DAMPAK DARI FLUKTUASI HARGA BBM

I. Dampak Fluktuasi Harga BBM Bidang Ekonomi

Akhir-akhir ini harga minyak bumi di pasar internasional sangat fluktuatif

dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 harga minyak dunia

(minyak Brent dan Indonesian Crude Oil Price atau ICP) berada pada level di atas

batas psikologis USD 100 per barel. Kenaikan harga mencapai ratarata sekitar

USD 111 per barel atau meningkat sekitar 40% dibandingkan rata-rata harga

minyak tahun 2010 yang mencapai USD 79 per barel. Lonjakan harga minyak

yang sangat tinggi ini tentu saja menjadi perhatian hampir seluruh negara di

dunia, baik negara produsen (eksportir) minyak bumi maupun negara konsumen

(importir). Hal ini disebabkan karena peranan minyak yang sangat penting sebagai

bahan bakar yang menggerakkan perekonomian. Pasokan minyak bumi

merupakan input vital dalam proses produksi industri, terutama untuk

menghasilkan listrik, menjalankan mesin produksi dan mengangkut hasil produksi

ke pasar. Disamping itu, minyak bumi juga penting bagi pembangunan ekonomi

dan sosial yang berkelanjutan.

Mengingat peranannya yang

vital tersebut, implikasi yang timbul akibat fluktuasi harga minyak juga akan

beragam. Berbagai studi yang pernah dilakukan paska krisis minyak (oil shocks)

pada dekade 1970-an mengkonfirmasi bahwa guncangan harga minyak

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bahkan hasil studi tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar justifikasi bahwa

krisis minyak adalah penyebab resesi ekonomi, terutama yang terjadi di Amerika

Serikat dan sejumlah negara Eropa pada waktu itu (Hamilton, 1983, 1988, 1996).

Studi empiris lain juga telah dilakukan untuk melihat mekanisme transmisi oil

shocks terhadap perekonomian, mulai dari efek permintaan, penawaran, bahkan

efek nilai tukar perdagangan (terms of trade effect).

Berangkat dari fakta harga minyak internasional yang fluktuatif dan tinggi

serta merujuk pada beberapa hasil studi empiris terdahulu, kajian ini juga

mencoba mengkaji bagaimana dampak fluktuasi harga minyak di pasar

internasional terhadap perekonomian

Indonesia. Beberapa variabel ekonomi makro yang dipilih untuk melihat pengaruh

fluktuasi harga minyak adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang

beredar, nilai tukar riil rupiah terhadap US dolar dan suku bunga.

Akhir-akhir ini harga minyak bumi di pasar internasional sangat fluktuatif dengan

kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 harga minyak dunia (minyak

Brent dan Indonesian Crude Oil Price atau ICP) berada pada level di atas batas

psikologis USD 100 per barel. Kenaikan harga mencapai ratarata sekitar USD 111

per barel atau meningkat sekitar 40% dibandingkan rata-rata harga minyak tahun

2010 yang mencapai USD 79 per barel. Lonjakan harga minyak yang sangat

tinggi ini tentu saja menjadi perhatian hampir seluruh negara di dunia, baik negara

produsen (eksportir) minyak bumi maupun negara konsumen (importir). Hal ini

disebabkan karena peranan minyak yang sangat penting sebagai bahan bakar

yang menggerakkan perekonomian. Pasokan minyak bumi merupakan input

vital dalam proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik,

menjalankan mesin produksi dan mengangkut hasil produksi ke pasar. Disamping

itu, minyak bumi juga penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang

berkelanjutan.

Mengingat peranannya yang vital tersebut, implikasi yang

timbul akibat fluktuasi harga minyak juga akan beragam. Berbagai studi

yang pernah dilakukan paska krisis minyak (oil shocks) pada dekade 1970-

an mengkonfirmasi bahwa guncangan harga minyak berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan hasil studi

tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar justifikasi bahwa krisis minyak

adalah penyebab resesi ekonomi, terutama yang terjadi di Amerika Serikat

dan sejumlah negara Eropa pada waktu itu (Hamilton, 1983, 1988, 1996).

Studi empiris lain juga telah dilakukan untuk melihat mekanisme transmisi

oil shocks terhadap perekonomian, mulai dari efek permintaan,

penawaran, bahkan efek nilai tukar perdagangan (terms of trade effect).

Berangkat dari fakta harga minyak internasional yang fluktuatif dan

tinggi serta merujuk pada beberapa hasil studi empiris terdahulu, kajian

ini juga mencoba mengkaji bagaimana dampak fluktuasi harga minyak di

pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa variabel

ekonomi makro yang dipilih untuk melihat pengaruh fluktuasi harga

minyak adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang beredar,

nilai tukar riil rupiah terhadap US dolar dan suku bunga.

(Sumber: Fiskal DEPKEU)

II. Pengalihan Subsidi BBM

Sumber : Detik.com

Solar Rp 6.200/Liter, Menteri ESDM: Pemerintah Untung Jualan BBM

Jakarta -Pemerintah dan Komisi VII DPR kembali melanjutkan

rapat pembahasan asumsi APBN di sektor energi. Salah satu yang dibahas

adalah, apakah pemerintah akan menurunkan harga solar subsidi.

"Sidang ini tadi malam ditunda, kita cabut skorsnya. Seperti yang

kita sepakati kemarin malam. Sudah ada yang disepakati berapa harga

alpha BBM Rp 1.000/liter, subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar, dan

penetapan harga BBM setiap sebulan sekali, serta tambahan kuota BBM

harus seizin DPR. Tapi ada satu yang belum, yakni terkait harga BBM

yang turun, silahkan Pak Menteri untuk menyampaikan," ujar Ketua

Komisi VII DPR ketika membuka rapat, di Ruang Komisi VII DPR, Rabu

(4/2/2015).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah mendukung

usulan Komisi VII DPR terkait penurunan harga solar. Namun melihat

kondisi harga minyak akhir-akhir ini sudah mulai naik lagi, sulit untuk

menurunkan harga solar.

"Harga minyak sudah rebound. Terkait berapa harga BBM-nya,

kami minta izin Pak Dirut Pertamina untuk menyampaikan harga BBM

kondisi saat ini," ujar Sudirman.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan, bila

melihat patokan harga minyak (MOPS/Mean of Plats Singapore) rata-rata,

pada 25 Desember hingga 24 Januari 2015 adalah US$ 63,74 per barel,

dengan kurs Rp 12.507/US$. Sehingga harga minyak Rp 5.138 per liter.

"Namun, karena ada 40% produksi BBM dari kilang minyak dalam

negeri, produksinya lebih mahal 12,5%. Sehingga dengan komponen ini

dimasukkan, harga minyak Rp 5.258 per liter, ditambah alpha Rp 6.258

per liter. Kemudian ditambah PPN 10% dan PBBKB (pajak bahan bakar

kendaraan bermotor) 5% menjadi harga jual solar keekonomian Rp

7.194,6 per liter atau dibulatkan Rp 7.200/liter. Lalu diberi subsidi Rp

1.000/liter, maka harga solar Rp 6.200/liter. Tapi kami akan manut apa

pun yang diperintahkan pemerintah," jelas Dwi.

Namun, walaupun harga solar hari ini Rp 6.200/liter, pemerintah

mengambil sikap tidak lagi menurunkan harga solar untuk saat ini.

"Dengan pertimbangan Wakil Presiden dan diskusi dengan Menko

Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN, pemerintah

memilih untuk tetap menetapkan harga BBM saat ini Rp 6.400/liter.

Artinya ada laba bersih (keuntungan) dari penjualan BBM saat ini," kata

Sudirman. 

"Laba bersih itu akan digunakan pemerintah untuk

membangun storage (tangki) dan cadangan BBM nasional. Langkah

ini juga sebagai implemtasi dukungan banyak pihak termasuk

parlemen atau DPR, agar pembangunan strategic stock BBM bisa

dilakukan." tutupnya.

Sumber : Opini Buletin Dakwah Al-Islam

Demi Rakyat?

Semua pihak, baik yang mendesak agar harga BBM dinaikkan

maupun Pemerintah yang kali ini menolak, sama-sama mengatasnamakan

rakyat.

Menko perekonomian Chaerul Tanjung mengungkapkan, pada akhir

masa jabatannya, kenaikan harga BBM tidak akan dilakukan Pemerintah

SBY. Apalagi dalam dua tahun belakangan Pemerintah sudah menaikkan

beberapa komoditas.Di antaranya: harga BBM naik 33 persen pada 2012;

tarif dasar listrik (TDL) naik pertiga bulan sejak tahun lalu; dan dalam

waktu dekat ada rencana menaikan harga gas elpiji 12 kilogram.

“Pemerintah tidak ingin membebani masyarakat,” katanya (Republika,

27/8).

 Sebaliknya, dari tim Jokowi-JK di bidang Ekonomi, Arif

Budimanta, mengungkapkan alasan PDIP sepakat menaikkan harga BBM

subsidi tahun ini. Menurut dia, jika subsidi BBM ini tetap diteruskan,

pendidikan sampai 12 tahun tidak berjalan; pembangunan rumah sakit dan

penjaminan kesehatan juga tidak akan bertambah.”Kalau mau

meningkatkan kemakmuran rakyat, tinggal pilih: kita mau meningkatkan

di sektor produktivitas, pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau hanya

sekadar memikirkan kepentingan subsidi kendaraan,” kata Arif

(Tribunnews.com, 1/9).

 Tentu kita semua masih ingat, Pemerintah SBY tahun 2012

menaikkan harga BBM 33% dengan alasan demi rakyat. Alasannya,

besaran subsidi BBM telah membebani APBN. Anggaran pembangunan

pun jadi minim. Karena itu dijanjikan, pengurangan subsidi BBM akan

dialihkan untuk pembangunan. Alasan dan dalih yang sama sekarang

digunakan oleh mereka yang mendesak agar harga BBM dinaikkan.

 Harus diingat, PDIP yang saat ini mendesak kenaikan harga BBM,

tahun 2012 sangat getol menolak kenaikan harga BBM, bahkan dengan

mengerahkan massa. Alasannya, kenaikan harga BBM akan menyusahkan

rakyat. Sekarang, alasan yang sama dipakai oleh Pemerintah SBY untuk

menolak desakan kenaikan harga BBM.

 Semua itu membuktikan bahwa alasan ‘atas nama rakyat’ dan ‘demi

kepentingan rakyat’ itu hanya dijadikan bahan jualan saja.

 

Sama-Sama Rezim Neolib

Salah satu ciri rezim neo-liberal (neolib) adalah terus

mempermasalahkan (besaran) subsidi. Kebijakan rezim ini adalah

mengurangi bahkan menghapus subsidi. Jika ciri ini diterapkan pada

pemerintah lama dan pemerintah baru mendatang, jelaslah keduanya sama-

sama rezim neolib.

Pemerintah SBY telah membuktikan diri sebagai rezim neolib.

Besaran subsidi terus dikurangi. Beberapa jenis subsidi bahkan sudah

dihilangkan. Kenaikan harga BBM rata-rata 33% pada 2012 lalu

menegaskan sifat neolib itu.

Pemerintah baru, Pemerintah Jokowi, sejak awal telah menegaskan

diri sebagai rezim neolib. Belum memerintah, Jokowi dan parpol

pendukungnya telah menegaskan sifat neolib itu dengan menyetujui

bahkan mendesak Pemerintah SBY agar menaikkan harga BBM tahun ini.

Ketika desakan itu tidak dituruti, Jokowi menegaskan bahwa

pemerintahannya akan menaikkan harga BBM.

Jokowi mengatakan bahwa menaikkan harga BBM merupakan jalan

satu-satunya untuk menekan defisit anggaran. “Sudah bolak-balik saya

sampaikan bahwa untuk menekan defisit anggaran pada tahun 2015 itu

memang jalan satu-satunya di situ. Kamu harus mengerti dong, subsidi

BBM itu gede banget, 400 triliun, bahkan 433 triliun untuk tahun depan,”

ujar Jokowi (Tribunnews.com, 30/8).

Jika opsi (pilihan) ini diambil, itu akan dilakukan pada November

2014 atau setelah Januari 2015. Opsi kenaikannya antara 500-3000 rupiah

perliter (Kontan.co.id, 1/9). Boleh jadi, kenaikan harga BBM akan menjadi

‘kado pertama’ dari Jokowi-JK untuk rakyat.

Subsidi untuk Pihak Asing

Dalam pandangan Pemerintah, yang disebut subsidi BBM adalah

saat BBM dijual di bawah harga pasar internasional. Jika demikian

maknanya, maka selama ini Pemerintah terus mensubsidi pihak asing

seperti Cina, Korea, Jepang, AS dan lainnya. Mengapa? Karena

Pemerintah menjual gas tersebut jauh di bawah harga pasar internasional.

Gas Blok Tangguh sejak masa Megawati dijual ke Cina melalui kontrak

25 tahun dengan harga jauh di bawah harga internasional. Saat itu

harganya hanya US$ 2,7 per MMBTU. Lalu naik menjadi US$ 3,5 per

MMBTU. Harga internasionalnya saat itu adalah US$ 15-18 per MMBTU.

Kerugian negara atas penjualan gas murah ke Cina itu diperkirakan sekitar

Rp 500 triliun pertahun (Tribunnews.com, 12/3).

Artinya, Pemerintah Indonesia mensubsidi Cina sekitar US$ 12 per

MMBTU gas. Awal Juli lalu, Pemerintah mengklaim sukses

merenegosiasi harga gas ke Cina menjadi US$ 8 per MMBTU

(Detik.finance, 30/6). Meski naik, subsidi ke Cina masih besar sekitar US$

10 per MMBTU. Begitu juga subsidi ke Korea. Harga jual gas Tangguh ke

Korea hanya US$ 4,1 per MMBTU. Hal ini juga terjadi pada harga jual

gas ke Jepang dan AS.

Alasan Dusta!

Menaikkan harga BBM diklaim sebagai satu-satunya jalan karena

tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan APBN. Alasan itu dipakai

Pemerintahan SBY kala itu dan ditolak oleh PDIP. Sekarang, alasan yang

sama dipakai Jokowi dan PDIP. Namun, alasan dulu atau sekarang sama

saja: sama-sama dusta! Masih banyak jalan lain.

Sebelum Pilpres, menurut tim ekonomi Jokowi-JK, Darmawan

Prasodjo, untuk mengatasai masalah subsidi BBM, di antara langkah

pertama Jokowi adalah janji bahwa pemerintahannya akan fokus

mengurangi kebocoran-kebocoran akibat penyelundupan BBM ke luar

negeri. Ada kebocoran penggunaan BBM karena adanya penyelundupan

sebesar 15% atau sekitar Rp 42 triliun. Jika pengawasan kepada aparat

daerah diperkuat, setidaknya Rp 42 triliun itu bisa dihemat. Lalu pada

tahun pertama akan dimulai konversi BBM yang mahal ke gas yang

murah. Selain itu, pemborosan 20% BBM bersubsidi juga akan ditekan

dengan memperbanyak transportasi publik (Kontan.co.id, 12/6/14).

Jokowi juga berjanji akan memotong subsidi energi secara bertahap.

Contohnya adalah penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik

PLN yang mesti diganti dari BBM ke gas atau batubara. ”Itu sudah

menghemat sekitar Rp 70 triliun,” katanya (Kompas.com, 16/8).

Pemerintahan Jokowi juga berjanji akan: memberantas mafia minyak

yang disoal banyak pihak; membeli minyak mentah dan olahan langsung

dari produsen, tidak melalui broker seperti selama ini; membangun kilang

di dalam negeri; mengurangi anggaran perjalanan yang di RAPBN 2015

sebesar 32 triliun; mengganti BBM dengan gas untuk pembankit PLN

yang selama ini memang sudah siap memakai gas; mengalihkan

pembayaran bunga utang termasuk bunga utang obligasi rekap BLBI;

mengefisienkan belanja pegawai termasuk dengan merampingkan lembaga

dan jabatan yang tumpang-tindih; dan jalan lainnya.

Pertanyaannya: seriuskah janji-janji itu akan diwujudkan?

 

Demi Para Kapitalis dan Pihak Asing

Yang jelas, kenaikan harga BBM pasti membuat rakyat susah. Jika

harga BBM naik, harga transportasi pasti naik; harga bahan baku naik;

harga semua kebutuhan pasti akan naik dan inflasi akan naik. Akibatnya,

daya beli rakyat turun. Yang paling terdampak adalah rakyat dengan

pendapatan pas-pasan. Kenaikan harga BBM akan menambah jutaan

jumlah orang miskin.

Jika pun benar pengurangan subsidi dialihkan untuk pembangunan

infrastruktur, yang pertama-tama untung adalah para kapitalis dan pihak

asing. Pasalnya, Jokowi senang menyerahkan pembangunan infrastruktur

kepada pihak asing. Pembangunan MRT, misalnya, diserahkan ke Jepang;

pengadaan Bus Transjakarta dan kereta monorel diserahkan ke Cina.

Pengurangan subsidi juga diklaim untuk menciptakan pertumbuhan.

Ini pun akan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan para kapitalis.

Pasalnya, rasio gini terus meningkat. Pada 2012 saja rasio gini sebesar

0,41. Artinya, 1% penduduk menikmati 41% pendapatan, kekayaan atau

sumberdaya.

Jika harga BBM naik, yang langsung untung adalah pihak asing

pelaku bisnis eceran BBM. Jika harga BBM naik, orang akan belanja

BBM ke SPBU asing seperti Shell dan Total. Pembeli BBM di SPBU

Pertamina yang BUMN pasti berkurang.

Sebenarnya, pengurangan subsidi termasuk kenaikan harga BBM

adalah amanat liberalisasi dalam LoI IMF, Januari 2000. Pengurangan

subsidi sekaligus merupakan perintah Bank Dunia dan syarat pemberian

utang (Indonesia Country Assistance Strategy, World Bank, 2001).

Bank Dunia bahkan sudah mewanti-wanti: pemenang Pemilu harus

menaikkan BBM. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A.

Chaves mengatakan, Bank Dunia ingin agar pemerintahan yang baru bisa

mengurangi subsidi BBM. “Tidak terlalu penting siapa yang menang.

Yang diperhatikan adalah bagaimana mereka yang terpilih menerapkan

kebijakan. Salah satunya, siapa nantinya yang berani mengurangi subsidi

BBM,” ujar Chaves (Detikfinance, 21/7/2014).

Alhasil, demi para kapitalis dan pihak asinglah sesungguhnya

kenaikan harga BBM itu dilakukan meski harus dengan mengorbankan

rakyat banyak.

III. Seberapa Besar Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Harga Bahan

Pokok

Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun

2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya

kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah

satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak

yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain

terhadap kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk

meningkatkan produksi, sedangkan masalah tingkat utilisasi kilang di beberapa

negara dan menurunnya persediaan bensin di Amerika Serikat juga turut

berpengaruh terhadap posisi harga minyak yang terus meninggi (Republika

Online, Selasa 28 Juni 2005).

Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah di beberapa negara di dunia

dengan menaikkan harga BBM. Demikian juga dengan Indonesia, DPR akhirnya

menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pada

hari Selasa 27 September 2005 sebesar 50 %. Kebijakan kenaikan harga BBM

dengan angka yang menakjubkan ini tentu saja menimbulkan dampak yang

signifikan terhadap perekonomian sehingga kebijakan ini menimbulkan banyak

protes dari berbagai kalangan. Keputusan pemerintah menaikkan harga bensin,

solar dan minyak tanah sejak 1 Oktober 2005 akibat kenaikan harga minyak

mentah dunia hingga lebih dari 60 Dolar AS per barel dan terbatasnya keuangan

pemerintah ini direspon oleh pasar dengan naiknya harga barang kebutuhan

masyarakat yang lain. Biaya produksi menjadi tinggi, harga barang kebutuhan

masyarakat semakin mahal sehingga daya beli masyarakat semakin menurun.

Secara makro cadangan devisa negara banyak dihabiskan oleh Pertamina untuk

mengimpor minyak mentah. Tingginya permintaan valas Pertamina ini, juga

menjadi salah satu penyabab terdepresinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

(metrotvnews.com, 28 September 2005).

Lamanya waktu penantian akan kepastian naiknya harga Bahan Bakar

Minyak (BBM) telah berdampak pada terdistorsinya pasar. Rencana pemerintah

untuk menaikkan harga BBM mengakibatkan ekspektasi naiknya beberapa

komoditas secara berlebihan. Kenaikan harga BBM akan berdampak luas pada

seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan

oleh lapisan masyarakat yang berada diposisimenengah kebawah. Kenaikan harga

BBM telah memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, padahal sebelumnya

bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Demikian pula

dengan situasi Industri nasional yang sangat tergantung pada pasokan bahan bakar

BBM, akan terpukul dan tergilas dengan badai krisis. Akibatnya adalah

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan efisiensi. Harga BBM adalah

dasar penentuan harga komoditi lain (price list). Jadi kalau BBM naik, maka harga

komoditi lainnya pun akan ikut naik.

Kenaikan harga BBM akan selalu di ikuti dengan kenaikan harga-harga

bahan pokok yang kemudian dapat meningkatkan laju inflasi. Selain itu, kenaikan

BBM juga akan memicu para spekulan untuk melakukan penimbunan bahan

pokok, hal ini dapat memunculkan keresahan karena kelangkaan barang dan

melambungnya harga-harga bahan pokok (Yuliwidy : 2004).

Menurut Prof Sri Edi Swasono, dalam buku yang berjudul “Politik

Harga BBM Ekplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM

Pemerintahan SBY-JK” yang ditulis oleh Debby Wage Indriyo,

mengatakan bahwa dampak kenaikan harga BBM dirasakan oleh seluruh

masyarakat. Terjadi penurunan daya beli masyarakat sampai 8 % untuk

golongan ekonomi kuat dan 30 %untuk golongan ekonomi lemah. Bagi

rakyat miskin kenaikan harga BBM terasa sangat menyakitkan.

Pemerintah tentu saja sudah mengantisipasi hal tersebut. Untuk itu setiap

kenaikan BBM diriingi dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai)

dan program pengentasan kemiskinan sebagai ganti subsidi terhadap BBM

untuk melindungi rakyat miskin agar tidak terjerembab dalam jurang

kemiskinan.

Pemerintah menganggap subsidi BBM justru mengambil hak orang

miskin karena paling banyak dirasakan yang kaya. Karena itulah

pemerintah mengalihkannya pada dana pengentasan kemiskinan. Kenaikan

subsidi dikarenakan kenaikan harga minyak dunia. APBN dinilai

pemerintah tidak sanggup lagi mensubsidi BBM. Untuk menutup anggaran

yang begitu besar terhadap subsidi BBM maka pemerintah melakukan

pengurangan subsidi dan menaikan harga dengan kisaran rata-rata di atas

100%.

Pemerintah secara terang-terangan menyatakan merealokasikan dana

dari subsidi yang diambil itu untuk pemenuhan anggaran kebijakan lain

seperti kesehatan, pendidikan, pengembangan UKM sebagai upaya

pengentasan kemiskinan. Pemerintah mencoba mengembangkan persepsi

dengan pencabutan subsidi akan menaikkan kesejahteraan rakyat.

Dinyatakan oleh kepala Bappenas, Sri Mulyani, dan di dukung oleh

sejumlah intelektual yang tercantum dalam iklan yang dipasang Freedom

Institute, “Mengapa Kami Mendukung Pengentasan Subsidi BBM?”

(Kompas, 26 Februari 2005).

Dinyatakan bahwa dengan pencabutan subsidi BBM akan

meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana rasionalitas menurut

perhitungan yang dilakukan oleh LPEM-FEUI.

Pada tahun 2000, realisasi subsidi BBM naik secara drastis. Langkah

pengurangan subsidi ini juga dilakukan dengan jalan menaikkan harga

BBM. Upaya lain yang dilakukan seperti penghematan dan efisiensi dalam

pemerintahan tidak pernah dilakukan. Dalam pembahasan APBN 2001,

pemerintah juga menyepakati kesimpulan tentang langkah pengurangan

subsidi, sebagai berikut :

Untuk mengurangi beban Anggaran Belanja Negara, pada tahun

Anggaran 2001 sebsidi BBM akan dikurangi secara selektif, dengan

kelompok sasaran yang tepat, yaitu kelompok mesyarakat yang

berpendapatan rendah. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk

mengurangi distorsi (inefisiensi) dalam perekonomian, serta dapat

dilakukan konversi dan penghematan penggunaan energi, dengan tetap

mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan efektivitas mekanisme

pelaksanaannya (Pembahasan APBN, “Politik Harga BBM”, 2001, hlm.

30-31).

Mengatasi masalah BBM dengan menaikkan harga karena harga

minyak dunia yang terus membumbung tinggi selalu saja mendapat

perlawanan dari masyarakat. Mereka yang kontra terhadap kenaikan BBM

menuding langkah pemerintah menaikkan harga BBM adalah penyebab

terjadinya penambahan jumlah angka kemiskinan.

Hal ini cukup masuk akal karena kenaikan BBM berdampak pada

naiknya seluruh kebutuhan pokok.

Penelitian mengenai harga, threshold dan subsidi BBM di Indonesia.

Hasilnya kenaikan BBM yang ditanggung masyarakat akibat penerapan

kebijakan pencabutan subsidi, tidak selinier keuntungan yang diperoleh

pemerintah. Pencabutan subsidi yang tidak disertai dengan pertumbuhan

ekonomi akan berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat (Hariadi,

2004 : 4).

Penanganan Inflasi secara Makro

Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak

(BBM) dalam negeri akan menyebabkan perubahan perekonomian secara

signifikan. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh meningkatnya harga

kebutuhan barang-barang dan jasa-jasa bagi masyarakat. Kenaikan harga

barang dan jasa tersebut akan menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia

mengalami kenaikan dan kemungkinan dapat mempersulit perekonomian

rakyat utamanya masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Apabila benar akan terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia pada

periode Presiden terpilih saat ini, akan berpengaruh terhadap permintaan

(demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang

disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang

bersangkutan (Salvatore). Sementara penawaran adalah banyaknya jumlah

barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan

waktu tertentu.

Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang

dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan

penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari masyarakat menurun.

Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya

biaya produksi dari barang dan jasa (Samuelson). Ini adalah imbas dari

kenaikan harga BBM. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, “Jika

harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun,

dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan

bertambah”.

Masalah lain yang akan muncul akibat dari kenaikan harga BBM

adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi (Mankiw).

Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi

akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi perekonomian

Indonesia juga akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan

menurun, munculnya pengangguran baru, dan sebagainya.

Inflasi yang kemungkinan akan terjadi bilamana akibat adanya

kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM

adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain,

kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani

APBN. Sehingga Indonesia akan menemui kesulitan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, baik melalui variabel tingkat investasi, maupun

variabel makroekonomi lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi

nasional.

Dengan naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau

kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, demi menjaga kestabilan

perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah, melalui Bank

Sentral yaitu Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di

masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat tentu saja akan

berhubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi, dan banyaknya uang yang

beredar di masyarakat ini adalah sebagai dampak konkret dari adanya

kenaikan harga BBM.

Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk

mengatasi masalah terkait dengan kebijakan ekonomi moneter, selain

pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar

di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi

ini adalah dengan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan

menurunkan tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik

diskonto yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter.

Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi.

Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal

ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan

jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti

penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakat sehari-hari.

Inflasi akan terjadi apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan

naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke

pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik,

harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam

biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push

Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya

produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara

jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic

Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam

negeri.

Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari

terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

a) Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja

di masyarakat,

b) Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam

masyarakat,

c) Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.

Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk menangani inflasi.

Pemerintah dapat melakukan penanganan inflasi melalu kebijakan moneter

dan kebijakan fiskal.

a. Kebijakan Moneter

1.      Politik Diskonto

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus

mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan

menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan

ini juga disebut dengan Rediscount Policy atau kebijakan suku bunga.

Dengan menaikkan suku bunga, masyarakat akan cenderung

berkeinginan untuk menyimpan uangnya di bank, oleh karena itu

jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.

2.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)

Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi

inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada

masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke

bank sentral.

3.      Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)

Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank

dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi,

bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga

jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat

akan berkurang.

4.      Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)

Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di

masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau

pinjaman bagi masyarakat.

5.      Margin Requirements

Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-

tujuan pembelian surat berharga.

b.      Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus

mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam

hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah

penerimaan pemerintah meningkat. Kebijakan yang kedua adalah

Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif,

sehingga akan mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full

Inflation).

Dampak fluktuasi harga BBM

Dengan kebijakan pemerintah yang baru-baru ini muncul, harga

bbm membingungkan masyarakat. Harga BBM sering kali mengejutkan

pada setiap akhir ataupun awal bulan. Tidak dapat diprediksi, tiba tiba

harga BBM khususnya jenis premium dapat naik ataupun turun pada setiap

bulannya. Harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum masa pemerintahan

presiden Jokowi harganya selalu tetap tiap bulan, tidak seperti saat ini.

Sebelum masa pemerintahan presiden Jokowi, setiap ada kenaikan BBM,

pemerintah diharuskan untuk meendapatkan suatu persetujuan dari DPR.

Namun, saat ini harga BBM tidak dapat diprediksi setiap bulannya dan

mulai membuat masyarakat bingung. Sebenarnya mekanisme seperti ini

sudah terlebih dahulu dilaksanakan di negara tetangga seperti Malaysia

ataupun Singapura. Namun, masyarakat Indonesia sudah lebih senang

dengan harga BBM yang stabil dibanding yang berfluktuasi seperti saat

ini. Harga yang berfluktuasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan

ekonomi. Setiap harga BBM naik, dengan kondisi psikologis masyarakat

kita yang sekarang, harga-harga kebutuhan lain pun juga akan ikut naik.

Namun, di saat harga BBM turun, kecenderungan untuk menurunkan

harga sangat sulit dilakukan. Hal ini akan menyebabkan keresahan pada

masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah karena mereka

belum banyak mengetahui akan mekanisme naik turunnya harga BBM

seperti saat ini.

Sebagai contoh, saat BBM naik (khususnya jenis premium), maka tarif

angkutan umum pun akan naik. Naiknya tarif angkutan umum ini berimbas pada

masyarakat golongan menengah ke bawah yang bergantung pada transportasi

publik untuk transportasi sehari-harinya. Naiknya tarif angkutan umum akan

menambah beban anggaran belanja mereka. Belum lagi, kenaikan harga BBM

biasanya juga diikuti dengan naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti

sayuran, beras ataupun lauk-pauk. Naiknya harga kebutuhan pokok ini disebabkan

karena ongkos kirim yang juga bertambah. Harga ongkos kirim yang naik ini

dikarenakan harga bahan bakar untuk kendaraan pengangkutnya bertambah.

Kondisi psikologis masyarakat yang masih berpikiran bahwa setiap ada kenaikan

harga BBM juga pasti diikuti harga-harga kebutuhan lain harus diubah. Memang

harga BBM memegang peran dalam penentuan harga suatu barang karena BBM

merupakan sumber energi utama untuk menggerakan roda industri. Tetapi, dengan

kenaikan harga BBM yang hanya 500 rupiah dapat menaikan harga barang lebih

dari 500 rupiah. Hal ini dirasa kurang masuk akal karena harga BBM bukan satu-

satunya penentu harga kebutuhan pokok maupun harga tarif angkutan umum.

Pemerintah diharuskan membuat suatu regulasi agar dapat menstabilkan harga

ditengah fluktuasi harga BBM.

Pengontrolan harga sembako dan tarif angkutan umum bisa dilakukan

pemerintah agar masyarakat tidak terlalu terkaget kaget setiap ada kenaikan harga

BBM. Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah:

1. Menetapkan batas atas tarif angkutan umum setiap ada

kenaikan/penurunan harga BBM.

2. Melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga sembako setiap ada

kenaikan ataupun penurunan harga BBM.

3. Melakukan sosialisasi sebelum adanya kenaikan harga bbm paling tidak

seminggu sebelum harga naik/turun agar masyarakat dapat dengan lebih

siap menghadapi harga BBM yang akan naik/turun.

Selain tiga poin di atas, diperlukan pula perubahan cara pandang di

masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi

kenaikan harga-harga kebutuhan lain seperti sembako ataupun tarif angkutan

umum.

DAFTAR PUSTAKA

Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.

Salvatore Dominick, (2006) Microeconomics, Schaums Outlines, Fourth

Editions, Mc GrawHill-Inc

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.

Jakarta: Erlangga.

Soebagyo Daryono (2012), Perekonomian Indonesia, PPE-FEB UMS

Soebagyo Daryono, (2012), Analisis Pembiayaan Defisit Anggaran di Indonesia,

Disertasi (S3), Tidak Dipublikasikan, PDIE-UB, Malang

Soebagyo Daryono (2013), Peranan Ilmu Ekonomi Sebagai Landasan

Perekonomian Bangsa dan Negara, Diskusi Eksternal HMJ Manajemen

FEB UMS, 30 September 2013 di hall FEB UMS

Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap

Kondisi Ekonomi Indonesia. [Online].