Upload
trandan
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sragen)
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh :
KHOIRINA UTAMI
B 200 110 024
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
PENGESAHAN
Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:
DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sragen)
Yang di susun oleh:
KHOIRINA UTAMI
B 200 110 024
Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi
syarat untuk diterima.
Surakarta, Maret 2015
Pembimbing Utama
(Dr.Zulfikar, SE, M.Si.)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)
DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sragen)
KHOIRINA UTAMI
B 200 110 024
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : [email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tranparansi kebijakan publik, dan political background terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sragen. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, sehingga seluruh anggota DPRD atau populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H1 diterima. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H2 diterima. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H3 diterima. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H4 diterima. transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H5 diterima. Political background berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H6 diterima. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H7 ditolak. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H8 diterima. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H9 ditolak. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H10 diterima. Political background tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H11 ditolak.
Kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan daerah,
komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
transparansi kebijakan publik, political background.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak
awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi
penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi yang luas, nyata,
bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan
dan pemeriksaan.
Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya
keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri, oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan
daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara
ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada
kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi bahwa
anggota DPRD pada periode ini masih banyak wajah baru yang dipilih dan
diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mana mempunyai latar
belakang pendidikan, pengalaman politik dan pekerjaan yang berbeda
sebelum menjadi anggota DPRD, sehingga ketika mereka dipilih menjadi
anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi
kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Hal itu dapat yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan
kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan dewan pada
keuangan daerah secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD yang
anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi, karena hal tersebut
akan sangat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh anggota
DPRD sebagai wakil rakyat. Permasalahannya adalah apakah dewan
dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah
dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat
anggota dewan umumnya berangkat dari partai politik ataukah
disebabkan karena faktor lain seperti komitmen organisasi, akuntabilitas,
partipasi masyarkat, atau transparansi kebijakan publik.
B. Tujuan Penelitian
1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran
terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah dan untuk menguji pengaruh komitmen
organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.
3. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan dewan
pada keuangan daerah dan untuk menguji pengaruh akuntabilitas
terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan
pengawasan dewan pada keuangan daerah.
4. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah dan untuk menguji pengaruh partisipasi
masyarakat terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.
5. Untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap
pengawasan dewan pada keuangan daerah dan untuk menguji
pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada
keuangan daerah.
6. Untuk menguji pengaruh political background terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah dan untuk menguji pengaruh political
background terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai
uang publik. Pemerintahan daerah perlu memiliki komitmen bahwa anggaran
daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan
legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat
sesuai strategi yang telah di tetapkan
B. Pengertian Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengawasan keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
C. Pengawasan Keuangan Daerah
Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun
2001). Menurut Halim (2002:147) tujuan pengawasan keuangan daerah dalam
garis besarnya adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen
keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang
berkaitan dengan pengeloaan keuangan daerah, untuk menjamin
dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam
pengeloaan keuangan daerah.
D. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan
dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) deteksi serta identifikasi
terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudhono,
2001 dalam widyaningsih dan Pujirahayu, 2012).
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan hubungan
antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) adalah
penelitian survey. Penelitian survey merupakan penelitian lapangan yang
dilakukan terhadap beberapa sampel dari suatu populasi tertentu yang
pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Masri S,
2007).
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) periode 2014-2019 kabupaten Sragen yaitu sebanyak 45
orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD
kabupaten Sragen, dengan menggunakan sampel jenuh atau total sampling
dimana semua populasi dijadikan sampel penelitian.
C. Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer,
yaitu data yang dikumpulkan langsung kepada objek penelitian dengan
mekanisme kuesioner model tertutup yang memuat daftar pertanyaan yang
terkelompok menurut dimensi-dimensi pengukuran variabel. Untuk
memperoleh data primer.
D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
1. Variabel Dependen (Y) adalah pengawasan dewan pada keuangan
daerah. Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang
dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan,
pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Variabel Independen (X) adalah pengetahuan dewan pada keuangan
daerah.Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pola pikir
dewan terkait dengan anggaran, dari pengertiannya, bagaimana anggaran
digunakan dan dipertanggungjawabkan serta cara memecahkan suatu
masalah terkait dengan anggaran.
3. Variabel Moderating
a. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu
dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri
terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan
untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi
kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk
tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut.
b. Akuntabilitas prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
harus benar-benar dilaporkan dan pertanggungjawabkan kepada
DPRD dan masyarakat (Juliastuti, 2013).
c. Partisipasi masyarakat keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas
proses penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif pada saat
penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi (Sopanah dan
Mardiasmo, 2003 dalam Novietta, 2010).
d. Transparansi kebijakan publik berarti keterbukaan pemerintah dalam
meberikan informasi terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
e. Political background merupakan latar belakang dari pengalaman
seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Pernyataan dalam
kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur
dengan menggunakan skala Likert 5 (lima) point, 5 = (SS= Sangat
Setuju), 4(S= Setuju), 3(TT= Tidak Tahu), 2(TS= Tidak Setuju),
1(STS= Sangat Tidak Setuju).
E. Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010:207).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang
akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52).
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau
konstruk.
3. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model
regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai ditribusi normal
atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan
metode Komogrov-Smirnov.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas
(independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan
lawannya variance inflation factor (VIF).
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam
sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
atau pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada
atau tidaknya heterokedastisitas salah satunya adalah dengan uji
Glejser.
Model yang dapat digunakan dalam analisis regresi linier
berganda adalah sebagai berikut :
PDPKD = 4,580 + 0,057 PDTA + 0,267 KO + 0,214 AK + 0,280
PM + 0,409 TKP + 0,793 PB + 0,486 PDTA.KO + 0,788 PDTA.AK
- 0,002 PDTA.PM - 0,713 PDTA.TKP + 0,014 PDTA.PB + e
4. Pengujian Hipotesis
a. Uji Regresi Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
b. Uji Simultan (Uji F)
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel
independen berpengaruh secara simultan atau serentak terhadap
variabel dependen.
c. Uji Koefisien Determinasi ( )
Koefisien Determinasi ( ) merupakan angka yang
mengukur total variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh
variabel independen dalam model.
HASIL PENELITIAN
1. Hipotesis pertama
Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui sig. t
(0,039) < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima yang
artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap
pengawasan dewan pada keuangan daerah.
2. Hipotesis kedua dan ketiga
Diketahui sig. t (0,016) < 0,05 maka dapat disimpulkan H0
ditolak dan H2 diterima. Artinya komitmen organisasi berpengaruh
terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Diketahui sig. t
(0,276) > (0,05) maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H3 ditolak. Hal
ini menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang
anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap
pengawasan dewan pada keuangan daerah.
3. Hipotesis keempat dan kelima
Diketahui sig. t (0,003) < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak
dan H4 diterima. Artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah. Diketahui sig. t (0,013) < (0,05)) maka
dapat disimpulkan H0 ditolak dan H5 diterima. Hal ini menunjukkan
bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas
berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
4. Hipotesis keenam dan ketujuh
Diketahui sig. t (0,001) < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak
dan H6 diterima. Artinya partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap
pengawasan dewan pada keuangan daerah. Diketahui sig. t (0,995) >
(0,05) maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H7 ditolak. Hal ini
menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan
partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan
pada keuangan daerah.
5. Hipotesis kedelapan dan kesembilan
Diketahui sig. t (0,000) < 0,05) maka dapat disimpulkan H0 ditolak
dan H8 diterima. Artinya transparansi kebijakan publik berpengaruh
terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Diketahui sig. t
(0,044) < (0,05)) maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H9 diterima. Hal
ini menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran
dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah.
6. Hipotesis kesepuluh dan kesebelas
Diketahui sig. t (0,000) < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak
dan H10 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa political background
berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
Diketahui sig. t (0,957) > (0,05)) maka dapat disimpulkan H0 diterima dan
H11 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa political background tidak
berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan
dewan pada keuangan daerah, sehingga H1 diterima.
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada
keuangan daerah, sehingga H2 diterima. Dan Komitmen organisasi tidak
berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H3 ditolak.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan
daerah, sehingga H4 diterima. Dan akuntabilitas berpengaruh terhadap
hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan
dewan pada keuangan daerah, sehingga H5 diterima.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada
keuangan daerah, sehingga H6 diterima. Dan partisipasi masyarakat tidak
berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H7
ditolak.
5. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan
pada keuangan daerah, sehingga H8 diterima. Dan transparansi kebijakan
publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H9
diterima.
6. Political background berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada
keuangan daerah, sehingga H10 diterima. Dan political background tidak
berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H11
ditolak.
KETERBATASAN
Penelitian ini tak lepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini
merupakan penjelasan mengenai berbagai keterbatasan yang dihadapi:
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Sragen,
sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di
Indonesia.
2. Penggunaan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran belum mampu
memberikan gambaran secara umum tentang faktor yang mempengaruh
pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga dimungkinkan masih
ada faktor lain yang dapat meningkatkan pengawasan dewan pada
keuangan daerah.
SARAN
1. Bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen diharapkan semakin meningkatkan
pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi
penyimpangan-penyimpanan dalam penggunaan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, misalnya
faktor Pesonal background, tingkat pendidikan dewan dan kinerja
anggota dewan sehingga diketahui faktor manakah yang paling dominan
mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Darma, J dan Hasibuan, A,F. 2012, Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan
Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan
Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Mediasi,
Vol. 4, No. 1 Juni, Medan.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasis Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Kelima.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.Yogyakarta:
UPP AMP YKPN
Halim, Abdul. 2004 dan 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan
Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Haryani, Rizki. 2011. Pengaruh Political Backgroun Dan Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan
(APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik.
(Studi Kasus Di DPRD Provinsi Sumatera Utara).Tesis S2. Sekolah
Pasca Sarjana Universitas Sumatera Medan.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis
Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat
Dan Transparansi Kebijakan PublikTerhadap Hubungan Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran DenganPengawasan Keuangan Daerah.
(Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi.
FE Universitas Negeri Padang.
Kartikasari, Dewi. 2012, Pengaruh Personal Background, Political Background,
Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD dalam
Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus Padaa Dprd Kabpaten
Boyolali). Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-676 Agustus, UNES.
Kasus APBD Kapupaten Sragen.2008.”Pemotongan dana Bansos Kabupaten
Sragen”. Melalui (http://www.sindonews.com) (13/8/2011)
Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
Kusumawati, Eny. 2014, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD
Provinsi Jawa Tengah Dan DPRD Kabupaten Karanganyar).Seminar
Nasional dan Call Of Paper, ISBN 978-602-70429-2-6 Juni.FEB UMS.
Mardiasmo, 2001. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Andi:Yogyakarta.
Masri, Sulaiman. 2007. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta
Mayasari,R,P. 2012, Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan
APBD dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel
Moderating, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1
Januari, Palembang.
Novietta, Liza. 2010, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen
Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Eksekutif Tentang
Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Keuangan dan
Bisnis, Vol. 2, No. 1 Maret, Medan.
Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan
Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Se-
Karesidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi VIII. Purwokerto.
Samsul, Inosentius. 2006. Perda Sebagai Dasar Penganggaran dan Pengawasan
DPRD dalam Buku Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD.
Sekretariat Nasional ADEKSI: Subur Printing.
Sari, Imelda, 2010. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap kinerja DPRD dalam
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Tesis Program Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke lima belas. Bandung:
Alfabeta.
Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013, Pengaruh Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan
Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi
Kebijakan Publik, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April, Padang.
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah
(APBD), (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Dan DPRD
Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. FE Universitas Diponegoro Semarang.
Widyaningsih, Aristanti dan Pujirahayu, Imaniar. 2012. Pengaruh Pengetahuan
Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas
Sebagai Variabel Moderating. Media Riset Akuntansi, Vol. 2, No.
1.FEB.UPI
Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political
Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran
DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional
Akuntansi X. Makasar.
Yuliusman. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara
Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan
APBD.(Survey TerhadapAnggota DPRD Provinsi Jambi), Jurnal, Vol.
14, No. 2 , Hal. 09-18 Juli- Desember, Padang. FE. Universitas Jambi.