DAFTAR PUSTAKA
BUKU:Abdul, Gafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah
di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
Ateng, Sjafrudin, Pemerintah Daerah dan Pembangunan, Bandung
Press, Bandung, 1973.
Aep Gunarsa dan A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 2007
Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
1993.Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,
Jakarta, 1984.Hotma, P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga,
Jakarta, 2010.
Hadi, Soetrisno, Metodologi Research, jilid I, Psikologi UGM,
UGM, Yogyakarta, 1993.Hanjito, Ronny Soemitro, Metode Penelitian
Hukum, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1960.Indra Surya dan Ivan
Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan
Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, diterbitkan atas
kerjasama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, Jakarta,
2008.Jayadi, Nas K, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah,
Hasanudin University Press, Ujungpandang, 2002.
Joko, widodo, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya,
2001.Laica Marzuki, Peraturan Kebijakan (Bleleidsregel) Hakikat
Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, UNHAS, Ujung
Pandang, 26-31 Agustus 1996
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi,
Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2008
Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Keritis
Tentang Birokrasoi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia(intoduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah
Mada University Press, Yogyakarta, 1999
R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia, Sinar Grafika, 2008.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada,
Jakarta, 2006
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010.
SF. Marbun, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII
Press, Yogyakarta, 2001
Surachmin, 255 Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan
Negara, Edisi Ketiga 2010, Yayasan Gema Yustisia Indonesia,
2010.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.SURAT KEPUTUSAN:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:
30/G/2012/PTUN-BDG.INTERNET:Zkakangmas, Landasan Hukum Administrasi
Negara,
http://zkakangmas.wordpress.com/2013/08/30/landasan-hukum-administrasi-negara/,
[ditelusuri: 20 Juli 2014: 14.20] .
Polistidurrr, definisi Hukum Administrasi Negara,
http://polisitidurrr.blogspot.com/2012/10/definisi-han-menurut-15-lima-belas.html,
[ditelusuri: 13 Juli 2014 : 19.30].
Syaddan Dintara Lubis, Peradilan Tata Usaha Negara,
http://peradilantatausahanegara.blogspot.com/, [ditelusuri 05 Juni
2014 : 22.00].
Wikipedia, Peradilan Tata Usaha Negara,
http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_tata_usaha_negara,
[ditelusuri 05 Juni 2014 : 21.09].
Arenandika, Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah,
http://arenauntirta.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-administrasi-pemerintah.html,
[ditelusuri 02 Agustus 2014 : 22.14].
Kuswandi, Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan Yang Baik,
http://akangkuswandi.blogspot.com/2008/11/pelayanan-publik-dan-tata-pemerintahan.html,
[ditelusuri 17 Juni 2014 : 20.22].
