PENGERTIANPENGERTIAN

DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADA INSTANSI VERTIKAL DIWILAYAH TERTENTU DENGAN KEWAJIBAN

MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN

PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT

PENGERTIANPENGERTIAN

TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PENUGASAN DARI PEMERINTAH

KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA

KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU DESA SERTA DARI PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DENGAN KEWAJIBAN

MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN

PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Dasar HukumDasar Hukum• UU No. 17/2003 tentang Keuangan UU No. 17/2003 tentang Keuangan NegaraNegara

• UU No. 1 /2004 tentang UU No. 1 /2004 tentang PerbendaharaanPerbendaharaan

• UU No. 15/2004 tentang UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraTanggung Jawab Keuangan Negara

• UU No. 25/2004 tentang Sistem UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan NasionalNasional

• UU No. 32/2004 tentang Otonomi UU No. 32/2004 tentang Otonomi DaerahDaerah

• UU No. 33/2004 tentang UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahDaerah

KRITERIA/LINGKUP KRITERIA/LINGKUP DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI • Menyangkut pelaksanaan Kegiatan sektoral, Menyangkut pelaksanaan Kegiatan sektoral,

sehingga penanggung jawab program adalah sehingga penanggung jawab program adalah menteri/kepala kelembagaanmenteri/kepala kelembagaan

• Kewenangan yang dapat dilimpahkan adalah Kewenangan yang dapat dilimpahkan adalah kewenangan pusatkewenangan pusat

• Lokasi Kegiatan di daerahLokasi Kegiatan di daerah• Kewenangan dilimpahkan kepada instansi Kewenangan dilimpahkan kepada instansi

Vertikal atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Vertikal atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerahPusat di daerah

• Pelimpahan kewenangan berlaku untuk waktu Pelimpahan kewenangan berlaku untuk waktu relatif lamarelatif lama

• Pelimpahan kewenangan secara utuh meliputi Pelimpahan kewenangan secara utuh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Kegiatan tertentupengendalian Kegiatan tertentu

• Pembiayaan dibebankan kepada anggaran Pembiayaan dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara/lembaga yang Kementerian Negara/lembaga yang melimpahkan atas beban APBNmelimpahkan atas beban APBN

DEKOSENTRASI

Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan SKPD Dekonsentrasi berdasarkan usulan GubernurSKPD merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang DekosentrasiSKPD sebagai UAKPA/B Dekosentrasi menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN ke UAPPA-W/UAPPB - W Dekonsentrasi dan ADK ke UAPPA-E/UAPPB-E Gubernur sebagai UAPPA-W Dekosentrasi menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga

TUGAS PEMBANTUAN

Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan SKPD Tugas Pembantuan (TP) berdasarkan usulan Pemda Tk. I atau Pemda Tk. IISKPD merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang TP SKPD sebagai UAKPA/B TP menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN ke UAPPA-W/UAPPB - W TP dan ADK ke UAPPA-E/UAPPB-E Gubernur sebagai UAPPA-W TP menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga

Pertanggungjawaban Gubernur

Dana Dekonsentrasi/TP

(APBN)

Dana Desentralisasi

(APBD)

Laporan Keuangan

Dana Dekonsentrasi/TP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(Unaudited)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(Audited) Pasal 17 (1) UU No. 15

Audit BPK

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

(Unaudited)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Audited) Pasal 17 (2) UU No. 15

Audit BPK

Laporan Keuangan

DPRDPRD

Pengelolaan dan PertanggungjawabanPengelolaan dan PertanggungjawabanDana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi

Pengelolaan dan PertanggungjawabanPengelolaan dan PertanggungjawabanDana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

PembiayaanDesentralisasi

PembiayaanDekonsentrasi/TP

APBDKomponen Penerimaan

Daerah

PersetujuanDPRD

RKA-K/LDPR Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat

Daerah

PengawasIntern

Bawasda

ItJen. Kementerian

/Lembaga

PertanggungJawaban

(unaudited financial report)

Lap.Keu

Audit by

BPK

Lap.Keu

Reported to DPRD

Reported to DPR

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA DEKONSENTRASI

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W Dekonsentrasi

Sub UAW Dekonsentrasi

Sub UAW Dekonsentrasi

Sub UAW Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

Dinas A Dinas B

SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C

Tingkat Gubernur

ADK dan Laporan

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

ADK dan Laporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

Dinas C

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan

Sub UAW Tugas Pembantuan

Sub UAW Tugas Pembantuan

Sub UAW Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

Dinas A Dinas B Dinas C

SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C

Tingkat Kepala Daerah

ADK dan Laporan

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

ADK dan Laporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.

Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TIDAK MEMILIKI KANTOR DI

DAERAH

UAPA

UAPPA-E1 GUBERNUR

SATKER (DINAS PROPINSI)

ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari PP kepada Gubernur sebagai wakil Pemerinah

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di dearah.

3. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L).

4. Pendana Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

5. Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.

6. Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik

ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA TP

1. TP adalah Penugasan dari PP kepada daerah/atau desa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan.

2. Dana TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di dearah.

3. Dana TP merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L).

4. Pendana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

5. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana TP kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.

6. Pendanaan TPuntuk kegiatan yang bersifat Fisik.7. Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana TP dan

Dekonsentarsi dilaksanakan secara terpisah.

Dekonsentrasi Pemimpin Kegiatan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Gubernur

Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan dekonsentrasi di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait setiap bulan

Gubernur membentuk UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.

Tugas Pembantuan• Pemimpin Kegiatan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur/bupati/walikota

• Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap bulan

• Pemimpin Kegiatan wajib menyampaikan ADK data transaksi kepada UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap bulan.

• UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I /UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.

• UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.

ARAH PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN

PRESIDEN

(melalui Menkeu)Menteri K/L

Gubernur

Wkl Pemerintah/kepwil

SKPD Prov

LPJ

LPJ

Gubernur

Kepala Daerah

SKPD Prov

Bupati

SKPD Prov

Walikota

SKPD Prov

Menteri K/L

LPJ

LPJ

LPJ

TERIMA KASIHTERIMA KASIH