Upload
lamduong
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
2018 Peneliti:
Dian Cahyaningrum
PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1
Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi isu yang mengemuka seiring dengan
melonjaknya harga beras pada akhir 2017 sampai dengan awal 2018. Meskipun
Pemerintah telah melakukan operasi pasar hingga 1800 titik, namun langkah tersebut
belum signifikan dalam menurunkan harga beras, bahkan harga beras semakin
melambung pada awal 2018. Melonjaknya harga beras disebabkan stok beras yang
semakin menipis di tingkat petani, penggilingan, dan pedagang. Salah satu penyebab
stok beras tidak mencukupi adalah semakin sempitnya lahan pertanian pangan. Hal ini
disebabkan terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan untuk non pertanian, antara lain
untuk kebutuhan penanaman modal (lokasi usaha) beserta dampak ikutannya
(multiplier effect). Meskipun peraturan perundangan-undangan telah dibentuk untuk
melindungi lahan pertanian pangan dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian
pangan, namun pada tataran empiris hampir di seluruh wilayah di Indonesia antara lain
di Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan Bali marak terjadi alih
fungsi lahan pertanian pangan untuk kebutuhan penanaman modal, seperti industri,
properti, pariwisata dan sebagainya.
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti mengenai dampak
penanaman modal terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan. Beberapa masalah yang
diteliti adalah penyediaan lahan untuk penanaman modal dan dampaknya terhadap
alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Kabupaten
Tabanan Bali dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian
pangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyediaan
lahan untuk kepentingan penanaman modal dan dampaknya terhadap alih fungsi
lahan pertanian pangan. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Kabupaten
Tabanan Bali untuk menyelesaikan masalah alih fungsi lahan pertanian pangan yang
digunakan untuk kepentingan penanaman modal.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris. Oleh karena itu
data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data
yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk
kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan
mengintepretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis
logis sesuai dengan tujuan penelitian.
2
Berdasarkan hasil penelitian, penanaman modal dan pertanian memberikan
manfaat bagi daerah. Baik penanaman modal dan pertanian membutuhkan lahan, oleh
karenanya perlu diatur dengan baik. Penyediaan lahan untuk penanaman modal harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur RTRW. Oleh karena itu
izin lokasi hanya dapat diberikan di KPI. Perusahan industri yang menjalankan kegiatan
usaha di Kabupaten/kota yang telah memiliki Kawasan industri seperti Kabupaten
Karawang, juga harus berada di Kawasan industri. Izin lokasi tidak dapat diberikan
kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usahanya di Kawasan yang
diperuntukan pertanian atau pun lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pada
tataran empiris ditemukan pelanggaran di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh
PT. Jatisari Lestari Madiri yang mendirikan bangunan tanpa izin di LP2B. Selain itu juga
terdapat perbedaan pandangan antara Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang dan
DPMPT Kabupaten Karawang. Menurut Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang,
berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan industri harus
berada di Kawasan industri. Sedangkan DPMPT berpandangan berdasarkan Perda
RTRW Kabupaten Karawang, perusahaan industri bisa saja berada di KPI.
Penanaman modal khususnya sektor industri di Karawang berdampak pada
terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan. Meningkatnya industri di Karawang
menyebabkan kebutuhan lahan untuk industri juga meningkat. Industri juga
menimbulkan dampak ikutan (multiplier effect) dengan berkembangnya hotel,
pembangunan perumahan, restoran, pertokoan, tempat hiburan, dan sebagainya yang
juga membutuhkan lahan. Meningkatnya industri juga menyebabkan pembangunan
sarana prasarana untuk kepentingan umum meningkat, dimana pembangunan tersebut
juga membutuhkan lahan. Meningkatnya kebutuhan lahan menyebabkan harga lahan
pertanian di Karawang juga meningkat sehingga petani tergiur untuk menjual lahan
pertaniannya, apalagi pendapatan dari hasil pertanian rendah dan kurang mencukupi
kebutuhan hidup. Seperti halnya Karawang, penanaman modal sektor pariwisata di
Kabupaten Tabanan beserta dampak ikutan yang ditimbulkannya (multiplier effect) juga
berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian
pangan di Tabanan juga terjadi karena sektor pertanian pangan kurang menguntungkan
sehingga petani mengalih fungsikan lahannya untuk perkebunan, seperti kopi dan
coklat. Rendahnya penghasilan petani dari hasil pertanian dan tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup juga berakibat petani menjual lahan pertaniannya.
3
Alih fungsi lahan pertanian pangan dapat mengancam kemandirian dan
ketahanan pangan, oleh karenanya harus dicarikan solusinya. Beberapa upaya yang
dapat dan/telah dilakukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan tersebut adalah:
Pertama, menetapkan LP2B. Di Karawang penetapan tersebut telah dilakukan dengan
dibentuknya Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Perda LP2B), sedangkan di Tabanan masih dilakukan proses untuk menetapkan LP2B.
Kedua, pemerintah/pemerintah daerah dapat membeli lahan pertanian pangan,
terutama bersebelahan dengan jalan untuk menutup akses ke sawah sehingga tidak ada
yang tertarik untuk membeli lahan dan membangun bangunan di tengah sawah. Ketiga,
memperhatikan secara serius nasib petani dan berupaya untuk memperbaikinya,
termasuk mencarikan solusi atas masalah pemasaran hasil pertanian. Keempat,
membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang dan izin lokasi,
mensosialisasikannya, melaksanakannya, melakukan pengawasan, dan menegakkan
secara tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut. Terkait dengan hal ini Kabupaten
Karawang dan Kabupaten telah memiliki Perda RTRW dan peraturan izin lokasi. Namun
kedua kabupaten tersebut belum memiliki rencana detil RTRW. Kelima, mensinergikan
pertanian dengan pariwisata yaitu menjadikan LP2B sebagai lokasi wisata sehingga
kedua sektor tersebut berkembang dengan baik.
Agar pemberian izin lokasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik maka Perda
renca detil RTRW baik di Kabupaten Karawang maupun Kabupaten Tabanan harus
segera dibentuk. Selain itu untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara Dinas
Perindustrian Kabupaten Karawang dan DPMPT Kabupaten Karawang maka perlu
diperjelas pengaturan mengenai boleh/tidaknya perusahaan industri untuk
menjalankan kegiatan usahanya di KPI. Jika perusahaan industri diwajibkan berada di
Kawasan industri, dan tidak dibolehkan di KPI maka perlu diatur biaya sewa kaveling di
Kawasan industri, termasuk biaya sewa penggunaan kaveling yang dialokasikan untuk
industri kecil menengah. Pengaturan biaya sewa tersebut penting agar tiadak
memberatkan perusahaan industri. Industri kecil dan menengah juga dapat
memanfaatkan alokasi lahan yang disediakan untuknya oleh perusahaan Kawasan
industri. Selain itu yang penting adalah pengaturan tersebut pada akhirnya juga akan
mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan.
4
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal/Buku
Darwanto, Dwidjono Hadi. Ketahanan Pangan Mandiri di Indonesia, dalam Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional. Editor: Bambang Hendro Sunarminto. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2015.
Dewi, Ida Ayu Listia dan I Made Sarjana. “Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan)”. Jurnal Manajemen Agribisnis. Vol. 3, No. 2, Oktober 2015. Hal. 163 – 171.
Dewi, Nurmala Kumala dan Iwan Rudiarto. “Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013. Hal. 175- 187.
Dona, Fery. “Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah”. Al-Ahkam (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum). Vol. 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017. Hal. 79-90. ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/.../241. Diakses tanggal 7 Juni 2018.
Hafidah, Noor; Mulyani Zulaeha; Lies Ariyani. “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi di Kabupaten Banjar”. Badamai Law Journal. Vol. 2, Issues 1, Maret 2017. Hal. 173- 186.
HS, Salim dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
Janti, Gesthi Ika Edhi Martono dan Subejo. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.22, No.1, April 2016. Hal. 1-21.
Juhadi. “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan Perbukitan”. Jurnal Geografi. Vol. 4 No. 1, Januari 2017.
Kusniati, Retno. “Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, No. 2, 2013. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2115/0, Diakses tanggal 12 April 2018.
Mahkamah Konstitusi. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
2008.
Malik, Camelia. ”Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di
Indonesia”. Hukum Bisnis. Volume 26-No. 4 Tahun 2007.
5
Nurhidayah, Zullaika Tipe. “Aspek Keadilan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non
Pertanian”. Jurnal Repertorium. Volume Iv No. 2, Juli-Desember 2017. Hal. 152-
159.
Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: CV. Nuansa
Aulia, Februari 2010.
Surat kabar
Suyanto, Bagong. “Panic Buying dan Ulah Spekulan di Balik Kenaikan Harga Beras”.
Kompas. Rabu, 17 Januari 2018.
Tasmilah. “Beras dan Kemiskinan”. Suara Pembaruan. Kamis, 18 Januari 2018.
Julianto, Pramdia Arhando. “Populasi Petani Indonesia Terus Menurun, Apa Solusinya?”.
Kompas.com.. 7 Januari 2017,
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/07/120000626/populasi.petani.i
ndonesia.terus.menurun.apa.solusinya.. Diakses tanggal 13 April 2018.
Internet
“Alih Fungsi Lahan Empat Kecamatan di Tabanan Masif, Ini Pemicuya…”, 16 April 2018.
https://radar.jawapos.com/radarbali/read/2018/04/16/65481/alih-fungsi-
lahan-empat-kecamatan-di-tabanan-masif-ini-pemicunya. Diakses tanggal 5 Juni
2018.
Anwar Ta’le, “7 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian”. 8 Maret 2017.
http://gempitanews.com/detailpost/7-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian,
Diakses tanggal 10 April 2018.
Julianto, Pramdia Arhando. “Populasi Petani Indonesia Terus Menurun, Apa Solusinya?”.
Kompas.com.. 7 Januari 2017,
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/07/120000626/populasi.petani.i
ndonesia.terus.menurun.apa.solusinya.. Diakses tanggal 13 April 2018.
6
Dodo Rihanto. “Setiap Tahun, 150 ha Sawah di Karawang Beralih Fungsi”.
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/13/setiap-tahun-150-ha-
sawah-di-karawang-beralih-fungsi-371689. Diakses tanggal 28 Mei 2018.
“Duh, Lahan Pertanian di Tabanan Menyusut 1.000 Hektare Lebih dalam 5 Tahun”. 25
Maret 2016. http://bali.tribunnews.com/2016/03/25/duh-lahan-pertanian-di-
tabanan-menyusut-1000-hektare-lebih-dalam-5-tahun. Diakses tanggal 5 Juni
2018.
Idris, Muhammad. “Alih Fungsi Lahan, Tantangan RI Kejar Swasembada Pangan”. 30
Agustus 2017. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
3621518/alih-fungsi-lahan-tantangan-ri-kejar-swasembada-pangan. Diakses
tanggal 5 April 2018.
“Kabupaten Pinrang Berguru “Subak” di Tabanan”. http://bali-
travelnews.com/2017/08/22/kabupaten-pinrang-berguru-subak-di-tabanan/,
Diakses tanggal 8 Juni 2018.
Kantor Berita Politik RMOL. “Karawang Harus Dikembalikan Jadi Kota Lumbung Padi”.
31 Januari 2017,
http://nusantara.rmol.co/read/2017/01/31/278780/Karawang-Harus-
Dikembalikan-Jadi-Kota-Lumbung-Padi-. Diakses tanggal 7 Juni 2018.
“Konsep Ketahanan Pangan”. https://www.scribd.com/doc/95543315/Konsep-
Ketahanan-Pangan-Teori-Disensus Diakses tanggal 8 Juni 2018.
Kusuma, Nila. “Investasi di Karawang Tertinggi Se-Jawa Barat”. 25 Oktober 2017,
https://ekbis.sindonews.com/read/1251688/34/investasi-di-karawang-
tertinggi-se-jawa-barat-1508943030. Diakses tanggal 7 Juni 2018.
“Penyusutan Lahan Sawah Mengamcam Ketahanan Pangan”.
https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-
ketahanan-pangan. Diakses tanggal 28 Mei 2018.
“Telaah Pustaka”. https://digilib.uns.ac.id/.../Analisis-tingkat-ketahanan-pangan-
ruma..., Diakses tanggal 8 Juni 2018.