Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan ...pn-temanggung.go.id/tmg/images/laptah_2019/LAPORAN_PELAKSA… · Sumber daya manusia non teknis yudisial di Pengadilan Negeri

LAPORAN TAHUNAN 2019 | PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin

dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

tahun 2019 dapat tersusun. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16

Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan ini merupakan gambaran dan perkembangan pada Pengadilan

Negeri Temanggung dalam kurun waktu tahun 2019 yang memuat capaian kinerja

organisasi, baik secara teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebagaimana

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja sebelumnya. Dengan harapan laporan ini

dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

dimasa yang akan datang, dan juga sebagai bahan penyusunan program kerja

selanjutnya.

Semoga laporan ini meberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan di

tahun mendatang.

Temanggung, 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Ig. EKO PURWANTO, S.H.,M.Hum

NIP. 196610191986031002

LAPORAN TAHUNAN 2019 | PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULULAN.................................................................................... 1

BAB II PERKARA ............................................................................................... 4

A. KEADAAN PERKARA ......................................................................... 4

B. PENYELESAIAN PERKARA ............................................................... 4

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU .................................................. 7

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................... 9

A. KOMPOSISI SDM ............................................................................... 9

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN

TEKNOLOGI INFORMASI .................................................................................. 15

A. PENGELOLAAN KEUANGAN ............................................................ 15

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .................................. 16

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI ....................................... 19

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ................................................ 23

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ................................................... 23

B. PELAYANAN SATU PINTU ............................................................... 26

C. INOVASI LAYANAN PUBLIK ............................................................. 26

BAB VI PENGAWASAN ..................................................................................... 38

A. INTERNAL ......................................................................................... 38

B. EVALUASI .......................................................................................... 39

BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 40

A. INTERNAL ......................................................................................... 40

B. EVALUASI .......................................................................................... 40

LAPORAN TAHUNAN 2019 | PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB 1

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB merupakan satuan kerja (satker)

dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

beserta perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun

2009. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat dua macam administrasi,

yaitu administrasi teknis dan administrasi umum yang keduanya saling berkaitan,

baik ditinjau dari segi administrasi maupun dari segi organisasi. Kebijakan umum

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2018 diarahkan kepada :

a. Bidang Kepaniteraan

b. Bidang Kesekretariatan

c. Bidang Pengawasan

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik khususnya masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, maka dalam

tahun 2019 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah menentukan kebijakan

umum peradilan yang diarahkan kepada :

1. Penyelesaian Perkara

Masalah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

sudah merupakan tugas bagi para Hakim untuk menyelesaikannya agar

harapan para pencari keadilan untuk segera terselesaikannya perkara secara

cepat namun tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran dapat

terlaksana sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap

lembaga pulih kembali. Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB berusaha

untuk mengembalikan tingkat kepercayaan, harkat dan martabatnya sebagai

lembaga Peradilan yang juga sebagai kawal depan Mahkamah Agung dengan

menerapkan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas

dan asas akuntabilitas.


2. Penertiban Biaya Perkara

Dalam rangka penertiban biaya perkara Pengadilan Negeri Temanggung Kelas

IB menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal

23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya.

3. Kedisiplinan

Memperketat pengawasan jalannya Peradilan, Perilaku Hakim dan Pejabat

Pengadilan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB. Pengawasan

dilaksanakan di bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan dan tingkah laku

hakim.

4. Sumber Daya Manusia

Masalah Sumber Daya Manusia sebagai penunjang kinerja suatu lembaga

peradilan merupakan suatu masalah yang tidak bisa diabaikan karena untuk

mencapai suatu bentuk lembaga peradilan yang profesional khususnya di

lembaga Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB perlu adanya suatu upaya

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan dalam

rangka terselesaikannya pekerjaan yang penting yang menyangkut kinerja

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

5. Keterbukaan Informasi

Pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB pun tidak mau tertinggal dalam memperbaiki akses

masyarakat terhadap informasi di Pengadilan, baik itu putusan, biaya perkara,

alur perkara, struktur organisasi serta informasi umum lainnya.Dengan adanya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 dan 1-

144/KMA/SK/I/2012 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting

dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk


memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB tetap berkomitmen penuh memberikan

keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya

peningkatan kinerja lembaga dan pengawasan.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Temanggung.

Visi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni “TERWUJUDNYA PENGADILAN

NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG“.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Temanggung

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Temanggung


BAB II PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan Buku Kedua, proses pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB telah sesuai dengan petunjuk pola Bindalmin

tersebut yaitu Berkas perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri

diterima oleh Meja Pertama, diteliti kelengkapannya lalu dilengkapi dengan surat

penetapan majelis hakim dan panitera pengganti, untuk perkara pidana biasa

langsung bisa diberi nomor dan registrasi, perkara pidana singkat diberi nomor

dan diregister setelah sidang pertama dan untuk perkara cepat serta pelanggaran

lalu lintas diberi nomor dan registrasi setelah selesai sidang. Pembagian perkara

dilaksanakan dengan tertib begitu juga pelaksanaan dan penundaan sidang

dicatat dalam buku register dengan tertib setelah mendapat laporan dari panitera

pengganti

Tugas pokok bidang teknis kepaniteraan perdata adalah menerima berkas

perkara Perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB baik

yang diajukan oleh perseorangan (in person) maupun oleh Badan Hukum melalui

Kuasanya. Tugas-tugas yang diterima di Kepaniteraan Perdata antara lain

Perkara Permohonan, Perkara Gugatan, permohonan Banding, Permohonan

Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, permohonan Eksekusi dan

permohonan Somasi. Disamping itu Kepaniteraan Perdata juga menerima

perlawanan yang merupakan Vezet terhadap putusan Verstek maupun

perlawanan pihak ketiga (deden Verzet).

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Klasifikasi Sisa Perkara 2018

Perkara Yang Diputus

Pidana Biasa 26 26

Khusus - -

Anak - -


Cepat - -

Singkat - -

Lalu-lintas - -

Perdata Permohonan 4 4

Gugatan 11 11

Gugatan Sederhana 6 6

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Klasifikasi Perkara Masuk 2019

Perkara Yang Diputus

Pidana Biasa 107 107

Khusus 47 47

Anak 3 3

Cepat 8 8

Singkat - -

Lalu-lintas 26.265 26.265

Perdata Permohonan 93 90

Gugatan 45 46

Gugatan Sederhana 26 31

0 5 10 15 20 25 30

Pid. Biasa

Pid. Khusus

Pid. Anak

Pid. Cepat

Pid. Singkat

Pid. Lalu-lintas

Pdt. Permohonan

Pdt. Gugatan

Pdt. GS

Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018

Perkara Yang Diputus Sisa Perkara Th. 2018


3. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Klasifikasi Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum

Banding Kasasi PK

Pidana Biasa 2 1 -

Khusus - - -

Anak - - -

Cepat - - -

Singkat - - -

Lalu-lintas - - -

Perdata Permohonan - - -

Gugatan 4 - -

Gugatan Sederhana - - -

1 5 25 125 625 3125 15625 78125

Pid. Biasa

Pid. Khusus

Pid. Anak

Pid. Cepat

Pid. Singkat

Pid. Lalu-lintas

Pdt. Permohonan

Pdt. Gugatan

Pdt. GS

Grafik Penyelesaian Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Diputus Perkara Masuk 2019


4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung ada 1 perkara perdata

yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, yaitu:

No Nomor Perkara Mediator Keterangan

1 27/Pdt.G/2019/PN Tmg Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Hakim / Mediator PN Temanggung

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pada tahun 2019 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari

keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu, karena melalui progam ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi,

konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dukomen hukum yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Temanggung mendapat alokasi Anggaran

posbakum sesuai DIPA 03 tahun 2019 sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh

empat juta rupiah) anggaran tersebut dibayarkan kepada Lembaga Perisai

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Pid. Biasa

Pid. Khusus

Pid. Anak

Pid. Cepat

Pid. Singkat

Pid. Lalu-lintas

Pdt. Permohonan

Pdt. Gugatan

Pdt. GS

Grafik Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

PK Kasasi Banding


Kebenaran selaku penyedia jasa Posbakum sesuai dengan jam kehadiran

setiap bulan. Bentuk pelayanan yang diberikan di POSBAKUM antara lain:

1. Memberikan pelayanan tentang Informasi Hukum

2. Memberikan pelayanan konsultasi Hukum

3. Memberikan Advis Hukum

4. Bantuan pembuatan dokumen Hukum

Data layanan Posbakum Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2019:

Bulan Pendampingan Perkara

Konsultasi

Januari 6

Februari 11

Maret 6

April 7

Mei 9

Juni 6

Juli 13

Agustus 8

September 5

Oktober 16

November 10

Desember 7

Total 104

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung tidak ada sidang

keliling/pelayanan terpadu.

3. Perkara Prodeo

Pada DIPA tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

tidak mendapatkan alokasi dana / DIPA untuk pembebasan biaya perkara

(Prodeo).


BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM

Struktur Organisasi (Tupoksi)

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, secara organisatoris dan administratif berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB terdiri dari Hakim, Panitera, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud

Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Analis Perkara

Peradilan dengan perincian sebagai berikut :

NO JABATAN JUMLAH

1 Hakim 7 orang

2 Panitera 1 orang

3 Panitera Muda Hukum 1 orang

4 Panitera Muda Pidana 1 orang


5 Panitera Muda Perdata 1 orang

6 Panitera Pengganti 7 orang

7 Jurusita 2 orang

8 Jurusita Pengganti 3 orang

9 Analis Perkara Peradilan 1 orang

Sumber daya manusia non teknis yudisial di Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB terdiri dari Pejabat Struktural, Staf, dan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri (PPNPN) dengan perincian sebagai berikut :

NO JABATAN JUMLAH

1 Sekretaris 1 orang

2 Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

1 orang

3 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1 orang

4 Kasubbag Umum dan Keuangan

1 orang

5 Staf 8 orang

6 PPNPN 6 orang

Data Pegawai

Data Hakim dan ASN

No Nama NIP Jabatan Golongan Pendidikan

Terakhir

1 IG. Eko Purwanto, S.H., M.Hum

196610191986031002 Ketua IV/c S.2

2 R. Agung Aribowo, S.H 196811011996031005

Wakil Ketua IV/b S.1

3 Rahmawati Wahyu S, S.H., M.H.Li

197708292002122003 Hakim IV/a S.2

4 Stephanus Yunanto A, S.H. 197706212003121001

Hakim III/d S.1

5 Chysni Isnaya Dewi, S.H 198111142003122001

Hakim III/d S.2

6 Kurnia Fitrianingsih, S.H 198102082005022003

Hakim III/d S.1

7 Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

198406232007042001 Hakim III/d S.2


8 S U A T M A D I, S.H 196312291986031002

Sekretaris IV/a S.1

9 Nining Rochati, S.H 196212031982032002

Panitera IV/a S.1

10 Eko Darmadi, S.H 197405061994031005

Panitera Muda Perdata

III/c S.1

11 Agus Dwi Wirawan, S.H 196708091993031001

Panitera Muda Pidana

III/d S.1

12 Madhika Siddhimantra, S.H 197607092002121003

Panitera Muda Hukum

III/d S.1

13 Arief Hartanto, S.H 197104251994031001

Kasubag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

III/d S.1

14 Slamet Mahmud, S.H. 196307241990031001

Kasubag Umum dan Kuangan

III/c S.1

15 Nuning Furiastuti 196407171985032004

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

III/c SLTA

16 Sri Lestari 196105181982032002

Panitera Pengganti

III/c SLTA

17 Rohmat Untung 196303111985031007

Panitera Pengganti

III/c SLTA

18 Prayogo, S.H 196006041982031004

Panitera Pengganti

III/d S.1

19 Suandana, SmHK 196206251982011001

Panitera Pengganti

III/c D3

20 Th.R Hary Tjahjawan, S.H. 197211092006041002

Panitera Pengganti

III/d S.1

21 Nanang Latif Andriyanto, S.H. 198201262008011005

Panitera Pengganti

III/c S.1

22 Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

198306162011011008 Panitera

Pengganti III/c S.1

23 Harijanto Djoko Waloejo 196301121993031003

Juru Sita III/b SLTA

24 Ari Mulyati 196702141990032001

Juru Sita III/b SLTA

25 Sudarti Wahyuningsih 197309021994032002

Juru Sita Pengganti

III/b SLTA

26 Widya Budi Takaningrum, A.Md

198607192009042006 Juru Sita Pengganti

III/a D3

27 Agoeng Tavip Soesanto 196503302006041002

Juru Sita Pengganti

II/d SLTA

28 Marsini, S.Ap 197004081994032004

Staf III/d S.1

29 Dyah Restu Nurulita, D., S.H 198406232007042001

Staf III/c S.1

30 Iriantiningsih 196202051983032005

Staf III/b SLTA

31 Mareta Dinda Kesuma, S.H 199303042019032011

Analis Perkara Peradilan

III/a S.1

32 Hermawan Prasetya Adi 196602161993031002

Staf II/d SLTA


33 Heri Darsono 198011012006041015

Staf II/b SLTP

34 Purwoko Edy Widodo 197312072014081002

Staf II/b SLTA

35 Much Nur Asrofi 196805202014081 004

Staf I/b SD

36 Supriyanto 197208112014081002

Staf I/b SD

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No Nama Tanggal Masuk Jabatan Pendidikan

Terakhir Ket.

1 Amin Sarjito, S.H 02 Januari 2008 Pramubakti / Staf Sub. Bag. Umum

dan Kuangan

S.1 Operator SAIBA

2 Fajar Aji Widodo, S.kom 01 Juni 2012 Pramubakti / Staf Sub. Bag.

Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan

S.1 Operator IT

3 Aditya Arif Nugroho, S.Kom 01 April 2013 Pramubakti / Staf Kepaniteraan

Perdata

S.1 Operator E-court

4 Aditya Jalu Nugroho 01 April 2013 Pramubakti / Staf Kepaniteraan

Pidana

SLTA

5 Fony Kurniawan 01 Oktiber 2015 Sopir/ Staf Sub. Bag. Umum dan

Keuangan

SLTA Operator SIMAK-BMN

6 Hendy Enggar Widyantoro 01 Februari 2019 Satpam/ Staf Sub. Bag. Umum dan

Keuangan

SLTA

Mutasi

Mutasi Masuk

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ada 5

pegawai masuk dengan perincian sebagai berikut:

No Nama Tanggal Mutasi Satker Asal Jabatan /

Satker Tujuan

1 R. Agung Aribowo, S.H 25 Januari 2019 PN Sorolangun

Wakil Ketua PN Temanggung


12 Juni 2019 PN Palopo

Ketua PN Temanggung

3 Suatmadi, S.H 02 Agustus 2019 PN Magelang

Sekretaris PN Temanggung

4 Th.R Hary Tjahjawan, S.H. 02 September 2019

PN Mungkid

Panitera Pengganti PN Temanggung

5 Chysni Isnaya Dewi, S.H 28 Oktober 2019 PN Gorontalo

Hakim PN Temanggung


Mutasi Keluar

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ada 6

pegawai masuk dengan perincian sebagai berikut:

No Nama Tanggal Mutasi Jabatan / Satker Asal

Satker Tujuan

1 Sumaryono 22 Februari 2019 Panitera Muda Perdata

PN Temanggung

PN Magelang

2 Yulia Endang 01 Maret 2019 Panitera Pengganti PN Temanggung

PT Jawa Tengah

3 Ikhwan Hendrato 10 Juni 2019 Wakil Ketua PN Temanggung

PN Bale Bandung

4 Sri Wahyu W 05 Agustus 2019 Sekretaris PN Temanggung

PN Magelang

5 Ida Kuntari 21 Agustus 2019 Panitera Pengganti PN Temanggung

PN Magelang

6 Nasyiatun Fadlilah 21 Agustus 2019 Panitera Pengganti PN Temanggung

PN Sukoharjo

Promosi

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ada 5 pejabat yang

mendapatkan promosi, yaitu:

No Nama Tanggal SK Jabatan Lama Jabatan Baru

1 R. Agung Aribowo, S.H 03 Desember 2018 Ketua PN Sorolangun

Wakil Ketua PN Temanggung IB

2 Sumaryono 24 Januri 2019 Panitera Pengganti PN Temanggung

Panitera Muda Perdata PN Magelang

3 Yulia Endang 24 Januari 2019 Panitera Muda Perdata

PN Temanggung

Panitera Pengganti PT Jawa Tengah

4 Ikhwan Hendrato 02 April 2019 Ketua PN Temanggung

Wakil Ketua PN Bale Bandung kelas

IA

5 Nasyiatun Fadlilah 23 Juli 2019 Panitera Pengganti PN Temanggung

Panitera Pengganti PN Sukoharjo Kelas IA

Pensiun

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ada 1 Pegawai

yang pensiun, yaitu:

No Nama Tanggal Pensiun Keterangan

1 Sumardi 1 Januari 2019 Mencapai Batas Usia Pensiun


Diklat

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB ada 1 Pegawai

yang mengikuti diklat, yaitu:

No Nama Tempat, Tanggal

Diklat Nama Diklat Pelaksana Diklat


Bandung, 18 November 2019

– 1 Desember 2019

Diklat Hakim Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup

Pusdiklat Balitbang Diklat Kemdil MA RI


BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-

standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Temanggung berhasil

merealisasikan DIPA 01 sebesar 99% dan DIPA 03 sebesar 98,05% Berikut

adalah realisasi Anggaran DIPA Per 2 Januari 2020

1. Belanja Pegawai

Pagu Realisasi Sisa

Total % Total %

3.943.315.814 3.962.975.814 99,75 13.790.186 0,25

2. Belanja Barang Operasional DIPA 01 dan DIPA 03

DIPA Pagu Realisasi Sisa

Total % Total %

01 763.696.000 736.423.520 96,43 27.272.480 3,57

03 109.400.000 107.266.945 98,05 2.133.055 1,95

3. Belanja Barang Non Operasional

Pagu Realisasi Sisa

Total % Total %

- - - - -

4. Belanja Modal


Total % Total %

01 82.500.000 82.230.000 99,67 270.000 0,33



Total % Total %

03 - - - - -

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana : Gedung

Bahwa Penyediaan Gedung yang layak dan representatif bagi Pengadilan

yang mempunyai arti sangat penting mengingat Pengadilan adalah suatu instansi

yang secara langsung melayani masyarakat, apabila dihubungkan dengan

fungsi/tujuan Pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan.

Tersedianya gedung yang baik dan mampu menampung semua kegiatan

rutinitas tugas Pengadilan akan menunjang dan menciptakan suasana tenang

tertib dan lancar serta meningkatkan kewibawaan Pengadilan, dengan demikian

membantu terlaksananya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

seperti yang diharapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun Sarana

dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB terletak di Jl Jend.

Sudirman No.180 Temanggung, Jawa Tengah.Perawatan terhadap gedung

kantor dilakukan secara berkala mamakai anggaran rutin yang tersedia pada

setiap tahunnya didalam DIPA, oleh karena dana yang terbatas

mengakibatkan perawatan yang dilakukan hanya cukup untuk perbaikan

kerusakan-kerusakan yang bersifat ringan.

b. Rumah Jabatan/ Rumah Dinas.

Bahwa untuk mendukung serta menunjang kelancaran dalam menjalankan

tugas sehari-hari dengan baik maka Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

mempunyai rumah dinas/ jabatan sebanyak 7 (tujuh) unit untuk :

No Rumah Dinas Jabatan Kondisi

1 Rumah Dinas Ketua Baik

2 Rumah Dinas Wakil Ketua Baik

3 Rumah Dinas Hakim Baik


No Rumah Dinas Jabatan Kondisi




7 Rumah Dinas Panitera Baik

Pemeliharaan dilakukan secara rutin menggunakan anggaran yang berasal

dari DIPA. Pemeliharaan dilakukan terhadap kerusakan-kerusakan yang sifatnya

ringan. Pemeliharaan Rumah Dinas tahun 2019 berupa pengecatan pagar,

perbaikan dinding, atap dan genting.

Sarana dan Prasarana : Fasilitas

Sarana dan Prasarana fasilitas gedung merupakan sarana yang tidak kalah

pentingnya dalam menunjang kinerja bagi personil Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada tahun ini

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB mendapat tambahan peralatan dan

fasilitas perkantoran berupa

No Nama Jumlah Keterangan

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

1 Laptop 2 Merk HP

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung E-Court

1 Server 1 Merk Fujitsu

2 Rackserver 1 Merk Indorack

3 All In One PC 4 Merk HP

4 UPS 4 Merk APC

5 Kiosk K Android 1 Vechtouch

Sarana Dan Prasarana : Kendaraan Dinas

Sarana dan prasarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB memiliki 2 (dua) kendaraan dinas roda 4 dan 7 Tujuh kendaraan roda 2

unit dengan rincian:

NO Nama Kendaraan JUMLAH KONDISI

Mobil

1 Toyota Innova G 1 Baik

2 Toyota Avanza 1 Baik


Motor

1 Honda GL Megapro 1 Baik

2 Suzuki A100x 1 Rusak Berat

3 Honda Supra X 125 1 Baik




7 Suzuki GT 125 1 Rusak Berat

Sarana Dan Prasarana : Perangkat Lunak

Untuk menunjang kinerja aparatur pengadilan dengan mengikuti

perkembangan teknologi, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB memiliki

perangkat lunak dan Aplikasi yang dapat membantu kerja sehari-hari yaitu:

No Nama Aplikasi Fungsi

1 SIPP versi 3.3.0-1 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi milik Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk menginput informasi data-data perkara

2 MIS versi 1.3 (Monitoring Implementasi SIPP)

Aplikasi milik Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk mengawasi penginputan data perkara kedalam SIPP

3 PTSP versi 2.2-2 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Aplikasi milik Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk membantu pelayanan terhadap pengunjung meliputi persuratan, surat keterangan, ijin sita dan ijin penggeledahan

4 RKA-K/L Aplikasi untuk merancang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

5 SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

Aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara

6 Persedian Sistem aplikasi yang diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan Stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)

Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna

8 SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)

Aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk keperluan pelaporan


No Nama Aplikasi Fungsi

9 KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

Aplikasi online milik Mahkamah Agung yang berhubungan dengan absensi, remunerasi, data BMN dan keuangan perkara

10 GPP (Gaji PNS Pusat)

Aplikasi untuk mengelola gaji pegawai

11 SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Merupakan penggabungan beberapa aplikasi keuangan menjadi 1 database

12 SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Aplikasi milik Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk mengelola kepegawaian yang berhubungan dengan data Hakim dan ASN Mahkamah Agung

13 SLIMS (Senayan Library Management System)

Aplikasi yang digunakan untuk mengelola perpustakaan

14 Antrian Layanan PTSP Aplikasi milik PN Temanggung yang digunakan untuk antrian layanan di meja PTSP

15 E-Court Aplikasi online milik Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pendaftaran administrasi perkara secara online agar mempermudah pencari keadilan

16 E-Skum Aplikasi yang digunakan sebagai simulasi Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Temanggung

17 Panggilan Sidang Aplikasi untuk memudahkan panggilan sidang

18 Eraterang Aplikasi online milik Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai permohonan surat keterangan secara online

19 ATR Aplikasi yang berfungsi dalam membantu proses persidangan barupa pengubah suara menjadi teks

20 APIK Merupakan aplikasi untuk membantu proses pengarsipan perkara dan pencarian arsip perkara

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat membantu dalam menyelesaikan

tugas sehari-sehari perkantoran. Teknologi Informasi terdiri dari peragkat lunak

(software) dan perangkat keras (hardware).

1. Implementasi E-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung melakukan

pembaharuan proses administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-

Court). Pembaharuan tersebut dilakukan guna mengatasi kendala dan

hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan dengan harapan

terwujudnya pelayanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien.


Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Temanggung telah menerima

pendaftaran perkara melalui e-Court sebanyak 31 perkara dengan rincian

sebagai berikut :

Klasifikasi Jumlah Perkara melalui e-Court

Perdata

Permohonan 3

Gugatan 11

Gugatan Sederhana -

Guna memberikan pelayanan e-Court secara maksimal, Pengadilan Negeri

Temanggung membuat Pojok e-Court pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan

yang berperkara melalui e-Court. Selain itu, Pengadilan Negeri Temanggung

menerima sarana pendukung dari Mahkamah Agung berupa mesin anjungan

e-Court (KiosK) yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan di

Pengadilan Negeri Temanggung yang berperkara melalui e-Court.


2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Temanggung

Pengadilan Negeri Temanggung telah menerapkan SIPP untuk

mempermudah proses perkara. SIPP yang terpasang adalah SIPP Versi

3.3.0-1.

SIPP juga dapat diakses oleh masyarakat dalam mencari informasi seputar

perkara. Untuk dapat mengakses SIPP, masyarakat dapat melalui website

Pengadilan Negeri Temanggung atau melalui alamat website http://sipp.pn-

temanggung.go.id

http://sipp.pn-temanggung.go.id/

http://sipp.pn-temanggung.go.id/



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sejak

tahun 2015 telah membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor : 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015, dan Surat Keputusan nomor :

1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015. Tim Akreditasi bertugas untuk melakukan penilaian

pelaksanaan penjaminan muitu pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

pembentukan Tim tersebut untuk menjawab tantangan dan tuntutan masarakat

pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/kinerja Peradilan Indonesia yang

Unggul (Indonesia Court Performance Excellent/ ICPE). Adapun kriteria penilaian

yang digunakan meliputi :

1. Kepemimpinan (Leadership)

2. Perencanaan Strategis (Strategic planning)

3. Fokus Pelanggan (Customer focus)

4. Sistim dokumentasi (Docoment system)

5. Manajemen Sumber Daya (Resource management)

6. Manajemen Proses (Process management)

7. Hasil kinerja (Performance results).

Pada tanggal 31 Maret 2016 Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum Mahkamah

Agung RI yang pada saat itu diketuai oleh Ibu PARTINI, S.H. telah melakukan

Pendampingan/ Asistensi di Pengadilan Negeri Temanggung. Dalam

Pendampingan tersebut terdapat beberapa temuan dan segera setelah acara

pendampingan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan

sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Tim Akrediasi Penjaminan

Mutu Badilum Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI melakukan Audit di Pengadilan Negeri


Temanggung dengan diketuai oleh Ibu HERTI SETIAWATI, SH.,MH. Dalam Audit

tersebut terdapat beberapa temuan. Terhadap temuan-temuan tersebut

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjawabnya dalam Laporan Audit Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI dengan

menyertakan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri

Temanggung telah melakukan perbaikan atas temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

1007/DJU/SK OT 01.3/6/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Nilai

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 Memutuskan bahwa Nilai Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Temanggung Di Wilayah Pengadilan Tinggi

Semarang Dengan Nilai 765 Dengan Kategori A (EXCELLENT).

Selain melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pada saat penilaian

Akreditasi Penjaminan Mutu tahap I, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

tetap dan akan terus berupaya untuk memperbaiki performance melalui

serangkaian pembenahan dan peningkatan berupa :

a. Pembinaan kepada Hakim, Apatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga

pramubakti/honorer.


b. Ikrar bersama Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.

c. Pengiriman daftar hadir/daftar pulang (Hakim, Aparatur Sipil Negara dan

Tenaga Honorer/Pramubakti ke Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah

Agung RI.

d. Pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas sesuai dengan PERMA 12

tahun 2016.

e. Membuat mekanisme/panduan tatacara pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Negeri (bussines process) sesuai dengan PERMA No 1 tahun

2016

f. Membuat mekanisme/panduan tatacara pengaduan (bussines process)

sesuai dengan PERMA No 9 tahun 2016

g. Penunjukan Majelis Hakim langsung menggunakan aplikasi SIPP, dengan

terlebih dahulu operator kepaniteraan pidana dan perdata melakukan input

data secara lengkap. Sehingga petugas kepaniteraan tidak lagi membawa

berkas perkara kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Penga

h. Penerbitan produk hukum Surat Keputusan (SK)

i. Penyediaan sarana dan prasarana untuk orang berkebutuhan khusus

(difabel) berupa kursi roda.

j. Peningkatan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan halaman gedung,

ruang depan gedung, ruang sidang, ruang pengguna lainnya (seperti kamar

mandi, ruang tahanan, ruang tunggu Jaksa, ruang ibu menyusui, ruang

mediasi dan kaukus, ruang server, ruang Posbakum, ruang perpustakaan

dan ruang kerja)

k. Telah dilakukan pengambilan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

periode Juli-Desember 2019 dengan jumlah responden sebanyak 100

(seratus) orang dengan hasil 86,33% dalam skala Baik (dari target 75 %)

dan survei Indeks Persepsi Korupsi dengan hasil 3,97 (skala nilai 4).

l. Pelaksanaan Audit Internal tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2019, serta

pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 28 Agustus 2019.


B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan

terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Sebagai bentuk implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, Pengadilan Negeri Temanggung membangun sentra

pelayanan terpadu satu pintu guna memberikan pelayanan secara PRIMA.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Inovasi Aplikasi dari Pusat

1.1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bahwa Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah menerapkan

sistem aplikasi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehubungan

dengan adanya Akreditas Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi dan

Zona Integritas.


1.2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang

berperkara Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah menerapkan

aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk menunjang

pelayanan kepada masyarakat.

1.3. Monitoring Evaluasi SIPP (MIS)

Untuk membantu semua pengguna aplikasi SIPP dalam penginputan

data, Badilum memiliki inovasi aplikasi MIS yang dapat digunakan oleh

semua Pengadilan Negeri untuk membantu memantau penginputan data

di SIPP.


1.4. Evaluasi SIPP

Berbeda dengan aplikasi MIS, Evaluasi SIPP merupakan aplikasi untuk

menghitung skor kepatuhan penginputan data seluruh pengadilan negeri

yang dapat di akses di alamat https://evaluasi.satgasbadilum.id/.

1.5. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Bahwa demi terwujudnya akurasi data pegawai, Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian versi 3.0.1 yang dalam hal ini telah mencapai data 100%.


1.6. SILAPER

SILAPER atau Sistem Informasi Layanan Perkara dan Asisten Virtual

adalah aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang

digunakan untuk mengetahui info perkara di seluruh Pengadilan Negeri di

bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

1.7. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari 2 bagian dan SIMAK

BMN dan SAIBA serta sudah diterapkan melalui aplikasi SIPERMARI,

SIMARI dan KOMDANAS.



2. Inovasi Pengadilan Negeri Temanggung

2.1. Web Site (www.pn-temanggung.go.id)

Bahwa demi terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal maka

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, sejak Agustus 2015 telah

diluncurkan Website dengan alamat www.pn-temanggung.go.id

sehubungan dengan Informasi Publik.


2.2. PEDATI (Pencarian Data Tilang)

Pedati merupakan aplikasi layanan publik berupa informasi data tilang

yang dapat diakses melalui website tilang.pn-temanggung.go.id. Pedati

menyajikan data tilang termasuk nomor tilang, nama, plat nomor

kendaraan, beserta besaran denda tilang.

2.3. APIK

Bahwa untuk mempermudah dalam pencarian arsip secara cepat dan

akurat maka dibuatlah sebuah aplikasi APIK ( Aplikasi Pencarian Arsip


Perkara). Cukup dengan mengetikkan nomor perkara pada aplikasi maka

akan muncul data perkara beserta nomor rak penyimpanan berkas

perkara.

’

2.4. Aplikasi Antrian PTSP.

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melayani masyarakat maka

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB telah menerapkan aplikasi

Antrian Layanan PTSP.


2.5. Aplikasi Survei Kepuasan Pelanggan.

Bahwa dalam mencapai target yang maximal maka Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB telah menerapkan aplikasi Survei Kepuasan

Pelanggan yang dalam hal ini terkait langsung dengan masyarakat

khususnya tentang Pelayanan.


2.6. Aplikasi E-Skum

Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan biaya perkara di Pengadilan

Negeri Temanggung baik itu perkara permohonan maupun gugatan.

Pengunjung dapat langsung menuju anjungan E-Skum dan dapat

mengetahui perkiraan biaya yang harus dikeluarkan.

2.7. Aplikasi Panggilan Sidang

Sebagai sarana mepermudah dalam pemanggilan sidang kepada para

pihak maka dibuatlah aplikasi panggilan sidang secara elektronik yang

data jadwal sidangnya tersinkron dengan jadwal sidang SIPP. Panggilan

ini berupa audio yang akan disiarkan di sekitar gedung Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB.


2.8. Aplikasi Pemutar Audio Gratifikasi

Untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Himbauan Pembuatan

Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Pengadilan Negeri

Temanggung memiliki aplikasi pemutar audio gratifikasi. Dimana aplikasi

ini akan memutar audio gratifikasi secara berkala setiap 2 jam sekali

sesuai dengan perintah surat edaran tersebut.

2.9. Mesin EDC sebagai alat bantu pada proses pendaftaran perkara.


2.10. Ruang Teleconfrence sebagai media bagi persidangan / pemeriksaan

perkara anak.

2.11. Airphone di setiap ruangan untuk mempermudah jalinan komunikasi dan

koordinasi bagi semua Pegawai.

2.12. Audio system di Ruang Sidang Cakra yang berfungsi sebagai sarana

komunikasi pada proses penyelesaian perkara.


BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan telah membentuk tim

pelaksana penanganan pengaduan Sistem Informasi (SIWAS).

Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB pelaksanaan pengawasan

melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB,

Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat

ada pada Ketua Pengadilan Negeri, pejabat Kepaniteraan maupun tenaga

fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera, sedangkan untuk pejabat struktural

kesekretariatan dilakukan oleh Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-

masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk

Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan koordinator

pengawas Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan

melakukan pengawasan dan membuat laporan pengawasan setiap bulan yang

disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri

dan telah dilakukan rapat rutin bulanan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan

dimaksud. Selain itu Panitera dan Sekretaris melaksanakan pengawasan di

masing-masing bagianya melalui Rapat Berjenjang.

Selain pengawasan, Pengadilan Negeri Temanggung juga melaksanakan

audit internal yang dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Agustus tahun

2019. Setelah audit internal, Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan

Rapat Tinjauan Managemen (RTM) guna pembahasan tindak lanjut terhadap hasil

temuan audit internal.


B. EVALUASI

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas

IB telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan

dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidangpun telah berjalan

dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk

memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan

kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap bulan sebagai bahan evaluasi.


BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa untuk pelaksanaan core bussines di Pengadilan Negeri Temanggung

pada pokoknya sudah berjalan dengan baik namun demikian masih banyak hal-

hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan untuk dapat mewujudkan visi dan misi

Pengadilan Negeri Temanggung terutama dalam hal peningkatan jaminan mutu

pelayanan pada pencari keadilan. Penambahan pegawai, pemenuhan sarana dan

prasarana yang memadai, serta meningkatkan keahlian teknis pada masing-

masing bidang di Pengadilan Negeri Temanggung.

B. SARAN

1. Perlu adanya penambahan perangkat IT yang dapat mensuport kebutuhan

beban data yang termasuk besar sehingga dapat memperlancara tugas-

tugas baik dibidang teknis maupun administrasi.

2. Perlunya gedung yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan tugas-

tugas pada masing-masing bidang mengingat Pengadilan Negeri

Temanggung masih sangat kekurangan ruang kerja maupun ruang sidang

dan gedung Pengadilan Negeri Temanggung masih belum prototype.

3. Penambahan pegawai, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,

serta meningkatkan keahlian teknis pada masing-masing bidang di

Pengadilan Negeri Temanggung.

Documents

Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan ...pn-temanggung.go.id/tmg/images/laptah_2019/LAPORAN_PELAKSA… · Sumber daya manusia non teknis yudisial di Pengadilan Negeri