan? Deputinya ini dikasih tugas tambah, tambah, tambah ini, ini kan overload Pak. Sementara yang lama sudah gak berfungsi gak diapa-apain. Ini ada yang dipindahin ke Aloy, Pak Aloysius, ada yang dipindahin ke Pak Gatot, ada yang dipindahin gini, gini. Apa gak menimbulkan kekacauan itu Pak? Ya artinya saya minta ini juga jangan sampai karena pengawasan corporate action nya ada di situ. Nalar Bapak itu dibutuhkan sekali, nah maka isinya harus orang-orang pintar, ini kan orang pinter semua nih. Tapi kalau orang pintar kerjanya ini terlalu banyak, overload Pak. Nah ini jadi masalah juga. Itu Pak Sesmen, masukan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak Kepala BKPM.

KEPALA BKPM:

Baik, terima kasih.

Bapak-Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota dewan yang terhormat.

Pertama tentunya seperti biasa mohon izin nanti kami juga ikut menyampaikan jawaban tertulis secara lebih rinci. Tapi mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya fokus kepada 2, 3 hal. Pertama tentunya yang banyak pertanyaan selalu adalah mengenai OSS yang tadi dari Pak Azam, dari Pak Darmadi, dari Bu Ema.

Ini pertama saya mau menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian atas dukungan selama perjalanan yang penuh dengan kejutan dan tantangan dalam pelaksanaan OSS ini dalam satu tahun terakhir. Saya kira ini sesuatu yang kita lewati bersama dan terima kasih sekali lagi atas berbagai dukungan dan masukan yang saya tahu banyak sekali keluhan masuk ke Ibu Bapak sekalian dari pelaku konstituen dan sebagainya.

Dapat saya laporkan hemat saya OSS ini sudah lebih stabil meskipun masih sangat jauh dari harapan dan masih banyak sekali yang perlu dibenahi sejak dipindahkan dari Kemenko Ekonomi ke BKPM. Kami diberikan anggaran oleh Kementerian Keuangan sehingga kami bisa mengambil konsultan IT dan memberikan penugasan yang memadai dari sisi pelayanan dan juga konektivitas internet, jaringan kapasitas komputer, ini sekarang lebih stabil.

Tadi saya mengapresiasi Pak Darmadi menanyakan apa dampak kepada output, apakah ini membantu image, daya saing, daya atraksi kita kepada investor. Mungkin ada pro dan kontra. Pro, hemat saya, saya banyak sekali mendapat apresiasi atas niat daripada OSS ini. Jadi bahwa Bapak Presiden ingin memaksakan, mempersatukan kembali, menyatukan kembali perizinan-perizinan, persyaratan antara 34 Kementerian, 30 Lembaga Non Kementerian, 530 Pemda, per segmentasi ingin disatukan kembali melalui satu portal tunggal yang online. Saya kira visi Pak Presiden ini sangat-sangat diapresiasi oleh banyak kalangan investor

baik Internasional maupun domestik. Yang menjadi tantangan adalah implementasi dan eksekusi yang sejauh ini kurang memuaskan. Tapi sekali lagi saya pribadi melihat banyak kemajuan ya jadi iterasi software OSS yang berikutnya yang diserahkan OSS 1.1 sebentar lagi akan diluncurkan bulan depan, bulan Agustus.

Kemudian kedua, mengenai anggaran promosi, ada upaya-upaya promosi investasi termasuk inovasi-inovasi baru iya kan, yang bisa menerobos jalan rutinitas seperti kemarin. Kenapa realisasi anggaran promosi rendah, mohon berkenan saya share bahwa dalam setahun terakhir ini memang saya minta untuk Kedeputian promosi menggeser secara agresif dari iklan-iklan tradisional seperti di iklan di TV, iklan cetak di koran, di majalah ya ke iklan digital di aplikasi-aplikasi dan di media sosial yang lazim dipakai oleh eksekutif dan profesional. Jadi media sosial bukan Facebook atau Instagram tapi misalnya Linkind. Linkind ini kan memang medsos utama jaringan eksekutif multinational company dengan profesional di seluruh dunia. Kedua juga dari masukan yang kami terima, zaman sekarang orang jauh lebih sedikit nonton misalnya CNN atau BBC tapi lebih banyak membuka aplikasi CNN, membuka aplikasi BBC, membuka aplikasi CNBC. Ini kan cari beritanya di aplikasi CNBC bukan di TV CNBC. Jadi kami menggeser secara agresif iklan dari TV, iklan dari koran ke iklan di aplikasi, aplikasi wallstreet journal, aplikasi financial times, aplikasi dan website daripada media-media tersebut. Hemat kami ini juga jauh lebih efektif ya karena di media digital promosi atau iklan digital bisa jauh lebih ditargetkan dengan presisi yang lebih tepat. Jadi bukan kepada permisa umum tapi dari user profile yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Itu iklan digital bisa ditargetkan dengan presisi yang jauh lebih tinggi kepada pengguna aplikasi yang memang tertarik dengan Indonesia, dengan Asia Tenggara, dengan investasi dan sebagainya. Lucunya iklan digital itu memang jauh lebih murah, jauh sekali bedanya. Dan itulah yang kita kenal dengan keterpurukan industri media tradisional seperti koran, majalah, TV, terpuruk semua diambil oleh digital Facebook, Google, Youtube, ini fenomena periklanan secara umum tapi periklanan di sektor investasi tidak terkecualikan dari fenomena global. Pergeseran anggaran iklan dari media tradisional kepada media digital.

Terobosan lain yang kami upayakan, terus terang kami merasa bahwa yang sejauh ini diserahkan Kedeputian Promosi itu lebih baik menjadi seperti lebih terarah ke istilah saya tuh business development. Faktanya 1% dari semua proyek yang ada di BKPM itu mencakup 70% dari nilai investasi nasional, tidak lebih dari 200 proyek, itu sudah 70% dari seluruh nilai investasi nasional. Jadi hemat saya kita harus fokus, harus ada konsentrasi, mengawal, menjaga mega proyek-mega proyek ini.

Dan ada kabar baik, meskipun memang tahun lalu tahun yang sangat buruk untuk investasi internasional di seluruh dunia. Jadi data PBB, United Nation menunjukkan secara global tahun lalu yang namanya FDA itu turun minus 20% dibandingkan tahun sebelumnya, dan ini fenomena global. Kita bersyukur berkat kerjasama, koordinasi yang lebih baik, termasuk dengan Pak Menteri Perindustrian sekarang sudah ada beberapa mega proyek yang sedang dalam tahap pembangunan terutama di sektor hulu industri yang Ibu Bapak tadi sebut, bahan baku industri seperti petrokimia dan juga baja sehingga sangat kelihatan sekali begitu mega proyek- mega proyek di petrokimia dan baja ini selesai dibangun 3, 4 tahun dari sekarang ini akan sangat-sangat mengurangi impor bahan baku terutama petrokimia dan baja.

Terakhir, sorry mungkin 2 lagi, mohon izin. Pak Erwin Tobing tadi menanyakan mengenai persepsi masyarakat, persepsi dunia usaha terhadap

investasi dari Tiongkok. Memang harus kami akui ada beberapa kejadian, gesekan dengan masyarakat, gesekan dengan bahkan regulator atau Pemda. Hemat saya ini akibat dari realita bahwa investasi dari Tiongkok ini masih sangat baru, masih sangat-sangat baru, baru dalam 4-5 tahun terakhir tiba-tiba melonjak, iya kan. Kejadian yang sama pernah kita alami kalau Ibu Bapak ingat di tahun 70an 80an waktu tiba-tiba ada lonjakan investasi Jepang ke Indonesia dan mereka juga masih baru, masih belum berpengalaman. Waktu itu juga banyak seklai gesekan, tabrakan antara investor Jepang, turis Jepang, dengan negara-negara destinasi investasi maupun pariwisata Jepang di tahun 70an atau 80an. Tentunya dengan berlalunya waktu baik investor Jepang maupun turis Jepang belajar bagaimana lebih menghormati kondisi lokal, kultur dan budaya lokal. Saya kira negara-negara tuan rumah yang menjadi destinasi investasi dan wisatawan juga menyesuaikan diri dan saya sangat yakin bahwa proses yang sama akan terjadi dengan investasi dari Tiongkok dalam tahun-tahun ke depan.

Terakhir saya mau mengapresiasi pertanyaan dan poin dari Ibu Ema, Ibu Siti mengenai UMKM ya. Jadi pelaku dan investor yang paling dirugikan oleh peraturan yang berbelit-belit dan berlebihan dan perizinan yang berkepanjangan itu adalah UMKM yang sumber dayanya terbatas. Kalau perusahaan besar apalagi perusahaan raksasa punya banyak uang sehingga dengan mudah mengambil konsultan hukum, lobbyist, pengacara, untuk memproses berbagai surat-surat, persyaratan yang berkepanjangan, tetapi usaha menengah, usaha kecil tidak punya uang atau waktu atau sumber daya untuk memproses semua perizinan, peraturan yang begitu jelimet dan berlebihan. Dan malah seringkali menjadi korban pemerasan oleh aparat yang menggunakan aturan-aturan yang berlebihan ini untuk memeras pengusaha kecil dan menengah yang tidak punya jaringan politik atau akses kepada perlindungan. Jadi menjadi perhatian khusus kami untuk memperbaiki iklim usaha. Pertama untuk usaha menengah dan kecil yang seperti Ibu Bapak lebih tahu dari kami, memperkerjakan lebih dari 80% dari karyawan di negara ini. Juga mungkin memproduksi lebih dari 70% dari Produk Domestik Bruto negara. Itu semuanya usaha menengah dan kecil ya, dan mereka yang paling terganggu oleh peraturan yang bertumpuk-tumpuk, persyaratan yang jelimet, dan perizinan yang berkepanjangan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Pak Kepala BKPM, dengan waktu yang tersisa ini Pak, bagaimana Bapak men drive OSS yang sudah diserahkan ke Bapak dan bagaimana dengan keterkaitan dengan PP 20 Pak? bagaimana bisa jalan itu Pak? bagaimana ini? iya toh? Ini ada di pundak Bapak sekarang yang harapan besar daripada Pemerintah ini di pundak Bapak. Silakan Pak.


Pimpinan.

Sama dijelaskan juga anggaran sudah gak ada kendala? Kan tambahan waktu itu kita kasih 100 M, sudah tambah kan kita. Nah itu masih kendala gak dengan versi 1.1 ini?

Terima kasih.

KEPALA BKPM:

Terima kasih Pak Azam, Pak Darmadi mungkin saya jawab…(kaset terputus) .. orang yang hemat kami dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang benar-benar bisa kita banggakan ya jadi hemat saya pribadi masih belum masih belum tercapai tujuan tersebut.

Kemudian Pak Azam dalam 4 bulan yang masih tersisa saya pribadi sangat yakin ka bahwa sistim OSS dan upaya-upaya memperbaikinya dan yang sudah jalan seperti Pak Azam tadi sudah singgung OSS sudah menerbitkan ratusan ribu NIB ya kan, yah ada yang bermasalah yang sudah pasti. Ya tapi saya pribadi sangat yakin dengan banyak perbaikan-perbaikan dengan peta jalan lima sampai sepuluh tahun ke depan OSS dan program-program baru seperti digitalisasi periklanan dan promosi ya kan lebih berorientasi kepada business development ini semua akan bisa kami serah terimakan pada pengganti kami dengan sangat-sangat baik. Ya kami sangat yakin bahwa apa keberlanjutan kontinuitas kepada apa pengganti kami di bulan Oktober ataupun sebelumnya kapan saja saya kira secara kelembagaan, secara institusi, secara SDM tentunya ada kekurangan itu sudah pasti tapi secara garis besar saya sangat yakin kondisi sudah cukup memadai.

Balik lagi kepada outcome ya, harapan Bapak Presiden untuk kita bisa meraih investasi yang jauh lebih besar memang pasti berat, harus saya akui kita menghadapi persaingan yang luar biasa sengit dari negara tetangga, negara saingan seperti Vietnam, Thailand, bahkan juga Malaysia ya kan, sekarang juga bahkan dari India dan sebagainya. Jadi memang masih tetap menjadi tugas yang berat tapi hemat saya paradigma-paradigma baru yang dibawa Pak Presiden, yang dibawa oleh pemerintahan eksekutif, legislatif dalam periode kemaren atau sekarang (tertawa) sampai 2019 sangat diapresiasi oleh banyak kalangan investor internasional maupun domestik dan dari sisi perubahan mental di birokrasi termasuk ya tentunya saya hanya apa bisa mengkomentari BKPM saya cukup yakin bahwa sudah cukup baik dan akan stabil dan akan lancar dari sisi keberlanjutan kepada penerus di periode kedua.

Terima kasih.


Pak Menteri, Pak.. Pak Kepala BKPM, sukses story Bapak di OSS ini apa Pak sekarang? Ada sukses story nya? Bisa Bapak berikan contoh?

KEPALA BKPM:

Saya kira tadi Pak Menteri Perindustrian sangat tepat sekali saat mengadakan ya tentunya tidak semua, apa semua ini butuh waktu ya tidak semuanya, tidak ada yang bisa instan tapi mungkin sebagai satu contoh Pak Azam, kita mengonlinekan lamaran atau aplikasi (suara tidak jelas) namanya tax holiday. Ya tax holiday. Nah ini bisa kita tanyakan ke asosiasi-asosiasi baik tadi Kadin Apindo maupun misalnya EuroCham, MCham ya. Dulu yang namanya tax holiday itu sangat terkenal sekali prosedurnya berbulan-bulan sampai 8 bulan, 9 bulan dan mendapatkan sangat-sangat sulit dan apalagi nanti di tahun ke tujuh, tahun ke delapan sampe sembilan saat, saatnya audit menjadi bermasalah lagi ya. Dari apa masukan daripada asosiasi ini sudah jauh membaik, tentunya sebagian adalah penyederhanaan daripada peraturan itu sendiri ya tapi kedua dengan kita mengonlinekan aplikasi untuk tax holiday di OSS, banyak sekali yang boleh dibilang diotomatisasi. Ya jadi apa peraturan yang berlaku sudah di di apa dikode, diprogram dalam platform OSS ya kan, sehingga banyak langkah-langkah yang tadinya manual atau bersifat kertas sekarang bersifat online dan automated, jadi otomatisas. Tetap ada langkah pengecekan yang istilah kami adalah rapat trilateral misalnya dengan sudah pasti dengan Kementerian Keuangan dan BKPM tapi biasanya dengan Kementerian Teknis ketiga misalnya tadi dengan apa megaproyek di petrokimia atau baja dengan Kementerian Perindustrian apa ada rapat trilateral untuk memfinalkan apa tax holiday yang diberikan tapi itu biasanya sudah diujung setelah langkah-langkah administratif sudah diselesaikan oleh investor di OSS secara online.

Jadi ini satu contoh sukses story meskipun sekali lagi tetap Pak Presiden masih belum puas ya kan (tertawa) kita masih kalah. Nah tapi dibandingkan setahun yang lalu dua tahun yang lalu di mana apa mohon maaf bicara blak-blakan tax holiday dicemoohkan banyak investor. Ah itu cuman ngomong doang ya kan, pada realitanya gitu kita (tertawa) apply, gitu kita minta, waduh diputer-puter berbulan-bulan. Nih daripada repot dan apa insentifnya juga tidak seberapa, Pak Menperin dan saya dulu saya ingat pernah nyeletuk ini bukan tax holiday, ini tax weekend (tertawa) ini cuman, ini bukan bukan libur pajak yang apa yang beneran seperti di negara saingan, ini hanya dikit sekali keringanan pajak yang diberikan. Sekarang sudah lebih signifikan investor bisa mendapat tax holiday sampai 20 tahun. Ya kan, itu sudah jauh lebih baik meskipun sekali lagi masih kalah dengan negara tetangga, dengan negara saingan. Yang kedua prosedurnya sudah banyak yang dionlinekan, diotomatisasi melalui software ee sehingga ee ee apa ee beberapa tax holiday kemarin bisa terbit dalam waktu hanya 4 minggu.

Terima kasih.


Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Kepala BKPM ini kan playing level yang berbeda dengan industri existing Pak dengan tax holiday nya. Iya toh? Bagaimana pengaruhnya dengan existing industri yang similar Pak? Yang tidak pernah mendapat apa-apa? Ini banyak muncul di lapangan Pak.

KEPALA BKPM:

Baik, baik Bapak Pimpinan, mungkin sebagai anggota apa atau sebagai anggota kabinet paling senior di sini saya mohon arahan kepada Pak Menteri Perindustrian ya (tertawa), apa saya dengan senang hati akan terus menjawab dan berdialog namun apabila Bapak-Bapak Pimpinan, Ibu Bapak Anggota merasa apa namanya ini bisa di diteruskan apa terpisah atau rapat khusus atau tertulis kami juga akan memenuhi apa keputusan seperti itu. Mungkin Pak Azam memang tax holiday ini pertama sifatnya tidak diskriminatif ya. Jadi berarti tax holiday ini juga berlaku bagi pelaku-pelaku yang existing yang sudah berdiri disaat mereka menginvestasikan perluasan atau investasi-investasi baru ya jadi saya kira mungkin antara sepertiga sampai separuh dari penerima insentif tax holiday ini adalah pelaku yang sudah existing. Ya yang melakukan perluasan terutama misalnya di bidang pembakit listrik itu banyak investor-investor yang sudah beroperasi lebih dari 10 atau 12 atau 15 tahun yang sudah punya pembakit listrik, masih punya lahan sebelahnya yang masih kosong kemudian menambahkan kapasitas. Itu milyaran dolar dan beberapa giga watt apa investasi baru oleh pelaku yang sudah lama. Kedua tentunya tidak diskriminatif antara lokal dan internasional. Yang ketiga mohon berkenan Pak Azam (berdeham) pelaku yang existing ya yang sudah istilahnya sudah incumbent yang sudah berakar dan jaringannya sudah mendalam dan sudah mapan sangat established punya keunggulan-keunggulan sendiri terhadap investor-investor yang baru sama sekali ya.

Jadi investor-investor baru termasuk pengusaha-pengusaha muda kita yang masih belum mapan, belum established, jaringannya masih belum mendalam ya tentunya tidak mempunyai keunggulan terhadap pelaku-pelaku yang sudah beroperasi lama yang sudah sangat mapan, sudah sangat mantap dan daya saingnya lebih tinggi karena investasinya sudah di depresiasi, sudah di amortisasi selama puluhan tahun sehingga biaya produksi jauh lebih rendah daripada investor baru yang biaya depresiasi amortisasinya masih tinggi.

Ya jadi hemat kami kami banyak sekali melihat kasus dimana tax holiday ini user menyeimbangkan yang memberikan sedikit bantuan bagi investor-investor yang masih sama sekali baru untuk melawan investor-investor yang sudah pemain lama gitu. Dan tentunya salah satu amanat kami adalah sejauh mungkin mengembangkan generasi muda pengusaha-pengusaha dan ini insentif-insentif ins investasi bisa sangat membantu meringankan beban atau apa sedikit menopang pelaku-pelaku baru dalam mencoba menyaingi pelaku-pelaku lama.

Terima kasih.


Terakhir Pak, terakhir.

Pak Kepala BKPM tadi Bapak merubah promosi itu betul teknologinya betul. Jadi tidak memakai yang lama sekarang sudah era berubah tetapi jangan sampai bahwa Bapak tidak bertanggung jawab terhadap itu Pak. Sebab itu terkait dengan sukses Bapak sukses BKPM. Jadi jangan bahwa promosi perpindah ke tempat lain sebab itu terkait dengan sukses Bapak. Jadi Bapak, saya tidak tidak sukses karena promosi di tempat lain. Urusan-urusan lain bukan urusan saya, itu tetep urusan BKPM. Sebab kita mendengar bahwa Bapak akan memindahkan itu. Sehingga kalau

tidak Bapak tidak BKPM tidak sukses, tidak bertanggung jawab, tidak boleh itu Pak. Sebab itu two in one itu. Itu terkait betul.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Peindustrian, Menteri BUMN dan Kepala BKPM yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dan tanggapan dari yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya kami menuju kepada kesimpulan.

DRAFT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI

Nomor 44/Pres/09/2017 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019

Rabu, 17 Juli 2019.

A. Kementerian Perindustrian.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai 31 Desember 2018, audited sebesar Rp2.628.110.102.894 atau 92,28% dari Pagu Anggaran Rp2.847.922.838.000 atau sudah melampaui presentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.

2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya tindak lanjut Kementerian Perindustrian dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perindustrian terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualan berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Diketok dulu. Bisa diterima Pak Menteri?


Perindustrian dapat menerima kesimpulannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Yang terhormat Komisi.. Anggota Komisi VI bisa? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

B. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp227.448.357.037 atau 92,1% dari pagu sebesar Rp247.041.750.000 atau sudah melampaui presentasi angka realisasi nasional sebesar 61,68%.

2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara terhadap opini wajar tanpa pengecualian berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga.

Bisa diterima Pak Menteri?

MENTERI BUMN (DIWAKILI MENTERI PERINDUSTRIAN):

Bisa diterima. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pada yang terhormat Anggota Komisi VI, bisa? Kita terima.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

C. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

1. Komisi VI DPR RI mengapresisasi realisasi anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 480.686.624.859 atau mencapai 87,68% dari pagu sebesar Rp 548.229.840.000.

2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah.. yang tidak terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

3. Komisi VI DPR RI mengapresisasi realisasi anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dapat diterima Pak Tom?

KEPALA BKPM:

Mohon ijin Bapak Pimpinan, ada sedikit koreksi di butir 3, mohon berkenan direvisi dari tahun 2008 sampai dengan 2018, WTP tanpa.. eh iya WTP oleh BPK. Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Poin 3.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal terdapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara dan lembaga.

Dapat diterima Pak?

KEPALA BKPM:

Setuju Bapak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju.

Kepada yang terhormat Komisi VI setuju? Sebentar sebentar, ya.


Pak, Pak Ketua ke depan Kementerian yang lain, perindustrian, perdagangan itu di atas 90% Pak, penyerapannya. Bapak di bawah itu, itu ke depan kalau Bapak masih di situ harus lebih bagus Pak. Makasih.

KETUA RAPAT:

Jadi bisa diterima ya?

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan keputusan Rapat Kerja ini kepada Badan Anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaan Pelaksanakan APBN 2018.

Sebelum rapat ditutup kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan kata akhirnya. Kami persilakan.


Bapak Pimpinan Komisi VI dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas Rapat Kerja ini dan atas pertanyaan dan komentarnya, kami melakukan apresiasi setinggi-tingginya dan kami akan melengkapi dengan jawaban tertulis, ditambah lagi tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Imam yang bisa kita lanjutkan dengan FGD-FGD terutama yang sifatnya BUMN per BUMN. Karena itu membutuhkan apa korporasi secara lebih dalam.

Demikian, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perindustrian dan seluruh jajaran. Pak Sekjen, Pak Dirjen, ada beberapa dirjen dari Perindustrian dan Menteri BUMN dan Pak Sesmen BUMN, para deputi BUMN dan Kepala BKPM perse para-para deputi dan seluruh jajarannya dan yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI yang telah mengikuti rapat kerja sore hari ini. Dengan mengucapkan hamdallah maka rapat kerja pada sore hari ini kita tutup. Alhamdulillahi rabbil alamin.

(KETUK PALU 3 KALI)

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.53 WIB

Jakarta, Juli 2019

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

Dewi Resmini, S.E., M.Si.

NIP. 19600525 198303 2 004

Documents

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2019. 11. 4. · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI Tahun Sidang : 2018-2019 Masa