ii | GOOD CORPORATE GORVERNANCE PT BANK DINAR INDONESIATbk

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK DINAR INDONESIA Tbk TAHUN 2015 1 BAB I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG 2

1. RAPAT UIMUM PEMEGANG SAHAM 2 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 4 2.1. Dewan Komisaris 4 2.2. Direksi 6 2.3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 8 3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE 8 3.1. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris 8 3.2. Komite-komite dibawah Direksi 12 3.3. Sekretaris Perusahaan 16 4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 18 4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan 18 4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern 20 4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 23 5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN 23

5.1. Penerapan Manajemen Risiko 23 5.2. Pelaksanaan Pengendalian Intern 30 6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) 30 7. RENCANA STRATEGIS BANK 31 8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA 31 9. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT GCG 32 B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA LAINNYA 32 C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN

DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK 33

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 33 E. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/MANAJEMEN (SHARES OPTION) 34

ii | GOOD CORPORATE GORVERNANCE PT BANK DINAR INDONESIATbk

DAFTAR ISI

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH 34 G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK 34 H. PERMASALAHAN HUKUM 35 I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN 39 J. BUYBACK SHARES DAN/ATAU BUYBACK OBLIGASI BANK 39 K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ ATAU KEGIATAN POLITIK 39 L. WHISTLEBLOWING SYSTEM 40 BAB II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG TAHUN 2015 41

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG 42 LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI

1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

TAHUN 2015 Bank Dinar senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan. Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip - prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip : Keterbukaan (Transparency) Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku. Akuntabilitas (Accountibility) Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank. Tanggung Jawab (Responsibility) Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

2

Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Setiap keputusan berdasarkan objektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/ menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Laporan Pelaksanaan GCG Bank Dinar tahun 2015 terdiri : I. Laporan Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran

Bank Indonesia No 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, dan II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG.

BAB I

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

A. Pengungkapan Pelaksananan GCG meliputi : 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi di dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. a. RUPS Tahunan

RUPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja Direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan. Dengan persetujuan dan pengesahan tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang telah lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Pada tahun 2015 Bank Dinar telah melaksanakan RUPS Tahunan tepatnya tanggal 21 Mei 2014 di Hotel Alila Ruang Olio-Elan dengan agenda: 1. Penyampaian Laporan Neraca dan Rugi/laba tahun 2014; 2. Persetujuan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2014;

3

3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan: Keputusan agenda 1 - Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2014 yang telah

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

Keputusan Agenda 2 - Menerima baik dan menyetujui laporan keuangan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2014.

- Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO sebagaimana laporan yang disampaikan pengurus.

Keputusan Agenda 3 - Menyetujui dan menetapkan perolehan laba Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.3.107.987.769,- (tiga milyar seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk dialokasikan sebagai berikut : 1. Sebesar 25% dibagikan bonus kepada karyawan dan pengurus dan

dibebankan kedalam tahun buku 2015. 2. Sebesar 20% disisihkan sebagai cadangan. 3. Sebesar 55% dimasukkan sebagai laba ditahan.

Keputusan Agenda 4

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Audit.

Keputusan Agenda 5 - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk meninjau/menetapkan

honorarium dan gaji bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2015.

4

b. RUPS Luar Biasa RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Pada tahun 2015 Bank Dinar telah melaksanakan RUPS Luar Biasa tepatnya tanggal 21 Mei 2014 di Hotel Alila Ruang Olio-Elan dengan agenda: - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka

Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan (OJK) untuk Perusahaan Terbuka.

Keputusan RUPSLB : Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Selanjutnya Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan perubahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, serta menegaskan kembali hasil keputusan rapat ini dengan akta tersendiri dihadapan Notaris apabila jangka waktu untuk menyatakan keputusan ini telah lewat.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. DEWAN KOMISARIS Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Dinar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagaimana ditetapkan dalam RUPS tanggal 20 Desember 2013 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat nomor 15/125/GBI/DPIP/Rahasia tanggal tanggal 09 Desember 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas pencalonan Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

Nama Jabatan

Dr Syaiful Amir, SE, Ak Komisaris Utama

Efen Lingga Utama Komisaris Independen

Haryono Waskito Komisaris Independen

Susunan, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris Susunan, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

5

a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan yang berlaku dalam bidang Perbankan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh Anggota Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris lain dan Direksi.

b. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan

anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank Dinar, tidak ada yang memiliki jabatan rangkap, dan Komisaris Independen hanya mengetuai maksimal 2 (dua) Komite di Bank Dinar.

d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain baik Bank maupun bukan Bank.

e. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

f. Salah satu Anggota Dewan Komisaris adalah pemegang saham pengendali namun tidak mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugasnya.

g. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia

h. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.

i. Untuk memastikan pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Frekuensi Rapat Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Dr Syaiful Amir, SE, Ak 6 6 100%

Efen Lingga Utama 6 6 100%

Haryono Waskito 6 6 100%

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : a. Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam

setiap kegiatan usaha Bank dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bank Dinar dan apabila ditemukan penyimpangan diterbitkan memo kepada

6

Direksi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja.

b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Dinar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

c. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris memantau tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Untuk mengoptimalkan tugasnya Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Dewan Komisaris telah memastikan efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Komite tersebut.

d. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas komite agar efektif dipantau oleh Dewan Komisaris.

e. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 4 kali setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan.

f. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan Perseroan, tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

2.2. DIREKSI Pemegang Saham melalui RUPS telah menetapkan susunan anggota Direksi untuk menjalankan aktifitas operasional Bank Dinar. Penetapan tersebut tetap memperhatikan persetujuan dari otoritas Bank Indonesia. Bank Dinar yang merupakan Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi maka haruslah dikelola oleh tenaga profesional dan berpengalaman dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Sesuai keputusan RUPS tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana juga telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat No 14/98/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap pengangkatan Direktur Utama PT Bank Liman Internasional, susunan Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan

Hendra Lie Direktur Utama

Joyo Direktur Operasional

Idham Aziz Direktur Kepatuhan

Susunan, Kriteria dan Independensi Direksi Susunan, kriteria dan independensi Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

7

a. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, yaitu Direktur utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.

b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia. c. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman di perbankan lebih dari lima

tahun d. Tidak satupun anggota Direksi yang merangkap jabatan baik di lembaga

perbankan maupun non Bank e. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang

memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain. f. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak ada yang

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. g. Setiap penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan

rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, h. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika

kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. i. Direksi telah menunjuk konsultan khusus dan independen yang didasari oleh

kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya penunjukan untuk proyek hukum.

j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai

k. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan PSP.

l. Setiap anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

m. Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

n. Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini bidang keuangan/lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas tanggung jawabnya.

o. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan /jenjang organisasi.

p. Komposisi Direktur telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi dari pemilik

Frekuensi Rapat Selama tahun 2015, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Hendra Lie 13 13 100%

Joyo 13 13 100%

Idham Aziz 13 13 100%

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

8

a. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.

b. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.

c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

d. Direksi telah menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.

e. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

f. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.

g. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertb kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi dissenting opinions.

h. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.

i. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi Pemilik yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

j. Direksi mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan.

k. Direksi mengangkat anggota Komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2.3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Selama tahun 2015 Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Dr Syaiful Amir, SE, Ak 14 14 100%

Efen Lingga Utama 14 14 100%

Haryono Waskito 14 14 100%

Hendra Lie 14 14 100%

Joyo 14 14 100%

Idham Aziz 14 14 100%

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

3.1. Komite-komite yang dibawah Dewan Komisaris Bank Dinar untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya yaitu : - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Nominasi dan Remunasi.

9

3.1.1. KOMITE AUDIT Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari : - Seorang Ketua yang juga adalah Komisaris independen; dan - 3 (tiga) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan

Efen Lingga Utama Ketua

Nugroho Sulistio Waluyo Anggota

Yahya Anggota

Rudy Hartono* Anggota

*bergabung sejak 27 Mei 2015

Tugas Dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a. Kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan yang

didasarkan kepada evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

b. Melakukan review terhadap : 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang

berlaku. 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan

Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Audit pada tahun 2015

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Efen Lingga Utama 9 9 100%

Nugroho Sulistio Waluyo 9 9 100%

Yahya 9 9 100%

Rudy Hartono* 5 5 55,55%

*bergabung sejak 27 Mei 2015

Periode jabatan anggota Komite Audit Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

Pengungkapan independensi Komite Audit Independensi Komite Audit Bank Dinar Indonesia Tbk dalam memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite

10

merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit Dalam tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Menelaah rencana pemeriksaan oleh Satuan kerja Audit Intern (SKAI) serta mereview hasil pelaksanaannya.

Mengkaji laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik terkait dengan kecukupan cakupan aspek-aspek yang yang diperiksa.

Memantau kecukupan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik oleh SKAI, Akuntan Publik atau pemeriksaan OJK.

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaaan atas lapaoran keuangan Perseroan.

3.1.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO Dalam rangka pelaksaanaan tugas pemantauan tingkat risiko Perseroan oleh Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan 3 (tiga) orang yang terdiri dari : - Seorang Ketua yang juga Komisaris Independen - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan

Haryono Waskito Ketua

Yahya Anggota

Nugroho Sulistio Waluyo Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi : a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi

kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komiasaris terkait hasil pantauan

dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2015

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Haryono Waskito 9 9 100%

Yahya 9 9 100%

Nugroho Sulistio Waluyo 9 9 100%

Periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

11

Pengungkapan independensi Komite Pemantau Risiko Independensi Komite Pemantau Risiko Bank Dinar Indonesia Tbk dalam

memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi

pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota

Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan,

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko Dalam tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap aspek-aspek risiko yang

diperhitungkan dalam mengambil keputusan pemberian kredit.

Memberikan evaluasi dan rekomendasi atas kecukupan mitigasi risiko dalam

kegiatan operasional.

Melakukan evaluasi Profil Risiko bulan Maret 2015 serta rekomendasi untuk

perbaikan profil risiko pada triwulan berikutnya.

3.1.3. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Dalam rangka mengoptimalkan pelaksaanaan tugas Dewan Komisaris di bidang nominasi dan remunerasi maka telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan keanggotaan yang terdiri dari : - Seorang Ketua yang juga Komisaris Independen; dan - 3 (tiga) orang anggota, yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen dan

seoarang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut :

Nama Jabatan

Haryono Waskito Ketua

Dr. Syaiful Amir, SE, Ak Anggota

Efen Lingga Utama Anggota

Trio Danito Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi : a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:

Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS,

Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

b. Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS

c. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS.

d. Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

12

Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2015

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Kehadiran

Haryono Waskito 4 4 100%

Dr. Syaiful Amir, SE, Ak 4 4 100%

Efen Lingga Utama 4 4 100%

Trio Danito 4 4 100%

Periode jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014.

Pengungkapan independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Dinar Indonesia Tbk bahwa dalam memberikan pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan merangkap sebagai anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Dalam tahun 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Melakukan evaluasi imbalan Jasa Pasca Kerja Karyawan

Melakukan pembahasan penyesuaian UMP tahun 2016/COLA 2016

Melakukan evaluasi tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi berdasarkan kinerja dan risiko

3.2. Komite-komite yang dibawah Direksi Bank Dinar untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya yaitu : - Komite Kredit - Komite Manajemen Risiko - Komite Steering IT - Assets and Liability Committee (ALCO)

3.2.1. KOMITE KREDIT Surat Keputusan SK 058/SK/DIR/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komite Kredit (KK). Komite Kredit adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan keputusan kredit yang mewakili fungsi credit decision, dimana kewenangan keputusan kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas termasuk pengusul. Komite kredit dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu Komite Kredit Pusat dan Komite Kredit Cabang.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memutus permohonan kredit (cash loan & non-cash loan) debitur/calon debitur dimana sekurang-kurangnya terdiri dari :

Direktur Utama

Direktur (selain Direktur yang membidangi Kepatuhan)

13

General Manager

Pengusul tertinggi (antara lain Kepala Bagian / Manager Kredit / Kepala Cabang / Capem)

Tugas Komite Kredit Komite Kredit Pusat dan Cabang pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Memberikan persetujuan dan atau penolakan dalam usulan kredit baik

pengajuan baru, perpanjangan, perubahan, penambahan dan atau restrukturasi

b. Komite Kredit Pusat yang juga merupakan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit tersebut meliputi kerjasama gabungan dengan Komite Kredit Cabang dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

c. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Kredit dapat meminta opini unit/satuan kerja yang dianggap mampu membeikan masukan sehingga dapat menciptakan rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat komite.

Tanggung Jawab Komite Kredit Pusat : a. Menyusun kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang menyangkut 3 azas pokok

intern bank : Azas Likuiditas, Azas Solvabilitas, Azas Rentabilitas. b. Meminta persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) kepada Dewan

Komisaris. c. Menyusun dan mengatur portofolio perkreditan secara keseluruhan sesuai

dengan kebijaksanaan perkreditan yang sudah diterapkan. d. Mengadakan analisa/review terhadap nasabah-nasabah yang mulai

“meragukan” secara intensif. e. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan kredit

berdasarkan persetujuan mayoritas dan quorum dalam rapat. f. Meminta nasihat dari Dewan Komisaris terhadap permohonan kredit yang

khusus (spesifik). g. Memberikan pengarahan yang diperlukan bagi Komite Kredit Cabang atas

manajemen perkreditan yang menjadi tanggung jawab cabang termasuk koordinasi dengan unit kerja yang mengadministrasikan perkreditan.

h. Mengawasi pelaksanaan perkreditan, sesuai dengan Kebijakan Kredit (Credit Policy) yang sudah ditetapkan

Komite Kredit Cabang :

a. Mengadakan analisa kelayakan permohonan kredit. b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan

kredit yang ada, sesuai dengan analisa kredit dan best practice dalam perkreditan

c. Mengajukan permohonan persetujuan kepada KK Pusat apabila melebihi Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Cabang dan atau terjadi pengecualian terhadap fasilitas.

d. Menyimpan dokumen-dokumen nasabah yang ada, namun dengan tetap memperhatikan keamanan terhadap dokumen tersebut, dan melakukan

14

koordinasi terhadap dokumen perkreditan dengan unit kerja yang engadministrasikan dokumen perkreditan.

e. Membuat daftar nasabah per Account Officer dan atau pengusul. f. Membuat laporan kepada Komite Kredit Pusat, tentang aktivitas dan

portofolio kredit yang ada. g. Membuat laporan kepada Komite Kredit Pusat perihal kredit bermasalah dan

kredit yang berpotensi menjadi bermasalah.

3.2.2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau saran-saran dan lagkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 046/SK/DIR/BDI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota : Tetap : Direktur Kepatuhan Tidak Tetap

: Direksi selain Direktur Kepatuhan dan pejabat eksekutif setingkat dibawah Direksi.

Tambahan : Pejabat struktural lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang dapat meliputi : a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. b. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud c. Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang

merupakan pengecualian dari prosedur normal.

3.2.3. KOMITE STEERING IT Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka telah dibentuk IT Steering Comitee dengan keanggotaan sebagai berikut : Ketua : Direktur Operasional Anggota : General Manager Operasional

Manager Departemen IT Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko Ketua Satuan Kerja Audit Internal Ketua Satuan Kerja Kepatuhan Kepala Bagian Operasional – KPO Juanda

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001.1/SK/DIR/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Comitee), tugas wewenang dan tanggung jawab IT Steering Comitee adalah sebagai berikut : a. Memastikan rencana strategis TI sesuai dengan rencana strategis kegiatan

usaha bank. Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :

15

b. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan Pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank

c. Memantau dan mengawasi proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking application, production server dan topologi jaringan.

d. Kesesuai pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite hendaknya rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efesien.

e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank

f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank

g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.

h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.

i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jaa pihak lain dalam penyelenggaraan maka Komite Pengarah IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

3.2.4. ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076.1/SK/DIR/XII/2013 Tentang Pembentukan Komite Assets And Liability Committee (ALCO) yang terdiri dari: Ketua : Direktur Utama Anggota : - Direktur Operasional

- Direktur Kepatuhan - GM Bisnis - GM Operasional - Pejabat Treasury - Manager Kredit - SKAI - SKMR - Akunting - Teknologi Informasi - Pimpinan Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab :

Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk penentuan tingkat suku bunga, baik untuk Dana Pihak Ketiga maupun suku bunga kredit.

Melakukan evaluasi secara periodik posisi-posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank.

16

Melakukan evaluasi secara periodik posisi sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan Cost of Fund yang optimal.

Melakukan evaluasi secara periodik posisi dan exposure penempatan dana di pasar mata uang antara Bank dengan menetapkan besaran limit antar Bank

3.2.5. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO (SKMR) Untuk memastikan tingkat risiko yang dihadapi Perseroan senantiasa berada pada tingkat yang aman dan sesuai dengan risk appetite dan strategi manajemen risiko Perseroan maka manajemen telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Satuan ini bertugas untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud pada setiap tingkatan organisasi dan lini operasional Perseroan. Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan. Proses penilaian risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis risiko yang ada pada Perseroan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Hasil penilaian terhadap masing-masing jenis risiko tersebut dilaporkan secara rutin kepada manajemen yang selanjutnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang ada maka manajemen Perseroan juga telah membentuk SKAI, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Disisi lain seluruh Kebijakan Manajemen Risiko, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang akan diterapkan terlebih dahulu diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, demi memastikan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) berada dalam tingkat yang terkendali. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2015, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Perseroan, difokuskan pada perbaikan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control pada setiap pelaksanaan operasi.

3.3. SEKRETARIS PERUSAHAAN Sekretaris Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan Bank Dinar dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur

17

Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Periode jabatan sekretaris perusahaan Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan maka PT Bank Dinar Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Direksi No.080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) telah menunjuk Idham Aziz sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013 untuk 5 (lima) tahun masa jabatan. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan regulator berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, seperti permintaan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan dan Daftar Pemegang Saham (DPS).

Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta

Memantau kepatuhan Bank Dinar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek.

Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Dinar.

Mengelola dan memantau pelaksanaan corporate social responsibility (CSR), sebagai salah satu program kepedulian social.

Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.

Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pasar modal tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), dan perbankan.

Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

Menyelenggarakan RUPS dan public expose (bersama dengan investor relations)

Menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta BEI baik melalui surat tercatat ataupun secara elektronik melalui laman www.idxnet.co.id dan www.spe.ojk.go.id

Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui laman www.idxnet.co.id, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media masa.

Sebagai penghubung atau contact person antara Bank Dinar dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2015 Selama tahun 2015 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan antara lain : a. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB 2015.

18

b. Melakukan self assessment pelaksanaan GCG semester I dan semester II 2015

c. Membuat laporan pelaksanaan GCG tahun 2015.

d. Menyusun tata kelola perusahaan (corporate covernance) dan tanggung

jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility) untuk dimuat dalam

laporan tahunan (Annual Report) tahun 2015

e. Melaksanakan public expose (bersama dengan investor relations)

f. Menyelenggarakan rapat bidang dengan unit kerja lainnya.

g. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung

jawab sosial perusahaan.

h. Mengembangkan sarana komunikasi dan event internal seperti perayaan

ulang tahun Bank Dinar dan siraman rohani melalui buka puasa bersama.

i. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship Bank Dinar

seiring dengan kebijakan Bank Dinar.

j. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian annual

report ke investor.

k. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank Dinar untuk investor dan masyarakat pasar modal

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

4.1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lain, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Perseroan, namun pelaksanaan fungsinya diterapkan di seluruh jaringan kantor Perseroan.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasidan kegiatan usaha Perseroan.

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan.

Memastikan agar kebijakan, ketentuan,sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan , Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain.

19

Indikator kepatuhan tahun 2015 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 30,53% berada jauh diatas ketentuan OJK (KPMM berdasarkan profil risiko Bank Dinar yaitu peringkat 2)

Rasio NPL (net) adalah 0,67%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%.

Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran BMPK dalam pemberian kredit di Bank Dinar baik kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.

Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Pada dasarnya Bank Dinar senantiasa patuh pada ketentuan yang berlaku di perbankan namun dalam perjalanan tahun 2015, Bank Dinar mendapat sanksi sebesar Rp.173.350.000,- Sanksi ini sebagian besar terkait dengan ketentuan yang terdiri dari sanksi atas izin aktivitas baru sebagai sub agen penjualan SUKRI, pelaporan ICAAP, sanksi kesalahan pelaporan LHBU, serta laporan SID. Untuk menghindari kejadian-kejadian ini terulang kembali, maka telah dibuat surat keputusan Direksi tentang pelaporan menyangkut jenis laporan, batas akhir laporan, dan petugas pelapor termasuk mekanisme pengawasannya oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). KODE ETIK & BUDAYA PERUSAHAAN Demi memastikan seluruh kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

Kode Etik

Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;

Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;

Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;

Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;

Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.;

20

Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;

Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;

Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan No. 042/SK/DIR/VI/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menetapkan Yuliani Kadarisman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), maka perlu ditetapkan Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Charter). Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal Perseroan ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.

Visi dan Misi Audit Internal Visi Satuan Kerja Audit Internal adalah menjadi organisasi internal audit yang berkualitas, bermutu dan independen. Misi Satuan Kerja Audit Internal adalah menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara independent dan objective untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan. Membantu organisasi Bank mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas internal control, risk management dan governance process.

Fungsi Sistem Audit Intern Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan fungsinya dengan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:

Membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on site dan pemantauan secara on-desk, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Penerapan Risk Management.

Satuan Kerja Audit Internal membantu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko Bank serta berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas management risiko serta Good Corporate Governance.

21

Satuan Kerja Audit Internal membantu memberikan penilaian mengenai penerapan corporate governance dengan melakukan/memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki governance process.

Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern Ruang lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal mencakup semua area operasi Perseroan sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar

Interaksi dengan berbagai unit kerja (governance process) terlaksana seperti yang dibutuhkan

Informasi financial, managerial dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, reliable dan tepat waktu.

Dipatuhinya kebijakan, standard (code of ethics), prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku oleh seluruh pegawai.

Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi secara memadai.

Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal

Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.

Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan pada Perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.

Kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating.

Kewenangan

Melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Perseroan, melakukan akses terhadap catatan, karyawan dan termasuk didalamnya, namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi perusahaan.Tanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah tersebut terbatas pada/sampai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada manajemen.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai resiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab :

Atas rekomendasi yang diberikan, monitoring tindak lanjut atas hasil audit, dan berwenang mengambil langkah yang diperlukan.

Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal

22

Independensi Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.

Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan teknik pendekatan audit yang dilakukan.

Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

Bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Larangan Perangkapan Tugas Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang untuk:

Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

Penilaian Lembaga Independen Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 dan 9/15/PBI/2007 Bank Dinar telah melaksanakan kaji ulang atas aktivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh Lembaga Independen secara konsisten setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI terakhir dilakukan pada bulan Juni 2014. Hasil kaji ulang adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi Audit Internal Untuk memastikan profesionalisme dari petugas di Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maka seluruh petugas yang terkait dengan unit ini telah diberikan pembekalan pengetahuan yang memadai yaitu ketua dan anggota SKAI sudah diikutsertakan pada Sertifikasi Manajemen Risiko, dan Ketua SKAI telah mengikuti Sertifikasi sebagai profesi Audit Internal. Struktur dan kedudukan unit Audit Internal. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit. (Sebagaimana tertuang dalam Internal Audit Charter PT Bank Dinar Inondesia Tbk Bab II. Kedudukan dan Ruang Lingkup)

23

4.3. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Untuk memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, maka : a. Laporan Keuangan Bank Dinar telah diaudit oleh Akuntan Publik yang

independen, kompeten, professional dan obyektif b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Dinar untuk melakukan audit sesuai

dengan standar professional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. c. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik

dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : - Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan. - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk

periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan manajemen risiko Bank Dinar mencakup :

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan

manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko

telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko

Bank. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan

implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam rangka

pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan Good Corporate

Governance. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (Risk

Monitoring Committee) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu

oleh Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee).

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam beberapa

kebijakan dan prosedur,antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR

sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan

pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Perseroan

atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola

dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang

akan diambil (risk appetite) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk

menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko serta sisitem informasi manajemen risiko.

24

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran,

pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu

risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko hukum. Salah satu

pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk

menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas

fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi

yang jelas antara unit kerja operasional (risk taking unit) dengan unit kerja

yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk management unit).

Penerapan Manajemen risiko meliputi :

a. Risiko Kredit

Perbankan sebagai lembaga intermediasi tidak akan lepas dari pemberian

kredit kepada debitur, sehingga dalam aktivitas ini Bank berhadapan dengan

risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat

gagalnya pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Untuk

pengelolaan risiko ini Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian mulai dari

analisa kelayakan, penggunaan fasilitas sampai dengan kredit lunas. Disisi

lain juga melakukan langkah-langkah penyelesaian secepatnya atas kredit

bermasalah dan juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kredit

yang menunjukkan gejala bermasalah. Untuk memitigasi risiko kredit, sesuai

dengan aturan dari Otoritas, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan

nilai dalam jumlah yang cukup. Keputusan pemberian kredit dilakukan

apabila diyakini bahwa pinjaman yang diberikan kepada Debitur dapat

kembali sesuai dengan target waktu yang diberikan. Proses pengambilan

keputusan kredit dilakukan melalui Rapat Komite Kredit yang anggotanya

terdiri dari Account Officer, Pejabat Perkreditan, dan Direksi. Keputusan

diambil apabila seluruh peserta rapat Komite menyetujui atas usulan

pemberian kredit.

Selain itu, Perseroan mengelola dan mengkontrol risiko kredit dengan

berbagai cara di antaranya diversifikasi produk kredit, menetapkan limit

kredit, pengukuran dan pemantauan, serta pengendalian risiko kredit

termasuk penilaian Jaminan Kredit. Perseroan juga menjalankan fungsi

pengawasan (supervisory) kredit dengan efektif yang mencakup pemantauan

dan pemeriksaan yang ketat, berkala dan terus menerus pada kredit yang

telah disalurkan. Mengambil tindakan secepatnya terhadap kredit

bermasalah atau yang menunjukan potensi bermasalah.

Mengacu pada ketentuan PSAK 55/50, Perseroan mengelompokan kualitas kredit dalam dua kelompok yaitu tagihan kredit Non Impair dan tagihan Impair. Tagihan Non Impair adalah tagihan kredit dengan tunggakan pokok dan bunga sampai dengan 90 hari, sedangkan tagihan Impair adalah tagihan

25

kredit dengan tunggakan pokok dan/bunga lebih dari 90 hari. Atas tagihan kredit tersebut, Perseroan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas portofolio kredit yang telah diberikan kepada debitur. CKPN dibedakan antara CKPN individual dan CKPN kolektif. CKPN individual untuk portofolio kredit diperhitungkan berdasarkan cashflow debitur. Sedangkan CKPN kolektif didasari oleh data historis Perseroan selama 3 tahun terakhir dengan menggunakan system migration. Sementara itu, terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Perseroan telah memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat debitur korporasi bank sampai saat ini belum berperingkat maka seluruh perhitungan menggunakan klasifikasi tanpa peringkat. Sebagai salah satu proses mitigasi risiko, Perseroan mewajibkan adanya agunan sebagai second-way-out. Agunan yang dapat diterima oleh Perseroan harus memenuhi kriteria memiliki dokumentasi kepemilikan yang jelas dan sah, memiliki nilai pasar yang baik (marketability value), dapat diikat secara hukum (legalitas), dan memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung naik baik untuk agunan yang bergerak, agunan tidak bergerak, agunan tunai, maupun emas. Penyerahan agunan diawali dengan proses penilaian agunan dan diikat sesuai dengan ketentuan legalitas yang berlaku. Atas agunan tersebut di-cover dengan asuransi yang dipasangkan Banker's Clause Bank.

b. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional menjadi perhatian Bank cukup penting mengingat seluruh aktivitas Bank terpapar adanya risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem external yang mempengaruhi operasional bank. Untuk pencegahan Perseroan melakukan hal-hal antara lain; Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Perseroan selalu dilakukan

kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator. Melakukan peninjauan

ulang dan penyempurnaan atas Standard Operation Procedure masing-masing

unit kerja secara berkala. Memastikan ketersediaan Disaster Recovery Plan

(DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.

Perseroan juga telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan

risiko operasional yang dituangkan dalam berbagai pedoman seperti

Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi, Pedoman Pelaksanaan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

dan PPT) dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko serta pedoman-

pedoman lainnya. Disisi lain juga adanya penetapan limit seperti limit

transaksi, limit persetujuan transaksi yang dievaluasi secara berkala. Selain

itu Perseroan juga memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia yang berkesinambungan agar dapat memberikan pelayanan yang

baik dan terhindar dari human error.

Kebijakan pengolaan risiko operasional bertujuan untuk menghindari

kerugian akibat kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia,

sistem atau akibat adanya kejadian eksternal. Untuk hal itu, Perseroan

26

melakukan identifikasi data kejadian operasional yang berisi kejadian-

kejadian yang terjadi di bank baik yang berpotensimenimbulkan kerugian

maupun yang sudah menimbulkan kerugian serta pelampauan limit, rasio-

rasio operasional, kepatuhan bank terhadap program APU dan PPT dan

penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Selain itu, Perseroan melakukan penyempurnaan sistem informasi yang dapat

menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan menperhatikan

pengkinian data dan distribusi informasi terkini keseluruh aktivitas

fungsional bank. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan

menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang

dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan

internal audit secara berkala.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi karena Perseroan tidak mampu

memenuhi kewajiban pokok dan/atau bunga yang telah jatuh waktu.

Berdasarkan pada definisi tersebut maka risiko ini hanya terjadi jika

Perseroan menghadapi kesulitan dalam penyediaan aset-aset likuidnya.

Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam

memenuhi liabilitas kepada nasabah atau counterpart yang jatuh tempo.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memantau perencanaan arus

kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi

pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana, ketepatan

dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana (primary reserve,

secondary reserve dan tertiary reserve).Pengelolaan kelebihan dana

likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui

pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan

melalui instrument aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas

yang terkendali.

Untuk pengelolaan risiko ini Perseroan telah membentuk Assets and

Liabilities Committee (ALCO) dengan tugas untuk memantau dan pengelolaan

kondisi likuiditas Perseroan melalui rapat yang diadakan paling sedikit sekali

sebulan.

Kebijakan risiko likuiditas ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan

dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dimana dalam pelaksanaannya

ditentukan dalam rapat Asset and Liability Management Committee (ALCO).

Perseroan memiliki Money Market Line dengan beberapa Bank yang dapat

digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam likuiditas baik ketika

Perseroan mengalami kelebihan dana maupun ketika kekurangan dana.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko

likuiditas yang tertuang dalam Buku Ped.oman Manajemen Risiko dan

ketentuan yang diatur dalam surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk menghindari kerugian

27

akibat kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan kertergantungan kepada

counterparty tertentu, serta instrumen atau market segmen tertentu.

d. Risiko Pasar

Mengingat Perseroan bukan merupakan Bank Devisa dan valuta asing yang dimiliki hanya untuk kegiatan Money Changer maka risiko pasar yang dihadapi Perseroan hanya risiko suku bunga. Meskipun Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas fungsional treasury, dan aktivitas fungsional pendanaan. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti

Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi,

terkait risiko pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana

Pihak Ketiga dan Kredit.

Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan

kepada Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam

rapat Asset and Liability Management Committee (ALCO). Pengelolaan risiko

pasar ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pergerakan

harga pasar. Perseroan bukan merupakan Bank Devisa sehingga aktivitas

bisnis yang mempengaruhi tingkat risiko pasar hanya dari risiko suku bunga.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi

atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya yang berlaku. Untuk pengelolaan risiko ini, maka Perseroan

senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan atau kebijakan dari sisi

legalitasnya. Secara berkala seluruh ketentuan dan prosedur dikaji ulang

untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan adalah Direktur Kepatuhan dan

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Satuan Kerja Kepatuhan yang

independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan

merupakan wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa melaksanakan

peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan

menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan

yang berlaku. Direktur Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan

telah melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka

memastikan ketersediaan, kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur dengan

peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Perseroan juga

memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan

yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program

28

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ( APU dan PPT ),

Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat-surat Keputusan dan Surat Edaran.

Sementara itu, Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko

Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, serta

monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan

laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi

aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan

jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi

sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan

sumberdaya manusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya analisis Kepatuhan

Perseroan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangan

lainnya. Perseroan memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan

identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Bank telah mempunyai bagian Legal yang berperan dalam mengelola Risiko

Hukum yang disebabkan adanya permasalahan hukum dan/atau kelemahan

aspek yuridis. Tugas bagian Legal antara lain melakukan pengkajian terhadap

kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain/nasabah berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain juga melakukan analisa terhadap

permasalahan hukum yang dihadapi, dimana risiko hukum adalah risiko yang

timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek

yuridis. Untuk pengelolaan risiko ini, maka Perseroan senantiasa melakukan

kajian dalam setiap keputusan khususnya transaksi yang terkait dengan pihak

ketiga dari sisi aspek yuridisnya.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan Risiko Hukum yang dituangkan dalam beberapa pedoman seperti Kebijakan Perkreditan Bank. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Edaran dan Surat Keputusan, serta Peraturan Perusahaan. Lebih lanjut, Bank telah melakukan penetapan limit yang berkaitan dengan Risiko Hukum dan memantau ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang akan dihadapi Bank dalam setiap transaksi. Penetapan limit Risiko Hukum ditujukan untuk mengurangi Risiko Hukum

yang ditimbulkan karena adanya perkara hukum yang dihadapi Bank tentang

kelemahan perikatan, dan ketiadaan aturan atau perundang-undangan yang

melandasi perikatan bahkan mungkin aturannya sudah berubah. Sedangkan,

pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan review setiap

kontrak dan perjanjian Bank dengan pihak lain, memastikan kesesuaian

antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan

yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur

internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem

informasi manajemen risiko, serta efektivitas penerapan komunikasi yang

29

berkaitan dengan dampak Risiko Hukum kepada seluruh pegawai pada setiap

jenjang organisasi.

g. Risiko Reputasi

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan meningkatkan Kepatuhan

terhadap Ketentuan yang berlaku dan transparan dalam hubungan transaksi

dengan nasabah, serta mengambil tindakan segera terhadap keluhan

nasabah juga melakukan penanganan secara hati-hati jika ada gugatan

hukum dari pihak ketiga yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko

Reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat

kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap

Perseroan. Untuk meminimalisasi munculnya risiko ini, maka Perseroan

mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan

stakeholders di samping mengharuskan penerapan prinsip kehati-hatian

dalam setiap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan telah membentuk

fungsi khusus dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan

nasabah dan/atau perwakilan nasabah serta menunjuk pengacara atau

penasehat hukum apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui jalur

hukum dengan tanpa mengabaikan upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal

ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko reputasi yang kadang

berada di luar kontrol.

Selain itu, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan

Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko.

Kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan

penggunaan data pribadi nasabah, serta penanganan pengaduan nasabah

untuk meminimalisasikan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif.

Meminimalisasi Risiko Reputasi yang timbul adanya pemberitaan media dan/

atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, dilakukan dengan

penetapan limit kerugian akibat complaint nasabah dan publikasi negatif.

Hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya yang berkualitas

dan menguasai kinerja operasional Bank sebagai bagian dari upaya

mengurangi keluhan nasabah karena kesalahan informasi atau transaksi.

h. Risiko Strategis

Perseroan harus mampu membaca dan mengantisipasi setiap perkembangan

yang terjadi baik di dunia perbankan maupun di dunia bisnis pada umumnya,

termasuk perkembangan isu internasional untuk mencegah terjadinya risiko

strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Perseroan

menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko Strategis untuk memastikan

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis telah tepat,

untuk pencapaian tujuan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan visi

dan misi Perseroan, kelemahan dan kekuatan Perseroan, SDM dan

30

infrastrukturnya, serta faktor dan kondisi eksternal, termasuk rencana

penerbitan produk atau peluncuran aktivitas baru. Direksi menetapkan

asumsi dan target rencana bisnis bank berdasarkan kemampuan sumber daya

dan prospek usaha Bank.

Selain itu, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengolaan

Risiko Startegis yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk jangka pendek dan menengah, serta

Corporate Plan untuk penetapan rencana jangka panjang.

Limit Risiko Strategis ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian

terhadap rencana strategis Perseroan dan rencana bisnis terhadap

kesesuaiannya dengan visi, misi, dan strategi pengembangan Perseroan.

Pengukuran Risiko Strategis dilakukan dengan pertimbangan tingkat

kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri

perbankan dan pencapaian Rencana Bisnis Perseroan. Perseroan

melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk

memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan

memastkian bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi, serta

melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan/kondisi eksternal

dan ketentuan yang berlaku.

5.2 PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN Untuk menekan tingkat risiko yang dihadapi Bank, maka Bank Dinar menetapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kegiatan operasionalnya. SPI mencakup bagan organisasi, rumusan kebijakan tertulis dan peningkatan budaya kepatuhan dalam setiap jenjang kegiatan Perseroan diantaranya dengan menerapkan Sistem Four Eyes. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga, melindungi kepentingan Perseroan dan kepentingan seluruh Stakeholders. Pengendalian Intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan maupun kewajiban Perseroan, menyakini kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan ditaatinya seluruh aturan Perseroan yang telah ditetapkan. Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern yang efektif diantaranya dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern membuat analisis dan pemeriksaan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya secara onsite dan/atau secara off site. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta memberikan saran perbaikan berdasarkan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen. Direksi memastikan bahwa setiap temuan SKAI telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( RELATED PARTY) DAN

PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Bank Dinar memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut

31

melalui Surat Keputusan Direksi dan juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Perbankan tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2015 Total penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur inti per posisi 31 Desember 2015 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

No Penyedia Dana Debitur Jumlah

1 Terkait 11 *51,226

2 Kepada Debitur Inti

a. Individu 25 665,468

b. Group 23 286,705 *) Dalam jumlah ini termasuk kredit dengan jaminan Deposito sebesar Rp.26.742 juta. Sehingga

Total adalah Rp.24.484 juta.

7. RENCANA STRATEGIS BANK

Pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan, termasuk ekonomi

kawasan. Hal ini telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional. Bank Dinar harus senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik jangka

pendek, menengah dan jangka panjang agar tidak terjebak pada situasi yang

merugikan bagi pertumbuhan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank

Dinar telah menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah yang

dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Rencana strategis Bank Dinar disusun dengan visinya yaitu “Menjadi Bank yang

memberikan layanan tercepat dan terbaik dalam pengembangan usaha

perdagangan kecil dan menengah” dengan misi “Meningkatkan Pelayanan,

Kenyamanan dan Produk serta Optimalisasi Sumber Daya Perseroan”. Penyusunan

rencana strategis ini didasarkan pada hasil komunikasi dengan Pemegang Saham

khususnya terkait kepada dukungan permodalan atas rencana yang disusun.

Dalam penyusunan rencana tersebut manajemen melakukan kajian yang

komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki

Perseroan serta mengidentifiasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).

Termasuk namun tidak terbatas pada analisis perkembangan faktor eksternal.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM

DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Kondisi keuangan Bank Dinar senantiasa dikomunikasikan dengan para

Stakeholder dengan membuat laporan secara rutin yang dimuat dalam website

32

Perseroan, dan secara berkala dipublikasikan melalui media masa yang

mempunyai peredaran luas. Laporan tersebut disampaikan sebagai wujud

transparansi kondisi keuangan Bank Dinar, adapun laporannya berupa:

a. Laporan Tahunan antara lain mencakup :

1. Ikhtisar data keuangan termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan

Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan

manajemen, good corporate governance.

2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan

Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan

perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Bank Dinar telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan

yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi Bank Dinar, dan telah diumumkan di

1(satu) surat kabar nasional yang mempunyai peredaran luas.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Dinar menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format laporan

Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam

website Bank Dinar (www.bankdinar.co.id).

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Bank Dinar telah menerapkan transparansi informasi produk dan penggunaan

data pribadi nasabah, tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa

dengan nasabah melalui pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang

mudah terlihat oleh nasabah (counter teller dan banking hall) dan membuat

brosur mengenai hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah

9. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT GCG

Praktek penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Dinar senantiasa menerapkan seluruh unsur yang ada pada konsep tata kelola usaha yang sehat dan seluruh informasi terkait penerapan GCG telah diungkap dalam Laporan GCG tahun 2015, sehingga tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan kembali. Selama tahun 2015 tidak ada kejadian atau transaksi yang mendapatkan intevensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan internal serta tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kebijakan remunerasi.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI

5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA

LAINNYA.

Salah satu pemegang saham Bank Dinar saat ini menjadi Komisaris Utama dengan

status sebagai Komisaris Non Independen dengan kepemilikan sebesar 10,58 % dan

Beliau adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) karena bersama putranya memiliki

saham Bank Dinar sebesar 21,15 %. Komisaris Utama juga memiliki saham perusahaan

lain sebesar 10% yaitu PT Amara Mutiara Tiga. Sementara anggota Direksi tidak ada

33

yang memiliki saham, baik di Bank Dinar, bank lain, lembaga keuangan non bank dan

perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Semua

anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan

hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA

DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Semua anggota Komisaris dan Direksi Bank Dinar tidak ada yang memiliki Hubungan

Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan

Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Komisaris Utama

Bank Dinar yang merupakan pemegang saham pengendali.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2015

Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp

1

Remunerasi (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem dan

fasilitas lainnya dalam bentuk

non natura)

3 2,803 3 3,180

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan dsb) yang *) :

a. Dapat dimiliki 3 854 3 769

b. Tidak dapat dimiliki - - - -

6 3,657 6 3,949 Total

Dewan Komisaris Direksi

Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun

NoJenis Remunerasi dan Fasilitas

Lain

2

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun * Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Diatas Rp.2 Milyar - -

Diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2 Milyar 1 1

Diatas Rp500 Juta s/d Rp1 Miyar 2 2

Rp500 Juta kebawah - -

34

E. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/MANAJEMEN (SHARE OPTION) Sampai dengan akhir tahun 2015 Perseroan belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen.

Yang

diberikan

(lembar

saham)

Yang telah

dieksekusi

(lembar

saham)

Komisaris - - - - - -

Direksi - - - - - -

Pejabat Eksekutif - - - - - -

Total - - - - - -

Jum

Saham

yang

dimiliki

(lembar

saham)

Jumlah Opsi

Harga Opsi

(Rupiah)

Jangka

waktuNama/Keterangan

Pengurus yang memiliki saham di Perseroan satu-satunya adalah Komisaris Utama yaitu sebesar 10.58%. Namun kepemilikan tersebut diperoleh bukan dari program kepemilikan saham ini.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

A Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah 14,31 : 1

B Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah 1,67: 1

C Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah 2,2 : 1

D Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi 2,47 : 1

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan atau kecurangan yang

dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja

dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara

signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta). Selama tahun 2015

tidak terdapat kejadian internal fraud di Perseroan dan untuk mengantisipasi

kejadian internal fraud maka pada tahun 2013 telah dibentuk Satuan Kerja Anti Fraud

35

Tahun

sebelum

nya

Tahun

berjalan

Tahun

sebelum

nya

Tahun

berjalan

Tahun

sebelum

nya

Tahun

berjalan

Total Fraud - - - - - -

Telah diselesaikan - - - - - -

Dalam proses penyelesaian di

internal Bank- - - - - -

Belum diupayakan

penyelesaiannya- - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum- - - - - -

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Internal Fraud dalam 1 tahun

H. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2015 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

1 0

Dalam proses penyelesaian 3 0

Total 4 0

Perkara AYDA Bank mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan gugatan Bank terhadap Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto menyangkut sebidang tanah SHGB Nomor 72/Cilincing, SHM Nomor 1600/Cipedes, SHM Nomor 1668/Cipedes, SHM Nomor 1619/Cipedes, SHM Nomor 1631/Cipedes, SHM Nomor 1652/Cipedes, SHM Nomor 1653/Cipedes, SHM Nomor 238/Sukaresmi, SHM Nomor 239/Sukaresmi, SHM Nomor 240/Sukaresmi, SHM Nomor 241/Sukaresmi, SHM Nomor 242/Sukaresmi, SHM Nomor 243/Sukaresmi, SHM Nomor 244/Sukaresmi, SHM Nomor 245/Sukaresmi, SHM Nomor 246/Sukaresmi, SHM Nomor 247/Sukaresmi, SHM Nomor 248/Sukaresmi, SHM Nomor 251/Sukaresmi, SHM Nomor 255/Sukaresmi dan SHM Nomor 140/Lemah Duhur yang secara hukum aset tersebut adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Bank dan sebagai aset milik Bank, dimana Bank menjadi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Bank menuntut bahwa AYDA sah milik bank dan meminta pihak-pihak tersebut diatas untuk mengembalikan AYDA dan tidak menghalangi proses penjualan dan lelang atas AYDA tersebut. Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan nomor 520/PDT/2014/PT.DKI tanggal 12 Januari 2015 yang dimenangkan oleh Bank sebagai penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

36

Mengadili:

Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, tanggal 30 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut yang amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi; Dalam Eksepsi;

Menolak Ekspepsi Tergugat I, II, III dan IV atau para Tergugat; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah secara hukum keputusan RUPSLB PT Bank Liman International

tanggal 5 Mei 2011. 3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

kepada penggugat. 4. Menyatakan secara hukum bahwa aset berikut ini adalah Agunan Yang Diambil

Alih (AYDA) oleh Penggugat dan sebagai aset milik Penggugat sebidang tanah SHGB Nomor 72/Cilincing, SHM Nomor 1600/Cipedes, SHM Nomor 1668/Cipedes, SHM Nomor 1619/Cipedes, SHM Nomor 1631/Cipedes, SHM Nomor 1652/Cipedes, SHM Nomor 1653/Cipedes, SHM Nomor 237/Sukaresmi; SHM Nomor 238/Sukaresmi, SHM Nomor 239/Sukaresmi, SHM Nomor 240/Sukaresmi, SHM Nomor 241/Sukaresmi, SHM Nomor 242/Sukaresmi, SHM Nomor 243/Sukaresmi, SHM Nomor 244/Sukaresmi, SHM Nomor 245/Sukaresmi, SHM Nomor 246/Sukaresmi, SHM Nomor 247/Sukaresmi, SHM Nomor 248/Sukaresmi, SHM Nomor 251/Sukaresmi, SHM Nomor 255/Sukaresmi dan SHM Nomor 140/Lemah Duhur.

5. Menghukum para tergugat I, II, III dan IV agar melaksanakan keputusan RUPSLB Bank tanggal 5 Mei 2011 point 3 yang menyebutkan Pemegang Saham yang namanya yang digunakan untuk AYDA Bank untuk membuat surat kuasa jual menjual kepada penggugat.

6. Menetapkan/ Memberikan ijin/kuasa kepada Penggugat: - Untuk dan atas nama Tergugat I (Ny. Laura Liman) menjual, mengalihkan

serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHGB Nomor 72/Cilincing.

- Untuk dan atas nama Tergugat II (Ny. Phebe Liman) menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 1600/Cipedes, SHM Nomor 1668/Cipedes, SHM Nomor 1619/Cipedes, SHM Nomor 1631/Cipedes, SHM Nomor 1652/Cipedes, SHM Nomor 1653/Cipedes.

- Untuk dan atas nama Tergugat III (Ny.Eunice liman) menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 237/Sukaresmi; SHM Nomor 238/Sukaresmi, SHM Nomor 239/Sukaresmi, SHM Nomor 240/Sukaresmi, SHM Nomor 241/Sukaresmi, SHM Nomor 242/Sukaresmi, SHM Nomor 243/Sukaresmi, SHM Nomor 244/Sukaresmi, SHM Nomor 245/Sukaresmi, SHM Nomor 246/Sukaresmi, SHM Nomor 247/Sukaresmi, SHM Nomor 248/Sukaresmi, SHM Nomor 251/Sukaresmi, SHM Nomor 255/Sukaresmi.

- Untuk dan atas nama Tergugat IV (Jefrfry Harianto) menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 140/Lemah Duhur.

37

7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini.

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; Dalam Rekonpensi: Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III dan Iv Rekonpensi/Tergugat I,II,II dan IV dalam Konpensi tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV konpensi/Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Upaya banding telah dimenangkan oleh Bank. Saat ini tergugat (Keluarga Liman) sedang mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas sudah di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Juni 2015 dengan No. Registrasi 3305/K/PDT/2015 dan saat ini sedang menunggu putusan kasasi. Perkara Hukum Kepemilikan Saham

. Perkara No. 567/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 September 2014. Pada tanggal 30 September 2014, Hadi Susanto Sidharta (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Bank Dinar sebagai Tergugat I, Bapak Syaiful Amir sebagai Tergugat II dan Bapak Andre Mirza Hartawan sebagai Tergugat III serta OJK turut tergugat.

Adapun isi gugatan adalah sebagai berikut: - Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas

Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, dikenal sebagai kantor PT. Bank Dinar Indonesia, dahulu PT. Bank Liman Internasional;

- Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menghukum tergugat I, II, dan III membayar kerugian materiil kepada penggugat

sebesar Rp7.500.000.000,- - Membayar kerugian immateril Rp5.000.000.000,- - Mengajukan Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum

terhadap transaksi saham-saham Tergugat I, II dan III.

Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusun nomor 567/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juni 2015, yang amar putusannya berbunyi : Mengadili :

Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III serta eksepsi

Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000.-

38

Bahwa atas putusan tersebut Hadi Susanto(Penggugat) telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Perlu diinformasikan bahwa Perkara yang sama yang diajukan oleh yang bersangkutan dengan Nomor Perkara 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana pihak Tergugat (Bapak Syaiful Amir, Bank Dinar) dinyatakan sebagai pemenang.

Perkara Fasilitas KPR Bank memberikan fasilitas KPR kepada debitur atas nama Dedy dan Joana, dalam perjalanannya debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga debitur dengan sukarela menyerahkan jaminan kepada Bank, namun pada saat Bank akan mengosongkan aset jaminan tersebut mantan debitur tersebut tidak bersedia mengosongkan. Pada tanggal 12 Juni 2013, debitur mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012, dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (antara Johana dengan Drs EC. Joyo) dan Perjanjian Untuk Membeli Kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan Nomor 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat. (antara Perseroan dengan Dedy) atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank, dimana Bank menjadi salah satu Tergugat. Dedy dan Joana menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012 dan perjanjian untuk membeli kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan nomor 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012. Bahwa gugatan tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 289/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan pada tanggal 12 Maret 2014 telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan :

Menerima Eksepsi para Tergugat dan para Turut tergugat seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta emapat ratus enam belas ribu rupiah)

Dengan adanya putusan dari Penagadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka Dedy dan Joana mengajukan kembali gugatan perdata ke pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 356/Pdt.G/2014/PN.Tng. Perkara ini pada tanggal 29 Juni 2015 telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusan nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Tng, dengan putusan Bank Dinar kalah, dan saat ini Bank Dinar telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Banten, Bank juga melakukan upaya eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan lelang terbuka untuk umum atas jaminan kredit debitur dimaksud. PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN Atas perkara hukum diatas, manajemen yakin tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan keuangan Bank. Dengan permasalahan masing-masing sebagai berikut :

39

a. Perkara AYDA Dalam masalah AYDA kedudukan atau posisi Perseroan secara hukum sangat kuat bahkan di tingkat Pengadilan Negeri sudah dimenangkan Perseroan namun seandainya pada akhirnya kalah, maka Perseroan akan menerima pembayaran senilai nilai buku AYDA tersebut sehingga secara keuangan tidak ada kerugian hanya perubahan wujud dari AYDA ke uang tunai. Dengan demikian tidak ada pengaruh terhadap kelangsungan usaha dan keuangan Bank.

b. Perkara Hukum Kepemilikan Saham Bank Dinar dalam masalah ini hanya sebagai Tergugat I, sebelumnya dalam perkara yang sama Bank Dinar sebagai Tergugat II. Dalam perkara yang sama dimana Bank Dinar sebagai Tergugat II telah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan Penggugat sehingga Bank dalam posisi yang menang. Terkait dengan kedua permasalahan hukum yang sama tersebut dimana salah satunya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hampir dapat dipastikan gugatan yang masih tersisa ini juga akan ditolak, dengan demikian permasalahan ini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan.

c. Perkara Fasilitas KPR Atas fasilitas KPR ini debitur telah menyerahkan jaminannya kepada Bank karena tidak sanggup untuk melunasi kewajibannnya. Namun debitur tidak kooperatif dalam pengosongan KPR dimaksud dan mengambil langkah hukum dengan membuat skenario palsu atas penyerahan jaminan tersebut. Sehingga apabila debitur dikemudian hari dimenangkan maka debitur harus kembali melunasi nilai pinjaman yang pernah diterimanya. Dengan demikian maka perkara ini tidak akan mengganggu usaha dan keuangan Bank.

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama tahun 2015, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No

Nama dan Jabatan

yang memiliki

benturan kepentingan

Nama dan jabatan

pengambil keputusan

Jenis

transaksi

Nilai

transaksi

(Jutaan

Rp)

Keterangan

# - - - - -

J. BUYBACK SHARES DAN/ATAU BUYBACK OBLIGASI BANK Selama tahun 2015 Perseroan tidak mengambil kebijakan melakukan Buyback Shares dan sampai saat ini Perseroan belum pernah menerbitkan Obligasi.

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL POLITIK

Selama tahun 2015 Perseroan tidak menyalurkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial disalurkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

40

Bank secara konsisten melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian Bank Dinar sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis perbankan. Keberlangsungan bisnis Bank tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk perbankan dan layanan yang ditawarkan oleh Bank. Sebagai bentuk komitmen Bank terhadap kegiatan-kegiatan sosial tersebut, Bank menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR menggunakan sumber dana yang sudah dianggarkan. Bank terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun rincian kegiatan CSR Bank Dinar adalah sebagai berikut: 1. BUKA PUASA BERSAMA DENGAN ANAK YATIM

Salah satu aktivitas paling popular saat bulan Ramadhan adalah buka puasa bersama, Bank Dinar mewujudkan acara buka puasa bersama dengan seluruh karyawan, pada kesempatan lain juga mengadakan acara buka puasa bersama dengan anak yatim dan memberikan bantuan sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) orang anak yatim

2. DONOR DARAH Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, pada tanggal 15 September 2015 Bank Dinar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah sekaligus sebagai salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Dinar. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, hal ini terlihat dari antusiasme pendonor yang terdiri karyawan Bank Dinar, karyawan instansi sekitar kantor serta masyarakat setempat. Anggaran yang dikeluarkan untuk acara donor darah tersebut sebesar Rp.7.251.800,- (tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

3. PERBAIKAN ATAP YAYASAN SWAKARSA Yayasan Swakarsa adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan pengembangan intelektual para penyandang disabilitas , yayasan ini berdiri sejak 04 Juli 1977 dan beralamat di Jl. Mampang Prapatan XVIII No.45 Durentiga Pancoran, Jakarta Selatan, dalam perjalanannya atap di gedung yang digunakan untuk aktifitas pendidikan dan pelatihan mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan renovasi. Untuk keperluan renovasi ini maka Bank Dinar memberikan sumbangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melengkapi sumbangan yang telah terkumpul sebelumnya.

L. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk melengkapi penerapan Good Corporate Governance dan prinsip kehati-hatian serta sistem pengendalian internal, Perseroan membentuk Whistleblowing System yang merupakan sarana bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran ketentuan/peraturan, kode etik, dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (fraud) yang berpotensi merugikan Bank. Penerapan WBS bertujuan untuk:

Mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti fraud;

41

Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;

Mengurangi kerugian akibat pelanggaran, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;

Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan antara lain melalui:

Laporan secara lisan langsung kepada Pejabat Perseroan atau Direksi dengan membawa bukti-bukti tertulis.

Email yang ditujukan kepada alamat email Pejabat atau Direksi Perseroan.

Surat kepada Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk Jl.Ir H Juanda No.12 Jakarta Pusat.

Untuk penerapan WBS tersebut, Perseroan telah memiliki Pedoman Whistleblowing, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip Whistleblowing, yang meliputi: 1. Menjaga kerahasiaan; 2. Melindungi Pelapor; 3. Menindaklanjuti laporan.

Mekanisme Whistleblowing System, memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

Laporan yang disampaikan adalah yang terkait dengan fraud atau indikasi fraud, pelanggaran hukum, benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik. Pelapor diperkenankan memberikan laporan anonim (tanpa identitas)

Perlindungan bagi pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan data dan bukti yang memadai dan akan ditindaklanjuti oleh tim.

Setiap laporan yang masuk akan diperlakukan secara rahasia.

Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (fraud) akan dibahas dalam rapat Direksi untuk diputuskan.

Bilamana terbukti, maka pelaku fraud akan diberikan sanksi berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Bank melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian fraud tersebut, Bank terus dan akan melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

BAB II

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2015 Hasil Penilaian Sendiri (self Assessment) GCG dilakukan Perseroan untuk mengukur hasil

pelaksanaan GCG selama satu tahun. Berdasarkan hasil Self Assessment atas pelaksanaan

GCG tahun 2015, dengan nilai 2 atau dalam kategori BAIK.

42

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat Definisi Peringkat

Individual

2

Mencerminkan Manajemen Bank telah menerapkan

Good Corporate Governance secara umum baik. Hal ini

tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-

prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat

kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate

Governance, maka secara umum kelemahan tersebut

kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan

tindakan normal oleh manajemen Bank.

Konsolidasi - -

Analisis

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja self assessment

Good Corporate Governance, penerapan Good Corporate Governance di PT Bank Dinar

Indonesia, Tbk secara umum baik, hal ini tercermin dalam pemenuhan yang memadai

atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat beberapa kelemahan yang

dijumpai dalam governance structur, process dan outcome, namun kelemahan tersebut

secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal

oleh Manajemen Bank.

Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan

dalam pemeriksaan OJK tahun 2015 dengan melakukan pemenuhan terhadap komitmen

Bank untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG.

Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan GCG dengan mempertimbangkan seluruh

faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup

governance structure, governance process dan governance outcome adalah sebagai

berikut :

Kekuatan pelaksanaan GCG

I. Governance Structure 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

a. Jumlah, komposis, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris di Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test.

b. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki rangkap jabatan di lembaga keuangan lain sehingga dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

43

a. Jumlah anggota Direksi Bank Dinar 3 (tiga) orang terdiri Direktur utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.

b. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas dan kompetensi dibidang masing-masing.

c. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit & proper test dari regulator.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Bank telah membentuk semua Komite sesuai dengan peraturan dari regulator

yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan

Nominasi yang anggotanya berasal dari pihak independen dan memiliki

integritas, kompetensi yang memadai di bidangnya masing-masing.

4. Penanganan Benturan Kepentingan Untuk penyelesaian mengenai benturan kepentingan Bank telah memiliki

kebijakan dan sisdur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap

pengurus dan pegawai bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank a. Satuan Kerja Kepatuhan Bank Dinar telah independen, dibentuk secara

tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja operasional. b. Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur

Kepatuhan Bank Dinar telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern a. Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

independen terhadap satuan kerja operasional. b. SKAI telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

yang dilengkapi dengan Piagam Audit Intern serta panduan audit intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Seluruh aspek-aspek yang disyaratkan dalam penugasan audit kepada Akuntan

Publik dan KAP telah tercover oleh KAP yang ditunjuk oleh Bank Dinar.

8. Penerapan Fungsi Manajemn Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai yaitu SKAI, SKMR, dan

Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk

mendukung pelaksanaan GCG.

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Bank telah memiliki Pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana besar dengan memperhatikan kemampuan permodalan dan

diversifikasi portofolio penyediaan dana Bank serta memenuhi ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, prinsip kehati-hatian maupun perundang-

undangan yang berlaku.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal a. Bank telah melaporkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik

44

dan OJK melalui media masa secara berkala b. Laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku disusun sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya berdasarkan hasil self assessment dan disampaikan kepada beberapa lembaga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Rencana Startegis Bank a. Rencana strategis baik dalam corporate plan maupun Business Plan telah

sesuai dengan visi dan misi Bank Dinar. b. Rencana strategis Bank Dinar didukung sepenuhnya oleh para pemegang

saham.

II. Governance Process 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mampu bertindak secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Dinar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

b. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan dengan efektif dan efisien serta telah memenehi ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara

independen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan telah

memenuhi prinsip-prinsip GCG

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite a. Pelaksanaan rapat Komite-Komite telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan telah terlaksana secara efektif dan efisien b. Hasil keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat

dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Penanganan Benturan Kepentingan Dalam semester II tahun 2015 ini masing-masing pengambil keputusan tidak ada

yang dominan sehingga keputusan yang diambil Direksi tidak ada keputusan

diwarnai benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank a. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan

baik, sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang berlaku. b. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK. c. Direksi telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menciptakan dan

membangun budaya kepatuhan di Bank Dinar. d. Satuan Kerja Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

45

6. Penerapan Fungsi Audit Intern a. Direksi telah memastikan terciptanya struktur pengendalian intern dan

menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank yang independen dan efektif dalam setiap tingkatan manajemen serta memantau tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan bank.

b. Bank telah melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal yang independen secara konsisten setiap 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2014 oleh KAP Barata, Arifin, Mumajat & Sayuti. Hasil kaji ulang adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan SFAIB dan PBI No.1/6/PBI/1999 dan telah diubah sebagaimana PBI No13/2/PBI/2011.

c. SKAI telah menyusun dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang berbasis risiko sebagi acuan pelaksanaan tugas auditor intern sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern a. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan dilakukan oleh Akuntan Publik dan

KAP yang terdaftar di OJK. b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP diputuskan dalam RUPS dan merupakan

hasil rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris. c. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen

dan memenuhi standar professional akuntan publik serta menyampaikan laporan-laporan kepada OJK dengan tepat waktu.

d. Akuntan Publik secara rutin melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank Dinar dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit,

8. Penerapan Fungsi Manajemn Risiko dan Pengendalian Intern Bank Dinar telah menerapakan dan melakasanakan tata kelola yang baik

mencakup pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi, audit internal, audit

eksternal.

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Keputusan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam

jumlah besar diputuskan dalam Rapat Komite Kredit secara independen dan

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal Bank Dinar telah melaporkan kondisi keuangan dan laporan pelaksanaan GCG

secara lengkap dan akurat yang disampaikan stakeholders, dipublikasi dimedia

masa serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dimuat dalam

website Bank.

11. Rencana Strategis Bank a. Rencana bisnis bank telah disusun dalam bentuk corporate plan dan rencana

tahunan dalam bentuk bisnis plan secara realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal.

46

b. Rencana bisnis telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan kepada seluruh Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.

III. Governance Outcome 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Materi rapat Dewan Komisaris adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi

bank sehingga hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau

arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi. Hasil keputusan rapat

dibagikan keseluruh pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

2. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direksi a. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada

pemegang saham melalui RUPS. b. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani

oleh seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik serta pengukapan dissenting opinions apabila ada dalam pengambilan keputusan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Hasil Rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani

oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan dengan baik oleh

masing-masing komite dan semua komite telah melaksanakan fungsinya sesuai

ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi yang dapat mengurangi atau

menurunkan laba bank karena untuk kepentingan pihak tertentu.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank a. Bank Dinar selalu menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada BI/OJK tepat

waktu dan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang berlaku. b. Bank terus menerus melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang baru

maupun yang signifikan bagi bank dan menyempurnakan system aplikasi terkait implementasi peraturan tersebut sehingga menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern a. Direksi telah bertanggung jawab untuk tersedianya laporan kegiatan

pelaksanaan fungsi audit intern bank. b. SKAI telah bertindak independen dalam melakukan audit dan temuan-

temauan pemeriksaan SKAI telah ditindak lanjuti oleh auditee.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dalam melakukan audit, auditor telah bertindak independen dan hasil audit

telah menggambarkan kondisi bank dan hasil tersebut telah diserahkan kepada

OJK secara tepat waktu.

8. Penerapan Fungsi Manajemn Risiko dan Pengendalian Intern a. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan

47

kebijakan, ukuran, kompleksistas bisnis dan kemampuan bank sehingga tidak ditemukan adanya transaksi fraud selama semester II 2015.

b. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dengan memantau perkembangan manajemen risiko pada pertemuan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) Tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal a. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, publikasi, laporan pelaksanaan GCG

telah disampaikan secara tepat waktu kepada stakeholder termasuk kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bank secara transparan menyampaikan informasi produk dan jasa serta memelihara data dan informasi data pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Rencana Startegis Bank a. Rencana Korporasi dan rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan telah

disetujui oleh Dewan Komisaris. b. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis

beserta realisasinya kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di bank. c. Pertumbuhan Bank Dinar secara umum sesuai dengan RBB. Dan seluruh target

yang ditetapkan dalam RBB tercapai. d. Pertumbuhan Bank Dinar telah memberikan manfaat baik secara ekonomis

dan non ekonomis kepada seluruh stakeholders.