Upload
leli-ristawati
View
190
Download
12
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tugas SPI (Sistem Politik Indonesia), diolah dari berbagai sumber termasuk proses diskusi kelompok
Citation preview
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK INDONESIA
Tugas Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
Indra Ambar Pratiwi F1C010015
Dini Lutfiatsari F1C100020
Alfianto Rakhmat F1C010026
Dian Rosdianti F1C010038
Leli Ristawati F1C010048
Evidianti F1C010065
Ahmad Zulfahmi F1C010075
Subekhan Adi Gunawan F1C010077
Kharisna Nur Bina F1C010078
Selesta Sagita F1C010079
ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2014
A. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti
rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah
kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Konsep
demokrasi lahir dari Yunani kuno (Polis Athena) yang dipraktekkan dalam
hidup bernegara antara abad ke 4 SM – abad ke 6 M sebagai suatu bentuk
pemerintahan. Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan
tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem
pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan
oleh pemerintah. Beberapa tokoh yang mempunyai andil besar dalam
memperjuangkan demokrasi adalah John Locke (dari Inggris), Montesquieu
(dari Perancis), dan Abraham Lincoln (dari Amerika). Arti populer demokrasi
yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the
people). Beberapa arti demokrasi dari pendapat ahli lainnya, antara lain:
1. Demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang yang
mengurus dan mengatur negara mereka. Pimpinannya bukan orang yang
mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan
mereka berhak memintapertanggungjawaban penguasa jika pemimpin
tersebut salah. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka
juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem
politik yang tidak mereka kenal dan sukai. (Yusuf Al-Qordhawi, politisi
Mesir dengan latar belakang Teologi yang memperjuangkan adanya
demokrasi di Mesir terutama dari sudut pandang Islam)
2. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang
melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya
akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. (Hans Kelsen,
seorang filsuf yang aktif dalam dunia politik di Jerman tahun 1960-an)
3. Demokrasi dimaknai dalam 2 bentuk, yaitu makna normatif, demokrasi
yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Makna empirik, demokrasi
dalam perwujudannya pada dunia politik. (Affan Gaffar, profesor Ilmu
Sosial dan Politik di UGM, politikus, dan pengamat politik)
Suatu paham atau aliran pasti memiliki ciri-ciri umum yang melekat dan
menjadi sebuah prinsip yang dapat menjadi pembeda satu paham dengan paham
lainnya. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dimiliki paham demokrasi, yaitu
adanya:
1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh
para warganegara
4. Penghormatan terhadap supremasi hukum (rule of law).
Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law),
antara lain sebagai berikut :
1. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang
2. Kedudukan yang sama dalam hukum
3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang
A. PENGERTIAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Secara umum, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks dan terorganisir. Sementara itu politik, yang berasal dari bahasa
Yunani, polis, berarti Negara Kota. Hal ini berkaitan dengan tata cara
pemerintahan, menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi
kemasyarakatan. Dalam pengertian lain, politik adalah interaksi antara
pemerintahan dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di
dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan sistem politik adalah sekumpulan
pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama
lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan
kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama
lain atau negara dengan negara lain.
Jika digabungkan dan dikhususkan pada negara ini, maka Sistem Politik
Indonesia (SPI) adalah kumpulan/ keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara
Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses tuntutan
tujuan.
Beberapa pengertian ahli mengenai sistem, politik, dan sistem politik
adalah sebagai berikut:
Sistem: (Almond Powell) Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur
atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan
yang saling bergantung.
Politik: (Ramlan Surbakti) Proses interaksi antara pemerintah dengan
masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang
tinggal dalam satu wilayah tertentu
Sistem politik: (Rusandi Sumintapura) Mekanisme seperangkat fungsi
atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang
menunjukkan suatu proses yang langgeng.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa SPI adalah kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan
umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan,
pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
B. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA,
ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI.
1. Masa Orde Lama
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret
1966. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Sistem
Demokrasi Terpimpin mempunyai pengertian corak demokrasi yang mengenal
satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.
Kedudukan menteri tidak lagi bergantung pada parlemen, tetapi kepada Presiden
(Kabinet Presidensial). Demokrasi Terpimpin diawali sejak Dekrit Presiden 5
Juli 1959 dengan bentuk kabinet Presidensial.
Perubahan Sistem Demokrasi menjadi Demokrasi Terpimpin yang terjadi di
Indonesia diharapkan dapat mewujudkan stabilitas pemerintahan, tapi semua itu
hanya angan – angan saja. Hal ini disebabkan karena hal berikut :
a. Demokrasi terpimpin prakteknya lebih ditekankan dengan terpimpinnya
demokrasi, sehingga mengarahkan pemerintahan diktator. Segala sesuatu
dilakukan secara revolusi dengan pemimpinnya, Ir. Soekarno
b. Kedudukan presiden secara tidak sadar lebih kuat dari sebelumnya, sehingga
Presiden secara tidak langsung berkuasa di semua bidang politik.
Ciri – ciri Demokrasi Terpimpin di Indonesia
a. Dominasi dari presiden
b. Bekonsepsi NASAKOM (nasionalisme, agama, komunisme)
c. Konstitusi UUD 1945
Dampak Demokrasi Terpimpin
a. Positif
i. Kemiliteran lebih terkoordinir
ii. Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda
iii. Perebutan Irian Barat oleh Indonesia mendapat dukunagn PKI
iv. Indonesia menjadi pendiri Gerakan Non – Blok
b. Negatif
i. Pemerintahan otoriter
ii. Penumpukan kekuasaaan di tangan Presiden
iii. Korupsi mewabah
iv. Sektor Ekonomi melemah
v. Tidak terwujudnya stabilitas pemerintahan
vi. Presiden melakukan banyak penyimpangan
Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan
hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan
rusaknya tatanan kekuasaannegara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA,
MPRS menjadi Menko, dan pemimpin partai banyak yang ditangkapi.
2. Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei
1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru.
a. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan
Pembukaan UUD1945 Alinea keempat.
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada
kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang
dalam Pembukaan UUD 1945. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila dijiwai,
disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila.
i. Dasar Demokrasi Pancasila : Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD ‘45)
Negara yang berkedaulatan - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
ii. Makna Demokrasi Pancasila adalah keikutsertaan rakyat kehidupan
bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan
Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu
rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan”
keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-
keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-
lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.
Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
b. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d. Selalu diliputi semangat kekeluargaan
e. Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah
f. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
g. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan YangMaha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum
Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Indonesia ialah negara berdasarkan
hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), Kekuasaan yang tertinggi berada di
tangan MPR. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pengambilan
keputusan atas dasar musyawarah,
b. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya
c. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik, karena berfungsi “Untuk
menyalurkan aspirasi rakyat”
d. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
e. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
(pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
g. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
h. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a. Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan
presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik
b. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini
mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang
berkepanjangan.
3. Masa Reformasi
Masa ini berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang.sistem
pemerintahannya lebih ditekankan pada:
a. Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai
lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan
b. Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif
c. Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol
yang multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah
banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai
berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi
Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal.
Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan
legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin
oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam
kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi
parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi Liberal sering
disebut sebagai demokrasi parlementer. Di indonesia demokrasi ini dilaksanakan
setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945. Menteri
bertanggung jawab kepada parlemen.
Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga
negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih
bertujuan menjaga tingkat represetansi warganegara dan melindunginya dari
tindakan kelompok atau negara lain.
Ciri-ciri demokrasi liberal :
i. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusiadapat
terkontrol
ii. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,
iii. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,
iv. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk
memperjuangkan dirinya.
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan
multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila,
namun yangditerapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila
(cenderung otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi
Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
C. MENGAPA INDONESIA MEMILIH DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM
POLITIKNYA?
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan
demokrasi. Indonesia sendiri mengaut sistem pemerintahan demokrasi pancasila.
Kita telah mengetahui apa saja hal – hal yang perlu diperhatikan dalam
menegakkan sistem politik demokrasi. Indonesia, dia memilih demokrasi
Pancasila, seperti yang ita tahu Pancasila adalah suatu dasar negara dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang isinya sendiri lebih banyak mencakup tentang
kesejahteraan rakyat.
Hal ini berarti bahwa Indonesia memilih rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi tanpa mengurangi kerja pemerintah. Tetapi yang kita lihat
malah pemerintah Indonesia lebih banyak mementingkan kepentingan
pemerintahan saja tanpa mementingkan kesejahteraan rakyat nya. Mereka seolah
– olah memberi batasan kepada rakyat untuk berpartisipasi kepada hal – hal yang
berbau politik di Indonesia. Kadang kala mereka memanfaatkan ketidaktahuan
rakyat tentang pemerintahan demi kesenangan mereka sendiri. Lalu untuk apa
memilih untuk berdemokrasi? Seharusnya mereka benar – benar membudayak
demokrasi di Indonesia. Memberi banyak kesempatan kepada rakyat untuk dapat
berpartisipasi secara langsung, memberikan lebih penjelasan tentang
pemerintahan sehingga rakyat pun mengerti dan tahu apa yang harusnya mereka
lakukan, bukan hanya diam saja dan menonton apa yang terjadi di dunia politik
mereka.
Kita bisa memanfaatkan prasarana kita untuk menyalurkan pendapat misalnya
saja pers, televisi, ataupun radio. Kita bisa memulai dari hal yang terkecil,
memulai dari kebiasaan – kebiasaan kecil sehingga kita bisa menciptakan budaya
demokrasi. Dan kita pun benar – benar mendapat arti dari demokrasi itu sendiri.
Sehingga kita benar – benar memahami dan merasakan demokrasi itu. Dan rakyat
pun benar – benar memiliki hak mereka, merasakan keadilan dan kesetaraan. Dan
negara pun bisa mendapatkan manfaatnya, mereka bisa menjadi negara yang
sukses menganut pemerintahan demokrasi itu sendiri, dan bisa menjadi panutan
negara lain.
Selain itu, Indonesia memilih demokrasi juga karena demokrasi adalah
sebuah pandangan politik dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam
pemerintahan di negara tersebut. Bisa dibilang negara yang menyelenggarakan
demokrasi adalah negara yang peduli dengan masyarakatnya.
D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DEMOKRASI
1. Kelebihan
a. Demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh
pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan.
b. Adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan
umum
c. Sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan
d. Dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan
memiliki rasa berutang karena rakyat yang memilihnya, oleh karena itu
hal ini akan menimbulkan pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk
rakyat
e. Masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan
rasa memiliki terhadap negara.
2. Kekurangan
a. Masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik
b. Fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa
berikutnya
c. Massa dapat memengaruhi orang
E. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah
sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus
memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena
itu secara hierarki rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem
perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia
sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah
menggunakan demokrasi semu (demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeherto
hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa.
Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar
dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan
"berhenti sebagai Presiden Indonesia" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto
berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai
saat itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada tahun 2004 untuk pertama kali
Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Ini adalah
sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Lebih khususnya, semua
bermula dari demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi
yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi.
Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua mengatakan
bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi
bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu yang
ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu,
yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai
demokrasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah
Demokrasi Liberal. Dalam sistem Pemilu mengindikasi sistem demokrasi liberal
di Indonesia antara lain sebagai berikut:
1. Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling
sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling
banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai diijinkan ikut Pemilu, bisa
muncul ratusan sampai ribuan partai.
2. Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih
anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya,
hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal kedudukan para
anggota senat (senator).3. Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan
hanya sosok presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini,
mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa
pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang
mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara
yang kuat.
4. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu
pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu
Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya
berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb.
5. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai
panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat
independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri
untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih
bergantung kepada Pemerintah juga.
6. Adanya lembaga survey, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang
aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu.
Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu,
pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.
7. Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (uang).
Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu.
Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang
memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin
harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong
para politisi.
Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat
dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan
memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional. Pesta demokrasi
yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk
membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai
ini, baik dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaiangan tingkat global.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional
haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya
merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan sekelompok tertentu saja.
Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi
bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD
1945.
DAFTAR PUSTAKA
Muchtar, Suwarma Al. 2000. Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri
Dahlan, Saronji 2003. Pendidikan Kewarganegaraan,YogyakartaAlfian dan Oetojo Oesman, 2002. Demokrasi Indonesia, Jakarta Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y. 2006. Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta
Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Polilik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Sanit, Arbi. 2005. Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada