Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi · PDF fileformulir pentransferan kosong. ... Tidak adanya kesempatan cuti ... jejak calon karyawan (pre employee screening) secara

Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP) - OJK

Jakarta, 18 Februari 2016

1 Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

OUTLINE:

1. OVERVIEW PENGAWASAN BANK

2. STRATEGI ANTI FRAUD

3. CAKUPAN, CONTOH & STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (TIPIBANK)



4

Pasal 55 ayat (2) UU OJK: Sejak 31 Desember 2013,

fungsi, tugas & wewenang pengaturan & pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan (termasuk

penanganan fraud) beralih dari BI ke OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

- Pengaturan & pengawasan m/kelembagaan bank

- Pengaturan & pengawasan m/kesehatan bank

- Pengaturan & pengawasan m/kehati2an bank

- Pemeriksaan bank

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG OJK

Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

OJK

Pengawasan Melekat

Komisaris Independen

& Direktur

Kepatuhan

OJK Level Kebijakan

& Prosedur

Auditor &

Controller

Level Kontrol

& Verifikasi

Level Eksekusi

Transaksi

Sisi pelaksana Sisi pengawas

Direktur Pelaksana,

Dewan Audit

& SKAI

PENGAWASAN BANK

OJK Inte

rnal

ban

k

Sis

tem

K

euan

gan

Wil

ayah

Kri

tis

Ma

na

jem

en B

an

k (

CE

O)

Au

dit

or

Ek

ster

na

l

Komisaris &

Direksi



7

Click to add Title 1 1. Terjadinya berbagai kasus Fraud di sektor

perbankan yang merugikan nasabah dan/atau

bank.

2. Perlunya peningkatan awareness terhadap Fraud

melalui penguatan sistem pengendalian intern

bank sebagai penerapan dari Manajemen Risiko

Bank.

LATAR BELAKANG


VLS

AG IBJ

- Periode: 27 Jan 2007 s/d 7 Februari 2011.

- 117 transaksi dari 36 nasabah total dana Rp27,3M+USD2 juta.

- Transfer al dari rekg SB Rp112 juta ke IBJ tgl 4 Feb’11, dan dari rekg GMB

Rp180 juta ke IBJ tgl 31 Jan’11.

Vonis PN:

1. AG divonis penjara 4 tahun & denda Rp350 juta.

2. IBJ divonis penjara 3 tahun 8 bulan & denda Rp200 juta.

3. VLS divonis penjara 2 tahun 10 bulan & denda Rp200 juta.

4. IMD divonis penjara 8 tahun & denda Rp10 miliar, mobil dikembalikan ke BANK.

Dasar pengenaan vonis 3 terpidana:

Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU & Pasal 263 ayat (2) KUHP

Dasar pengenaan vonis IMD:

Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP, Pasal 49 ayat (2) huruf b UUP, Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPTPPU

& Pasal 3 UU PPTPPU.

Modus:

1. Nasabah menandatangani

formulir pentransferan kosong.

2. IMD mengisi formulir & memalsukan

tanda tangan nasabah.

Alibi: utk investasi & diketahui pemilik rekening, 50% dana telah dikembalikan

& sisanya masih diinvestasikan

8

faktor integritas dalam kejahatan perbankan ...


Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan

untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain,

yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank

sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.


10

$

Pressures

Rationalization Opportunities

◎ Fraud Triangle

Tekanan Keuangan

Kebiasanan Individu (Judi, Narkoba, Alkohol)

Ketidakpuasan kerja (lembur, gaji rendah, penilaian kinerja, promosi)

Mencari hasil tertentu (Bonus, Compensation)

Kesulitan keuangan, hutang tinggi, dsb

Pengendalian Internal buruk

Kepedulian fraud rendah

Kebijakan tidak konsisten

Perputaran pegawai tinggi

Tidak adanya kesempatan cuti

Saya hanya pinjam sebentar, nanti dibayar

Tidak ada yang dirugikan

Organisasi tidak adil & berutang pada saya

Saya layak dapat penghargaan

Ini untuk tujuan yang baik

Ini hanya sementara sampai kegiatan normal


11

dishonest

situtionally honest

honest at all time


12

Kondisi lingkungan internal & eksternal

Kompleksitas kegiatan usaha

Potensi, jenis & risiko Fraud

Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam Penyusunan & Penerapan Strategi Anti Fraud


PENGUATAN ASPEK-ASPEK MANAJEMEN RISIKO FRAUD

13

Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Intern

(4 Pilar)

Penguatan Aspek2 Lainnya

Pengendalian & Pemantauan

- Kebijakan & prosedur pengendalian Fraud - Kaji ulang oleh manajemen & SKAI atas pelaksanaan strategi anti Fraud - Pengendalian SDM untuk meningkatkan efektivitas - Penetapan pemisahan fungsi pelaksanaan aktivitas bank - Pengedalian sistem informasi - Pengedalian lain, seperti pengendalian aset fisik, dokumentasi, dsb.

Struktur Organisasi & Pertanggungjawaban

- Unit/fungsi disesuaikan dgn karakteristik dan kompleksitas usaha - Uraian Tugas & tanggung jawab yg jelas - Pertanggungjawaban unit/fungsi Fraud kepada Dirut, serta hubungan komunikasi & pelaporan kepada Dekom - SDM yg kompeten, berintegritas & independen

Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Fraud

- Pengembangan budaya & kepedulian - Penyusunan & pengawasan penerapan kode etik - Penerapan & pengawasan penerapan strategi anti Fraud - Pengembangan kualitas SDM - Pantau, evaluasi & tindak lanjut Fraud


Kebijakan & Mekanisme Whistleblowing Surprise Audit Surveillance System

Investigasi Pelaporan Pengenaan Sanksi

Anti Fraud Awareness Identifikasi Kerawanan Know Your Employee

Pilar STRATEGI pengendalian FRAUD


15

Moral dan awareness dari pimpinan terhadap anti Fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya.

Upaya untuk menumbuhkan anti Fraud awareness dilakukan al melalui:

1) Penyusunan &

sosialisasi Anti Fraud Statement.

Contohnya kebijakan zero

tolerance terhadap Fraud.

2) Program employee awareness.

Contohnya penyelenggaraan seminar/diskusi terkait

anti Fraud, training, & publikasi mengenai pemahaman

terhadap bentuk2 Fraud, transparansi hasil

Investigasi & tindak lanjut terhadap Fraud yg dilakukan secara

berkesinambungan.

3) Program customer awareness.

Contohnya pembuatan brosur anti Fraud, penjelasan

tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk

meningkatkan kepedulian & kewaspadaan

nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya

Fraud.

ANTI FRAUD AWARENESS


IDENTIFIKASI KERAWANAN

• Mengidentifikasi risiko terjadinya Fraud yg melekat pada setiap aktifitas yg berpotensi merugikan bank.

• Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas.

Hasil identifikasi didokumentasikan & diinformasikan kepada pihak berkepentingan & selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yg dinilai berisiko tinggi terjadinya Fraud.


1. Permohonan kredit. a. Diajukan secara tertulis. b. Memuat informasi yg lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan bank. c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

2. Analisis kredit. a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit disesuaikan jumlah dan jenis kredit. b. Menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit, yaitu penilaian atas

keseluruhan kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan. c. Dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang meliputi : Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data

pemohon, termasuk penelitian pada daftar kredit macet. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek yang akan

dibiayai. Penilaian tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan

pemohon kredit. Analisis 5’C. Penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil

usaha yang dilakukan pemohon. Evaluasi aspek yuridis perkreditan untuk melindungi dari risiko kredit.

KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK (KPB)


3. Rekomendasi persetujuan kredit. Rekomendasi harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan dan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

4. Pemberian persetujuan kredit. a. Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan

rekomendasi persetujuan kredit. b. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi

rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

5. Perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit. a. Perjanjian kredit disetujui oleh pihak yang berwenang. b. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang

ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi. c. Sebelum pencairan kredit seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan bagi bank.

6. Pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh. a. Pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank atas

pemberian kredit yang tidak sehat struktur pengendalian internal bank. b. Pengawasan sehari-hari oleh menajemen bank/pengawasan melekat. c. Audit internal terhadap semua aspek perkreditan dilakukan oleh SKAI.


Penyebab kredit bermasalah (Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 2000): 1. Kesalahan appraisal 2. Membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi 3. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu 4. Dampak makro ekonomi/unforecasted variable 5. Kenakalan nasabah Penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur (Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007): 1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan. 2. Adanya salah urus atau kurang berpengalaman. 3. Problem keluarga. 4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. 5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. 6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur. 7. Watak buruk debitur.

PENYEBAB KREDIT BERMASALAH


20

Know your employee K

YE

1) sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif.

Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (pre employee screening) secara lengkap dan akurat.

KYE

2) sistem seleksi yg dilengkapi kualifikasi tepat dgn mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif & transparan.

Sistem tsb harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yg memiliki risiko tinggi terhadap Fraud.

KYE

3) kebijakan “mengenali karyawan” (know your employee) antara lain mencakup pengenalan & pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.


21

• Bank harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan & perlindungan kepada setiap pelapor Fraud serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor Fraud & laporan Fraud yg disampaikan.

Perlindungan kepada Whistleblower

• Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan Fraud dgn mengacu pada ketentuan & perundang-undangan yg berlaku.

Regulasi terkait pengaduan Fraud

• Bank perlu menyusun sistem pelaporan Fraud yg efektif yg memuat kejelasan proses pelaporan, al. mengenai tata cara pelaporan, sarana & pihak yg bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dgn adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian Fraud yg dilaporkan.

Sistem pelaporan & mekanisme tindak

lanjut laporan Fraud

KEBIJAKAN & MEKANISME WHISTLEBLOWING


22

• Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya Fraud. Pelaksanaan surprise audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

SURPRISE AUDIT


23

• Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian/pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui/disadari oleh pihak yang diuji/diperiksa dalam rangka memantau & menguji efektifitas kebijakan anti Fraud.

• Surveillance system dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank. S

UR

VE

ILL

AN

CE

S

YS

TE

M


24

• Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti2 yg terkait dgn kejadian yg patut diduga merupakan tindakan Fraud.

• Investigasi memberikan pesan kpd setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yg terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yg berlaku & pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yg berlaku.

• Standar investigasi yg dimiliki Bank paling kurang mencakup: 1) penentuan pihak yg berwenang melaksanakan investigasi dgn memperhatikan independensi & kompetensi yg dibutuhkan; 2) mekanisme pelaksanaan investigasi d/r menindaklanjuti hasil deteksi dgn tetap menjaga kerahasiaan informasi yg diperoleh.

Inve

stig

asi

• Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yg efektif atas pelaksanaan investigasi & kejadian Fraud yg ditemukan.

• Mekanisme pelaporan tsb mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kpd OJK. P

ela

po

ran

• Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yg efektif d/r menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku Fraud. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut: 1) mekanisme pengenaan sanksi; 2) pihak yg berwenang mengenakan sanksi.

• Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan & konsisten. Pe

nge

naa

n

San

ksi

INVESTIGASI, PELAPORAN & SANKSI


Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi 25

FAKTOR PEMICU FRAUD

1. Greed (keserakahan) 2. Opportunity (kesempatan) 3. Need (kebutuhan) 4. Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need = faktor individu sbg pelaku fraud (faktor individual). Faktor Opportunity dan Exposure = faktor organisasi sbg korban perbuatan fraud (faktor generik/umum)

FAKTOR INDIVIDUAL: 1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed). 2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need).

FAKTOR GENERIK: 1. Opportunity melakukan fraud tergantung kedudukan pelaku terhadap obyek

fraud. Kesempatan melakukan fraud (besar/kecil) selalu ada pada setiap kedudukan. Secara umum, manajemen bank mempunyai kesempatan yang lebih besar melakukan fraud.

2. Exposure fraud belum menjamin tidak terulangnya fraud setiap pelaku fraud seharusnya dikenakan sanksi.


Moch. Anwar menggolongkan tindak pidana di bidang perbankan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan.

2. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok bank yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di luar UU Perbankan, seperti KUHP, UU Pemberantasan Tipikor, dll.

TINDAK PIDANA PERBANKAN (Tipibank)


TINDAK PIDANA PERBANKAN Ruang Lingkup :

UU No. 7/1992 ttg Perbankan sebagaimana telah diubah dgn UU No. 10/1998

Tindak pidana berkaitan dgn perizinan (Pasal 46)

Tindak pidana berkaitan dgn rahasia bank (Pasal 47 & 47A)

Tindak pidana berkaitan dgn pengawasan bank (Pasal 48)

Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49)

Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi (Pasal 50 )

Tindak pidana berkaitan dgn pemegang saham (Pasal 50A)

Catatan: Ruang lingkup Tipibank mencakup Pasal 46 s/d 50A UU Perbankan ATAU

Pasal 59 s/d 66 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

PASAL

46

1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.

2) Apabila kegiatan dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan dilakukan terhadap pemberi perintah dan atau pimpinan perbuatan di dalam badan tersebut.

Pasal 16 ayat (1)

Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank

Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.


“BPR”

Adil Makmur

Perizinan:

- Deperindag (SIUP & TDP)

- Dirjen Pajak (NPWP)

- Pemda (izin gangguan)

1

3

Deposito

Tabungan

Lain-lain

2

PASAL

46 KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA

TANPA IZIN OLEH CV ADIL MAKMUR


Apakah penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi, “bank plecit”/rentenir, dan arisan termasuk dalam kategori “Bank Gelap” ?

PASAL

46


Pasal 47 : (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis/izin dr Pimpinan BI

sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A & 42, dgn sengaja memaksa bank/Pihak Terafiliasi utk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank/Pihak Terafiliasi lainnya yg dgn sengaja memberikan keterangan yg wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M.

Pasal 47A : Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A & 44A, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 7 th serta denda min Rp4 M & max Rp15 M.

Pasal 40, 41, 41 A & 42

Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap

ketentuan dimaksud.

Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank

32

PASAL

47&47A


Polisi/Jaksa memaksa kasir Bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama, alamat, pekerjaan, penghasilan, nomor rekening, jumlah rekening, jumlah simpanan, transaksi, dsb.

33

PASAL

47&47A


(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg

dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal

34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana penjara min 2 th &

max 10 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M.

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg

lalai memberikan keterangan yg wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal

34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana kurungan min 1 th &

max 2 th & atau denda min Rp1 M & max Rp2 M.

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank

34

PASAL

48


PEMERIKSA

DOKUMEN /

KETERANGAN /

INFORMASI /

AKSES KE PEMBUKUAN

DITOLAK /

DIPERSULIT /

TIDAK DIBERIKAN Shareholders/

Owners/Manajemen

35

PASAL

48


(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;

b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk

dilakukannya pencatatan;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan …, atau dgn sengaja

mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/

merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan,

dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening

suatu bank;

diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min

Rp10 M & max Rp200 M.

Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank

36

PASAL

49 (1)


2 5

Kredit Rp733M

1

Mohon kredit

177 debitur terima kredit ???

4

OJK lakukan pemeriksaan khusus

177 Debitur

3

Modus Operandi Tipibank, al : Komut/PSP meminta dana Bank kpd Kabag Kredit & Kasi Adm

Kredit (Komut Rp397M & Grup Komut Rp336M). Dok kredit berasal dari Komut & Grup, al. pedagang kopi &

pegawai bank/Grup tdk diverifikasi dan tdk di-ots. Dok pembukaan rekg tabungan dibuat oleh Komut & Grup. Dana kredit masuk ke rekg debitur & selanjutnya ditarik untuk

kepentingan Komut & Grup. Pembayaran pokok & angsuran kredit didebet pd rekg debitur yg

dananya dari Grup (pegawai grup memonitor pembayaran).

Hasil kunjungan 12 deb plafon Rp79M: - 3 deb tdk ajukan kredit & tdk terima kredit - 8 deb ajukan kredit & tdk terima kredit - 1 deb tdk diketahui keberadaannya


PASAL

49 (1) a

Appraiser

Bank “ABC”

Processor

Bank “ABC”

5 debitur Bank “ABC”

Menawarkan kredit 3

Mohon kredit 4

9 Pencairan kredit Rp15 M

Analisa usaha

dan kelayakan

6 8 Approved

Cek data & analisa

jaminan 5

Mohon approval 7 Kanwil Bank “ABC”

10

AO Bank “ABC”

2

BM Bank “ABC”

1

11b 11c

11a

38

PASAL

49 (1) a


http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.gambargratis.com/wp-content/uploads/2010/10/911641_rupiah_2.jpg&imgrefurl=http://www.gambargratis.com/gambar/uang-rupiah&usg=__TfalaHmUGt4rOzJtX9ykQmWJ3-c=&h=224&w=300&sz=10&hl=id&start=16&zoom=1&tbnid=6KxIADO5zhdcAM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=q8OLTu39DojqrAfh3a24Cg&prev=/search?q=gambar+uang+rupiah&hl=id&lr=&sa=X&tbm=isch&itbs=1

1

5

Pesan perlengkapan komputer 3 kali via fax sekitar Rp308 juta

PT XYZ

2

4

PT XYZ kirim 3 invoice

Bank bayar PT XYZ (3 BKK) walau PT XYZ batalkan transaksi (uang muka tidak disetor kembali ke Bank)

Hasil kunjungan : transaksi beli dibatalkan oleh PT XYZ karena Bank tidak bayar uang muka

3

Melakukan pemeriksaan khusus

???

BANK

39

PASAL

49 (1) a


Bank Kita 60 debitur ajukan kredit

Setujui kredit Rp400 juta

Disetor ke Bank hanya Rp10 juta &

selebihnya tidak disetor ke Bank

Pembayaran Pokok &

Angsuran kredit Rp100 juta

40

PASAL

49 (1) b


1

PT

2

6b

3

4

5

Pengurus

PT “SAU”

Pegawai

Bank “XYZ”

Bank “XYZ”

Buka 3 rekg giro

5 surat kuasa

9 transaksi

total Rp78M

Selisih Rp25M (DOC) antara surat

konfirmasi Bank dgn saldo list giro Pihak Lain

6a Pengembalian pokok

& jasa investasi Rp34M

Aliran

dana

Lap transaksi

rekg giro

Bos Nasabah

Menik

(Nasabah)

Nasabah dan

Bos Nasabah

Vonis: Pemkab Bupati: penjara 9 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp130 juta; Kabag Keu: penjara 4 tahun & denda Rp300 juta; Bendahara Umum: penjara 4 tahun & denda Rp300 juta. Bank Pinca1: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp1M; Pinca2: penjara 6 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp427 juta; Ass Marketing: penjara 6 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp1M . PT SAU Komisaris: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp7 M; Direktur: penjara 12 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp5M; Dir Keu: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp5M.

41

PASAL

49 (1) c


(2) a Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :

Meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui utk menerima suatu

imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang

berharga,

utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya,

dlm rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain

dlm memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dr

bank, atau

dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat

wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban

lainnya ataupun

dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk melaksanakan

penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pd bank; diancam dgn

pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max

Rp100 M.


42

PASAL

49 (2) a


A/O Bank ‘X’

Bank ‘X’ PT Developer User 8. Akad KPR a.n. 148 user

dengan nilai Rp6M

Dirut

PT Developer

Bank ‘Y’

1. Akta Jual Beli

rumah a.n. 148 user

2. Permohonan KPR a.n. 148 user

dengan nilai Rp6M

3. M

en

ug

aska

n ‘A

BC

’ m

em

pro

se

s

Pe

rmo

ho

na

n K

PR

4. Negosiasi agar KPR disetujui

5. KPR dpt disetujui jika ada imbalan

uang dlm jumlah tertentu

6. Sepakat

7. R

eko

me

nd

asi A

/O

KP

R d

ap

at d

ise

tuju

i

Bank ‘Z’

9. KPR dicairkan dgn cara dibukukan ke rekg. Giro

PT Developer pada Bank ‘X’

43

PASAL

49 (2) a


(2) b Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :

Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk

memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank;

diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min

Rp5 M & max Rp100 M.


44

PASAL

49 (2) b


Bank memberikan kredit kepada perusahaan yg tidak tergolong pihak terkait.

Namun pada saat kredit cair, seluruh dana kredit tersebut langsung ditransfer ke

rekening perusahaan pihak terkait dr Bank.

Bank A

KC Bank B

PT. X

U/

Untung

11/06

Kredit

Rp 10 M

11/06

RTGS

Rp 10 M

PT. Z

(perusahaan

terkait)

45

PASAL

49 (2) b


SELLER/BENEFICIARY BUYER/APPICANT LC

USD.178 JUTA

Assets Pledge

USD.264 JUTA

2 SELLER 10 APLIKAN/BUYER

BAHAN BAKU

DIJUAL

x

ISSUING/OPENING BANK

BANK

CORRESPONDENT/ NEGOTIATING BANK

46

PASAL

49 (2) b


• Debitur merupakan debitur baru dan tidak memiliki pengalaman di bidang

impor sehingga belum terlihat track record-nya.

• Tidak ada salinan rekening koran untuk mengetahui aktifitas keuangan

debitur.

• Tidak terdapat laporan kunjungan ke debitur pada saat analisa kredit maupun

setelah pencairan fasilitas LC.

• Tidak terdapat laporan perkembangan kegiatan usaha/penggunaan dana.

• Tidak dilakukan trade checking pada supplier.

• Agunan hanya berupa margin deposit sebesar 10%-20% dari total fasilitas

kredit, bahkan agunan tersebut diturunkan atau diubah menjadi

piutang/persediaan beras/gabah, sehingga makin meningkatkan risiko Bank.

• Tidak dilakukan review oleh Kantor Wilayah.

• Tidak dilakukan analisa aspek legal pada beberapa fasilitas LC.

• Perjanjian kredit dilakukan dibawah tangan.

47

PASAL

49 (2) b


• Batas akhir pengapalan barang (latest date of shipment) telah terlampui

sebelum LC dibuka dan pengapalan telah dilakukan sebelum LC dibuka.

• Pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan tidak jelas, hanya dicantumkan: Place of Taking in Charge/0f receipt: “any port(s) in Brazil”.

Place of Final Destination/of Delivery: “any port(s) in Thailand”.

• Persyaratan penyerahan dokumen utama (B/L dan Invoice) cukup dilakukan

dengan hanya menyerahkan: “copy or fax ” Documents Required:

- One copy or fax copy of commercial invoice.

- One copy or fax copy of non negotiable or negotiable B/L.

• Importir akan menerima seluruh penyimpangan (discrepancies) yang terjadi:

Document acceptable in spite of any and all discrepancies, with the

exception that invoice value drawn may not exceed the maximum LC value

and the LC may not be expired.

• Barang yang diimpor tidak ada hubungan langsung dengan usaha debitur.

• Beberapa FPK dan seluruh MAK serta surat permohonan fasilitas LC dibuat

back dated.

48

PASAL

49 (2) b


Keterangan Debitur :

• PSP dan Adik PSP menggunakan nama debitur untuk memperoleh fasilitas Usance LC dari Bank, sehingga debitur tidak mengetahui sales contract, tujuan, jumlah dan beneficiary dari LC tersebut. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan PSP yang menyatakan adanya transaksi jual beli perusahaan dan LC yang dibuka

setelah tanggal surat pernyataan bukan merupakan tanggung jawab Pengurus dan pemegang saham debitur, melainkan tanggung jawab PSP.

• Laporan keuangan debitur tidak pernah diaudit Kantor Akuntan Publik dan laporan keuangan yang ada di Bank tidak benar (nilainya terlalu besar).

• Debitur tidak pernah menyetor uang untuk margin deposit.

Keterangan pejabat/pegawai Bank :

Dokumen yang diperlukan dalam proses persetujuan fasilitas LC seluruhnya diperoleh dari PSP dan Adik PSP.

49

PASAL

49 (2) b


Pasal 50 : Pihak Terafiliasi yg dgn sengaja tdk melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank, diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5M & max Rp100M.

Pasal 50A : Pemegang saham yg dgn sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank utk melakukan atau tdk melakukan tindakan yg mengakibatkan bank tdk melaksanakan …, diancam dgn pidana penjara min 7 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.

Contoh : Penyimpangan thd prosedur pemberian kredit yg sehat, tdk melaksanakan action plan pelanggaran BMPK, pelanggaran CDO, setoran modal fiktif, dsb.

Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi & pemegang saham bank

50

PASAL

50&50A


Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi 51

Merupakan posisi kunci di Bank karena memimpin orang dan bisnis sekaligus

Seorang businessman: Mencari nasabah yang layak sebagai deposan & debitur serta paham akan untung rugi bisnis

Orang yang mewakili Bank untuk melakukan transaksi bisnis, dengan siapa, dan kapan harus menolak

Kemampuan manajerial dan komunikasi adalah kunci sukses seorang CEO

Harus bebas dari conflict of interest dan harus pro actice, bukan reaktif

Hubungan baik dengan deposan, debitur, pemegang saham, stakeholder lainnya, termasuk pegawainya

Persyaratan: integritas tinggi, human approach, analisis tajam, tahan strees, dan keinginan terus belajar

CEO BPR:
