Desa · Web viewYang saya banggakan masyarakat Desa Muntang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, karena

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE

TAHUN 2013-2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KEMANGKON

DESA MUNTANG

2019

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrohmannirrohim

Yth. Saudara Ketua BPD beserta Anggota BPD Desa Muntang

Yth. Saudara Ketua LKMD beserta Anggota LKMD Desa Muntang

Yth. Ketua RT/RW Desa Muntang

Yth. Ketua TP- PKK Desa Muntang

Yth. Pemuka Agama Desa Muntang

Yth. Tokoh Masyarakat Desa Muntang

Yth. Perwakilan Perempuan, Perwakilan Pemuda dan

Yth. Hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya.

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yang saya banggakan masyarakat Desa Muntang. Puji dan syukur kehadirat Allah

Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, karena

telah dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa

Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2014 sampai 2019 kepada Masyarakat Desa

Muntang. Semoga apa yang telah dapat kita perbuat Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019

dicatat oleh Allah SWT sebagai perbuatan ibadah berupa amalan soleh, allahumma amin

ya robbal Alamin.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa

Jabatan Kepala Desa ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (2), bahwa Kepala Desa mempunyai

kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

Bupati , memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa

Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan Laporan Akhir Masa Jabatan

kepada masyarakat.

Terselenggarannya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan desa menjadi harapan kita semua, harapan seluruh

masyarakat. akan tetapi untuk menuju kearah itu semua, bukan merupakan hal yang mudah

seperti kita membalik tangan, namun diperlukan adanya dukungan moril, materiil maupun

finansial serta kebersamaan dari berbagai pihak seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota BPD serta Hadirin yang berbahagia,

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan

Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan

Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan perwakilan dari Masyarakat Desa

tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa Muntang selama kurun waktu Enam tahun, yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan

Tahun 2019. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua

pihak, baik Pemerintahan Desa Muntang maupun seluruh komponen. pembangunan yang

ada di Desa Muntang, yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa

yang akan datang.


Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Pemerintah Desa Muntang mendapatkan tambahan penerimaan anggaran yang bersumber

dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD) yang digunakan untuk membiayai

Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya Dana Desa (DD)

yang didapat Desa Muntang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah :

NO URAIAN TAHUN ANGGARAN

1 DD 2015 2016 2017 2018 2019

285.000.000 627.155.000 800.884.000 730.301.000 838.471.000

Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan

mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan

partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana di Desa Muntang

dapat dikatakan meningkat walopun Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat masih

mengandalkan pada satu sumber yaitu lelang tanah kas desa. Pendapatan Asli Desa untuk

Tahun 2014 s/d tahun 2019 sebagai berikut :


1 PAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019

68.600.000 70.000.000 70.000.000 77.388.100 42.745.920 23.282.315

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Desa Muntang, Saya menghaturkan

ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan

bantuan atau mengalokasikan kepada Desa Muntang berupa APBD Kabupaten Purbalingga

melalui ADD dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai berikut :


1 ADD 2014 2015 2016 2017 2018 2019

122.887.000 314.448.000 357.539.000 358.716.000 346.947.000 362.032.500

Kepada masyarakat Desa Muntang yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan

kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana di Desa Muntang baik secara

moril dan matriil, saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya semoga amalnya

diterima Allah SWT. Amin.

Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya

menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih

yang setulus-tulusnya kepada BPD Desa Muntang yang merupakan mitra Pemerintah

Desa sebagai representasi dari masyarakat, tokoh masyarakat Desa Muntang yang secara

bersama-sama telah ikut serta dalam mewujudkan Desa Muntang yang lebih baik dan

maju dalam segala bidang dan kegiatan.


Mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan

Anggota BPD Muntang yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga

apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita ke arah kemajuan yang lebih

baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan

masyarakat Desa Muntang.

Wassalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Muntang, September 2019

Kepala Desa Muntang

P A R Y O N O

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan

Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Muntang Periode 2013-2019, Kecamatan

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD

dan Masyarakat di bidang Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan

Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana

di Desa Muntang yang diselenggarakan mulai Januari 2014 Sampai dengan Agustus 2019.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang

membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa

tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di desa Muntang, begitupun

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Muntang ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua

pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya

kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga

proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten

Purbalingga ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan

Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan

meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin ……

Muntang, September 2019

Kepala Desa Muntang

P A R Y O N O

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGAKECAMATAN KEMANGKON

DESA MUNTANGDesa Muntang RT 05 RW 02 Kode Pos 53381

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2013 – 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga melalui Visi

dan Misi Kota Perwiranya, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon berusaha

melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya

mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta

inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan

pembangunan di Desa Muntang serta di Kabupaten Purbalingga.

Sejak dibentuknya Badan Perwakilan Desa ( BPD ) di Desa Muntang pada Tahun

2001 yang kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun

2006 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan

kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,

di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat,

membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa

Jabatan Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan

kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri

dari Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun selama Tahun 2014 -2019.

A. DASAR HUKUM :

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir

Masa Jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembangunan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007

Perencanaan Pembangunan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 15 tahun 2015);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16

TAhun 2015);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada

Pemerintahan Desa);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah

Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun

2014

B. GAMBARAN UMUM DESA

a). Letak

Secara geografis Desa Muntang terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan dan

disebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten yang merupakan bagian integral dari

wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan ± 7 Km

dan dari Ibu Kota Kabupaten ± 7 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar

175 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

Batas-batas Desa Muntang

Sebelah Utara : Desa Gambarsari

Sebelah Selatan : Desa Pegandekan dan Sungai Klawing

Sebelah Timur : Desa Karangkemiri dan Sungai Klawing

Sebelah Barat : Desa Karangtengah dan Desa Sumilir

b). Luas

Luas Wilayah Desa 158,059 Ha di Kecamatan Kemangkon. yang terdiri dari :

1. Sawah : 98 Ha

2. Tegalan dan Kebun : 3 Ha

3. Pemukiman Penduduk : 50 Ha

4. Tanah Lainnya : 7.059 Ha.

c). Wilayah

Terdiri dari 2 Dusun dan 13 RT dan 4 RW sebagai berikut :

No. Nama Dusun Jml RW Jml RT Nama RT

1 Dusun I 2 5RT 01 s/d RT 03 RW 01

RT 04 s/d RT 05 RW 02

2 Dusun II 2 8RT 06 s/d RT 09 RW 03

RT 10 s/d RT 13 RW 04

d) Kondisi Sosial Budaya

1. Perkembangan Penduduk

➤ Tingkat Kelahiran dan Kematian Penduduk

NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 KELAHIRAN 23 32 31 30 23 22

2 KEMATIAN 12 11 18 14 11 8

➤ Perkembangan Jiwa Penduduk

NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 LAKI-LAKI 908 921 932 936 951 971

2 PEREMPUAN 896 902 910 905 929 941

JUMLAH 1.804 1.823 1.842 1.841 1.880 1.912

➤ Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 J U M LAH 567 574 576 581 588 594

➤ Klasifikasi penduduk Desa Muntang

1. Penduduk menurut golongan umur sampai Agustus tahun 2019 :

No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1 0 - 4 th. 58 74 1322 5.- 9 45 56 1013 10-.14 65 68 1334 15-19 62 71 1335 20-24 102 96 1986 25-29 100 102 2027 30-34 68 62 1308 35-49 69 87 1569 40-44 67 61 12810 45-49 63 77 14011 50-54 72 55 12712 55-59 52 67 11913 60-64 44 47 9114 65 ke atas 102 20 122

Jumlah 971 941 1.912

2. Penduduk menurut mata pencaharian sampai Agustus tahun 2019

a. Petani : 400 orang

b. Buruh tani : 295 orang

c. Buruh : 580 orang

d. Home Industri : 12 orang

e. Perdagangan : 58 orang

f. Jasa : 11 orang

g. Tukang kayu/ batu : 37 orang

h. TNI, POLRI, PNS : 21 orang

i. Pensiunan PNS, TNI/ POLRI : 22 orang

j. Perantauan : 83 orang

k. Tidak Belum Bekerja : 393 orang

Jumlah 1.912 orang

3. Penduduk menurut tingkat Pendidikan sampai Agustus tahun 2019 :

a. Belum sekolah : 165 orang

b. Masih sekolah di SD/ MI : 190 orang

c. Tamat SD/MI : 653 orang

d. Tidak tamat SD/MI/ Tidak sekolah : 7 orang

e. Masih sekolah di SMP : 45 orang

f. Tamat SMP/ Sederajat : 438 orang

g. Masih sekolah di SLTA : 30 orang

h. Tamat SLTA : 254 orang

i. Masih sekolah di AK/PT : 35 orang

j. Tamat AK/PT : 95 orang

Jumlah 1.912 orang

4. Penduduk menurut tingkat Sosial Ekonomi sampai Agustus tahun 2019:

a. Keluarga prasejahtera : 210 orang

b. Keluarga prasejahtera I : 222 orang

c. Keluarga ekonomi sedang : 920 orang

d. Keluarga ekonomi mampu : 560 orang

Jumlah 1.912 orang.

5. Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Agama sampai Agustus

tahun 2019 :

a. Warganegara Indonesia (WNI) : 1.912 orang

b. Warganegara Asing (WNA) : - orang

c. Penduduk beragama Islam : 1.784 orang

d. Penduduk beragama Kristen : 116 orang

e. Penduduk beragama Katolik : 12 orang

C. PEMERINTAHAN DESA MUNTANG

1. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Muntang

No Nama Umur Jabatan Pendidikan Luas(th) Bengkok

1. P A R Y O N O 52 Kepala Desa SLTP 6 ha2. S U S W A N T O 49 Sekretaris Desa SLTA 2,9 ha3. W A R T O Y O 52 Kadus I SLTA 1,43 ha4. SULISTYO ADI 46 Kadus II SLTA 1,43 ha5. R A T I 46 Kasi Pemerintahan SLTA 1,07 ha6. RR. HENDARTI 45 Kasi Pelayanan S 1 1,07 ha7 B A S O R I 50 Kaur Keuangan SLTA 1,07 ha8. S U K I R N O 55 Kaur TU dan Umum SLTA 1,07 ha9. Kasi Kesejahteraan 1,07 ha10. Kaur Perencanaan 1,07 ha

2. Susunan Keanggotaan BPD Desa Muntang

No Nama Umur Jabatan Pendidikan(th)1. SUGIATMO. S.Pd. MM 56 Ketua S 22. S U G E N G 48 Wakil Ketua SLTA3. T R I Y O 38 Anggota S 14. SRI SULASIH 34 Anggota S 15. SARIKHIN 43 Anggota SLTP

D. POTENSI DESA

1. Bidang Pendidikan :

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembentukan

kepribadian, perilaku, mental, dan akhlak manusia yang berilmu pengetahuan serta

ketrampilan sehingga memiliki kemampuan, kemandirian di dalam

mengembangkan kehidupan.

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Muntang :

a. Jumlah PAUD = 1 Unit Daya tampung = 30 anak

b. Jumlah TK = 1 Unit Daya tampung = 30 anak

c. Jumlah SD = 2 Unit Daya tampung = 360 anak

d. Jumlah MI = 1 Unit Daya tampung = 180 anak

2. Bidang Agama

Agama menjadi kekuatan yang sangat penting dan strategis dalam upaya

pembangunan mental sepiritual menuju masyarakat sejahtera lahir batin serta

berakhlak mulia.

Hubungan dan kerja sama pemerintah Desa dengan Alim Ulama, Tokoh Agama,

maupun dengan organisasi keagamaan terjalin dengan baik.Kegiatan Keagamaan

seperti pengajian telah berjalan secara rutin di masjid dan mushola, kelompok-

kelompok yang tempatnya bergiliran maupun kegiatan di hari-hari Agama.

Tempat ibadah yang ada di Desa Muntang :

a. Jumlah Mushola = 8 Unit

b. Jumlah Masjid = 3 Unit

c. Jumlah Gereja = 1 Unit

Organisasi Keagamaan yang ada di Desa Muntang :

a. Nahdhatul Ulama ( NU )

b. Muhammadiyah

3. Bidang Kesehatan

Sebagai dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program BJPS dari

pemerinatah masyarakat sudah mengikuti program BJPS Mandiri Bagi yang

mampu dan BPJS non mandiri bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai pendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah

dilaksanakan kegiatan rutin oleh :

SKD = 1 orang

Kader kesehatan = 22 orang

Posyandu Balita = 4 kelompok

Posyandu Lansia = 2 kelompok

Posbindu PTM = 2 kelompok

Kondisi derajat kesehatan Desa Muntang dari tahun 2014 s/d 2019 :

Jumlah angka kelahiran : L = 89 orang

P = 72 orang

Jumlah = 161 orang

Jumlah angka kematian : L = 32 orang

P = 42 orang

Jumlah = 74 orang

4. Bidang Sosial

Masyarakat Desa Muntang masih mantap menggunakan azas kekeluargaanya

maupun sosial kemasyarakatannya, rasa kebersamaan, kegotong royongan dan

kesetiakawannya tercermin dalam kegiatan sehari-hari.Melalui Program Dana Desa

(DD) telah diupayakan santunan bagi janda, duda dan orang - orang jompo serta

telah direalisasikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang

sumber dananya dari DD

5. Bidang Pemuda, Olah raga dan Kesenian

Untuk menyalurkan hobi dan bakat telah tersedia :

Lapangan sepak bola 0,54 ha ( tanah Kas Desa)

Kegiatan olah raga yang menonjol : Sepak bola, dan bidang kesenian yang hidup di

masyarakat berupa kesenian tradisional dan kesenian lainya yang bersifat temporer

kami akui memang belum ditangani dengan baik oleh Pemerintah Desa Muntang.

6. Bidang Keluarga

Upaya untuk menuju keluarga sejahtera bagian yang penting guna menyiapkan

sumber daya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Peranan TP PKK Desa sangat mendukung dengan 10 pokok programnya yang telah

dilaksanakan kegiatannya secara rutin dan berkesinambungan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. VISI PEMBANGUNAN DESA :

“DESA MUNTANG YANG MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG

SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”

2. MISI PEMBANGUNAN DESA :

a. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa;

b. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai;

c. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga desa.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Pangan/pertanian;

Sandang;

Papan;

Pendidikan;

Kesehatan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Peningkatan SDM;

Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;

Penguatan Lembaga Desa;

Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap

kegiatan pembangunan Desa.

c. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani /

RTM.

2. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Muntang diprioritaskan untuk mendukung

keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Anggaran Desa Muntang dipergunakan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat,

dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana.

Kebijakan umum anggaran Desa Muntang berpedoman pada prinsip-

prinsip penganggaran yaitu

a. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses

penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan

partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan

kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

b. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka

dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber

pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan

diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran, dalam hal ini

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggipengeluaran.

d. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan

kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat

untuk membayar ;

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat

sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

3. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Sumber pendapatan Desa Muntang meliputi Pendapatan Asli Desa

(PADes), bagian dana perimbangan ( Dana desa dan Alokasi Dana Desa),

Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Muntang diarahkan pada upaya

optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa

strategi yang dilakukan,yaitu:

a. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;

b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;

c. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan

potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Muntang dan masih dapat

dikembangkan meliputi:

a. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan mesin jait dan alsintan);

b. Pengelolaan Tanah Kas desa;

c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

4. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal

ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan

mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi

masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang

telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan

mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai

kebutuhan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Target dan realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa Muntang selalu menargetkan Pendapatan

Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan

desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini

Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan

dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan

APBDesa Desa Muntang masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Muntang periode 2014–2019 dapat

dilihat pada table dibawah ini:

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014-2019

No Uraian Tahun Target (Rp)

Realisasi(Rp) %

1. Pendapatan Desa 2014 622.982.000,00 648.982.000,00 104,172015 1.084.928.000,00 1.115.205.500,00 102,82016 1.121.468.702,00 1.116.229.702,00 99,532017 1.284.332.000,00 1.291.720.100,00 100,582018 1.279.510.600,00 1.237.183.770,00 96,72019 1.352.899.348,00 850.343.946,00 62,85

Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014

No Uraian Target (Rp)

Realisasi(Rp) %

1. Pendapatan Asli Desaa.Bengkok Diuangkan 134.320.000,00 134.320.000,00 100,00b.Hasil Sewa Tanah Kas

Desa68.600.000,00 68.600.000,00 100,00

c.Hasil Gotong-Royong 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00d.Retribusi Pelayanan

Administrasi Desa3.160.000,00 3.160.000,00 100,00

2. Bantuan Keuangan Kepada Desa Dari Propinsi

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

3. RASKIN 46.800.000,00 46.800.000,00 100,004. PPILP 0,00 30.000.000,005. Sumbangan pihak ketiga 30.000.000,00 20.000.000,00 66,676. Alokasi Dana Desa 122.887.000,00 122.887.000,00 100,007. PNPM 117.740.000,00 117.740.000,00 100,008. PTAPD 49.200.000,00 49.200.000,00 100,009. PSPR GAKIN 8.775.000,00 8.775.000,00 100,00

JUMLAH 622.982.000,00 648.982.000,00 104,17



Realisasi(Rp) %

1. Pendapatan Asli Desaa.Bengkok Diuangkan 145.520.000,00 145.520.000,00 100,00b.Hasil Sewa Tanah Kas Desa 68.500.000,00 70.000.000,00 102,19c.Hasil Gotong-Royong 1.500.000,00 11.064.500,00 737,63d.Retribusi Pelayanan

Administrasi Desa3.160.000,00 4.828.000,00 152,78

2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

17.545.000,00

3. Alokasi Dana Desa 314.448.000,00 314.448.000,00 100,004. Dana Desa 285.000.000,00 285.000.000,00 100,005. Bantuan PSKS 180.000.000,00 180.000.000,00 100,006. RASKIN 46.800.000,00 46.800.000,00 100,007. Bantuan Keuangan Kepada

Desa Dari Propinsi40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

JUMLAH 1.084.928.000,00 1.115.205.500,00 102,79



Realisasi(Rp) %

1. Pendapatan Asli Desa 70.000.000,00 67.260.000,00 96,092. Dana Desa APBN 627.155.000,00 627.155.000,00 100,00

3. Bagian hasil pajak daerah dan Retribusi 27.438.000,00 27.438.000,00 100,00

4. Alokasi Dana Desa 357.539.000,00 357.539.000,00 100,00

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

6. Bantuan Pihak Ketiga 2.500.000,00 0,00 0,00

7. Lain-Lain Pendapatan yangsah 31.837.702,00 31.837.702,00 100,00

JUMLAH 1.121.469.702,00 1.116.229.702,00 104,17



Realisasi(Rp) %


3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 19.732.000,00 19.732.000,00 100,00


6. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00

JUMLAH 1.284.332.000,00 1.291.720.100,00 100,58



Realisasi(Rp) %


3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 23.470.000,00 23.470.000,00 100,00

4. Alokasi Dana Desa 346.947.000,00 346.947.000,00 100,005. Bantuan Dari Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00

Bantuan Dari Kabupaten 50.000.000,00 34.927.250,00 69,856. Pendapatan Lain-lain 3.792.600,00 3.792.600,00 100,00

JUMLAH 1.279.510.600,00 1.237.183.770,00 96,69



Realisasi(Rp) %


3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 23.470.000,00 0,00


6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 55.000.000,00 30.000.000,00 54,55

7. Pendapatan Lain-laina.Penerimaan dari Hasil

Kerjasama Antar Desa 3.792.600,00 4.188.650,00 110,44b.Bunga Bank 132.248,00 164.381,00 124,30

JUMLAH 1.352.898.348,00 850.343.946,00 62,85

2. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan:

1) Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat

2) Realisasi pada tahun 2019 belum genap satu tahun anggarn

dikarenakan laporan di susun tiga bulan sebelum masa jabatan

kepala desa habis yaitu pada bulan Agustus 2019

b.Penyelesaian:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi

Keuangan

2) Realisasi tetap dilanjutkan sampai akhir anggaran tahun 2019

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi

titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang

didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan

bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan

penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten,

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan

keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara

bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan

BelanjaDesa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda

pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan

pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik

melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Muntang bersama unsur Badan

Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Muntang.

2. Target dan realisasi Belanja

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d Tahun 2019

sebesar Rp. 6.881.388.948,00 dengan Realisasi sebesar Rp.

5.796.579.745,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2014-2019

No Uraian Tahun Target (Rp)

Realisasi (Rp) %

1.

Belanja Desa

2014 601.666.400,00 628.014.531,00 104,382015 1.084.928.000,00 1.108.235.267,00 102,152016 1.121.694.702,00 1.082.962.829,00 96,552017 1.317.598.873,00 1.275.003.898,00 96,772018 1.329.493.675,00 1.213.832.895,00 91,302019 1.462.232.298,00 488.530.325,00 33,41

JUMLAH 6.881.388.948,00 5.796.579.745,00 84,24

Rincian per bidang belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut

Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014


Realisasi (Rp) %

1. Belanja Langsung 323.866.400,00 350.864.531,00 108,342. Belanja tak langsung 277.800.000,00 277.150.000,00 99,77

JUMLAH 601.666.400,00 628.014.531,00 104,38



Realisasi (Rp) %

1.Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 367.232.800,00 373.857.467,00 101,80

2.Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 372.965.500,00 369.806.900,00 99,15

3.Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 12.930.000,00 74.886.200,00 579,17

4.Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 251.800.000,00 276.263.100,00 109,72

5. Tak Terduga 13.421.600,00 13.421.600,00 100,00

JUMLAH 1.084.928.000,00 1.108.235.267,00 102,15



Realisasi (Rp) %

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 314.052.790,00 314.752.790,00 100,22

2. Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 581.232.173,00 554.415.300,00 95,39

3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 43.260.000,00 38.260.000,00 88,44

4. Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 123.133.700,00 117.543.700,00 95,46

5. Tak Terduga 59.791.039,00 57.991.039,00 96,99

JUMLAH 1.121.469.702,00 1.082.962.829,00 96,57



Realisasi (Rp) %





5. Tak Terduga 970.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.317.598.873,00 1.275.003.898,00 96,77



Realisasi (Rp) %

1. Belanja PenyelenggaraanPemerintah Desa 389.529.075,00 368.371.045,00 94,57


3. Belanja PembinaanKemasyarakatan Desa 36.931.000,00 18.711.000,00 50,66


5. Tak Terduga 2.750.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.329.493.675,00 1.213.832.895,00 91,30

Rincian Target dan Realisasi Belanja Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019


Realisasi (Rp) %





5.Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 3.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.426.232.298,00 488.530.325,00 34,25

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan

pertanggungjawaban masa jabatan terhitun hanya sampai bulan Agustus

2019

a.PembiayaanPembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan desa terdiridari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan 2014-2019

No Tahun Penerimaan(Rp)

Pengeluaran(Rp) %

12014 3.561.200,00 3.561.200,00 100

2015 20.867.469,00 20.867.469,00 100

2016 31.837.702,00 31.837.702,00 100

2017 33.266.873,00 33.266.873,00 100

2018 49.983.075,00 49.983.075,00 100

2019 73.333.950,00 66.111.200,00 90,15

3. Permasalahan dan penyelesaian

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan

dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan

pertanggungjawaban masa jabatan terhitun hanya sampai bulan Agustus

2019, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana

Jabatan Kepala Desa

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35, dari Tahun 2014 sampai

Tahun 2019 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten

merupakan tugas desentralisai yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai

bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan

desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat .

a. Bidang Pertanian Ketahanan Pangan

Pertanian ketahanan pangan merupakan sektor unggulan bagi percepatan

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Desa Muntang hal ini

didukung dengan wilayah pertanian berupa sawah, kebun dan .

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktipitas

untuk mewujudkan ketahanan pangan yang terkait dengan sistim usaha tani antara

lain :

1. Penyediaan air diwaktu musim kemarau untuk lahan pertanian.

2. Penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi untuk nilai tambah bagi

peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

3. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian, dan penyediaan benih unggul.

4. Melakukan pembinaan pada beberapa kelompok tani bekerjasama dengan dinas

pertanian PPL.

5. Pembinaan petani melalui GAPOKTAN.

6. Mengikutsertakan Perempuan melalui kegiatan Kelompok Tani Wanita

b. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara. kualitas sumber daya

manusia suatu daerah dapat ditentukan dengan parameter tingkat pendidikannya

dan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan Oleh karena

itu pembangunan bidang pendidikan merupakan perioritas pembangunan dalam

rangka terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan

pembangunan pedesaan .sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bersama

masyarakat telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas

pendidikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan mutu

pendidikan.

2. Mengupayakan pembentukan Perpustakaan Desa , kemudian

mengusahakannya sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat .

c. Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan dalam pelayanan

kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah pusat

maupun pemerintah kabupaten untuk mewujudkan dilincurkan program sehat dan

cerdas dan lain lain.walaupun demikian gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat

dihindari banyak penyakit yang menimpa masyarakat antara lain penyakit

cikungunya, demam berdarah, malaria, muntaber dll.yang sangat perlu mendapat

penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pemerintah desa. Kegiatan

kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti kelengkapan

pelayanan Poli Klinik Desa (PKD) harus didukung dengan fasilitas yang cukup

dan dengan tenaga yang cukup pula seperti tenaga bidan desa.

2. Peningkatan pelayanan masyarakat meliputi :

Pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil di masing masing posyandu;

Pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia;

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

Pemberian makanan pendamping bagi bayi kurang gizi;

Pengelolaan POSBINDU PTM;

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin;

Pengadaan Jamban dan SPAL keluarga;

Mengupayaka kartu KIS.

3. Mengupayakan dan memperjuangkan insentip kader kesehatan desa.

d. Bidang Sosial

Banyaknya warga masyarakat desa yang tergolong miskin , pengangguran, anak

terlantar, hal ini merupakan dampak dari krisis yang telah menimpa bangsa

Indonesia tahun 1998 yang masih dirasakan sampai dengan saat ini. kita tidak

boleh tinggal diam, melainkan harus bekerja keras agar segera keluar dari

permasalahan tersebut. program dan kegiatan yang dilakukan adalah :

Mengusulkan bantuan rumah sehat ke dinas terkait, serta dari program Dana

Desa dan Bankudes;

Menyalurkan program beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima

manfaat;

Memberikan santunan janda/duda miskin;

Memberikan bantuan alat sekolah bagi anak yatim, yatim piatu yang tidak

mampu.

e. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan desa urusan pekerjaan

umum adalah satu urusan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung dan

menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi desa yang dimiliki

guna sepenuhnya meningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa .

Dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum

tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program-program yang tertuang

dalam RPJMDes.

f. Bidang Perhubungan

Dalam bidang perhubungan kerap kali terjadi permasalahan-permasalahn dalam

urusan lalulintas, sosial kemasyarakatan dan lain-lain, sehingga bidang

perhubungan merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan prospektif

dalam urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan

keamanan, sehingga arahan pembangunan perlu dipokuskan pada terwujudnya

sistim transportasi yang maju dan mampu mewarnai dinamika gerak pembangunan

secara keseluruhan. Langkah-langkah strategis dilakuakn dan yang direncanakan

untuk terciptanya sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman dan nyaman.

g. Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tidak terlepas dari suatu upaya untuk

pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan

lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan

pembangunan pada bidang lainnya agar terwujud pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan hidup juga berperan dalam

mengembangkan sumber daya alam dan juga dalam menata desa agar tetap indah

dan menarik, maka keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya

dipertahankan dan dilestarikan. Urusan lingkungan hidup difokuskan pada

pengawasan dan pengendalian perusakan lingkungan agar tetap lestari.

h. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

Dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan

partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum pemerintah desa telah

berupaya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah pada masyarakat

desa pada umumnya untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

i. Bidang Otonomi Desa

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat . dalam hal ini

pemerintah desa telah mengadakan proses regulasi atau penyederhanaan peraturan

peraturan yang ada, melakukan penelitian dan pendataan potensi desa, melakukan

kerjasama antar desa , melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa

j. Bidang Tugas Pembantuan

Dijelaskan dalam Bab V

k. Bidang Pertanahan

Kegiatan dalam bidang pertanahan antara lain : Memberikan pelayanan pada

masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, pembuatan surat keterangan

warisan , hibah dan lain-lain.

1. Memberikan surat keterangan hak atas tanah

2. Memfasilitasi penerbitan akta tanah / setifikat tanah melalui program Sertifikat

masal dan PTSL.

3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah .

l. Bidang kependudukan dan catatan sipil

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara

lain :

1. Melakukan registrasi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin dan mata

pencaharian dilaksanakan oleh kepala dusun dan sampai saat ini belum selesai.

2. Melakukan registrasi jumlah penduduk menurut hak pilih dalam Pilgub, Pileg,

Pilpres dan Pilkades oleh PPS .

3. Menerbitkan surat pengantar kartu keluarga dan KTP

4. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk .

5. Membuat surat keterangan untuk penerbitan akte kelahiran dan kematian .

m.Bidang Kesatuan Bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum.

Kondisi sosial masyarakat desa Muntang sampai tahun 2019 secara umum masih

relatif aman dan terkendali langkah - langkah yang dilakukan antara lain :

Melakukan kegiatan sambang desa dan mengikuti kegiatan patroli aparat

keamanan ( polisi ) .

Bersama Babinsa dan Babinkantibmas tetap memelihara dan menjaga ketertiban

dan keamanan desa.

n. Bidang perencanaan

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah

dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa

diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif

dan akuntabel. hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan

dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah

diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusun perencanaan

pembangunan desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana

pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama sama

dengan melibatkan semua tokoh masyarakat melalui musyawarah rencana

pembangunan desa ( musrenbangdes) setiap tahun.

o. Bidang Penerangan , imformasi dan komunikasi

Menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peraturan

pemerintah , peraturan menteri , peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan

pemerintah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penegakan hukum .

selain dari pada itu juga menyampaikan informasi jenis-jenis pembangunan yang

masuk desa .

p. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peran perempuan tidak dapat dipisahkan dalam kesuksesan pembangunan,

pemerintah desa menyadari hal tersebut dengan mengikut sertakan perempuan

dalam proses pembangunan seperti pada pelaksanaan musrenbangdes , musrenbang

kecamatan dan juga keikut sertaannya sebagai pelaku dalam pembangunan desa

minimal 30 persen . Melakukan gerakan sayang ibu dan balita , mensosialisasikan

pentingnya kesehatan ibu dan balita sehingga mereka akan tetap memelihara

kesehatannya dan dapat mencegah kematian yang sering menimpa ibu hamil dan

bayinya.

q. Bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Bekerjasama dengan puskesmas menyampaikan inpormasi pada masyarakat tentang

standar keluarga sejahtera ,makanan sehat bagi balita ,imunisasi dan gizi keluarga ,

mensosialisasikan gerakan sayang ibu , mensosialisasikan tindakan pencegahan

kematian ibu hamil dan melahirkan serta kematian bayi

r. Bidang Pemuda dan olah raga

Pemuda dan olah raga satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan

sebagai generasi penerus bangsa.pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi

dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar terbina generasi yang tangguh

dan mandiri serta siap berprestasi baik di tingkat daerah , nasional maupun

internasional. Dalam upaya memacu prestasi pemuda dan keolahragaan , maka

pemerintah desa telah melaksanakan program sebagai berikut:

Peningkatan peran serta kepemudaan dengan pembentukan karang taruna serta

organisasi kepemudan PIKRM kemudian mengusahakan keterlibatannya dalam

pembangunan desa.

Pengadaan sarana dan prasarana olah raga .

Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga .

Menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olah raga.

s. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa

Melakukan identifikasi sumber daya manusia

Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan

Penataan dan pemberdayaan organisasi masyarakat desa

t. Bidang statistik

Bidang statistik sangat penting dan berperan dalam memotret kegiatan kegiatan

pembangunan melalui kumpulan angka angka terhadap pembangunan desa.secara

umum urusan dan kegiatan statistik dilakukan kerjasama dengan badan pusat

statistik kecamatan dan kabupaten Purbalingga. program yang dilaksanakan antara

lain sensus pendataan penduduk, sensus pendataan ekonomi dan lain-lain.

u. Bidang arsip dan perpustakaan

Dokumen-dokumen penting desa adalah aset yang perlu diamankan, dilestarikan

dan dipelihara secara utuh keberadaannya karena memuat sejarah perkembangan

desa.urusan kearsipan berperan penting dalam mengadministrasikan perkembangan

desa setiap tahunnya.guna menunjang tata kearsipan tersebut program program

yang dilaksanakan pemerintah desa adalah: program pelayanan administrasi

perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur , peningkatan pengembangan system pelaporan

keuangan desa, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip

desa.

Sementara dibidang perpustakaan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu

pengetahuan dan tehnologi dewasa ini keberadaan sarana perpustakaan amat

dibutuhkan, terlebih pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam budaya baca baik dikalangan pelajar maupun masyarakat umum. Sebagai

upaya mendukung urusan perpustakaan tersebut, program yang dilaksanakan adalah

pengembangan budaya baca.

v. Bidang inventaris dan aset desa

Inventaris dan aset desa adalah yang perlu diamankan, dilestarikan,

diadministrasikan dan dipelihara secara utuh keberadaannya karen Aset Desa

adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau

perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian

kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa, berikut

ini tabel pengelolaan inventaris dan aset Desa Muntang sampai dengan 2019 :

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa

dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah

desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

a. Undang- Undang Nomor 6 Tahn 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara

republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 4593 );

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4751);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak

Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah

Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan

kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena

desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten

yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal

maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah

Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Muntang berpedoman pada

kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan

kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam

melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam

pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan

memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih

difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini

merupakan Skala prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi

masyarakat dan Lingkungan penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap

diupayakan dapat berjalan.

Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama ini tidak

pernah menjadi suatu permasalah dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program

dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan

semua kegiatanya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari

seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa

dan kegiatan lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi

penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang

oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya.

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta

pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam

kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga- lembaga

difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

6. Sarana dan Prasarana

Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih

banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan

Prasarana yang belum mampu didanai dari DD, ADD maupun PAD Desa dan

juga dari sumber lain di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan

agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa

untuk saat ini yang rutin hanyalah dana DD, ADD dan PAD belum mampu di

kelola secara Maksimal.

Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2014 s/d 2019

semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian kurang lebih 90%.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam

pelaksanaanya kekurangan dan ketidakcocokan dengan keinginan Masyarakat,

sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu

pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada

teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang

dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang

dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaanpembiayaan. Namun hal

tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang.

Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan

berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana

dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari PAD Desa di tahun berikutnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah

tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak

membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis

pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang

pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.

1. Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;

a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang

– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik


d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Purbalingga di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik


e) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara


f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara

republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara


2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa

anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran

desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

desa.

Di Desa Muntang pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan

Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka

pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah

Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes

yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala

pemerintah di Desa Muntang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;

f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa,

Serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Untuk kepentingan desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan

kewenangan kepala desa atas persetujuan BPD .

Kerjasama yang dilakukan Dari Tahun 2007 sampai Tahun 2019 ini antara lain :

1. Bidang pemberberdayaan masyarakat desa terbentuk BKAD

2. Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat ( Forum Kepala Desa ).

B. BATAS DESA

Menurut Permendagri no:27 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 batas adalah pemisah antara

desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan .batas

alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung , pantai ,danau dan lain-lain yang

menjadi batas desa sedangkan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti

pilar batas,jalan, rel kereta api,saluran irigasi dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi

serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Muntang, bahwa batas desa

berupa batas alam yaitu Sungai Kelawing di sebelah Selatan dan Timur, sedangkan

batas-batas yang memang dibuat pemerintah desa adalah berupa patok/tugu yang

terletak di sebelah Utara dan Barat.

C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat telah

diupayakan melalui upaya preventif dan represif, penegakan aturan .sebagai upaya

penciptaan kehidupan yang kondusif dilakukan melalui patroli sambang desa,

pemberdayaan sistem keamanan lingkungan dan penyuluhan serta himbauan untuk

selalu hidup dalam kerukunan beragama dan saling menghargai sesama masyarakat

dalam suasana yang berbeda tapi satu tujuan yaitu ketentraman dan ketertiban dalam

bermasyarakat .sebuah ilustrasi kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah

terciptanya keseimbangan hubungan yang harmonis antara Ulama dan Umaro dan

telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sapari jumat , sapari tarawih pada

bulan ramadhan, dan lain-lain. Perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan.

BAB VII.

PENUTUP

Sejak dibentuknya BPD di Desa Muntang pada Tahun 2001, merupakan titik awal

dari pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon. Wujud dari

Otonomi Desa sebagaimana tercermin dari upaya Pemerintahan Desa yang terdiri dari

Kepala Desa dan Aparat Desa dengan BPD membuat Peraturan Desa tentang Pungutan

Desa dan Lelang dalam rangka membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa. Tindak lanjut kegiatan Desa dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dituangkan dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran

Desa direncanakan selama 1 ( satu ) tahun antara Pemerintah Desa dan BPD setelah

mendengar aspirasi masyarakat.


yang Kami sampaikan ini, merupakan tindak lanjut dari Otonomi Desa yakni pelaksanaan

Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama tersebut. Di samping itu Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini merupakan

upaya Kami dalam rangka keterbukaan Desa dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh

dari masyarakat dan Pemerintah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa bukan semata-mata hasil

kerja Kepala Desa beserta perangkatnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak

yang ada di Desa, dan sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya

tentunya merupakan tanggung jawab Saya selaku Kepala Desa.

Untuk selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat membangun Desa

Muntang menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung Visi dan Misi

Kabupaten Purbalingga Perwira.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan

Kepala Desa ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan

datang, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Muntang, ...September 2019

Kepala Desa Muntang

P A R Y O N O

Documents

Desa · Web viewYang saya banggakan masyarakat Desa Muntang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, karena