Dasar hukum pelayanan PIO di RS:

1. SK Menkes RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004

a. Pengertian Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan

oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan

terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan

pasien.

b. Tujuan Pelayanan Informasi Obat

1) Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga

kesehatan dilingkungan rumah sakit.

2) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang

berhubungan dengan obat, terutama bagi Panitia/Komite Farmasi dan

Terapi.

3) Meningkatkan profesionalisme apoteker.

4) Menunjang terapi obat yang rasional.

c. Kegiatan Pelayanan Informasi Obat

1) Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara

aktif dan pasif.

2) Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui

telepon, surat, atau tatap muka.

3) Membuat buletin, leaflet, label obat.

4) Menyediakan informasi bagi Komite/Panitia Farmasi dan Terapi

sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit.

5) Bersama dengan PKMRS melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien

rawat jalan dan rawat inap.

6) Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga

kesehatan lainnya.

7) Mengkoordinasi penelitian tentang obat dan kegiatan pelayanan

kefarmasian.

d. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan:

1) Sumber informasi obat

2) Tempat

3) Tenaga

4) Perlengkapan

e. Ruang Informasi Obat

Sebaiknya tersedia ruangan sumber informasi dan teknologi komunikasi

dan penanganan informasi yang memadai untuk mempermudah pelayanan

informasi obat. Luas ruangan yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi

obat: 200 tempat tidur (20 meter2); 400-600 tempat tidur (40 meter2) dan

1300 tempat tidur (70 meter2)

f. Peralatan Ruang Informasi Obat

1) Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi

obat

2) Peralatan meja, kursi, rak buku, kotak

3) Komputer

4) Telpon – Faxcimile

5) Lemari arsip

6) Kartu arsip

7) TV dan VCD (disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit )

2. Akreditasi Rumah Sakit

a. SK MenKes No.436/93 menyatakan berlakunya standar pelayanan

rumah sakit dan standar pelayanan medis.

b. SK Dirjen Yanmed No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi

Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya