DEMOKRASI TERPIMPIN SOEKARNODemokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn / perwakilan. Kata dipimpin kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden. Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Lahirnya Demokrasi TerpimpinPada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan Kembali ke UUD 45. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antaranasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM. Kabinet-kabinet Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 2 kabinet pada masa ini.l1957-1959 - Kabinet Djuanda l kabinet kerja Kabinet DjuandalKabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957 - 10 Juli 1959. lCatatan l^ Soenario digantikan Rachmad Muljomiseno l^ J. Leimena digantikan oleh Muljadi Djojomartono

1. Perdana Menteri : Djuanda2. Wakil Perdana Menteri I : Hardi3. Wakil Perdana Menteri II : Idham Chalid4. Wakil Perdana Menteri III : J. Leimena5. Menteri Luar Negeri : Subandrio6. Menteri Dalam Negeri : Sanusi Hardjadinata7. Menteri Pertahanan : Djuanda8. Menteri Kehakiman : GA Maengkom9. Menteri Penerangan : Soedibjo10. Menteri Keuangan : Sutikno Slamet11. Menteri Pertanian : Sadjarwo12. Menteri Perdagangan : Prof. Mr. Soenario [1]13. Menteri Perindustrian : FJ Inkiriwang14. Menteri Perhubungan : Sukardan15. Menteri Perhubungan Laut : Nazir Kabinet KerjalDengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Dalam kabinet itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja meliputi masalah-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat. MPRSDengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengankat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.DPAlDewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPA ini dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan Abdulganisebagai wakil ketuanya. Dewan itu berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan). Pembentukan DPR-GRlPada mulanya, DPR hasil pemilu 1995 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Karena adanya penolakan tersebut, dikeluarkanlah Penpres No. 3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955. pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwajkilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. lDalam komposisi anggotanya, perbandingan jumlah golongan nasionalis, Islam, dan komunis adalah 44, 43, 30. Setelah dilakukan penambahan, perbandingan itu berubah menjadi 94, 67, 81. Dalam pidato presiden pada pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 disebutkan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakanManisfestasi Politik (Manipol), merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Reaksi Terhadap Pembentukan DPR-GRlReaksi terhadap pembentukan DPR-GR terwujud dengan terbentuknya Liga Demokrasi yang merupakan gabungan dari para tokoh politik yang menentang pembentukan DPR-GR. Liga Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyidi dari NU. Pada akhir bulan Maret 1960, Liga Demokrasi mengeluarkan suatu pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk membentuk DPR-GR hendaknya ditangguhkan. Ir. Djuanda selaku pejabat presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri bersikap toleran terhadap tuntutan Liga Demokrasi tersebut. Akan tetapi, setelah Presiden Soekarno tiba di tanah air Liga Demokrasi dibubarkan. Melalui Penpres No. 13 tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Nasional, yaitu suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Pembentukan ABRIlPada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran sosial-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan politik adalah panglima seperti yang dilancarkan oleh PKI, usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti). NasakomlNasakom (Nasionalisme, Agama, dan komunisme) adalah istilah dari front Nasional yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Nasakom dikemukakan oleh Presiden Soekarno tahun 1960 sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan nasional. Ide tersebut delah dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1926 dalam seri karangannya yang dimuat dalam majalah Indonesia Moeda yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. lIstilah Nasakom dikembangkan dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Dalam perkembangan Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk mengembangkan diri serta memperbesar pengaruhnya, baik di kalangan rakyat maupun pemerintah. Kondisi Politik pada Masa Demokrasi TerpimpinlPerkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukungnya. lAjaran Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin. Kiprah PKI dalam Dunia Politik pada Masa Demokrasi TerpimpinlPada masa demokrasi terpimpin, PKI memang mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan mengajukan calon-calon lain, tetapi usaha itu menemui kesulitan karena Presiden Soekarno memberikan dukungan yang besar kepada PKI. lSejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam kabinet. Mereka terus menyerukan untuk segera membentuk kabinet Nasakom tahun ini juga. Melalaui kampanye pers, radio, dan poster PKI menggambarkan aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya yang tidak sejalan dengan mereka sebagaisetan desa, setan kota, kabir, yang harus dibasmi. lSebagai reaksi dari teror-teror yang dilakukan olehPKI, di kalangan budayawan muncullah Manikebu, sedangkan dari kalangan wartawan dan penerbit surat kabar muncullah Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Kedua kelompok itu dengan caranya sendiri berupaya untuk melepaskan belenggu absolutisme PKI yang mengekang kreativitas mereka. Namun, keduanya kemudian dibubarkan dengan tuduhan dibiayai oleh CIA.Penyusupan PKIlPKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI sehingga partai itu pecah menjadi dua. Sebagian yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi oleh PKIIr. Surachman sehingga haluannya mirip dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh marhaenis gadungan kemudian membentuk pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep dan PNI Asu (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan komunis. lSatu-satunya kekuatan pengimbang yang dapat menggagalkan usaha PKI adalah ABRI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya pada usaha untuk menguasai ABRI. Usaha itu dilakukan dengan cara menyusupkan kader-kadernya dan membina simpatisan-simpatisan serta menjelek-jelekkan atau memfitnah pimpinan ABRI.

A. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1.Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis)

2.Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.

3.MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.

4.Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden. 5.Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 6.Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.

7.Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. 8.Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR

B. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri 1.Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner) 2.Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera) 3Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis 4.Membentuk Poros Jakarta-Peking