Demokrasi Terpimpin

PKN

Demokrasi Terpimpin di indonesia

• Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejal dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tanggal 11 maret 1966.

• Demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Sukarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat.

Penyimpangan Demokrasi terpimpin di indonesia

Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri• Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis)• Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI

seumur hidup• Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955

Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri• Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old

Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)

• Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)

• Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis

Pelaksanaan Demokrasi terpimpin

• Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.

• Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.

• Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tahun 1945 - 1949

• sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Berubah fungsi menjadi MPR

Tahun 1949 - 1950 • Berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem

pemerintahan yang dianut ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang.

Tahun 1959 - 1965 • Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945

dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. Dengan demikian pemusatan kekuasaan presiden

Tahun 1966 - 1998 • Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde baru yang bertekad

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presidentidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehinggaterjadilah penyalahgunaan kekuasaan, dengan tumbuh suburnya budaya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN).

Tahun 1998 – Sekarang

• Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalahdemokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, denganpenyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidakdemokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negaradengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab

Tugas Demokrasi terpimpin

Tugas Demokrasi terpimpin :

• Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

• Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :

• Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi terpimpin

Kelebihan:1. Menampakkan derajat Indonesia di forum Dunia.2. Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia.3. Tertatanya kehidupan politik Indonesia4. Terbentuk lembaga negara5. Kemiliteran lebih terkoordinir

Kekurangan:1. segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu2. Konsep pancasila menjadi NASAKOM ( Nasionalis, Agama dan Komunis, pada masa Orde

Lama. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno yang berfungsi sebagai satu jalan menyatupadukan golongan-golongan berlainan haluan politik di Indonesia. konsep penyatuan ini diharapkan Presiden Soekarno dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik)

3. pemusatan pada presiden4. Presiden terlalu mendominasi5. Parlemen lemah6. Terjadi devaluasi mata uang