Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ............................ 1 C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ......................... 3 D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah .................................. 5 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....................
10
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ................... 10 B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah ................................................................................................
11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ........................................................................................
14 SS. 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan........................... 15 SS. 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.......................................... 18 SS. 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat.................................................. 19 SS. 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.... 20 SS. 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan.............. 21 SS. 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders......................................... 24 SS. 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan......................... 25 BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31 LAMPIRAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama pada level sasaran strategis. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis yang terbagi kedalam 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil memperoleh skor sebesar 100,84 dengan capaian Indikator Kinerja Utama berhasil sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator dari 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
Kata Pengantar
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas kinerjanya pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.
Indikator-indikator Kinerja yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah indikator-indikator yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2015 antara Kepala Perwakilan dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI.
Laporan ini berisikan informasi tentang Perencanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagian Perencanaan Strategis menguraikan rencana strategis organisasi 2016-2020 yang telah ditetapkan untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK. Sedangkan bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja perwakilan selama tahun 2016, analisis capaian kinerja Perwakilan selama tahun 2016 dan akuntabilitas keuangan.
Akhirnya kami berharap agar LAK tahun 2016 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, Desember 2016 Kepala Perwakilan
Ir. R. Syarief Cornell P., M.M. NIP. 195905041990031001
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, juga Surat Keluar dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Penyampaian laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L Tahun 2015 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka berikut disampaikan batas waktu penyampaian ke KemenPAN & RB yaitu Laporan Kinerja Tahun 2014 yang disusun Kementerian/ Lembaga dapat disampaikan kepada Presiden melalui KemenPAN & RB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 29 Februari 2016.
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Bagian Ketujuh Pasal 594 ayat 1 yang berbunyi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI, dan selanjutnya diatur sampai dengan Pasal 603.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 2
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh PemeriksaBPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 3
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
1. Sekretariat Perwakilan; Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sub Auditorat Kalteng I
Sub Auditorat Kalteng II
Sekretariat Perwakilan
Subbag SDM
Subbag Keuangan
Subbag Hukum
Subbag Umum dan
TI
Subbag Humas dan TU Kalan
Staf Subbag SDM
Staf Subbag
Keuangan
Staf Subbag Hukum
Staf Subbag
Umum dan TI
Staf Subbag
Humas dan TU Kalan
Kelompok Jabatan
Fungsional Pemeriksa
Kelompok Jabatan
Fungsional Pemeriksa
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 4
2. Sub Auditorat Kalimantan Tengah I; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sub Auditorat Kalimantan Tengah II; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 5
7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan
kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2016 berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) pegawai yang terdiri dari : a. 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang
Kepala Perwakilan (Eselon IIA), 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan (Eselon IIIA), 2 (dua) orang Kepala Sub Auditorat (Eselon IIIA), dan 5 (lima) orang Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.
b. 56 (lima puluh enam) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari 4 (empat) orang Ketua Tim Senior, 10 (sepuluh) orang Ketua Tim Yunior, 13 (tiga belas) Anggota Tim Senior, 29 (dua puluh sembilan) Anggota Tim Yunior;
c. 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Perwakilan; d. 20 (dua puluh) orang Tenaga Tidak Tetap (TTT).
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 6
2. Anggaran
Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp19.916.655.000,00. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,77% dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp18.144.521.000,00.
Pada bulan September 2016 dengan adanya kebijakan pemerintah, maka terdapat jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp395.209.00,00 sehingga total anggaran yang dapat dipergunakan adalah sebesar Rp19.521.446.000,00 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK sebesar Rp7.387.675.000,00(37,09%), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK sebesar Rp3.257.032.000,00(16,35%) dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp8.876.739.000,00(44,57%).
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 7
3. Sarana Prasana Kerja
Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan pekerjaan, telah disediakan sarana prasarana kerja baik berupa: a. gedung bangunan terdiri dari :
1) bangunan kantor yang meliputi ruang kerja pejabat stuktural dan staf, ruang kerja pejabat fungsional dan pejabat fungsional umum, ruang rapat, ruang tamu, ruang arsip, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Ruang Menyusui (Nursery), gudang, ruang server, front office (loby), kantor dan pos jaga satuan pengamanan, serta auditorium;
Ruangan Rapat dan PIK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2) rumah jabatan untuk pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV, serta;
Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 3) mess untuk pegawai.
Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 8
b. Perlengkapan dan mesin Perlengkapan dan mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, baik berupa perlengkapan ruangan, perlengkapan administrasi, perlengkapan Dukungan Teknologi Informasi, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kelengkapan mesin (genset), dan lain sebagainya.
4. Perangkat Lunak
Perangkat Lunak yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi pemeriksa maupun pelaksana di Sekretariat Perwakilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPK maupun Kantor Perwakilan.
Beberapa Perangkat Lunak yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan antara lain :
1. Instruksi Kerja tentang Ancaman Bom;
2. Instruksi Kerja tentang Penanganan Bahaya Kebakaran;
3. Instruksi Kerja tentang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana Alam;
4. Instruksi Kerja tentang Melakukan Layanan Titip Inap Kendaraan dari Pegawai/Pejabat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Instruksi Kerja tentang Pengamanan untuk Menangani Telepon Gelap;
6. Instruksi Kerja tentang Prosedur Menerima Pengaduan atau Laporan;
7. Instruksi Kerja tentang Menerima Telepon dari Luar;
8. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Patroli;
9. Instruksi Kerja tentang Pembinaan Kompetensi Satpam;
10. Instruksi Kerja tentang Pengamanan terhadap Barang yang Keluar Masuk dari dan ke dalam Gedung Kantor;
11. Instruksi Kerja tentang Pengamanan pada Saat terjadi Demonstrasi Massa atau Penyebaran Pamflet bersifat SARA;
12. Instruksi Kerja tentang Penanganan Kejahatan;
13. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengaturan pada Saat Penyerahan LHP;
14. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Piket;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 9
15. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Jaga;
16. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengawalan;
17. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Protokoler;
18. Instruksi Kerja tentang Pemberian Konsultasi Hukum;
19. Instruksi Kerja tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
20. Instruksi Kerja tentang Pemantauan Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
21. Instruksi Kerja tentang Pendampingan dan Perlindungan Hukum;
22. Instruksi Kerja tentang Pengelolaam Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD).
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 10
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020 adalah Renstra ketiga BPK dan merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015. Renstra BPK 2016-2020 berorientasi pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
Dalam rangka memonitor, mengevaluasi, dan mengukur hasil pencapaian kinerja sebagai pengejawantahan Renstra tersebut, BPK terus mengupayakan pengembangan manajemen kinerja BPK agar menjadi lebih akuntabel.
Renstra 2016-2020 memiliki dua tujuan strategis. Tujuan strategis pertama adalah meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan strategis kedua adalah meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Berdasarkan dua tujuan strategis ini, sebagai bentuk penjabaran, BPK telah menetapkan dua sasaran strategis, yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung terwujudnya tujuan strategis tersebut yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Tahun 2016-2020 sebagai berikut:
Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK 2016-2020
Keseluruhan Sasaran Strategis tersebut kemudian menjadi menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing unit eselon I untuk mendukung pecapaian BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 11
tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:
PETA STRATEGI
Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II pada tanggal 29 Januari 2016.
Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016:
Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2015
1. Meningkatnya Pemanfaatan
Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
60%
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
3,6
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
KEUANGAN
SS 2Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
SS 7Meningkatkan Kinerja
Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 6Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
SS 1Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
SS 4 Meningkatkan
Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian
Negara
SS 5Meningkatkan
Kualitas Organisasi di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 12
1.3 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana
ke IPH
100%
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
100%
1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
100%
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
1
2. Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan
85%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap
seluruh LHP
18%
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%
3. Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan
100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan
100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP
100%
4. Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Data Kemutakhiran Data Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
100%
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
30
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
5. Meningkatkan Kualitas
Organisasi di Lingkungan
Perwakilan di Provinsi
Kalimantan Tengah
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah
A
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi
100%
5.3 Persentase penyusunan best-practice 0%
5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%
5.5 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan
100%
5.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana
90%
6. Meningkatkan Kompetensi
Pegawai di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa
100%
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi
Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
90%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 13
(Non Pemeriksa)
7. Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah
80%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 memperoleh skor pencapaian kinerja 100,84. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2015 yaitu 99,30. Berikut adalah pencapaian IKU-IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah:
Tabel 3.1 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan
IKU Uraian Skor Target Capaian
2016 2016 2016 2015 2014 2013 2012
Score Kinerja BPK Perw. Prov. Kalteng
100,84 100,00 100,69 99,30 93,78 92,40 91,86
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
1.1
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
105,00 60,00% 76,90% 71,35% 63,67% 60,68% 62,04%
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
105,00 3,60 4,49 N/A N/A N/A N/A
1.3
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
0,00 100,00% 0,00% 50% 65% 1 0
1.4
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A
1.5 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli
103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A
1.6
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang
105,00 1 2 1 2 2 1
SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Strategis
2.1
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
105,00 85,00% 95,00% N/A N/A N/A N/A
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
105,00 18,00% 27,27% 8 9 9 3
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
100,00 100,00% 100,00% 100,00% 72,73% 88,68% 78,57%
SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,40%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 15
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
53,42 100,00% 53,42% N/A N/A N/A N/A
SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A
4.2
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
100,00 30 30 30 30 30 30
4.3
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100,00 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00%
SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
100,00 A A N/A N/A N/A N/A
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
92,15 100,00% 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice
100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A
5.5
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A
5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
105,00 2,00 3,00 2 2 2 2
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
105,00 90,00% 94,91% 100,00% 100,00% 101,00% 96,50%
SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
96,43 100,00% 96,43% 86,67% 44,68% 60,42% 98,11%
6.2
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)
100,00 90,00% 90,00% N/A N/A N/A N/A
SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
7.1
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan
105,00 80,00% 89,61% 90,00% 95,57% 90,07% 95,01%
SS. 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 merupakan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2016, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 16
sebesar 76,90% lebih besar dari target 60,00%. Angka ini memperlihatkan bahwa belum seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh BPK ditindaklanjuti oleh auditee.
IKU 1.2 merupakan Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK. Pada Tahun 2016, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK atas seluruh pemeriksaan di Tahun 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,49. Nilai ini didapat dari 22 Kuisioner yang disampaikan kepada 22 entitas pemeriksaan pada tahun 2016. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 3,60.
IKU 1.3 merupakan persentase penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Definisi dari IKU ini adalahsetiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH.IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.
Pada tahun 2016 tidak ada temuan pemeriksaan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai temuan yang berindikasi pidana yang disampaikan kepada binbangkum. Sehingga realisasi IKU ini sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 17
IKU 1.4 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan Kerugian negara. Pada tahun 2016 terdapat tiga permintaan penghitungan Kerugian Negara yang disetujui untuk dihitung dan atas tiga penghitungan tersebut telah diterbitkan tiga LHP penghitungan yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum diantaranya yaitu:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 di Kuala Pembuang. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang atas surat nomor B.268/Q.2.18/Fd.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas atas surat Nomor B/880/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013 di Sukamara. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara atas surat nomor B.499/Q.2.19/Fd.1/11/2016 tanggal 14 November 2016 2016.
Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.
IKU 1.5 tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2016 terdapat tiga permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui diantaranya yaitu:
1. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kebersihan selokan/drainase jalan Kota Kuala Pembuang dalam program pengembangan kinerja persampahan Kabupaten Seruyan pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Raymond Pardomuan, S.H.
2. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Pemberi keterangan ahli yaitu Carlos Leo, S.H.
3. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Sandi Andriansyah, S.E.
Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan pendapat kepada pemilik kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Untuk dapat memberikan pendapat, BPK Perwakilan memberikan masukan bahan pendapat agar dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang dalam hal ini Direktorat EPP, untuk selanjutnya disampaikan ke
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 18
Badan. Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan dua usulan bahan pendapat diantaranya yaitu:
1. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 643/ND/XII.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.
2. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Perbaikan Tata Kelola Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 19/ND/XII.2/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.
Pencapaian IKU ini sebanyak dua usulan diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar satu usulan. SS. 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
Realisasi IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan selama Tahun 2016 yaitu sebesar 95,00%. Realisasi ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan satu kali revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada Tahun 2016 sehingga hasil konversi atas revisi tersebut sebesar 95,00%.
Realisasi IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yaitu sebesar 27,27% . selama Tahun 2016 sebanyak 6 LHP Kinerja yang diterbitkan dari 37 LHP yang telah diterbitkan. 6 LHP tersebut yaitu LHP atas Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kinerja Pengelolaan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, Kinerja Manajemen Aset Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Realisasi IKU ini diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 18,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 19
Realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2016 sebesar 100%. Seluruh LHP yang diterbitkan Tahun 2016 disampaikan tepat waktu kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan waktu penyampaian yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan.
Pada pemeriksaan tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) LHP yang terdiri dari 15 (lima belas) LHP Keuangan, 6 LHP Kinerja, dan 16 (enam belas) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 15 (lima belas) LHP Keuangan yang diterbitkan, 15 (lima belas) LHP diselesaikan tepat waktu. Semua LHP Kinerja yang diterbitkan sebanyak 6 LHP diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Program Pemeriksaan (P2). Untuk LHP PDTT diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) LHP, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 16 (enam belas) LHP, sehingga realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP sebesar 100,00% atau sesuai dengan target sebesar 100,00%.
SS. 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Pengukuran IKU 3.1 tentang Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan didasarkan atas pemenuhan reviu berjenjang atas seluruh pemeriksaan yang telah dilaksanakan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan reviu berjenjang atas 22 (dua puluh dua) LHP yang telah diterbitkan Tahun 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.
Pengukuran IKU 3.2 tentang Pemenuhan Quality Assurance Pemeriksaan diukur berdasarkan reviu PSP dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA). Daftar pertanyaan ini merupakan bagian yang terdapat dalam Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang digunakan oleh pemeriksa di dalam melaksanakan reviu atas pengendalian keyakinan mutu yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Realisasi IKU ini Tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 20
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP diukur atas konsistensi dan akurasi LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT yang telah diterbitkan. Rata-rata konsistensi dan akurasi untuk IHPS Semester II Tahun 2015 dan IHPS Semester I Tahun 2016 untuk LHP Keuangan sebesar 66,50%, LHP Kinerja sebesar 68,75% dan LHP PDTT sebesar 25,00% sehingga rata-rata ketiganya menjadi 53,42%.
Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan tahun 2016 sebesar 100,00% sehingga di tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaannya baik atas LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT. SS. 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tiga kali Rapat Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) bersama Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dihasilkan 30 (tiga puluh) TLRHP yang mutakhir selama Tahun 2016 atas 15 (lima belas) entitas pemeriksaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 21
pencapaian IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar 100,00% atau sesuai dengan target Tahun 2016.
Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan selama tahun 2015 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) laporan (semester I dan II) dari 15 entitas yang dipantau sehingga realisasi IKU 4.2 tentang Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan secara tepat waktu Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah atas 15 (lima belas) entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas nomor 270/ND/XIX,PAL/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 (Semester I Tahun 2016) dan Nota Dinas nomor 9/ND/XIX,PAL/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 (Semester II Tahun 2016). Sehingga pencapaian IKU 4.3 sudah sesuai dengan target Tahun 2016 sebesar 100,00%.
SS. 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut Inspektur Utama melalui Nota Dinas Nomor 220c/ND/XI/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan nilai 86,83% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Hasil Evaluasi ini sejalan dengan pencapaian target IKU 5.1. Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 22
menunjukkan terdapat hal-hal signifikan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sehingga perlu mendapatkan perbaikan.
BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU 5.2 ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.
Pada Tahun 2016 tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,15% dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemanfaatan layanan dasar email dan eDrive sebesar 77,57%. Dari 78 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 76 pegawai yang memanfaatkan email BPK dan 2 pegawai tidak pernah login ke email BPK. Untuk pemanfaatan eDrive, dari 78 pegawai hanya 45 pegawai yang menggunakan eDrive;
2. Layanan aplikasi umum SISDM sebesar 100,00%. Seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan secara optimal aplikasi SISDM;
3. Pemanfaatan layanan pemeriksaan SMP dan portal eAudit sebesar 100,00%. Aplikasi ini dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nilai realisasi IKU 5.2 ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. Sehingga ditahun mendatang perlu dilakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Teknologi dan Informasi kepada selruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian IKU ini ditahun selanjutnya.
IKU 5.3 tentang Persentase Penyusunan Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada best-practice yang direncanakan, disusun ataupun divalidasi.
IKU 5.4 tentang Persentase Penyebaran Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada kegiatan penyebaran best practice.
IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara tepat waktu kepada Direktorat PSMK dengan Nota Dinas Nomor 58/ND/XIX.PAL/02/2016 tanggal 12 Februari 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 23
IKU 5.6 tentang Ketepatan Penyampaian Laporan Bulanan. Pada Tahun 2016, laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu sebanyak 12 laporan. Sehingga pencapaian IKU ini sebesar 100,00% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
IKU 5.7 tentang Jumlah Media Relation yang dilaksanakan. Media relation adalah media berkomunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan stakeholders. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan dalam rangka meningkatkan awareness stakeholders atas tugas dan fungsi BPK serta istilah-istilah yang digunakan di BPK. Stakeholders BPK diantaranya adalah lembaga perwakilan, lembaga eksekutif, aparat penegak hukum, akademis, pers dan masyarakat umum.
Media Workshop Semester I dan II Tahun 2016
Pada Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 kali kegiatan media workshop yang diikuti oleh awak media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pertama tanggal 29 Maret 2016 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Media Workshop ini mengambil tema ”Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Ketua Tim Senior Bapak Oktono Batubara, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Yuyun Wahyudi, Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sukari dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Bapak Sigit Karyawan Yunianto Acara ini dihadiri 27 Media Massa Cetak/Elektronik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Media Workshop kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tema Media Workshop tersebut “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai Narasumber adalah Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Kepala Subauditorat Kalteng I Bapak Ali Wardhana, Kepala Subauditorat Kalteng II Bapak Mochammad Suharyanto, Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Bapak Sumantri dan Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Bapak Rohansyah, dengan host/moderator yaitu Neni Maria dari TVRI Kalteng. Adapun model acara yang digunakan adalah menggunakan konsep acara pada Indonesian Lawyer Club yang disiarkan salah satu TV Swasta.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 24
Media Visit BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kalteng Pos dan TVRI Kalteng
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 melakukan dua kali kegiatan media visit. Media visit pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016 ke Kalteng Pos dan Palangka Express. Media Visit kedua dilaksanakan tanggal 7 Desember 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Live Talkshow Interaktif bertempat di TVRI Kalteng. Adapun tema Live Talkshow tersebut yaitu “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara dan Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Barat.
Pencapaian IKU 5.7 ini sebesar tiga atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar dua.
IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Realisasi IKU ini sebesar 94,91% atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 90%. Adapun realisasi ini didapatkan dari persentase pemenuhan sarana sesuai standar sebesar 95,77% dan persentase pemenuhan prasarana sesuai standar sebesar 94,05%. Total persentase tersebut dibagi 2 menjadi nilai realisasi Tahun 2016.
SS. 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah akhir September. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum akhir September, maka tanggung
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 25
jawab diklat ada di satker lama. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sejak awal Oktober maka tanggung jawab diklat ada di satker baru.
Realisasi IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa pada Tahun 2016 sebesar 96,43%. Selama Tahun 2016 terdapat 54 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 40 jam dari total jumlah pemeriksa sebanyak 56 orang. Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 100,00%. Salah satu kendala pencapaian IKU ini yaitu jadwal pelatihan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan.
Realisasi IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) pada Tahun 2016 sebesar 90,00% sama dengan target Tahun 2016.
SS. 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Realisasi IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan sebesar 89,61% atau diatas realisasi yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 80,00%. Tingkat pencapaian implementasi anggaran tersebut diperoleh dari pencapaian penyerapan anggaran sebesar 95,62%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 73,63%, pencapaian keluaran sebesar 100,00% dan efisiensi sebesar 55,33%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 26
Tabel 3.2 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Dengan Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
2016
Capaian
2016 2015 2014
1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
60,00% 76,90% 71,35% 63,67%
1.2 Indeks Kepuasan Auditee
atas Kinerja Pemeriksa
BPK
3,60 4,49 N/A N/A
1.3 Persentase Penyampaian
LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke
IPH
100,00% 0,00% 50% 65%
1.4 Tingkat Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan Kerugian
Negara
100,00% 103,00% N/A N/A
1.5 Tingkat Pemenuhan
Pemberian Keterangan
Ahli
100,00% 103,00% N/A N/A
1.6 Jumlah Bahan Pendapat
dan Pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 2 1 2
2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Strategis
2.1 Tingkat Konsistensi
antara Rencana
Pemeriksaan dan
Pelaksanaan
85,00% 95,00% N/A N/A
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap Seluruh LHP
18,00% 27,27% 8 9
2.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 100% 100% 72,73%
3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemeriksaan Quality
Control (QC)
Pemeriksaan
100,00% 100,00% N/A N/A
3.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100,00% 53,42% N/A N/A
4. Meningkatkan
Kualitas Pemantaun
TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Tingkat Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100,00% 100,00% N/A N/A
4.2 Jumlah Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara
30 30 30 30
4.3 Ketetapan Waktu
Penyampian Laporan
100,00% 100,00% 100,00% 50,00%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 27
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
2016
Capaian
2016 2015 2014
Pemantauan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi
di Lingkungan
Perwakilan
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
A A N/A N/A
5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
100,00% 92,15% 100,00% 100,00%
5.3 Persentase Penyusunan
Best-Practice
0,00% 0,00% N/A N/A
5.4 Persentase Penyebaran
Best-Practice
0,00% 0,00% N/A N/A
5.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
100,00% 100,00% N/A N/A
5.6 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Bulanan
100,00% 100,00% N/A N/A
5.7 Jumlah Media Relation
yang Dilaksanakan
2,00 3,00 2 2
5.8 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
90,00% 94,91% 100,00% 100,00%
6. Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa
yang Memenuhi Standar
Jam Pelatihan Pemeriksa
100,00% 96,43% 86,67% 44,68%
6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (non
pemeriksa)
90,00% 90,00% N/A N/A
7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran
dim Lingkungan
Perwakilan
7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan
100% 100% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 28
Tabel 3.3 – Persentase Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2015 Dengan Target Tahun 2016
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2016
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2016
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
1.1
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
70% 70% 70% 60% 70% 76,90% 110%
1.2
Indeks Kepuasan
Auditee atas
Kinerja Pemeriksa
BPK
N/A N/A N/A 3,60 4,00 4,49 112%
1.3
Persentase
Penyampaian LHP
yang Mengandung
Unsur Tindak
Pidana ke IPH
1 60% 60% 100% 100% 0% 0%
1.4
Tingkat
Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan
Kerugian Negara
N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%
1.5
Tingkat
Pemenuhan
Pemberian
Keterangan Ahli
N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%
1.6
Jumlah Bahan
Pendapat dan
Pertimbangan
yang dimanfaatkan
Ditama Revbang
2 2 1 1 1 2 200%
2.1
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
N/A N/A N/A 85% 85% 95% 112%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
7 9 8 18% 17% 27,27% 160%
2.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100%
3.1 Pemeriksaan Quality Control (QC) Pemeriksaan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 29
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2016
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2016
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
N/A N/A N/A 100% 100% 53,42 53,42%
4.1
Tingkat
Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
4.2
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
30 30 30 30 30 30 100%
4.3
Ketetapan Waktu Penyampian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A A A A A
5.2
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 92,15% 92,15%
5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice
N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
5.5
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
2 2 2 2 2 3 150%
5.8
Tingkat
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
75% 100% 100% 90% 84% 94,91% 113%
6.1
Persentase
Pemeriksa yang
Memenuhi Standar
90% 90% 90% 100% 100% 96,43% 96,43%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 30
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2016
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2016
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Jam Pelatihan
Pemeriksa
6.2
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)
N/A N/A N/A 90% 90% 90% 100%
7.1
Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan
90% 90% 90% 90% 82% 89,61% 109%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 31
BAB IV PENUTUP
Secara umum, pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 Sasaran Strategis IKU yang tidak mencapai target diantaranya SS 3 tentang Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan pada IKU 2.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP baru tercapai sebesar 53,42% dari target sebesar 100%, SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan pada IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi baru tercapai sebesar 92,15% dari target sebesar 100% dan SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan pada IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa baru tercapai 96,43% dari target 100%.
Meskipun masih terdapat 3 IKU yang belum tercapai namun dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun sebelumnya secara total terjadi peningkatan Skor IKU sebesar 1,54 poin yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,84 dibandingkan pencapaian Tahun 2015 sebesar 99,30. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya pencapaian SS IKU diantaranya pada Sasaran Strategis 1 IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dengan capaian sebesar 76,90% dari target sebesar 60%, IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan capaian sebesar 4,49 dari target 3,60, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Penghitungan Kerugian Negara dengan capaian sebesar 103% dari target 100%, IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dengan capaian sebesar 103%, dan IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang dengan capaian sebesar 2 dari target 1.
Selain itu, Sasaran Strategis 2 pada IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan dengan capaian 95% dari target 85%, IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, dari target sebesar 18% telah tercapai 27,27%. Peningkatan juga terjadi pada Sasaran Strategis 7 IKU 7.1 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dari target 80% realisasinya mencapai 89,61%.
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014
Lampiran. 1
Format Formulir Pengukuran Kinerja
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Format Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan
Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran : 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor
1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% 76,90 105
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
3,6 4,49 105
1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
100% 0% 0
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
100% 100% 103
1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
100% 100% 103
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 2 105
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
85% 95% 105
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
18% 27,27% 105
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
100% 100% 100
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
100% 100% 100
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
100% 100% 100
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
100% 53,42% 53,42
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100% 100% 100
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
30 30 30
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
A A 100
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 92,15% 92,15
5.3 Persentase penyusunan best-practice
0% 0% 100
5.4 Persentase penyebaran best-practice
0% 0% 100
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor
5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
100% 100% 100
5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
100% 100% 100
5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan
2 3 105
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
90% 94,91% 105
6.
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
100% 96,43% 96,43
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
90% 90% 100
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
80% 89,61% 105
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp19.916.655.000,00
Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp18.667.269.819,00
Jumlah efesiensi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp0,00
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Lampiran. 2
PKPK 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Sjafrudin Mosii Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
Peta Strategi
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
KEUANGAN
SS 2Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan
PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
SS 7Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 6Meningkatkan
Kompetensi Pegawai di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
SS 1Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
SS 4 Meningkatkan
Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian
Negara
SS 5Meningkatkan
Kualitas Organisasi di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
IKU dan Target IKU Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK 3,6
IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
100%
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
100%
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
100%
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
85%
Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
18%
IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
100%
Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
100%
Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
100%
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
100% Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100%
Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
30
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
A Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
IKU 5.3 Persentase penyusunan best-practice 0% Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
IKU 5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%
IK 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
100%
IK 5.6 PersentasePersentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan
100% Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
IK 5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan 2 Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan
IK 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90% Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
100%
Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
90%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
80% Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan
Kegiatan Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Rp. 9.151.277.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri Rp. 999.351.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia Rp. 5.955.284.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Rp. 515.749.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum Rp. 3.294.994.000,00
Total Anggaran Rp. 19.916.655.000,00
Jakarta, 29 Januari 2016
TORTAMA KN VI
Sjafrudin Mosii
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Lampiran. 3
Scorecard 2016
Hierarchy Target Realisasi Score RC Trend Action headers Add action
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 100,84
1 Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 104.12
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan 100.00 104.12
1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60,00 % 76,90 % 105,00
1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.281
1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 849
1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 139
1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 8
1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.277
1.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,60 4,49 105,00
1.3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100,00 % 0,00 % 0,00
1.3.1. Jml temuan ps yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Binbangkum 0
1.3.2. Jml temuan ps yg berindikasi pidana yg diserahkan ke Binbangkum 0
1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100,00 % 103,00 % 103,00
1.4.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 3
1.4.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 3
1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100,00 % 103,00 % 103,00
1.5.1. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui 3
1.5.2. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli 3
1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 2 105,00
2 Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 97.27
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan 100.00 104.00
2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan 85,00 % 95,00 % 105,00
2.1.1. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan
2.1.1.1. Jumlah pemeriksaan yang konsisten dengan strategi pemeriksaan
2.1.1.2. Jumlah pemeriksaan di tahun berjalan
2.1.2. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan RKP 95,00 %
2.1.2.1. Jumlah Pengajuan Revisi (konversi) 95,00 %
2.1.2.2. Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diganti
2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 18,00 % 27,27 % 105,00
2.2.1. Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan 15
2.2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 6
2.2.3. Jumlah LHP DTT (non Banpol) yang Diterbitkan 1
2.2.4. Jumlah LHP DTT (Banpol) yang Diterbitkan 15
2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100,00 % 100,00 % 100,00
2.3.1. LHP Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15
2.3.2. LHP Keuangan yang diterbitkan 15
2.3.3. LHP Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 6
2.3.4. LHP Kinerja yang diterbitkan 6
2.3.5. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan tepat waktu 1
2.3.6. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan 1
2.3.7. LHP DTT banpol yang diterbitkan tepat waktu 15
2.3.8. LHP DTT banpol yang diterbitkan 15
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan 100.00 88.82
3.1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
3.1.1. Persentase Pemenuhan QC untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %
3.1.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22
3.2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
3.2.1. Persentase Pemenuhan QA untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %
3.2.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22
3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100,00 % 53,42 % 53,42
3.3.1. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Keuangan 66,50 %
3.3.2. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Kinerja 68,75 %
3.3.3. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP DTT 25,00 %
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara 100.00 100.00
4.1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
4.1.1. Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir 30
4.1.2. Jumlah entitas pemantauan TLRHP 15
4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 30 30 100,00
4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100,00 % 100,00 % 100,00
4.3.1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu 30
4.3.2. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan 30
3 Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 98.70
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.26
5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan A A 100.00
5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100,00 % 92,15 % 92,15
QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...
1 of 2 08/02/2017 10:03
5.2.1. Layanan dasar: email dan eDrive 77,57 %
5.2.2. Layanan aplikasi umum: SISDM 100,00 %
5.2.3. Layanan pemeriksaan: SMP dan portal eAudit 100,00 %
5.3. Persentase Penyusunan Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00
5.3.1. Jumlah Best Practice yang Disusun 0
5.3.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disusun 0
5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00
5.4.1. Jumlah Best Practice yang Disebarkan 0
5.4.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disebarkan 0
5.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan 100,00 % 100,00 % 100,00
5.6. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100,00 % 100,00 % 100,00
5.6.1. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu 12
5.6.2. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan 12
5.7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,00 105,00
5.7.1. Jumlah media workshop/editor forum 2
5.7.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers 0
5.7.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara 2
5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90,00 % 94,91 % 105,00
5.8.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar 95,77 %
5.8.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar 94,05 %
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan 100.00 97.75
6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100,00 % 96,43 % 96,43
6.1.1. Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam 54
6.1.2. Jumlah pemeriksa pada satuan kerja 56
6.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) 90,00 % 90,00 % 100,00
6.2.1. Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam 18
6.2.2. Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja 20
4 Keuangan 100.00 105.00
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 105.00
7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan 80,00 % 89,61 % 105,00
7.1.1. Penyerapan Anggaran 95,62 %
7.1.2. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi 73,63 %
7.1.3. Pencapaian Keluaran 100,00 %
7.1.4. Efisiensi 55,33 %
Skor Kinerja 100,84
QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...
2 of 2 08/02/2017 10:03
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Lampiran. 4
Scorecard 2015
Hierarchy Target Realisasi Score RC
Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) 99,30
Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 96.54
SS 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 96.54
1.1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti 70,00 % 71,35 % 101,93
1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.103
1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 982
1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 265
1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 3
1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.353
1.2. Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara 60,00 % 50,00 % 83,33
1.2.1. Persentase penyampaian temuan berindikasi pidana yang disampaikan ke APH 0,00 %
1.2.1.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke APH 0.00
1.2.1.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Badan 0.00
1.2.2. Persentase pemenuhan penghitungan kerugian negara 0,00 %
1.2.2.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 1.00
1.2.2.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 0.00
1.2.3. Persentase pemenuhan pemberian keterangan ahli 100,00 %
1.2.3.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang disetujui 5.00
1.2.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli 5.00
Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 100.79
SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 100.00 101.41
2.1. Jumlah LHP yang diterbitkan 40 40 100,00
2.1.1. Jumlah LHP Keuangan 15
2.1.2. Jumlah LHP Kinerja 8
2.1.3. Jumlah LHP DTT 17
2.2. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 8 8 100
2.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
2.3.1. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00
2.3.1.1. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 15
2.3.1.2. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 15
2.3.2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00
2.3.2.1. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan tepat waktu 8.00
2.3.2.2. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan 8
2.3.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00
2.3.3.1. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan tepat waktu 17
2.3.3.2. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan 17
2.4. Ketepatan waktu penyelesaian LHP 96,00 % 100,00 % 104,17
2.4.1. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00
2.4.1.1. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15
2.4.1.2. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan 15
2.4.2. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00
2.4.2.1. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 8
2.4.2.2. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan 8
2.4.3. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00
2.4.3.1. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan tepat waktu 17
2.4.3.2. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan 17
2.5. Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
2.6. Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit 51,00 % 64,00 % 105,00 %
2.6.1. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan yang memanfaatkan portal e-audit 16
2.6.2. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan 25
SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 100.00 100.00
3.1. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP 1 1 100,00
SS 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 100.00 100.00
4.1. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan 30 30 100,00
4.1.1. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan 30
4.1.2. Jumlah entitas yang dipantau 15
4.2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah 100,00 % 100,00 % 100,00
Page 1 of 2QPR ScoreCard Web Client
25/01/2016http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=sFXt5nS8r7geKlG...
4.2.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yg disampaikan tepat waktu 30
4.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan ke Dit. Binbangkum 30
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 100.39
SS 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.52
5.1. Jam pelatihan rata-rata per pegawai 40,00 Jam 75,95 Jam 105,00
5.1.1 Jumlah jam pelatihan triwulan 1 2.130,00 Jam
5.1.2 Jumlah jam pelatihan triwulan 2 490,00 Jam
5.1.3 Jumlah jam pelatihan triwulan 3 2.185,00 Jam
5.1.4 Jumlah jam pelatihan triwulan 4 895,00 Jam
5.1.5 Jumlah pegawai triwulan 1 78
5.1.6 Jumlah pegawai triwulan 2 76
5.1.7 Jumlah pegawai triwulan 3 73
5.1.8 Jumlah pegawai triwulan 4 73
5.2. Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 90,00 % 86,67 % 96,30
5.2.1. Jumlah pegawai pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 39
5.2.2. Jumlah pegawai pemeriksa 45
SS 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders 100.00 100.00
6.1. Jumlah Media Relation yang dilaksanakan 2,00 2,00 100,00
SS 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan 100.00 102.50
7.1. Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal 100,00 % 100,00 % 100,00
7.2. Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK) 60,00 % 73,33 % 105,00 %
7.2.1. Jumlah entitas yang telah MoU dan telah mentransfer data ke pusat data BPK melalui AK 11
7.2.2. Jumlah MoU 15
Jumlah entitas 15
SS 8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana di Lingkungan Perwakilan 100.00 100.00
8.1.Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 % 100,00 % 100,00
8.1.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai standar 100,00 %
8.1.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai standar 100,00 %
Keuangan 100.00 100.00
SS 9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 100.00
9.1. Tingkat Pemanfaatan Anggaran 90,00 % 90,00 % 100,00
9.1.1. Realisasi Anggaran Perwakilan Rp 16.330.839.897,00
9.1.2. Total Anggaran Perwakilan Rp 18.144.521.000,00
9.1.3. Efisiensi Anggaran Rp 0,00
Skor Kinerja 100.00 99.30
Page 2 of 2QPR ScoreCard Web Client
25/01/2016http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=sFXt5nS8r7geKlG...
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014
Lampiran. 5 Formulir Input IKU
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
No. IKU Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase Penyelesaian Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
a b d e f g h i j k l m n o p
2016
1 Provinsi Kalimantan Tengah 16 1.178.994.721,96 38 1.178.994.721,96 7 884.427.003,60 31 294.567.718,36 - - 0 -
2 Kota Palangka Raya 11 9.288.878.445,79 29 9.268.372.811,62 9 192.872.811,62 20 9.075.500.000,00 - - 0 -
3 Kabupaten Kapuas 17 42.137.504.499,14 32 776.039.300,74 22 106.275.750,00 10 669.763.550,74 0 - 0 -
4 Kabupaten Pulang Pisau 6 - 12 - 7 - 5 - 0 - 0 -
5 Kabupaten Katingan 10 631.261.603,76 27 631.261.603,76 22 249.872.597,06 5 381.389.006,70 0 - 0 -
6 Kabupaten Gunung Mas 8 28.987.500,00 21 28.987.500,00 15 28.987.500,00 6 - 0 - 0 -
7 Kabupaten Barito Selatan 15 127.064.456,00 40 1.053.123.095,59 30 200.906.600,00 10 852.216.495,59 0 - 0 -
8 Kabupaten Barito T imur 18 14.328.600,00 38 14.328.600,00 29 6.328.600,00 9 8.000.000,00 0 - 0 -
9 Kabupaten Barito Utara 14 - 37 - 28 - 9 - 0 - 0 -
10 Kabupaten Murung Raya 10 59.373.274.127,32 27 - 26 - 1 - 0 - 0 -
11 Kabupaten Kotawaringin T imur 14 1.211.515.067,00 35 1.211.515.067,00 28 267.240.000,00 7 944.275.067,00 0 - 0 -
12 Kabupaten Kotawaringin Barat 9 206.600.000,00 18 76.000.000,00 17 76.000.000,00 1 - 0 - 0 -
13 Kabupaten Lamandau 11 - 32 - 32 - 0 - 0 - 0 -
14 Kabupaten Sukamara 13 - 31 - 18 - 8 - 5 - 0 -
15 Kabupaten Seruyan 15 27.088.103.792,62 41 2.521.534.060,46 31 937.365.400,00 10 1.584.168.660,46 - - 0 -
2015
1 Provinsi Kalimantan Tengah 17 8.701.241.924,00 41 - 19 - 14 - 8 - 0 -
2 Kota Palangka Raya 23 2.376.893.098,21 67 1.550.094.588,21 50 967.011.493,68 15 583.083.094,53 2 - 0 -
3 Kabupaten Kapuas 12 6.349.129.268,18 33 6.349.129.268,18 22 6.341.329.268,18 11 7.800.000,00 0 - 0 -
4 Kabupaten Pulang Pisau 12 64.250.000,00 23 64.250.000,00 9 30.000.000,00 14 34.250.000,00 0 - 0 -
5 Kabupaten Katingan 18 - 41 - 15 - 26 - 0 - 0 -
6 Kabupaten Gunung Mas 6 - 21 - 20 - 0 - 1 - 0 -
7 Kabupaten Barito Selatan 19 1.254.298.041,81 46 1.243.783.041,81 22 1.148.629.841,81 5 95.153.200,00 19 - 0 -
8 Kabupaten Barito T imur 16 1.089.588.026,06 31 1.089.588.026,06 26 535.765.167,94 5 553.822.858,12 0 - 0 -
9 Kabupaten Barito Utara 19 1.523.376.416,07 58 1.465.253.344,79 55 1.440.253.344,79 3 25.000.000,00 0 - 0 -
10 Kabupaten Murung Raya 16 16.606.268.095,00 43 344.284.256,00 34 237.484.881,00 8 106.799.375,00 1 - 0 -
11 Kabupaten Kotawaringin T imur 28 34.306.360.306,68 90 34.306.360.306,68 74 7.060.103.056,68 7 27.246.257.250,00 9 - 0 -
12 Kabupaten Kotawaringin Barat 21 8.368.027.399,00 44 - 41 - 3 - 0 - 0 -
13 Kabupaten Lamandau 15 132.900.947,92 35 114.768,02 35 114.768,02 0 - 0 - 0 -
14 Kabupaten Sukamara 15 1.228.119.954,00 40 - 36 - 2 - 2 - 0 -
15 Kabupaten Seruyan 13 1.236.250.491,27 43 115.938.491,27 33 84.688.592,68 9 31.249.898,59 0 - 1 -
2014
1 Provinsi Kalimantan Tengah 37 214.345.099.703,56 74 10.753.855.495,32 53 3.191.901.795,52 15 47.787.999,80 1 - 5 7.514.165.700,00
2 Kota Palangka Raya 49 3.130.636.924,69 126 2.094.340.075,97 106 2.088.445.155,97 20 5.894.920,00 0 - 0 -
3 Kabupaten Kapuas 46 10.087.065.916,91 76 6.395.038.502,71 45 81.734.014,00 31 6.313.304.488,71 0 - 0 -
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
TS TBS BT TDT
1.1
Nurul Latifah
Eko Setyo Nugroho
R. Cornell Syarief P
NO EntitasTemuan Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Rekomendasi
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
a b d e f g h i j k l m n o p
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
TS TBS BT TDT NO EntitasTemuan Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Rekomendasi
4 Kabupaten Pulang Pisau 34 2.753.598.552,88 67 468.605.952,88 32 468.605.952,88 30 - 5 - 0 -
5 Kabupaten Katingan 11 6.844.191.961,39 21 110.495.045,47 13 110.495.045,47 8 - 0 - 0 -
6 Kabupaten Gunung Mas 17 8.076.354.681,84 35 8.028.514.718,00 28 8.028.514.718,00 6 - 1 - 0 -
7 Kabupaten Barito Selatan 23 3.146.768.018,18 73 778.893.600,18 54 757.801.800,18 18 21.091.800,00 1 - 0 -
8 Kabupaten Barito T imur 42 14.230.958.778,53 124 9.079.229.059,88 77 3.401.658.302,76 47 3.245.290.681,70 0 - 0 2.432.280.075,42
9 Kabupaten Barito Utara 26 4.475.398.385,14 80 4.475.398.385,14 62 713.355.732,86 13 3.762.042.652,28 5 - 0 -
10 Kabupaten Murung Raya 34 19.665.070.554,69 80 18.725.038.460,69 52 1.625.590.550,46 28 17.099.447.910,23 0 - 0 -
11 Kabupaten Kotawaringin T imur 20 758.401.997,00 54 725.254.997,00 43 355.978.207,00 3 369.276.790,00 8 - 0 -
12 Kabupaten Kotawaringin Barat 35 19.522.067.954,42 75 284.074.674,00 74 284.074.674,00 1 - 0 - 0 -
13 Kabupaten Lamandau 10 22.895.030.282,00 21 22.895.030.282,00 21 22.895.030.282,00 0 - 0 - 0 -
14 Kabupaten Sukamara 11 8.559.208.671,94 37 344.678.147,49 35 329.678.147,49 2 15.000.000,00 0 - 0 -
15 Kabupaten Seruyan 44 2.530.648.913,50 99 1.551.253.623,50 56 623.708.982,50 40 779.191.641,00 3 148.353.000,00 0 -
2013
1 Provinsi Kalimantan Tengah 42 6.982.751.534,15 111 2.314.902.407,39 107 2.095.993.341,89 4 218.909.065,50 0 - 0 -
2 Kota Palangka Raya 39 1.845.804.172,00 85 1.727.117.472,00 80 470.482.357,00 5 1.256.635.115,00 0 - 0 -
3 Kabupaten Kapuas 21 1.337.057.016,93 43 350.661.485,93 32 155.842.294,93 11 194.819.191,00 0 - 0 -
4 Kabupaten Pulang Pisau 27 14.931.053.618,27 55 549.650.542,61 24 499.484.542,61 31 50.166.000,00 0 - 0 -
5 Kabupaten Katingan 19 4.786.070.165,25 37 4.786.070.165,25 16 2.363.953,00 21 4.783.706.212,25 0 - 0 -
6 Kabupaten Gunung Mas 14 6.288.291.250,00 34 1.063.238.500,00 23 - 9 1.034.828.500,00 2 28.410.000,00 0 -
7 Kabupaten Barito Selatan 18 1.205.997.497,10 41 834.104.995,77 35 743.346.558,27 5 40.758.437,50 0 - 1 50.000.000,00
8 Kabupaten Barito T imur 50 15.536.849.709,43 87 11.796.237.209,43 58 1.268.051.267,09 25 10.528.185.942,34 4 - 0 -
9 Kabupaten Barito Utara 20 1.175.548.351,00 37 812.480.351,00 34 691.906.740,00 3 120.573.611,00 0 - 0 -
10 Kabupaten Murung Raya 22 4.440.534.982,67 65 3.808.546.918,53 52 3.194.111.666,78 12 614.435.251,75 1 - 0 -
11 Kabupaten Kotawaringin T imur 47 7.116.054.072,37 105 4.802.666.512,00 98 4.802.666.512,00 3 - 4 - 0 -
12 Kabupaten Kotawaringin Barat 31 2.518.287.518,21 80 63.315.864,93 80 63.315.864,93 0 - 0 - 0 -
13 Kabupaten Lamandau 21 10.428.577.789,28 51 7.939.247.681,75 50 7.939.247.681,75 1 - 0 - 0 -
14 Kabupaten Sukamara 21 2.036.050.908,26 49 1.081.900.397,26 32 343.243.775,60 17 694.456.346,66 0 - 0 44.200.275,00
15 Kabupaten Seruyan 20 2.647.724.537,67 59 2.269.191.372,67 48 704.746.732,41 6 1.564.444.640,26 5 - 0 -
2012
1 Provinsi Kalimantan Tengah 47 2.933.706.091,50 115 1.243.179.734,00 90 399.839.163,00 22 843.340.571,00 2 - 1 -
2 Kota Palangka Raya 29 22.424.580.886,52 67 1.084.330.712,52 56 975.978.962,52 11 84.261.750,00 0 - 0 24.090.000,00
3 Kabupaten Kapuas 44 32.260.257.390,86 118 20.402.264.085,18 102 9.233.764.827,14 16 11.168.499.258,04 0 - 0 -
4 Kabupaten Pulang Pisau 36 1.419.370.602,15 82 1.079.319.945,56 67 1.065.638.720,27 15 13.681.225,29 0 - 0 -
5 Kabupaten Katingan 24 51.332.415.964,99 77 3.054.758.359,00 57 638.683.089,00 19 2.416.075.270,00 1 - 0 -
6 Kabupaten Gunung Mas 29 3.944.781.003,98 83 1.547.966.003,98 70 1.260.345.752,76 9 287.620.251,22 4 - 0 -
7 Kabupaten Barito Selatan 25 15.777.527.781,11 52 5.336.339.509,11 33 723.478.027,00 4 1.358.849.029,91 15 3.178.305.024,20 0 75.707.428,00
8 Kabupaten Barito T imur 38 3.381.464.411,00 100 2.734.124.411,00 66 422.960.488,00 29 2.311.163.923,00 5 - 0 -
9 Kabupaten Barito Utara 36 8.199.493.610,12 136 3.118.072.024,20 96 1.061.262.845,20 27 113.053.179,00 13 1.943.756.000,00 0 -
10 Kabupaten Murung Raya 30 6.302.638.192,00 65 1.458.274.057,00 39 1.413.877.807,00 19 19.896.250,00 7 24.500.000,00 0 -
11 Kabupaten Kotawaringin T imur 22 62.829.837.930,78 60 2.774.169.975,69 60 2.774.169.975,69 0 - 0 - 0 -
12 Kabupaten Kotawaringin Barat 42 1.222.953.167,44 91 323.120.647,57 90 323.120.647,57 1 - 0 - 0 -
13 Kabupaten Lamandau 14 32.098.849,00 31 19.585.300,00 29 19.585.300,00 2 - 0 - 0 -
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
a b d e f g h i j k l m n o p
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
TS TBS BT TDT NO EntitasTemuan Rekomendasi
Status Tindak Lanjut Rekomendasi
14 Kabupaten Sukamara 37 2.413.687.119,60 37 386.226.668,50 31 213.682.495,50 4 172.544.173,00 2 - 0 -
15 Kabupaten Seruyan 29 37.717.283.098,22 68 37.617.543.848,22 63 404.528.848,22 2 213.015.000,00 3 37.000.000.000,00 0 -
Jumlah 4.277 3.281 849 139 8 -
1.1.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (h)
1.1.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (j)
1.1.3 Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (l )
1.1.4 Jumlah rekomendasi yg tidak dapat ditindaklanjuti (n)
1.1.5 Jumlah rekomendasi yg telah disampaikan ke auditee (f)
( h + n)
f
Dokumen sumber:
a) Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas entitas;
c) Data modul tindak lanjut dalam SMP
Keterangan :
TS = Tindak lanjut Sesuai Rekomendasi
TBS = Tindak Lanjut Belum Selesai/Dalam Proses
BT = Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti
TDT = Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti
* = tidak termasuk LHP TGR
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diis i oleh Satker Setiap Triwulan
b) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut
76,90%Realisasi IKU 1.1 = x 100% =
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK
No. IKU 1.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Seyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
a c d e f
1 115 23 5,00
2 112 23 4,87
3 99 23 4,30
4 105 23 4,57
5 96 23 4,17
6 112 23 4,87
7 92 23 4,00
8 115 23 5,00
9 111 23 4,83
10 106 23 4,61
11 115 23 5,00
12 102 23 4,43
13 100 23 4,35
14 97 23 4,22
15 73 23 3,17
16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah 98 23 4,26
17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat 100 23 4,35
18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara 102 23 4,43
19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur 102 23 4,43
20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas 113 23 4,91
21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Ray a 99 23 4,30
22 110 23 4,78
2274 506 98,8722
LKPD TA 2015 Kab. Katingan
LKPD TA 2015 Kab. Kapuas
LKPD TA 2015 Kab. Kotawaringin Barat
LKPD TA 2015 Kab. Barito Utara
LKPD TA 2015 Kab. Barito Timur
LKPD TA 2015 Kab. Sukamara
LKPD TA 2015 Kab. Seruy an
LKPD TA 2015 Kab. Barito Selatan
LKPD TA 2015 Kab. Murung Ray a
PDTT Belanja Daerah Kota Palangka Ray a
NO Nama Pemeriksaan
LKPD TA 2015 Prov. Kalimantan Tengah
LKPD TA 2015 Kab. Pulang Pisau
LKPD TA 2015 Kab. Kotawaringin Timur
LKPD TA 2015 Kab. Lamandau
LKPD TA 2015 Kab. Gunung Mas
LKPD TA 2015 Kota Palangka Ray a
Validasi
(diisi oleh PSMK)b
Total Nilai
JawabanJumlah Pertanyaan
Indeks Per
Pemeriksaan
∑e ∑b
Dokumen sumber:
a) Laporan hasil survey
- 1,00-1,99 = Sangat Tidak Memuaskan
- 2,00-2,99 = Tidak Memuaskan
- 3,00-3,99 = Memuaskan
- 4,00-5,00 = Sangat Memuaskan
Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
4,49
Skala:
Realisasi IKU 1.2 = x100% =
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
No. IKU 1.3 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
NO Entitas No, Tgl, dan Judul LHPNo. Surat & Tgl Penyampaian
ke Binbangkum
No Surat & Tgl Jawaban dari
Binbangkum
Validasi
(diisi oleh PSMK)
a b c e f g
1
Jumlah 0 0
1.3.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Binbangkum (f)
1.3.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Binbangkum (e)
∑f
∑e
Dokumen sumber:
1. ND dari Binbangkum ke satker yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan memenuhi syarat sebagai
temuan berindikasi tindak pidana ke Binbangkum
2. ND penyampaian temuan berindikasi tindak pidana ke Binbangkum
Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Realisasi IKU 1.3 = x 100% = 0,00%
Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum
Judul Temuan Pemeriksaan
d
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
No. IKU 1.4 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Prov insi Kalimantan Tengah
NO Entitas
No. & Tgl LHP
Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah
No. Surat & Tgl Permintaan
Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah
No. Surat/ ND/ Disposisi &
Tgl Persetujuan
Penghitungan Kerugian
Negara/Daerah dari
Pimpinan
No Surat & Tgl
Penyampaian LHP
Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah
Validasi
(diisi oleh PSMK)
a b c e f g h
1 Kabupaten Seruyan01 /LHP/XIX.PAL/04/2016
15 April 2016
Surat Kepala Kejaksaan
Negeri Kuala Pembuang
B.268/Q.2.18/Fd.1/03/2016
tanggal 15 Maret 2016
Disposisi Kalan tanggal 22 April
2016 untuk dicek di LHP untuk
memastikan temuan tersebut
mengakibatkan kerugian
negara/pidana
174/S/XIX.PAL/04/2016
15 April 2016
2Kabupaten Gunung
Mas
35 /LHP/XIX.PAL/10/2016
19 Oktober 2016
Surat Kepala Kepolisian Resor
Gunung Mas Nomor
B/880/V/2016 tanggal 23 Mei
2016
Disposisi Plh. Kalan tanggal 25
Mei 2016 agar dikordinasikan
lebih lanjut waktu ekspose
perkara
576/S/XIX.PAL/10/2016
28 Oktober 2016
3 Kabupaten Sukamara45/LHP/XIX.PAL/12/2016
20 Desember 2016
Surat Kepala Kejaksaan
Negeri Sukamara
B.499/Q.2.19/Fd.1/11/2016
tanggal 14 November 2016
Disposisi Kalan tanggal 16
November 2016 untuk
Konsepkan Surat Jawaban
723/S/XIX.PAL/12/2016
16 Desember 2016
Jumlah 3 3
1.4.1. Jumlah LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah yang Disampaikan (g)1.4.2. Jumlah Permintaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (e)
∑g
∑e
Dokumen sumber:
1. Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari IPH
2. Surat Keluar LHP PKN
3. LHP PKN / hasil kajian
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN
KERUGIAN DAERAH PADA PEMBANGUNAN GEDUNG
STIKES KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS DI
KUALA KURUN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN
KERUGIAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN SUKAMARA TA 2013 DI
SUKAMARA
Realisasi IKU 1.4 = x 100% = 100,00%
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN
KERUGIAN DAERAH PADA UPTD KEBERSIHAN DINAS
PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KUALA
PEMBUANG
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
Judul LHP Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah
d
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli
No. IKU 1.5 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
NO EntitasPersonil yang Memberikan
Keterangan Ahli
No. Surat & Tgl Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl
Persetujuan Sebagai Saksi Ahli
dari Pimpinan
Satker/Tortama/Badan
No Surat & Tgl Surat Tugas
Pelaksanaan Pemberian
Keterangan Ahli
Validasi
(diisi oleh PSMK)
a b c e f g h
1 Kabupaten Seruyan Raymond Pardomuan, S.H.
B-268/Q.2.18/Fd.l/03/2016
15 Maret 2016
B-421/Q.2.18/Fd.l/04/2016
19 April 2016
B-371/Q.2.18/Fp.2/07/2016
Disposisi Kalan tanggal 19 Juli
2016
204/ST/XIX.PAL/5/2016
03 Mei 2016
2 Kabupaten Gunung Mas Carlos Leo, S.H.B1809/XI/2016/Reskrim
7 November 2016
Disposisi Kalan tanggal 8
November 2016
499/ST/XIX.PAL/12/2016
10 Nov ember 2016
3 Kabupaten Sukamara Sandi Andriansyah, S.E.B-5461/Q.2.19/Fd.1/12/2016
Desember 2016
Disposisi Kalan tanggal 16
Desember 2016
585/ST/XIX.PAL/12/2016
15 Desember 2016
Jumlah 3 3
1.4.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang dipenuhi (g)1.4.2. Jumlah permintaan sebagai ahli (e)
∑g
∑e
Dokumen sumber:
1. Surat Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dari IPH
2. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli
Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Permintaan Saksi Ahli terkait Pembangunan STIKES
Bantuan Keterangan Ahli
Realisasi IKU 1.5 = x 100% = 100,00%
Permintaan Keterangan Ahli
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
Perihal
d
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan
yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
No. IKU 1.6 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Rev bangPeriode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
a b d e
1 404/ND/XIX.PAL/11/2016
tanggal 19 November 2016
643/ND/XII.2/11/2016
17 November 2016
2414/ND/XIX.PAL/12/2016
tanggal 28 Desember 2016
19/ND/XII.2/01/2017
6 Januari 2017... dst
2
Dokumen sumber:
1. Nota dinas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan ke Dit. EPP
2. Nota Dinas dari EPP mengenai Hasil Evaluasi Bahan Pendapat oleh Dit.EPP
atas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan
Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan
Perbaikan Tata Kelola Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Realisasi IKU 1.6 = ∑ Usulan Bahan Pendapat yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang= 2
Judul Usulan Bahan Pendapat
No dan Tgl Nota Dinas Hasil
Kajian Ditama Revbang (Dit.
EPP)
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
c
NONo dan Tgl ND Usulan Bahan Pendapat dari
Aud/Pwk ke Ditama Revbang
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
No. IKU 2.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
NO Pemeriksaan sesuai RKP Awal Tahun AnggaranNo Surat dan Tgl
Pengajuan Revisi RKP
No. Surat dan Tgl
Persetujuan Revisi RKPPemeriksaan setelah Revisi RKP Konversi
Konsistensi dengan Strategi
Pemeriksaan
a b c d e f g
Pemeriksaan Keuangan
1 LKPD TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 100 100
2 LKPD TA 2015 Kota Palangka Raya 100 100
3 LKPD TA 2015 Kabupaten Kapuas 100 100
4 LKPD TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 100 100
5 LKPD TA 2015 Kabupaten Katingan 100 100
6 LKPD TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 100 100
7 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 100 100
8 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Timur 100 100
9 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Utara 100 100
10 LKPD TA 2015 Kabupaten Murung Raya 100 100
11 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 100 100
12 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 100 100
13 LKPD TA 2015 Kabupaten Lamandau 100 100
14 LKPD TA 2015 Kabupaten Sukamara 100 100
15 LKPD TA 2015 Kabupaten Seruyan 100 100
Pemeriksaan Kinerja
1Kinerja Manajemen Aset Pemkab Barito Selatan
ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemKab.
Sukamara
95 95
2Kinerja Manajemen Aset Pemkab Seruyan
ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemKab.
Kotawaringin Barat
95 95
3 Kinerja Pendidikan Pemkab Kapuas 100 100
4Kinerja RSUD Pemkab Pulang Pisau
ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja BUMD PemProv.
Kalimantan Tengah
95 95
Pemeriksaan DTT (non banpol)
1 PDTT Belanja Daerah Pemkab Kotawaringin Barat ND 283 - 19 Agustus 2016Kinerja Manajemen Aset
Pemkot Palangka Raya
95 95
2 PDTT Belanja Daerah Pemkab Kotawaringin Timur ND 283 - 19 Agustus 2016PDTT Belanja Daerah Pemkab
Katingan
95 95
3PDTT Pendapatan PKB dan BBNKB PemProv
Kalimantan TengahND 283 - 19 Agustus 2016
Kinerja JKN PemKab.
Kotawaringin Timur
95 95
Pemeriksaan DTT Banpol
1 Banpol TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 100 100
2 Banpol TA 2015 Kota Palangka Raya 100 100
3 Banpol TA 2015 Kabupaten Kapuas 100 100
4 Banpol TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 100 100
5 Banpol TA 2015 Kabupaten Katingan 100 100
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
NO Pemeriksaan sesuai RKP Awal Tahun AnggaranNo Surat dan Tgl
Pengajuan Revisi RKP
No. Surat dan Tgl
Persetujuan Revisi RKPPemeriksaan setelah Revisi RKP Konversi
Konsistensi dengan Strategi
Pemeriksaan
a b c d e f g
6 Banpol TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 100 100
7 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 100 100
8 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Timur 100 100
9 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Utara 100 100
10 Banpol TA 2015 Kabupaten Murung Raya 100 100
11 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 100 100
12 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 100 100
13 Banpol TA 2015 Kabupaten Lamandau 100 100
14 Banpol TA 2015 Kabupaten Sukamara 100 100
15 Banpol TA 2015 Kabupaten Seruyan 100 100
0 95,00 95,00
2.1.1. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan (g)2.1.1.1. Jumlah pemeriksaan yang konsisten dengan strategi pemeriksaan2.1.1.2. Jumlah pemeriksaan di tahun berjalan
2.1.2. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan RKP (f) 2.1.2.1. Jumlah pengajuan revisi - konversi (d)2.1.2.2. Jumlah objek pemeriksaan yang diganti (e)
Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Dokumen sumber:
1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan
2. RKP
Nilai konv ersi (c):- jumlah revisi 0 = 100% - jumlah revisi 1 = 95% - jumlah revisi 2 = 85% - jumlah revisi 3 = 75% - jumlah revisi 4 = 65%- jumlah revisi 5 = 55% - jumlah revisi 6 = 45% - jumlah revisi 7 = 35% - jumlah revisi 8 = 25% - jumlah revisi 9 = 15% - jumlah revisi 10 = 5% - jumlah revisi > 10 = 0%
Penj elasan Pencapaian Kinerj a Triwulanan
Realisasi IKU 2.1 = (f + g) / 2 = 95,00
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh
LHP
No. IKU 2.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal
a b g1 Prov. Kalimantan Tengah 18/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 40/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 15/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/162 Kota Palangka Raya 28/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 43/LHP/XIX.PAL/12/2016 16/Dec/16 12/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/163 Kab. Kapuas 24/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 48/LHP/XIX.PAL/12/2016 23/Dec/16 5/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/164 Kab. Pulang Pisau 19/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 10/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/165 Kab. Katingan 20/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 46/LHP/XIX.PAL/12/2016 23/Dec/16 7/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/166 Kab. Gunung Mas 30/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 13/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/167 Kab. Barito Selatan 21/LHP/XIX.PAL/06/2016 10/Jun/16 9/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/168 Kab. Barito Timur 23/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 2/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/169 Kab. Barito Utara 26/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 6/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/16
10 Kab. Murung Raya 25/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 16/LHP/XIX.PAL/04/2016 26/Apr/1611 Kab. Kotawaringin Timur 27/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 44/LHP/XIX.PAL/12/2016 16/Dec/16 11/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1612 Kab. Kotawaringin Barat 22/LHP/XIX.PAL/06/2016 13/Jun/16 41/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 3/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1613 Kab. Lamandau 17/LHP/XIX.PAL/05/2016 27/May/16 14/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1614 Kab. Sukamara 31/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 42/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 8/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/1615 Kab. Seruyan 29/LHP/XIX.PAL/06/2016 27/Jun/16 4/LHP/XIX.PAL/04/2016 15/Apr/16
Jumlah 15 6 1 15
2.2.1. Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan 152.2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 62.2.3. Jumlah LHP DTT Non-Banpol yang Diterbitkan 12.2.4. Jumlah LHP DTT Banpol yang Diterbitkan 15
IKU 2.2 = b / (a + b + c) x 100% = 27,27%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
No. Nama Entitas
LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang
diterbitkan
LHP Pemeriksaan DTT Banpol yang
diterbitkan
1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan
2. LHP net
3. Surat keluar penyampaian LHP/BAST
4. Tanda terima LHP oleh Dit. EPP
5. LHP yang diupload dalam SMP
Validasi
(diisi oleh
PSMK)IKU 2.2.1 (a) IKU 2.2.2 (b) IKU 2.2.3 (c) IKU 2.2.4 (d)
c d e f
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
No. IKU 2.3 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo N
Disetujui oleh Cornell Syarief
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
a b c d e f g h i j k l
Pemeriksaan Keuangan
1 LKPD TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 166/ST/XIX.PAL/04/2016 13-Apr-16 18/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
2 LKPD TA 2015 Kota Palangka Raya 201/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 28/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
3 LKPD TA 2015 Kabupaten Kapuas 172/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 24/LHP/XIX.PAL/06/2016 15/Apr/16 14/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
4 LKPD TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 177/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 19/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
5 LKPD TA 2015 Kabupaten Katingan 173/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 20/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
6 LKPD TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 208/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 30/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
7 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 175/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 21/LHP/XIX.PAL/06/2016 12/Apr/16 13/Jun/16 10/Jun/16 10/Jun/16 1 1
8 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Timur 176/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 23/LHP/XIX.PAL/06/2016 14/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
9 LKPD TA 2015 Kabupaten Barito Utara 211/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 26/LHP/XIX.PAL/06/2016 28/Apr/16 27/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
10 LKPD TA 2015 Kabupaten Murung Raya 200/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 25/LHP/XIX.PAL/06/2016 28/Apr/16 27/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
11 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 209/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 27/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
12 LKPD TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 174/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 22/LHP/XIX.PAL/06/2016 14/Apr/16 13/Jun/16 13/Jun/16 13/Jun/16 1 1
13 LKPD TA 2015 Kabupaten Lamandau 150/ST/XIX.PAL/04/2016 01-Apr-16 17/LHP/XIX.PAL/05/2016 31/Mar/16 30/May/16 27/May/16 27/May/16 1 1
14 LKPD TA 2015 Kabupaten Sukamara 210/ST/XIX.PAL/05/2016 03-Mei-16 31/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
15 LKPD TA 2015 Kabupaten Seruyan 202/ST/XIX.PAL/04/2016 29-Apr-16 29/LHP/XIX.PAL/06/2016 29/Apr/16 28/Jun/16 27/Jun/16 27/Jun/16 1 1
15 15
Pemeriksaan Kinerja
1 Kinerja BUMD PemKab. Sukamara 407/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 42/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1
2 Kinerja BUMD PemKab. Kotawaringin Barat 408/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 41/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1
3 Kinerja Pendidikan Pemkab Kapuas 444/ST/XIX.PAL/10/2016 10-Des-16 48/LHP/XIX.PAL/11/2016 23/Dec/16 23/Dec/16 23/Dec/16 1 1
4 Kinerja BUMD PemProv. Kalimantan Tengah 406/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 40/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Nov/16 28/Nov/16 28/Nov/16 1 1
5 Kinerja Manajemen Aset Pemkot Palangka Raya 467/ST/XIX.PAL/10/2016 21-Okt-16 43/LHP/XIX.PAL/11/2016 16/Dec/16 16/Dec/16 16/Dec/16 1 1
6 Kinerja JKN PemKab. Kotawaringin Timur 405/ST/XIX.PAL/09/2016 22-Sep-16 44/LHP/XIX.PAL/11/2016 30/Dec/16 16/Dec/16 16/Dec/16 1 1
6 6
Pemeriksaan DTT (non banpol)
1 PDTT Belanja Daerah Pemkab Katingan 459/ST/XIX.PAL/10/2016 20/10/2016 46/LHP/XIX.PAL/11/2016 28/Dec/16 23/Dec/16 23/Dec/16 1 1
1 1
Pemeriksaan DTT Banpol
1 Banpol TA 2015 Provinsi Kalimantan Tengah 123/ST/XIX.PAL/03/2016 24-Mar-16 15/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
2 Banpol TA 2015 Kota Palangka Raya 101/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 12/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
3 Banpol TA 2015 Kabupaten Kapuas 112/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 5/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
4 Banpol TA 2015 Kabupaten Pulang Pisau 111/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 10/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1
5 Banpol TA 2015 Kabupaten Katingan 113/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 7/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
6 Banpol TA 2015 Kabupaten Gunung Mas 107/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 13/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
7 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Selatan 110/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 9/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1
8 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Timur 109/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 2/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
9 Banpol TA 2015 Kabupaten Barito Utara 108/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 6/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1
10 Banpol TA 2015 Kabupaten Murung Raya 179/ST/XIX.PAL/04/2016 15-Apr-16 16/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 26/Apr/16 1 1
11 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur 106/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 11/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
12 Banpol TA 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat 105/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 3/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 28/Apr/16 15/Apr/16 1 1
Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan
Tanggal
BAST
Tanggal
Surat Keluar
Tepat Waktu (1)/
Tidak (0)
Jumlah LHP
Diterbitkan
No.
Validasi
(diisi oleh
PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP
Tanggal Penyerahan LK
dari Entitas
Tanggal Penyampaian LHP
Seharusnya
Nama Pemeriksaan
a b c d e f g h i j k l
Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan
Tanggal
BAST
Tanggal
Surat Keluar
Tepat Waktu (1)/
Tidak (0)
Jumlah LHP
Diterbitkan
No.
Validasi
(diisi oleh
PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP
Tanggal Penyerahan LK
dari Entitas
Tanggal Penyampaian LHP
Seharusnya
Nama Pemeriksaan
13 Banpol TA 2015 Kabupaten Lamandau 103/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 14/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 30/Apr/16 15/Apr/16 1 1
14 Banpol TA 2015 Kabupaten Sukamara 104/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 8/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
15 Banpol TA 2015 Kabupaten Seruyan 102/ST/XIX.PAL/03/2016 14-Mar-16 4/LHP/XIX.PAL/04/2016 30/Apr/16 29/Apr/16 15/Apr/16 1 1
15 15
2.3.1. LHP keuangan yg diterbitkan tepat waktu (a) 15
2.3.2. LHP keuangan yg diterbitkan (b) 15
2.3.3. LHP kinerja yg diterbitkan tepat waktu (c) 6
2.3.4. LHP kinerja yg diterbitkan (d) 6 2.3.5. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan tepat waktu (e) 1
2.3.6. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan (f) 1
2.3.7. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan tepat waktu (g) 15
2.3.8. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan (h) 15
(a + c + e + g) 37
(b + d + f + h) 37
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Program Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Surat Keluar
4. BAST
Score IKU 2.4 = x 100% = x 100% = 1
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan
No. IKU 3.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Reviu KT
(ya=100%; tidak 0%)
Reviu PT
(ya=100%; tidak 0%)
Reviu PM
(ya=100%; tidak 0%)
a b c d e f g h
1 Prov. Kalimantan Tengah LKPD 100% 100% 100% 100%2 Kota Palangka Raya LKPD 100% 100% 100% 100%3 Kab. Kapuas LKPD 100% 100% 100% 100%4 Kab. Pulang Pisau LKPD 100% 100% 100% 100%5 Kab. Katingan LKPD 100% 100% 100% 100%6 Kab. Gunung Mas LKPD 100% 100% 100% 100%7 Kab. Barito Selatan LKPD 100% 100% 100% 100%8 Kab. Barito Timur LKPD 100% 100% 100% 100%9 Kab. Barito Utara LKPD 100% 100% 100% 100%
10 Kab. Murung Raya LKPD 100% 100% 100% 100%11 Kab. Kotawaringin Timur LKPD 100% 100% 100% 100%12 Kab. Kotawaringin Barat LKPD 100% 100% 100% 100%13 Kab. Lamandau LKPD 100% 100% 100% 100%14 Kab. Sukamara LKPD 100% 100% 100% 100%15 Kab. Seruyan LKPD 100% 100% 100% 100%
16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah Kinerja 100% 100% 100% 100%
17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat Kinerja 100% 100% 100% 100%18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara Kinerja 100% 100% 100% 100%19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur Kinerja 100% 100% 100% 100%20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas Kinerja 100% 100% 100% 100%21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Raya Kinerja 100% 100% 100% 100%22 PDTT Belanja Daerah Kabupaten Katingan PDTT 100% 100% 100% 100%
Jumlah 22 2200%
3.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 2200%3.1.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan (b) 22
IKU 3.1 = (b / a) = 100,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Lembar reviu pada setiap tahapan pemeriksaan yang
ditandatangani oleh PT dan KT sebagai PFP
No. Nama Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemenuhan Reviu PFPPemenuhan QC
(d+e+f) /3
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan
No. IKU 3.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R.Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahap Perencanaan
(ya=100%; tidak 0%)
Tahap Pelaksanaan
(ya=100%; tidak 0%)
Tahap Pelaporan
(ya=100%; tidak 0%)a b c d e f g h
1 Prov. Kalimantan Tengah LKPD 100% 100% 100% 100%2 Kota Palangka Raya LKPD 100% 100% 100% 100%3 Kab. Kapuas LKPD 100% 100% 100% 100%4 Kab. Pulang Pisau LKPD 100% 100% 100% 100%5 Kab. Katingan LKPD 100% 100% 100% 100%6 Kab. Gunung Mas LKPD 100% 100% 100% 100%7 Kab. Barito Selatan LKPD 100% 100% 100% 100%8 Kab. Barito Timur LKPD 100% 100% 100% 100%9 Kab. Barito Utara LKPD 100% 100% 100% 100%
10 Kab. Murung Raya LKPD 100% 100% 100% 100%11 Kab. Kotawaringin Timur LKPD 100% 100% 100% 100%12 Kab. Kotawaringin Barat LKPD 100% 100% 100% 100%13 Kab. Lamandau LKPD 100% 100% 100% 100%14 Kab. Sukamara LKPD 100% 100% 100% 100%15 Kab. Seruyan LKPD 100% 100% 100% 100%
16 Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Tengah Kinerja 100% 100% 100% 100%
17 Kinerja BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat Kinerja 100% 100% 100% 100%18 Kinerja BUMD Kabupaten Sukamara Kinerja 100% 100% 100% 100%19 Kinerja JKN Kab. Kotawaringin Timur Kinerja 100% 100% 100% 100%20 Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas Kinerja 100% 100% 100% 100%
21 Kinerja Manajemen Aset Kota Palangka Raya Kinerja 100% 100% 100% 100%
22 PDTT Belanja Daerah Kabupaten Katingan PDTT 100% 100% 100% 100%
Jumlah 22 2200%
3.2.1. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 2200%3.2.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan (b) 22
IKU 3.2 = (a / b) = 100,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Lembar reviu/checklist pada setiap tahapan pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Kasubaud sebagai PSP
No. Nama Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemenuhan Reviu PSPPemenuhan QA
(d+e+f) /3
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian
LHP
No. IKU 3.3 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
Periode: : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Tingkat Konsistensi
atas LHP (Dit. EPP)
Tingkat Akurasi atas
LHP (Dit. EPP)
Rata-rata Tingkat
Konsistensi dan
Akurasi
Tingkat Konsistensi
atas LHP (Dit. EPP)
Tingkat Akurasi atas
LHP (Dit. EPP)
Rata-rata Tingkat
Konsistensi dan
Akurasi
a b c d e f g h i = (e+h)/2 j
3.3.1 Hasil evaluasi atas LHP Keuangan (a) 0% 53,00% 80,00% 66,50% 66,50%
3.3.2 Hasil evaluasi atas LHP Kinerja (b) 50,00% 87,50% 68,75% 0,00% 68,75%
3.3.3 Hasil evaluasi atas LHP DTT (c) 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%
100,00% 87,50% 93,75% 53,00% 80,00% 66,50% 160,25%
dibagi 3
IKU 3.3 =
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
Rata-Rata Tingkat
Konsistensi dan
Akurasi
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Laporan hasil evaluasi LHP oleh Direktorat EPP
No. Sub IKU
IHPS Semester II 2015 IHPS Semester I 2016
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
No. IKU 4.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R.Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No.
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
a e12 Kota Palangka Raya3 Kabupaten Kapuas4 Kabupaten Pulang Pisau5 Kabupaten Katingan6 Kabupaten Gunung Mas7 Kabupaten Barito Selatan89
1011121314 Kabupaten Sukamara15
16
17 Kota Palangka Raya18 Kabupaten Kapuas19 Kabupaten Pulang Pisau20 Kabupaten Katingan21 Kabupaten Gunung Mas22 Kabupaten Barito Selatan23
24
25
26
27
28
29 Kabupaten Sukamara30
4.1.1 Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir (a) 304.1.2 Jumlah entitas pemantauan TLRHP (b) 15
IKU 4.1 = (a / b) x 100% = 100,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1
1
1
1
1
1
1
1111111
Mutakhir (1) atau Tidak Mutakhir (0)
d
1
1
1
1
1
1
1
1
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
05 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 201605 Agustus 2016
30
Tanggal Pemantauan Tindak Lanjut
c
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
25 Nopember 2016
1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. Risalah Pembahasan TLRHP
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Seruyan
15
Kabupaten Murung Raya
Nama Entitas
b
Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Timur
Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Barito Timur 05 Agustus 2016 1
05 Agustus 2016 1
Kabupaten Kotawaringin Barat 05 Agustus 2016 1
05 Agustus 2016 1
Kabupaten Seruyan 05 Agustus 2016 1
Kabupaten Murung Raya 05 Agustus 2016 1
05 Agustus 2016 105 Agustus 2016 1
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
No. IKU 4.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo N
Disetujui oleh Cornell Syarief
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke
Entitas
Tanggal Surat
Keluar
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
a c d e f g
I
1 1/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16368/S/XIX.PAL/7/2016
369/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
2 2/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16370/S/XIX.PAL/7/2016
371/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
3 6/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16378/S/XIX.PAL/7/2016
379/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
4 7/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16380/S/XIX.PAL/7/2016
381/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
5 5/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16380/S/XIX.PAL/7/2016
381/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
6 8/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16382/S/XIX.PAL/7/2016
383/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
7 9/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16384/S/XIX.PAL/7/2016
385/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
8 Kab. Barito Timur 13/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16392/S/XIX.PAL/7/2016
393/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
9 Kab. Barito Utara 14/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16394/S/XIX.PAL/7/2016
395/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
10 Kab. Murung Raya 15/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16396/S/XIX.PAL/7/2016
397/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
11 Kab. Kotawaringin Timur 3/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16372/S/XIX.PAL/7/2016
373/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 1
Nama Pemantauan
b
Prov. Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya
Kab. Kapuas
Kab. Pulang P isau
Kab. Katingan
Kab. Gunung Mas
Kab. Barito Selatan
12 Kab. Kotawaringin Barat 4/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16374/S/XIX.PAL/7/2016
375/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
13 Kab. Lamandau 11/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16388/S/XIX.PAL/7/2016
389/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
14 Kab. Sukamara 12/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16390/S/XIX.PAL/7/2016
391/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
15 10/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16386/S/XIX.PAL/7/2016
387/S/XIX.PAL/7/201629/07/16
II
1 16/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16765/S/XIX.PAL/12/2016
766/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
2 17/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16755/S/XIX.PAL/12/2016
756/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
3 21/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16747/S/XIX.PAL/12/2016
748/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
4 22/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16757/S/XIX.PAL/12/2016
758/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
5 20/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16763/S/XIX.PAL/12/2016
764/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
6 23/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16749/S/XIX.PAL/12/2016
750/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
7 24/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16761/S/XIX.PAL/12/2016
762/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
8 Kab. Barito Timur 28/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16759/S/XIX.PAL/12/2016
760/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
9 Kab. Barito Utara 29/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16743/S/XIX.PAL/12/2016
744/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
10 Kab. Murung Raya 30/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16745/S/XIX.PAL/12/2016
746/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
11 Kab. Kotawaringin Timur 18/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16798/S/XIX.PAL/12/2016
799/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
12 Kab. Kotawaringin Barat 19/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16751/S/XIX.PAL/12/2016
752/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
13 Kab. Lamandau 26/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16735/S/XIX.PAL/12/2016
736/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
14 Kab. Sukamara 27/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16753/S/XIX.PAL/12/2016
754/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
15 25/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16800/S/XIX.PAL/12/2016
801/S/XIX.PAL/12/201623/12/16
30
Kab. Gunung Mas
Kab. Barito Selatan
Kota Palangka Raya
Kab. Kapuas
Kab. Pulang P isau
Kab. Katingan
Kab. Seruyan
Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 2
Kab. Seruyan
Jumlah
Prov. Kalimantan Tengah
IKU 4.2 = 30
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Laporan pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah yang diterbitkan
2. Surat keluar penyampaian laporan pemantauan
penyelesaian kerugian negara/daerah
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
No. IKU 4.3 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Sety o N
Disetujui oleh Cornell Sy arief
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Periode : Triwulan IV Tahun 2016Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke
Ditama RevbangTanggal ND
Tanggal Input
data ke SIKADTanggal Seharusnya
Tepat Waktu
(1)/
Tidak (0)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)a b c d e f g h i jI Semester I1 Prov. Kalimantan Tengah 1/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 12 Kota Palangka Ray a 2/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 09-Agust-16 15 Agustus 2016 13 Kab. Kapuas 6/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 07-Agust-16 15 Agustus 2016 14 Kab. Pulang Pisau 7/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 07-Agust-16 15 Agustus 2016 15 Kab. Katingan 5/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 05-Agust-16 15 Agustus 2016 16 Kab. Gunung Mas 8/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 25-Jul-16 15 Agustus 2016 17 Kab. Barito Selatan 9/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 18 Kab. Barito Timur 13/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 09-Agust-16 15 Agustus 2016 19 Kab. Barito Utara 14/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 25-Jul-16 15 Agustus 2016 110 Kab. Murung Ray a 15/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 08-Agust-16 15 Agustus 2016 111 Kab. Kotawaringin Timur 3/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 15-Agust-16 15 Agustus 2016 112 Kab. Kotawaringin Barat 4/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 28-Jul-16 15 Agustus 2016 113 Kab. Lamandau 11/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 18-Jul-16 15 Agustus 2016 114 Kab. Sukamara 12/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 12-Agust-16 15 Agustus 2016 115 Kab. Seruy an 10/LHPt/XIX.PAL/07/2016 29/07/16 270/ND/XIX,PAL/08/2016 10-Agust-16 20-Jul-16 15 Agustus 2016 1
II Semester II1 Prov. Kalimantan Tengah 16/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 12 Kota Palangka Ray a 17/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 13 Kab. Kapuas 21/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 14 Kab. Pulang Pisau 22/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 15 Kab. Katingan 20/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 16 Kab. Gunung Mas 23/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 17 Kab. Barito Selatan 24/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 18 Kab. Barito Timur 28/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 19 Kab. Barito Utara 29/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 110 Kab. Murung Ray a 30/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 111 Kab. Kotawaringin Timur 18/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 112 Kab. Kotawaringin Barat 19/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 113 Kab. Lamandau 26/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 1
14 Kab. Sukamara 27/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 115 Kab. Seruy an 25/LHPt/XIX.PAL/12/2016 23/12/16 9/ND/XIX,PAL/01/2017 06-Jan-17 16-Jan-17 14 Januari 2017 1
30 30
4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Peny elesaian Kerugian Negara 304.3.1. Jumlah laporan pemantauan peny elesaian ganti kerugian negara y ang disampaikan tepat waktu (a) 304.3.2. Jumlah laporan pemantauan peny elesaian ganti kerugian negara y ang disampaikan (b) 30
IKU 4.3 = (a / IKU 4.2) x 100% = 100,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Nota Dinas ke Ditama Revbang
2. Bukti input ke SIKAD
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. IKU 5.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo
Disetujui oleh R. Cornell Syarief
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Satuan Kerja Nilai (angka) Nilai (huruf) Nomor Tanggal
a b c d e f g
1 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 86,83% A 220C/ND/XI/10/2016 25/10/2016
Formula
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen Sumber
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Score IKU 5.1 = A
Diisi oleh satker
Laporan evaluasi Itama
Hasil Ev aluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
NoHasil Evaluasi Itama Nota Dinas Hasil Evaluasi dari Itama
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi
Lampiran I
No. IKU 5.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : TW IV / 2016
Satker : Perwakilan Prov . Kalimantan Tengah
Nilai Nilai SISDM Nilai SMP (70%) Nilai e-Audit (30%) Nilai
1 3 5 6 7 8 9 10 11
1 48,72% 28,85% 100,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 30,00%
Jumlah
Formula
35% (a) + 30% (b) + 35% (c)
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen Sumber
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Satker Pemeriksaan
NoSub IKU 5.2.1 (a) Sub IKU 5.2.2 (b)
2 4
97,44% 57,69%
77,57%
Sub IKU 5.2.3 (c)
e-mail e-drive
Diisi oleh satker
1. Laporan IT Culture BPK oleh Biro TI
2. Laporan Inventarisasi pemanfaatan layanan TIK oleh Satker (disusun oleh Biro TI setiap semester)
2. Bezeting Pegawai
3. Daftar Realisasi Pemerksaan/ST Semester I
100,00%
5.2.1. Tingkat pemanfaatan layanan dasar: email dan eDrive (35%) - (a)
5.2.2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (30%) - (b)
5.2.3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP dan portal eAudit (35%) - (c)
Score IKU 5.2 = 35% (a) + 30% (b) + 35% (c) = 92,15%
100,00%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice
No. IKU 5.3 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Prov insi Kalimantan Tengah
Judul Jumlah Judul Jumlah
a b c d e f
1
2
0 0
Formula
(a/b) X 100%
0
0
Penj elasan Pencapaian Kinerj a IKU
Dokumen Sumber
Validasi
(diisi oleh PSMK)
5.3.1. Jumlah best practice yang disusun (a)
5.3.2. Jumlah best practice yang direncanakan (b)
Score IKU 7.3 = x 100 % = 0,00%
Diisi oleh satker
Best practice yang telah divalidasi
Persentase Penyusunan Best-Practice
NoBest Practice yang Direncanakan Best Practice yang Disusun
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
No. IKU 5.4 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Judul Jumlah Judul Jumlah
a b c d e f
1
Formula
(a/b) X 100%
0
0
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen Sumber
Validasi
(diisi oleh PSMK)
5.4.1. Jumlah best practice yang disebarkan (a)
5.4.2. Jumlah best practice yang direncanakan untuk disebarkan (b)
Score IKU 5.4 = x 100 % = 0,00%
Diisi oleh satker
Laporan kegiatan penyebaran best practice
Persentase Penyebaran Best-Practice
NoBest Practice yang Direncanakan untuk Disebarkan Best Practice yang Disebarkan
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah
No. IKU 5.5 ParafDibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMKPeriode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Tanggala b c d d e f
1Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah
58/ND/XIX.PAL/02/2016 12 Februari 2016 15 Februari 2016 1
Formula
Tepat W aktu/Tidak Tepat W aktu
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen sumber :
- Nota dinas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- LAK Satuan Kerja.
- Skala 0% = tidak tepat waktu (> tgl 15 Februari tahun berikutnya)
- Skala 100% = tepat waktu (< tgl 15 Februari tahun berikutnya)
Score IKU 5.5 = 100%
Diisi oleh satker
Validasi (diisi oleh
PSMK)No. Judul Laporan
Nota Dinas Penyampaian ke Eselon I/ Tembusan ke
Dit. PSMK Batas W aktu Penyerahan LAK(Tepat/Tidak Tepat
W aktu)
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Bulanan
No. IKU 5.6 ParafDibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syar ief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BulananPeriode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Tanggala b c d e f1 Januari 52/ND/XIX.PAL/02/2016 10 Februari 2016 12 Februari 83/ND/XIX.PAL/03/2016 03 Maret 2016 13 Maret 132/ND/XIX.PAL/04/2016 08 April 2016 14 April 169/ND/XIX.PAL/05/2016 09 Mei 2016 15 Mei 209/ND/XIX.PAL/06/2016 07 Juni 2016 16 Juni 234/ND/XIX.PAL/07/2016 01 Juli 2016 17 Juli 268/ND/XIX.PAL/08/2016 09 Agustus 2016 18 Agustus 318/ND/XIX.PAL/09/2016 09 September 2016 19 September 354/ND/XIX.PAL/09/2016 05 Oktober 2016 110 Oktober 396/ND/XIX.PAL/11/2016 08 Nopember 2016 111 November 422/ND/XIX.PAL/12/2016 05 Desember 2016 112 Desember 10/ND/XIX.PAL/01/2017 06 Januari 2017 1
12 12
Formula
(a/b) X 100%
No
Penyampaian Laporan Bulanan Tepat Waktu (1) /
Tidak Tepat Waktu
(0)
Validasi (diisi
oleh PSMK)BulanNota Dinas
1212
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Diisi oleh satker
- Nota dinas penyampaian laporan.
- Laporan Bulanan Satuan Kerja.
5.6.1 Jumlah laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu (a)
5.6.2 Total jumlah laporan bulanan yang disampaikan (b)
Penyampaian tepat waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
Score IKU 5.6 = x 100 % = 100,00%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
No. IKU 5.7 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
F O R MU L I R ST A NDA R I NPU T I ND I KA T O R KI NE R J A U T A MA ( I KU )
J um la h Me d ia R e la t io n y a ng D ila k s a na k a n
Pe r io d e : T r iwula n I V T a hun 2016
Sa t k e r : BPK Pe r wa k ila n Pr o v ins i Ka l im a nt a n T e ng a h
No W a k t u Pe la k s a na a n U r a ia n Ke g ia t a n W o r k s ho p T ujua n W o r k s ho p Pe s e r t a W o r k s ho p Pe r s e nt a s e
V a lid a s i
( d i is i o le h
PS MK)
a b c d e f g
1 18 Februari 2016 Media Visit- Kalteng Pos;
- Palangka Ekspres
- Kasetlan, Kasubbag Humas dan TU, 2 Staf Subbag
Humas dan TU;
- Direktur KaltengPos, Pemred, Wapemred, Ketua
Dewan Redaksi, Sekretaris serta Pemred Palangka
Ekspres
0,5
2 29 Maret 2016
diiaksanakan
untuk menjembatani komunikasi
dan informasi antara BPK dengan
para pemillk
kepentingan, yaitu masyarakat
luas melalui media massa baik
cetak maupun elektronik.
Topik yang dibahas utamanya
adalah pelaksanaan tugas utama
BPK yaitu Kesiapan
Pemerintah Daerah Dalam
Menyusun Laporan Keuangan
Berbasis Akrual
mempererat tali silaturahmi Badan Pemeriksa
Keuangan dengan media masa, sekaligus untuk
membantu media dalam memahami
tugas, fungsi serta kinerja BPK, sehingga dapat
semakin akurat dan berimbang dalam
pemberitaan terkait BPK
Harian Kompas Kalimantan Tengah;
Banjarmasin Pos Kalimantan Tengah;
Palangka Express Kalimantan Tengah;
TV7 Kalimantan Tengah;
Detak Kalteng;
Tabloid Keadilan, Politik dan Korupsi;
Media Pemberantasan Korupsi;
Media Kalimantan;
Harian Dayak Pos;
Radar Sampit;
Borneo News;
Palangka Pos;
Harian Tabengan;
Harian Kalteng Pos;
RCTlTV Kalimantan Tengah;
MNCTV Kalimantan Tengah;
PermataTV Kalimantan Tengah;
ANTV Kalimantan Tengah;
TVOneKalimantanTengah
KepalaKantorLKBNAntaraKalimantanTengah
KepalaStasiunTVRlKalimantanTengah
KepalaStasiunRRlKalimantanTengah
PemredSampitOnline
KepalaStasiunNet TV
KepalaStasiunKompasTV
Pemredmenaranew.com
KepalaStasiunMetroTV
1
3 07 Desember 2016 Media Workshop
mempererat tali silaturahmi Badan Pemeriksa
Keuangan dengan media masa, sekaligus untuk
membantu media dalam memahami
tugas, fungsi serta kinerja BPK, sehingga dapat
semakin akurat dan berimbang dalam
pemberitaan terkait BPK
• Dayak Pos
• Permata TV Kalimantan Tengah
• Kalteng Pos
• Sampit Online
• TVRI Palangka Raya
• Menara News
• ANTV
• Harian Umum Tabengan
• Radar Palangka
• Tabloid KPK
• Kompas TV Kalimantan Tengah
• Borneo News
• Antara TV
• TV One
• Banjarmasin Post
• LKBN Antara
• RRI
• Palangka Ekspres
• Harian Kompas
• ANTV Kalimantan Tengah
1
4 07 Desember 2017 Media Visit
Live Talkshow di stasiun TVRI Palangka
Raya yang mengambil Tema : “Peranan
BUMD dalam pembiayaan
pembangunan pemerintah daerah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat ”.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, Ir. R Cornell Syarief P,
M.M, Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera
Kotawaringin Barat, Subandi, Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukamara, H. Sumantri,
Kasetlan, Kasubaud Kalteng I dan II dan
Kasubag Humas dan TU Kalan
0,5
3 3
F o r m ula
( 1 x a ) + ( 0 .8 x b ) + ( 0 .5 x c )
5.7.1. Jumlah media workshop/editor forum (a)
5.7.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers (b)
5.7.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara (c)
S c o r e I KU 5 .7 = 3
Pe nje la s a n Pe nc a p a ia n Kine r ja T a huna n Diisi oleh Satker
Do k um e n s um b e r :
1. Proposal
2. RAB
3. Notulen
4. Daftar Hadir
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
No. Indeks 5.8 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. Nama Ruang Sarana Yang Tersedia Sarana Sesuai Standar
Rata-rata % Standar
Pemenuhan
Kuantitas
Pembulatan Rata-rata
Persentase StandarPrasarana Yang Tersedia Jumlah Sub Ruang
Prasarana
Sesuai Standar
Rata-rata % Prasarana
Pemenuhan Kuantitas
Pembulatan Rata-rata
Persentase Standar
Validasi (diisi
oleh PSMK)
a b c d e f g h
1 Ruang Kepala Perwakilan 73,00 73,00 100,00% 100% 173,77 5,00 143,00 121,52% 100%
2 Ruang Eselon III 132,00 108,00 122,22% 100% 252,65 6,00 102,00 247,70% 100%
3 Ruang Eselon IV 111,00 108,00 102,78% 100% 125,90 9,00 81,00 155,43% 100%
4 Ruang Staf 355,00 249,00 142,57% 100% 524,67 9,00 295,00 177,85% 100%
5 Ruang Rapat 83,00 81,00 102,47% 100% 142,40 4,00 88,00 161,82% 100%
6 Lobi 10,00 10,00 100,00% 100% 88,75 1,00 15,00 591,67% 100%
7 Perpustakaan 43,00 16,00 268,75% 100% 74,90 1,00 60,00 124,83% 100%
8 Ruang Khasanah (Ruang Brankas) 2,00 2,00 100,00% 100% 7,25 1,00 7,00 103,57% 100%
9 Aula 216,00 64,00 337,50% 100% 414,00 3,00 100,00 414,00% 100%
10 Pantry 8,00 3,00 266,67% 100% 6,00 1,00 6,00 100,00% 100%
11 Ruang Istirahat Satpam 6,00 4,00 150,00% 100% 12,50 1,00 20,00 62,50% 62,50%
12 Ruang Mandi/ Toilet 74,00 30,00 246,67% 100% 126,75 16,00 45,00 281,67% 100%
13 Ruang Arsip 25,00 25,00 100,00% 100% 144,00 1,00 100,00 144,00% 100%
14 Ruang Genset 8,00 3,00 266,67% 100% 48,00 1,00 48,00 100,00% 100%
15 Ruang Tidur Mess 5,00 5,00 100,00% 100% 12,50 1,00 20,00 62,50% 62,50%
16 Ruang Makan Mess 16,00 55,00 29,09% 29,09% 25,00 1,00 50,00 50,00% 50,00%
17 Ruang Tamu Mess 2,00 2,00 100,00% 100% 40,00 1,00 30,00 133,33% 100%
18 Gudang Persediaan 3,00 3,00 100,00% 100% 25,87 1,00 25,00 103,48% 100%
19 Kendaraan Operasional Jabatan Kalan 2,00 1,00 200,00% 100% 0,00% 0,00%
20 Kendaraan Roda 2 4,00 5,00 80,00% 80,00% 0,00% 0,00%
21 Kendaraan Roda 4 5,00 3,00 166,67% 100% 0,00% 0,00%
22 Rumah Jabatan Eselon 2 40,00 31,00 129,03% 100% 388,00 15,00 120,00 323,33% 100%
23 Rumah Jabatan Eselon 3 17,00 19,00 89,47% 89,47% 105,00 10,00 70,00 150,00% 100%
24 Rumah Jabatan Eselon 4 16,00 16,00 100,00% 100% 78,00 8,00 50,00 156,00% 100%
JUMLAH 95,77% 94,05%
Formula
(a + b) / 2
5.8.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar (a)
5.8.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar (b)
SARANA PRASARANA
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
No. IKU 6.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
PEMERIKSA (Standar = 40 Jam Diklat)
TW I TW II TW III TW IV
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30
Diklat Pemeriksaan Khusus
Bencana29 s.d 31 Agustus 2016 30 1/DPK-PKN/P-BENCANA/JKT/08/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 43/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 36/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30
Diklat Jabatan Fungsional
Pemeriksa Angkatan XXIII6 Maret s.d 4 Juni 2016 520
Diklat Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa25 s.d 29 Juli 2016 45 3/DPK-LBG/PBJ/YOG/7/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 11/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat SAK 31 Januari s.d 6 Februari
2016 70
Diklat Anggota Tim Senior13 September s.d 4
Oktober 2016 190
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 14/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 22/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat ATS 22 Agustus s.d 9
September 2016 190
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 22/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKKL Berbasis
Akrual11 s.d 15 Januari 2016 50 6/DPK-PKN/Pem.LKKL-A/JKT/01/2016
Pemeriksaan Infrasturktur
Sumber Daya Air26 s.d 27 Juli 2016 50 8/DPK-PKN/PI-SDA/JKT/07/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 24/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Media Handling 20 s.d 23 Maret 2016 20 11/DPK-LBG/MH/YOG/3/2016
Diklat Fotografi 1 s.d 2 Juni 2016 20 07/DPK-LBG/FTGR/YOG/6/2016
TABK Excell 1-3 Februari 2016 30
Diklat Pemeriksaan Perbankan26 September s.d 30
September 2016 50
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 4/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 15/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Workshop persiapan
Pemeriksaaan LKPP/KKL7 s.d 8 Januari 2016 20 260/DPK-PKN/W-LKPP-LKKL/JKT/01/2016
Workshop Pemeriksaan tematik 28 November 2016 10 13/DPK-PKN/W-Kinerja/JKT/12/2016
Workshop Pemeriksaan tematik 23 November 2016 10
Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status
Pegawai Nama Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat
Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
KET
(diisi periode mutasi
keluar)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi
oleh PSMK)
1 Addin Yunandar Alif 198101292007081001 PNS 60
1
1
1
1
40
70
565
300
12 Agus Setiawan 197008231999031002 PNS
3 Antonio Inoki 197610242002121002 PNS
1
1
1
1
0
1
1
1
1
40
80
70
40
40
220
40
100
30
5 Aulia Rahman 198602202011051001 PNS
6 Bandoro Purnadi Marsum 198803112012111001 PNS
7 Carlos Leo 198307312011051001 PNS
4 Apres Wiweko 198705272009011004 PNS
198411052011051001 PNS
10 Christine Cinintya
8 Cendy Avrian 198208302008081002 PNS
9 Chandra Wemy Kurniawan
198610142010052001 PNS
11 Dewi Saktianingrum 198810012015022001 PNS
12 Dimas Septianto 198709272009011002 PNS
13 Dony Hernawan 198204302008081001 PNS
14 Edi Sunyoto 197310211994031003 PNS
TW I TW II TW III TW IV
Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status
Pegawai Nama Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat
Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
KET
(diisi periode mutasi
keluar)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi
oleh PSMK)
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 1/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat SAK 31 Januari s.d 6 Februari
2016 70
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 12/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 25/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 20/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa
Angkatan XXIII
6 Maret s.d 4 Juni 2016 520719/K/X.3/STSP/08/2016
Diklat Pemeriksaan BLU/BLUD 3 s.d 5 Agustus 2016 30 12/DPK-LBG/BLUD/YOG/8/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 11/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Peran Ketua Tim Senior
(KTS)
19 September s.d 7
Oktober 2016 120 0697/29/KTS-XXIII/BPK-RI/12/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 38/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 1/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Effective Leadership 4 s.d 6 April 2016 30 12/DPK-LBG/EL/YOG/4/2016
Diklat Manajemen Kinerja 20 s.d 22 April 2016 30 8/DPK-LBG/MK/YOG/4/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 42/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 9/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Penulisan Pendapat Hukum 27 s.d 31 Maret 2016 30
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 25/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Penulisan Pendapat Hukum31 Oktober s.d 2 November
201630 14/DPK-LBG/PPH/JKT/11/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 8/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 34/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Korespondensi dan Tata
Naskah Kedinasan28 s.d 29 Juli 2016 20
Diklat Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik
Negara
27 s.d 30 September 2016 40 116/DPK-LBG/PP-BMN/JKT/9/2016
Diklat Pelayanan Prima
Kesekretariatan14 s.d 15 November 2016 20 14/DPK-LBG/PPK/JKT/11/2016
Diklat Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa21 s.d 25 November 2016 50 21/DPK-LBG/MP/JKT/11/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 4/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Penulisan Laporan
Pemeriksaan Keuangan28 s.d 29 November 2016 20 11/DPK-PKN/PLPK/YOG/11/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 40/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 5/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan Infrastruktur
gedung dan bangunan14 s.d 18 November 2016 50 16/DPK-PKN/PIGB/YOG/11/2016
Diklat Manajemen Kinerja 20 s.d 22 April 2016 30
Diklat Pemeriksaan Sistem
Teknologi Informasi &
Komunikasi
1 s.d 5 Agustus 2016 50 16/DPK-LBG/PSTIK/YOG/8/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 13/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
90
40
1
1550
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
80
120
130
0
70
1
140
220
40
170
50
198606032011051001 PNS
15 Eli Sugiantini 197002031999032003 PNS
16 Em Zaki Umarak 198512062007011003 PNS
18 Fadjar Prajitno 197104052000031003 PNS
17 Ery Kurnia Ady Wibowo
199302072015021002 CPNS
19 Gusti Chrisanti Dewi 197110312000032001 PNS
20 Hamiduddin Arief Kaenong 198612252012111002 PNS
23 I Gede Wiprada Pasupati 198211172008081001 PNS
21 Hendro Sulistyo 196902211996031002 PNS
22 Heru Setiawan
24 Irma Siti Maryamah 198903162015022001 CPNS
25 Irmawan 197006271999031006 PNS
26 Irwan Safari 197303292002121002 PNS
27 Joni Agung Priyanto 197201242000031002 PNS
28 Kania Putri Noveria 198911272012112003 PNS
TW I TW II TW III TW IV
Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status
Pegawai Nama Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat
Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
KET
(diisi periode mutasi
keluar)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi
oleh PSMK)
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 26/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 35/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Master of Ceremony 2 s.d 5 Maret 2016 20 14/DPK-LBG/MC/YOG/3/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 14/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 6/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 21/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 44/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 18/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Teknik Sampling 4 s.d. 6 April 2016 30 21/DPK/TSA/MKS/04/2016
Diklat Penentuan Area Kunci 11 s.d 12 Agustus 2016 20 17/DPK-PKN/PAK/YOG/8/2016
Diklat Pemeriksaan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan
26 September s.d 30
September 2016 50 14/DPK-PKN/PIJJ/YOG/9/2016
Diklat Pemeriksaan Investigatif 8-9 September 2016 20 13/DPK-PKN/TPABPI/JKT/09/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 32/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 24/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Anggota Tim Senior13 September s.d 4
Oktober 2016 190
Diklat Pemeriksaan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan
26 September s.d 30
September 2016 50 17/DPK-PKN/PIJJ/YOG/2016
Diklat Aplikasi Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut14 Oktober 2016 10 213/DPK-LBG/SI-PTL/JKT/10/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 41/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 7/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Peran Ketua Tim Senior
(KTS)
17 Oktober s.d 4 November
2016150
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 37/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 2/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Penulisan Laporan
Pemeriksaan Investigatif3 s.d 4 November 2016 20
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 30/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Oracle Database Batch III28 Februari s.d 5 Maret
2016 50 IV/201603-00099
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)
17 Oktober s.d 4 November
2016150
1
1
40
100
1
1
1
1
1
1
1
220
90
240
70
70
190
40
120
60
1
1
1
230
29 Kartiko Ardi Nugroho 198704212011051001 PNS
30 Khalimatus Sodiyah 199109042015022002 PNS
31 M. Bahendra Bachti 197805022002121004 PNS
32 Machrul 196805241998031003 PNS
33 Mangiring Silalahi 198904132014031005 PNS
34 Marshal Pandapotan 197010141998031003 PNS
35 Mochamad Zamroni 198709302015021001 CPNS
198010152005012006 PNS
37 Noor Ivana 198105312007082001 PNS
39 Oktono Batubara 196510191997031001 PNS
36 Neli Afriani 198704052011052001 PNS
38 Octiva Dwi Indayati
40 Rakhmat Alfian 198711142014031003 PNS
TW I TW II TW III TW IV
Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status
Pegawai Nama Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat
Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
KET
(diisi periode mutasi
keluar)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi
oleh PSMK)
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 28/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Anggota Tim Senior13 September s.d 4
Oktober 2016 190
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 31/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 20/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 29/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 39/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 8/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 12/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 15/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 17/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 2/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 13/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 23/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat ATS Angkatan LII Tahun
2016
17 Januari s.d 6 Februari
2016 190 1542/10/ATS-LII/BPK-RI/03/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 18/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 9/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Anggota Tim Senior22 Agustus s.d 9
September 2016 190
Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa
Angkatan XXIV
6 Maret s.d 4 Juni 2016 5200906/11/JFP-XXIV/BPK-RI/08/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 45/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
52 Wahyudi Fajrin 198706302006041001 PNS 1520
1
1
190
40
70
230
190
40
40
70
1
190
1
1
1
1
1
230
260
1
1
1
40 Raymond Pardomuan 198910192012111001 PNS
42 Resitya Nadia Kurniani 199104062014032002 PNS
43 Revi Aulia Mitranda 198212152007081001 PNS
44 Rohullah Aji Wicaksono 198606222009061001 PNS
45 Rudyana 196812301996031003 PNS
46 Sandi Andriansyah 198403272011051001 PNS
47 Syahbana Prio Handoko 198505182010051001 PNS
48 Taufik Nasrudin 199107222015021001 CPNS
49 Tommy Okisatria 198410052007081001 PNS
50 Vannie Januaresti 198701172008012001 PNS
51 Wahyu Bangkit Setyaji 198701262011051001 PNS
TW I TW II TW III TW IV
Waktu Pelaksanaan Diklat NO NAMA PEGAWAI NIP Status
Pegawai Nama Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak kumulatif) No. Sertifikat
Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
KET
(diisi periode mutasi
keluar)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi
oleh PSMK)
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 10/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 10/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat SAK 31 Januari s.d 6 Februari
2016 50
Diklat Anggota Tim Senior22 Agustus s.d 9
September 2016 190
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 19/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Peran Anggota Tim Senior
(ATS)7 s.d 25 November 2016 150
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis
Akrual5 s.d 8 Januari 2016 40 27/DPK-PKN/LKPD-AKRUAL/PAL/01/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 22 s.d 24 Maret 2016 30 17/DPK-PKN/DKA/PAL/04/2016
Diklat Pemberian Keterangan Ahli 2 s.d 4 November 2016 30
4.350 230 1.665 1.450
50 50 52 56
48 2 13 10
96,00% 4,00% 25,00% 17,86%
Formula
54
56
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen sumber :
Diisi oleh satker
1. Bezzeting pegawai
2. SK Mutasi
3. Nota dinas penempatan
4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:
a. Pusdiklat
b. Biro SDM
c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satker Eselon II
Score IKU 6.1 = x 100 % = 96,43%
54
55 Yusuf Agil Pamungkas 198703092012111001 PNS 190
56 Zaenal Arifin
1
Jumlah Pegawai Pemeriksa
Jumlah Diklat Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Diklat
Persentase Diklat Pemeriksa yang memenuhi Standar Jam Diklat
(a/b) X 100%
6.1.1 Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam diklat standar (40 JP) (a)
6.1.2 Total jumlah pemeriksa (b)
JUMLAH JAM PELATIHAN PEMERIKSA
7.695
70198112292007081001 PNS
54Wijang Priyambodo Ebta
Yolanda197910052011051001 PNS 280
53 Welliya Elfajri
1
198201292008081002 PNS
1
100 1
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
No. IKU 6.2 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Jam Pelatihan per Pegawai (Triwulanan)Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
A. Pegawai Non Pemeriksa (Standar : 20 Jam Diklat)
TW I TW II TW III TW IV
Diklat Effective Leadership 4 s.d 6 April 2016 30 2/DPK-LBG/EL/YOG/4/2016
Diklat Perencanaan Strategis 2 s.d 4 Mei 2016 30
Diklat Penjaminan Mutu Pemeriksaan 24 s.d 27 Mei 2016 20
Diklat Penulisan Naskah Pidato 1 s.d 2 Desember 2016 20
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 1/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Pemeriksaan Investigatif 25 s.d 29 April 2016 50 4/DPK-PKN/P.INVESTIGATIF/JKT/04/2016
Diklat Aplikasi Perkantoran di BPK 4 - 8 April 2016 50 14/DPK-LBG/AP/YOG/4/2016Pelatihan Elemen perilaku dalam
simulasi dan integrasi dalam expert
system
22 - 23 Juni 2016 20 1223.GS.6.2016
Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30 76/DPK-LBG/SIB-SDM/JKT/10/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 3/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Fraud Control System (FCS) 21 s.d 26 Februari 2016 40 02/DPK-LBG/FCS/YOG/2/2016
Diklat Legal Drafting 9 s.d 10 Mei 2016 20 04/DPK-LBG/LD/YOG/5/2016
Diklat Pim IV (50 JP tidak masuk
hitungan IKU)
19 September s.d 23
September 2016Diklat Pengelolaan dan Penatausahaan
Barang Milik Negara27 s.d 30 September 2016 40 114/DPK-LBG/PP-BMN/JKT/9/2016
Diklat Perencanaan strategis 16 s.d 18 Mei 2016 30 4/DPK-LBG/PS-II/JKT/05/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 13/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Sistem Aplikasi di Bidang
Keuangan25 s.d 27 April 2016 30 4/DPK-LBG/SABK/JKT/4/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 11/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Alih Media Digital 14 s.d 17 Maret 2016 20
Diklat Event Management 25 s.d 26 april 2016 20 12/DPK-LBG/EM/YOG/4/2016
Diklat Pengenalan Sharepoint 24 s.d 26 Mei 2016 30
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 6/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 7/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
1Ali Wardhana
Mochammad Suharyanto 197009091998031006 PNS
1 196902191994031002 PNS 100
Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan diklat (tidak kumulatif)
No. Sertifikat
Jumlah Jam
Pelatihan
(Akumulsi)
KET
(diisi periode
mutasi keluar)
Memenuhi
Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi oleh
PSMK) NO NAMA PEGAWAI NIP
Status
Pegawai Nama Diklat
12 Hartini 198512262003122001 PNS
13 Lena Arindriana
2
6 Aliansyah 197105081997031004 PNS
198609172005012001 PNS
Arni Oktarini 198410012009062001 PNS
8
3 Eko Setyo Nugroho 196911181995031001 PNS
4 Bambang Budi Purwanto
Pandji Oetomo 197412251995111001 PNS
Eko Wahyu Nur Hutami
10 Asep Kurniawan 198606262008011003 PNS
11
9
7 Andrie Cahyo Purnomo 198005082006041003 PNS
50
5 Guntur Yulianto 197807162006041003
0
40 1
170
1
198708042011052001 PNS
PNS
196310031995011001 PNS
1
0
70 1
1
1
40
40
1
60
70 1
100 1
70
40 1
TW I TW II TW III TW IV Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan diklat (tidak kumulatif)
No. Sertifikat
Jumlah Jam
Pelatihan
(Akumulsi)
KET
(diisi periode
mutasi keluar)
Memenuhi
Standar Jam
Diklat
Validasi (diisi oleh
PSMK) NO NAMA PEGAWAI NIP
Status
Pegawai Nama Diklat
sertifikasi ahli K3 umum 9 s.d 21 Mei 2016 120 10/DPK-LBG/K3UMUM/JKT/05/2016
Diklat Keprotokolan 7 s.d. 8 April 2016 20 24/DPK-LBG/KP/JKT/4/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 15/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 9/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Penganggaran Berbasis Kinerja 28 s.d 30 November 2016 30
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 4/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 11/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
Diklat SISDM dan SAPK 3 - 5 Oktober 2016 30
Diklat Konseling 28 Februari s.d 3 Maret 2016 30 19/DPK-LBG/KONSELING/JKT/3/2016
Diklat Keprotokolan 24 s.d 27 Mei 2016 40 5/DPK-LBG/KP/PAL/5/2016
90 890 60 14030 29 25 20
3,00 30,69 2,40 7,003,00 33,69 36,09 43,09
10,00% 65,52% 4,00% 20,00%
10,00% 75,52% 79,52% 99,52%
Formula
18
20
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Rata-rata Jam Diklat
JUMLAH JAM PELATIHAN PEGAWAI
1. Bezzeting pegawai
2. SK Mutasi
3. Nota dinas penempatan
4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:
a. Pusdiklat
b. Biro SDM
c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satker Eselon II
JAM PELATIHAN PER PEGAWAI NON PEMERIKSA (Akumulatif)
Persentase Pegawai yang memenuhi Standar Jam Diklat
(a/b) X 100%
6.2.1 Jumlah pegawai yang memenuhi jam diklat standar (20 JP) (a)
6.2.2 Total jumlah pegawai (b)
x 100 % = 90,00%
JUMLAH PEGAWAI
Diisi oleh satker
1180 18
Score IKU 6.2 =
17 Sitti Rafinah 197901132008082001 PNS
198005242007011001 PNS
16 Nurul Latifah 198501242006042001 PNS
14 Moniq Adinafa 198809122011051001 PNS
15 Muys
18 Triana Wahyuning Astuti 198203172008082001 PNS
20 Yudhi Sishandoko 197902032008081001 PNS
19 Yeni Mengkuningtyas 198708112011052001 PNS
120 1
60 1
0 0
70 1
40 1
70 1
70 1
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
No. IKU 7.1 Paraf
Dibuat oleh Nurul Latifah
Direview oleh Eko Setyo Nugroho
Disetujui oleh R. Cornell Syarief P.
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Kinerj a Implementasi Anggaran
Periode : Triwulan IV Tahun 2016
Satker : Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah
Nomor Tanggal
a b c d e f g h i j1 Januari 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 7,36% 45,92% 2,20% 63,64% 17,59%2 Februari 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 10,75% 48,95% 4,39% 47,00% 18,45%3 Maret 86/ND/X.4/04/2016 25 April 2016 18,45% 55,44% 15,03% 51,39% 26,89%4 April 97/ND/X.4/05/2016 13 Mei 2016 26,11% 56,27% 21,34% 53,75% 32,21%5 Mei 121/ND/X.4/06/2016 15 Juni 2016 26,11% 56,27% 21,34% 53,75% 32,21%6 Juni 47,74% 62,77% 38,24% 45,58% 46,13%7 Juli 51,29% 65,14% 44,60% 53,30% 51,10%8 Agustus 57,91% 57,52% 48,43% 48,36% 52,79%9 September 65,97% 58,81% 62,79% 65,36% 63,22%
10 Oktober 74,37% 59,97% 66,12% 61,55% 66,92%11 November 80,71% 61,05% 74,43% 45,09% 70,94%12 Desember 95,62% 73,63% 100,00% 51,84% 89,28%
Formula
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Konsistensi antara
Perencanaan dan
Implementasi
Pencapaian
KeluaranEfisiensi
Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran
Diisi oleh satker
(28,6% x a) + (18,2% x b) + (43,5% x c) + ( 9,7% x d)
7.1.1. penyerapan anggaran (a)
7.1.2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi (b)
7.1.3. pencapaian keluaran (c)
7.1.4. efisiensi (d)
(Nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan)
Score IKU 7.1 = 89,28%
- Nota dinas penyampaian laporan.
- Laporan Bulanan Satuan Kerja
No
Hasil Penilaian dari Biro Keuangan NilaiValidasi (diisi
oleh PSMK)BulanNota Dinas Penyerapan
Anggaran