DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... - dpd.go.id filedi DPD yang ada dalam prolegnas jangka panjang yaitu adalah pengelolaan kekayaan negara. Dan saya informasikan juga bahwa

Nomor: RISALAHDPD/KMT IV-RDPU/IV/2017

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE IV DPD RI TENTANG RUU

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN DAERAH

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2016-2017

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin

2. Tanggal : 17 April 2017

3. Waktu : 13.45 WIB – 15.51 WIB

4. Tempat : R. Rapat Komite IV

5. Pimpinan Rapat : 1. Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM (Ketua)

2. Drs. H. Ghazali Abbas Adan (Wakil Ketua)

3. Drs. H. A. Budiono, M.Ed (Wakil Ketua)

6. Acara : Membahas RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah

dengan narasumber Prof. Dr. Aminuddin Ilmar,SH.,M.Hum

dan Ir. Marwan Batubara,M.Sc.

7. Hadir : Orang

8. Tidak hadir : Orang

RDPU KOMITE IV DPD RI DENGAN NARASUMBER (SIANG) MS IV TS 2016-2017

SENIN, 17 APRIL 2017

1

II. JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE

IV DPD RI)

Terkadang kita mau menghargai waktu bagi yang terlambat tapi yagn lebih

cepat justru kurang dihargai. Karena itu yang ada kita akan jalankan dan dengan

ucapan bismillahirahmanirahiim Rapat Dengar Pendapat Umum istilahnya Pak Prof.

Aminuddin, Komite IV bersama dengan Tim Ahli Perancang Undang-Undang dan

Staf Ahli Komite IV saya nyatakan kita buka.

KETOK 1X

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT, siang ini Tim Komite IV

baru 4 orang, paling tidak mestinya sekitar 10 orang tapi mungkin masih di jalan atau

di tempat lain. Undangan kita pukul 09.00 eh 13.30, Pak Prof. Aminuddin sebagai

narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kita jalan saja. Narasumber

lainnya mungkin juga masih menyusul. Dan sebelum saya mulai mempersilakan Pak

Prof. Aminuddin saya ingin menginfomasikna bahwa di DPD RI khususnya di

Komite IV ini dalam masa sidang sekarang ini, kita mulai membahas, kami mulai

membahas rangkaian kegiatan persiapan penyusunan naskah akademik dan draft RUU

Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara. Kata “Daerah” ini kami tambahkan

di DPD yang ada dalam prolegnas jangka panjang yaitu adalah pengelolaan kekayaan

negara. Dan saya informasikan juga bahwa RUU Pengelolaan Kekayaan Negara ini

masuk prolegnas jangka panjang yang mekanismenya adalah antara pemerintah dan

DPD. Siapa nanti yang duluan mempersiapkan RUU naskah akademiknya itu yang

akan menjadi bahan bagi Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan DPD pada

saat akan pembahasan penyusunan prioritas prolegnas tahun berikutnya dan dalam hal

ini berarti tahun 2018. Oleh karena itu kami di DPD khususnya di Komite IV dengan

bidang tugas yang ada telah memulai sejak formalnya Maret tapi sejak Februari

sebenarnya telah membentuk tim ahli RUU yang terdiri atas 5 orang pakar dari

berbagai disiplin ilmu, Pak Pardiman, ini sudah pernah kita sama-sama. Pak Siswo

Suyanto. Ini Pak Siswo paling banyak menulis tentang BUMN, tentang kekayaan

negara. Pak Siswadi Prayitno. Pak Maret, kita ketemu lagi Pak Maret ya di April ini.

Pak Qodir, ini Staf Ahli Komite IV yang ditransfer ke RUU PKND. Mereka ini Pak

Prof. Hilmar beliau-beliau membantu kami menyusun draft naskah akademik sampai

kepada draft RUU yang tahapan-tahapan kegiatannya selain beliau-beliau bekerja

sesuai dengan mekanisme yang ada, juga memperdalam dengan berbagai sumber

bersama dengan Tim Komite IV. Yang kita laksanakan saat ini adalah Tim Komite

IV, saya sebagai ketua. Pak Aminuddin ini sahabat saya Pak Haripinto. Ini Pak

Haripinto, Pak Rugas dan Pak Ayi Hambali. Saya sudah lama berguru pada Pak

Aminuddin tapi belum pintar-pintar juga soal hukum. Saya malah bermitra dulu

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB



2

waktu di DPRD Sulsel sebagai Tim Ahli DPRD dan Bapak-bapak sekalian, Pak Prof.

Aminuddin ini secara singkat beliau ini adalah guru besar hukum tata negara

Universitas Hasanuddin, tapi kalau mau dilihat agak primordial dengan saya

kelihatannya agak primordial diundang hari ini tapi sebenarnya saya malah tidak tahu

kalau sebenarnya yang diundang oleh staf sekretariat dan rekomendasi tim ahli bahwa

Pak Aminuddin. Jadi saya tidak menyambut Bapak dengan gaya Makassar, gaya

Bugis Makassar. Saya baru tadi siang bahwa narasumber kita salah satunya adalah

sahabat saya Pak Prof. Aminuddin. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Komite

IV, di DPD RI dan nanti kami akan mendapatkan pokok-pokok pikiran dari Bapak

pada saat ini mungkin juga di kesempatan lain jika diperlukan terutama oleh tim ahli

kami. Memang Prof. Aminuddin ini paling banyak memberikan kontribusi pemikiran

di Sulawesi Selatan dalam banyak hal dan terkait dengan tema kita adalah

pengelolaan kekayaan negara yang kami di DPD secara subjektif menambahkan kata

daerah karena secara khusus pengelolaan kekayaan negara kita ini belum ada undang-

undangnya. Dia masih berinduk pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan

Negara, paling tidak ada beberapa undang-undang yang sesungguhnya menjadi acuan

dan anehnya setelah sekian puluh tahun kita merdeka, menata pengelolaan keuangan

negara, soal kekayaan negara apalagi daerah itu belum pernah didasari secara

langsung oleh undang-undang. Di pemerintah yang melekat tugas pokok ini pada

salah satu direktorat di Kemeterian Keuangan yang juga di Kementerian Keuangan

sudah sekian kali merancang undang-undang, menyusun, merancang tapi belum

pernah sampai terbahas di DPR. Pernah kami di Komite IV berdiskusi dengan teman-

teman bagaimana mengharapkan tertib pengeolaan kekayaan negara apalagi daerah

bahkan kemungkinan daerah lebih tertib sedikit daripada pusat mengelola

kekayaannya karena mungkin di pusat terlalu banyak kekayaan yang kita kelola

sampai-sampai tidak jelas pengelolaan kekayaan gas alam tambang kita besarnya.

Begitu luasnya ya Pak ya, begitu besarnya sehingga tidak fokus. Di daerah tidak

terlalu besar scoop-nya maka sedikit lebih fokus dan di daerah didasari oleh Undang-

Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 17 maka sejumlah peraturan

daerah tentang pengeolaan barang milik daerah telah diterapkan selama ini sampai

kepada sistem akuntansi barang atau aset daerah.

Pak Prof, kami berharap masukan-masukan ya mungkin tentu saja agak umum

tapi dengan diskusi nanti yang berkembang saya kira tim ahli bisa menyerap

informasi dengan pengalaman dan pengetahuan Prof. Aminuddin, begitupun Bapak-

bapak Anggota Komite IV. Sambil kita berharap teman kita salah seorang narasumber

yang lain yaitu Pak Marwan Batubara mudah-mudahan menyusul hadir. Sebenarnya

hari ini tiga narasumber kita harapkan dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi.

Kalau Pak Marwan itu adalah Direktur Eksekutif IRESS (Indonesian Resources

Studies). Kemudian Ibu Maria, ini Guru Besar Hukum Agraria malah karena kami

ingin berdiskusi dengan aset yang berkaitan dengan hukum tanah, pengelolaan tanah.

Saya pikir itu, sekali lagi Pak Prof. kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya.

Bapak-bapak Tim Ahli, terima kasih. Kita diskusi sampai dengan kira-kira sebelum

pukul 16.00 atau sesuai dengan kebutuhan waktu yang memungkinkan kita

laksanakan. Kalau sudah agak segar Pak Prof. Aminuddin, karena dari pesawat

langsung ke Kantor DPD ini, saya persilakan.

PEMBICARA: Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR,SH.,M.Hum (NARASUMBER)

Bismillahirahmanirahiim.




3

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pimpinan Komite IV DPD RI. Saya

juga baru tahu bahwa Pimpinan Komite IV ini adalah, sebenarnya bukan sahabat saya

menurut saya sebenarnya Pak. Kami banyak berdiskusi pada sisi kepentingan pada

waktu beliau menjadi Anggota DPR Provinsi.

Anggota Komite yang saya hormati, para Tim Ahli DPD dan hadirin yang

saya hormati pula. Pertama-tama saya merasa berbangga atas undangan yang

diberikan kepada saya ini yang kali kedua. Saya baru hadir di dalam komite.. dulu

Komite II, sekarang Komite IV yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang

pengeloaan kekayaan negara dan daerah. Pada waktu kunjungan Tim RUU ke

Universitas Hasanuddin ada memang beberapa hal yang mendapat sorotan terutama

terkait dengan nomenklatur judul daripada rancangan undang-undang yang

menempatakan kata “daerah” di dalamnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak

Pimpinan bahwa kenapa “daerah” juga dimasukan dalam konteks pengelolaan

kekayaan negara untuk menegaskan sisi kepentingan pengelolaan kekayaan itu tidak

hanya berkaitan dengan kekayaaan negara tapi juga yang ada di daerah. Argumentasi

saya pada waktu tim kunjungan bahwa daerah juga barangkali sudah masuk dalam

konteks kekayaan negara karena sesuai dengan konteks negara kesatuan Republik

Indonesia konteksnya adalah bahwa sisi kepentingan memasukan kata daerah

mungkin nanti akan menimbulkan persepsi yang berbeda terutama berkenaan dengan

ya interprestasi, berkenaan dengan apakah memang juga ada kekayaan daerah dan

juga kekayaan negara. Padahal kita tahu dalam konteks negara kesatuan kekayaan

negara itu termasuk di dalamnya kekayaan daerah tapi dari pimpinan tadi disebutkan

bahwa kalau ini dikaitkan dengan penegasan saya sependapat dan juga setelah

sekembali tim di Jakarta saya juga memikirkan bahwa memang mungkin diperlukan

penegasan terhadap nomenklatur RUU ini yang memasukan kata daerah di dalamnya

sehingga kemudian saya berpendapat bahwa nomenklatur penegasan daerah di dalam

konteks pengelolaan kekayaan negara saya kira nanti ini akan dijelaskan di dalam

kalau RUU ini di bagian pendahuluan di dalam Undang-undang sehingga mungkin

penjelasan di dalam penjelasan itu memberikan penegasan bahwa makna daerah di

dalam nomenklatur pengelolaan kekayaan negara adalah sebenarnya satu kesatuan

tapi mungkin nanti bisa dilakukan pada sisi penegasan bahwa kehadiran daerah juga

menjadi penting di dalam konteks pengelolaan kekayaan negara itu sendiri.

Jadi kalau saya melihat pada sisi kepentingan bahwa apa yang menjadi usulan

pembentukan rancangan undang-undang pengelolaan kekayaan negara dan daerah

sebetulnya saya sependapat bahwa apa yang mau dijadikan dasar patokan di dalam

sisi pengelolaan kekayaan negara dan daerah itu penting adanya dan mungkin saya

sangat strategis sifatnya karena melihat pada sisi kepentingan bahwa sebagaimana

yang tadi dikemukakan kita melihat hampir untuk pengelolaan kekayaan negara

dalam hal ini daerah juga kita menyatakan tidak mempunyai dasar pengaturan yang

terintegrasi utamanya kemudian bersifat holistik, yang kita harapkan bahwa sisi

pengelolaan dari kekayaan negara dan daerah itu betul-betul mencerminkan sisi

kepentingan sebagaimana diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dimana selama ini sebenarnya pijakan kita adalah

bahwa sisi kepentingan membedakan antara kekayaan negara yang dikuasai dengan

yang dimiliki kalau dalam konteks hukum administrasi kita mengenal sisi domain

public dan domain private sehingga sebenarnya ini yang menjadi sisi kepentingan

utama di dalam menerjemahkan ketentuan tidak hanya dalam Pasal 33 Ayat 4 tetapi

menurut saya juga berkaitan dengan ayat 2 dimana di dalam ayat 2 itu disebutkan



4

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara. Nah persepsi interprestasi selama ini ketentuan

Pasal 33 Ayat 2 tersebut dijadikan dasar pijakan oleh negara melalui pemerintah

untuk melakukan pengesahan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, cuma memang menurut saya

berdasarkan hasil kajian dari desertasi saya juga menunjukan bahwa apa yang

dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak kita lihat di dalam perspektif bahwa kadang kala

cabang-cabang produksi itu penting bagi negara tetapi di dalam sisi kepentingan yang

lain tidak penting bagi rakyat itu kemudian diusahakan atau begitu pula sebaliknya

penting bagi rakyat tetapi tidak penting bagi negara sama juga tidak perlu dikuasai

oleh negara sehingga tidak perlu diusahakan. Misalnya soal udara yang sehat. Udara

yang sehat itu saya kira adalah penting bagi rakyat oleh karena itu menurut saya

pengaturan tentang udara yang bersih ini juga barangkali memang perlu mendapat sisi

pengaturan tapi bagi negara ini dianggap tidak begitu penting. Nah saya kira

paradigma di dalam sisi Pasal 33 Ayat 2 itu perlu mendapat kejelasan. Yang ketiga

kalau kita melihat konteks tata dikuasai kalau kita paralelkan dengan ketentuan di

dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria saya kira

juga di situ jelas disebutkan seperti apa kata penguasaan yang dilakukan oleh negara.

Bisa berarti pengaturan oleh negara, peruntukan oleh udara kemudian pengusahaan

oleh negara. Jadi pada sisi kepentingan penguasaan saya kira ini yang harus mendapat

perhatian yang serius, nah dengan menjadikan dasar kepentingan apalagi dengan

konteks Pasal 33 Ayat 4 dengan berlandas pada demokrasi ekonomi saya juga melihat

pada sisi kepentingan dengan melihat prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di

dalam ayat 4 itu bahwa melalui prinsip-prinsip itu maka demokrasi ekonomi itu bisa

ditegakan yang selanjutnya akan juga diatur dengan undang-undang tapi saya melihat

bahwa pada sisi pengaturan yang dilakukan tentu kita berharap bahwa selama ini juga

kita menjadi sedikit tidak jelas menyangkut pada soal pengaturan sistem ekonomi

yang kita anut, karena ini menurut saya penting juga barangkali nanti mendapat

perhatian bahwa kalau kita mengacu pada sistem ekonomi tentu menjadi pertanyaan

mendasar bagi saya adalah seperti apa sebenarnya sistem ekonomi yang kita anut

sehingga kemudian dari sistem ekonomi ini kemudian nanti dilakukan dengan

penerapan demokrasi ekonomi itu dalam pikiran saya.

Nah saya kembali kepada apa yang menjadi sisi kepentingan penyusunan

rancangan undang-undang pengelolaan kekayaan negara dan daerah maka saya

sependapat sebenarnya arah jangkauan dari sisi pengelolaan kekayaan negara dan

daerah ini menyangkut dua hal. Hal yang pertama adalah menurut saya penting

dipertimbangkan bahwa rancangan undang-undang ini tentu akan mengatur tentang

dua poin penting sebagaimana dikemukakan baik yang menyangkut kekayaan negara

yang dikuasai maupun kekayaan negara yang dimiliki dan dipisahkan. Nah

menyangkut pada sisi kekayaan negara yang dikuasai tentu kita mengacu pada

kepentingan landas pasal 33 tadi, baik pada ayat 2, 3 dan 4. Tentu saja menurut saya

kata dikuasai tentu kita ingin melihat pada sisi kepentingan dengan melihat pada

korelasi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok

agraria itu bahwa kata penguasaan bisa diartikan pada sisi pengaturan bisa dilakukan

pada sisi peruntukan dan bisa juga dilakukan pada sisi pengusahaan sendiri oleh

negara. Oleh karena itu menurut saya penting barangkali nanti dijabarkan di dalam

rancangan undang-undang ini tentang seperti apa pengelolaan kekayaan negara yang

dikuasai oleh negara dan itu nanti akan terkait dengan pada sisi kepentingan ayat 2, 3

dan 4. Nah sehingga dengan demikian menurut saya inilah yang selama ini kalau bisa



5

saya menyatakan belum mendapat pengaturan yang sesungguhnya dalam arti undang-

undang belum sepenuhnya mengatur seperti apa sebenarnya konsep kekayaan negara

yang dikuasai itu.

Nah yang kedua dalam konteks kekayaan negara yang dimiliki dan yang

dipisahkan. Kalau yang dimiliki saya kira tidak ada masalah tetapi yang menimbulkan

problem sebenarnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan karena selama ini

mungkin menurut saya perdebatan terjadi pada sisi penempatan kekayaan negara di

dalam Badan Usaha Milik Negara. Nah kalau kita mengikuti pengaturan yang ada

bahwa terjadi perdebatan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana yang

dimaksud di dalam undang-undang Badan Usaha Milik Negara dengan undang-

undang keuangan negara yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan

itu sebenarnya tetap merupakan bagian dari keuangan negara, itu diperkuat juga

dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tetapi saya melihat pada konsepsi

teoretik ini akan sangat menimbulkan kekacauan, mengapa? Karena kalau kita

berbicara dalam konteks instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah, kita

memang mengkwatirkan bahwa instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah itu

adalah dengan karakteristik aslinya dia bisa menggunakan instrumen hukum

publiknya tetapi di sisi lain pemerintah juga bisa menggunakan instrumen hukum

privat. Kalau di Belanda dalam konsep hukum administrasi itu disebut dengan istilah

dengan konsep tripartit (dengan dua kepala) dan kalau kita mengikuti konsep yang

dibangun oleh Vanprah, Vanprah itu mengatakan pada sisi kepentingan penggunaan

instrumen hukum privat oleh pemerintah maka tentu pemerintah haruslah konsisten

untuk menggunakan instrumen hukum privat itu. Tidak boleh dia berlindung dibalik

hukum publiknya padahal sebenarnya sisi instrumen yang digunakan adalah sisi

instrumen hukum privat. Nah sehingga dengan demikian sebenarnya penempatan

kekayaan negara di dalam Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan

Terbatas dengan membaca ketentuan undang-undang PT misalnya maka kita berharap

bahwa kekayaan dengan menggunakan instrumen PT itu maka kekayaan negara yang

dipisahkan karena melalui persetujuan dewan setiap penempatan kekayaan negara di

dalam perseroan maka sebenarnya terjadi perubahan status dari kekayaan itu dari

kekayaan negara menjadi kekayaan perseroan dan milik dari perseroan itu bukan

milik perseroan swasta tetapi milik perseroan negara.

Jadi ada kerancuan di dalam putusan mahkamah yang saya sependapat dengan

dissenting opini oleh Hakim Haryono yang menyatakan bahwa ada pemaknaan yang

berbeda begitu kita mengonsepkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu

karena ini berkaitan dengan tanggung jawab terbatas karena begitu menempatkan

kekayaan di dalam perseroan dan perseroan itu dimiliki oleh negara, saya kira tidak

ada masalah nah sehingga dengan demikian sisi kepentingan yang dibangun saya

mengharapkan bahwa ini yang perlu mendapat kejelasan yang nanti di dalam sistem

pengaturan yang akan dilakukan di dalam rancangan undang-undang pengelolaan

kekayaan negara khususnya berkaitan atau berkenaan dengan kekayaan negara yang

dipisahkan, jadi itu yang pertama.

Yang kedua menurut saya adalah berkenaan dengan materi muatan yang ada

di dalam rancangan undang-undang pengelolaan kekayaan negara dan daerah ini, kita

tahu bahwa sebagaimana tadi dikemukakan berbicara tentang pengelolaan selama ini

selalu dari sisi aspek ekonomi. Saya memandang bahwa pengelolaan tidak hanya dari

sisi aspek ekonomi semata tapi juga berkaitan dengan aspek politik dan social. Oleh

karena itu sebenarnya pengelolaan dalam konteks kekayaan negara dan daerah

penting juga dipertimbangkan sisi pengawasan dan pengendalian yang selama ini kita

katakan berbagai undang-undang sektoral yang ada tentu lebih banyak pada sisi



6

fungsi pengelolaan pada penggunaan dan pemanfaatan kekayaan negara dalam

konteks kekayaan negara apakah yang dimiliki atau yang dipisahkan tetapi tidak

dalam konteks pengawasan dan pengendalian. Nah ini yang penting barangkali

menurut saya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam materi muatan tentu kita

berharap bahwa pengaturan yang dilakukan berkenaan dengan pengelolaan tidak

hanya berkaitan dengan pemanfataan penggunaan saja tetapi yang terpenting juga

dalam menyangkut soal pengawasan dan pengendalian. Jadi bagaimana kita berharap

bahwa dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tentu kita akan melihat

bahwa pengelolaan kekayaan negara itu akan berimplikasi pada fungsi

bertanggungjawab, efisien, efektif kemudian bersinggungan pada berkelanjutan. Oleh

karena itu saya melihat bahwa sisi kepentingan inilah perlu barangkali mendapat

penguatan.

Yang terakhir juga adalah saya berharap bahwa kehadiran rancangan undang-

undang pengelolaan kekayaan negara dan daerah ini bisa menjadi acuan bagi undang-

undang sektoral khususnya berkenaan dengan persoalan kesesuaian dan harmonisasi

norma aturan. Oleh karena itu saya berharap bukan RUU ini yang akan merangkum

semua apa yang menjadi kepentingan undang-undang sektoral tetapi menurut saya

RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah ini harus menjadi acuan dari

berbagai undang-undang sektoral yang ada. Jadi bukan sebaliknya merangkum apa

yang menjadi kepentingan di dalam undang-undang sektoral tapi justru sebaliknya

materi muatan di dalam rancangan undang-undang ini menjadi acuan bagi undang-

undang sektoral. Barangkali itu untuk sementara saya kemukakan Bapak Pimpinan.

Lebih dan kurangnya mungkin nanti bisa dikembangkan dalam diskusi. Sekian dan

terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA

KOMITE IV)

Baik terima kasih Bapak Prof. Dr. Aminuddin Umar dan Pak Marwan juga

sudah tiba di tempat. Kalau ada bahannya yang mau disajikan Pak, sudah di staf kami.

Baik dari penyajian Pak Prof. Aminudin tadi memang menarik nanti kita kembangkan

dalam diskusi berikut paling tidak ada 2 hal pokok tapi berkait dengan judul nanti kita

kembangkan di diskusi tim ahli dengan Komite IV nanti.

Sekali lagi sebenarnya ini judul aslinya dalam Prolegnas adalah RUU

Pengelolaan kekayaan negara. Secara subjektif Komite IV mau membuat penekanan

tentang daerah, mengingat pengelolaan kekayaan selama ini pada dasarnya terbagi 2.

Daerah sudah mengelola dengan dasar Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang

Pengelolaan keuangan negara dan Undang-Undang Perimbangan keuangan pusat, ya

itu prakteknya. Bahkan Pak Prof pesan dari Pak Marwan ini menyiapkan bahannya.

Yang paling menarik tadi itu adalah aset yang dikuasi oleh negara atau yang dimiliki

oleh negara, nanti kita diskusi di sana. 1 HGU saja pemerintah tidak bisa lagi

melakukan sesuatu apa-apa ketika sudah menerbitkan HGU tersebut kepada pihak lain

sebutlah pihak swasta atau pihak mana. Banyak sekali kasus kita yang terjadi karena

begitu sudah terbit HGU penuh milik si pemegang HGU. Cenderung tanda kutip

beliau berkuasa dari negara lagi, apalagi hanya Gubernur dan para bupati. Menteri

saja disini Pak Aminudin ketika ada sebuah kasus HGU di sebuah daerah kami

hadirkan kementerian diskusikan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun darah sudah

tumpah di kawasan HGU tersebut misalnya, baik di Sulsel maupun di Sumatera.



7

Pak Marwan kita lanjut Pak karena kita mengisi waktu yang ada ini dan Pak

Marwan ini untuk Bapak-bapak Anggota Komite IV pernah di DPD jadi tidak perlu

saya berikan informasi lebih jauh. Silakan Pak Marwan.

PEMBICARA: Ir. MARWAN BATUBARA, M.Sc. (NARASUMBER)

Terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak-bapak, Ibu sekalian Anggota DPD

Komite IV.

Pak narasumber lalu semua para hadirin pada acara ini. Terima kasih atas

kesempatan untuk bisa sharing pada acara ini. Agak tersendat ini tadi karena dulu di

awal-awal DPD itu masih sangat tertatih-tatih, alatnya tidak lengkap. Termasuk juga

soal financing-nya ya terbatas. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik, mudah-mudahan

kedepan juga menjadi jauh lebih baik dan juga kontribusinya untuk daerah terutama

ini bisa kita rasakan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan

beberapa usulan terkait dengan RUU yang menjadi inisitaif DPD ini. Meskipun dalam

prolegnas tadi sudah disebutkan, memang saya cari-cari di prolegnas itu ini tidak

ditemukan ya namanya ya, kata daerah. Karena itu saya perlu menyampaikan concern

seperti yang saya sampaikan disini silakan.

Jadi sudah diusulkan oleh DPD untuk namanya seperti itu tapi dalam

prolegnas prioritas ini kayaknya belum masuk ya.


KOMITE IV DPD RI)

Sebelum lanjut saya garis bawahi dulu karena tadi saya antar waktu Pak Prof

anu saya pikir Bapak. Jadi sekarang ini untuk memajukan ke prioritas, itu disusun NA

dengan draf RUU-nya barulah dibawa ke tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD.

Kalau disepakati kemarin dimasukkan ke prolegnas prioritas. Tapi di prolegnas

jangka panjang 2014 – 2019, RUU Pengelolan Kekayaan Negara ini sudah ada. Kata

daerah ini yang subyektif tadi saya katakan di Komite IV, begitu Pak. Terima kasih.

PEMBICARA: Ir. MARWAN BATUBARA, M.Sc. (NARASUMBER)

Jadi karena itu di poin kedua saya sampaikan memang perlu ada kordinasi

yang intensif lah ya dengan DPR supaya ini menjadi prioritas dan bisa ditetapkan atau

dibentuk, ditetapkan sebagai undang-undang yang baru. Nah karena itu, saya kira kita

disamping hal-hal yang memang sangat penting dan optimal perlu dilakukan oleh

DPD. Saya sesuai dengan TOR yang saya terima dan itu fokusnya lebih kepada

masalah pengelolaan sumber daya alam mungkin saya akan lebih banyak ke sana,

meskipun sebetulnya aspeknya itu kalau bicara Undang-undang Kekayaan Negara ini

sangat banyak tidak sekedar bicara yang saya sampaikan ini ya. Karena itu saya lebih

fokus kepada masalah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi sesuai dengan

permintaan dalam TOR yang saya terima dari sekretariat.

Nah, untuk itu memang sangat penting kita berpegang kepada konstitusi

kemudian DPD perlu menjaga dan mengupayakan secara optimal aspek-aspek yang

menjadi kepentingan dan kewenangan daerah. Perlu dilakukan review dan

menyeluruh ya terhadap undang-undang sektoral, tadi sudah disinggung juga yang

mengatur peran dan wewenang daerah termasuk terhadap Undang-Undang tentang

BUMD yang pernah dibetuk pada tahun 1960-an.



8

Berikutnya, nah, kita bicara tentang konstitusi salah satu yang menjadi

pegangan kalau bicara sumberdaya alam itu adalah Pasal 33 dimana, di sana kalau

menyangkut penguasaan negara maka ada 5 aspek yang menjadi perhatian dan ini

tidak boleh lepas yaitu bahwa negara itu melalui pemerintah dan DPR, sayangnya

DPD tidak masuk disini. Meskipun secara faktual bicara tentang pengawasan itu

pemerintah dan DPR, DPD saya kira itu ada kekurangan ya. Tapi yang penting bahwa

kalau bicara penguasaan negara maka 5 aspek ini yaitu mengadakan kebijakan oleh

pemerintah, mengurus ini oleh pemerintah termasuk di daerah. Mengatur itu oleh

DPR dan DPD, sayangnya memang DPD itu hanya mengusulkan, memberikan

masukan. Kemudian mengelola ini harus oleh BUMN dimana didalamnya juga

terkadung unsur BUMD saya kira. Kemudian mengawasi ini oleh pemerintah, DPR

dan DPD. Jadi pengusaan negara berdampak pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengertian dikuasi negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari amanat atau Pasal 33 Undang-Undang

Dasar tersebut.

Yang berikutnya, kelima peran negara tersebut harus dimaknai secara

bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Bentuk pengusaan negara tingkat pertama dan yang paling penting yaitu

negara melakukan pengelolaan secara langsung. Lalu peringkat kedua negara

membuat kebijakan dan pengurusan. Peringkat ketiga dan yang paling lemah itu

negara melakukan fungsi dan pengaturan dan pengawasan.

Artinya memang kita berharap tingkat pertama itulah di mana dalam

mengelola itu yang melakukannya adalah BUMN dan BUMD. Yang sayangnya kalau

kita bicara sumber daya alam, disektor minerba mungkin penguasaan negara melalui

pengelolaan BUMN dan BUMD itu mungkin tidak sampai 10%. Kalau bicara migas

Pertamina dan PGN itu mungkin hanya menguasai sekitar 25%. Jadi oleh sebab itu

dalam undang-undang ini antara lain misalnya kita harapkan aspek penguasaan negara

melalui BUMN dan BUMD ini bisa segera terwujud begitu. Faktanya kita punya

konstitusi dalam praktik itu, pengelolaan terutama itu, jauh dari apa yang diamanatkan

oleh konstitusi.

Kemudian yang berikut sepanjang negara mempunyai kemampuan baik

modal, tekhnologi dan managemen dalam mengelola sumber daya alam atau ekonomi

negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung, harus sendiri.

Karena itu akan dipastikan hasil dana keuntungan itu diperoleh akan menjadi

keuntungan negara. Ya minimal kalau kita bicara deviden kalau itu oleh negara itu

akan masuk ke PNBP. Tapi kalau itu oleh swasta ya negara cuma dapat pajak

sementara deviden itu ya bagi pemilik, apalagi kalau itu oleh asing. Secara tidak

langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Tidak akan ada misalnya

manipulasi pajak, masalah pembukuan ganda dan sebagainya.

Jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam atau sumber

ekonomi kepada swasta atau badan hukum diluar negara keuntungan bagi negara akan

terbagi sehingga manfaat bagi rakyat akan berkurang. Sebagai pelaksanaan amanat

pengusaan negara oleh konstitusi maka BUMN harus dijamin mengelola seluruh SDA

dan SDE negara. Itu sebabnya kita berharap sebetulnya, seandainya pun swasta itu

dilibatkan maka yang melakukan kontrak kerjasama itu adalah BUMN bukan

misalnya kalau di sektor migas itu BHMN seperti SKK migas saat ini. Karena kalau

seperti itu aset SDA itu bisa dimonetisasi, kita punya aset, nanti saya akan tunjukkan

berapa itu nilai misalnya cadangan terbukti migas kita yang karena dikelola oleh

BHMN maka tidak optimal untuk meningkatkan aset maupun kemampuan kinerja

keuangan dari BUMN kita.



9

Nah, karena itu dalam undang-undang ini harapan kita kalau sudah

menyangkut soal SDA maka urusannya itu adalah dengan BUMN termasuk

didalamnya itu adalah BUMD. Itu sebabnya dalam masalah Freeport misalnya saya

suka mengusulkan sering saya suarakan bahwa kontraknya itu dengan BUMN,

misalnya sekarang itu holding tambang tapi daerah juga harus ikut memiliki saham

tapi saham itu harus dikelola dalam satu konsorsium BUMN dengan BUMD sehingga

itu menjadi satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Apalagi sengaja di pisah-pisah nanti

justru swasta itu pasti tidak punya uang dan ini menjadi obyek bagi swasta untuk

mendapatkan saham sehingga hasil bagi daerah itu tidak optimal dan ini sudah banyak

terjadi seperti di NTB sebelumnya.

Terus, nah, karena itu kita ya dalam hal sumber daya alam tadi perlu ada visi

dan misi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita harus membangun

kemampuan dan kemandirian untuk jangka panjang, kemudian mengurangi

ketergantungan, memberi peluang dan perlindungan partisipasi lokal dan

memasukkan konsep dasar kedalam regulasi atau kebijakan yang akan disusun itu.

Jadi, ada visinya, ada komitmen untuk membangun kemandirian dan kemampuannya.

Kemudian kita juga punya berbagai ketentuan dalam Undang-Undang itu sehingga

bicara soal manajemen, modal, transfer tekhnologi dan sebagainya itu sudah akan

terjamin.

Disini dijelaskan BUMN dan BUMD itu harus dirancang untuk memiliki dan

mengelola aset SDA, SDE, migas atau yang lain-lain ya termasuk minerba atau yang

lain juga. Agar dapat dimonetisasi dan digunakan untuk berbagai aksi korporasi.

Monetisasi SDE oleh BUMN termasuk BUMD melalui pemberian hak kustodian

istilahnya. Jadi kalau kita punya aset, itu supaya itu oleh kementerian keuangan atau

oleh pemerintah itu aset itu diserahkan pengelolaannya kepada BUMN. Dengan

begitu nanti ini akan menjadi refered untuk tumbuh berkembang lebih besarnya si

BUMN atau BUMD itu sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. DPD RI perlu membuat peraturan yang lebih memberdayakan BUMD kalau

dalam hal BUMN itu urusan pusat tapi saya kira DPD bisa terlibat. Tapi fokus DPD

saya kira bagaimana di daerah itu BUMD-nya itu punya peran, tapi lingkupnya

mungkin bisa dibatasi yang penting tadi bahwa BUMD itu harus berdaya untuk

terlibat mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Misalnya kita baca gubernur Papua atau Ppaua barat itu ingin mendapatkan

manfaat lebih besar dari tambang di Timika. Nah, untuk itu saya kira sudah saatnya

mulai sekarang kita mengupayakan supaya BUMD yang ada di sana, yang dibentuk di

sana itu berperan. Tidak sekedar nanti jadi penonton. Dan selama ini saya kira belum

ada ya daerah yang punya BUMD yang kuat untuk bagaimana bisa ikut

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Mungkin ada satu saya ingat

itu di Riau, tapi itupun bekerja sama dengan Pertamina tapi yang penting disini adalah

kalau itu ada aset, aset itu harus kita reverage, harus kita manfaatkan untuk apa?

Untuk memupuk modal seperti contoh berikut ya. Ini bagaimana Pertamina ya, ini

baru usul ya, baru cita-cita. Kalau itu aset kita, kalau kita perhatikan ya disektor migas

cadangan terbukti itu 3,6 miliar barel cadangan terbukti kita 3,6. Produksi pertahun itu

kira-kira 300 juta barel. Nah, disini kalau aset yang besar itu ya, itu diserahkan

pengelolaannya kepada Pertamina maka kemampuan kalau kita lihat dibawah itu

kemampuan investasi Pertamina itu meningkat dari 2,7 menjadi sekitar 10 sampai 15

miliar dollar pertahun. Labanya juga bisa meningkat dan sebagainya, sudah ada kajian

oleh wood mackenzie kalau tidak salah. Tapi intinya adalah dalam aturan yang ada ini

masalah monetisasi aset ini belum ada, belum diatur sehingga yang terjadi adalah aset



10

itu begitu besar tapi yang dapat untung itu lebih banyak adalah perusahaan kontraktor

yang mengelola aset tersebut.

Sebagai contoh kalau kita ingat, kalau dulu mungkin tidak masalah ya karena

belum mengerti dan belum mampu. Waktu Freeport itu go public di Amerika menjual

30% saham kepada publik di Amerika, 30% ini menghasilkan sekitar 3 miliar dollar.

Tapi aset siapa sih yang dijamikan, dijadikan dasar sehingga mendapatkan suntikan

dari pasar modal sebesar 3 miliar itu ya? Aset kita begitu. Kenapa saat itu kita tidak

bersama-sama mengelola. Sampai sekarang pun saham kita di Freeport itu hanya

9,36%. Ada rencana divestasi kita masih tidak punya komitmen yang kuat kalau kita

baca statement-nya Pak Luhut itu kalau swasta ikut punya saham kenapa katanya. Ya

itukan sudah ada bau busuk disana, ya kenapa? Karena disana asetnya jelas begitu

ribuan triliun nilai cadangan yang ada di sana. Kalau mau tahu persis coba kita lihat di

website Freeport McMoran, www.fcx.com, disana dicantumkan berapa cadangan

terbukti emas, tembaga, perak dan yang lain-lain.

Dari cadangan itu kita bisa kalikan terhadap harga emas rata-rata misalnya

sebulan atau setahun terakhir. Harga tembaga disitu akan kita dapatkan kali nanti kurs

misalnya Rp.13.000,- itu ribuan triliun, memang masih kotor ya. Tapi kalau kita rata-

ratakan sebetulnya biaya operasi itu tidak akan lebih dari 40%. Nah, karena itu

cadangan terbukti yang besar ini mestinya kita juga menikmati untuk mendapatkan

suntikan modal minimal. Sehingga kalau dikatakan Freeport harus divestasi saham

minimal 1% pemerintah tidak perlu berpikir untuk mencari ini tidak punya uang tidak

saya kira bukan itu alasan untuk tidak membeli, kenapa? Karena cadangan terbukti itu

milik kita jadi kalau seandainya pemerintah atau holding BUMN tambang itu pinjam

uang itu otomatis akan dapat begitu.

Jadi karena itu, dalam undang-undang itu nanti saya kira daerah-daerah

penghasil atau DPD secara umum itu perlu mencantumkan agar aset-aset yang ada di

daerah masing-masing ini bisa dimanfaatkan untuk memupuk modal bagi siapa? Bagi

BUMN dan BUMD. Dan BUMD-nya itu jangan coba-coba untuk kita kasih

kesempatan ditunggangi oleh swasta atau oligarki, saya kira itu yang sangat populer

itu, oligarki penguasa dan pengusaha diakal-akalin. Sehingga yang dapat itu lebih

banyak swastanya dibanding daerah.

Terus hal lain adalah aspek tata kelola, ini selalu menjadi masalah. Kita bicara

yang sudah ada pun itu bicara tata kelola tidak optimal ya disini kita bicara soal

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kinerja

termausk akuntabilitas. Dalam Undang-Undang tentang PKND perlu dibuat aturan

khusus tentang terhadap BUMN dan BUMD. Misalnya menjadikan BUMD atau

BUMN itu sebagai non listed public company. Jadi status non listed public company

ini adalah status bagaimana BUMN itu menjadi perusahaan publik tapi tidak ada

sahamnya yang dijual. Karena kalau dijual itu artinya publik apalagi yang beli nanti

asing ya asing juga ikut menikmati padahal privilege itu termasuk tadi aset kostudian

yang menjadi kostudian dari BUMN itu akan dinikmati oleh si pemilik saham juga

apalagi kalau itu asing sehingga tidak adil oleh sebab itu jangan sampai nanti

sahamnya dijual oleh sebab itu kita harapkan itu diatur dalam undang-undang itu

untuk ada penerapan konsep non listed public company.

Yang berikutnya, kita bisa melihat dibanyak negara kalau aspek government-

nya itu baik maka sumbangan dari sumber daya alam akan optimal untuk kepentingan

ekonomi dan juga bagi kesejahteraan rakyat. Memang kita sudah punya Permen ya,

Permen BUMN 01, 2011. Nah yang kita inginkan sebetulnya adalah pencantuman

ketentuan tentang governmance ini lebih detail didalam undang-undang. Kalau hanya

levelnya Permen dan ini bisa berubah setiap ganti presiden minimal atau setiap ganti



11

menteri kalau kita lihat dalam aspek pengelolaan gas ya soal harga gas itu sudah

berapa kali itu selama Pak Jokowi jadi presiden, itu soal harga gas itu berubah melalui

sejumlah Permen, sangat gampang. Oleh sebab itu kita berharap nanti kalau bicara

governmance nanti bisa lebih detail diatur dalam undang-undang dan dalam

pelaksanaannya juga bisa terjamin untuk mencapai pengelolaan yang profesional dan

menghasilkan pendapatan bagi negara dan daerah itu yang terbesar. Kalau hanya

sekedar diparaturan seperti yang sekarang ya kita sudah melihatlah bagaimana begitu

banyak KKN dan penyimpangan sehingga hasil yang diharapkan itu tidak tercapai.

Kalau kita bicara pengelolaan keuangan negara oleh pusat terkait hutang

misalnya ini saya menyinggung hal lain ya disamping sumber daya alam, ini kita

bicara sumber daya uang atau ekonomi. Maka yang ada sekarang itu bicara

governmance-nya itu masih belum baik ya. Nah, oleh sebab itu, kalau di pusat saja

masih bermasalah sangat tidak relevan kalau seandainya pemda-pemda yang ada di

Indonesia ini diberi wewenang untuk menerbitkan surat hutang atau obligasi.

Disampaing bahwa ini bicara governmance masih belum optimal disisi lain

dari sisi SDM juga daerah itu masih sangat terbatas. Lebih baik ini diserahkan saja

kepada pusat, lalu yang lebih penting bagi daerah itu adalah bagaimana

mengoptimalkan transfer ke daerah termasuk juga optimalisasi dari bagi hasil sumber

daya alam yang selama ini sudah diperoleh, dibanding menerbitkan surat hutang.

Sementara pengelolaannya nanti bermasalah itu daerah bisa tergadai. Dan saya kira

banyak oknum-oknum yang berkepentingan, oligarki lah katakan itu untuk

memasukkan wewenang ini supaya daerah itu dapat kesempatan menerbitkan obligasi

sendiri tanpa koordinasi dengan pusat.

Yang berikutnya, disarankan agar DPD lebih fokus pada berbagai aspek yang

terkait dengan kepentingan daerah dibanyak negara. Oh ya, ini sudah saya singgung

ya tapi yang lebih penting tadi adalah bagaimana kita bicara tentang aspek kesektoral

tadi terus mungkin diberikutnya bahwa peraturan sektoral, ini sudah cukup banyak ya

karena itu DPD perlu menginventarisasi seluruh undang-undang sektoral yang

mengatur dan melibatkan daerah terutama yang kaitannya dengan masalah

pengelolaan keuangan ini. Disarankan agar berbagai undang-undang sektoral yang

mengatur peran dan wewenang dievaluasi dan didalami untuk mencegah terjadinya

tumpang tindih atau kesalahan pengaturan. Hal yang sama dilakukan, perlu dilakukan

untuk memperbaiki berbagai kesalahan yang terjadi, sehingga tidak merugikan

Negara atau rakyat daerah.

Sebagai contoh kita mengingat bagaimana undang-undang minerba itu

memberikan wewenang penerbitan izin bagi daerah yang akibatnya itu sangat banyak

terjadi tumpang tindih lahan dan faktanya memang lebih dari 3.000 izin yang sudah

diterbitkan itu tidak mendapatkan status clean and clear. Ini sudah jelas dan oleh

sebab itu memang ada perubahan ya, di akhir pemerintahan atau di sekitar 2 tahun

atau setahun sebelum Pak SBY lengser, ada perbaikan tetapi harapan kita sebetulnya

ke depan adalah bahwa masalah pembagian wewenang ini benar-benar dilakukan, lalu

kalau memang masalah perizinan ini diatur di dalam undang-undang minerba, apa

yang lebih layak diatur di dalam undang-undang yang baru yang sedang disusun ini

sehingga dengan begitu justru kita punya pegangan yang lebih kuat dibanding kita

punya atau mengulang kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya.

Hal lain misalnya, di tahun 2015 itu MK sudah membatalkan undang-undang

tentang sumber daya air, Undang-undang No. 7 tahun 2004. Lalu Kementerian PUPR

itu menyiapkan sejumlah PP karena undang-undangnya sudah tidak ada. Lalu

merujuk kepada undang-undang yang lama tahun 70-an kalau tidak salah tetapi sudah

tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, tetapi yang jelas undang-undangnya



12

belum ada. Nah bagaimana kita bisa menjembatani atau mengisi kekosongan,

termasuk ini adalah kepentingan yang sangat basic, karena kalau kita bicara tentang

pasal 33 itu kan disebutkan bumi, air ya ada air di sana, ini masalah air ini aturannya

belum jelas, sehingga dengan begitu kita bicara sektoral itu bagaimana membuat ini

supaya harmonis seperti apa yang Pak Aminuddin sebutkan, yang mana yang menjadi

rujukan utama. Kalau memang bisa undang-undang yang sedang disusun ini itu lebih

bagus, kalaupun tidak ya minimal itu harmonis tetapi yang jelas khusus tentang air

ini, kita memang sekarang bermasalah, terus.

Nah sebagai rangkuman ya saya kira kita perlu mengupayakan supaya RUU

ini menjadi prioritas dalam prolegnas. Untuk itu DPD perlu bekerja keras untuk

meyakinkan pemerintah dan DPR. Kemudian, kita berharap apa yang diamanatkan

oleh konstitusi ini bisa tertuang dalam atau terefleksikan dalam undang-undang

tersebut, kemudian kita mencatat bahwa kalau bicara sumber daya alam, sumber daya

ekonomi maka peran pengelolaan itu harus terjamin berada di tangan BUMN dan

BUMD dan hal yang sangat penting adalah kalau kita bicara tata kelola dan ini

urusannya bukan cuma BUMN dan BUMD, tetapi secara nasional pemerintah kita

juga sudah bicara tata kelola itu memang bermasalah dan biasanya yang menjadi

rujukan itu adalah peraturan yang levelnya itu masih rendah ya, kalau seperti sekarang

ini mungkin Permen atau Keppres begitu. Padahal kalau ingin efektif dan bisa lebih

baik itu mestinya tertuang dalam undang-undang. Saya kira itu saja terima kasih.



KOMITE IV DPD RI)

Baik terima kasih Pak Marwan.

Saya kira dari dua narasumber kita ini baik sekali. Satunya Prof. Aminuddin

sudah mengantarkan kita dari segi hukum, kemudian Pak Marwan mencoba

memperlihatkan kita tadi aspek implementasi, malah menunjukkan kemungkinan-

kemungkinan mengaitkan langsung kepada pengelolaan kekayaan negara melalui

pendekatan BUMD maupun BUMD. Undang-Undang BUMN ini sudah 3 kali

prioritas DPR, tetapi belum disahkan juga Pak Marwan. Jadi sudah 3 tahun berturut-

turut dia masuk prioritas tahunan, tetapi entah kenapa juga sampai sekarang belum

dituntaskan. Kemudian kami di DPD juga pernah mengajukan RUU BUMD, tetapi itu

belum lolos dalam prioritas di DPR. Saya pikir Bapak-bapak anggota Komite IV kita

coba perdalam meskipun Pak Siswanto telah memberikan kontribusi pemikiran

tertulis kepada kita. Kita jadikan bahan masukan mungkin justru besok baru kita

diskusikan coba Pak ya kita rangkum nanti diskusinya. Untuk sekarang ini kita

berikan dulu kesempatan kepada Bapak Anggota Komite IV memperdalam kepada

dua narasumber kita. Saya persilakan Pak Rugas atau Pak.. Pak Rugas, silakan.

PEMBICARA: Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)

Terima kasih.

Pimpinan, narasumber, dan teman-teman, tim ahli yang saya hormati. Tadi

dari Pak Aminuddin, saya Pak Rugas Binti dari Kalimantan Tengah, Pak. Tadi Pak

Aminuddin mengingatkan kita bahwa ekonomi itu akan menentukan cara kita

mengelola kekayaan negara ini. Nah ini yang menjadi masalah kita, ekonomi kita ini

ekonomi apa? Kapitaliskah, pasar bebaskah atau apa? Saya cepat-cepat cari di google

tadi Pak, ketemu satu definisi begini bunyinya yaitu demokrasi, ekonomi demokrasi,



13

perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 yang berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan

dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah, enak

sekali bunyinya kalimat ini. Sama dengan Undang-undang Dasar kita Pasal 33 tadi,

dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, rakyatnya selalu

diberikan fokus perhatian tetapi kenyataannya tadi yang Pak Aminuddin bilang dari

segi politik, ekonomi dan sosialnya justru keadilan sosialnya yang sekarang menjadi

masalah kita.

Daerah merasa ditinggalkan, kurang diperhatikan. Jadi bagaimana menurut

Pak Aminuddin terbaiknya Pak? Tekanan kita ini kalau menyusul undang-undang ini

apakah harus pada ekonominya dahulu atau pada keadilan sosialnya supaya berimbas

kepada rakyat yang ada di sekitar kekayaan negara ini, sumber alamnya, airnya apa

saja ini yang menjadi persoalan kita, tidak selesai-selesai kita membahas ini karena

undang-undang otonomi daerah ada tetapi kekuasaan pusat masih kuat mengatur ya,

itu tidak adil dari segi politik ya. Saya kira itu pertanyaan saya Pak, apa baiknya dasar

kita menyusun ekonomi ini bagaimana yang kita inginkan, supaya ke hilirnya turunan

dari ekonomi ini berakibat bagus bagi semua pihak. Saya kira itu Pak.

Terima kasih.


KOMITE IV DPD RI)

Baik terima kasih Pak Rugas, Pak Haripinto. Ada? Silakan kita coba

dengarkan semua dulu ya Pak Prof, Pak Marwan.

PEMBICARA: HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU)

Terima kasih Pak Ketua.

Mungkin komentar ya, komentar. Kalau belajar dari pengalaman pengelolaan

kekayaan negara kita, berarti puluhan tahun dan belajar dari pengelolaan negara,

negara-negara yang maju BUMN-nya dengan ekonomi yang bermacam-macam, kok

saya berpendapat itu tadi disampaikan memang tata kelolanya, ya sampai sekarang

Pak tadi disampaikan oleh Pak Marwan supaya jangan terjadi praktek-praktek yang

dulu terjadi, praktek-praktek sampai sekarangpun sering terjadi, banyak kejadian kan?

Itu saya pikir itu yang sangat penting dan saya pikir itu yang harus kita masukkan di

dalam RUU ini ya kan. Bukti kan baru-baru saja BUMN ditangkap dan itu praktek

yang masih berjalan terus begitu. Kalau pengalaman di luar negeri banyak negara

yang kapitalistis tetapi masyarakatnya mendapakan manfaat yang luar biasa besar

begitu, kalau di kita kan itu ya Pancasila, tetapi kenyataannya seperti itu.

Jadi saya pikir, tetapi seperti tadi disampaikan manfaat yang besar untuk

masyarakat berbanding lurus dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel begitu.

Jadi saya pikir bukan cuman pengelolaan kekayaan negara ya kan, kenapa demokrasi

ekonomi kita misalnya contoh amanat koperasi ya kan? Kenapa banyak yang tidak

berhasil begitu. Iya kan sekali lagi pengelolaan kalau menurut saya ya kan, kita

bandingkan dengan yang berjalan baik dalam negeri maupun luar negeri itu mengapa

begitu seperti itu? Saya pikir itu, mungkin itu yang salah satu yang perlu kita

masukkan bagaimana caranya ini ya kan, supaya gotong royong ini gotong royong

yang betul-betul positif ya kan, itu masuk di dalam RUU kita. Demikian Pak.

Terima kasih.



14


KOMITE IV DPD RI)

Terima kasih Pak Haripinto. Pak Ayi.

PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA KOMITE IV

DPD RI)

Terima kasih Pak Pimpinan.


Sebetulnya saya agak, agak apa ya, masih karena cakupannya sangat luas, jadi

agak rumit memahami tentang bagaimana seharusnya kekayaan negara dikuaasai atau

dimiliki itu saja dari situ saja saya sudah masih, bagaimana menerapkannya yang pasti

bahwa ketika kita bicara bahwa ada harta atau harta pemerintah atau negara yang

dipisahkan saja itu kan saat ini agak membingungkan Pak, saya ambil contoh saja

begini, ini memang agak ini Pak Ketua, saya sih hanya melihatnya dari contoh kecil

saja Pak, ketika misalnya pemerintah memberikan kewenangan kepada apa namanya

Jasa Marga eh, pengelola jalan tol ya Pak. Kemudian kan itu adalah harta negara yang

dipisahkan. Kemudian tadi harus bahwa ketika dia akan melepaskan itu dia harus

dewan ya Pak ya.

Nah saya membayangkan ini hanya kasus kecil Pak di kita di Jawa Barat

barangkali ketika Jasamarga melepas tanahnya untuk kereta api cepat Pak, balik lagi

ke situ saya karena ini contoh kecil Pak, tetapi itu adalah barangkali bisa terjadi

dimana-mana artinya ketika itu diserahkan kepada konsorsium perusahaan kereta api

cepat, kita tidak pernah mendengar bahwa itu mendapat persetujuan dari dewan.

Padahal sesungguhnya itu adalah kekuasaan, apa itu namanya kekayaan negara yang

dipisahkan. Nah kalau ini terjadi terus menerus, barangkali atau banyak juga misalnya

tanah-tanah bekas ini saya bicara ditataran yang saya pahami, misalnya di daerah

mana Depok kemudian Bogor banyak tanah-tanah yang dulunya adalah bekas tanah-

tanah HGO, perkebunan Pak. Sekarang ini Depok itu 48%, tanah Depok itu sudah

dikuasai oleh para pengembang, padahal itu juga belum diapa-apakan. Jadi dia masih

berupa tanah kosong tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah, kemudian masyarakat

juga tidak bisa memanfaatkannya tetapi tanah itu tidak ada manfaatnya baik untuk

rakyat, untuk negara kosong begitu saja. Nah batasan kapan pemerintah atau negara

itu bisa mengambil kembali agar tanah itu ada manfaatnya buat masyarakat ini yang

barangkali perlu dicantumkan di dalam undang-undang ini, ini kalau menurut saya

Pak. Kalau, karena ini hanya contoh-contoh kecil tetapi akan terjadi, menurut saya

akan terjadi di mana-mana. Nah oleh karena itu, memang benar bahwa tadi kenapa

saya bersama mengusulkan bahwa undang-undang ini tidak hanya pengelolaan

kekayaan negara, tetapi juga daerah. Barangkali itu Pak dari saya.


KOMITE IV DPD RI)

Iya, terima kasih Pak Ayi, atau mungkin ada contoh untuk Pak Marwan

ataupun Pak Aminuddin? Tadi kan Pak Ayi ini mengusulkan Pak, permintaan

keterangan tentang jalan kereta api cepat, tiba-tiba BUMN kita tiga perbankan itu

Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI pinjam uang 3 trilyun ke Tiongkok

misalnya. Nah apakah ini bagian daripada aset negara karena asetnya BRI

sesungguhnya adalah aset negara meskipun sudah dipisahkan lalu bagaimana nanti



15

pada akhirnya kewenangan negara jika terjadi masalah di tiga perbankan tersebut?

Mungkin kira-kira begitu Pak ya maksudnya ya. Jadi apakah memungkinkan kita atur

dalam konteks kekayaan negara itu terhadap aset yang telah dipisahkan, kemudian

mereka sudah melakukan kontrak atau apa dengan pihak lain, terutama justru bekerja

sama dengan pihak luar ya, pihak asing, kira-kira di situ maknanya. Ada Pak Iskandar

yang mau ditambahkan, silakan. Oh tidak ada, Pak Abubakar Jamalia mungkin ada?

Belum. Saya kembalikan dulu ke Pak Aminuddin nanti dikomentari juga oleh Pak

Marwan, silakan Pak.

PEMBICARA: Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR,SH.,M.Hum (NARASUMBER)

Terima kasih Pak Ajiep selaku Pimpinan Komite IV.

Dari pertanyaan tadi yang pertama Pak Rugas memang kalau kita melihat

sebenarnya kita juga memang menjadi prihatin juga karena kalau kita melihat negara-

negara lainnya. Kalau kita baca konstitusi masing-masing negara itu kita bisa melihat

ekonomi apa yang dianut oleh negara itu, saya ambil contoh misalnya Jerman, Jerman

itu di dalam konstitusi disebut dengan ekonomi pasar terkendali. Jadi dia menerapkan

ekonomi pasar tetapi kemudian dikendalikan oleh negara atau pemerintah. Jadi jelas

disebutkan. Nah, kalau di kita itulah yang saya katakana tadi dalam konteks pasal 33

yang tadi juga dipertanyakan di ayat 1-nya menyangkut soko guru perekonomian,

koperasi misalnya. Kita mengatakan apakah memang ekonomi yang akan kita bangun

dan kita akan kembangkan itu ekonomi yang betul-betul menjadi khas Indonesia

misalnya. Artinya bahwa dia tidak ekonomi pasar liberal kapitalistik, tidak juga

sosialis, tetapi mungkin perpaduan dari dua konteks itu, sehingga kemudian bahkan

sekarang ada orang yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau mengusulkan

ekonomi kerakyatan misalnya.

Nah seperti apa bangunan sistem ekonomi kerakyatan itu. Bahkan juga orang

mengambil contoh sistem ekonomi Pancasila, bahkan bangunannya, praktik-

praktiknya seperti apa itulah yang menurut saya tidak pernah jelas sampai sekarang

ini, sehingga kalau kita melihat praktik di lapangan itu bisa saling memangsa begitu.

Karena ya pemerintah memang tidak mempunyai acuan dasar untuk bisa melihat

bahwa sistem ekonomi yang sedang kita kembangkan sebenarnya seperti apa. Sama

dengan alau kita melihat pada konteks bernegara hukum. Pada konteks bernegara

hukum, kita jelas menyatakan di dalam teroi dikatakan ada dua konsep, dua negara

hukum itu, ada konsep reechstart dan konsep rule of law. Terus kita tanya apakah

konsep reechstart dan konsep rule of law itu sama? Ternyata berbeda secara prinsipil

begitu. Nah, sekarang kalau Indonesia konsesi bernegara hukumnya seperti apa, kita

sudah 13 kali melakukan seminar hukum nasional, tetapi kita belum mampu

merumuskan sebenarnya konsepsi negara hukum kita seperti apa, sehingga setiap

orang bisa menerjemahkannya menurut terjemahannya sendiri-sendiri.

Jadi kita tidak punya tolak ukur bahwa sebenarnya konsepsi negara hukum itu

seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa. Nah saya kira juga sama paradigmanya di

dalam sistem ekonomi kita apakah memang kita melegalisasikan sistem ekonomi

pasar kemudian sosialis, atau kemudian sistem ekonomi Pancasila atau sistem

ekonomi kerakyatan, saya kira sampai sekarang juga ikatan sarjana ekonomi

Indonesia itu juga belum sampai merumuskan seperti sama dengan beban yang

dimiliki oleh Persahi begitu. Jadi saya kira memang, kalau saya ditanya apa baiknya

saya kira memang kita harus merumuskan dan menegaskan seperti apa sebenarnya

konsepsi sistem ekonomi yang kita mau bangun dan kita mau kembangkan karena

dari situlah sebenarnya akan menuju pada pengaturan, peruntukkan, pengusahaan



16

maupun pemanfaatan pada sumber daya perekonomian yang kita miliki begitu. Nah

sehingga saya melihat bahwa itu yang menjadi pokok persoalan kita. Kalau tadi Pak

Haripinto mengatakan sistem tata kelola yang ya di negara kapitalistik memang selalu

orang menyatakan kita melihat dari sisi kondisi bahwa ya hampir kalau kita bercermin

pada praktek hampir orang selalu bertumpu kepada tata kelola tetapi saya kira yang

menjadi poin penting sebenarnya adalah pada sisi pengawasan dan pengendalian,

karena misalnya kaau masuk pada konteks kalau dia BUMN, apalagi masuk pada

struktur organisasi perseroan terbatas, ya tentu kita menyatakan perpanjangan tangan

pengawasan dan pengendalian itu ada pada dewan komisaris sedangkan pada

pelaksana itu ada pada direksi. Tetapi hampir kita menyatakan banyak perusahaan

BUMN mengalami kerugian, terus pertanyaan dasarnya adalah seperti apa sebenarnya

fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris yang

tentunya ditempatkan oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan sisi

kepentingan yang dilakukan? Contoh sederhana menurut saya adalah kita berharap

bahwa seperti misalnya BUMN Garuda. Garuda itu dengan menempatkan sebagai

perseroan terbatas, sebagai fungsi profitisasi tetapi tidak melupakan fungsi sosialnya.

Saya kira Garuda itu tidak boleh berfungsi swasta penuh. Misalnya saja kalau lagi

peak season, maka dia tidak boleh ikut-ikutan menaikkan rate tarif itu. Dia harus

tetap pada tarif yang memang sesuai dengan kondisi supaya ada pilihan. Jadi dia

boleh menyeimbangkan harga sebenarnya. Nah tetapi kalau saya lihat sekarang fungsi

itu sudah hilang. Karena begitu masuk pada peak season dia juga ikut naik,

menaikkan tarif. Nah dimana fungsi sosialnya sebenarnya? bahwa dia harus

mengendalikan, menstabilisasi tarif yang ada pada penerbangan, itu yang menurut

saya hilang. Dengan berpegang pada business judgement rule saya kira juga bukan

pada persoalan penting. Nah karena pada prinsipnya seperti dikatakan oleh rekan-

rekan Pak Ayi, memang kita belum bisa membedakan antara penguasaan dan

pemilikan sebenarnya. Konsep penguasaan itu seperti apa dan konsep pemilikan itu

seperti apa. Barang milik negara iya, tetapi ada sumber daya yang negara tidak boleh

memilikinya, dia hanya menguasai. Dalam konteks penguasaan itulah tadi saya

kaitkan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 bahwa makna

penguasaan itu ada 3. Bisa dilakukan dalam bentuk pengaturan, bisa dilakukan dalam

bentuk peruntukkan, itulah tadi kebijakan sebenarnya, dan bisa juga diusahakan

sendiri. Jadi mana yang lebih efisien, lebih efektif, yaitu apakah dengan fungsi

mengatur saja ataukah melakukan kebijakan, peruntukkan seperti apa, ataukah

sekaligus dia ikut masuk di dalam pengusahaan seperti itu. Karena tidak mungkin ini

menurut saya perlu juga dipertimbangkan, karena dalam konteks Pasal 33 itu yang

coba dihindari itu adalah etatisme negara sebenarnya, karena etatisme negara itu juga

jelek. Jadi kita menyatakan dulu sebelum masuk swasta di industri penerbangan ya

seenaknya saja ditentukan berapa harga itu dan seterusnya, tetapi setelah masuk

penerbangan murah, itu kan jadinya kompetisi jauh lebih sehat. Nah menurut saya sisi

penting ini adalah kita harus menentukan sisi penguasaan oleh negara dan sisi

pemilikan oleh negara sehingga tadi kalau dikaitkan dengan asset tanah, nah ini yang

menurut saya penting untuk dipertimbangkan. Apakah di dalam hal penguasaan tanah,

pengelolaan tanah itu apakah berkaitan dengan penguasaan atau pemilikan, begitu.

Karena ini juga memang sebagai asset kekayaan, tentu kita berharap bahwa setiap

bentuk pelepasan aset kekayaan negara itu harus mendapat persetujuan rakyat. Karena

kalau kita berbicara dalam konteks kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat,

rakyat sebagai subyek pemilik negara, maka representasi rakyat adalah bahwa setiap

bentuk pelepasan aset kekayaan negara maka itu harus mendapatkan persetujuan

rakyat. Nah representasi dari rakyat adalah kelembagaan yang kita sebut dengan



17

parlemen. Nah tentu yang menjadi tolak ukur di sini adalah bahwa karena kita tidak

menyatakan, nah ini penting dalam kaitan dengan persoalan bisnis. Saya teringat

dengan ada satu kekayaan asset daerah yang kemudian lepas, itu di Sulawesi Selatan.

Pemilikkan hotel. Nah pada waktu kerjasama dengan swasta lalu kemudian swasta

menawarkan kepada pemerintah provinsi untuk memasukkan modal sebagai bagian

dari presentase saham yang dimiliki. Karena daerah tidak punya modal maka

kemudian tanah itu dihitung sebagai modal, itulah yang kita sebut didalam konstitusi

itu inbreng. Jadi otomatis, status tanah tadi yang tadinya adalah kekayaan daerah yang

semestinya itu tidak boleh dimasukkan sebagai inbreng, karena kalau dia dimasukan

sebagai inbreng, disebut sebagai modal, nah itulah kesalahan, karena semestinya

kalau dia tanah negara adalah ya hanya sebatas pada Hak Guna Bangunan (HGB)

karena di bawah HGB itu adalah ada yang disebut Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Nah itulah yang dimiliki oleh negara atau daerah sebenarnya. Nah karena dan

menurut saya, saya tidak tahu apakah itu disetujui oleh pada waktu itu oleh DPRD

untuk pelepasan itu sehingga kemudian waktu terjadi penambahan modal maka

pemerintah provinsi tidak dapat menambah modal kemudian kepemilikan sahamnya

terdilusi dan setelah diambil alih oleh Lippo Karawaci, dimasukan dalam grup maka

itu akan semakin kecil lagi, yang tadinya sahamnya 12% menjadi 0,007%. Nah jadi

pengambilan aset kekayaan daerah dengan melalui proses kerjasama dengan pihak

swasta. Itu saya kira gambaran yang menarik sehingga menurut saya ini memang juga

penting kita pikirkan bersama. Saya tidak tahu membaca di rancangan undang-undang

dari DPD yang menyatakan bahwa pemberian hak atau izin itu belum tentu berkaitan

dengan pelepasan dari aset yang ada di dalam pengelolaan itu. Nah ini barangkali

memang yang menjadi entry point kita bahwa tentu ini akan memberi jaminan fungsi

ya menurut saya ya kalau berkaitan dengan kekayaan negara, sejengkalpun itu

memerlukan persetujuan dari rakyat. Nah representasi dari rakyat itu adalah lembaga

parlemen. Saya kira itu jawaban saya.

Terima kasih.


IV DPD RI)

Baik, terima kasih Pak Prof.

Kita nanti catat di terakhir masih mau dipertegas bagaimana menormakan

dalam RUU kita pemisahan antara kekuasaan dan kepemilikan ya, negara dan

pemerintah karena Pak Aminuddin adalah pakar hukum tata negara jadi kita masih

mau minta tambahan referensi. Kekayaan negara yang dijalankan oleh pemerintah

atau kekayaan pemerintah yang merupakan akumulasi kemudian menjadi kekayaan

negara. Tapi sebelum itu Pak Marwan silakan ditambahkan tadi ada beberapa.

Silakan.

PEMBICARA: Ir. MARWAN BATUBARA, M.Sc (NARASUMBER)

Terima kasih Pak Ketua.

Mungkin sedikit tentang ekonomi tadi yang Bapak sebutkan ya. Sistemnya

apa, ya memang sampai sekarang belum disepakati bentuknya seperti apa, tapi kalau

ingin merujuk kepada Bung Hatta terutama kalau kita mendalami lebih lanjut tentang

pengelolaan, itu kan urutannya BUMN, BUMD, koperasi kemudian baru swasta.

Kalau dari situ kan artinya keterlibatan dan manfaat bagi orang banyak itu menjadi

rujukan. Kalau BUMN itu punya negara apalagi 100%, maka devidennya itu akan



18

optimal masuk ke APBN, tapi kalau swasta tidak optimal dalam hal bahwa yang kita

nikmati di APBN itu hanyalah dari pajak, devidennya itu kepada si pemilik

perusahaan, belum lagi kalau ada penyelewengan di sektor pajak yang itu sering

terjadi sehingga urutan tadi BUMN optimal ya kemudian BUMD lalu koperasi, ini

kan juga melibatkan orang banyak. Nah kita berharap seandainyapun sistem tadi

belum ditetapkan asalkan pemerintah dan DPR itu mengutamakan konsep dasar yang

diusulkan oleh Bung Hatta ini saya kira itu sudah cukup memadai bagi kita,

menunggu sistem mungkin tidak terjadi, tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena

memang berhadapan dengan oligarki yang saya sebutkan tadi tapi minimal dari yang

ada ini kita bisa optimalkan. Oleh sebab itu kita mau yang mengelola itu BUMN

terutama yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk kalau

kita bicara perhubungan, soal kereta api dan sebagainya. Kalau bisa itu soal jalan tol

misalnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa bisa aturannya itu swasta

lalu dijamin pula bahwa kalau ada inflasi mereka otomatis naik begitu tarifnya. Ya

seperti apa ini? Kita juga melihat bicara ekonomi, mestinya Bulog itu dioptimalkan.

Bagaimana bisa harga beras di kita ini dibanding di luar negeri ini lebih mahal di kita?

Daging juga seperti itu Pak kalau Bapak perhatikan. Di Malaysia, Singapura lebih

murah. Sama-sama mengimpor.


IV DPD RI)

(*berbicara tanpa mic, red)

Indeksnya Pak Marwan.


Betul, betul. Saya cuma mencontohkan bahwa bagaimana kita memerankan ini

supaya masalah pengelolaan oleh negara itu melalui BUMN itu bisa dioptimalkan.

Kemudian tadi Bapak yang kedua Bapak siapa Pak? Pak Haripinto dari Kepri. Oke.

Terima kasih Pak. Iya tadi memang disebutkan tentang yang Bapak sampaikan itu

lebih kepada komentar, jadi beliau setuju tentang pengelolaan, itu tata kelolanya

diperhatikan dan saya mengusulkan itu oleh BUMN tapi negara juga harus konsisten

dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Saya kasih contoh tadi Bapak ada

yang menyinggung soal adanya BUMN yang dapat pinjaman ya, perbankan kita dapat

pinjaman dari China. Bisa saja itu memang untuk membangun kereta cepat tapi di

sekitar itu kalau kita perhatikan, ada persetujuan pemerintah terhadap Medco yang

sekarang perusahaan itu menjadi aman untuk membeli 70% saham Newmont. Saya

tidak mendengar suara DPD saat itu keberatan. Padahal kalau ingin bicara tentang

penguasaan negara, yang menjadi pemegang hak utama untuk membeli saham itu

adalah BUMN. Yang kedua, di dalam kontrak karya kalau nanti mau dibaca bisa, saya

punya datanya, dalam kontrak karya antara pemerintah dengan Newmont yang

ditandatangani tahun ‘80an itu ada dua pasal yang dilanggar saat Menteri BUMN atau

pemeritah itu membiarkan Medco membeli saham Newmont 70% itu. Tidak justru

pemerintah itu menghalangi atau memberikan kesempatan kepada BUMN padahal

saat itu Menteri BUMN sudah menyatakan akan membentuk holding BUMN

tambang. Jadi tidak konsisten. Nah tapi pelanggaran ini, undang-undang dilanggar,

lalu kontrak karya juga dilanggar. Nah dari mana itu uangnya kalau BUMN tidak

punya? Ternyata Medco itu dapat suntikan dana dari konsorsium bank BUMN yang

mendanai itu. Jadi nah saya kira ini bisa kalau mau diangkat oleh DPD.



19

Kemudian yang lain tentang Masela. Bagaimana suara dari DPD itu untuk soal

sumber daya alam yang ada di sana? Ini jangan sampai justru nanti ada swasta yang

lebih dominan. Yang berikutnya lagi soal Mahakam. Kita mengikuti ada Presiden

Perancis baru datang ke sini lalu ada Dirut Total Perancis juga ketemu dengan

Menteri Maritim, Kemaritiman dengan Pak Luhut tapi yang kita khawatirkan adalah

nanti saham itu atau pengelolaannya itu diserahkan kembali kepada Total Pak. Ini

harus hati-hati kita. Saya berharap DPD juga menyuarakan menghambat ini karena

sudah puluhan kali Pertamina itu menyatakan mampu mengelola, mampu mengelola

Blok Mahakam tapi oleh pemerintah itu seolah-olah tidak diperhatikan. Karena apa?

Ada kepentingan. Tapi undang-undangnya soal pengelolaan kekayaan negara itu ya

harusnya BUMN. Nah yang terakhir soal Freeport. Kita seperti saya usulkan tadi

harus menjamin bahwa yang menjadi pengelola berikutnya sejak 2021 itu adalah

konsorsium BUMN holding untuk tambang ditambah untuk yang ada di Papua yaitu

Papua dan Papua Barat. Nah itu saya kira soal yang kedua.

Kemudian Pak Ayi tadi saya kira memang ini ada kaitannya dengan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 ya. Kita ingin ada transparansi dari pemimpin apakah itu

di pusat itu presiden atau menteri-menteri maupun gubernur atau bupati/walikota

kalau itu di daerah sehingga adanya pengalihan aset punya daerah kepada swasta itu

jelas ya. Kalau Bapak perhatikan, ada 4 penggusuran besar di Jakarta ya, di Kampung

Pulo, di Bukit Duri, kemudian Kalijodo, satu lagi saya lupa, tapi yang jelas ini tidak

transparan sehingga waktu penggusuran itu dinyatakan ini aset negara, rakyat digusur,

yang menggusur siapa? Tentara dan polisi. Dari mana tentara dan polisi dapat uang?

Bukan dari APBD dan mestinya tentara dan polisi itu mendapatkan uang secara

vertikal bukan dari horisontal ya, kalau menurut aturan mainnya itu seperti itu.

Horisontal artinya ini sesama yang di bawah tapi dari pusat, tapi ini tidak terjadi,

datangnya dari pengembang lalu digusurlah rakyat tanpa ganti rugi. Lalu setelah itu

tanah yang dibebaskan itu yang tadinya diklaim sebagai punya daerah itu dikelola

oleh pengembang. Kalijodo itu oleh Sinar Mas misalnya ini. Ini sudah fakta ya. Jadi

Pak Aminuddin sudah menyebutkan sejengkalpun tidak boleh tapi faktanya seperti

itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aturan yang dipakai itu dilanggar, Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014. Saya berharap sebetulnya DPD juga tidak melupakan

aspek-aspek yang strategis yang penting seperti ini. Dan ini terjadi misalnya di

Medan. Podomoro itu menguasai tanah bekas PPN ya di dekat statiun kereta pusat di

Medan itu dekat Lapangan Merdeka. Itu sangat megah ya gedung yang dibangun dan

saya kira juga mall dan juga apartemen. Itu yang dikuasai tanah negara, tanah punya

daerah dan perkebunan, tapi itu bisa lolos. Dan yang lebih banyak sebetulnya praktek

seperti ini malah yang namanya DPRDpun tidak dilibatkan. Kalau kita lihat misalnya

Simpang Susun Semanggi, itu dibangun oleh pengembang kemudian dana tidak ada

dan proses tender tidak terjadi, tidak ada dari APBD lalu pengembang ini kenapa bisa

membangun? Karena dia dapat izin tanah reklamasi. Reklamasi itu kan laut yang

punya negara dikonversi begitu. Nah oleh sebab itu saya berharap sebetulnya kembali

soal aset tadi mungkin kita juga bisa mengembangkan ini dari undang-undang

sektoral tadi sudah disinggung yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 sehingga

dengan begitu minimal saya berharap sebetulnya DPD juga bersuara untuk kasus-

kasus....



20


IV DPD RI)


Undang-undang berapa Pak?


30/2014.


IV DPD RI)


tentang?


Haduh saya lupa ininya, nanti saya sampaikan tapi intinya itu diskresi yang

diberikan kepada kepala daerah.


IV DPD RI)


Oh administrasi pemerintahan.


Nah iya. Oke. Saya kira itu saja. Jadi intinya sebetulnya saya berharap di

samping menyiapkan sistem bahwa RUU itu kita anggap sistem tapi apa yang ada di

depan mata ini juga tidak luput dari pantauan dan advokasi dari DPD. Kalau tidak

rakyat hanya jadi korban. Kemiskinan ya Pak, satu catatan penting. Kemiskinan bagi

daerah-daerah orang-orang yang ada di bekas gusuran itu dilakukan secara sistemik.


IV DPD RI)

Oke Pak Marwan.


Iya, terima kasih.


IV DPD RI)

Baik, terima kasih.

Saya masih sekali lagi mau mempertegas atau mendapat taruhlah kesimpulan-

kesimpulan dari Prof. Aminuddin tentang bagaimana mendefinisikan supaya kami



21

bisa dengan teman-teman Tim Ahli ini menormakan pemahaman terhadap kekuasaan

negara, kepemilikan negara, dan satu lagi memang yang menarik tadi yang dijadikan

sebagai catatan akhir Pak Prof adalah undang-undang ini bukan justru menjadi atau

menterkaitkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang berkaitan

dengan pengelolaan kekayaan negara tapi bagaimana menjadi undang-undang acuan.

Nah ini yang menarik saya kira ya karena sudah begitu banyak undang-undang yang

terkait dengan pengelolaan kekayaan negara terutama di sektor tambang, mineral dan

gas. Itu yang paling ruwet bahkan di bidang airpun sudah ada undang-undang

sebenarnya, tapi yang menarik juga tadi udara. Kita catat sama-sama Pak Tim Ahli,

salah satu komentar Pak Amin tadi udara yang belum penting bagi rakyat tapi apakah

negara menganggap penting bukan hanya sebagai udara yang bersih tapi penggunaan

udara sudah begitu kompleks juga sampai kepada frekuensi kan menggunakan udara

Pak ya. Saya kira Pak Prof tolong dilanjutkan komentarnya tadi. Silakan.

PEMBICARA: Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR,SH.,MH (NARASUMBER)

Terima kasih Pak Ajiep, Pak Ketua.

Jadi kalau kita melihat memang saya melihat ada konsep yang selama ini

memang juga sering kali kita rancu bahwa kadangkala barang dari negara itu

pemerintah yang berhak melakukan eksekusi begitu ya. Nah saya mengambil contoh

di Jerman itu dibedakan antara negara dan pemerintah. Jadi negara itu kan bersifat

pasif, negara itu bisa berjalan karena ada organ yang menjalankan. Organ yang

menjalankan itu adalah pemerintah. Nah oleh karena itu antara negara dengan

pemerintah itu tidak sama sebenarnya dalam konteks di Jerman itu ada namanya

pegawai negara dan ada pegawai pemerintah. Jadi memang acuannya berbeda. Nah

sehingga kemudian di Jerman juga ada memang barang milik negara, ada barang

milik pemerintah. Jadi barang milik pemerintah itu mungkin konteksnya yang habis

pakai untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Tapi barang dalam konteks barang

milik negara maka itulah tadi bahwa setiap pelepasan memang memerlukan

persetujuan. Jadi dalam konteks itu sehingga menurut saya memang juga dalam

konteks penguasaan oleh negara, dikuasai negara dan dimiliki oleh negara itu yang

kemudian kita sebut dengan public domain dengan private domain. Dalam konteks

public domain maka itulah juga yang harus kita melihat sisi kepentingan karena di

situ negara hanya menguasai, tidak memiliki, begitu. Dalam konteks menguasai maka

negara tidak boleh melakukan monopoli sebenarnya. Negara hanya boleh melakukan

fungsi pengaturan, fungsi peruntukan. Nah dalam konteks pemilikan maka negara

boleh mengusahakan untuk itu. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang memang harus

lebih jeli lagi diurai, dijelaskan seperti apa konsep penguasaan dikuasai oleh negara

dan dimiliki oleh negara karena saya melihat kadangkala ada papan nama kemudian

berdiri namanya ini tanah milik negara, begitu. Nah sekarang konteks kalau kita

menyatakan ini tanah milik negara dan kemudian tentu harus dibuktikan dengan

sertifikat karena kalau penguasaan negara berarti negara bisa membagi-bagi, itulah

kemudian gunanya landreform. Jadi kepada rakyat dialokasikan penguasaan tanah

berdasarkan pada sisi peruntukannya untuk apa. Nah oleh karena itu menurut saya

hati-hati memang kita menterjemahkan konteks penguasaan atau dikuasai oleh negara

dan konteks pemilikan oleh negara sehingga dengan demikian makanya tadi dalam

konteks pengaturan yang akan dilakukan memang itulah yang harus menjadi sisi

kepentingan misalnya dalam konteks peruntukan, pemanfaatan, penggunaan dalam

konteks yang dikuasai oleh negara dan juga yang kemudian dimiliki oleh negara. Nah

ini dua hal yang berbeda menurut saya. Nah sehingga dengan demikian memang kita



22

lihat dalam sisi kepentingan di dalam penyelenggaraan misalnya dalam konteks

Undang-Undang Agraria kita, kan di situ kita menyatakan pemberian hak itu ada hak

milik, kemudian hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan, dan Hak Guna Usaha

(HGU). Nah pada sisi kepentingan itu menurut saya karena ini kan baru dilihat dalam

konteks bagaimana tanah itu digarap dikelola. Nah sekarang menurut saya, bisakah

seseorang di dalam sebagai Warga Negara Indonesia memiliki tanah lebih dari kalau

misalnya ketentuan sekarang itu lebih dari 2 hektar ya, kan sebenarnya tidak bisa.

Yang bisa memiliki itu adalah kalau dia dalam bentuk penguasaan oleh korporasi, dan

penguasaan oleh korporasi juga harus dilihat dalam konteks, bukan dalam konteks hak

milik sebenarnya tapi hanya dalam konteks pemberian.. Mungkin nanti sebenarnya

kalau datang Prof. Sunaryo itu bisa menjelaskan bahwa di luar itu hanya bisa

digunakan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Nah diluar daripada itu

tidak bisa sebenarnya. Nah tapi kalau kita lihat faktanya jsutru semua dalam area

pemilikan. Nah kita menyimpangkan negarapun juga tidak memiliki sebagian tanah

karena kan tanah juga ada dimiliki oleh misalnya dalam konteks tanah adat. Itu juga

negara tidak menguasai sepenuhnya karena penguasaaannya di bawah lembaga-

lembaga adat yang diakui menurut saya. Jadi pada sisi ini sangat janggal kalau dalam

konteks dikatakan karena ini milik negara dan kalau milik negara representasinya

adalah pemerintah maka pemerintah boleh seenaknya melakukan pengelolaan,

pemindahtanganan berdasarkan peruntukan dan pemanfaatan. Nah inilah yang

menruut saya harus dengan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan

Negara ini sebenarnya kita memberi status pada kekayaan negara itu baik dalam

konteks dikuasai oleh negara maupun didalam konteks dimiliki oleh negara. Dengan

status itulah maka kemudian menjadi jelas penguasaan, pengendalian terhadap

pemanfaatan, peruntukan, penggunaan dari kekayaan milik negara itu. Saya kira

begitu Bapak Ketua.


IV DPD RI)

Luar biasa ini Pak Prof. Aminuddin.

Meskipun sayangnya karena waktu kita belum bicara tentang kekayaan negara

yang tidak berbenda, taruhlah kekayaan negara di sektor ilmu pengetahuan misalnya

ya. Itu ceritanya lain lagi dan saya kira tim ahli kita perlu mencatat baik-baik apalagi

dengan kasus-kasus terakhir yang muncul Indonesia dengan Malaysia kita saling

klaim misalnya karena kita satu rumpun jadi itu juga persoalannya kan? Melayu kita

sama-sama Melayu, duluan mereka mendaftarkan dalam kekayaan negaranya maka

mungkin saja, untung cepat batik itu misalnya menjadi kekayaan Indonesia ya, tapi

beberapa kekayaan yang lain, belum kekayaan intelektual. Saya dengan Prof.

Aminuddin sudah mencatatkan naskah terpanjang di dunia namanya I La Galigo

sebagai kekayaan internasional orang Sulsel. Kalau tidak nanti dimiliki orang Belanda

itu karena dulu diambil sama Belanda ke sana. Ya Prof ya?

Baik, saya pikir Pak Abu Bakar, Pak Rugas, Pak Haripinto, Pak Ayi, diskusi

kita hari ini dengan dua narasumber kita, Pak Marwan, cukup? Baik, terima kasih Pak

Marwan. DPD yang Bapak tinggalkan yang lalu itu perkembangannya sebenarnya

masih agak seperti sekarang ini terutama terakhir tentu Bapak ikuti perkembangan, itu

bagian daripada dinamika. Ada falsafah saya sebagai orang Bugis. Kalau tidak ada

lawan di luar biasa kita yang baku lawan di dalam. Jadi kalau saya banyak ditanya

sebagai mantan Ketua Pansus Tatib itu Pak Prof. Kenapa Pimpinan DPD begini? Saya

bilang, sederhana saja jawaban saya. Saya orang Bugis. Orang Bugis itu kalau tidak



23

ada lawannya di luar rumah atau di tempat lain, dia pulang ke rumahnya, dia baku

lawan dengan orang dalam rumahnya. Itu kan orang luar melihat tapi saya orang

dalam merasakannya itu. Baik. Saya kira Bapak Tim Ahli insya Allah besok kita

ketemu pukul 09.30, kita coba lihat progress awal dari draft naskah akademik kita.

Dan untuk Bapak Prof. Aminuddin, terima kasih banyak sekali lagi waktunya.

Sekalipun singkat tetapi cukup padat dan jika suatu saat masih ada kebutuhan kami

harap kesediaannya untuk tetap menjadi narasumber di Komite IV khususnya di Tim

Ahli PKND ini. Pak Marwan, terima kasih banyak. Bapak jalan-jalanlah kembali ke

DPD ini. Bapak-bapak semua, semua Anggota Komite IV terima kasih banyak. Saya

akhiri session ini. Saya akhiri rapat kita dan seluruh kegiatan hari ini saya nyatakan

kita anggap selesai.

KETOK 3X


Selamat sore.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.51 WIB

Documents

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... - dpd.go.id filedi DPD yang ada dalam prolegnas jangka panjang yaitu adalah pengelolaan kekayaan negara. Dan saya informasikan juga bahwa