Dana Alokasi Khusus Dak

7/17/2019 Dana Alokasi Khusus Dak.

http://slidepdf.com/reader/full/dana-alokasi-khusus-dak-568bd4e46fcb1 1/19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan olehsemua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara,

antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah

satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar manfaat

pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui

upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui

otonomi daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah

pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan

urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah

untuk manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan

tepat. rusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan

kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau

transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara

pusat dan daerah.

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah

Dana !lokasi "husus #D!"$, dimana dana yang bersumber dari

pendapatan !P%N, dialokasikan&ditransfer kepada daerah untuk

membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu

mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung

oleh pemerintah daerah.

1.2. Rumusan Masalah%agaimana mekanisme penganggaran, penyaluran, pemanfaatan,

dan pertanggungjawaban Dana !lokasi "husus #D!"$'



1.3. Tujuan Penulsanntuk melihat mekanisme penganggaran, penyaluran,

pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana !lokasi "husus #D!"$.

BAB II

TIN!AUAN PU"TA#A

2.1. Lan$asan Te%r

Peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi

daerah, yaitu No.()&)**+ dan No.((&)**+ saat ini menjadi dasar

bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan,

khususnya keuangan #skal$ di ndonesia. No. ()&)**+ mengatur

pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar urusan pemerintahan

menjadi kewenangan daerah, sementara No.((&)**+ menata

kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban !P%D. Namun, di lain

sisi kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam

Pendapatan !sli Daerah #P!D$ hanya mampu mengumpulkan tidak

lebih dari /0 nilai !P%D. 1leh karena itu, kekurangannya harus

dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana perimbangan

yang terdiri dari D%2, D!, dan D!" yang satu sama lain saling

mengisi dan melengkapi. Makalah berikut akan mendeskripsikan

bagaimana penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, dan

pertanggungjawaban Dana !lokasi "husus.

Pengertian D!" diatur dalam Pasal angka )( ndang-ndang

Nomor (( 3ahun )**+ tentang Perimbangan "euangan antara

"euangan Pusat dan "euangan Daerah, yang menyebutkan bahwa4

“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Pasal 5) No.()&)**+ menyebutkan bahwa D!" dialokasikan

dalam !P%N untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan



desentralisasi untuk #$ membiayai kegiatan khusus yang ditentukan

Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan #)$ membiayai

kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

"ebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh D!" adalahkebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan

menggunakan rumus D!, dan kebutuhan yang merupakan komitmen

atau prioritas nasional. %erdasarkan ketentuan Pasal 5) !yat #+$

Nomor () 3ahun )**+ yang mengamanatkan agar D!" ini diatur lebih

lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor //

3ahun )**/ tentang Dana Perimbangan.



BAB III

PEMBAHA"AN

3.1. Peren&anaan Pr%gram Dana Al%kas #husus

Pelaksanaan D!" sendiri diarahkan pada kegiatan in6estasi

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan&atau perbaikan sarana

dan prasarana sik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis

yang panjang, termasuk pengadaan sarana sik penunjang, dan tidak

termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan D!" bidang

pendidikan meliputi4

. 7ehabilitasi gedung sekolah&ruang kelas,). Pengadaan&rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar

mandi dan 89,(. Pengadaan&perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari

perpustakaan,+. Pembangunan&rehabilitasi rumah dinas penjaga&guru&kepala

sekolah, dan/. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan&penyediaan

sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan

lainnya di sekolah.

D!" tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi

kegiatan, penyiapan kegiatan sik, penelitian, pelatihan, dan

perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan

program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan sik, kegiatan

penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sik,

kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang

sejenis.

ntuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah

penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam !P%D-nya

sebesar minimal *0 dari jumlah D!" yang diterimanya. ntuk daerah

dengan kemampuan skal tertentu tidak diwajibkan menyediakan



dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan mum

!P%D dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun,

dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima D!" yang

mempunyai selisih antara Penerimaan mum !P%D dan belanjapegawainya sama dengan nol atau negatif.

%erdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa

pencanangan program D!" disebabkan adanya kebutuhan untuk

membiayai kegiatan khusus, yang merupakan kebutuhan yang tidak

dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumusan D!.

Dilain sisi, kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin

dalam Pendapatan !sli Daerah #P!D$ hanya mampu mengumpulkan

tidak lebih dari /0 nilai !P%D.

nsur-unsur D!" dapat disimpulkan sebagai berikut4

- Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan !P%N:- Dialokasikan kepada daerah tertentu:- Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah:- "egiatan khusus yang didanai dengan D!" harus sesuai dengan

prioritas nasional&fungsi yang telah ditetapkan dalam !P%N:

- D!" ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan&atau diusulkan oleh

daerah tertentu:- D!" diperuntukan guna membiayai kegiatan sik pelayanan

masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

3.2. #e'jakan Dana Al%kas #husus (DA#)

"ebijakan D!" dapat dibagi menjadi + kelompok besar yaitu #$

penetapan program dan kegiatan, #)$ penghitungan alokasi D!", #($

arah kegiatan dan penggunaan D!", dan #($ administrasi pengelolaan

D!".

3.2.1. Peneta*an Pr%gram $an #egatan

Pasal /) Peraturan Pemerintah #PP$ Nomor // 3ahun )**/

menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional

dimuat dalam 7encana "erja Pemerintah #7"P$ tahun anggaran

bersangkutan. Sementara itu, menteri teknis mengusulkan



kegiatan khusus yang akan di danai dari D!" dan ditetapkan

setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri

"euangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional, sesuai dengan 7"P. Selanjutnya, menteri teknismenyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut

kepada Menteri "euangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri

"euangan untuk melakukan perhitungan alokasi D!" .

Mekansme Peneta*an Pr%gram $an #egatan

3.2.2. Perhtungan Dana Al%kas #husus (DA#)

Pasal /+ PP Nomor // 3ahun )**/ mengatur bahwa perhitungan

alokasi D!" dilakukan melalui ) tahap, yaitu4

. penentuan daerah tertentu yang menerima D!": dan

). penentuan besaran aloksi D!" masing-masing daerah.

!dapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi

krtera umum, krtera khusus, dan krtera tekns.

Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah

ditentukan dengan *erhtungan n$eks berdasarkan kriteria

umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-

masing kriteria sebagai berikut:

#etera Umum



"riteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan

daerah yang tercermin dari penerimaan umum !P%D setelah

dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah #Pasal // PP No.

//&)**/$. Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapatditunjukkan pada beberapa persamaan di bawah ini4

"eterangan4

P!D ; Pendapatan !sli Daerah

!P%D ; !nggaran Pendapatan dan %elanja Daerah

D! ; Dana !lokasi mum

D%2 ; Dana %agi 2asil

D%2D7 ; Dana %agi 2asil Dana 7eboisasiPNSD ; Pegawai Negeri Sipil Daerah

ntuk menjaga peruntukan D!" agar tepat sasaran, maka

alokasi D!" ditentukan dengan melihat keberadaan dana lainnya

di daerah yang bersangkutan, seperti D%2, dan D!.

#rtera #husus"riteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan

karakteristik daerah.5 ntuk perhitungan alokasi D!", kriteria

khusus yang digunakan yaitu4<a$ Seluruh daerah kabupaten&kota di Pro6insi Papua, Pro6insi

Papua %arat, dan daerah tertinggal&terpencil.b$ "arakteristik daerah yang meliputi4 daerah pesisir dan pulau-

pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah

rawan banjir&longsor, daerah yang masuk dalam kategori

ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.Dari hal ini, seluruh daerah kabupaten&kota di Pro6insi Papua,

Papua %arat, dan daerah tertinggal&terpencil diprioritaskan untuk

mendapatkan alokasi D!".Sementara itu, untuk perhitungan alokasi D!" Pro6insi

digunakan kriteria khusus yang perhitungan alokasi D!"

kabupaten&kota sebagaimana pada huruf b di atas.

"emampuan "euangan Daerah 4 Penerimaan mum !P%D-%elanja



#rtera Tekns

"riteria 3eknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang

dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan

tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis

pelaksanaan kegiatan D!" di daerah.

"riteria teknis kegiatan D!" dirumuskan oleh masing-masing

menteri teknis terkait, yakni4

a$ %idang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan:

b$ %idang "esehatan dirumuskan oleh Menteri "esehatan:

c$ %idang nfrastruktur =alan, nfrastruktur rigasi dan

nfrastruktur !ir Minum dan Senitasi dirumuskan oleh Menteri

Pekerjaan mum:

d$ %idang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri

Dalam Negeri:

e$ %idang "elautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri

"elautan dan Perikanan:

f$ %idang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian:

g$ %idang >ingkungan 2idup dirumuskan oleh Menteri

>ingkungan 2idup:

h$ %idang "eluarga %erencana dirumuskan oleh "epala %adan

"oordinator "eluarga %erencana Nasional:

i$ %idang "ehutanan dirumuskan oleh Menteri "ehutanan:

j$ %idang Sarana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah 3ertinggal:

dan

k$ %idang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

%erdasarkan persyarakat kriteria-kriteria di atas, dapatdigambarkan mekansme al%kas DA# masing-masing daerahsebagai berikut4



Mekanisme !lokasi D!"

D!?7!2#"7-3?7-! MM$

@a >!@!" D!?7!2"?M!MP!N D!?!2

3idak

#"7-3?7-! "2SS$ @a >!@!"

#"riteria 3eknis$%obot 3eknis #%3$

131N1M- "2SS; -3 A -""

3idak

#"7-3?7-! "2SS$%obot D!"

"arakteristik 8iliyah!>1"!S

-; %D B %3

#-"8$

-ndes Ciskal dan 8ilayah-ndes Ciskal dan

8ilayah#-C8$ ; f #-CN, -"8$ #-C8$ ; f #-CN, -"8$

3-D!" 3idak #C8$ EF -ND?"S D!?7!2

@a #-C8$ GF >!@!"

%obot Daerah>!@!" #%D$ ; -C8 A -""

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan

%erdasarkan gambar di atas, terdapat sejumlah prosedur yang

harus dilakukan dalam pengalokasian D!" kepada masing-

masing daerah. >angkah-langkah tersebut secara sistematis

adalah sebagai berikut4

$ Menentukan daerah yang memenuhi kriteria umum, yaitu

daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah dibawah

rata-rata nasional:

)$ =ika memenuhi kriteria umum yang ditunjukkan dengan

ndeks Ciskal Netto #CN$, maka daerah tersebut layak

memperoleh alokasi D!":

($ =ika tidak memenuhi, maka dilihat kriteria khusus yang

pertama, yaitu apakah daerah tersebut merupakan daerah

yang termasuk dalam pengaturan otonomi "husus Papua dan

termasuk daerah tertinggal. =ika termasuk maka secara



otomatis daerah tersebut layak mendapatkan alokasi D!":

+$ =ika daerah tersebut tidak termasuk dalam kriteria khusus

pada poin dua, maka lihat kembali kriteria khusus yang

kedua, yaitu karakteristik kewilayahannya yang ditunjukkan

dengan ndeks "arakteristik "ewilayahan #"8$:

/$ Habungkan CN dan "8 untuk menghasilkan ndeks Ciskal

dan 8ilayah #C8$, jika daerah tersebut memiliki C8 lebih

besar dari satu, maka daerah tersebut secara otomatis layak

mendapatkan alokasi D!".

Dari butir di atas, daerah yang layak mendapatkan alokasi D!"

adalah4

$ Daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di

bawah rata-rata nasional:)$ Daerah yang termasuk otonomi khusus dan daerah

tertinggal:($ Daerah yang memiliki C8 lebih besar dari satu.

Dari semua daerah yang layak memperoleh alokasi D!",

ditentukan %obot Daerah #%D$ dengan mengalikan nilai C8

dengan ndeks "emahalan "onstruksi #""$, dari semua daerah

yang layak tersebut ditentukan nilai In$eks Tekns #3$ dari

masing-masing bidangnya, dan kemudian dihitung B%'%t Tekns

#%3$ dengan mengalikan 3 dengan "". Selanjutnya, besaran

alokasi D!" tiap bidangnya ditetapkan berdasarkan %obot D!"

yang merupakan penggabungan dari %D dan %3.

&. Arah #e'jakan DA#

Dibandingkan dengan arah kebijakan D!" tahun )**I,

untuk 3!. )**J terdapat beberapa perbedaan arah kebijakan D!"

yang dapat dibandingkan sebagai berikut4*



Persandingan kebijakan D!" antara 7"P )**I dan

7"P )**J

No. 7"P )**I

7"P )**J)

.

Diprioritaskan untuk

membantu daerah-

Diprioritaskan untuk

membantu daerah-daerah dengan

kemampuan skal

rendah

daerah dengan

kemampuan skal rendahatau dibawah rata-

rata nasional. atau sedang.

)

Sasa

ran

loka

si

pene

rima

D!"

relatif

Sasaran lokasi penerima

D!" sudah jelasbelum

jelas.

yang difokuskan untuk

daerah tertinggal,daerah ketahanan

pangan, dan daerahpariwisata.

(

=uml

ah

%ida

ng D!"

seba

nyak

=umlah bidang D!"

meningkat menjadi (%idang,

meliputi4 %idang. , meliputi4

.

Pendid

ikan $ Pendidikan

).

"eseh

atan )$ "esehatan

(.Prasarana

=alan ($ nfrastruktur =alan

+.

Prasarana

rigasi +$ nfrastruktur rigasi

/.

Prasar

ana !ir

Minu

m

da

n /$

nfrastruktur !ir Minum

dan SanitasiPenyehatan

>ingkunga 5$

Prasarana

Pemerintahan



6. Kelautan dan Perikanan 7) Kelautan dan Perikanan

7. Prasarana Pertanian 8) Pertanian

8. Prasarana Pemerintahan 9) Lingkungan Hidup

9. Lingkungan Hidup 10) Keluarga Berencana

10. Kependudukan 11) Kehutanan

11. Kehutanan. 1) !arana dan Prasarana Pedesaan

1") Perdagangan

# $idak ada pri%ritas daerah penerima &dan'a pri%ritas daerah penerima (&K

(&K dalam pengal%kasian (&K dalam pengal%kasian (&K erdasarkan

)erdasarkan kriteria umum *kiner+a kriteria umum *kiner+a pela'anan sudah

pela'anan elum digunakan seagai mulai digunakan seagai indikat%r al%kasi).

indikat%r al%kasi).

d. Administrasi Pengalokasian DAK

&dministrasi pengel%laan (&K dimulai dari penetapan pri%ritas nasi%nal dalam ,KP sampai

dengan pertanggung+a-aan atas pelaksanaan (&K.

1) Pr%ses Penetapan &l%kasi (&K

(alam rangka pelaksanaan penetapan (&K terdapat se+umlah pr%ses 'ang secara sistematis

dapat di+elaskan seagai erikut:

a) Berdasarkan ,encana Ker+a Pemerintah *,KP) dilakukan perumusan kei+akan umum

(&K di &PB/ termasuk didalamn'a idangidang 'ang akan di danai dari (&K.

) enteri Keuangan enteri (alam /egeri dan enteri /egara Perencanaan

Pemangunan /asi%nal melakukan k%%rdinasi dalam rangka pemahasan kegiatan

khusus 'ang diusulkan %leh enteri $eknis.

c) enteri Keuangan melakukan penghitungan al%kasi (&K erdasarkan kriteria umum

kriteria khusus dan kriteria teknis.

d) enteri keuangan menetapkan al%kasi (&K untuk masingmasing daerah melalui

Peraturan enteri Keuangan.

Berkaitan dengan penetapan al%kasi (&K %leh enteri Keuangan rincian al%kasikepada masingmasing daerah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan enteri Keuangan.

Penetapan ini kemudian disampaikan %leh (irektur 2enderal Perimangan Keuangan kepada

kepala daerah penerima (&K enteri $eknis enteri (alam /egeri enteri Perencanaan

Pemangunan /asi%nal3Kepala Bappenas dan (irektur 2enderal Perendaharaan.

) Pen'aluran

!ama seperti penganggaran di daerah pelaksanaan pen'aluran (&K +uga

mengalami peruahan mendasar. 2ika pada tahuntahun seelumn'a pen'aluran

dilakukan melalui KPP/ maka se+ak tahun 008 dilaksanakan dari Pusat 'aitu

melalui B4/ 'ang akan memindahukukan dari rekening kas umum negara ke

rekening kas umum daerah.

!ehuungan dengan pen'alurann'a sesuai dengan Pasal " Peraturan



enteri Keuangan *PK) /%m%r 0# $ahun 008 tentang Pelaksanaan dan

Pertanggung+a-aan &nggaran $rans5er Ke (aerah tahapan pen'aluran (&K untuk

tahun anggaran 008 adalah seagai erikut:

a) $ahap seesar "0 dilaksanakan setelah Perda mengenai &PB( diterima %leh

(ir+en Perimangan Keuangan

) $ahap seesar "0 dilaksanakan selamatlamatn'a 1 *lima elas) hari

ker+a setelah lap%ran pen'erapan (&K tahap diterima %leh (ir+en Perimangan

Keuangan

c) $ahap seesar "0 dilaksanakan selamatlamatn'a 1 *lima elas) hari

ker+a setelah lap%ran pen'erapan (&K tahap diterima %leh (ir+en Perimangan

Keuangan dan

d) $ahap seesar 10 setelah lap%ran pen'erapan (&K tahap diterima %leh

(ir+en Perimangan Keuangan.

Pelaksanaan pen'aluran secara ertahap terseut tidak dapat dilakukan sekaligus.

!ementara itu lap%ran pen'erapan (&K untuk masingmasing tahap terseut

disampaikan setelah penggunaan (&K telah mencapai 90 dari penerimaan (&K

sampai dengan tahap seelumn'a.

4ntuk tahun 009 erdasarkan PK /%m%r 1 $ahun 009 tentang

Pelaksanaan dan Pertanggung+a-aan $rans5er ke (aerah tahapan pen'aluran (&K

adalah seagai erikut:1"

1) $ahap seesar "0 *tiga puluh persen) dari al%kasi (&K paling cepat

dilaksanakan pada ulan ;eruari setelah peraturan daerah mengenai &PB(lap%ran pen'erapan penggunaan (&K tahun anggaran seelumn'a dan surat

pern'ataan pen'ediaan dana pendamping diterima %leh (irektur 2enderal

Perimangan Keuangan

) $ahap seesar # *empat puluh lima persen) dari al%kasi (&K dilaksanakan selamat

lamatn'a 1 *lima elas) hari ker+a setelah lap%ran pen'erapan penggunaan (&K tahap diterima

%leh (irektur 2enderal Perimangan Keuangan

") $ahap seesar *dua puluh lima persen) dilaksanakan selamatlamatn'a 1 *lima

elas) hari ker+a setelah lap%ran pen'erapan penggunaan (&K tahap diterima %leh (irektur

2enderal Perimangan Keuangan.

!ecara singkat peredaan pen'aluran (&K untuk tahun 008 dan tahun 009 adapat diuraikanseagai erikut:

/% Pen'aluran (&K $ahun 008 Pen'aluran (&K $ahun 009

1. Pen'alurann'a dalan # tahapan Pen'alurann'a dalan " tahapan 'akni:

'akni:- $ahap seesar "0

- $ahap seesar "0- $ahap seesar #

- $ahap seesar "0- $ahap seesar

- $ahap seesar "0

- $ahap seesar 10

. Pen'aluran tahap dilaksanakan Pen'aluran tahap paling cepatsetelah Perda mengenai &PB( dilaksanakan pada ulan ;eruari



diterima %leh (ir+en Perimangan setelah Perda mengenai &PB(Keuangan Lap%ran pen'erapan penggunaan (&K

tahun anggaran seelumn'a dan surat

pern'ataan pen'ediaan dana pendamping diterima %leh (irektur

2enderal Perimangan Keuangan

ekanisme pencairan dana pendamping sama dengan pencairan dana lainn'a dalam

&PB( dengan erped%man pada PP /%.9 $ahun 00 tentang Pengel%laan Keuangan (aerah

dan Permendagri 9 $ahun 007 tentang Peruahan Permendagri 1" $ahun 006 tentang

Ped%man Pengel%laan Keuangan (aerah.

") Pelap%ran

Kepala daerah penerima (&K -a+i men'ampaikan lap%ran tri-ulan 'ang memuat

lap%ran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan (&K selamatlamatn'a 1# *empat elas) hari

setelah tri-ulan 'ang ersangkutan erakhir kepada:

a) enteri Keuangan c<. (irektur 2enderal Perimangan Keuangan dan (irektur 2enderal

Perendaharaan dengan menggunakan 5%rmat seagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

enteri Keuangan ini

) enteri $eknis dan

c) enteri (alam /egeri.

!elan+utn'a enteri $eknis men'ampaikan lap%ran pelaksanaan kegiatan (&K pada

akhir tahun anggaran kepada enteri Keuangan enteri Perencanaan dan

Pemangunan /asi%nal3Kepala Bappenas dan enteri (alam /egeri.

3. Penganggaran DAK dalam APBD dan Pertanggungjawabannya

!eagaimana telah diuraikan di atas (&K merupakan dana 'ang ersumer dari

&PB/ 'ang dial%kasikan kepada daerah untuk memia'ai kegiatan khusus 'ang merupakan

urusan daerah dan merupakan pri%ritas nasi%nal.

(ari sudut pandang daerah 'ang menerima pengal%kasian terseut (&K ini

merupakan pendapatan daerah 'ang merupakan hak pemerintah daerah 'ang diakui seagai

penamah nilai keka'aan ersih. !eagai pendapatan daerah sesuai dengan 44 /%. 17 $ahun

00" maka al%kasi (&K kepada daerah harus dianggarkan dalam &PB( daerah 'ang ersangkutan 'aitu pada pendapatan daerah 'ang erasal dari penerimaan dana perimangan.

Leih +auh lagi pengganggaran al%kasi (&K dalam &PB( ini dipertegas lagi dengan adan'a

Peraturan enteri Keuangan 'ang menentukan ah-a pen'aluran (&K aru dapat dilakukan

setelah diteriman'a Perda &PB( %leh (ir+en Perimangan Keuangan.

!ehuungan dengan pertanggung+a-aan penggunaan (&K mengingat (&K

dial%kasikan untuk memia'ai kegiatan khusus 'ang telah ditentukan seelumn'a maka

penggunaan (&K terseut harus dipertanggung+a-akan. !elain dalam entuk lap%ran

tri-ulan 'ang memuat lap%ran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan (&K seagaimana

telah diuraikan di atas daerah penerima (&K -a+i mempertanggung+a-akan penggunaan

(&K ini dalam Lap%ran Keuangan Pemerintah (aerah *LKP().



D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan halhal seagai erikut:

1. Penganggaran (&K dilakukan dengan cara enteri $eknis mengusulkan kegiatan khusus'ang akan di danai dari (&K dan ditetapkan setelah erk%%rdinasi dengan enteri (alam /egeri

enteri Keuangan dan enteri /egara Perencanaan Pemangunan /asi%nal sesuai dengan ,KP.

!elan+utn'a enteri $eknis men'ampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus terseut kepada

enteri Keuangan 'ang akan dipergunakan %leh enteri Keuangan untuk melakukan perhitungan

al%kasi (&K. Perhitungan al%kasi (&K per daerah harus memenuhi kriteria umum kriteria khusus

dan kriteria teknis 'ang ditetapkan dengan Peraturan enteri Keuangan.

. Pelaksanaan (&K di daerah dilakukan melalui mekanisme &PB( dan

dipertanggung+a-akan dalam Lap%ran Keuangan Pemerintah (aerah.

". Pen'aluran (&K se+ak tahun 008 dilaksanakan melalui B4/ dengan cara

memindahukukan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

Ketentuan pen'aluran (&K untuk tahun anggaran 008 dan tahun 009 adalah seagaimana

di+elaskan dalam tael erikut:

/% Pen'aluran (&K $ahun 008 Pen'aluran (&K $ahun 009

1. Pen'alurann'a dalan # tahapan 'akni: Pen'alurann'a dalan " tahapan 'akni:

1) $ahap seesar "0 1) $ahap seesar "0

) $ahap seesar "0 ) $ahap seesar #

") $ahap seesar "0 ") $ahap seesar

#) $ahap seesar 10

. Pen'aluran tahap dilaksanakan setelah Pen'aluran tahap paling cepat dilaksanakan padaPerda mengenai &PB( diterima %leh ulan ;eruari setelah Perda mengenai &PB(

(ir+en Perimangan Keuangan Lap%ran pen'erapan penggunaan (&K tahun

anggaran seelumn'a dan surat pern'ataan

pen'ediaan dana pendamping diterima %leh (irektur

2enderal Perimangan Keuangan

#. Peman5aatan (&K diarahkan pada kegiatan in=estasi pemangunan pengadaan dan3atau

peningkatan dan3atau peraikan sarana dan prasarana 5isik pela'anan mas'arakat dengan umur

ek%n%mis 'ang pan+ang termasuk pengadaan sarana 5isik penun+ang dan tidak termasuk pen'ertaan

m%dal *(&K tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan pen'iapan kegiatan 5isik

penelitian pelatihan dan per+alanan dinas).

. Pertanggung+a-aan penggunaan (&K dilaksanakan melalui men'ampaikan lap%ran

tri-ulan Kepala (aerah penerima (&K kepada enteri Keuangan c<. (irektur 2enderal Perimangan

Keuangan dan (irektur 2enderal Perendaharaan enteri $eknis dan enteri (alam /egeri 'ang

memuat lap%ran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan (&K selamatlamatn'a 1# *empat elas)

hari setelah tri-ulan 'ang ersangkutan erakhir. !elan+utn'a enteri $eknis men'ampaikan lap%ran

pelaksanaan kegiatan (&K pada akhir tahun anggaran kepada enteri Keuangan enteri

Perencanaan dan Pemangunan /asi%nal3Kepala Bappenas dan enteri (alam /egeri.



Daftar Pustaka

1. 44 /%.17 $ahun 00" tentang Keuangan /egara

. 44 /%." $ahun 00# tentang Pemerintahan (aerah

". 44 /%."" $ahun 00# tentang Perimangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (aerah

#. PP /%.6 $ahun 006 tentang Pengel%laan Barang ilik /egara3(aerah

. PP /%. $ahun 00 tentang (ana Perimangan

6. Permenkeu /%. 0# $ahun 008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung+a-aan &nggaran $rans5er Ke (aerah

7. Permenkeu /%.171.13PK.073008 tentang Penetapan &l%kasi (ana &l%kasi Khusus $ahun &nggaran 009

8. Lap%ran Penelitian ekanisme dan Penggunaan (&K Lemaga Penelitian !meru

9. Pelengkap uku pegangan 008 Pen'elenggaraan Pemerintahan dan Pemangunan (aerah (epkeu

10. L%kakar'a Pen'usunan Kei+akan dan Kegiatan (&K Per Bidang $ahun 009 >leh (r.r.Hirma-an Hari'%ga.!c

11. Ka+ian Huungan Keuangan Pusat dan (aerah ? Inter-Governmental Fiscal Review@

1. Aa-ancara dengan !ugimin *Kasie .B.1.1) dan Hern' anuarni *Kasie K%nsultasi Hukum Keuangan (aerah ang(ipisahkan) tanggal 7 ei 009.



BAB IITIN!AUAN PU"TA#A

2.1. Lan$asan Te%r

D!" merupakan dana yang berasal !P%N dan dialokasikan ke

daerah kabupaten&kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang

sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam !P%N

#Suparmoko4)**)$. "ebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit

diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang

merupakan komitmen atau prioritas nasioanal.

Peraturan Pemerintah 7epublik ndonesia Nomor // 3ahun )**/

tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana !lokasi "husus

#D!"$ Kdalah dana yang bersumber dari pendapatan !P%N yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang

sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.

"egiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi

khusus. D!" ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan

khusus. "arena itu, alokasi yang ni6ersitas Sumatera tara

didistribusikan oleh pernerintah pusat sepenuhnya merupakan

wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional "ebutuhan khusus

alokasi D!" meliputi 4

D!" disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening "as

mum Negara ke rekening "as mum Daerah, oleh sebab itu D!"

dicantumkan dalam !P%D. D!" tidak dapat digunakan untuk mendanai

adiministrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Pembiayaan yang bersumber dari Dana !lokasi "husus #D!"$ ini bisa

disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk

mendanai peningkatan kwalitas pelayanan publik berupa



pembangunan sarana dan prasana publik # Ndadari dan !di, )**I$.

Menurut !bdullah dan 2alim #)**5$ aset tetap yang dimiliki dari

penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam

memberikan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah. Menurut!bimayu #)**/$ yang dikutip oleh !rianto dan !di #)**<$ infrastruktur

dan sarana prasana yang ada di daerah akan berdampak pada

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. =ika sarana prasana yang

memadai di . "ebutuhan prasarana dan sarana sik di daerah

terpencil yang tidak rnempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

). "ebutuhan prasarana dan sarana sik di daerah yang menampung

transmigrasi. (. "ebutuhan prasarana dan sarana sik yang terletak di

daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana

yang rnemadai. +. "ebutuhan prasarana dan sarana sik di daerah

guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. /. Pembangunan

=alan, rumah sakit, irigKsi dan air bersih

daerah itu maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktitas

pekerjaan sehinga akan berdampak positip terhadap roda

perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktitas yang

semakin meningkat.

Menurut 2alim #)**)45/$, D!" adalah dana yang berasal dari !P%N

yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

tertentu. %erdasarkan ndang-ndang No. *+ 3ahun )*** Pasal J

tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa D!" dapat dialokasikan

dari !P%N kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai

kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam

!P%N. Pengalokasian D!" memperhatikan ketersediaan dana dalam !P%N,

yang berarti bahwa besaran D!" tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

D!" diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi Pengaruh D!,

D!", P!D, dan %elanja Modal terhadap Pertumbuhan ?konomi #8indha

!miga Permanasari$ masalah-masalah khusus. Menurut 2alim #)**4/I$

menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan D!" dapat diarahkan pada

upaya untuk meningkatkan PM yang merupakan salah satu isu nasional



yang perlu dituntaskan. 2al ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan

yang ada didaerah.

Documents

Dana Alokasi Khusus Dak