DAFTAR ISI - organisasi.surabaya.go.id 2018 BAPOD.pdf · kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Berdasarkan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

I PENDAHULUAN ................................................................................. 1-9

II PRENCANAAN KINERJA .................................................................. 10-15

III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ..................................................................... 16-27

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................. 28-30

IV PENUTUP ............................................................................................ 31-33

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) adalah salah satu rangkaian kegiatan

yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi

semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya

harus terangkum dalam Laporan Kinerja (LKJ), selain sebagai bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran juga sebagai

bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan LKJ ini adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja

sasaran strategis Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, sebagai acuan untuk perencanaan

kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Administrasi Pemerintahan dan

Otonomi Daerah adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat

Daerah Kota Surabaya yang berada di bawah Asisten Pemerintahan. Dengan

Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Staf 38 Orang (Gol IV : 1 orang, Gol III :10 orang, Gol II : 6 orang, Tenaga Kontrak : 21 orang)

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang

Otonomi Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

mempunyai fungsi :

1) Pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi

bidang tugasnya

2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar

kecamatan/kelurahan dan Perangkat Daerah lain

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan dan

kelurahan di wilayahnya

4) Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan kecamatan dan

kelurahan skala kota

5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kecamatan

dan kelurahan skala kota

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi

Daerah

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah

6) Pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota

7) Pelaksanaan pengolahan data base penyelenggaraan administrasi kecamatan

dan kelurahan skala kota

8) Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pembinaan

kecamatan dan kelurahan skala kota

9) Pelaksanaan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan

potensi skala kota

10) Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah skala kota

11) Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) kota

12) Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, konsultasi, koordinasi, monitoring

dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota dengan pemerintah dan

provinsi

13) Pelaksanaan perumusan, harmonisasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan

masyarakat skala kota

14) Pelaksanaan perumusan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagian urusan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

15) Pelaksanaan perumusan bahan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan

wilayah perbatasan skala kota

16) Pelaksanaan pengusulan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan,

pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan skala

kota

17) Pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh

alam antara lain delta dan abrasi

18) Pelaksanaan pengolahan database laporan penataan daerah skala kota

19) Pelaksanaan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan yang

timbul di masyarakat

20) Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan

perbatasan kota, kecamatan dan kelurahan

21) Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah baik skala Kota,

Kecamatan dan Kelurahan

22) Pelaksanaan penegasan batas wilayah secara kartometrik

23) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penegasan batas wilayah

24) Pelaksanaan penyampaian laporan hasil penetapan dan penegasan batas

daerah skala Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

25) Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, penelaahan, verifikasi,

evaluasi nama-nama rupabumi dan mengajukan usulan pembakuan nama-

nama rupabumi serta membuat laporan hasil pengajuan pembakuan kepada

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melalui Tim Pembakuan Nama

Rupabumi Provinsi

26) Pengumpulan hasil inventarisasi, melakukan monitoring serta evaluasi dan

mengelola database nama-nama unsur rupabumi

27) Pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan dan keuangan

28) Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis

29) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi diatas, Bagian Administrasi

Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya

b) Menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah skala kota

c) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) kota

d) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, konsultasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota dengan

pemerintah dan provinsi

e) Menyiapkan bahan perumusan, harmonisasi, dan fasilitasi penguatan

kelembagaan masyarakat skala kota;

f) Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas :



b) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar

kecamatan/kelurahan dan Perangkat Daerah lain

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar

kecamatan dan kelurahan di wilayahnya

d) Menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan kecamatan dan

kelurahan skala kota

e) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi


f) Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota

g) Menyiapkan bahan pengolahan data base penyelenggaraan administrasi


h) Menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pembinaan


i) Menyiapkan bahan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dalam

pengembangan potensi skala kota

j) Menyiapkan bahan rencana program, administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan dan keuangan

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


fungsinya.

Sub Bagian Penataan Wilayah, mempunyai tugas :



b) Menyiapkan bahan perumusan bahan, pengelolaan dan pelaksanaan

pengembangan wilayah perbatasan skala kota

c) Menyiapkan bahan pengusulan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan,

pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan

skala kota

d) Menyiapkan bahan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang

diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi

e) Menyiapkan bahan pengolahan database laporan penataan daerah skala

kota

f) Menyiapkan bahan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan

yang timbul di masyarakat

g) Menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan

perbatasan kota, kecamatan dan kelurahan

h) Menyiapkan bahan penetapan dan penegasan batas wilayah baik skala Kota,

Kecamatan dan Kelurahan;

i) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penegasan batas

wilayah

j) Menyiapkan bahan penyampaian laporan hasil penetapan dan penegasan

batas daerah skala Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

k) Menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, penelaahan,

verifikasi, evaluasi nama-nama rupabumi dan mengajukan usulan

pembakuan nama-nama rupabumi serta membuat laporan hasil pengajuan

pembakuan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melalui Tim

Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi;

l) Menyiapkan bahan pengumpulan hasil inventarisasi, melakukan monitoring

serta evaluasi dan mengelola database nama-nama unsur rupabumi;

m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


fungsinya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2017 berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULAN :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP :

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi atas

perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Perangkat Daerah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam mewujudkan good governance yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan

Otonomi Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surabaya

untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati. Untuk mencapai target kinerja

tersebut, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah

melaksanakan 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan didukung

APBD Kota Surabaya sebesar Rp. 8.404.760.132 (delapan milyar empat ratus

empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Secara singkat gambaran keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator

dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bagian Administrasi

Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100 %

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

77 %

Indeks Kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarpras perkantoran

64 %

Tingkat Capaian keberhasilan pelaksanaan program

91.53 %

Sasaran : Terwujudnya penegasan batas wilayah yang konkret serta terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat dengan dukungan partisipasi masyarakat Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Jumlah pilar yang terpasang, terpenuhinya pelimpahan kewenangan kepada Camat Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentanse kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

31 Kecamatan

100 %

100 %

No Program Anggaran

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 135.098.803

2. Program Penataan Daerah Otonom 7.335.691.210

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 774.587.150

4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 159.382.696

TOTAL 8.404.760.132

Tercapainya Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi

Daerah merupakan pencapaian dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengemban tugas/kegiatan

yang ada di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yaitu : Kepala

Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah dan Kepala Sub

Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah

No Sasaran dan Program Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya penegasan batas

wilayah yang konkret serta

terselenggaranya pelaksanaan

pelimpahan sebagian wewenang

kepada Camat dengan dukungan

partisipasi masyarakat

1.1 Program Penataan Daerah

Otonom

Jumlah pilar yang terpasang,

terpenuhinya pelimpahan

kewenangan kepada Camat

Persentase Kelurahan yang data

profil Kelurahannya update

31 Kecamatan

100%

No Program Anggaran

1

Program Penataan Daerah Otonom Rp. 3.451.396.785

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Penataan Wilayah


1.

Terwujudnya penegasan batas

wilayah yang konkret serta

terselenggaranya pelaksanaan

pelimpahan sebagian wewenang

kepada Camat dengan dukungan

partisipasi masyarakat

1.1 Program Penataan

Daerah Otonom




Persentase Kelurahan yang data

profil Kelurahan update

Persentase nama rupabumi yang

memenuhi syarat untuk diajukan

pembakuan

31 Kecamatan

100%

56.89%

No Program Anggaran

1 Program Penataan Daerah Otonom Rp. 2.689.885.480

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan


1. 2. 3.

Terwujudnya penegasan batas wilayah yang konkret serta terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat dengan dukungan partisipasi masyarakat 1.1 Program Penataan Daerah

Otonom

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasikan program 3.1 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah




Persentase Kelurahan yang data profil Kelurahan update Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

Tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Persentanse kesesuaian

pelaksanaan kegiatan

terhadap parameter

perencanaan pada

operational plan

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan / atau sektoral

31 Kecamatan

100%

100%

74%

100%

100%

100%

No Program Anggaran

1 Program Penataan Daerah Otonom Rp. 135.098.803

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.194.408.945

3 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan

Rp. 774.587.150

4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 159.382.969

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /

program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perencanaan suatu organisasi. Pengukuran

capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan tingkat kinerja standar, rencana atau target.

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, diuraikan lebih lanjut

melalui kegiatan yang mendukung terpenuhinya target sasaran strategis.

Adapun Sasaran Strategis yang harus di capai oleh Bagian Administrasi

Pemerintahan dan Otoda di Tahun 2018 ini adalah :

Terwujudnya penegasan batas wilayah yang konkret serta terselenggaranya

pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat

dengan dukungan partisipasi masyarakat

Sasaran Strategis ini didukung oleh Sub Bagian Penataan Wilayah yang

melaksanakan kegiatan Kajian Penataan, Pembinaan dan penegasan Wilayah

Kecamatan dan Sub Bagian Otonomi Daerah yang melaksanakan kegiatan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian Sasaran Strategis “ Terwujudnya penegasan batas wilayah yang

konkret “ diampu oleh Sub Bagian Penataan wilayah, yang mana kegiatan tersebut

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Di dalam pasal 2

menyebutkan bahwa penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk

menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan

kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis

dan yuridis. Pasal 4 ayat (1) “Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan

batas desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa”. Ayat (2) Tim

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;

b. Tim PPB Des Provinsi; dan

c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (3) “ Untuk menentukan batas desa di kabupaten/kota,

dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati / Walikota.

Batas wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan peta.

Penentuan batas wilayah administrasi pada dasarnya berkaitan dengan aspek

pengelolaan kewenangan suatu daerah dan memberi kepastian hukum.

Adanya batas yang tegas baik di atas peta maupun di lapangan, akan dapat

digunakan sebagai bahan acuan untuk perencanaan pembangunan. Terkait

dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Administrasi

Pemerintahan dan Otonomi Daerah bekerja sama dengan Badan

Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Surabaya untuk melakukan penegasan batas wilayah kecamatan

dan kelurahan di Kota Surabaya.

Pelaksanaan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan diawali

dengan acara Sosialisasi Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan

oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonom Daerah Kota Surabaya pada

tanggal 14 Mei 2018 di Graha Sawunggaling yang dihadiri oleh para Camat dan

Lurah. Narasumber kegiatan ini dari Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha

(BPPU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan Topdam V/ Brawijaya

Malang.

Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dimulai

dengan dibentuknya Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Penetapan

dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi dibentuknya Tim antara lain :

1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang

berkaitan dengan batas Desa;

2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan

garis batas sementara di atas peta;

3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan

instansi terkait;

5. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam

penegasan batas Desa;

6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;

7. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah

kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;

8. Menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta penetapan dan

penegasan batas desa

9. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada

bupati/walikota dengan tembusan gubernur.

Dalam pelaksanaan kegiatan penegasan pilar batas wilayah

kecamatan/kelurahan di Kota Surabaya terdapat beberapa tahapan kegiatan yang

tersusun secara kronologis dan merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait

dan berkesinambungan guna tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan yang telah

direncanakan. Tahapan kegiatan tersebut dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap

Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Penyerahan Pekerjaan.

Alur pelaksanaan kegiatan penegasan pilar batas Kecamatan/kelurahan terlihat

pada bagan alur dibawah ini :

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGASAN PILAR BATAS KECAMATAN/KELURAHAN

Mulai

Pekerjaan Persiapan

Penelitian Dokumen dan Pembuatan Peta Kerja

Data Primer : Data Sekunder :

Peta foto udara Kota Surabaya Tahun 2016

1. Peta batas wilayah

2. Peta RBI

3. Peta kretek kelurahan

Rapat Koordinasi

Pelacakan di lapangan

Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pembuatan Laporan dan Peta

Selesai

Pilar batas kelurahan yang dipasang sebanyak 450 pilar batas kelurahan

yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan yaitu :

KECAMATAN SEMAMPIR

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Semampir sebanyak 57 pilar

batas dan pilar batas yang dipasang dan diukur adalah tipe “D”.

Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Semampir

( terlampir )

KECAMATAN BULAK

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Bulak sebanyak 56 pilar batas

dan pilar batas yang dipasang dan diukur adalah tipe “D”.

Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Bulak ( terlampir )

KECAMATAN BUBUTAN

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Bulak sebanyak 47 pilar batas

dan pilar batas yang dipasang dan diukur adalah tipe “D”.

Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Bubutan

( terlampir )

KECAMATAN KENJERAN

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Kenjeran sebanyak 47 pilar


Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Kenjeran

( terlampir )

KECAMATAN KREMBANGAN

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Krembangan sebanyak 41

pilar batas dan pilar batas yang dipasang dan diukur adalah tipe “D”.

Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Krembangan

( terlampir )

KECAMATAN PABEANCANTIAN

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Pabean cantian sebanyak 16


Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Pabean cantian

( terlampir )

KECAMATAN SIMOKERTO

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Simokerto sebanyak 41 pilar


Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Simokerto

( terlampir )

KECAMATAN TAMBAKSARI

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Tambaksari sebanyak 103


Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Tambaksari

( terlampir )

KECAMATAN TEGALSARI

Pilar batas kelurahan yang dipasang di kecamatan Tegalsari sebanyak 42 pilar


Lokasi dan koordinat pilar batas kelurahan di kecamatan Tegalsari

( terlampir )

Capaian kinerja dalam rangka memenuhi target sasaran strategis Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otoda yaitu : Terwujudnya Penegasan Batas

Wilayah Yang Konkret adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Target RPJMD

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

1

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan/Kelurahan

1.915 pilar

1.915

(secara Kartometrik/koordinat diatas

peta)

350 pilar

450 pilar

100 pilar

1.015 pilar

Terwujudnya sasaran strategis lainnya yaitu Terselenggaranya

Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Camat Dengan

Dukungan Partisipasi Masyarakat didukung oleh Sub Bagian Otonomi Daerah

yang melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana

telah diubah dengan 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Walikota Surabaya nomor 48 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Surabaya, disebutkan bahwa Camat selain melaksanakan tugas sesuai dengan

fungsinya juga melakukan perumusan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian dari wewenang

Kepala Daerah kepada Camat guna membantu dalam melaksanakan tugas–tugas

dan kewajibannya terutama Urusan Otonomi Daerah, sebagaimana telah tertuang

didalam Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan. Kecamatan sebagai institusi yang

relatif lebih dekat dengan masyarakat seharusnya lebih berfokus pada substansi

dari pelimpahan kewenangan yang secara ideal memberikan pelayanan lebih baik

kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan,

para Camat dibantu oleh Dinas dan Badan yang terkait dengan hal tersebut

melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan

sebagian kewenangan.

Urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan :

No Bidang Urusan Uraian Urusan PD Pembina

1. Pekerjaan Umum 1. IMB Rumah Tinggal non Tingkat Luas Sampai dengan 100 M2

2. Pendataan Bangunan Gedung

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

3. Penangananan Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

4. Pembangunan Jalan Lebar sampai dengan 4 M (Paving)

5. Penyelenggaraan Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Lebar sampai dengan 60 cm

6. Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Drainase dan Pengendalian Banjir di Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

7. Memberikan Bantuan dan Bimbingan Teknis di Bidang Kebersihan dan Penghijauan Skala Kecamatan

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

2. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Pembinaan dan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan skala Kecamatan

Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

3. Pemberdayaan Masyarakat

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin skala Kecamatan

2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Yang Terkait Dengan Bidang Pembangunan Terutama Di Bidang Pendidikan Hukum, Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Politik Skala Kecamatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat skala Kecamatan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4. Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Pengisian, Up Date dan Cetak Data Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Pengisian, Up Date dan Cetak Data Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Pencatatan Kematian 4. Pencatatan Perkawinan

5. Kesehatan

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Gizi Buruk skala Kecamatan

2. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat skala Kecamatan

3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan skala Kecamatan

4. Pengawasan dan Registrasi Makanan dan Minuman Produksi Rumah Tangga skala Kecamatan

Dinas Kesehatan

6. Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Pelaksanaan Peningkatan Aspresiasi Seni Tradisional dan Non-Tradisional di Tingkat Kecamatan

2. Pemberian Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum Golongan Kecil

3. Pemberian Izin Usaha Sarana Pariwisata Golongan Kecil

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7. Pertahanan

Penyelesaian Masalah Tanah

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

8. Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Air pada Sumber Air skala Kecamatan

Dinas Lingkungan Hidup

9. Perdagangan Dan Perindustrian

Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Undang-Undang Metrologi Legal

Dinas Perdagangan

10. Sosial

Identifikasi Sasaran Penanggulangan Masalah Sosial Di Kecamatan

Dinas Sosial

11. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

1. Pelaksanaan Pelayanan Umum skala Kecamatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian kinerja dalam rangka memenuhi target sasaran strategis Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otoda yaitu : Terselenggaranya Pelaksanaan

Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Camat Dengan Dukungan Partisipasi

Masyarakat masih belum optimal karena terdapat beberapa urusan yang masih

belum sepenuhnya dilimpahkan kepada Kecamatan oleh Perangkat Daerah (PD)

terkait sehingga perlu adanya evaluasi terhadap Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 29 Tahun 2009 terkait Pelimpahan sebagian Urusan Otonomi Daerah

kepada Kecamatan.

Urusan yang masih belum sepenuhnya dilimpahkan kepada Kecamatan

oleh Perangkat Daerah (PD) terkait ada antara lain :

IMB Rumah Tinggal non Tingkat Luas sampai dengan 100 m²;

Pembangunan Jalan Lebar sampai dengan 4m (paving);

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana

Drainase lebar sampai dengan 60 cm;

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan skala Kecamatan;

Pengawasan dan Registrasi Makanan dan Minuman Produksi Rumah Tangga

skala Kecamatan;

Pelaksanaan Peningkatan Apresiasi Seni Tradisional dan Non Tradisional di

tingkat Kecamatan;

Pemberian Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan

Umum Golongan Kecil;

Pemberian Izin Usaha Sarana Pariwisata Golongan Kecil;

Penyelesaian Masalah Tanah;

Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Undang-Undang Metrologi Legal.

B. REALISASI ANGGARAN

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Daerah (DPA) Tahun Anggaran

2018, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengelola

anggaran sebesar Rp. 13.166.699.897 (tiga belas milyar seratus enam puluh

enam juta enam ratus sembilah puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan

puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut meliputi Belanja Langsung sebesar Rp.

8.404.760.132 (delapan milyar empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh

ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan belanja tidak langsung Rp.

4.761.939.765 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus

tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Komposisi Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tahun 2018

63.83 %

36.17 %

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Grafik Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran secara keseluruhan pada Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2018 adalah

sebesar Rp. 9.884.147.632 atau 75.07 % dari total anggaran Rp.

13.166.699.897.

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

Belanja Langsung Belanja TidakLangsung

Anggaran Realisasi

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang

ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan program Penataan

Daerah Otonom, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda berusaha

melakukan penataan melalui Administrasi Pemerintahan Terpadu yang bermakna

terselenggaranya pemerintahan yang Transparan, Mudah, Cepat, Tetap, Pasti,

Efisien, Efektif dan Partisipatif. Sasaran kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan

dan Otoda pada Tahun 2018 yaitu :

1. Jumlah pilar yang terpasang, terpenuhinya pelimpahan kewenangan kepada Camat

2. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat

Daerah

3. Persentanse kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, perlu dukungan beberapa

kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kegiatan Penyusunan

dan Evaluasi Perencanaan Strategis merupakan kegiatan-kegiatan yang diampu

oleh Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, dimana ketiga kegiatan

ini yang mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan

kebutuhan barang dan jasa perkantoran secara rutin pada Bagian Administrasi

Pemerintahan dan Otoda serta menyediakan dokumen perencanaan strategis.

Dalam sub bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan juga melakukan

Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan, yang mana tujuan dari kegiatan

ini adalah agar aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan mengetahui

langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya

sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

2. Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan, Kegiatan Pembakuan Nama Rupa

Bumi dan Kegiaan Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan adalah kegiatan-

kegiatan yang diampu oleh sub bagian Penataan Wilayah yang melakukan

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara kartometrik adalah

untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan dan Kecamatan

yang berbatasan di Kota, dan sebagai acuan untuk memperoleh informasi

serta meningkatkan pengawasan, monitoring serta koordinasi dan sebagai

dasar dalam penyelesaian masalah sengketa batas wilayah administrasi

Kecamatan/ Kelurahan yang berbatasan. Pada Sub Bagian Penataan Wiklayah

juga menyediakan dokumen pembakuan nama rupabumi dan dokumen

pelaksanaan pembinaan dan penetaan wilayah Kecamatan.

3. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kegiatan

Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan adalah

kegiatajn yang di ampu oleh Sub Bagian Otonomi Daerah. Salah satu kegiatan

yang dilakukan oleh sub bag ini adalah Dialog yang mana inti dari kegiatan ini

adalah agar LKMK, RT dan RW selaku pemerintahan terendah di masyarakat

bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari Pemerintah Kota Surabaya,

sehingga mereka tidak salah langkah dalam mengambil keputusan yang terjadi

di wilayahnya, terutama yang terkait dengan masalah kependudukan,

pembangunan, keamanan dan ketertiban.

ELEVATION

Kelurahan Kelurahan EASTING (m) NORTHING (m) LINTANG (S) BUJUR (E) (m)

1 PBU 35.78.16.1004-1001.001 16.001 Ujung Ampel 692292,360 9200984,418 S7°13'30,84616" E112°44'29,61960" 32,629




5 PBU 35.78.16.1001-1005.005 16.005 Ampel Sidotopo 692768,952 9200772,325 S7°13'37,69038" E112°44'45,18030" 32,704

6 PABU 35.78.16.1001-1005.006 16.006 Ampel Sidotopo 692747,050 9200482,707 S7°13'47,12014" E112°44'44,50261" 32,224

7 PBU 35.78.16.1002-1005.007 16.007 Pegirian Sidotopo 692830,632 9200843,607 S7°13'35,36245" E112°44'47,18182" 33,636






13 PABU 35.78.16.1002-1005.013 16.013 Pegirian Sidotopo 693316,209 9200810,326 S7°13'36,38502" E112°45'03,01306" 32,830















28 PABU 35.78.16.1004-1002.028 16.028 Ujung Pegirian 693194,680 9201267,055 S7°13'21,53376" E112°44'58,99471" 31,851







35 PABU 35.78.16.1004-1003.035 16.035 Ujung Wonokusumo 694397,845 9202451,639 S7°12'42,82505" E112°45'38,06149" 31,999
















51 PABU 35.78.16.1003-1002.051 16.051 Wonokusumo Pegirian 693208,772 9201259,715 S7°13'21,77093" E112°44'59,45493" 32,036







REKAP KOORDINAT KECAMATAN SEMAMPIR

NO Tipe Pilar No Pilar Baru KODE SINGKATANPerbatasan

KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PBU 35.78.29.1001-1004.001 29.001 Kedung Cowek Bulak 697250,114 9200858,721 S7°13'34,31242" E112°47'11,22849" 31,605





6 PBU 35.78.29.1004-1003.006 29.006 Bulak Kenjeran 697739,844 9200773,032 S7°13'37,03891" E112°47'27,20154" 32,992

7 PABU 35.78.29.1004-1003.007 29.007 Bulak Kenjeran 697656,901 9200447,612 S7°13'47,64168" E112°47'24,53985" 30,889




11 PBU 35.78.29.1005-1003.011 29.011 Sukolilo Baru Kenjeran 697627,401 9200152,041 S7°13'57,26604" E112°47'23,61621" 31,951














25 PABU 35.78.29.1005-1003.025 29.025 Sukolilo Baru Kenjeran 697576,405 9199890,000 S7°14'05,80178" E112°47'21,98766" 31,799
































REKAP KOORDINAT KECAMATAN BULAK


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PBU 35.78.13.1002-1001.001 13.001 Bubutan Alun-alun contong 691467,727 9197714,542 S7°15'17,38344" E112°44'03,14785" 33,100






7 PABU 35.78.13.1002-1001.007 13.007 Bubutan Alun-alun contong 691738,573 9198498,427 S7°14'51,83419" E112°44'11,87873" 33,046




11 PABU 35.78.13.1004-1002.011 13.011 Jepara Bubutan 691663,729 9198797,986 S7°14'42,09284" E112°44'09,40179" 32,479




15 PABU 35.78.13.1003-1002.015 13.015 Gundih Bubutan 691379,665 9198549,309 S7°14'50,22263" E112°44'00,17338" 32,247





20 PABU 35.78.13.1003-1005.020 13.020 Gundih Tembok Dukuh 690921,971 9198072,659 S7°15'05,79449" E112°43'45,31356" 31,868

21 PABU 35.78.13.1005-1002.021 13.021 Tembok Dukuh Bubutan 690877,334 9197963,992 S7°15'09,33716" E112°43'43,87202" 31,980











32 PBU 35.78.13.1003-1005.032 13.032 Gundih Tembok Dukuh 689958,627 9198004,843 S7°15'08,12111" E112°43'13,92025" 32,707






38 PABU 35.78.13.1004-1003.038 13.038 Jepara Gundih 690040,103 9198922,084 S7°14'38,25456" E112°43'16,46273" 31,245









47 PBU 35.78.13.1004-1003.047 13.047 Jepara Gundih 691254,784 9198726,515 S7°14'44,47008" E112°43'56,08073" 32,082

REKAP KOORDINAT KECAMATAN BUBUTAN


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PABU 35.78.17.1003-1004.001 17.001 Bulak Banteng Tambak Wedi 695745,425 9203389,046 S7°12'12,14307" E112°46'21,86446" 32,334








9 PBU 35.78.17.1003-1004.009 17.009 Bulak Banteng Tambak Wedi 695411,206 9202105,120 S7°12'53,97647" E112°46'11,13376" 31,801

10 PBU 35.78.17.1003-1004.010 17.010 Bulak Banteng Tambak Wedi 695511,761 9202078,263 S7°12'54,83793" E112°46'14,41457" 31,775



13 PBU 35.78.17.1004-1001.013 17.013 Tambak Wedi Tanah Kali Kedinding 695588,361 9201762,675 S7°13'05,10049" E112°46'16,95115" 29,853

14 PABU 35.78.17.1004-1001.014 17.014 Tambak Wedi Tanah Kali Kedinding 695725,455 9201730,179 S7°13'06,14087" E112°46'21,42361" 30,979





19 PABU 35.78.17.1003-1002.019 17.019 Bulak Banteng Sidotopo Wetan 694433,627 9202332,910 S7°12'46,68515" E112°45'39,24266" 32,358













32 PABU 35.78.17.1003-1001.032 17.032 Bulak Banteng Tanah Kali Kedinding 695405,038 9201740,220 S7°13'05,85457" E112°46'10,97889" 32,339







39 PABU 35.78.17.1002-1001.039 17.039 Sidotopo Wetan Tanah Kali Kedinding 695259,629 9201214,822 S7°13'22,97440" E112°46'06,30596" 31,950





44 PBU 35.78.17.1002-1001.044 17.044 Sidotopo Wetan Tanah Kali Kedinding 695017,714 9200297,648 S7°13'52,85859" E112°45'58,53703" 31,641




REKAP KOORDINAT KECAMATAN KENJERAN


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PABU 35.78.15.1004-1005.001 15.001 Dupak Morokrembangan 689581,775 9199046,780 S7°14'34,25210" E112°43'01,50766" 31,437






7 PABU 35.78.15.1005-1002.007 15.007 Morokrembangan Kemayoran 690505,720 9199634,631 S7°14'15,00348" E112°43'31,55180" 31,184



10 PABU 35.78.15.1005-1003.010 15.010 Morokrembangan Perak Barat 690546,131 9200112,738 S7°13'59,43596" E112°43'32,80988" 32,201











21 PBU 35.78.15.1005-1003.021 15.021 Morokrembangan Perak Barat 689864,590 9201420,221 S7°13'16,96088" E112°43'10,43391" 31,849







28 PABU 35.78.15.1002-1001.028 15.028 Kemayoran Krembangan Selatan 691101,242 9199930,151 S7°14'05,31055" E112°43'50,92645" 32,125







35 PBU 35.78.15.1002-1001.035 15.035 Kemayoran Krembangan Selatan 691199,549 9199142,691 S7°14'30,93033" E112°43'54,22858" 31,121







REKAP KOORDINAT KECAMATAN KREMBANGAN


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PBU 35.78.12.1005-1004.001 12.001 Perak Utara Perak Timur 691314,426 9201278,323 S7°13'21,40091" E112°43'57,70798" 32,525

2 PBU 35.78.12.1005-1004.002 12.002 Perak Utara Perak Timur 691699,016 9201290,754 S7°13'20,94862" E112°44'10,24187" 32,895

3 PABU 35.78.12.1004-1003.003 12.003 Perak Timur Krembangan Utara 691893,114 9201129,768 S7°13'26,16464" E112°44'16,58835" 33,489






9 PABU 35.78.12.1003-1002.009 12.009 Krembangan Utara Nyamplungan 691898,427 9200981,996 S7°13'30,97397" E112°44'16,77990" 32,339




13 PABU 35.78.12.1002-1001.013 12.013 Nyamplungan Bongkaran 691965,193 9199708,956 S7°14'12,40320" E112°44'19,11464" 33,216




REKAP KOORDINAT KECAMATAN PABEAN CANTIAN


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PABU 35.78.11.1004-1003.001 11.001 Simolawang Sidodadi 692490,296 9199970,755 S7°14'03,81620" E112°44'36,19778" 33,052










11 PABU 35.78.11.1004-1001.011 11.011 Simolawang Simokerto 693397,979 9199761,832 S7°14'10,50310" E112°45'05,80983" 32,441



14 PABU 35.78.11.1003-1001.014 11.014 Sidodadi Simokerto 693362,281 9199654,553 S7°14'13,99950" E112°45'04,65974" 32,028



17 PABU 35.78.11.1003-1002.017 11.017 Sidodadi Kapasan 693150,661 9199394,096 S7°14'22,50384" E112°44'57,79464" 33,093





22 PBU 35.78.11.1003-1002.022 11.022 Sidodadi Kapasan 692695,967 9199510,312 S7°14'18,77791" E112°44'42,95920" 32,928

23 PABU 35.78.11.1001-1002.023 11.023 Simokerto Kapasan 693254,321 9199323,370 S7°14'24,79299" E112°45'01,18235" 33,663




27 PBU 35.78.11.1001-1002.027 11.027 Simokerto Kapasan 693753,365 9199198,852 S7°14'28,78336" E112°45'17,46445" 33,054



30 PABU 35.78.11.1002-1005.030 11.030 Kapasan Tambakrejo 693962,916 9199083,891 S7°14'32,49898" E112°45'24,30933" 33,149






36 PABU 35.78.11.1001-1005.036 11.036 Simokerto Tambakrejo 694048,494 9199104,326 S7°14'31,82303" E112°45'27,09619" 32,709






REKAP KOORDINAT KECAMATAN SIMOKERTO


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

ELEVATION


1 PABU 35.78.10.1007-1005.001 10.001 Kapasmadya Baru Rangkah 695318,509 9198779,107 S7°14'42,24834" E112°46'08,53385" 33,592

2 PBU 35.78.10.1007-1005.002 10.002 Kapasmadya Baru Rangkah 695235,117 9198766,035 S7°14'42,68438" E112°46'05,81733" 33,264







9 PABU 35.78.10.1007-1008.009 10.009 Kapasmadya Baru Dukuh Setro 695573,008 9199692,058 S7°14'12,49998" E112°46'16,71333" 33,139



12 PABU 35.78.10.1007-1003.012 10.012 Kapasmadya Baru Gading 695442,580 9199363,134 S7°14'23,22280" E112°46'12,50380" 33,341






18 PABU 35.78.10.1005-1003.018 10.018 Rangkah Gading 695311,508 9198602,781 S7°14'47,98854" E112°46'08,32805" 33,075



21 PABU 35.78.10.1008-1003.021 10.021 Dukuh Setro Gading 695649,965 9199427,417 S7°14'21,10414" E112°46'19,25533" 34,463












33 PABU 35.78.10.1002-1003.033 10.033 Ploso Gading 696389,372 9198073,547 S7°15'05,07771" E112°46'43,52897" 32,694

34 PABU 35.78.10.1005-1002.034 10.034 Rangkah Ploso 695295,079 9198366,415 S7°14'55,68421" E112°46'07,82253" 33,020










44 PABU 35.78.10.1003-1002.044 10.044 Gading Ploso 695426,530 9198369,767 S7°14'55,55844" E112°46'12,10685" 33,348









53 PBU 35.78.10.1003-1002.053 10.053 Gading Ploso 696434,677 9198001,685 S7°15'07,41096" E112°46'45,01488" 31,284


55 PABU 35.78.10.1002-1001.055 10.055 Ploso Tambaksari 693832,259 9198311,030 S7°14'57,67182" E112°45'20,14792" 32,420






61 PBU 35.78.10.1002-1001.061 10.061 Ploso Tambaksari 694196,035 9198018,951 S7°15'07,13307" E112°45'32,04236" 33,414





REKAP KOORDINAT KECAMATAN TAMBAKSARI


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

66 PABU 35.78.10.1001-1006.066 10.066 Tambaksari Pacarkeling 694457,772 9197761,457 S7°15'15,48137" E112°45'40,60652" 33,379





71 PBU 35.78.10.1001-1006.071 10.071 Tambaksari Pacarkeling 693993,850 9197546,630 S7°15'22,53246" E112°45'25,51159" 33,468




75 PABU 35.78.10.1002-1006.075 10.075 Ploso Pacarkeling 694553,433 9197736,675 S7°15'16,27591" E112°45'43,72783" 32,901




79 PABU 35.78.10.1006-1004.079 10.079 Pacarkeling Pacarkembang 694900,063 9197654,599 S7°15'18,90356" E112°45'55,03703" 33,395














93 PABU 35.78.10.1002-1004.093 10.093 Ploso Pacarkembang 694968,382 9197655,725 S7°15'18,85824" E112°45'57,26383" 36,015











ELEVATION


1 PABU 35.78.05.1003-1005.001 05.001 Kedungdoro Wonorejo 691126,226 9196469,560 S7°15'57,95025" E112°43'52,17107" 32,782





6 PABU 35.78.05.1003-1001.006 05.006 Kedungdoro Tegalsari 691610,798 9196329,957 S7°16'02,43396" E112°44'07,98434" 32,969







13 PBU 35.78.05.1005-1001.013 05.013 Wonorejo Tegalsari 691565,790 9196187,398 S7°16'07,07989" E112°44'06,53498" 32,851

14 PABU 35.78.05.1005-1001.014 05.014 Wonorejo Tegalsari 691583,717 9196035,178 S7°16'12,03243" E112°44'07,13838" 33,119







21 PABU 35.78.05.1005-1002.021 05.021 Wonorejo Dr. Soetomo 690686,665 9195603,143 S7°16'26,20691" E112°43'37,95025" 34,191








29 PABU 35.78.05.1001-1002.029 05.029 Tegalsari Dr. Soetomo 691622,651 9195348,336 S7°16'34,38430" E112°44'08,49344" 32,892

30 PABU 35.78.05.1001-1002.030 05.030 Tegalsari Dr. Soetomo 691859,975 9195324,304 S7°16'35,13687" E112°44'16,23276" 34,179

31 PBU 35.78.05.1002-1004.031 05.031 Dr. Soetomo Keputran 692236,263 9195208,178 S7°16'38,86966" E112°44'28,51362" 34,900












REKAP KOORDINAT KECAMATAN TEGALSARI


KOORDINAT

UTM GEOGRAFIS

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

Kota Surabaya

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK Target IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 202

0 202

1 2017 2018

2019

2020

2021

1 Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik

Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% - - - 100%

100%

- - -

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 74% 76% 78% 80% 77,9%

85,26%

- - - 100%

100%

- - -

Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

- - 100%

100%

- - -

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

- - 100%

100%

- - -

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

- - 100%

100%

- - -

Documents

DAFTAR ISI - organisasi.surabaya.go.id 2018 BAPOD.pdf · kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Berdasarkan