DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - sni.litbang.pu.go.idsni.litbang.pu.go.id/image/sni/smm/pp-perumusan-dan-penetapan.pdf · dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PETUNJUK PELAKSANAANPERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR,PEDOMAN,MANUAL

No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/03No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 2/26

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

22 September 2008 Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan perdana





Hal : 3/26

Paraf :

1. MAKSUD & TUJUAN :Maksud : Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Standar, Pedoman, Manual

merupakan pedoman untuk memberikan panduan kepada PanitiaTeknis/Subpanitia Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil dalammenyusun Standar, Pedoman, Manual agar ditaati secara terkoordinasi danterpadu sehingga pelaksanaannya efektif dan efisien

Tujuan : Petunjuk pelaksanaan ini untuk mengelola kegiatan Perumusan Standar,Pedoman, Manual di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam rangkamenciptakan mekanisme yang seragam dalam penyusunan Standar, Pedoman,Manual

2. RUANG LINGKUP PENERAPAN :Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

3. REFERENSI :Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Nomor 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia TeknisStandardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di lingkunganDepartemen Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2005 tentang Tata caramempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Departemen PekerjaanUmum

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 01 : 2007) klausa 5

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 02 : 2007) tentang Pengelolaan PanitiaTeknis Perumusan Standar Nasional Indonesia.

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 04 : 2006) tentang Jajak Pendapat danPemungutan Suara dalam Rangka Perumusan Standar Nasional Indonesia(SNI)

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 05 : 2006) tentang Tenaga AhliStandardisasi untuk Pengendalian Mutu Perumusan SNI

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 08 : 2007) tentang Penulisan StandarNasional Indonesia





Hal : 4/26

Paraf :

4. DEFINISI :

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah badan yang membantu Presidendalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidangstandardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Teknis Perumusan SNI (PT) adalah organisasi yang dibentuk danditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkuptertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukanperumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI.

Subpanitia Teknis (SPT) adalah bagian dari suatu PT yang bertugasmenangani sebagian lingkup dari PT tersebut.

Gugus kerja adalah tim perumusan RSNI yang beranggotakan sejumlah pakardi bidang yang relevan.

Konseptor RSNI adalah gugus kerja atau perorangan yang ditunjuk oleh ketuaPT/SPT berdasarkan kesepakatan PT/SPT untuk merumuskan RSNI.

Sekretariat PT/SPT adalah unit organisasi dari suatu PT/SPT yang berfungsimendukung dan memfasilitasi kegiatan PT/SPT.

Editor RSNI adalah perorangan yang ditunjuk atau tim yang dibentuk dilingkungan suatu sekretariat PT/SPT untuk keperluan mengedit RSNI yangtelah disepakati PT/SPT.

Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) adalah organisasi masyarakatyang bersifat mandiri dan nirlaba yang anggotanya kompeten dan pedulidengan standardisasi.

Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) adalah personel yang menguasai bidangkeahlian teknis tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

TAS-pengendali mutu perumusan SNI (TAS-QC) adalah TAS yang ditugaskanoleh BSN untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan PT dalam prosesperumusan SNI.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan danpengendali dalam melaksanakan kegiatan.





Hal : 5/26

Paraf :

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yangterkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datanguntuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebihlanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerahsetempat.

Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengankebutuhan dan karakteristik setempat.

Prosedur adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untukmenyelesaikan sesuatu.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu(PP No. 25 tahun 2000).

RSNI/RPT/RM adalah rancangan standar nasional Indonesia(RSNI)/rancangan pedoman (RPT)/ rancangan manual (RM) yang dirumuskanoleh Panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.

RSNI 0/RPT 0/RM 0 adalah rancangan standar nasional Indonesia/ rancanganpedoman/ rancangan manual yang merupakan Naskah Akademis.

RSNI1/RPT 1/RM 1 adalah RSNI 0/RPT 0/RM 0 yang telah dibuat draft sesuaipedoman 8 tentang Penulisan standar Nasional Indonesia.

RSNI 2/RPT 2/ RM 2 adalah RSNI 1/RPT 1/RM 1 yang disetujui dan ditetapkandalam rapat teknis.

RSNI 3/RPT3/RM 3 adalah RSNI 2/RPT 2/RM 2 ditetapkan menjadi RSNI3/RPT 3/RM 3 yang telah disepakati melalui konsensus dengan melibatkanpara ahli di bidangnya, instansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanapembangunan dan masyarakat luas (Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi Profesi,Produsen, Konsumen, dan lain-lain). Hal ini dilakukan dalam rapat Sub PanitiaTeknis (Subpantek).





Hal : 6/26

Paraf :

RSNI 4 adalah RSNI3 yang diperbaiki setelah melalui proses jajak pendapatyang hasilnya kurang dari 100%.

RASNI adalah RSNI3 atau RSNI4 yang disetujui oleh dalam proses jajakpendapat 100% atau disetujui dalam proses e-balloting.

Jajak pendapat (enquiry) adalah kegiatan untuk mendapatkan pendapatterhadap RSNI 3/RPT 3/RM 3 dari pemangku kepentingan yangdirepresentasikan oleh MASTAN dan PT/SPT, yang merupakan salah satutahapan perumusan Standar, Pedoman, Manual.

Pemungutan suara (e-balloting) adalah kegiatan untuk mendapatkanpersetujuan terhadap RSNI 4 dari pemangku kepentingan yangdirepresentasikan oleh MASTAN dan PT/SPT, yang merupakan salah satutahapan perumusan Standar, Pedoman, Manual.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BadanStandardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

Standar Internasional adalah standar yang ditetapkan oleh organisasistandardisasi internasional.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan danmerevisi standar, pedoman, dan manual yang dilaksanakan secara tertib danbekerjasama dengan semua pihak terkait.





Hal : 7/26

Paraf :

5. TAHAPAN PROSES :

Bagan Alir Proses Perumusan dan Penetapan Standar, Pedoman,Manual





Hal : 8/26

Paraf :

Penjelasan Bagan Alir Perumusan Standar, pedoman, Manual

Tahapan perumusan dan penetapan standar, pedoman, dan manualmengikuti prosedur mekanisme Pantek/ Subpantek yang ada di DepartemenPekerjaan Umum sesuai dengan uraian sebagai berikut:

SSuubbppaanntteekkGGuugguuss KKeerrjjaa

PPeennyyuussuunnaannnnaasskkaahh

aakkaaddeemmiiss

PPeennyyuussuunnaannkkoonnsseepp//ddrraaffttiinngg

RRaappaatttteekknniiss

KKoonnsseennssuuss

PPeemmuuttaakkhhiirraann((PPaanntteekk))

EEsseelloonn II

aa//nn MMeenntteerrii PPUUDDiiuussuullkkaann kkee MMeenntteerrii

PPUU

PPeeddoommaann ddaann SSNNIIWWaajjiibb

RR00 RR11 RR22 RR33

TTiiddaakk

MMaannuuaall((JJuukkllaakk//JJuukknniiss))

CCeekk((??))

Perbaikan R4

RR44

Ya

AAddaappeerrbbaaiikkaann

PPeemmbbeerrllaakkuuaannSSNNII

PPeenneettaappaannRRAASSNNII jjaaddii SSNNII

((BBSSNN))

Mulai

AmanatUU/ PPNorma

MMaassyyaarraakkaattPPeenngggguunnaaPPrrooffeessiioonnaall

PPeerrgguurruuaann TTiinnggggii

PPeemm PPuussaatt,,PPrroovv,,

KKaabb//KKoottaa

PPeenneettaappaann kkeebbuuttuuhhaann SSttaannddaarr,,PPeeddoommaann ddaann MMaannuuaall FFaammiillyy TTrreeee

BBiidd kkee--PPUU--aann((PPNNPPSS))

Diusulkanke BSN

Selesai

Wajib(?)

TTiiddaakk

Ya

Selesai

Pengesahanproduk

hukum PU

TTiiddaakk

Cek(?)

Ya

JJaajjaakkPPeennddaappaatt

ee--bbaalllloottiinngg

Setuju(?)

RRAASSNNII

AAddaappeerrbbaaiikkaann

Ya





Hal : 9/26

Paraf :

a) Penetapan kebutuhan Standar, Pedoman, Manual (PNPS)

b) Berdasarkan PNPS, dibuat Naskah Akademis yang merupakan RSNI0/RPT 0/RM 0, proses selanjutnya adalah membuat Draft dari Standar,Pedoman, Manual yang merupakan RSNI 1/RPT 1/RM 1. Dalampenyusunan konsep/draft, PT/SPT menunjuk konseptor untukmerumuskan RSNI 1/RPT 1/RM 1.

c) Setelah RSNI 1/RPT 1/RM 1 disetujui maka selanjutnya dibahas dalamrapat teknis. Jika diperlukan, rapat teknis dapat dilakukan lebih dari satukali tergantung dari keakuratan materi tersebut, atau bisa jugadilakukan public hearing kepada pemangku kepentingan. Hasil rapatteknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh RSNI 2/RPT 2/RM 2.

d) Setelah dilakukan rapat teknis, maka RSNI 2/RPT 2/RM 2 dirumuskankembali untuk mencapai konsensus di Subpanitia Teknis untuk menjadiRSNI 3/RPT 3/RM 3, dengan melibatkan para ahli di bidangnya, instansipemerintah pusat dan daerah, pelaksana pembangunan dan masyarakatluas (Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi Profesi, Produsen, Konsumen, danlain-lain). Pelaksanaan rapat teknis dilakukan sesuai PSN 01 : 2007.

e) Dalam Konsensus, Ketua Pantek/Subpanitia Teknis melaporkan hasilpembahasan materi kepada Peserta dalam Rapat Internal, rapat Teknisyang lalu, atau penyempurnaan materi yang telah dibahas dalam RSNI2/RPT 2/RM 2 dan RSNI 3/RPT 3/ RM 3. Pada rapat konsensus inidilakukan koreksi substansi termasuk bahasa oleh Ahli Bahasa,kemudian disiapkan sebagai (Rancangan SNI atau RancanganPedoman), untuk bahan rapat pemutahiran konsep oleh anggotaPanitia Teknis. Jika diperlukan rapat konsensus dapat dilakukan lebihdari satu kali tergantung dari keakuratan materi tersebut. Pelaksanaankonsensus dilakukan sesuai PSN 01 : 2007.

f) RSNI 3/RPT 3/RM 3 hasil rapat konsensus selanjutnya akan dibahasdalam Rapat Panitia Teknis untuk dimutakhirkan.

g) RSNI 3/RPT3/RM 3 yang telah dibahas dalam rapat panitia teknisdiperbaiki berdasarkan masukan dalam rapat, namun tidak mengubahsubstansi sesuai kesepakatan konsensus. Perbaikan tersebut termasukmemeriksa naskah terhadap kesesuaian PSN yang relevan.

h) RSNI3 yang dihasilkan diserahkan ke BSN beserta kelengkapannya,untuk dilakukan Jajak Pendapat dan atau E-Balloting. Pelaksanaan jajakpendapat sesuai PSN 04 : 2006 tentang Jajak Pendapat dan





Hal : 10/26

Paraf :

Pemungutan Suara Dalam Rangka Perumusan Standar NasionalIndonesia (SNI)

i) Hasil jajak pendapat dan atau E-balloting akan dievaluasi, jika disetujuimaka akan ditetapkan menjadi RASNI. RASNI yang dihasilkan dikirim keBSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Apabila ada pihak yang menyatakantidak setuju maka RSNI3 akan dikembalikan lagi ke Panitia Teknis untukdiperbaiki dan diajukan kembali untuk jajak pendapat.

j) RSNI3 yang telah disetujui untuk dijadikan RSNI4 perlu diperbaiki olehpanitia teknis atau subpanitia teknis dengan atau tanpa perubahan yangbersifat substansial. RSNI3 yang langsung disetujui menjadi RASNItanpa melalui tahap pemungutan suara, perlu diperbaiki oleh panitiateknis atau subpanitia teknis tanpa perubahan yang bersifat substansial.Mengingat bahwa (1) RASNI yang dihasilkan pada proses jajakpendapat, atau (2) RSNI4 yang disetujui dalam tahap pemungutansuara menjadi RASNI, akan langsung ditetapkan menjadi SNI, makaperbaikan dan editing pada proses ini bersifat final sehingga harusdilaksanakan secermat mungkin sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08: 2007 Penulisan Standar Nasional Indonesia.

k) Setelah RSNI3 ditetapkan menjadi SNI, khusus yang menyangkutmasalah kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidupdapat diberlakukan menjadi SNI wajib oleh instansi terknis (DepartemenPekerjaan Umum) melalui Peraturan Menteri.

l) RPT3 hasil finalisasi ditetapkan melalui produk hukum (Permen/SuratEdaran) dengan melibatkan Direktorat Jenderal terkait yang kemudianditeruskan ke Biro Hukum untuk diberlakukan di lingkungan DepartemenPekerjaan Umum. Dalam penyusunan hingga penerapan produk hukum,prosesnya mengikuti Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2005tentang Tata cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkunganDepartemen Pekerjaan Umum.

m) RM3 hasil finalisasi ditetapkan oleh Eselon I atas nama Menteri PUdengan melibatkan Direktorat Jenderal terkait (sesuai materi yang akanditetapkan) yang kemudian diteruskan ke Biro Hukum dan diberlakukandi lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

6. KETENTUAN UMUM :





Hal : 11/26

Paraf :

6.1 Perumusan dan penetapan mengacu kepada tahapan proses sesuai terdapatdalam butir 5.

6.2 Proses penyusunan standar didasarkan pada Kebutuhan MasyarakatPengguna, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Profesional, danPerguruan Tinggi, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi atau amanat dari undang-undang/ peraturan pemerintah ataufamily tree kemudian dituangkan dalam formulir usulan Program NasionalPerumusan Standar (PNPS)

6.3 Format penulisan Standar Pedoman Manual sesuai PSN 08 : 2007 tentangPenulisan Standar Nasional Indonesia.

6.4 Konseptor dapat perorangan atau gugus kerja yang terdiri atas tenaga ahliyang berkaitan dengan Standar, Pedoman, Manual yang akan dirumuskan.Apabila naskah akademis dikerjakan oleh konsultan (dikontrakkan) makaharus ada transfer of knowledge kepada gugus kerja untuk mengetahuimateri, agar gugus kerja dapat bertanggung jawab terhadap materi dalampelaksanaan perumusan selanjutnya.

6.5 Pembahasan RSNI 1/RPT 1/RM 1 dilakukan oleh gugus kerja (gugus kerjatersebut dapat berada di Pusat Litbang, Direktorat Jenderal, unit-unit yangberada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum atau Pemangkukepentingan) atau di Subpanitia Teknis.

6.6 Apabila diperlukan dapat diundang pakar dari luar anggota PT/SPT sebagainara sumber yang pendapatnya dapat digunakan sebagai bahanpertimbangan oleh anggota PT/SPT dalam mengambil keputusan. RapatKonsensus dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan atas penggunaanstandar, pedoman, dan manual dari pemangku kepentingan, kalanganDirektorat Teknis dan unsur lainnya yang terkait, terutama untuk standar,pedoman, dan manual yang diperlukan untuk kelengkapan kontrak pekerjaan.

6.7 Penyelenggaraan penyusunan pedoman dan manual untuk rapat konsensusdapat dilaksanakan di masing-masing Satminkal dengan melibatkan SPT. Hasilkonsensus tidak perlu memenuhi kuorum (2/3 anggota SPT harus hadir).Sedangkan untuk penyelenggaraan penyusunan standar rapat konsensusharus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota SPT dan semua pihak yangberkepentingan terwakili serta dihadiri oleh tenaga ahli standardisasi yangditugaskan oleh BSN sebagai pengendali mutu (TAS-QC) perumusan SNI.





Hal : 12/26

Paraf :

6.8 Seluruh substansi pembahasan dalam rapat konsensus harus terekam secaralengkap serta mudah dibaca dan dimengerti, baik merupakan catatan padaRSNI2 maupun rekaman terpisah.

6.9 Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara sesuai denganformat pada Lampiran 10.1 (yang mencakup kuorum, konsensus/ tidakkonsensus, hasil voting, daftar hadir yang ditanda tangani) masing-masingsebanyak dua rangkap.Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yangtelah diparaf oleh Ketua dan Sekretaris PT/SPT, dan rekaman rapat lainnya,naskah RSNI3 yang telah diperbaiki oleh tim editor dalam bentuk hardcopydan softcopy, serta berita acara hasil konsensus, harus dikirimkan ke BSN dansalinannya disimpan oleh Sekretariat PT/SPT sampai RSNI yang dimaksudditetapkan menjadi SNI.

6.10 Dalam proses jajak pendapat anggota Panitia Teknis/Subpanitia Teknis dananggota MASTAN kelompok minat yang relevan dapat memberikan tanggapandalam kurun waktu 2 bulan untuk menyatakan setuju, tidak setuju atauabstain melalui SISNI dengan mengisi formulir e-balloting untuk jajakpendapat sesuai formulir pada Lampiran 10.4.

6.11 Apabila setelah 2 kali pengulangan jajak pendapat tidak mendapatkanpersetujuan maka RSNI3 tersebut dinyatakan gugur.

6.12 Rapat Panitia Teknis dipimpin oleh Ketua Panitia Teknis, dan apabila KetuaPanitia Teknis berhalangan hadir, maka Wakil Ketua atau Sekretaris atauanggota Panitia Teknis yang ditunjuk bertindak sebagai Pimpinan rapat.

6.13 Susunan keanggotaan PT ditetapkan BSN yang merepresentasikan pemangkukepentingan/stakeholders yaitu meliputi unsur produsen/asosiasi produsen,pengguna/konsumen, regulator, dan pakar di bidang yang relevan dengankomposisi seimbang.

6.14 Sekretariat Panitia Teknis dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat PT merupakancontact point antara institusi koordinator kegiatan Panitia Teknis denganBadan Standardisasi Nasional (BSN). Sekretariat ditetapkan oleh BSN atasusulan instansi teknis setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

6.15 Panitia Teknis bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil merupakan unitkerja non struktural departemen yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas





Hal : 13/26

Paraf :

membantu Menteri dalam kegiatan standardisasi bidang bahan konstruksibangunan dan rekayasa sipil.

6.16 Subpanitia Teknis dibentuk oleh Panitia Teknis berdasarkan kebutuhan untukmenangani sebagian lingkup Panitia Teknis maupun permasalahan tertentuyang berkaitan dengan lingkup Panitia Teknis. Pembentukan SubpanitiaTeknis ditetapkan oleh Ketua Panitia Teknis dan mendapat persetujuan BSN.

6.17 Keanggotaan SPT merepresentasikan pemangku kepentingan/stakeholdersbaik dari unsur-unsur produsen, konsumen, instansi pemerintah, dan pakar dibidang yang relevan dengan komposisi seimbang. Yang dimaksud komposisiseimbang adalah komposisi keanggotaan pemangku kepentingan/stakeholderssedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun mendominasi keputusanSPT. Masing-masing pihak pemangku kepentingan tertentu tidak boleh adayang berjumlah 1/3 dari jumlah seluruh anggota.

6.18 Subpanitia Teknis dapat dibentuk oleh PT berdasarkan kebutuhan baik untukmenangani sebagian lingkup PT maupun permasalahan tertentu yangberkaitan dengan lingkup PT.

6.19 Sekretariat SPT dialokasikan pada satu institusi berdasarkan kesediaan dankomitmen untuk mengelola kegiatan dan bertanggung jawab penuh sertamenjamin sumber daya dan pendanaan yang diperlukan.

6.20 Sekretariat Subpanitia Teknis dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat SubpanitiaTeknis mempunyai tugas membantu Subpanitia Teknis Standardisasi dalammelaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatannya dengan memberi pelayananadministrasi dan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugaspokok dan fungsi.

6.21 Konseptor RSNI adalah gugus kerja atau perorangan yang memiliki bidangkepakaran yang diperlukan dan ditunjuk langsung oleh Kepala Pusat Litbangselaku ketua SPT melalui Surat Keputusan berdasarkan kesepakatan PT/SPTuntuk merumuskan RSNI. Penunjukan konseptor bersamaan denganpenyusunan dan pengusulan PNPS.

6.22 Editor RSNI adalah perorangan yang ditunjuk atau tim yang dibentuk dilingkungan suatu sekretariat PT/SPT oleh Kepala Pusat Litbang selaku ketuaSPT melalui Surat Keputusan. Penunjukan editor bersamaan dengan prosesawal perumusan standar, pedoman, manual.Editor harus memiliki kriteria sebagai berikut:





Hal : 14/26

Paraf :

1. memahami Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan atau BahasaInggris,

2. memahami substansi teknis dari RSNI yang diedit,3. menguasai pedoman penulisan SNI dan pedoman lain terkait dengan

pengembangan SNI,4. memiliki keterampilan mengoperasikan komputer.

7 TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG

7.1 Panitia Teknis

Struktur organisasi Panitia Teknis adalah terdiri dari:

a. Ketua;b. Wakil Ketua (bila ada);c. Sekretaris;d. Anggota.

Panitia teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)kepada BSN, yang mencakup usulan perumusan SNI baru, revisi atauamandemen SNI;

b) melaporkan status pelaksanaan perumusan RSNI setiap akhir tahunterhadap usulan PNPS tahun sebelumnya;

c) melaksanakan program pengembangan SNI sebagaimana dimaksudkanpada huruf a yang ditetapkan oleh BSN;

d) menetapkan konseptor RSNI;e) membentuk dan menetapkan SPT atas persetujuan BSN sesuai dengan

kebutuhan;f) mengoordinasikan kegiatan SPT untuk menjembatani hubungan SPT

dengan Pusat Perumusan Standar (PPS)-BSN/Pusat Sistem PenerapanStandar (PSPS)-BSN dalam hal pengusulan PNPS/PNPS PK, penyerahanRSNI yang akan dilakukan jajak pendapat dan pemungutan suara sertapelaporan pelaksanaan perumusan RSNI;

g) mengevaluasi kinerja PT/SPT dan melaporkan ke BSN denganmenggunakan format yang diatur dalam PSN 2 - 2007;

h) melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PSN yang relevandengan pelaksanaan tugasnya;

i) melaksanakan pemeliharaan SNI sesuai PSN 1 – 2007 tentangPengembangan Standar Nasional Indonesia, pasal 9.





Hal : 15/26

Paraf :

7.1.1 Ketua PT

Tugas Ketua Panitia Teknis adalah memberikan arahan kebijakan Departemen yangberkaitan dengan standardisasi dalam penyelenggaraan pembangunan bidangpekerjaan umum, antara lain:

a) melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada PT,b) menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku

kepentingan (stakeholders) secara proporsional tanpa memihak,c) mengusulkan calon anggota PT/SPT kepada BSN dan menjamin kompetensi

anggota,d) menetapkan ketua, sekretaris dan anggota SPT berdasarkan persetujuan

dari BSN,e) memimpin rapat, rapat teknis dan rapat konsensus,f) menetapkan editor,g) memberikan pengarahan kepada sekretaris PT dalam melaksanakan

kegiatan,h) menetapkan konseptor dengan menertibkan surat keputusan ketua PT,i) mengkoordinasikan anggota PT untuk ikut dalam jajak pendapat dan

pemungutan suara,j) mengevaluasi kinerja anggota PT,k) melaporkan kinerja tahunan PT dan SPT di lingkungannya kepada BSN,l) melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun,m) melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan PT,n) bertanggungjawab terhadap kinerja PT dan substansi serta menjamin

keterwakilan seluruh pemangku kepentingan,o) dalam hal ketua PT memiliki wakil ketua, maka harus ada secara jelas

pembagian tanggung jawab terhadap kinerja PT dan substansi antara ketuadan wakil ketua.

7.1.2 Wakil Ketua PT

Tugas Wakil Ketua PT adalah membantu Ketua PT dalam melaksanakan tugas danfungsinya

7.1.3 Sekretariat Panitia Teknis cq Bagian Standardisasi

Sekretariat PT memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknisdan administrasi untuk kelancaran tugas Panitia Teknis sebagai berikut:

a) membantu ketua dan wakil ketua PT dalam melaksanakan tanggungjawabnya,

b) memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan PT,





Hal : 16/26

Paraf :

c) membentuk dan mengawasi pekerjaan editor RSNI. Editor yang dibentukdapat terdiri dari satu atau lebih personil sesuai keperluan PT, dan personiltersebut dapat diambil dari anggota PT-nya atau sekretariat atau pihakketiga,

d) menyediakan PSN, referensi lain dan sumber daya yang diperlukan untukkegiatan PT,

e) memutahirkan dan memelihara semua informasi dan dokumentasi yangberkaitan dengan kegiatan PT (antara lain data anggota PT, konsep RSNI,hasil pengujian atau validasi metode yang dilakukan, hasil pembahasanpada setiap rapat teknis maupun konsensus) agar dapat diakses danditelusuri dengan mudah,

f) melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan SNI danrekaman dari partisipasi semua anggota PT, kepada BSN (melalui PPS/PSPS-BSN),

g) menyiapkan rancangan SNI hasil konsensus di lingkungan PT untukdisampaikan kepada BSN melalui PPS/PSPS-BSN, dilengkapi denganinformasi pendukung yang diperlukan,

h) memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitandengan kegiatan PT,

i) menginventarisasi judul-judul standar, pedoman, dan manual yangdiperlukan untuk disusun dalam daftar panjang (long list) dari masing-masing Sub Panitia Teknik untuk satu tahun anggaran,

j) menyelenggarakan rapat penetapan judul-judul standar, pedoman, danmanual dari long list,

k) mengajukan penetapan judul-judul standar, pedoman, dan manual yangakan disusun kepada Ketua Panitia Teknik untuk satu tahun anggaran yangbersangkutan,

l) membuat program nasional perumusan standar (PNPS) untuk diajukan keBSN;

m) memfasilitasi dan menjamin kelancaran tugas panitia teknis,n) memelihara semua informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan

kegiatan panitia teknis agar mudah diakses dan ditelusuri dengan mudah,o) melaporkan pelaksanaan setiap tahap perumusan standar, pedoman, dan

manual kepada Ketua Panitia Teknis,p) menyampaikan rancangan SNI hasil konsensus di lingkungan Panitia Teknis

ke BSN dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan,q) memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan

dengan kegiatan Panitia Teknis.

7.1.4 Anggota Panitia Teknis

Setiap anggota PT harus memahami dan mematuhi ketentuan PSN yang berkaitandengan kegiatan, tugas dan tanggung jawab PT





Hal : 17/26

Paraf :

7.2 Subpanitia Teknis

Anggota Subpanitia Teknis terdiri atas:

a. Ketua;b. Sekretaris;c. Anggota.

Tugas dan tanggung jawab Subpanitia Teknis sebagai berikut:

a) menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)kepada BSN melalui PT induknya,

b) melaksanakan program pengembangan SNI sebagaimana dimaksudkanpada huruf a yang ditetapkan oleh BSN,

c) menyampaikan RSNI yang akan dilakukan jajak pendapat dan pemungutansuara kepada BSN melalui PT induknya,

d) melaporkan status pelaksanaan perumusan RSNI setiap akhir tahun kepadaBSN melalui PT induknya,

e) menetapkan konseptor RSNI,f) melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PSN yang relevan

dengan pelaksanaan tugasnya,g) melaksanakan pemeliharaan SNI sesuai PSN 1 – 2007 tentang

Pengembangan Standar Nasional Indonesia, pasal 9,h) melaporkan kinerja tahunan SPT kepada BSN melalui PT induknya,

menggunakan format pada lampiran B PSN 2 - 2007.

7.2.1 Ketua Subpanitia Teknis

Tugas dan tanggung jawab Ketua Subpanitia Teknis sebagai berikut:

a) bertanggungjawab atas keseluruhan manajemen SPT kepada PT terkait,b) melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada SPT,c) menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku

kepentingan (stakeholder) secara proporsional tanpa memihak,d) mengusulkan calon anggota SPT kepada PT terkait dan menjamin

kompetensi anggota,e) memimpin rapat, rapat teknis dan rapat konsensus,f) mengkoordinasikan anggota SPT untuk ikut dalam jajak pendapat dan

pemungutan suara,g) mengkoordinasikan dan mengevaluasi pekerjaan SPT di lingkungannya,h) mengevaluasi kinerja anggota SPT,i) melaporkan kinerja tahunan SPT di lingkungannya kepada PT terkait,





Hal : 18/26

Paraf :

j) melaksanakan program kaji ulang setiap akhir tahun bersamaan denganusulan PNPS/PNPS PK,

k) melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan SPT,l) bertanggung jawab terhadap kinerja SPT dan substansi serta menjamin

keterwakilan seluruh pemangku kepentingan,m) memberikan pengarahan kepada sekretaris SPT dalam melaksanakan

kegiatan,n) menetapkan seorang sekretaris SPT berdasarkan musyawarah anggota,o) menetapkan editor,p) menetapkan konseptor dengan menerbitkan surat keputusan ketua SPT,q) memastikan semua pendapat yang dikemukakan dalam pertemuan dapat

disimpulkan,r) mengambil keputusan yang tepat dan jelas sehingga dapat dimengerti serta

dipahami,s) melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun ,t) melakukan evaluasi terhadap keanggotaan SPT secara berkala,u) menyusun standar, pedoman dan manual sesuai bidangnyav) dalam menyusun naskah rancangan standar, pedoman dan manual dapat

membentuk gugus kerja bila diperlukan,w) mengadakan hubungan antar unsur masyarakat dan unsur aparatur

pemerintah yang berkaitan dengan materi naskah rancangan standar,pedoman, dan manual sesuai bidangnya,

x) mengadakan rapat teknis dan konsensus untuk mengkaji dan merumuskannaskah awal sampai dengan rancangan standar, pedoman, dan manualsesuai bidangnya;

y) mengelola kegiatan dan bertanggung jawab penuh serta menjamin sumberdaya dan pendukung yang diperlukan,

z) berperan aktif dan berkewajiban untuk menanggapi masukan teknis padaproses jajak pendapat dan atau e-balloting.

7.2.2 Sekretariat Subpanitia Teknis

Sekretariat SPT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) membantu ketua SPT dalam melaksanakan tanggung jawabnya,b) memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SPT,c) membentuk dan mengawasi pekerjaan editor RSNI. Editor yang dibentuk

dapat terdiri dari satu atau lebih personil sesuai keperluan SPT, dan personiltersebut dapat diambil dari anggota SPT-nya atau sekretariat atau pihakketiga,

d) menyediakan PSN, referensi lain dan sumber daya yang diperlukan untukkegiatan SPT,





Hal : 19/26

Paraf :

e) memutahirkan dan memelihara semua informasi dan dokumentasi yangberkaitan dengan kegiatan SPT (antara lain data anggota SPT, konsepRSNI, hasil pengujian atau validasi metode yang dilakukan, hasilpembahasan pada setiap rapat teknis maupun konsensus) agar dapatdiakses dan ditelusuri secara mudah,

f) melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan SNI danrekaman dari partisipasi semua anggota SPT, kepada PT dan BSN (melaluiPPS/PSPS-BSN),

g) menyiapkan rancangan SNI hasil konsensus di lingkungan SPT untukdisampaikan kepada PT dan BSN (melalui PPS/PSPS-BSN), dilengkapidengan informasi pendukung yang diperlukan,

h) memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitandengan kegiatan SPT.

7.2.3 Anggota Subpanitia Teknis

Anggota Subpanitia Teknis harus memahami pedoman yang terkait denganperumusan standar dan pernah mengikuti proses perumusan standar minimal tigakali.

7.3 Gugus Kerja (GK)

Ketua Gugus Kerja mempunyai tugas utama melakukan koordinasi denganSekretariat Subpanitia Teknis dan Sekretariat Panitia Teknis.

Tugasnya adalah menyusun konsep rancangan standar, pedoman, dan manual.

7.4 Konseptor

a) Konseptor ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada PanitiaTeknis/SubPanitia Teknis dan bersifat sementara.

b) Konseptor bertugas menangani proses tertentu di dalam kegiatan PanitiaTeknis/SubPanitia Teknis (menyusun RSNI tertentu).

c) Konseptor dapat berasal dari anggota Panitia Teknis/SubPanitia Teknis ataudi luar anggota Panitia Teknis/SubPanitia Teknis dan memiliki bidangkepakaran yang diperlukan.

7.5 Editor RSNI

Tim editor dibentuk dan bertanggungjawab terhadap masing-masing PT/SPT. TimEditor mempunyai tugas dalam melaksanakan penyuntingan dan bertanggungjawab atas kebenaran penulisan Naskah Akademis yang merupakan rancangan





Hal : 20/26

Paraf :

standar, pedoman, dan manual, sesuai PSN yang relevan serta semua ketentuanteknis dan kesepakatan lain yang diperoleh melalui konsensus.

8 KONDISI KHUSUS :

8.1 Apabila pada proses pemutakhiran terjadi overlap dengan standar pedomanmanual dari unit kerja lain di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,maka perlu dicermati kembali dan diputuskan sesuai kebijakan pimpinan.

8.2 Apabila terdapat masukan perbaikan terhadap rancangan SNI yang telahmemasuki tahap penetapan menjadi SNI, maka masukan perbaikan tersebutselanjutnya dapat ditampung terlebih dahulu dan dibahas oleh SPT/GugusKerja.

9 REKAMAN :

a. E-file dan dokumen RSNI/RPT/RM, RSNI 1/RPT 1/RM 1, RSNI 2/RPT 2/RM 2,RSNI 3/RPT 3/RM 3, RSNI 4/RPT 4/RM 4 serta rekaman perubahannya

b. Berita acara rapat konsensus/teknisc. Notulen rapat konsensus/teknisd. Daftar hadir rapat konsensus/teknise. Formulir untuk jajak pendapatf. Surat pengiriman hasil konsensus ke BSNg. Laporan akhir jajak pendapath. Surat penyampain hasil jajak pendapat dari BSN ke PTi. Surat usulan penetapan RASNI menjadi SNI atau usulan mengikuti voting RSNI4

dari Ketua PT/Sekretaris PT ke BSNj. Surat usulan penetapan RASNI menjadi SNI, atau RSNI4 menjadi DT dari ketua

PT/Sekretaris PT ke BSNk. SK SNI/DTl. Logbook progress report (status) per judul PNPS mulai dari Draft, RSNI sampai

menjadi SNI/DT

10 LAMPIRAN :

Lampiran 10.1 Formulir Berita acara rapat konsensus/teknis(F-01/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00)

Lampiran 10.2 Formulir Notulen rapat konsensus/teknis(F-02/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00)

Lampiran 10.3 Formulir Daftar hadir rapat konsensus/teknis(F-03/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00)

Lampiran 10.4 Formulir Jajak pendapat(F-04/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00)

Lampiran 10.5 Formulir Pemungutan suara





Hal : 21/26

Paraf :

(F-05/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00)

Lampiran 10.1





Hal : 22/26

Paraf :

Lampiran 10.2

F-01/DSM/BALITBANG/PP/03 Rev. : 00





Hal : 23/26

Paraf :

Lampiran 10.3






Hal : 24/26

Paraf :






Hal : 23/26

Paraf :

Lampiran 10.4






Hal : 24/26

Paraf :

Lampiran 10.5


Documents

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - sni.litbang.pu.go.idsni.litbang.pu.go.id/image/sni/smm/pp-perumusan-dan-penetapan.pdf · dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang