BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU TETAPKAN RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN

RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 2018

www.sulteng.antaranews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menetapkan Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2019 dan

RKUA-PPA Perubahan TA 2018 Pemerintah Kota Palu.

Penetapan itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepakatan RKUA-PPAS TA

2019 dan 2018 antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palu dengan Wali Kota Palu

dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu. “Penyusunan dokumen

prioritas plafon anggaran yang berdasarkan dokumen kebijakan umum APBD

memperhatikan ekonomi makro, regional maupun kemampuan belanja yang akan

dialokasikan kepada tiap-tiap perangkat daerah maupun kewajiban lainnya sebagaimana yang

tercantum dalam APBD nantinya,”kata Ketua DPRD Kota Palu, Ishak Cae.

Ishak mengatakan penyusunan RKUA-PPAS TA 2019 dan RKUA-PPA TA 2018

memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, prinsip penyusunan,

kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. Muatan itu

merujuk dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Ishak menjelaskan acuan penyusunan dokumen prioritas plafon anggaran tersebut

meliputi penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan urutan

program untuk masing-masing urusan dan penyusunan plafon anggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 2

Sumber Berita:

1. https://sulteng.antaranews.com, “DPRD Palu Tetapkan KUA-PPA 2018”, Rabu, 1

Agustus 2018.

2. http:// paluekspres.fajar.co.id, “DPRD Palu Tetapkan KUA-PPA 2018 dan 2019”, Kamis,

2 Agustus 2018.

Catatan:

1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 tahun. Sedangkan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

(RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

2. Berdasarkan Permendagri tersebut, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

c. Teknis penyusunan APBD; dan

d. Hal-hal khusus lainnya.

3. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancanagn PPAS, Kepala Daerah dibantu oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan

KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku

Ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

4. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah,

dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam

mencapai target. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 3

5. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling

lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD

bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah

dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli

tahun anggaran berjalan. Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan

A.XI.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

6. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota

kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD

dalam waktu bersamaan. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA

dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota

kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang. Format nota kesepakatan tercantum dalam Lampiran A.XII.a Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006.

7. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala

Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan Surat Edaran

Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar

belanja dan standar satuan harga.

8. Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling

lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.