Embed Size (px)
Citation preview
1. FAMILY TREE PUU
2. ALUR PIKIR
3. KETENTUAN UMUM
4. KRITERIA DAN TIPOLOGI
5. PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN
6. POLA-POLA PENANGANAN
7. PENGELOLAAN
8. POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
Sistematika
Peraturan Perundang-Undangan
terkait Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
UUD 1945
UU-HAM
(UU 39/1999)
UU-PKP
(UU 1/2011)
PP Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(proses penandatanganan oleh Presiden)
UU-PR
(UU 26/2007)
PP-PPR
(PP 15/2010)
PP-RTRWN
(PP 28/2006)
PERPRES RTR
KSN
Perda RTRW
Provinsi
Perda RTRW
Kab/Kota
Perda RDTR
Kws Perkot.
SK Bupati/Walikota tentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Perda tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Perbup/wal tentang Rencana
Penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Family Tree
LANDASAN YURIDIS
• Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2011
KOMITMEN INTERNA-
SIONAL
MDG’s SDG’s
LATAR BELAKANG
KRITERIA KUMUH
1. Bangunan Gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air
Minum 4. Drainase
Lingkungan 5. Pengelolaan Air
Limbah 6. Pengelolaan
Persampahan 7. Proteksi Kebakaran
PENINGKATAN KUALITAS
Penetapan Lokasi: a.Identifikasi lokasi b.Penetapan lokasi
Pola penanganan: a. Pemugaran b. Peremajaan c. Pemukiman
kembali Pengelolaan
CITA-CITA
Terwujudnya perumahan
dan permukiman
layak huni dan bebas kumuh
PERAN MASYARAKAT
Peran dalam penetapan lokasi
Peran dalam perencanaan penanganan
Peran dalam Peningkatan Kualitas
Peran dalam Pengelolaan.
KEBIJAKAN NASIONAL
RPJPN
RPJMN
LINGKUP PENGATURAN
TUJUAN
Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
PERMUKIMAN TANPA KUMUH
2019
PERTIMBANGAN LAIN:
1. Nilai Strategis Lokasi
2. Kependudukan 3. Sosial, Ekonomi,
Budaya
UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kelompok Swadaya Masyarakat
KEARIFAN LOKAL
Berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
KEMITRAAN
Pemerintah dan/atau pemda dengan BUMN, BUMD, atau BUMS
Pemerintah dan/atau pemda dengan masyarakat
1 ALUR PIKIR
Maksud: Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Tujuan: Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lingkup: Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kriteria dan tipologi; b. penetapan lokasi dan perencanaan
penanganan; c. pola-pola penanganan; d. pengelolaan; e. pola kemitraan, peran masyarakat, dan
kearifan lokal.
2 1. Rumah
2. Perumahan
3. Permukiman
4. Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5. Perumahan Kumuh
6. Permukiman Kumuh
7. Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan
Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
8. Prasarana
9. Sarana
10. Utilitas umum
11. Pencegahan
12. Pemeliharaan
13. Perbaikan
14. Pemugaran
15. Peremajaan
16. Pemukiman Kembali
17. Kearifan lokal
18. Pemerintah pusat
19. Pemerintah daerah
20. Setiap orang
21. Badan hukum
22. Kelompok swadaya
masyarakat
23. Menteri
KETENTUAN UMUM
• Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu:
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, yang mengalami degradasi kualitas;
2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan
dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
a. Jalan Lingkungan,
b. Drainase Lingkungan,
c. Penyediaan Air Bersih/Minum,
d. Pengelolaan Persampahan,
e. Pengelolaan Air Limbah,
f. Proteksi Kebakaran.
• Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
• Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
• Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian.
• Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana
yang tidak memenuhi syarat.
Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kenapa ini kumuh ?
Ketidakteraturan bangunan
Kenapa ini kumuh?
Kualitas jalan yang buruk
Kenapa ini kumuh?
Tidak tersedianya sarana pengelolaan air limbah
Kenapa ini kumuh?
Tidak tersedianya sarana persampahan
KRITERIA DAN TIPOLOGI
3
Pasal 4 - Pasal 14
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR;
dan/atau
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas
lingkungan dalam RTBL
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan
RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan
dalam RDTR, dan/atau RTBL;
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sbb:
a. pengendalian dampak lingkungan;
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah
tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah
prasarana/sarana umum
c. keselamatan bangunan gedung;
d. kesehatan bangunan gedung;
e. kenyamanan bangunan gedung; dan
f. kemudahan bangunan gedung.
Kekumuhan
Ditinjau dari
Bangunan Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
a. ketidakteraturan
bangunan;
b. tingkat kepadatan
bangunan yang
tinggi yang tidak
sesuai dengan
ketentuan rencana
tata ruang;
dan/atau
c. kualitas
bangunan
yang tidak
memenuhi
syarat.
kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan merujuk pada persetujuan sementara mendirikan bangunan.
bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan sementara mendirikan bangunan,
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
Pasal 5-6
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan
Ditinjau dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
sebagian lingkungan perumahan
atau permukiman tidak terlayani
dengan jalan lingkungan.
a. jaringan jalan lingkungan
tidak melayani seluruh
lingkungan perumahan atau
permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan
lingkungan buruk.
sebagian atau seluruh jalan
lingkungan terjadi kerusakan
permukaan jalan.
Pasal 7
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan
Ditinjau dari
Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
masyarakat tidak dapat mengakses
air minum yang memenuhi syarat
kesehatan.
a. ketidaktersediaan akses
aman air minum; dan/atau
b. tidak terpenuhinya
kebutuhan air minum setiap
individu sesuai standar yang
berlaku.
kebutuhan air minum masyarakat
dalam lingkungan perumahan atau
permukiman tidak mencapai minimal
sebanyak 60 liter/orang/hari.
Pasal 8
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan
Ditinjau dari
Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
a. drainase lingkungan tidak
mampu mengalirkan
limpasan air hujan sehingga
menimbulkan genangan;
b. ketidaktersediaan drainase;
c. tidak terhubung dengan
sistem drainase perkotaan;
menimbulkan genangan dengan tinggi lebih
dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi
lebih dari 2 kali setahun.
saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak
tersedia.
saluran lokal tidak terhubung dengan saluran
pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan
air tidak dapat mengalir dan menimbulkan
genangan.
d. tidak dipelihara sehingga
terjadi akumulasi limbah
padat dan cair di dalamnya;
dan/atau
pemeliharaan saluran drainase tidak
dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin dan/atau
pemeliharaan berkala.
e. kualitas konstruksi drainase
lingkungan buruk.
kualitas konstruksi drainase buruk, karena
berupa galian tanah tanpa material pelapis atau
penutup atau telah terjadi kerusakan.
Pasal 9
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan
Ditinjau dari
Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
a. sistem pengelolaan air limbah tidak
sesuai dengan standar teknis yang
berlaku; dan/atau
b. prasarana dan sarana pengelolaan air
limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis.
a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan
tangki septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan
limbah setempat atau terpusat.
tidak memiliki sistem:
a. pengelolaan limbah domestik;
b. pengelolaan limbah komunal; atau
c. pengelolaan limbah terpusat.
Pasal 10
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan
Ditinjau dari
Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
a. prasarana dan sarana
persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan
tidak memenuhi persyaratan
teknis; dan/atau
c. Tidak terpeliharanya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan sehingga terjadi
pencemaran lingkungan sekitar.
tidak tersedianya:
a. tempat sampah dengan pemilahan
sampah pada skala domestik atau
rumah tangga;
b. tempat pengumpulan sampah (TPS)
atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)
pada skala lingkungan;
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah
pada skala lingkungan; dan
d. tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST) pada skala lingkungan.
tidak tersedianya:
a. sistem pewadahan dan pemilahan
domestik;
b. sistem pengumpulan skala lingkungan;
c. sistem pengangkutan skala lingkungan;
d. sistem pengolahan skala lingkungan.
pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan tidak
dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin
dan/atau pemeliharaan berkala.
Pasal 11
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh
Kekumuhan Ditinjau
dari Bangunan
Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari Jalan
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan
Ditinjau dari
Proteksi Kebakaran
a. Prasarana proteksi kebakaran;
dan
b. Sarana proteksi kebakaran.
Tidak tersedianya:
a. pasokan air yang diperoleh dari sumber
alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan
masuk keluarnya kendaraan pemadam
kebakaran;
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan
terjadinya kebakaran kepada Instansi
Pemadam Kebakaran; dan/atau
d. data tentang sistem proteksi kebakaran
lingkungan yang mudah diakses.
Tidak tersedianya:
a. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)
b. Kendaraan pemadam kebakaran
c. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
d. Peralatan pendukung lainnya.
Pasal 12
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh Atas Air - Banjarmasin Permukiman Kumuh Tepi Air - Jakarta
Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta
Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura
Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta
1 2
3
4 5
Pasal 13
PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN
4
PROSES PENDATAAN
(oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat)
Identifikasi
Lokasi
PENETAPAN LOKASI
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Bagian Kesatu: Umum
PERENCANAAN PENANGANAN
Pasal 15
Penilaian
Lokasi
IDENTIFIKASI
LOKASI
PENILAIAN
LOKASI
PENETAPAN
LOKASI
PROSEDUR
PENDATAAN
dilakukan oleh
pemerintah daerah
melibatkan peran
masyarakat pada
lokasi
Pemda menyiapkan
format isian dan
prosedur pendataan
Kondisi Kekumuhan
Kumuh Kategori Ringan
Kumuh Kategori Sedang
Kumuh Kategori Berat
Legalitas Lahan Status Lahan Legal
Status Lahan Tidak Legal
Pertimbangan Lain
Kategori Rendah
Kategori Sedang
Kategori Tinggi
Identifikasi Kondisi Kekumuhan
menentukan tingkat kekumuhan pd satuan perumahan
&permukiman dgn menemukenali permasalahan kondisi
bangunan gedung beserta sarana&prasarana pendukungnya.
dilakukan berdasarkan
kriteria perumahan kumuh
dan permukiman kumuh
Perumahan dan
Permukiman Formal Identifikasi lokasi didahului dengan mengidentifikasi
satuan perumahan dan permukiman Perumahan dan
Permukiman Swadaya
Pendekatan Fungsional Identifikasi Deliniasi
Pendekatan
Administratif Permukiman = kel / desa
Perumahan = RW
Identifikasi Legalitas Lahan
menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar
untuk menentukan pola penanganan.
status penguasaan lahan
kesesuaian dengan rencana
tata ruang
bukti dokumen sertifikat
hak atas tanah
kesesuaian
peruntukan
bukti izin pemanfaatan tanah
dari pemilik tanah
kepemilikan
sendiri
kepemilikan pihak
lain
bukti Surat Keterangan
Rencana Kab/Kota
Identifikasi Pertimbangan Lain
identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik
untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh
nilai strategis lokasi
kepadatan penduduk
kondisi sosial,
ekonomi, dan
budaya
lokasi pada fungsi strategis ka/kota
lokasi bukan pada fungsi strategis ka/kota
rendah: kepadatan < 150 jiwa/ha
potensi sosial tingk partisipasi masy dlm pembangunan
sedang: kepadatan 151-200 jiwa/ha
tinggi: kepadatan 201-400 jiwa/ha
sangat padat: kepadatan > 401 jiwa/ha
potensi ekonomi keg ekonomi tertentu yg strategis bg masy
potensi budaya adanya kegiatan / warisan budaya tertentu
Berdasarkan Pertimbangan Lain Menentukan Prioritas Penanganan
Dlm bntk Keputusan Bup/Wal (gubernur utk DKI) Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi & Peta Sebaran
Peninjauan ulang min 1x dlm 5 thn
Untuk mengetahui pengurangan jumlah
lokasi dan/atau luasan
Dilakukan melalui proses pendataan
Hasil peninjauan ulang ditetapkan dlm
keputusan Bup/Wal (Gub untuk DKI)
Bagian Kedua: Penetapan Lokasi Pasal 16-Pasal 24
Bagian Ketiga: Perencanaan Penanganan
Pemerintah daerah dengan melibatkan
masyarakat
ditetapkan dalam bentuk peraturan
bupati/walikota atau gubernur untuk DKI
Jakarta
sebagai dasar penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh
Tahap perencanaan penanganan
a. persiapan; b. survei; c. penyusunan data dan fakta; d. analisis; e. penyusunan konsep penanganan; dan f. penyusunan rencana penanganan (rencana
penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya).
Mengkaji dan merencanakan pola
penanganan sesuai dengan hasil
penetapan lokasi
Pelaku:
Tujuan:
PERENCANAAN PENANGANAN
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Rencana Penanganan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Pasal 25
POLA-POLA PENANGANAN
5 Bagian Kesatu: Umum
Pola-Pola
Penanganan
dilakukan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah
sesuai dengan
kewenangannya dengan
melibatkan peran
masyarakat
Pemugaran Peremajaan Pemukiman
Kembali
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
a. Kumuh di atas air memperhatikan karakteristik daya guna, daya
dukung, daya rusak air serta kelestarian air
b. Kumuh di tepi air memperhatikan karakteristik daya dukung tanah
tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah
c. Kumuh di dataran memperhatikan karakteristikdaya dukung
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
d. Kumuh di perbukitan memperhatikan karakteristik kelerengan,
daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
e. Kumuh di kawasan rawan bencana memperhatikan karakteristik
kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan
a. Kumuh berat & status lahan legal Peremajaan
b. Kumuh berat & status lahan tidak legal Pemukiman Kembali
c. Kumuh sedang & status lahan legal Peremajaan
d. Kumuh sedang & status lahan tidak legal Pemukiman Kembali
e. Kumuh ringan & status lahan legal Pemugaran
f. Kumuh ringan & status lahan tidak legal Pemukiman Kembali
Berdasarkan kondisi kekumuhan dan
legalitas lahan
Pasal 26- Pasal 30
Sesudah
Sebelum
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Lokasi : Candikuning, Tabanan, Bali
Jalan Lingkungan
Saluran Drainase
Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase Lokasi : Kawasan Sinarmanik, Bangka Belitung
Sebelum Sesudah
Persampahan Sebelum
Sesudah Kegiatan : Pembangunan Landasan Kontainer Lokasi : Kawasan Tambakromo, Blora, Jawa Tengah
Dilakukan untuk perbaikan dan/atau
pembangunan kembali perumahan dan
permukiman menjadi perumahan dan permukiman
yang layak huni.
Merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum.
Dilakukan untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.
Tahap pra konstruksi:
a. identifikasi permasalahan & kebutuhan pemugaran;
b. sosialisasi & rembuk warga terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. proses pelaksanaan konstruksi pemugaran; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
peremajaan.
Tahap pasca konstruksi:
Pemanfaatan dan pemeliharaan & perbaikan.
Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,
perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni
dan masyarakat sekitar.
Dilakukan melalui pembongkaran dan penataan
secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum
Harus dilakukan dengan terlebih dahulu
menyediakan tempat tinggal sementara bagi
masyarakat terdampak
Tahap pra konstruksi:
a. identifikasi permasalahan & kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak;
c. pelaksanaan konstruksi peremajaan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi; dan
e. penghunian kembali masyarakat terdampak.
Tahap pasca konstruksi:
Pemanfaatan dan pemeliharaan & perbaikan.
Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,
perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni
dan masyarakat.
Tahap pra konstruksi:
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
lahan;
b. penghunian sementara (pada lokasi rawan bencana);
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. proses legalitas lahan pada lokasi baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi;
e. penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
Tahap pasca konstruksi:
Pemanfaatan dan pemeliharaan & perbaikan.
Bagian Kedua Pemugaran
Bagian Ketiga Peremajaan
Bagian Keempat Pemukiman Kembali
Pasal 29-Pasal 34
PENGELOLAAN
6
Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang telah ditangani
Pemeliharaan dan
perbaikan
Bagian Kesatu: Umum
Pembentukan kelompok
swadaya masyarakat
Bertujuan:
Mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan
Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat
difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan
masyarakat
Pasal 36
PENGELOLAAN
6 Bagian Kedua:
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
Upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola
Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan.
Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan
kriteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan
konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau
sesuai kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh
masyarakat.
Pasal 37
PENGELOLAAN
6 Bagian Ketiga:
Pemeliharaan & Perbaikan
dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau setiap
orang
Pemeliharaan
Pemeliharaan rumah wajib dilakukan
oleh setiap orang
Pemeliharaan prasarana, sarana dan
utilitas umum wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau setiap
orang
dilakukan melalui
rehabilitasi atau pemugaran
Perbaikan
Perbaikan terhadap rumah wajib
dilakukan oleh setiap orang
Perbaikan terhadap prasarana,
sarana dan utilitas umum wajib
dilakukan oleh pemerintah daerah
dan/atau setiap orang
Pemeliharaan dan
Perbaikan
dilakukan melalui
perawatan dan
pemeriksaan secara
berkala
Pasal 38- Pasal 42
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
7
dapat dikembangkan
dalam upaya peningkatan
kualitas terhadap
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Pola Kemitraan antar
pemangku kepentingan
Bagian Kesatu: Pola Kemitraan
Kemitraan antara
Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah
dengan setiap orang
Pasal 43
Pada Tahap Pengelolaan
a. berpartisipasi aktif pada
berbagai program pemda
dalam pemeliharaan dan
perbaikan di setiap lokasi yang
telah tertangani;
b. berpartisipasi aktif secara
swadaya baik berupa dana,
tenaga maupun material;
c. menjaga ketertiban dalam
pemeliharaan dan perbaikan;
d. mencegah perbuatan yang
dapat menghambat atau
menghalangi proses
pemeliharaan dan perbaikan;
dan/atau
e. melaporkan perbuatan dlm
huruf d, kepada instansi
berwenang agar proses dpt
berjalan lancar.
Pada Tahap Penetapan & Perencanaan
a. partisipasi pada
proses pendataan
lokasi, dengan
mengikuti survei
lapangan dan/ atau
memberikan data
dan informasi yang
dibutuhkan;
b. pemberian pendapat
terhadap hasil
penetapan lokasi
dengan dasar
pertimbangan
dokumen atau data
dan informasi.
masyarakat dapat:
a. berpartisipasi aktif dalam
pembahasan yang dilakukan
oleh pemda;
b. memberikan pendapat dan
pertimbangan dalam
penyusunan rencana
penanganan;
c. memberikan komitmen dalam
mendukung pelaksanaan
rencana penanganan pada
lokasi sesuai dengan
kewenangannya;
d. menyampaikan pendapat dan
pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana
penanganan dengan dasar
pertimbangan berupa
dokumen atau data dan
informasi.
Tahap Penetapan
Lokasi
Tahap Perencanaan
Penanganan
Pada Tahap Peningkatan Kualitas
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang
berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau
utilitas umum;
e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran,
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi
proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada
instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali dapat berjalan lancar.
Tahap Pemugaran, Permejaan, dan/atau Pemukiman Kembali
Bagian Kedua: Peran Masyarakat
pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat
Pasal 44- Pasal 50
7 Bagian Ketiga: Kearifan Lokal
nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat,
aman, serasi, dan teratur.
Kearifan Lokal?
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan
lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak
bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Terima Kasih
